BAB I PENDAHULUAN
A. Lata Latarr Bel Belak akan ang g
Pend Pendidi idika kan n Indone Indonesia sia,, masi masih h jauh jauh dari dari yang yang dihar diharapk apkan. an. Bany Banyak ak problem-probl problem-problem em yang timbul seiring seiring dengan dengan berkemba berkembangnya ngnya zaman. Problem Problem- problem problem tersebut tersebut menjadi menjadi sangat kompleks kompleks yang menyangkut menyangkut demokrasi, demokrasi, HAM, dan civil society. Demokrasi dan HAM menjadi hal yang sulit diwujudkan dalam dunia pendidikan. pendidikan. Hal ini tampak dengan dengan tidak meratanya meratanya kesempatan kesempatan mengenyam mengenyam pendidikan pendidikan pada usia dan kalangan tertentu. Padahal, hak mendapat mendapat kewajiban merupak merupakan an salah salah satu hak asasi asasi sebagai sebagai manusi manusiaa sekalig sekaligus us sebaga sebagaii warga warga negara yang tercantum dalam undang-undang undang-undang dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selain Selain itu, terdapa terdapatt kohesi kohesi sosial sosial masyara masyarakat kat yang ditandai ditandai dengan dengan keretaka-keretakan social (social friction) yang akut. Maka, dalam hal ini perlu rasan rasanya ya dilak dilakuk ukan an pene penega gaka kan n dime dimens nsii HAM HAM dala dalam m meres merespo pons nsisi isi arah arah pembanguna pembangunan n nasional nasional untuk untuk mengatasi mengatasi dan dan mempererat mempererat kohesi kohesi tersebut. tersebut. Tida Tidak k tega tegakn knya ya demo demokr kras asii dan dan HAM HAM yang yang berl berlar arut ut-l -lar arut ut,, akan akan menjadikan bangsa Indonesia semakin jauh dari harapan untuk menciptakan masy masyara araka katt baru baru yang yang kita kita cita-c cita-cita itaka kan n yaitu yaitu suat suatu u masy masyara arakat kat madani madani Indonesia (civil society). society). Untuk mengetahui lebih jauh mengenai problem-problem yang tengah dihadapi dihadapi bangsa bangsa Indonesia Indonesia tersebut, serta langkah-langk langkah-langkah ah yang diharapkan akan mejadi solusi yang benar-benar solutif, maka berikut ini akan dipaparkan dipaparkan secara lebih rinci. B. Rumu Rumusa san n Masa Masala lah h
1
1. Apa permasalahan yang tengah dihadapi demokrasi pendidikan dan bagaimana solusinya ? 2. Bagaimana upaya penegakan HAM dalam rangka meresponsisi arah pendidikan Nasional ? 3. Bagaimana peran pendidikan dalam mewujudkan Civil Society?
C. Tujuan Penulisan
1. Mengetahui dan memahami permasalahan yang tengah dihadapi demokrasi pendidikan serta solusinya 2. Mengetahui dan memahami upaya penegakan HAM dalam rangka meresponsisi arah pendidikan Nasional 3. Mengetahui dan memahami peran pendidikan dalam mewujudkan Civil Society
BAB II PEMBAHASAN
A. Demokrasi Pendidikan dan Permasalahannya
Wujud dari demokrasi pendidikan adalah dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian demokratis di sini mencakup arti baik secara horizontal maupun vertikal. Maksud demokrasi secara horizontal adalah bahwa setiap anak, tidak ada pengecualian, mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Hal ini tercermin pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yaitu: “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Sementara itu, demokrasi secara vertikal ialah bahwa setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dalam pendidikan, demokrasi ditunjukkan dengan pemusatan perhatian serta usaha pada si anak didik dalam keadaan sewajarnya (intelegensi, kesehatan, keadaan sosial, dan sebagainya). Dengan demikian, tampaknya demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan. Pengakuan terhadap hak asasi setiap individu anak bangsa untuk menuntut pendidikan pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan secara legal sebagai-mana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 (1) yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu seluruh komponen bangsa yang mencakupi orang tua,
