Bab II Pendekatan & Metodologi Kawasan Kumuh USTEK

DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS Perencanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Bontoharu

BAB II

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

1.

TANGGAPAN UMUM TERHADAP KAK a.

Tanggapan Latar Belakang Pertambahan

penduduk

setiap

kota

semakin

tahun

semakin

bertambah, implikasi dari hal tersebut adalah tinggi permintaan akan lahan

permukiman.

mengalami

Kawasan

perkembangan

permukiman

yang

pesat

dewasa

sebagai

ini

terus

konsekuensi

pemenuhan salah satu kebutuhan pokok manusia. Disamping itu kawasan perkotaan dengan segala kemudahan serta pernak pernik sarana dan prasarana yang lebih kompleks, lebih modern, baik dalam jumlah, kualitas maupun variannya memberikan andil besar terhadap meningkatnya arus urbanisasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan

permukiman,

sedang

kondisi

sosial

ekonomi

masyarakat dan kemampuan pengelola kota akan menentukan kualitas pemukiman yang terwujud. Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurangnya upaya pemerintah membatasi dan mengendalikan pertumbuhan kawasan yang tidak sesuai peruntukannya dan kekurangmaumpuan pemerintaj menyediakan infrastruktur pelayanan kota yang memadai.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

1|B A B I I I


Kondisi

sosial

ekonomi

masyarakat

yang

berada

dikawasan

pemukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan kota keseluruhannya. Ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan sarana kota yang tidak tersedia dengan layak, prasarana yang tidak memenuhi syarat menjadi permasalahan perkotaan dari waktu ke waktu. Permukiman kumuh menimbulkan intervensi signifikan terhadap rona dan prestise sebuah kawasan perkotaan, terlebih bahwa kondisi tersebut dapat menjadi barometer kualitas hidup dan kehidupan masyarakat maupun kemampuan pemerintah

daerah

dalam

memberikan

pelayanan

kepada

masyarakatnya. Banyak permasalahan perkotaan yang berakar pada kawasan permukiman, seperti tidak meratanya penyediaan infrastruktur permukiman perkotaan, ketidaktersediaan lingkungan permukiman yang layak, dan sebagainya yang pada akhirnya berimplikasi pada terciptanya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Permasalahan yang ditimbulkan dari munculnya kawasan permukiman kumuh seperti lingkungan yang tidak sehat, tidak hanya berpengaruh terhadap internal kawasan itu sendiri namun juga terhadap kawasan sekitarnya dan sistem jaringan infrastruktur perkotaan secara umum. Berbagai potensi dan permasalahan kawasan permukiman yang telah dijelaskan secara umum, juga terjadi pada kawasan permukiman di Kecamatan Bontoharu, Desa Bontosunggu dan Desa Bontotangnga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

2|B A B I I I


Kondisi

sosial

ekonomi

masyarakat

yang

berada

dikawasan

pemukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan kota keseluruhannya. Ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan sarana kota yang tidak tersedia dengan layak, prasarana yang tidak memenuhi syarat menjadi permasalahan perkotaan dari waktu ke waktu. Permukiman kumuh menimbulkan intervensi signifikan terhadap rona dan prestise sebuah kawasan perkotaan, terlebih bahwa kondisi tersebut dapat menjadi barometer kualitas hidup dan kehidupan masyarakat maupun kemampuan pemerintah

daerah

dalam

memberikan

pelayanan

kepada

masyarakatnya. Banyak permasalahan perkotaan yang berakar pada kawasan permukiman, seperti tidak meratanya penyediaan infrastruktur permukiman perkotaan, ketidaktersediaan lingkungan permukiman yang layak, dan sebagainya yang pada akhirnya berimplikasi pada terciptanya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Permasalahan yang ditimbulkan dari munculnya kawasan permukiman kumuh seperti lingkungan yang tidak sehat, tidak hanya berpengaruh terhadap internal kawasan itu sendiri namun juga terhadap kawasan sekitarnya dan sistem jaringan infrastruktur perkotaan secara umum. Berbagai potensi dan permasalahan kawasan permukiman yang telah dijelaskan secara umum, juga terjadi pada kawasan permukiman di Kecamatan Bontoharu, Desa Bontosunggu dan Desa Bontotangnga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

2|B A B I I I


Kabupaten Kepulauan Selayar. Perencanaan Kawasan Permukiman Kumuh, di Kecamatan Bontoharu Desa Bontosunggu dan Desa Bontotangnga terlebih dahulu dilakukan identifikasi lokasi kawasan kumuh berdasarkan kategori kawasan kumuh Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan menjustifikasi berbagai informasi tentang kondisi permukiman kumuh di Desa Bontosunggu dan Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dibuatkan Perencanaan Kwasan Permukiman Kumuh. CUKUP JELAS untuk latar belakang Perencanaan Penataan dan Peningkatan Kecamatan

Kualitas

Kawasan

Bontoharu Bontoharu

Permukiman

sebagaimana

Kumuh

substansi

di

peningkatan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. b.

Tanggapan terhadap Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan Perencanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan

Permukiman

Kumuh

di

Kecamatan

Bontoharu

Kabupaten Kepulauan Selayar Selayar pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kehidupan masyrakat yang yang sehat dan layak huni

serta

menjadi

pedoman

pengendalian

permukiman yang tidak terkendali. Penyusunan

pembangunan Perencanaan

Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar berfungsi

sebagai

salah

satu

bahan

dasar

dalam

penyusunan Rencana Tindak ( Action Plan ) dan Rencana Detail Teknis (Detail Enggineer Design) serta dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). Berdasarkan tujuan yang tercantum dalam KAK, konsultan sudah sangat jelas memahami kebutuhan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap peningkatan kualitas permukiman di wilayah


3|B A B I I I


Kecamatan Bontoharu khususnya yang berada di Desa Bontosunggu dan Desa Bontotangnga. Kegiatan ini bertujuan untuk; 1. Mengidentifikasi dan menjustifikasi kondisi permukiman di Kecamatan Bontoharu. 2. Melakukan pemutakhiran

tujuan

data

terkait

identifikasi

potensi

dan

permasalahan kawasan permukiman Kecamatan Bontoharu. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 02 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjabarkan seluruh kegiatan yang termasuk dalam sistem proses identifikasi dan peningkatan kualitas kawasan permukiman yang keterkaitan satu sama lainnya bersifat sekuensial. Bagian wilayah yang perlu disusun perencanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar adalah kawasan yang memiliki nilai strategis kabupaten/kota, atas dasar pemikiran itulah yang menjadi dasar untuk Penyusunan perencanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam konteks perkembangan lingkungan, Penyusunan perencanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar ini dalam rangka mencapai sasaran: a.

Tersedianya DED sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh dalam rangkah pembangunan penataan kawasan layak huni

b.

Tersedianya tujuan, kebijakan, strategi penataan kawasan permukiman kumuh


4|B A B I I I


c.

Program dan kegiatan dapat tersusun dalam penanganan kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan layak huni yang produktif, harmonis dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Berdasarkan hal tersebut diatas, maka wujud formal dari perencanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai acuan detail perencanaan kawasan permukiman masyarakat Oleh karena itu, setiap proses perencanaan hingga pembangunan sampai dengan pelaksanaannya yang memerlukan alokasi kegiatan di suatu lokasi atau kawasan tertentu akan senantiasa mengandung kepentingan azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas Penyusunan perencanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan adanya dokumen perencanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar akan menjadi acuan dalam pembangunan sarana dan prasarana khususnya pada kawasan permukiman

perkotaan

yang

terfokus

pada

pengembangan

perumahan dan permukiman yang layak huni. Dengan mengacu pada peraturan menteri PUPR nomor 02 tahun 2016, tujuan yang dicanangkan dalam penyusunan perencanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar sudah sangat jelas. Sasaran dari kegiatan ini adalah 1. Tersedianya data permukiman kumuh di Kecamatan Bontoharu khususnya di Desa Bontosunggu dan Kecamatan Boontotangnga Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai


5|B A B I I I


potensi dan permasalahan kawasan 2. Tersedianya data yang akurat terkait dengan kondisi permukiman kumuh di Kecamatan Bontoharu Desa Bontotangga dan Desa Bontosunggu Kabupaten Kepulauan Selayar. Setelah ditelah dengan saksama, Konsultan dapat menyimpulkan bahwa sasaran yang ingin dicapai pada proses penyusunan perencanaan

penataan

dan

peningkatan

kualitas

kawasan

permukiman kumuh Kecamatan Bontoharu sudah SANGAT JELAS. c.

