Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
BAB 6 RENCANA PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN ASPEK KHUSUS PERKOTAAN 6.1
PRASARANA DAN SARANA JARINGAN PEJALAN KAKI
Prasarana dan sarana ruang pejalan kaki berfungsi untuk menfasilitasi pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lain dengan berkesinambungan, lancar, selamat, aman dan nyaman. Perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah. Gambar 6.1 Kedudukan Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Pejalan Kaki dalam RTRW
Sumber: Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki
Sebagaimana tercantum dalam pedoman perencanaan jalur pejalan kaki pada jalan umum berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga
6-1
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
No. 76/kpts/db/1999 tanggal 20 Desember 1999, Jalur Pejalan Kaki dan perlengkapannya harus direncanakan sesuai ketentuan. Ketentuan secara umum adalah sebagai berikut: a. Pada hakekatnya pejalan kaki untuk mencapai tujuannya ingin menggunakan lintasan sedekat mungkin, dengan nyaman, lancar dan aman dari gangguan. b. Adanya kontinuitas Jalur Pejalan Kaki, yang menghubungkan antara tempat asal ke tempat tujuan, dan begitu juga sebaliknya. c. Jalur Pejalan Kaki harus dilengkapi dengan fisilitas-fasilitasnya seperti: rambu-rambu, penerangan, marka, dan perlengkapan jalan lainnya, sehinga pejalan kaki lebih mendapat kepastian dalam berjalan, terutama bagi pejalan kaki penyandang cacat. d. Fasilitas Pejalan Kaki tidak dikaitkan dengan fungsi jalan. e. Jalur Pejalan Kaki harus diperkeras dan dibuat sedemikian rupa sehingga apabila hujan permukaannya tidak licin, tidak terjadi genangan air, serta disarankan untuk dilengkapi dengan peneduh. f. Untuk menjaga kesalamatan dan keleluasaan pejalan kaki, sebaiknya dipisahkan secara fisik dari jalur lalu lintas kendaraan. g. Pertemuan antara jenis Jalur Pejalan Kaki yang menjadi satu kesatuan harus dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki Jalur Pejalan Kaki dapat dipasang pada lokasi-lokasi dengan kriteria sebagai berikut: a. Pada tempat-tempat dimana pejalan kaki keberadaannya sudah menimbulkan konflik dengan lalu lintas kendaraan atau mengganggu peruntukan lain, seperti taman, dan lainlain. b. Pada lokasi yang dapat memberikan manfaat baik dari segi keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kelancaran. c. Jika berpotongan dengan jalur lalu lintas kendaraan harus dilengkapi rambu dan marka atau lampu yang menyatakan peringatan/petunjuk bagi pengguna jalan. d. Koridor Jalur Pejalan Kaki (selain terowongan) mempunyai jarak pandang yang bebas ke semua arah. e. Dalam merencanakan lebar lajur dan spesifikasi teknik harus memperhatikan peruntukan bagi penyandang cacat. Berdasarkan pada pedoman panduan jalur pejalan kaki terdapat rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di DKI Jakarta yang harus dipenuhi berupa: a. Fasilitas Prasarana Ruang Pejalan Kaki a) Penyeberangan Sebidang, seperti penyembrangan zebra dan penyembarangan pelikan b) Penyeberangan Tidak Sebidang, seperti jembatan dan terowongan c) Marka untuk Penyeberangan, berupa marka dan zebra cross d) Penyeberangan di Tengah Ruas, maka dibutuhkan penyeberangan di tengah ruas agar pejalan kaki dapat menyeberang dengan aman. e) Penyeberangan di Persimpangan b. Sarana Pejalan Kaki a) Drainase
6-2
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
b) c) d) e) f) g) h) i)
Jalur Hijau Lampu Penerangan Tempat Duduk Pagar Pengaman Tempat Sampah Marka, Perambuan, Papan Informasi Halte Telepon Umum
Namun dari keseluruhan tersebut terdapat beberapa hal yang wajib disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam hal prasaran yaitu jalur pejalan kaki, ram (ramp), dan marka penyandang cacat (difable), jalur hijau, street furniture, dan signage. Ketentuan-ketentuan lebih detail diatur dalam pedoman panduan jalur pejalan kaki dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
6.2
KEGIATAN SEKTOR INFORMAL
Sektor formal merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kegiatan perekonomian dan aktivitas kota akan tetapi kontribusi sektor informal juga tidak dapat diabaikan. Perkembangan sektor formal akan sangat membutuhkan sektor informal baik secara langsung maupun tidak langsung. Sektor informal menyediakan servis dan barang-barang dengan harga murah bagi mayoritas masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Sektor informal adalah merupakan unit-uit usaha tidak resmi berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa memiliki izin usaha dan atau izin lokasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuSektor informal ini juga menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran. Ciri-ciri sektor informasl : a. Pola kegiatannya tidak teratur b. Skala usaha kecil dan menggunakan teknologi sederhana c. Struktur usashanya didasarkan atas struktur unit kerja keluarga d. Jam kerja tidak teratur / tidak tetap e. Tempat kerja tidak permanen f. Usaha tersebut untuk melayani golongan masyarakat tertentu / terbatas dan punya daya saing yang tinggi g. Tidak memerlukan keahlian dan ketrampilan yang berdasarkan pada pendidikan formal khusus h. Tidak mampu memanfaatkan keterkaitan dengan usaha lain yang sejenis dan lebih besar i. Bersifat inofatif didasarkan pada kebutuhan konsumen terbatas dan mempunyai kekenyalan terhadap perubahan perubahan j. Tidak terjangkau sistem pelayanan formal Kriteria a. b. c. d.
