BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Pengertian Tindak Tindak Pidana Pidana
Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “stafbaar feit”.Walaupun Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pengertian straafbaarfeit menurut Simons dalam rumusannya adalah Tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungja dipertanggungjawabka wabkan n atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Rumusan pengertian tindak pidana ( straafbaarfeit ) yang dinyatakan oleh Simons Simons juga juga diatur diatur dalam dalam asas asas hukum hukum pidana pidana Indone Indonesia sia,, yaitu yaitu asas asas legalit legalitas as (principle of legality ) atau dalam bahasa latin biasanya dikenal dengan “Nullum
Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali” , maksudnya bahwa “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan
16
terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan yang senada dengan asas tersebut tersebut juga diatur diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu : “Tiada “Tiada suatu perbuatan perbuatan dapat dipidana, dipidana, kecuali kecuali atas kekuatan peraturan peraturan pidana pidana dalam perundangperundang- Pasal tersebut”19 Tindak pidana akan melahirkan pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat terjadi setelah setelah sebelumny sebelumnyaa seseorang seseorang melakukan melakukan tindak tindak pidana, pidana, dimana dimana pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan asas yang berbeda yaitu dengan asas yang tidak tertulis “Tiada pidana tanpa kesalahan” 20 Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak Pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (crime atau verbrechen atau misdaad ) yang biasa diartikan seeara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Barda Barda Nawawi Nawawi Arief Arief men menyat yataka akan” n” tindak tindak pidana pidana secara secara umum umum dapat dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”. Menurut Wirjono Projodikoro, "Bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya pelakunya dapat dikenakan pidana, sedangkan sedangkan menurut Moeljatno, perbuatan perbuatan pidana pidana adalah suatu suatu perbuatan perbuatan yang yang pelakunya dapat dapat dikenakan pidana, bagi yang melanggar perbuatan tersebut. Jadi perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) 21, yakni sebagai berikut:
19
Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta 2006, hlm 20. 20 Ibid 21 Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang : Yayasan Sudarto, Hal. 38
17
1. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. 2. Orang yang melanggar melanggar larang larangan an itu. itu. Di dalam perundang-undangan tindak pidana sering disebut dengan berbagai istilah seperti: perbuatan pidana (UU Drt 1951 No. 1), peristiwa pidana (Konstitusi RIS maupun UUDS 1950) dan dalam ilmu pengetahuan hukum sering disebut dengan "delik". Istilah lain menunjuk kepada pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perkara hukuman pidana dan la in sebagainya.
B. Pengertian Pengertian Korupsi
Kata Kata korups korupsii berasa berasall dari dari bahasa bahasa latin; latin; Corrupti atau Corruptus yang secara secara harfiah harfiah berarti berarti kebusu kebusukan kan,, kebeja kebejatan tan,, tidak tidak jujur, jujur, dapat dapat disuap disuap,, tidak tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam The Lexion Webster Dictionary .22 Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: ; Perancis: Corruption ; dan Belanda: Corruptie (Korruptie). Corruptio , Corrupt Dapat dikatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia: Korupsi.23 Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korups korupsii yang yang telah telah diteri diterima ma dalam dalam perben perbendah dahara araan an kata kata bahasa bahasa Indone Indonesia sia itu, itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa kata 22
Andi Hamzah, Hamzah, Korupsi (Jakarta: ta: PT Korupsi di Indonesia Indonesia Masalah Masalah dan Pemecahan Pemecahannya nya, (Jakar Gramedia Pustaka Utama, 1984), hlm. 7 23 Ibid
18
korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. 24 Di Malaysia terdapat juga peraturan antikorupsi. Di situ tidak diipakai kata korupsi melainkan dipakai istilah resuah yang tentunya tentunya berasal berasal dari bahasa Arab (riswah), yang menurut kamus Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi. Dalam Black’s Law Dictionary , korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk untuk mendap mendapatk atkan an suatu suatu keuntu keuntunga ngan n untuk untuk diriny dirinyaa sendir sendirii atau atau orang orang lain, lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.i 25 Selama Selama ini istilah istilah korups korupsii mengac mengacu u pada pada berbag berbagai ai akt aktivi ivitas tas/tin /tindak dakan an secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau atau golongan. golongan. Dalam perkembangannya terdapat terdapat penekanan penekanan bahwa bahwa korups adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan ( of power) atau abuse kedudukan kedudukan publik publik untuk untuk kepentinga kepentingan n pribadi. pribadi. Huntingto Huntington n menyebutk menyebutkan an bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari publik official atau para pegawai dari norma-n norma-norm ormaa yang yang diteri diterima ma dan dianut dianut oleh oleh masyar masyaraka akatt dengan dengan tujuan tujuan untuk untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. 26 Vito Tanzi mengemukakan bahwa korupsi perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik, keputusan ini dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan
24
W.J.S. Poerwodiminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta, Balai Pustaka, 1976) Chaerudin Dkk, Strategi Pencegahan dan penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. (Bandung: 2008) hal 2. 26 ibid 25
19
korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme. Dalam hal ini, Alatas mengemuka mengemukakan kan pengertian pengertian korupsi korupsi dengan dengan menyebutk menyebutkan an benang benang merah yang menjel menjeluju ujuri ri dalam dalam aktivi aktivitas tas korups korupsi, i, yaitu yaitu subord subordina inasi si kepent kepenting ingan an umum umum di bawah kepentingan kepentingan tujuan-tuju tujuan-tujuan an pribadi pribadi yang mencakup pelanggaran pelanggaran normanorma, norma, tugas, tugas, dan kesejahteraan kesejahteraan umum, dibarengi dibarengi dengan dengan kerahasian, kerahasian, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang didirita oleh masyarkat. Menurutnya,” corruption is the abuse of trust in the
inferest of private gain”, penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. 27 S. H. Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan “Apabila “Apabila seorang seorang pegawai pegawai negeri negeri menerima menerima pemberian pemberian yang disodorka disodorkan n oleh seorang seorang swasta swasta dengan dengan maksud maksud mempengaru mempengaruhinya hinya agar memberikan memberikan perhatian perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi” 28 Sementara H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: “Penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai sebagai penggunaan penggunaan secara diam-diam kekuasaan kekuasaan yang dialihkan dialihkan berdasarkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan dengan merugi merugikan kan tujuan tujuan-tuj -tujuan uan kekuas kekuasaan aan asli asli dan dengan dengan mengun menguntun tungka gkan n orang luar atas dalih menggunakan kekuasaan itu dengan sah”. 29 Tampaknya H. A. Brasz dalam mendefinisikan korupsi sangat dipengaruhi oleh definisi kekuasaannya Van Doorn. 30 Dari berbagai definisi korupsi yang dikemukakan, menurut Brasz terdapat dua unsur di dalamnya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan 27
hal 3 Ibid S. H. Alatas, Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer , (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 11 29 Mochtar Lubis dan James C. Scott, Bunga Rampai Korupsi, Cet. ke-3 (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 4 30 ., ., hlm. 3 Ibid 28
20
yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; dan pengutamaan pengutamaan kepentinga kepentingan n pribadi pribadi atau klien di atas kepentingan kepentingan publik publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan. 31 Sementara definisi yang luas disebutkan dalam kamus lengkap Webster’s
Third New International Dictionary yaitu “Ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran petugas”. 32 Istilah Istilah korupsi korupsi pertama pertama sekali sekali hadir dalam khasanah khasanah hukum Indonesia Indonesia dalam peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian dimasukan juga dalam Undang-undang Nomor Nomor 24/Prp/19 24/Prp/1960 60 tentang tentang Pengusutan Pengusutan Penuntutan Penuntutan dan Pemeriksaan Pemeriksaan Tindak Tindak Pidana Pidana Korups Korupsi. i. Undang Undang-un -undan dang g ini kemud kemudian ian dic dicabu abutt dan digant digantika ikan n ole oleh h Undang-undang No 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efektif paling lambat 2 tahun tahun kemudi kemudian an (16 Agustu Agustuss 2001) 2001) dan kemud kemudian ian diruba dirubah h dengan dengan Undang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001. Memper Memperhat hatika ikan n Undang Undang-un -undan dang g Nomor Nomor 31 Tahun Tahun 1999 1999 dan Undang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Tindak Pidana Korupsi itu dapat dilihat dari 2(dua) 2(dua) segi, segi, yaitu yaitu korups korupsii Aktif Aktif dan Korups Korupsii Pasif. Pasif. Adapun Adapun yang yang dimaks dimaksud ud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut : 33 31
., ., hlm. 4-7. Ibid William Allan Neilson (editor in chief), Webster’s Third New International Dictionary, Vol I., hlm. 599. 33 Darwan Prints, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal 1-6 32
21
-
Secara melawan melawan hukum hukum memperkay memperkayaa diri sendir sendirii atau orang orang lain atau atau suatu suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)
-
Deng Dengan an tuju tujuan an meng mengun untu tung ngka kan n di diri ri send sendir irii atau atau oran orang g lain lain atau atau suatu suatu korporasi menyelahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang apa adanya adanya karena karena jabata jabatan n atau kedudu kedudukan kan yang yang dapat dapat merugi merugikan kan keuang keuangan an negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999).
-
Memberi Memberi hadiah hadiah atau atau janji janji kepada kepada Pegawa Pegawaii Negari Negari dengan dengan mengi mengingat ngat kekuasaan atau wewenang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999).
-
Percob Percobaan aan,, pemban pembantua tuan, n, atau pemufa pemufakat katan an jahat untuk melaku melakukan kan Tindak Tindak Pidana Korupsi (Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999).
-
Member Memberii atau menjanji menjanjikan kan sesuat sesuatu u kepada kepada Pegawai Pegawai Negeri Negeri atau Penyelengg Penyelenggara ara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).
-
Memberi Memberi sesuatu sesuatu kepada kepada Pegawai Pegawai Negeri Negeri atau atau Penyeleng Penyelenggara gara Negara Negara karena karena atau berhubung dengan suatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 29 Tahun 2001).
22
-
Member Memberii atau atau menjan menjanjika jikan n sesuatu sesuatu kepada kepada Hakim Hakim dengan dengan maksud maksud untuk untuk mempengaru mempengaruhi hi putusan putusan perkara perkara yang diserahkan kepadanya kepadanya untuk untuk diadili diadili (Pasal 6 ayat (1) ( 1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).
-
Pembor Pemborong ong,, ahli banguna bangunan n yang ada pada pada waktu membua membuatt bangunan bangunan,, atau penjual bahan bangunan yang ada pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau kesalamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).
-
Setiap orang orang yang yang bertug bertugas as mengawasi mengawasi pemba pembangun ngunan an atau penyera penyerahan han barang barang , sengaj sengajaa membia membiarka rkan n perbua perbuatan tan curang curang sebaga sebagaima imana na dimaks dimaksud ud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).