Tanggapan Terhadap Nama Dan Organisasi Pengguna Jasa Untuk pekerjaan Penyusunan Perencanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas

Kawasan

Permukiman

Kumuh

Kecamatan

Bontoharu

Kabupaten Kepulauan Selayar sudah sesuai dengan arahan dan sasaran yang diinginkan pada peraturan menteri PUPR nomor 02 tahu 2016 . d.

Tanggapan Sumber Pendanaan Dalam Kerangka Acuan Kerja, Uraian Biaya telah diberikan secara mendetail mengenai waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas ini termasuk kebutuhan-kebutuhan dan fasilitas lain yang digunakan, sehingga Konsultan dapat membuat Usulan Biaya, baik Biaya Langsung Personil maupun Biaya Langsung Non Personil dengan tepat.

e.

Tangapan Terhadap Lingkup Pekerejaan Lingkup

pekerjaan

Penyusunan

Perencanaan

Penataan

dan

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kecamatan Bontoharu penyusunan

Kabupaten

Kepulauan

Perencanaan

Penataan

Selayar dan

adalah

Peningkatan

dokumen Kualitas

Kawasan Permukiman Kumuh, CUKUP JELAS, PT. MULTICIPTA


6|B A B I I I


ADHIRANCANA KONSULTAN akan mengacu pedoman KAK ataupun dokumen perundang-undangan yang berlaku. f.

Tanggapan Terhadap Lokasi Kegiatan Lokasi kegiatan CUKUP JELAS

2.

Saran Terhadap KAK Keberhasilan untuk tercapainya sasaran dan maksud serta tujuan dari pekerjaan Penyusunan Perencanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan

Permukiman

Kumuh

Kecamatan

Bontoharu

Kabupaten

Kepulauan Selayar, tidak terlepas dari suatu pedoman Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dijadikan acuan baik pada saat penawaran maupun pada saat pekerjaan di lapangan. PT. MULTICIPTA ADHIRANCANA KONSULTAN, mencoba mempelajari isi KAK serta uraian yang diberikan pada saat penjelasan, ada beberapa hal yang perlu ditambahkan menurut pendapat tim konsultan sebagai tanggapan terhadap KAK untuk kesempurnaan hasil pekerjaan diantaranya : a.

ManajemenPelaksanaan Proyek Seluruh kegiatan proyek harus dimonitoring oleh semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Untuk maksud tersebut konsultan diperlukan untuk mendukung manajemen proyek yang rapi dan lengkap serta mencakup seluruh kearsipan seluruh kegiatan proyek dalam hal ini akan melakukan kegiatan-kegiatan yang mencakup: 

Konsultan akan membuat Rencana Mutu Kontrak (RMK) sebelum memulai pekerjaan, dengan adanya RMK ini akan dapat memberikan jaminan kepada direksi, PPK, bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan akan sesuai dengan yang diharapkan dalam kontrak pekerjaan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya harus berpedoman pada Standart Prosedur


7|B A B I I I


dan Standart Desain yang dinyatakan dalam RMK ini agar mutu yang diharapkan dapat terwujud. 

Membuat arsip dari korespondensi proyek, agenda proyek, hasil survey/pengamatan, pertimbangan teknis laporan permasalahan dan solusinya, perintah perubahan/adendum.

b.

Publik Consultation Meeting (PCM) Konsultan berpendapat bahwa pentingnya produk pekerjaan ini nantinya jika dilaksanakan, maka perlu dilakukan sharing atau jejak pendapat secara berkala dengan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Tokoh-Tokoh Masyarakat setempat.

3.

KesimpulanTanggapan Terhadap (KAK) Konsultan

menyimpulkan

bahwa

pelayanan

Jasa

Konsultansi

Penyusunan Perencanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar dan dengan pengalaman kerja konsultan di bidang sejenis maka konsultan dapat melaksanakan pekerjaan tersebut di atas sesuai dengan yang diharapkan mengingat Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan rapat penjelasan Aanwijzing, telah memuat hal-hal yang bersifat teknis dan operasional. Selain memahami KAK, personil yang akan dilibatkan Team konsultan PT. MULTICIPTA ADHIRANCANA KONSULTAN, merupakan individuindividu yang berpengalaman dalam berbagai kegiatan perencanaan ruang, dan pengembangan wilayah, pengendalian dan pemanfaatan ruang, penataan bangunan, pengendalian lingkungan, pengelolaan transportasi, supervisi proyek, perkuatan kelembagaan, partisipasi pembangunan dan pelatihan kesemuanya merupakan tenaga-tenaga ahli yang penuh dedikasi, penuh tanggung jawab, dan terbiasa dengan teamwork . Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

8|B A B I I I


Dengan telah dipahaminya TOR, maka Tim Konsultan dalam menangani pekerjaan ini akan menggunakan Metodologi pada penjelasan bab selanjutnya.


9|B A B I I I


1.

UMUM

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan.

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal /lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, dimaksudkan agar lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan

perkotaan

maupun

perdesaan

yang

berfungsi

sebagai

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan. Permukiman dapat pula didefinisikan sebagai kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi-fungsi perumahan tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.


10 | B A B I I I


Masalah perumahan dan permukiman merupakan masalah tanpa akhir (the endless problems). Betapa tidak, masalah papan bagi manusia senantiasa menjadi pembicaraan yang seolah tanpa akhir. Bukan hanya di kota-kota besar saja masalah ini mengemuka, tetapi di kota kecil pun masalah

perumahan

dan

permukiman

tersebut

menjadi

bahan

pembicaraan. Masalah perumahan dan permukiman berkaitan dengan proses pembangunan, serta kerap merupakan cerminan dari dampak keterbelakangan

pembangunan

umumnya.

Munculnya

masalah

perumahan dan permukiman ini disebabkan, karena : a.

Kurang terkendalinya pembangunan perumahan dan permukiman sehingga menyebabkan munculnya kawasan kumuh pada beberapa bagian kota yang berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan.

b.

Keterbatasan

kemampuan

dan

kapasitas

dalam

penyediaan

perumahan dan permukiman yang layak huni baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. c.

Pembangunan sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat yang masih belum optimal khususnya menyangkut kesadaran akan pentingnya hidup sehat.

d.

Kurang dipahaminya kriteria teknis pemanfaatan lahan permukiman dan perumahan khususnya yang berbasis pada ambang batas daya dukung lingkungan dan daya tampung ruang.

Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami

degradasi

kualitas

lingkungan

atau

yang

kemudian

diterminologikan sebagai “Kawasan Kumuh”.


11 | B A B I I I


Kawasan kumuh meskipun tidak dikendaki namun harus diakui bahwa keberadaannya dalam perkembangan wilayah dan kota tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir munculnya kawasan

kumuh,

komprehensif

yang

maka

perlu

menyangkut

dilakukan berbagai

upaya-upaya aspek

yang

secara mampu

menghambat timbulnya kawasan kumuh tersebut. a.

Pengertian Kawasan Kumuh Pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang cukup pesat mempunyai dampak terhadap berbagai bidang antara lain di bidang fisik lingkungan, sosial, maupun ekonomi yang memerlukan ketersediaan prasarana dan sarana dasar yang secara umum akan bersifat susul menyusul dengan laju pertumbuhan penduduk. Kurang tersedianya sarana dasar ini akan mengakibatkan tumbuhnya beberapa bagian wilayah perkotaan menjadi kawasan kumuh. Kawasan yang kumuh sering diidentikkan dengan kawasan yang jorok dengan masalah atau kemiskinan kota.

Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di Indonesia. Kawasan kumuh umumnya dihubung-hubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obat terlarang dan minuman keras. Di berbagai wilayah, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis.

Menurut

CSU’s Urban Studies Department ,

kawasan kumuh

merupakan suatu wilayah yang memiliki kondisi lingkungan yang buruk, kotor, penduduk yang padat serta keterbatasan ruang (untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

12 | B A B I I I


ventilasi cahaya, udara, sinitasi, dan lapangan terbuka). Kondisi yang ada

seringkali

menimbulkan

dampak

yang

membahayakan

kehidupan manusia (misalnya kebakaran dan kriminalitas) sebagai akibat kombinasi berbagai faktor.