sektor informal : Unit usaha tersebut berskala kecil Menghasilakan / mendistribusikan barang dan jasa lingkup lokal Menciptakan lapangan kerja Lokasinya terbatas tidak sesuai dengan RUTR / RBWK
6-3
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
Tanpa disadari keberadaan sektor informal merupakan suatu magnet khusus yang mencerminkan kehidupan kota yang unik, khas dan memberikan vitalitas tertentu bagi ruang-ruang di kota, bila disikapi dan ditangani secara tepat dan kontekstual. Keunikan tersebut bisa menjadi daya tarik sebuah kota yang secara tidak langsung dapat memberikan kontribusi untuk pendapatan kota, misalnya melalui pajak sektor pariwisata dan pendukungnya. Oleh karena itu keberadaan sektor informal ini perlu diatur dan dituangkan dalam suatu peraturan yang mengikat sehingga tidak tumbuh dan berkembang secara liar. Namun tidak sepenuhnya sektor informal memberikan keuntungan ada kerugian-kerugian yang diakibatkan olehnya. Oleh karena itu perlunya kebijakan yang mengatur keberadaan sektor informal diantaranya: a. Mengatur dan mengendalikan keberadaan usaha kaki lima. b. Membina kegiatan usaha kaki lima. Pembinaan ini dilakukan supaya secara bertahap usaha kaki lima dapat berdagang tanpa memanfaatkan ruang terbuka publik c. Mewajibkan dan memberi insentif bagi sektor formal yang menyediakan ruang untuk kegiatan kaki lima. d. Menyelenggarakan kerjasama antarkabupaten/kota dalam upaya penanganan usaha kaki lima merupakan hal yang perlu dilakukan. e. Meminimumkan eksternalitas negatif dari kegiatan-kegiatan komersial, seperti: kemacetan, sampah, gangguan lingkungan visual, merupakan beberapa dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatankegiatan komersial. Selain pengaturan melalui kebijakan terdapat peraturan yang berkaitan dengan sektor informal di DKI Jakarta yaitu a. Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat an Usaha serta Pembinaan Pedagang kaki Lima dalam Wilayah DKI Jakarta b. Perda DKI Jakarta Nomor 562 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi, tugas-tugas dan Pembentukan Team Pembantu Teknis Pengelolaan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Tingkat Daerah c. SK Gubernur KDKI Jakarta Nomor 668 Tahun 1993 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembinaan Sektor Informasl / Golongan Usaha Skala Kecil DKI Jakarta d. Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 1993 tentang Retribusi Daerah Bidang Ekonomi DKI Jakarta e. SK Gubernur KDKI Jakarta Nomor 7213 Tahun 1998 tentang Penetapan Lokasi Usaha kaki Lima / Usaha Kecil Informal di DKI Jakarta Untuk DKI Jakarta, perkembangan pedagang kaki lima di Jakarta Pusat sebagai usaha di sektor informal memiliki jumlah yang cukup besar apabila dibandingkan dengan wilayah Kota Administrasi Jakarta lainnya. Penyebaran pedagang kaki lima biasanya berlokasi di prasarana dan fasilitas umum. Untuk Jakarta Barat Sektor informal, tidak hanya PKL tetapi semua kegiatan yang berskala kecil seperti home industry (tidak ada izin, tidak ada tempat resmi dll). Kondisi sektor informal di Jakarta Barat saat ini belum
6-4
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
tertata dan tidak tertib sehingga sering menimbulkan permasalahan pencemaran lingkungan, sosial dan kemacetan lalu lintas dan tidak sesuai dengan peruntukkannya (home industry) Permasalahan sektor informal yang terdapat di DKI Jakarta ialah: a. mengganggu ketertiban umum b. mengganggu lalu lintas karena karena menggunakan badan jalan atau trotoar sebagai tempat untuk berjualan c. kebersihan d. mengganggu estetika lingkungan. Sektor informal seperti PKL (berlokasi tetap, nomaden) bertumbuh karena masih kurangnya tawaran pekerjaan formal selain itu juga ada permintaan dari masyarakat terutama masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah PKL dibutuhkan karena mudah diakses dan cenderung barang yang dijual murah harganya murah. PKL-PKL yang terdapat di DKI Jakarta tidak seluruhnya menempati ruang-ruang publik, sebagian PKL ada yang direlokasi dan ditampung pada kawasan tertentu sebagai lokasi binaan usaha kecil. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan nama dan lokasi binaan usaha kecil/penampungan PKL. Langkah dan upaya yang ditempuh Pemerintah DKI Jakarta dalam membina Golongan Usaha Skala Kecil (perpumda.jakarta.go.id): a. Melakukan pengawasan dan pembinaan melalui kegiatankegiatan bimbingan dan penyuluhan, kursus manajemen, memberikan bantuan kredit untuk modal usaha, sistem bapak angkat, pengembangan PIK / SUIK, membentuk wadah koperasi dan program relokasi serta penempatan pedagang kaki lima pada pasar-pasar milik PD. Pasar Jaya yang masih kosong b. Meningkatkan peranan Pemerintah Daerah melalui PD. Pasar Jaya dalam pembinaan sektor informasl khususnya pedagang kaki lima c. Menyusun program rencana pembinaan sektor informal meliputi : • Pedagang kaki lima • Pemulung • Asongan • Industri kecil / pengrajin • Pengusah jasa / perdagangan Program-pembinaan yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Golongan Usaha Skala Kecil ialah (perpumda.jakarta.go.id) : a. Meningkatkan pembinaan dengan menyiapkan rencana pembinaan pusat dan daerah antara lain dengan membentuk Forum Koordinasi Vertikal serta menyusun mekanisme operasional terpadu antar instansi b. Meningkatkan kemampuan usaha Golongan Usaha Skala Kecil dengan menciptakan akses pasar melalui pengadaan pasar berkala, penyediaan tempat usaha di pasar, penyediaan informasi pasar; memberikan bantuan permodalan dengan melakukan pemantapan sumber dana dan penyaluran dana; menyelenggarakan penyuluhan
6-5
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
dan pendidikan; serta meningkatkan partisipasi Golongan Usaha Skala Kecil dalam membina prilaku dan tanggung jawab sosial c. Meningkatkan sarana dan prasarana berupa penyediaan lokasi dan tempat usaha yang sesuai dengan tata ruang kota dan menyediakan pusat informasi usaha d. Pengendalian / pengawasan kebersihan dan ketertiban
RUANG EVAKUASI BENCANA 6.3.1 Evakuasi • Merupakan area terbuka atau lahan terbuka hijau yang dapat digunakan masyarakat untuk menyelamatkan diri dari bencana alam maupun bencana lainnya. • Area evakuasi dapat berupa taman umum (public park), halaman gedung atau area khusus yang dibuat untuk menyelamatkan diri. • Area evakuasi dapat berupa bukit, tanggul atau bangunan bertingkat yang berfungsi untuk menyelamatkan diri • Standart area evakuasi 3-5 m2/orang (tidak membawa barang banyak) • Taman dengan luas 1 ha dapat menampung kl 2500 orang 6.3
6.3.2 Jalur Evakuasi • Merupakan jalan/jalur dari bangunan hunian, perkantoran dan tempat aktifitas penduduk lainnya untuk menuju area evakuasi. • Jalur evakuasi dapat berupa jalan pedestrian (lebar minimal 3m) maupun jalan kendaraan • Jarak ke area evakuasi 500 m – 1000 m • Jalur evakuasi dapat menggunakan jalan yang sudah ada atau jalur tersendiri dengan tanda khusus. Dapat berupa perkerasan yang didisain khusus atau jajaran pohon pengarah (vertikal/columnar) yang sama • Jalur yang menuju bangunan evakuasi menggunakan ramp.
6-6
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
DAFTAR ISI
RENCANA PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN ASPEK KHUSUS PERKOTAAN............................................................................... 1 6.1 PRASARANA DAN SARANA JARINGAN PEJALAN KAKI......................1 6.2 KEGIATAN SEKTOR INFORMAL.......................................................3 6.3 RUANG EVAKUASI BENCANA ........................................................6 6.3.1 Evakuasi........................................................................... 6 6.3.2 Jalur Evakuasi................................................................... 6 Gambar 6.1 Kedudukan Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Pejalan Kaki dalam RTRW.......................................................... 1
6-7