3
masyarakat, dan pemerintah memiliki kewajiban dalam bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Mengenai tanggung jawab pemerintah secara tegas telah dicantumkan di dalam UndangUndang Dasar 1945 pasal 31 ayat (3) yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menye-lenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang .1 Terkait dengan pernyataan tersebut, sejak tanggal 8 Juli 2003 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 yang dianggap sudah tidak memadai lagi. Pembaharuan Sistem Pendidikan Nasioanal dilakukan untuk memperbarui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tersebut secara tegas memperkuat tentang amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang pendidikan. Secara retorik kedua ayat tersebut, telah cukup dapat dipergunakan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi di bidang pendidikan yakni diberinya peluang bahkan dalam batas tertentu diberikan kebebasan, kepada keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan kondisi dan tuntutan lapangan kerja. Hal ini berarti bahwa intervensi pemerintah yang berlebihan dalam penyelenggaraan pendidikan perlu ditiadakan, dikurangi atau setidaknya ditinjau kembali hal-hal yang sudah tidak relevan. Selama ini memang kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan telah menuju pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga secara konseptual pemerintah telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun secara realitas masih cukup banyak diantara kelompok usia sekolah yang tidak/belum dapat menikmati pendidikan karena alasan tertentu baik karena ketidakterjangkauan biaya, 1http://izzaucon.blog.uns.ac.id/2011/04/20/makalah-demokrasi-pendidikan-2/ tanggal 13 april 2012 pukul 21.09
diakses
pada
tempat, maupun kesempatan, sehingga hak mereka seolah “terampas” dengan sendirinya. Sebenarnya bangsa Indonesia telah menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikan sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga sekarang. Hal ini terdapat dalam: 1. UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2. 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5, 6, 7 dan pasal 8 ayat 1, 2 dan ayat 3. 3. Garis-garis Besar Haluan Negara di Sektor Pendidikan. Salah satu penghambat dalam pendidikan di Indonesia adalah munculnya beberapa masalah. Padahal pendidikan merupakan cara yang utama dalam peningkatan mutu SDM Indonesia: a. Rendahnya partisipasi masyarakat UUSPN pasal 54 ayat 2 menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Setelah dijelaskan di atas tentang undang-undang yang menerangkan pentingnya partisipasi masyarakat. Tapi dalam praktiknya peran masyarakat dalam pendidikan rendah. Misalnya masih rendahnya pemikiran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, ada kalanya dalam hal kegiatan sekolah kadang kala orang tua kurang mendukung dalam kegiatan sekolah tersebut, dan lain-lain. b. Rendahnya inisiatif kebijakan yang kurang demokratis Telah dijelaskan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan. Kebijakan Pemerintah ini kurang demokratis dalam hal kurang meratanya pendidikan. Pemerintah hanya mempertimbangkan potensi pendidikan secara nasional. Padahal setiap daerah potensi dalam hal pendidikan berbeda-beda. Masalah ini menimbulkan kurang demokratisnya kebijakan pemerintah. c. Tantangan kehidupan global Lambat laun semua hal mengalami perkembangan. Salah satunya dalam
5