Beberapa

karakteristik

kawasan

kumuh

di

Indonesia

menggambarkan suatu kawasan permukiman yang secara fisik memiliki kondisi lingkungan yang tidak sehat, seperti kotor, tercemar, lembab, dan lain-lain. Kondisi tersebut secara ekologis timbul sebagai akibat dari ketiakmampuan daya dukung lingkungan mengatasi beban aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Di wilayah perkotaan kondisi tersebut timbul sebagai akibat tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk yang rendah, kekumuhan wilayah ditimbulkan oleh kondisi sanitasi lingkungan yang buruk, sebagai akibat keterbatasan sarana maupun kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Di berbagai kawasan kumuh, penduduk tinggal di kawasan yang sangat berdekatan sehingga sangat sulit untuk dilewati kendaraan seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Kurangnya pelayanan pembuangan sampah juga mengakibatkan sampah yang bertumpuktumpuk. Dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangan kawasan kumuh terus meningkat, hal ini sejalan dengan meningkatnya populasi penduduk. Pemerintah telah mencoba menangani masalah kawasan kumuh dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggantikan kawasan kumuh tersebut dengan perumahan modern yang memiliki sanitasi yang baik (umumnya berupa rumah bertingkat/ rumah susun).


13 | B A B I I I


Selain kawasan kumuh yang menempati lahan-lahan yang legal, yang

disebut “Slum Area”, kawasan kumuh seringkali juga muncul pada lahan-lahan tanpa hak yang jelas, baik secara status kepemilikan maupun secara fungsi ruang kota yang umumnya merupakan lahan bukan untuk tempat hunian. tanpa seijin pemiliknya, yang karenanya, pada umumnya membawa konsekuensi terhadap tidak layaknya kondisi hunian masyarakat tersebut, karena tidak tersedia fasilitas sarana dan prasarana dasar bagi lingkungan huniannya.

Kawasan semacam ini menurut berbagai literatur termasuk ke dalam kriteria kawasan squatter . Squatter adalah suatu area hunian yang dibangun di atas lahan tanpa dilindungi hak kepemilikan atas tanahnya, dan masyarakat squatter adalah suatu masyarakat yang mendiami (bertempat tinggal) di atas lahan yang bukan haknya atau bukan

diperuntukkan

bagi

permukiman;

seringkali

tumbuh

terkonsentrasi pada lokasi terlarang untuk dihuni (bantaran sungai, pinggir pantai, dibawah jembatan, dan lain-lain.) dan berkembang cepat sebagai hunian karena terlambat diantisipasi; dan menempati lahan tanpa hak yang sah (tanah negara, tempat pembuangan sampah, atau bahkan tanah milik orang/lembaga lain yang belum ataupun tidak dimanfaatkan).

Kelompok squatter umumnya merupakan pendatang dari wilayah perdesaan atau pinggiran kota yang bermigrasi ke perkotaan untuk mengadu nasib (mencari nafkah) di perkotaan. Selain secara ekonomi

umumnya

berpenghasilan penghasilan

mereka

rendah,

yang

tidak

bekerja tetap,

merupakan di

sektor

juga

komunitas informal,

secara

sosial

yang dengan mereka

berpendidikan rendah, berketrampilan terbatas dengan tatanan sosial kemasyarakatan yang longgar, menghadapi eksklusifisme dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

14 | B A B I I I


masyarakat di sekitar-nya, dan akses yang terbatas terhadap pelayanan sosial dan administrasi publik. Kemudian secara hukum mereka tidak memiliki kekuatan dan kepastian terutama menyangkut lahan yang mereka tempati serta status administrasi, serta secara fisik mereka tinggal dalam kondisi lingkungan yang sangat buruk, tidak tersedia fasilitas sarana dan prasarana dasar lingkungan hunian, sering terkena banjir dan polusi lingkungan lainnya.

Pertumbuhan permukiman kumuh (slum dan squatter) ini terasa

makin pesat, terutama sejak terjadinya krisis yang “menasional”, mulai dari krisis moneter, disusul krisis ekonomi sampai dengan krisis multidimensi yang mengakibatkan bertambah besarnya jumlah penduduk miskin baik di perdesaan maupun di perkotaan. Kondisi ini telah menyebabkan semakin merebaklah kawasankawasan slum dan squatter di wilayah perkotaan.

Hal itu terjadi karena banyak penduduk kota yang menurun tingkat kesejahtera-annya, sementara pendatang dari perdesaan yang membawa banyak penduduk miskin juga meningkat. Dari kondisi tersebut di atas jelas terlihat bahwa permukiman kumuh (slum dan squatter) merupakan ”buah” dari berbagai situasi rumit dari ketimpangan pembangunan yang perlu digali akar persoalannya dan dicari kemungkinan pemecahannya yang realistik yang dapat disepakati oleh berbagai pihak serta berdampak positif bagi peningkatan kualitas lingkungan penduduk dan perkembangan ruang kota. Fenomena keberadaan masyarakat slum dan squatter di perkotaan ini selain telah menjadi salah satu penyebab timbulnya ketidakjelasan fungsi elemen-elemen lahan perkotaan, juga telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan perkotaan, sehingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

15 | B A B I I I


wajah kota menjadi tidak jelas dan semerawut. Keberadaan kawasan-kawasan kumuh akan memberikan dampak negatif, baik ditinjau dari sisi tingkat kalayakan kawasan maupun keterjaminan kualitas hidup dan keberlanjutan fungsi lingkungan. b.

Faktor Penyebab Munculnya Kawasan Kumuh Sejalan dengan perkembangaan kota baik secara fisik, ekonomi, dan sosial budaya, kota telah mengalami pergeseran peran, mulai dari paradigma bahwa kota telah berkembang dengan berbagai konflik kepentingan, kemudian muncul paradigma bahwa kota berkembang sebagai

proses

ekologi

budaya,

sampai

dengan

munculnya

pandangan bahwa kota merupakan tempat berkumpulnya berbagai

komunitas dan budaya dengan istilah “ social world ”, sebagaimana diungkapkan oleh Howard Becker (1970an, dari Herbert Gans, 1962; Ernest Burgess, 1925, the Chicago School): yang memandang bahwa semua kehidupan di kota merupakan produk dari kebudayaan-

kebudayaan yang tercipta oleh “dunia sosial” yang hidup di kota tersebut.

Semakin kuatnya daya tarik kota ditambah dengan adanya berbagai keterbatasan secara ekonomi di perdesaan, telah mendorong sebagian besar warga perdesaan untuk mengadu nasib di perkotaan. Perkembangan kota yang pesat tersebut yang berfungsi sebagai pusat kegiatan serta menyediakan layanan primer dan sekunder, telah mengundang penduduk dari daerah pedesaan untuk datang ke perkotaan dengan harapan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik serta berbagai kemudahan lain termasuk lapangan kerja, sehingga

mengakibatkan

kurang

perhatiannya

terhadap

pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman penduduk maupun kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut pada kenyataannya mengakibatkan : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

16 | B A B I I I


1) Terjadinya pertambahan penduduk yang lebih pesat dari pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian serta layanan primer lainnya secara layak/memadai; 2) Tumbuhnya kawasan perumahan dan permukiman yang kurang layak huni, yang pada berbagai daerah cenderung berkembang menjadi kumuh, dan tidak sesuai lagi dengan standar lingkungan permukiman yang sehat; 3) Kurangnya

perhatian

/

partisipasi

masyarakat

akan

pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman guna kenyamanan dan kemudahan dukungan kegiatan usaha ekonomi.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditegaskan bahwa permasalahan perumahan dan permukiman diperkotaan merupakan permasalahan yang komplek dan perlu mendapatkan perhatian, hal ini disebabkan karena rumah merupakan kebutuhan dasar manusia selain pangan dan sandang yang masih belum dapat dipenuhi oleh seluruh masyarakat. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rumah merupakan asset dalam rangka pengembangan kehidupan social dan ekonomi bagi pemiliknya. Sedangkan pengadaan perumahan yang dilakukan oleh semua pelaku pembangunan pada hakekatnya dapat mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi nasional. Oleh karena itu bidang perumahan dan permukiman merupakan program yang penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional.