-
Seti Setiap ap oran orang g yang yang pada pada wakt waktu u meny menyera erahk hkan an bara barang ng kepe keperl rlua uan n Tent Tentar araa Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonenesia melakukan perbua perbuatan tan curang curang yang yang dapat dapat membah membahaya ayakan kan kesela keselamata matan n negara negara dalam dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
-
Setiap orang yang bertugas bertugas mengawasi mengawasi penyerahan penyerahan barang keperluan keperluan Tentara Tentara Republ Republik ik Indone Indonesia sia atau Kepoli Kepolisia sian n Negara Negara Republ Republik ik Indone Indonesia sia dengan dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) ( 1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
-
Pega Pegawa waii Nege Negeri ri atau atau oran orang g lain lain sela selain in Pega Pegawi wi Nege Negeri ri yang yang ditu dituga gask skan an menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara
23
waktu, dengan sengaja mengelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). -
Pega Pegawa waii Nege Negeri ri atau atau oran orang g lain lain sela selain in Pega Pegawi wi Nege Negeri ri yang yang ditu dituga gask skan an menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
-
Pega Pegawa waii Nege Negeri ri atau atau oran orang g lain lain sela selain in Pega Pegawi wi Nege Negeri ri yang yang ditu dituga gask skan an menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, waktu, dengan dengan sengaja sengaja menggelapka menggelapkan, n, menghancurk menghancurkan, an, merusakan, merusakan, atau membuat membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang , yang dikuasai dikuasai karena jabatannya, jabatannya, atau membiarkan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, menghancurkan, merusakan, merusakan, atau membuat tidka dapat dapat dipakai barang, akta surat atau daftar tersebut , atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakan atau membuat tidak dapat dipakai barang , akta, surat atau daftar tersebut (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
-
Pegawai Pegawai Negeri atau Penyelengg Penyelenggara ara Negara yang :
24
a. Dengan Dengan maksud maksud mengun menguntun tungka gkan n diri diri sendir sendirii atau atau orang orang lain lain secara secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa memaksa seseorang seseorang memberikan memberikan sesuatu, sesuatu, atau menerima menerima pembayaran pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). b. Pada Pada waktu waktu menjala menjalanka nkan n tugas tugas memint meminta, a, meneri menerima, ma, atau atau memoto memotong ng pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau Kas Umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (Pasal 12 Huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) c. Pada waktu waktu menjalanka menjalankan n tugas meminta meminta atau menerima menerima pekerjaan, pekerjaan, atau atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hak tersebut bukan merupakan hutang (Pasal 12 Huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001huruf.) d. Pada waktu waktu menjalankan menjalankan tugas telah telah menggunak menggunakan an tanah negara negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau e. Baik langasung langasung maupun maupun tidak langsung dengan sengaja sengaja turut serta dalam pembor pemborong ongan, an, pengad pengadaan aan atau persew persewaan aan yang yang pada pada saat saat dilaku dilakukan kan perbuatan untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus
25
atau mengawasinya (Pasal 12 Huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). -
Memberi Memberi hadiah hadiah kepada kepada Pegawai Pegawai Negeri dengan dengan menging mengingat at kekuasaan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu (Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999.)
Sedangkan korupsi pasif adalah sebagai berikut : -
Pegawai Pegawai Negeri Negeri atau Penyelengg Penyelenggara ara Negara Negara yang yang menerima menerima pemberi pemberian an atau janji janji karena karena berbua berbuatt atau tidak tidak berbua berbuatt sesuat sesuatu u dalam dalam jabatan jabatannya nya yang yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).
-
Hakim atau atau Advokat Advokat yang yang menerima menerima pemberian pemberian atau atau janji janji untuk untuk mempengaru mempengaruhi hi putusan putusan perkara perkara yang diserahkan kepadanya kepadanya untuk untuk diadili diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).
-
Orang Orang yang menerim menerimaa penyer penyeraha ahan n bahan atau keperlu keperluan an Tentara Tentara Nasioanl Nasioanl Indonesia Indonesia atau Kepolisian Kepolisian Negera Republik Republik Indonesia Indonesia yang membiarkan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).
-
Pegawai Pegawai Negeri Negeri atau atau Penyeleng Penyelenggara gara Negara Negara yang menerima menerima hadiah hadiah atau atau janji janji pada padaha hall dike diketah tahui ui atau atau patu patutt didu diduga ga,, bahw bahwaa hadi hadiah ah atau atau janj janjii terse tersebu butt
26
diberikan untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam dalam jabata jabatanny nnyaa yang yang berten bertentan tangan gan dengan dengan kewaji kewajiban bannya nya,, atau atau sebaga sebagaii akibat atau disebebkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatanya yang bertentangan dengan jabatannya (Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). -
Hakim yang menerima menerima hadiah hadiah atau atau janji, janji, padahal padahal diketah diketahui ui atau patut diduga diduga bahwa bahwa hadiah hadiah atau janji janji tersebu tersebutt diberik diberikan an untuk untuk mempen mempengar garuhi uhi putusa putusan n perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c Undangundang Nomor 20 Tahun 2001)
-
Advo Advoka katt yang yang meneri menerima ma hadi hadiah ah atau atau janji janji pada padaha hall dike diketa tahu huii atau atau patu patutt diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).