hal pendidikan. Pendidikan juga mengalami perkembangan secara global. Buktinya pemerintah kita menyempurnakan kurikulum yang dulunya hanya menyangkut kognitif saja. Sekarang terdiri aspek kognitif, psikomotor dan afektif. Lebih khusus dalam hal demokrasi pendidikan juga mengalami perkembangan. Tapi hal-hal yang terkait dalam pendidikan belum mengikuti perkembangan global.2 Dalam menyelesaikan permasalah pendidikan di Indonesia terdapat beberapa usaha, antara lain sebagai berikut : 1. Upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan. Misalnya dengan penyempurnaan kurikulum, pelaksanaan paradigma pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan dasar Negara Indonesia yaitu pancasila yang didalamnya mengandung unsur – unsur pendidikan yang Berketuhanan,
Berkemanusiaan,
dan
Berbudi
pekerti
luhur
dengan
diterapkannya paradigma ini maka demokrasi pendidikan akan dapat diwujudkan. 2. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. Misalnya kebijakan pemerintah dengan mencananangkan DANA BOS (bantuan operasional sekolah) ini sangat bermanfaat untuk perbaikan gedung – gedung sekolah , menambah media belajar siswa , untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, menambah referensi buku – buku perpustakaan , membuat laboratorium praktek sesuai standar selain DANA BOS ada juga beasiswa bagi anak yang orang tuanya kurang mampu maupun anak yang berprestasi baik ,ini sangat membantu kelangsungan pendidikan mereka. 3. Peningkatan relevansi pendidikan mengandung arti karena ada ketidakserasian antara hasil pendidikan [output] dengan kebutuhan dunia kerja . Yang menjadi masalah utama karena ketrampilan yang di miliki tidak sesuai dengan yang dibutuhkan .Sehingga sekarang banyak berdiri sekolah-sekolah kejuruan yang mencetak siswa untuk dapat mempunyai ketrampilan sesuai profesi yang diinginkan .Misal STM , SMK, Sekolah ketrampilan. 2 Ibid,
4. Untuk mengatasi rendahnya kualitas guru pemerintah sekarang mengeluarkan kebijakan bahwa guru SD minimal harus S1 [strata 1] dan dalam proses belajar mengajar harus sesuai dengan kode etik guru untuk meminimalisir hal- hal yang tidak diinginkan,serta guru itu tidak hanya mengajar tetapi harus memberi contoh yang baik atau teladan bagi siswa – siswanya. 5. Untuk mengatasi rendahnya kesejahteraan guru sekarang pemerintah menaikkan gaji guru, berupa gaji pokok,tunjangan yang melekat pada gaji ,tunjangan profesi dan lain – lain ,sehingga dengan meningkatkan kesejahteraan guru diharapkan guru itu dapat mencintai profesinya dengan utuh artinya guru itu tidak akan mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan jadi dapat berkonsentrasi dalam proses pendidikan khususnya proses belajar mengajar. Perlu adanya praktek kepemimpinan yang demokratis yaitu untuk membantu guru – guru memandang dirinya secara positif, memungkinkan untuk menerima mereka sendiri dan orang – orang lain serta memberikan kesempatan yang luas untuk mengidentifikasikan diri dengan teman-teman seprofesinya. Penggunaan metode kepemimpinan yang demokratis dalam pendidikan memungkinkan guru – guru untuk membina kelas secara demokratis dengan meletakkan titik berat pada aktifitas bersama dengan penghargaan akan keperluan, integrasi dan potensi semua anggota kelas. Kelas yang demikian menyadiakan kesempatan luas untuk memperoleh sukses dan hasil yang kreatif. Pada era globalisasi ini pendidikan kepemimpinan hendaknya lebih diperhatikan. Guru – guru yang merasakan suasana kerja yang demokratis akan mempunyai kecenderungan untuk menciptakan suasana yang sama dalam kelasnya. Adalah sangat penting untuk secara terus – menerus menganalisis dan merumuskan kembali nilai – niali demokrasi , sebab hasilnya akan menentukan masa yang akan datang. B. Menegakkan Dimensi HAM dalam Meresponsisi Arah pendidikan Nasional
7
Beberapa hal tampaknya perlu segara dilakukan untuk menegakkan dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam meresponsisi arah pembangunan nasional sehingga dapat mempererat kohesi soial masyarakat yang saat ini tengah mengalami keretakan-keretakan sosial (social friction) yang parah.