Pengadaan perumahan yang diselenggarakan secara formal oleh pemerintah dan pengembang swasta ternyata setiap tahun hanya mampu memenuhi 15 % dari kebutuhan perumahan nasional. Kekurangan sebesar 85 % dari kebutuhan nasional dipenuhi oleh masyarakat secara swadaya tanpa menggunakan fasilitas pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

17 | B A B I I I


formal. Pembangunan perumahan yang tidak terfasilitasi ini berlangsung terus sesuai dengan kebutuhan social dan kemampuan ekonomi yang dimiliki masing-masing individu yang mendorong masyarakat untuk menyelenggarakan pengadaan perumahan dan permukimannya secara swadaya.

Dampak yang ditimbulkan dari kondisi yang demikian ini terutama pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh masyarakat berpenghasilan

rendah

adalah

tumbuh

dan

berkembangnya

permukiman-permukiman yang tidak terkendali dan terintegrasi dalam suatu perencanaan permukiman yang sesuai dengan arah pengembangan ruang kota. Pada akhirnya hal tersebut akan mengakibatkan permasalahan fisik lingkungan serta kerawanan sosial.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan faktor penyebab munculnya kawasan kumuh (slum dan squatter ) dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor yang bersifat langsung dan faktor yang bersifat tidak langsung. 1) Faktor Yang Bersifat Langsung Faktor-faktor yang bersifat langsung yang menyebabkan munculnya kawasan kumuh adalah faktor fisik (kondisi perumahan

dan

sanitasi

lingkungan).

Faktor

lingkungan

perumahan yang menimbulkan kekumuhan meliputi kondisi rumah, status kepemilikan lahan, kepadatan bangunan, koefisien Dasar Bangunan (KDB), dan lain-lain, sedangkan faktor sanitasi lingkungan yang menimbulkan permasalahan meliputi kondisi air bersih, MCK, pengelolaan sampah, pembuangan air limbah rumah tangga, drainase, dan jalan.


18 | B A B I I I


Kondisi lingkungan perumahan yang menyebabkan timbulnya kekumuhan adalah keadaan rumah yang mencerminkan nilai kesehatan yang rendah, kepadatan bangunan yang tinggi, koefisien dasar bangunan (KDB) yang tinggi, serta status lahan yang tidak jelas (keberadaan rumah di daerah marjinal) seperti rumah yang berada di bantaran sungai, rel KA, dll. Rumah – rumah yang berada di daerah marjinal berpotensi terkena banjir pada saat musim hujan. Dengan demikian nilai kekumuhan tertinggi pada saat musim penghujan.

Sedangkan faktor sanitiasi lingkungan yang menyebabkan kekumuhan seperti kurangnya sarana air bersih yang terlihat dari banyaknya masyarakat yang memanfaatkan air dari sumber yang tidak bersih sehingga berpotensi menimbulkan penyakit akibat

mengkonsumsi

air

yang

tidak

sehat,

rendahnya

penggunaan MCK serta banyaknya masyarakat yang membuang hajat secara tidak sehat, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran organic dan peningkatan bakteri coli, yang akan menimbulkan dampak lanjutan berupa gangguan kesehatan masyarakat.

Belum adanya pengelolaan sampah yang baik menjadi salah satu unsur penentu timbulnya kekumuhan. Akibat tidak adanya sistem pengelolaan sampah dan kurangnya sarana pembuangan sampah mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di pekarangan. Tidak berfungsinya sistem jaringan drainase juga merupakan salah satu penyebab munculnya kawasan kumuh. Kondisi ini menimbulkan tambahan prolematika lingkungan antara lain terjadinya banjir (genangan) akibat penyumbatan sungai dan saluran air (drainase). Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

19 | B A B I I I


Faktor terakhir yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap timbulnya lingkungan kumuh adalah pembuangan limbah rumah tangga dan kondisi jaringan jalan. Rendahnya kualitas sistem pembuangan air limbah rumah tangga dan jaringan jalan juga menyebabkan suatu kawasan menjadi kumuh. 2) Faktor Yang bersifat Tidak Langsung Faktor-faktor yang bersifat tidak langsung adalah faktor-faktor yang secara langsung tidak berhubungan dengan kekumuhan tetapi faktor-faktor ini berdampak terhadap faktor lain yang terbukti menyebabkan kekumuhan. Faktor-faktor yang dinilai berdampak tidak langsung terhadap kekumuhan adalah faktor ekonomi masyarakat, sosial dan budaya masyarakat.

Faktor ekonomi yang berkaitan dengan kekumuhan yaitu taraf ekonomi masyarakat (pendapatan masyarakat), pekerjaan masyarakat. Penghasilan yang rendah menyebabkan masyarakat tidak memiliki dana untuk membuat kondisi rumah yang sehat, pengadaan MCK, tempat sampah dan lain-lain yang terkait dengan sarana lingkungan rumah yang sehat. Pengahasilan yang rendah juga mengakibatkan sebagian masyarakat membangun rumah tidak permanen di bantaran sungai, Rel KA, dan lain-lain. Dengan

demikian

taraf

ekonomi

secara

tidak

langsung

berpengaruh terhadap terjadinya kekumuhan. Demikian juga halnya dengan pekerjaan masyarakat. Pekerjaan masyarakat yang kurang layak menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah, sehingga kemampuan untuk membuat rumah yang layak huni dan sehatpun menjadi rendah.

Faktor kedua yang berpengaruh tidak langsung terhadap kekumuhan adalah kondisi sosial kependudukan yang meliputi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

20 | B A B I I I


jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan. Jumlah anggota keluarga yang besar dengan tingkat pendidikan

dan

kesehatan

yang

rendah

menyebabkan

rendahnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan yang akhirnya mendorong kesadaran yang rendah terhadap upaya menciptakan lingkungan dan kehidupan yang sehat. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan menyebabkan masyarakat melakukan aktivitas membuang hajat dan sampah yang berdampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan dirinya.

Faktor lain yang juga ikut mempengaruhi munculnya kawasan kumuh yaitu faktor budaya yang berhubungan dengan masalah kebiasaan dan adat istiadat. Selain faktor sosial seperti tingkat pendidikan,

faktor

kebiasaan

juga

menjadi

pendoroong

munculnya kawasan kumuh. Faktor kebiasaan ini juga yang menyebabkan masyarakat merasa lebih enak membuang hajat di saluran air dan kebun sekalipun tidak sehat, dibanding membuang hajat di WC umum. Untuk itu beberapa WC umum yang dibangun oleh pemerintah berada dalam kondisi terlantar tidak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Selain itu faktor adat istiadat seperti ” makan tidak makan yang penting

kumpul ”

juga

merupakan

salah

satu

penyebab

munculnya kawasan kumuh, walaupun bersifat tidak langsung. Namun adat istiadat seperti ini mendorong orang untuk tetap tinggal dalam suatu lingkungan perumahan walaupun tidak layak huni yang penting dekat dengan saudara, tanpa mau berusaha mencari lingkungan hunian yang lebih baik.


21 | B A B I I I


2.

PENDEKATAN STUDI a. Pendekatan Normatif Menimbang aspek perumahan dan permukiman dan memperhatikan materi dalam KAK, maka beberapa aspek legal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan ini sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut : 1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

Pasal 62 ayat (2), penyusunan perencanaan penanganan lingkungan kumuh berbasis kawasan ini dilakukan dengan cara: 

Rehabilitasi, adalah pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan atau lingkungan hunian perdesaan melalui perbaikan dan/atau pembangunan baru rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk memulihkan fungsi hunian secara wajar sampai tingkat yang memadai.



Rekonstruksi, adalah pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan atau lingkungan hunian perdesaan melalui perbaikan dan/atau pembangunan baru rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum dengan sarana utama menumbuh kembangkan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya Peremajaan adalah pembangunan kembali perumahan dan permukiman yang dilakukan melalui penataan

secara

menyeluruh

meliputi

rumah

dan

prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman. 

Pasal 95 ayat (2) upaya pencegahan terjadinya daerah kumuh pada hakekatnya bermuara kepada upaya pengawasan dan pengendalian

pembangunan

perumahan


dan

kawasan

22 | B A B I I I


permukiman di perkotaan serta upaya untuk memberdayakan masyarakat agar kehidupan sosial ekonominya lebih baik dengan harapan masyarakat akan lebih tertarik untuk menjaga lingkungannya setelah kondisi sosial ekonominya menjadi lebih

terjamin.