-
Setiap Pegawai Pegawai Negeri Negeri atau atau Penyelen Penyelenggara ggara Negara yang menerima menerima gratifika gratifikasi si yang yang diberi diberikan kan berhub berhubung ungan an dengan dengan jabata jabatanya nya dan dan berlawa berlawanan nan dengan dengan kewaji kewajiban bannya nya atau atau tugasn tugasnya ya (Pasal (Pasal 12 Undang Undang-un -undan dang g Nomor Nomor 20 Tahun Tahun 2001). Demikianlah Demikianlah peng pengertian ertian tentang tentang korup korupsi si yang diatur diatur dalam dalam UndangUndang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
27
Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam Bab II pada Pasal 2-16 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 34 a.
(1) (1) Se Seti tiap ap or oran ang g ya yang ng se seca cara ra me mela lawa wan n hu huku kum m me mela laku kuka kan n
perbuatan perbuatan memperkaya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (2) Dalam hal tindak korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. b.
Seti Setiap ap oran orang g yang yang deng dengan an tuju tujuan an meng mengun untu tung ngka kan n diri diri send sendir irii atau atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana sarana yang yang ada padany padanyaa karena karena jabata jabatan n atau atau kedudu kedudukan kan yang yang dapat dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara. c.
Seti Setiap ap or oran ang g ya yang ng me mela laku kuka kan n ti tind ndak ak pi pida dana na se seba baga gaim iman anaa
dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP. d.
Seti Setiap ap oran orang g yang yang mela melang ngga garr unda undang ng-u -und ndan ang g yang yang seca secara ra tega tegass
menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undangundang ini. e.
Seti Setiap ap or oran ang g ya yang ng me mela laku kuka kan n pe perc rcob obaan aan,, pe pemb mban antu tuan an,, at atau au
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan
34
Lihat Undang-undan Undang-undang g RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Tentang Komisi Komisi Pemberanta Pemberantasan san Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 68-73.
28
pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. f.
Setia etiap p oran orang g di luar luar wila wilaya yah h neg negara ara Rep Republi ublik k Ind Indones onesia ia yan yang
memberikan memberikan bantuan, bantuan, kesempatan kesempatan,, sarana atau keterangan keterangan untuk terjadinya terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi korupsi sebagaiman sebagaimanaa dimaksud dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pember Pemberant antasa asan n Tindak Tindak Pidana Pidana Korup Korupsi si ada penamb penambaha ahan n beberap beberapaa item item yang yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Pada Pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara, Pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advoka advokat. t. Pasal Pasal 7 memuat memuat tentan tentang g kecura kecuranga ngan n dalam dalam pengad pengadaan aan barang barang atau pembangunan, dan seterusnya.