3
Pertama, pendidikan harus dikelola dengan asas-asas keadilan. Sebagai gambaran perlakuan pemerintah terhadap madrasah swasta dengan sekolah umum tidaklah sama. Diantaranya distribusi buku paket tidak merata. Bagi siswa SDN dan SMPN sudah mendekati rasio 1:1, namun hal ini tidak terjadi di MI dan MTs ataupun pesantren. Data lapangan memperlihatkan distribusi buku paket itu hanya berjumlah beberapa buah saja di setiap sekolah dan bahkan masih banyak yang belum menerimanya. Demikian pula, rasio guru negeri dan siswai berbagai jenjang dan jenis pendidikan juga tidak mempunyai formula yang jelas. Bagi SD, SLTP dan SMU negeri, rasio itu bervariasi 1:15-20, artinya satu guru untuk 15-20 siswa. Namun bagi siswa MI, MTs dan MA, rasio itu bervariasi 1:2000-5000, artinya satu guru negeri untuk 2000-5000 siswa.4 Perlakuan diskriminatif seperti itu jelas berdampak amat rawan terhadap masa depan bangsa. Upaya untuk membangun kohesi sosial yang kuat dalam bingkai hidup bersama secara damai di masyarakat tampaknya sulit tercipta apabila pengelolaan pendidikan seperti itu masih terus terjadi. Kedua, pengelolaan pendidikan nasional harus menjauhkan diri dari segala bentuk ketertutupan (promote openness). Jika pengelolaan pendidikan tertutup dari partisipasi masyarakat luas maka pendidikan tidak dapat mewadahi kepentingan masyarakat yang begitu bervariasi dan berubah begitu cepat di tengah pusaran arus demokratisasi, globalisasi dan polarisasi kepentingan kehidupan masyarakat itu sendiri. Ketiga,
pengelolaan
pendidikan
kiranya
mencegah
timbulnya
3 Winarno Surakhmad, Mengurai Benang Kusut Pendidikan, (Jakarta: Transformasi UNJ, 2003), 65 4 Ibid, 66
ekslusifisme (promote inclusiveness) dalam semua lini pengelolaan pendidikan. Hal ini perlu mendapat perhatian serius demi meningkatkan peran pendidikan sebagai perekat kohesi sosial masyarakat yang saat ini tengah mengalami keretakan yang cukup parah. Pluralisme budaya dan etnis sosial perlu diwadahi dalam kerangka pendidikan nasional yang inklusif. Dalam era indonesia baru, paradigma pengelolaan pendidikan akan berpijak pada pluralisme kehidupan sosial, ekonomi, budaya masyarakat. Implikasi dari perubahan paradigma tersebut ialah pendidikan akan diarahkan untuk menghargai potensi-potensi budaya lokal agar bisa tumbuh, namun semua kebhinekaan itu tetap berada dalam bingkai keindonesiaan yang bersatu tetapi beragam dan beragam namun dalam satu keutuhan. Keempat, pengelolaan pendidikan perlu ditangani secara lebih profesional mulai di tingkat kelembagaan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan di pusat untuk menghindari segala kemungkinan timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari aparat birokrasi yang ada. Peningkatan profesionalisme itu perlu diarahkan mulai pada sistem rekruitmen ketenagaan, pengangkatan, penempatan dan pembinaannya. Hanyalah dengan peningkatan profesionalisme itu dapat diharapkan timbulnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan. Kelima,
pendidikan
haruslah
menjunjung
tinggi
semangat
demokratisasi. Kebijakan-kebijakan pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pusat kemudian diturunkan ke tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan sekolahdan bahkan ke tingkat pranata-pranata sosial yang paling rendah, ternyata berdampak tercabutnya rasa pemilikan masyarakat terhadap pendidikan. Pengambilan keputusan seperti jauh dari semangat demokrasi dan tidak dapat mewadahi kepemntingan lokal. Implikasi penting dari desentralisasi adalah keharusan untuk meningkatkan peran pendidikan untuk mempercepat proses peningkatan mutu SDM di daerah sehingga dapat mendukung semakin basarnya volume dan skala pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh daerah.
9
Terakhir, pendidikan nasional perlu membuka diri untuk mendorong pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan equality (sama) dan membuka diri seluas-luasnya dengan memberi kesempatan kepada semua pihak berpartisipasi dalam pengelolaan pendidikan. Di masa lalu, pengelolaan pendidikan bersifat sentralistik. Akibatnya anak didik merasa terisolasi dari lingkungan fisik dan sosialnya. Karenanya, pengelolaan pendidikan perlu diarahkan kepada pemberdayaan sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan yang sudah mengakar di masyarakat. C. Peran Pendidikan dalam Upaya Mewujudkan Civil Society