Melalui

kegiatan

tersebut

masyarakat

difasilitasi dan distimulasi untuk secara bersama memperbaiki kehidupan dan penghidupannya. 3) Pasal 27, UU No. 4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman; Aspek yang diaturnya adalah : 

Penyelenggaraan

bimbingan,

bantuan

dan

kemudahan

mengenai peningkatan kualitas permukiman oleh pemerintah berupa kegiatan perbaikan dan pemugaran, peremajaan, serta pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan. 

Ketentuan penetapan permukiman kumuh oleh pemda dan upaya pelaksanaan program peremajan lingkungan kumuh bersama dengan masyarakat.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten; 5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat; 6) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2011

tentang

Pedoman

Pemberian

Bantuan

Penanganan

Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). 7) SE

Menpera

No.

04/SE/M/93

Perihal

Pedoman

Umum

Penanganan Terpadu Perumahan dan Permukiman Kumuh; Aspek yang diaturnya adalah :


23 | B A B I I I




Pengertian perumahan dan Permukiman Kumuh, perbaikan atau pemugaran, peremajaan perumahan dan permukiman Kumuh, relokasi, penanganan terpadu dan pemrakarsa.



Maksud dan Tujuan penanganan terpadu perumahan dan permukiman Kumuh.



Penanganan Perumahan dan permukiman kumuh melalui perbaikan, peremajaan dan relokasi.



Pembagian peran pemangku kepentingan atau stakeholders untuk pemrakarsa dan pelaku pembangunan yang meliputi pemerintah daerah Tingkat II, Pemerintah Daerah Tingkat I,



Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara/BUMN, Badan Usaha Milik Daerah/BUMND, Koperasi, Yayasan, Organisasi Sosial, Badan Usaha Swasta, dan Masyarakat.

b. Pendekatan Teknis Pemahaman teknis operasional diarahkan pada keberadaan beberapa Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) yang terkait atau relevan dengan

penataan

permukiman

kumuh

yang

diterbitkan

oleh

Kementerian Pekerjaan Umum RI ataupun kementerian-kementerian lainnya yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh. 1) Pedoman Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) Pedoman Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) merupakan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian

Perumahan

Rakyat

RI,

Deputi

Bidang

Pengembangan Kawasan Tahun 2013. Secara substansi PLP2K-BK berisikan penjelasan mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan dan kriteria lokasi yang ditangani.


24 | B A B I I I


Karakteristik PLP2K-BK tersebut antara lain : 

Mengembangkan

kawasan

perumahan

dan

permukiman

terintegrasi dengan tata ruang dan sistem kota, 

Menggunakan Pendekatan Tridaya (manusia, lingkungan dan ekonomi),



Melengkapi

kebutuhan

PSU

agar

terpenuhi

lingkungan

perrmukiman yang layak, dan 

Mengintegrasikan pendekatan sektor dan pelaku lainnya.

Program PLP2K-BK adalah untuk mendorong terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak melalui efektivitas dan efesiensi perencanaan dan penanganan serta sinergi tindak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Tujuan program PLP2K-BK adalah : 

Mengupayakan

berkurangnya

luas

perumahan

dan

permukiman kumuh secara konsisten dan berkelanjutan; 

Meningkatkan

efektivitas

penanganan

perumahan

dan

permukiman kumuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan; 

Mendorong

terwujudnya

lingkungan

perumahan

dan

permukiman yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah dan dilaksanakan berdasarkan pendekatan tridaya (manusia, lingkungan dan ekonomi); 

Mengintegrasikan pendekatan sektor dan stakeholder lainnya;



Mendorong terpenuhinya kebutuhan PSU secara memadai

2) Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyanggah Kota Metropolitan Pedoman ini diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum, Dirjen Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Permukiman Tahun 2006. Pedoman ini disusun dengan sasaran umum yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

25 | B A B I I I


menghasilkan sebaran kawasan permukiman kumuh yang ada di setiap daerah (kota/kabupaten). Dengan tambahan kriteria prioritas penanganan maka pedoman ini dirancang dapat menghasilkan lokasi-lokasi kawasan permukiman kumuh yang memiliki hubungan dengan kota metropolitan dan fungsi daerah yang bersangkutan sebagai penyangga.

Secara keseluruhan pedoman identifikasi ini disusun dengan memperhatikan pokok-pokok dibawah ini : 

Lokasi identifikasi adalah kawasan-kawasan permukiman khusunya yang ada di kota/kabupaten yang menjadi daerah penyangga kota metropolitan.



Kawasan kumuh yang diidentifikasi diprioritaskan pada kawasan permukiman yang memiliki kaitan dan atau memberi andil tumbuhnya permukiman kumuh di daerah bersangkutan yang merupakan hinterland kota metropolitan sekaligus memberi andil sulitnya penanganan kekumuhan di kota metropolitan.



Data-data

dan

permukiman

informasi

kumuh

yang

mengenai terkumpul

lokasi

kawasan

digunakan

untuk

melakukan analisis sebab akibat dan rekomendasi penanganan kawasan permukiman yang ada di kota/kabupaten penyangga kota metropolitan. 

Rekomendasi penanganan memperhatikan hasil analisis sebab akibat serta rencana program penanganan kawasan kumuh oleh pemerintah daerah.

Sasaran

identifikasi

lokasi

kawasan

permukiman

kumuh

diutamakan pada kawasan-kawasan hinterland kota metropolitan yang ada di daerah penyangga. Meskipun demikian, melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

26 | B A B I I I


identifikasi ini sangat dimungkinkan untuk ditemukan kawasankawasan permukiman kumuh di daerah penyangga yang bukan kawasan hinterland . Hal ini mengingat metodologi identifikasi ini tidak membedakan sebaran kawasan permukiman kumuh yang akan ditemukan. Bisa saja lokasi yang ditemukan terletak di pusat kota daerah bersangkutan atau kawasan perdesaan nelayan atau kawasan hinterland kota metropolitan. Untuk itu digunakan kriteria prioritas penanganan yang akan menghasilkan lokasilokasi kawasan permukiman kumuh hinterland yang berbatasan langsung dengan kawasan-kawasan bagian kota metropolitan. c. Pendekatan Aktual Penanganan kawasan kumuh pada prinsipnya adalah suatu upaya untuk menata dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh secara berkelanjutan melalui perbaikan dan pembangunan perumahan serta penyediaan PSU yang mamadai untuk mendukung penghidupan dan kehidupan lingkungan menjadi layak dan produktif, yang keseluruhannya disusun berdasarkan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah yang mengintegrasikan konsep penanganannya dengan potensi kegiatan kota disekitarnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, Kegiatan

Perencanaan

Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan dengan Pendekatan Tridaya dimana masyarakat dan pemerintah daerah menjadi unsur utama yang berazaskan : 1) kesejahteraan; 2) keadilan dan pemerataan; 3) kenasionalan; 4) keefisienan dan kemanfaatan; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

27 | B A B I I I


5) keterjangkauan dan kemudahan; 6) kemandirian dan kebersamaan; 7) kemitraan; 8) keserasian dan keseimbangan; 9) keterpaduan; 10) kesehatan; 11) kelestarian dan keberlanjutan; dan 12) keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan. Selain itu Kegiatan Perencanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bontoharu Kabupaten

Kepulauan

Selayar

dalam

konteks

keruangan

dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dimana ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan azas : 1) Keterpaduan

Yang dimaksud dengan “Keterpaduan” Bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Pemangku

kepentingan,

antara

lain,

adalah

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 2) Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan Yang

dimaksud

dengan

“Keserasian,

Keselarasan,

dan

Keseimbangan” adalah ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan azas :bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan

lingkungannya,

keseimbangan

pertumbuhan

dan

perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.