C. Perkembangan Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Korupsi dalam Pendekatan Pendekatan Hukum Islam Islam
Hukum Islam pada hakekatnya diproyeksikan untuk kemaslahatan manusia. manusia. Salah satu kemaslahatan kemaslahatan yang hendak hendak direalisasik direalisasikan an adalah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang menyimpang dari prosedur hukum, dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah . Oleh karena itu, adanya larangan mencuri ( sariqoh ), merampas (ikhtithaf ), ), mencopet
29
dan sebagainya adalah untuk memelihara keamanan harta dari pemilikan yang tidak sah. Para Ulama telah sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi dengan beragam beragam bentuknya bentuknya didalamnya, didalamnya, dalam literature fiqh misalnya, adanya unsur unsur
sariqoh (pencurian) , ikhtilas (penggelapan), al-Ibtizaz (pemerasan), al-Istighlal atau ghulul (korupsi), dan sebagainya adalah haram (dilarang) karena bertentangan dengan Maqashid Syari’ah (tujuan hukum Islam) . Putusan Majelis Ulama Ulama Indone Indonesia sia (MUI) (MUI) dalam dalam Munas Munas VI juga juga mengel mengeluar uarkan kan fatwa fatwa tentan tentang g (korupsi), dan hadiah kepada pejabat, yang intinya satu, risywah (suap), ghulul memberikan risywah dan menerimanya, hukumnya adalah haram. Kedua, melakukan korupsi hukumnya haram. Fatwa yang dikeluarkan 27 Rabiul Akhir 1421 H/28 Juli 2000 M. Korupsi menurut hemat penulis dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain sebagai berikut : 1. Ghulul Adalah penyalahgunaa penyalahgunaan n jabatan. jabatan. Jabatan Jabatan adalah amanah, oleh sebab itu, penyalahgunaan terhadap amanat hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Perbuatan ghulul misalnya menerima hadiah, komisi, atau apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya dia terima merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat) . Dalam hal ini Rasulullah SAW (Nabi Muhammad) bersabda :
Barangsiapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia
30
ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya korupsi”. (H. R. Abu Daud)
Bentuk Bentuk lain lain dari dari penyal penyalahg ahguna unaan an jabatan jabatan (ghulu (ghulul) l) adalah adalah perbua perbuatan tan koluti kolutiff misaln misalnya ya mengan mengangka gkatt orangorang-ora orang ng dari dari keluar keluarga, ga, teman teman atau atau sanak sanak kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu, padaha padahall ada orang orang lain lain yang yang lebih lebih mampu mampu dan pantas menduduk mendudukii jabata jabatan n tersebut.
2. Sariq Sariqah ah Syekh Muhammad An-Nawawi al-Bantani mendefinisikan sariqah dengan dengan “Orang “Orang yang mengambil sesuatu secara sembunyi-s sembunyi-sembun embunyi yi dari tempat yang dilarang mengambil dari tempat tersebut”. Jadi syarat sariqah harus ada unsur mengambil yang bukan haknya, secara sembunyi-sembunyi, dan juga mengambilnya pada tempat yang semestinya. Kalau ada barang ditaru ditaruh h di tempat tempat yang yang tidak tidak semest semestiny inyaa untuk untuk menaru menaruh h barang barang menuru menurutt beliau bukan termasuk termasuk kategori kategori sariqah . Lalu bagaimana dengan pencurian uang negara, apakah hal tersebut tersebut diperbolehk diperbolehkan. an. Tentu jawabannya jawabannya tidak boleh karena uang negara tersebut adalah untuk kesejahteraan umum. 3. Risywah (suap) Menuru Menurutt Ibrahi Ibrahim m an-Nakh an-Nakha’i a’i suap suap adalah adalah “Suatu “Suatu yang yang diberi diberikan kan kepada kepada seseorang seseorang untuk untuk menghidupk menghidupkan an kebathilan kebathilan atau untuk menghancurk menghancurkan an kebenara kebenaran”. n”. Syekh Syekh Abdul Abdul Aziz bin Abdu Abdullah llah bin bin Baz Baz mendefinisikan suap dengan “Memberikan harta kepada seseorang sebagai
31
kompensasi pelaksanaan maslahat (tugas, kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uag tip”. Sedangkan menurut terminologi fiqh, suap adalah “segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutu memutuska skan n suatu suatu perkar perkaraa untuk untuk (kepen (kepentin tingan gan)) nya atau agar agar ia mengik mengikuti uti kemauannya”. Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsurunsur suap meliputi, pertama yang disuap ( al-Murtasyi ), kedua, penyuap (al-
Rosyi), dan ketiga , suap (al-Risywah ). Suap dengan segala bentuknya haram hukumnya. Dia antara bentuk suap adalah adalah hadiah hadiah.. Seoran Seorang g pejaba pejabatt haram haram hukumn hukumnya ya menerim menerimaa hadiah hadiah.. Bahkan Bahkan termasuk hadiah yang diharamkan bagi seorang pejabat yang meski tidak sedang terkai terkaitt perkar perkaraa atau urusan urusan,, telah telah membia membiasak sakan an saling saling member memberii hadiah hadiah jauh jauh sebelum menjadi pejabat, namun setelah menduduki jabatan terjadi peningkatan volume hadiah dari kebiasaan sebelumnya. Seorang pejabat juga haram menerima hadiah dari seseorang yang jika bukan karena jabatannya, niscaya orang tersebut tidak akan memberikannya. Seorang pejabat boleh menerima hadiah dengan beberapa syarat: a. Pemberi hadiah bukan orang yangs edang terkait perkara dan urusan. b. Sudah terjadi semacam tradisi saling tukar menukar hadiah antara pejabat tersebut dengan pemberi hadiah sebelum ia menduduki jabatannya, baik karena pertemanan atau saudara.