Kita sepakati bahwa masyarakat baru yang kita cita-citakan untuk diwujudkan ialah suatu masyarakat madani Indonesia (civil society). Di dalam ilmu politik konsep civil society telah mulai dikembangkan oleh para filosof sejak jaman Yunani Klasik. Pada dasarnya hubungan antara individu dengan masyarakatnya berkisar pada suatu model atau hubungan antara penguasa, yang dikuasai, cara untuk mencapai tujuan bersama dan tujuan itu sendiri. Plato mengajarkan bahwa tujuan hidup bersama ialah keadilan. Dengan adanya keadilan dapat dikembangkan potensi rakyat. Potensi yang telah berkembang pada gilirannya akan berwujud hasil karya. Dengan karyanya itu rakyat dapat memperkuat wewenang penguasa. Dalam konsep ini potensi individu harus dikembangkan. Tanpa pengembangan potensi tidak ada yang dapat disumbangkan oleh individu kepada penguasa. Dengan demikian wewenang penguasa untuk menciptakan keadilan tidak dapat diciptakan. Aristoteles, seorang filosof yang realistik menekankan kepada perlunya supremasi hukum. Konstitusi adalah sarana untuk mencapai tujuan bersama yaitu kebahagiaan. Dengan tujuan kebahagiaan tersebut dapat dilahirkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi individu. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah pilihan-pilihan. Inilah negara yang bijaksana menurut Aristoteles, penguasa berkewajiban untuk menyiapkan atau menyediakan pilihan-pilihan. Penguasa yang tidak dapat menyediakan pilihan adalah
penguasa yang otoriter. Demikian pula pendidikan yang tidak
dapat
mengembangkan
kemampuan untuk memilih bukanlah pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan negara. Di dalam bukunya yang terkenal The Social Contract , Rousseau mengemukakan pentingnya pengakuan adanya hak-hak individu. Menyerahkan kebebasan individu adalah menyerahkan kualitasnya sebagai seorang manusia. Oleh sebab itu suatu perjanjian misalnya untuk membentuk negara bukannya memberikan wewenang absolut atau kepatuhan yang tidak terbatas kepada pemegang hak-hak yaitu individu. Para filosof Islam antara lain; Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Taymiyah, dan Ibn Khaldun juga mempunyai konsep-konsep mengenai hubungan antara individu dengan negara. Al-Farabi mengatakan bahwa kebahagiaan bukan saja dari segi material tetapi juga spiritual oleh sebab itu kehidupan dunia juga harus berarti mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Al-Mawardi terkenal dengan teori Kontrak Sosial. Perbedaan individu dalam inteligensi dan bakat mendorong manusia untuk bekerja sama. Adanya negara merupakan suatu kontrak sosial atau perjanjian sukarela antara anggotanya. Al-Ghazali berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial sehingga dia harus bekerja sama. Kerja sama diperlukan untuk melanjutkan keturunan dan kelangsungan hidup manusia. Selain itu manusia harus membantu menyediakan kebutuhan hidup yang essensial seperti pendidikan dan sandang-pangan. Ibn Taymiah melihat manusia sebagai makhluk sosial yang secara alamiah mampu mengatur ijtima’ dan berbagai aturan seperti mematuhi pemimpin yang terpilih demi untuk mencapai cita-cita bersama. Ibn Khaldun berpendapat bahwa manusia dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mempertahankan diri. Apakah karakteristik utama dari suatu civil society universal? Di dalam uraian Hikam yang mengambil pemikiran seorang ahli politik Prancis, Alexis de Tocqueville dikemukakan mengenai karakteristik civil society sebagai
11
berikut: 1) Kesukarelaan Civil society bukanlah suatu masyarakat paksaan tetapi yang mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama. Dengan demikian tanggung jawab pribadi menjadi sangat penting sebagai pengikat keinginan untuk mewujudkan cita-cita bersama. 2) Keswasembadaan Artinya civil society tidak tergantung kepada negara, juga tidak tergantung kepada lembaga-lembaga atau organisasi lain. Keanggotaan civil society adalah keanggotaan yang penuh percaya diri dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan masyarakatnya. 