28 | B A B I I I


3) Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan

Yang dimaksud dengan “Keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang

diselenggarakan

dengan

menjamin

kelestarian

dan

kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. 4) Keberdayaan dan Keberhasilgunaan

Yang

dimaksud

Keberhasilgunaan”

dengan adalah

“Keberdayagunaan bahwa

penataan

dan ruang

diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. 5) Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluasluasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. 6) Kebersamaan dan Kemitraan

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 7) Perlindungan Kepetingan Umum

Yang dimaksud dengan “Pelindungan Kepentingan Umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. 8) Kepastian Hukum dan Keadilan Yang dimaksud dengan “Kepastian Hukum dan Keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

29 | B A B I I I


keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. 9) Akuntabilitas

Yang

dimaksud

dengan

“Akuntabilitas”

adalah

bahwa

penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggung jawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya. d. Pendekatan Partisipatif Proses penyusunan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan kawasan maupun pengembangan permukiman dan infrastruktur, baik tingkat kawasan, kota/kabupaten, maupun provinsi. Hal ini dimaksudkan agar hasil penanganan dapat dirasakan dan dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah khususnya di dalam kawasan permukiman prioritas. Hal ini selain ditujukan untuk mendapatkan proses pembelajaran bersama di tingkat pemangku kepentingan daerah, juga untuk mendapatkan hasil dan keputusan yang disepakati bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah maupun di dalam lingkup kawasan.

4.

METODE PENDEKATAN STUDI Metode pendekatan studi yang akan digunakan dalam studi ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut : a. Studi Kepustakaan Untuk mempelajari parameter-parameter dari suatu lingkungan permukiman sebagai faktor-faktor penentu dalam upaya penangaan lingkungan permukiman kumuh yang menjadi tujuan studi serta melakukan tinjauan terhadap kebijaksanaankebijaksanaan yang berkaitan dengan materi studi.


30 | B A B I I I


b. Survei lapangan Dilakukan untuk memperoleh data primer dan sekunder tentang keadaan lingkungan kawasan kumuh di daerah studi, melalui wawancara awal, survei visual dengan menggunakan foto untuk memperoleh gambaran keadaan lingkungan dan kegiatan penghuni di lingkungan kawasankumuh tersebut, kuesioner yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara lengkap dan detail tentang daerah studi. c. Survei Instansional Survei instansional dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari instansi yang terkait. d. Data dan analisis Data yang diperoleh dari hasil studi literatur lapangan dan observasi instansional setelah diidentifikasi kemudian dianalisis sesuai dengan parameter yang telah ditentukan. Metode yang digunakan adalah : 1) Untuk data dipergunakan Metoda AHP (Analisis Hirarki Proses), untuk menentukan pembobotan dan prioritas dari setiap kawasan maupun program strategis yang harus dilakukan pada saat menangani kawasan kumuh. 2) Untuk aspek keterhubungan dan permodelan dipergunakan statistik deskriptif (korelasi, frekuensi) dan parametrik (anova).


31 | B A B I I I


Gambar 3.1 Alur Metode Penanganan


32 | B A B I I I


Gambar : 3.2 Alur Pikir Pelaksanaan Pekerjaan


33 | B A B I I I


Gambar : 3.2 Alur Pikir Pelaksanaan Pekerjaan


33 | B A B I I I


5.

SISTEM PELAKSANAAN KEGIATAN a. Tahap Persiapan Tahap persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai pengumpulan dan pengolahan data. Dalam tahap awal ini disusun halhal penting yang harus segera dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan waktu dan pekerjaan. Tahap persiapan ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Perumusan dan identifikasi masalah 2) Observasi dan peninjauan langsung di lokasi masalah 3) Penentuan kebutuhan data, sumber data dan pengadaan administrasi perencanaan data dilanjutkan pengumpulan data. 4) Perencanaan jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Persiapan diatas harus dilakukan secara cermat untuk menghindari


5.

SISTEM PELAKSANAAN KEGIATAN a. Tahap Persiapan Tahap persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai pengumpulan dan pengolahan data. Dalam tahap awal ini disusun halhal penting yang harus segera dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan waktu dan pekerjaan. Tahap persiapan ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Perumusan dan identifikasi masalah 2) Observasi dan peninjauan langsung di lokasi masalah 3) Penentuan kebutuhan data, sumber data dan pengadaan administrasi perencanaan data dilanjutkan pengumpulan data. 4) Perencanaan jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Persiapan diatas harus dilakukan secara cermat untuk menghindari pekerjaan yang berulang. Sehingga tahap pengumpulan data menjadi optimal.


34 | B A B I I I


Gambar : 3.3 Alur Pelaksanaan Pekerjaan


35 | B A B I I I


b. Tahap Survey/ Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan sarana pokok untuk menemukan penyelesaian suatu masalah secara ilmiah. Dalam pengumpulan data, peranan instansi yang terkait sangat diperlukan sebagai pendukung dalam memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah : 1) Jenis - jenis data. 2) Tempat diperolehnya data 3) Jumlah data yang harus dikumpulkan agar diperoleh data yang memadai (cukup, seimbang, dan tepat atau akurat).

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1) Pengumpulan Data Primer Survai ini dilakukan untuk mendapatkan data terbaru/ terkini langsung dari lapangan atau obyek kajian. Pengumpulan data primer ini sendiri akan dilakukan melalui 2 metode, yaitu metode observasi langsung ke lapangan, metode penyebaran kuesioner atau wawancara. Penetuan penggunaan kedua metode ini dilakukan berdasarkan jenis data yang dibutuhkan. Namun demikian

ketiganya

diharapkan

dapat

saling

menunjang

pengumpulan informasi dan fakta yang diinginkan. Survai primer yang akan dilakukan dalam Kegiatan Perencanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari beberapa tipe survai, yaitu : 

Survai tata guna lahan dan bangunan Survai yang dilakukan adalah pengecekan di lapangan mengenai guna lahan eksisting serta bangunan penting yang ada di wilayah perencanaan. Data-data yang diperoleh dari survai ini digunakan untuk menganalisis struktur ruang


36 | B A B I I I


eksisting dan kemudian menetapkan struktur tata ruang dan penggunaan lahan pada tahun yang direncanakan. 

Survai sarana dan prasarana Survai ini dilakukan untuk memperoleh data sarana dan prasarana

dengan

cara

pengamatan

lapangan

guna

menangkap/ menginter-pretasikan data-data sekunder lebih baik. Di samping itu survai ini dilakukan untuk memperoleh masukan

dari

para

stakeholders

terkait

mengenai

permasalahan dan kondisi sarana dan prasarana kawasan yang bersangkutan. Masukan tersebut dapat diperoleh melalui wawancara maupun penyebaran kuesioner. 

Survai pelaku ekonomi Data dan infromasi yang ingin didapat dari kegiatan survai ini adalah data pelaku, lokasi, kecenderungan dan potensi pasar, rencana, permasalahan dan keinginan para pelaku tersebut. Pengumpulan data pelaku

ekonomi dilakukan dengan cara

pengamatan lapangan untuk mengamati pola penyebaran dan jenis

intensitas

kegiatan

ekonomi

tersebut

serta

wawancara/kuesioner terhadap pelaku aktivitas 

Survai sosial kependudukan Pengumpulan data mengenai sosial kependudukan dilakukan dengan survai primer dan sekunder, dengan materi yang dikumpulkan

adalah

data

penduduk

dan

distribusinya,

struktur penduduk, serta sosial kemasyarakatan. Untuk pengumpulan data yang bersumber langsung dari masyarakat akan digunakan wawancara semi-terstruktur. Data yang akan dikumpulkan meliputi jenis data : 

Data fakta, yaitu data faktual berupa data demografis dan data status lainnya yang melekat pada masyarakat, baik secara individual maupun kolektif;


37 | B A B I I I




Data

sikap,

masyarakat

yaitu

data

terhadap

mengenai

kondisi

dan

sikap

preferensi

aspek

pelayanan

perkotaan, suasana lingkungan, kebijaksanaan yang berlaku dan

program-program

pembangunan

yang

akan

dilaksanakan, dengan berbagai nilai, seperti suka atau tidak suka, serta puas atau tidak puas; 

Data pendapat, yaitu data mengenai pendapat masyarakat terhadap persoalan yang ada pada sistem lingkungan perkotaan. Pernyataan dari masyarakat mengungkapkan ide serta gagasan masyarakat.



Data perilaku, yaitu data mengenai perilaku dan tindakan yang dilakukan masyarakat secara individu terhadap suatu hal.