32
c. Pemberian Pemberian tersebut tidak melebihi melebihi kadar volume kebiasaan kebiasaan sebelum menjabat35 Adapun Adapun ketiga ketiga tindak tindak pidana pidana korups korupsii dalam dalam pendek pendekata atan n hukum hukum islam islam mengenai korupsi menurut hukum Islam bila dikomparasikan dengan definisi atau kategori korupsi berdasarkan peraturan perundangan yang ada di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUnda Undang ng RI Nomo Nomorr 31 Tahu Tahun n 1999 1999 Tent Tentan ang g Pemb Pember eran anta tasa san n Tind Tindak ak Pida Pidana na Korupsi―sudah mencakup semua bentuk korupsi yang ada di Indonesia. Misalnya : -
Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun Tahun 2001 point point (a) dan dan (b) (b) sudah sudah tercakup tercakup dalam konsep ghulul .
-
Pasal 6 point (a) dan (b) sama dengan dengan konsep konsep risywah .
-
Pasa Pasall 7 poin pointt (a) dan dan (b) (b) ter terma masu suk k , point (c) dan (d) termasuk ghulul
sariqah. -
Kemudian Kemudian dari Pasal 8 sampai sampai Pasal Pasal 10 sama dengan dengan ghulul ,
-
Pasal 11 dan 12 point (a), (b), (c) dan dan (d) (d) termasuk termasuk risywah, point (e) dan (f) sama dengan ghulul , dan point (g) termasuk sariqah. Oleh karena itu, dari berbagai bentuk korupsi yang ada di Indonesia kalau
kemudian kemudian dikaitkan dengan pendekatan pendekatan hukum Islam mengenai korupsi yang maka dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam. apabila korupsi korupsi uang negara dilakukan dilakukan oleh pejabat pejabat yang diberi Pertama , apabila amanat mengelola, maka termasuk pengkhianatan dan ghulul . Contohnya bisa kita
35
Bulak: Dar al-Thoba’ah al-Amirah, t.th.), hlm. 224.
33
lihat dalam kasus korupsi dana haji, BLBI, kasus-kasus korupsi anggota DPR/DPRD, dan Kasus Pajak Gayus Tambunan. apabilaa korups korupsii uang uang negara negara dilaku dilakukan kan oleh oleh orang orang yang yang tidak tidak Kedua, apabil diberi amanat mengelola dengan cara mengambil dari tempat simpanan, maka dikategorikan pencurian dan ghulul . Bentuk seperti ini bisa kita lihat misalnya pada kasus illegal logging yang telah merugikan uang negara trilliunan rupiah. apabila warga biasa memiliki prakarsa untuk mengeluarkan mengeluarkan dana, Ketiga , apabila hadiah, jasa atau barang lainnya sebagai suap kepada pejabat untuk memperlancar atau untuk memenuhi tuntutan/permohonannya, atau apabila prakarsa datangnya dari pejabat atau aparatur negara sebagai bentuk pemerasan (extortion ), maka kedua hal tersebut termasuk kategori risywah . Contohnya kasus Artalita yang menyuap Jaksa.