3) Kemandirian Tinggi terhadap Negara Civil society adalah manusia-manusia yang percaya diri sehingga tidak tergantung kepada perintah orang lain termasuk negara. Negara adalah kesepakatan bersama sehingga tanggung jawab yang lahir dari kesepakatan tersebut adalah juga tuntutan dan tanggung jawab dari masing-masing anggota. Inilah negara yang berkedaulatan rakyat. 4) Kepatuhan terhadap Nilai-Nilai Hukum yang Dipatuhi Bersama Civil society adalah masyarakat yang mengakui supremasi hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai ciri-cirinya yang khas. Berdasarkan ciricirinya yang khas inilah dibangun suatu masyarakat madani Indonesia ( civil society) menuju civil society yang universal. Masyarakat madani Indonesia (civil society) mempunyai ciri-ciri antara lain adanya keragaman budaya Indonesia yang merupakan dasar pengembangan identitas bangsa Indonesia dan kebudayaan nasional. Di dalam keanekaragaman budaya Indonesia ini penting diperlukan saling pengertian dari sesama anggotanya. Yang diperlukan di dalam kondisi tersebut bukan sekadar mencari kesamaan dan kesepakatan yang tidak mudah untuk dicapai. Yang penting di dalam masyarakat yang bhinneka ialah adanya saling pengertian. Perbedaan bukan merupakan kelemahan tetapi justru
merupakan dinamika dari suatu kehidupan bersama di dalam civil society. Konflik nilai-nilai tidak selalu berarti disintegrasi. Justru di dalam masyarakat demokratis, terjadinya benturan-benturan nilai akan memperkaya horizon kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan perlunya toleransi yang tinggi, juga penting menumbuhkan saling pengertian dan bukan indoktrinasi yang berusaha untuk melenyapkan perbedaan. Indoktrinasi untuk mencapai kesamaan yang dipaksakan merupakan toleransi yang semu. Mantan Ketua MPR RI, DR. H. Hidayat Nur Wachid, M.A., bahwa dalam konteks kontemporer, tranformasi nasional sebagai implikasi legal globalisasi hendaknya tidak hanya dalam tataran discourse yang normatif melainkan mesti terejawantah kepada tataran operasional yang konkret. Beliau pun memberikan deskripsi yang sangat filosofis perihal karakteristik civil society, yang oleh cendekiawan muslim Nurcholish Madjid diidentifikasi sebagai tatanan masyarakat yang sangat ideal selaras dengan tuntunan sunnah Rasul. Karakteristik tersebut adalah: 1. Bukan tipologi masyarakat yang medheni / menakutkan. Suatu peradaban yang bernafaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin. 2. Bukan tipologi masyarakat yang madhani / sama saja. Membuang jauh-jauh tradisi taqlid a’ma dan dengan segenap potensi yang ada senantiasa berijtihad untuk meretaskan inovasi-inovasi gemilang menuju kondisi yang lebih baik dari generasi sebelumnya. 3. Bukan tipologi masyarakat yang maidho / mencela. Mereka tergolong dari kalangan yang kritis dan selalu melontarkan kritik-kritik konstruktif berisi solusi alternatif, dengan transparansi yang santun dan tidak asal lempar judgment . 4. Bukan tipologi masyarakat yang madonna. Tidak permisif dan free value, namun tetap konsisten menghormati dan menghargai tatanan nilai-nilai yang ada. 5. Bukan tipologi masyarakat yang maradona. Tetap low profile dengan segala apa yang dicapai dan mengembalikan semua itu sebagai karunia Allah yang mesti dsikapi dengan syukur, bukannya takabur.
13
Civil society dalam konteks masyarakat madani, mengacu ke kehidupan masyarakat yang berkualitas dan ber tamaddun (civility). Sivilitas meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima berbagai pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Ini berarti, tidak ada satu pihak mana pun, termasuk pemerintah, yang berhak memaksakan kehendak dan kemauannya sendiri, apakah dengan bentuk kooptasi, regimentasi, yang pada gilirannya hanya menimbulkan lawlessness dengan social costs yang sering amat mahal. Civil society dalam perspektif pendidikan (Pendidikan Islam) adalah sebuah potensi besar yang sesungguhnya dimiliki pendidikan Islam dalam pemberdayaan pendidikan rakyat secara keseluruhan. Dengan kedekatannya kepada masyarakat Muslim, pendidikan Islam merupakan potensi dalam pembentukan civil society, masyarakat madani, pada tingkat akar rumput ( grass roots) kaum Muslimin. Dalam konteks ini, pendidikan Islam dapat menjadi sebuah wahana “pendidikan kritis” (critical education), bagi rakyat; membebaskan lapisan terbawah masyarakat kemiskinan.