2) Pengumpulan Data Sekunder Survai ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang telah terdokumentasikan dalam buku, laporan dan statistik yang umumnya terdapat di instansi terkait. Di samping pengumpulan data, pada kegiatan ini dilakukan pula wawancara atau

diskusi

dengan

pihak

instansi

terkait

mengenai

permasalahan-permasalahan di tiap bidang/aspek yang menjadi kewenangannya serta menyerap infromasi mengenai kebijakankebijakan dan program yang sedang dan akan dilakukan yang terkait dengan studi yang dilaksanakan. 3) Kompilasi Data Semua data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil kegiatan pengumpulan data dan survai kemudian di kompilasi. Pada dasarnya kegiatan kompilasi data ini dilakukan dengan cara mentabulasi dan mengsistematisasi data-data tersebut dengan menggunakan cara komputerisasi. Hasil dari kegiatan ini adalah


38 | B A B I I I


tersusunnya data dan informasi yang telah diperoleh sehingga mudah untuk dianalisis. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya data dan informasi yang telah diperoleh sehingga akan mempermudah pelaksanaan tahapan selanjutnya yaitu tahap analisis. Penyusunan data itu sendiri akan dibagi atas dua bagian. Bagian pertama adalah data dan informasi mengenai kondisi regional (kondisi makro) dan bagian kedua adalah data dan informasi mengenai kondisi lokal kawasan perencanaan tersebut (kondisi mikro).

Metode pengolahan dan kompilasi data yang dipergunakan adalah sebagai berikut : 

Mengelompokan data dan informasi menurut kategori aspek kajian seperti : data fisik dan penggunaan lahan, data transportasi, data kependudukan dll



Menyortir data-data setiap aspek tersebut agar menjadi sederhana dan tidak duplikasi



Mendetailkan desain pengolahan dan kompilasi data dari desain studi awal sehingga tercipta form-form isian berupa tabel-tabel, konsep isian, peta tematik dan lain-lain



Mengisi dan memindahkan data yang telah tersortir ke dalam tabel-tabel isian dan peta isian tematik



Melakukan pengolahan data berupa penjumlahan, pengalian, pembagian, prosentase dsb baik bagi data primer maupun sekunder



Setelah seluruh tabel dan peta terisi, maka langkah selanjutnya adalah membuat uraian deskriptif penjelasannya ke dalam suatu laporan yang sistematis per aspek kajian. Termasuk dalam laporan tersebut adalah uraian kebijaksanaan dan program setiap aspek.


39 | B A B I I I


c. Tahap Penyusunan Laporan Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), sistem pelaporan Kegiatan Kawasan

Perencanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

Kumuh

di

Kecamatan

Bontoharu

Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas Laporan Pendahuluan, Konsep Laporan Akhir dan Laporan Akhir. Kegiatan penyusunan laporan medekripsikan mengenai data, analisa dan rencana Kegiatan Perencanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Kumuh di Kecamatan

Bontoharu Kabupaten

Kepulauan Selayar. a. Laporan Pendahuluan Laporan pendahuluan, secara substantif memuat mengenai : 

Latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, lokasi pekerjaan dan ruang lingkup kegiatan.



Metodologi dan pendekatan pelaksanaan pekerjaan



Rencana kerja konsultan

b. Laporan Akhir Konsep laporan akhir, secara substantif memuat mengenai : 

Deskripsi hasil penelusuran data primer dan data sekunder



Deskripsi kegiatan dan hasil analisis



Penetapan lokasi kawasan kumuh yang ada di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar



Penetapan tipologi kekumuhan dari lokasi kawasan kumuh yang telah diidentifikasi



Rumusan strategi, sasaran, program dan kegiatan penataan kawasan kumuh berdasarkan tipologinya

c. Master Plan Kawasan Permukiman Laporan Master Plan Kawasan Permukiman, secara substantif memuat mengenai : 

Deskripsi hasil penelusuran data primer dan data sekunder


40 | B A B I I I




Deskripsi kegiatan dan hasil analisis



Penetapan lokasi kawasan kumuh yang ada di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar



Penetapan tipologi kekumuhan dari lokasi kawasan kumuh yang telah diidentifikasi



Rencana strategi, sasaran, program dan kegiatan penataan kawasan kumuh penanganan kawasan permukiman Kumuh

d. DED Kawasan Permukiman DED Perencanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar akan memuat rencana penangan dan penyediaan sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh. Keberadaan sarana dan prasarana

kawasan

akan

mendukung

peningkatan

kualitas

kesejahteraan masyarakat yang dalam lingkup kawasan tersebut. Prasarana yang akan termuat dalam DED antara lain: 1) Keteraturan Bangunan 2) Jaringan Jalan 3) Jaringan Sanitasi (Drainase dan Limbah) 4) Jaringan Air Bersih 5) Jaringan Listrik 6) Proteksi Kebakaran 7) Persampahan dan 8) RTH e. Tahap Konsultasi Publik/ Ekspos Sesuai dengan pendekatan participatory yang akan digunakan, maka kegiatan pembahasan menjadi kegiatan yang sangat krusial, terutama pembahasan yang melibatkan stakeholders dari berbagai kalangan. Tujuan

umum

dari

setiap

pembahasan

adalah

menemukan

kesepakatan berbagai pihak terhadap sumber-sumber pendapatan. Pembahasan

yang

melibatkan

banyak


stakeholders

adalah

41 | B A B I I I


pembahasan yang dilakukan setelah disusunnya Konsep Laporan Akhir. Selain pembahasan tersebut juga dilakukan pembahasanpembahasan lain pada waktu-waktu tertentu yang dianggap perlu namun hanya melibatkan kalangan terbatas, yaitu Tim Teknis dan direksi proyek serta beberapa pihak yang terkait. Materi yang akan dibahas pada setiap pembahasan adalah hasil kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh konsultan.


42 | B A B I I I


Tim

konsultan

akan

melaksanakan

beberapa

item

pekerjaan

berdasarkan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan jadwal rencana kegiatan ini telah disusun berdasarkan pertimbangan teknis dan alokasi waktu penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja. Program kegiatan ini disusun oleh seluruh tenaga ahli yang akan terlibat langsung dalam kegiatan Penyusunan Perencanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bontoharu

Kabupaten

Kepulauan

Selayar,

dan

mengacu

pada

pengalaman historis masing-masing tenaga ahli, sehingga dengan demikian diharapkan adanya konsitensi antara metodologi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam proposal ini disusun berdasarkan pemahaman

konsultan

terhadap

KAK

Penyusunan

Perencanaan

Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan

Bontoharu

Kabupaten

Kepulauan

Selayar,

jadwal

pelaksanaan pekerjaan ini dapat berubah sesuai dengan klausul dalam dokumen kontrak dan atau hasil negosiasi serta arahan pemberi tugas (pengguna jasa). Item-item pekerjaan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini adalah item-item pekerjaan pokok yang menjadi tugas dan tanggung jawab konsultan.


43 | B A B I I I


Tebel 2.1. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Perencanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar BULAN KE No

NAM A KEGI ATAN

I I

I 1 2 3 4 II 1 2 III 1 2 IV 1 2 2 3 IV 1 V 1 2

3

II

II III

IV

I

II

III III

IV

I

II

IV III

IV

I

II

III

PEKERJAAN PERSIAPAN P er sia pa n A dm in is tr as i Persipan Tenaga Ahli & Tenaga Pendukung Persiapan Rencana Kerja & Peralatan Mobilisasi/Demobilisai PENGUMPULAN DATA/DOKUMEN TERKAIT Pendataan Data Sekunder dan Survey Instansi Evaluasi Hasil Pendataan KOMPILASI DAN ANALISIS DATA Ko mpilasi Data Analis is Data PENYUSUNAN LAPORAN L ap or an P en da hu lu an Laporan Akhir L ap or an M as te r P la n Pembuatan DED SEMINAR/PEMBAHASAN Persentase/Seminar/Workshp PENGUMPULAN LAPORAN L ap or an P en da hu lu an Laporan Akhir Laporan Master Plan DED Kawasan B ac k U p D at a/ So ft File


44 | B A B I I I


Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bontoharu, memerlukan berbagai sumberdaya manusia, baik berupa tenaga ahli (personil inti). Keberadaan tenaga penunjang dimaksudkan untuk memperlancar jalan proses pekerjaan, sehingga diharapkan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Adapun tenaga ahli disediakan perusahaan ini untuk menyelesaikan kegiatan Penyusunan Perencanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bontoharu, sebagai berikut:

IV


Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bontoharu, memerlukan berbagai sumberdaya manusia, baik berupa tenaga ahli (personil inti). Keberadaan tenaga penunjang dimaksudkan untuk memperlancar jalan proses pekerjaan, sehingga diharapkan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Adapun tenaga ahli disediakan perusahaan ini untuk menyelesaikan kegiatan Penyusunan Perencanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bontoharu, sebagai berikut:


45 | B A B I I I


Tabel. 2.2. Komposisi Tim Dan Penugasan (Daftar Personil) TENAGA AHLI (Personil Inti) Nama Personil

Perusahaan

Tenaga Ahli Lokal/Asing

Lingkup Keahlian

Posisi Diusulkan

Uraian Pekerjaan 



Ahli PT. Multicipta Adhirancana Konsultan

Perencanaan Tenaga Lokal

Wilayah dan

Ketua Tim 

Kota




Mempin dan mengorganisir tim untuk penyelesaiaan pekerjaan Menganalisa aspek potensi wilayah dalam lingkup kawasan permukian sebagai obyek perencanaan pada kegiatan Data Base Permukiman Kecamatan Ujung Bulu Dan Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Memeriksa dan menganalisa data lapangan dan data kawasan permukiman yang telah di kumpulkan dan di analisa oleh anggota tim. Bertanggung jawab terhadap seluruh proses dan hasil pengkajian aspek penyusunan Database permukiman Kecamatan Ujung Bulu dan Kecamatan Gantarang

Jumlah OB

1x4

46 | B A B I I I


TENAGA AHLI (Personil Inti) Nama Personil

Perusahaan


Lingkup Keahlian

Posisi Diusulkan






 



PT. Multicipta Adhirancana Konsultan

Ahli Tenaga Lokal

Arsitektur

Anggota Tim 






47 | B A B I I I

Bersama-sama tim dan ahli lainnya menyusun pelaporan Database permukiman Kecamatan Ujung Bulu dan Kecamatan Gantarang Bertanggung jawab atas hasil pekerjaan pada bidangnya Mendukung dan memberi input design arsitek Memecahkan problem design Mengadakan review dan diskusi Konsultasi dengan Dinas Teknis bangunan atau Unit satuan kerja terkait lain Mendisain, menghitung secara konstruksi pada proses perencanaan dan proses pelaksanaan Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi lapangan Membuat gambar skematik sistem struktur yang akan digunakan

Jumlah OB



Perusahaan


Lingkup Keahlian

Posisi Diusulkan






 




Ahli Tenaga Lokal

Arsitektur

Anggota Tim 






Jumlah OB

Bersama-sama tim dan ahli lainnya menyusun pelaporan Database permukiman Kecamatan Ujung Bulu dan Kecamatan Gantarang Bertanggung jawab atas hasil pekerjaan pada bidangnya Mendukung dan memberi input design arsitek Memecahkan problem design Mengadakan review dan diskusi Konsultasi dengan Dinas Teknis bangunan atau Unit satuan kerja terkait lain Mendisain, menghitung secara konstruksi pada proses perencanaan dan proses pelaksanaan Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi lapangan Membuat gambar skematik sistem struktur yang akan digunakan

47 | B A B I I I



Perusahaan


Lingkup Keahlian

Posisi Diusulkan







Ahli Sipil Tenaga Lokal

Jalan

Anggota Tim






48 | B A B I I I

Pekerjaan Grading, Pekerjaan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan lahan agar siap untuk Dibangun Mengidentifikasi dan membuat pola /diagram potensi dan permasalahan prasarana permukiman (umumnya) dan perumahan (khususnya) yang berkesinambungan dengan prasarana jalan Menginvetarisasi kebutuhan prasarana permukiman dan perumahan yang berkesinambungan dengan prasarana jalan Membuat rumusan pola kebutuhan prioritas prasarana permukiman dan perumahan jangka pendek dan jangka menengah Merumuskan poin-poin /dasar-dasar pembangunan dan pengembangan permukiman dan perumahan

Jumlah OB

1x3



Perusahaan


Lingkup Keahlian

Posisi Diusulkan







Ahli Sipil Tenaga Lokal

Jalan

Anggota Tim






Pekerjaan Grading, Pekerjaan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan lahan agar siap untuk Dibangun Mengidentifikasi dan membuat pola /diagram potensi dan permasalahan prasarana permukiman (umumnya) dan perumahan (khususnya) yang berkesinambungan dengan prasarana jalan Menginvetarisasi kebutuhan prasarana permukiman dan perumahan yang berkesinambungan dengan prasarana jalan Membuat rumusan pola kebutuhan prioritas prasarana permukiman dan perumahan jangka pendek dan jangka menengah Merumuskan poin-poin /dasar-dasar pembangunan dan pengembangan permukiman dan perumahan

Jumlah OB

1x3

48 | B A B I I I



Perusahaan


Lingkup Keahlian

Posisi Diusulkan







49 | B A B I I I

Melakukan pendampingan teknis secara intensif terhadap pemberdayaan masyarakat mengenai pembangunan dan pengembangan kualitas permukiman dan perumahan dari aspek prasarana jalan. Mengolah data, menganalisa, dan merencanakan sistem pengembangan kawasan permukiman dan perumahan pada aspek prasarana, kependudukan, transportasi, kebijakan pembangunan. Membantu ketua tim dalam penyusunan dan penyelesaian pekerjaan serta pelaporan. Bertanggungjawab penuh atas beban pekerjaan yang telah dilimpahkan

Jumlah OB



Perusahaan


Lingkup Keahlian

Posisi Diusulkan







Melakukan pendampingan teknis secara intensif terhadap pemberdayaan masyarakat mengenai pembangunan dan pengembangan kualitas permukiman dan perumahan dari aspek prasarana jalan. Mengolah data, menganalisa, dan merencanakan sistem pengembangan kawasan permukiman dan perumahan pada aspek prasarana, kependudukan, transportasi, kebijakan pembangunan. Membantu ketua tim dalam penyusunan dan penyelesaian pekerjaan serta pelaporan. Bertanggungjawab penuh atas beban pekerjaan yang telah dilimpahkan

49 | B A B I I I


Jadwal penugasan tenaga ahli merupakan limit waktu penugasan tenaga ahli pekerjaan

kegiatan Penyusunan Perencanaan Penataan dan Peningkatan

Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bontoharu, didasarkan pada beberapa aspek pertimbangan sebagai berikut: 

Jumlah Orang/Bulan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender.



Strategi Pelaksanaan Kegiatan yang akan diterapkan.



Mekanisme dan Metodologi Pelaksanaan Kegiatan yang akan digunakan.

Selain faktor-faktor pertimbangan tersebut, penugasan tenaga ahli juga didasarkan pada faktor efisiensi dan efektivitas waktu, biaya.

Jumlah OB


Jadwal penugasan tenaga ahli merupakan limit waktu penugasan tenaga ahli pekerjaan

kegiatan Penyusunan Perencanaan Penataan dan Peningkatan

Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bontoharu, didasarkan pada beberapa aspek pertimbangan sebagai berikut: 

Jumlah Orang/Bulan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender.



Strategi Pelaksanaan Kegiatan yang akan diterapkan.



Mekanisme dan Metodologi Pelaksanaan Kegiatan yang akan digunakan.

Selain faktor-faktor pertimbangan tersebut, penugasan tenaga ahli juga didasarkan pada faktor efisiensi dan efektivitas waktu, biaya. Berdasarkan faktor-faktor pertimbangan tersebut, konsultan telah menyusun usulan rencana penugasan tenaga ahli sebagaimana ditampilkan pada tabel2.3 sebagai berikut:


50 | B A B I I I


Tabel 2.3 Jadwal Penugasan Tenaga Ahli Kegiatan Penyusunan Data Base Permukiman Kecamatan Ujung Bulu Dan Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

NO

WAKTU PELAKSANAAN (Bln-Minggu)

NAMA PERSONIL

TENAGA AHLI

I 1

2

II 3

4

1

2

III 3

4

1

2

IV 3

4

1

2

3

1 2 3 4 5 TENAGA PENDUKUNG

I

II

III

1 2 3 4 5 SUB TOTAL TOTAL


51 | B A B I I I


OB

IV

4

Bab II Pendekatan & Metodologi Kawasan Kumuh USTEK

Recommend Documents