dari keterbelakangan dan
Di sini, pendidikan Islam dapat menjadi lembaga pendidikan
penting dalam penanaman dan penumbuhan pendidikan demokrasi (democracy education), yang singkatnya secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktik demokrasi melalui pendidikan, maka nilai-nilai dan pengertian-pengertiannya harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan kita, tidak dalam artian menjadikannya muatan kurikuler yang klisé itu, tetapi dengan jalan merasakannya dalam hidup nyata (lived in) dalam sistem pendidikan. Kita harus mulai dengan sungguh-sungguh memikirkan untuk membiasakan anak didik dan masyarakat pada umumnya kepada perbedaan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk menentukan pimpinan, membuat keputusan-keputusan dan menetapkan kebijakan-kebijakan. Pendidikan yang berbasiskan masyarakat (community-based education), adalah sesuai dengan misi pembangunan kita dewasa ini. Dengan ikutsertanya masyarakat di dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikannya, maka
pendidikan tersebut betul-betul berakar di dalam masyarakat dan di dalam kebudayaan. Dengan demikian lembaga-lembaga pendidikan yang berfungsi untuk membudayakan nilai-nilai masyarakat Indonesia baru dapat memenuhi fungsinya dan semestinya hal ini dijadikan sinyalemen positif bagi manajer pendidikan Islam, bahwa peluang mengelola hubungan lembaga pendidikan Islam
dengan masyarakat
semakin
luas.
Community-based education
diharapkan menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan masyarakat madani, civil society. Dengan sendirinya, pendidikan Islam yang berdasarkan pada community-based education akan menampilkan wajah lain yang selama ini kita lihat telah mengasingkan lembaga pendidikan dari masyarakat. 5
5 Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai
Problem Sosial , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).,112-113.
15
BAB III PENUTUP Kesimpulan
Demokrasi pendidikan adalah dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Hal ini terdapat dalam pengakuan terhadap hak asasi setiap individu anak bangsa untuk menuntut pendidikan pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan secara legal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 (1). Namun secara realitas masih banyak diantara kelompok usia sekolah yang tidak/belum dapat menikmati pendidikan karena ketidakterjangkauan biaya, tempat, maupun kesempatan, sehingga hak mereka seolah “terampas” dengan sendirinya. Salah satu penghambat dalam pendidikan di Indonesia adalah munculnya beberapa masalah: a. Rendahnya partisipasi masyarakat b. Rendahnya inisiatif kebijakan yang kurang demokratis c. Tantangan kehidupan global Dalam menyelesaikan permasalah pendidikan di Indonesia terdapat beberapa usaha, antara lain sebagai berikut : 1. Upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan. 2. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. 3. Peningkatan relevansi pendidikan. 4. Mengatasi rendahnya kualitas dan tingkat kesejahteraan guru.
Sedangkan mengenai permasalahan HAM, perlu kiranya dilakukan beberapa langkah berikut dalam meresponsisi arah pembangunan nasional sehingga dapat mempererat kohesi soial masyarakat yang saat ini tengah mengalami keretakan-keretakan sosial (social friction) yang parah. Yaitu pengelolaan pendidikan dengan asas-asas keadilan, pengelolaan pendidikan nasional harus menjauhkan diri dari segala bentuk ketertutupan (promote openness), pengelolaan pendidikan kiranya mencegah timbulnya ekslusifisme (promote inclusiveness) dalam semua lini pengelolaan pendidikan , pengelolaan pendidikan perlu ditangani secara lebih profesional, pendidikan haruslah menjunjung tinggi semangat demokratisasi. Civil society dalam konteks masyarakat madani, mengacu ke kehidupan masyarakat yang berkualitas dan ber tamaddun (civility). Civil society dalam perspektif pendidikan (Pendidikan Islam) adalah sebuah potensi besar yang sesungguhnya dimiliki pendidikan Islam dalam pemberdayaan pendidikan rakyat secara keseluruhan. Dengan kedekatannya kepada masyarakat Muslim, pendidikan Islam merupakan potensi dalam pembentukan civil society, masyarakat madani, pada tingkat akar rumput ( grass roots) kaum Muslimin.
17
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman Wahid, 1991, Universalisme dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam: Kumpulan Karangan, Jakarta: TP. Bachtiar Effendy, 1995, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Prisma. Muhammad Hikam, 1996, Demokrasi dan Civil Society, Jakarta: PT Pustaka LP3ES. Winarno, Surakhmad, 2003, Mengurai Benang Kusut Pendidikan, Jakarta: Transformasi UNJ. Zubaedi, 2005, Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. http://izzaucon.blog.uns.ac.id/2011/04/20/makalah-demokrasi-pendidikan-2/ diakses pada tanggal 10 april 2012 pukul 21.09.
19
