5
BAB II KEGIATAN UMUM
2.1
Identitas Perusahaan
2.1.1 Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika beralamatkan di Jalan Raya Dandong No.53 Kelurahan Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar terletak di Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat, dengan luas areal + 6.146 m² (dengan batas sebelah selatan Jl. Raya Dandong, batas sebelah timur tanah bengkok Kelurahan Dandong, dan batas sebelah barat tanah bengkok Kelurahan Dandong). Bangunan terdiri dari 1 (satu) gedung Kantor Dinas Perhubungan dan 1 (satu) gedung Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.
2.1.2 Kondisi Aparatur Jumlah personalia Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar per 03 Mei 2010 sejumlah 208 orang, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 63 orang, CPNS sebanyak 16 orang, Pegawai Kontrak sebanyak 3 orang, Petugas Portal 31 orang dan Juru Parkir sebanyak 95 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan untuk PNS dan CPNS terdiri dari Program Pasca Sarjana (Strata-2) sebanyak 8 orang, Program Sarjana (Strata – 1) 1) sebanyak 18 orang, Sarjana Muda sebanyak 5 orang, SLTA sebanyak 39 orang, SLTP sebanyak 8 orang dan SD seban yak 1 orang. Berdasarkan Eselon terdiri dari Eselon II-b sebanyak 1 orang, Eselon III-a sebanyak 1 orang, Eselon III-b sebanyak 4 orang, Eselon IV-a sebanyak 12 orang, Pejabat Fungsional sebanyak 7 orang sebanyak, st af sebanyak 54 orang. Sedangkan komposisi pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar berdasar lokasi kerja yaitu untuk pegawai di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kelurahan Dandong, Srengat, Blitar sebanyak 85 orang, yang terdistribusikan di terminal dan tempat parkir khusus sebanyak 20 orang, sedangkan juru parkir ditempatkan di wilayah Kabupaten Blitar sebanyak 95 orang .
5
6
2.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Sekretaris Daerah dan dibentuk sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika. Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
Menyusun rencana, analisis, pembinaan, monitoring dan evaluasi program Perhubungan.
Perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman, petunjuk teknis operasional bidang komunikasi dan informatika.
Melaksanakan kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas dan manajemen angkutan untuk jaringan trayek yang meliputi daerah dan melaksanakan rencana yang ditetapkan.
Melakukan pembinaan melalui kegiatan penyuluhan, pengadaan dan penempatan rambu-rambu lalu lintas, peraturan umum di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menyelenggarakan sosialisasi di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
Melaksanakan Ketatausahaan dan Rumah Tangga Dinas.
2.1.4 Visi Misi dan Motto Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan pada perencanaan strategis yang mengandung visi, misi dan sasaran selama waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, yang meliputi
7
kebijakan, program dan kegiatan realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Visi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar adalah ”Terdepan dalam Menfasilitasi Mobilitas Orang, Barang, Jasa dan Arus Informasi Berbasis Teknologi Informasi Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Rakyat Menuju Masyarakat Kabupaten Blitar yang Tertib, Aman dan Sejahtera.” Sejahtera.” Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditentukan misi sebagai arah atau dasar pembuatan kegiatan. Misi dibuat untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan dalam pencapaian misi tersebut, direncanakan berbagai langkah ataupun yang diperkirakan dapat mewujudkan misi yang telah ditentukan. Adapun misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar : 1. Meningkatkan kualitas aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar 3. Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sedangkan dalam melaksanakan tugas terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Blitar memiliki motto pelayanan yang diharapkan akan selalu menjadi pemacu motivasi aparatur dalam meningkatkan kinerja, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan public service (melayani masyarakat). mas yarakat). Motto Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar adalah ”Peduli, Tanggap Tanggap dan Melayani Masyarakat.”
2.1.5 Ruang Lingkup Pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar sebagai instansi teknis yang berfungsi sebagai regulator kebutuhan masyarakat dibidang transportasi selalu berusaha memberikan Pelayanan Masyarakat yang Prima, terutama di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, sejalan dengan keinginan dari pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik ( Good Governance), Governance),
8
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan baik dengan melalui meningkatkan kualitas aparatur maupun melalui peningkatan sarana dan prasarana di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Segala bentuk pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan perijinan di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, Angkutan dan bidang Lalu Lintas dengan berpedoman pada dasar hukum sebagai berikut :
Undang Undang No 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jala n
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retri busi Daerah
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Peraturan Bupati Blitar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi, Tata Cara, Persyaratan Administrasi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor dalam wilayah Kabupaten Blitar
Sedangkan jenis-jenis pengujian dan perijinan meliputi : 1. Pengujian Kendaraan Bermotor
a. Uji Berkala b. Uji Pertama untuk Kendaraan Baru dan Rubah Bentuk 2. Perijinan Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor
a. Numpang Uji b. Mutasi Uji c. Rubah Bentuk d. Kendaraan Baru 3. Perijinan Bidang Angkutan Kendaraan Bermotor
9
a. Ijin Trayek b. Ijin Usaha Angkutan c. Ijin Insidentil 4. Perijinan Bidang Lalu Lintas
Ijin Kelas Jalan
2.1.6
Inovasi dan Pelayanan Unggulan Guna lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai
motto ”Peduli, Tanggap dan Melayani Masyarakat”, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar selalu berupaya melakukan langkah-langkah terobosan, yang kesemuanya bermuara pada tingkat kecepatan pelayanan masyarakat yang efisien dan efektif, baik dari segi waktu dan biaya. Upaya-upaya yang telah dilakukan menyangkut efisiensi manajemen pelayanan, perangkat lunak dan keras maupun peningkatan kualitas sumberdaya aparatur. Langkah-langkah yang dimaksud antara lain : 1) Informasi Pelayanan Pengujian dan Perijinan Sebagai upaya untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat yang akan melakukan pengujian dan mengurus perijinan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar telah menyediakan beberapa sarana berupa panel atau papan informasi pelayanan pengujian dan perijinan yang memuat mengenai persyaratan, tata cara dan besaran retribusi. Di samping itu setiap saat pada jam pelayanan selalu disiarkan informasi melalui pengeras suara tentang informasi pelayanan pengujian dan pelayanan perijinan kepada masyarakat yang datang membutuhkan. membutuhkan.
Gambar 2.1. Papan Informasi Pelayanan dan Pengujian (Sumber : Arsip Dishubkominfo Kab Blitar, 2009 : 6)
10
2) Pembangunan Gedung Uji Baru Pembangunan gedung baru Unit Pelaksana Teknis-Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT-PKB) yang baru di Kecamatan Wlingi, kabupaten Blitar. Hal ini dilakukan, mengingat Unit Pengujian Kendaraan Bermotor saat ini berada di wilayah barat (Kecamatan Srengat). Diharapkan dengan adanya UPT-PKB Unit II yang baru, akan dapat meningkatkan pelayanan pengujian bagi masyarakat Kabupaten Blitar terutama bagi warga masyarakat yang berada di di wilayah Timur kabupaten Blitar. Pembangunan gedung tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2008, sedangkan untuk pengadaan peralatan pengujian, Pemerintah Kabupaten Blitar mengajukan bantuan kepada Pemerintah Pusat dan diharapkan akan direalisasi pada tahun 2010.
\ Gambar 2.2. Alat pada Gedung Uji Baru (Sumber : Arsip Dishubkominfo Kab Blitar, 2009 : 6) 3) Call Center sebagai sebagai Pusat Pengaduan Masyarakat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2009 telah menyediakan call center (hotline servis) servis) suatu pusat layanan pengaduan atau keluhan masyarakat terhadap pelayanan di bidang perhubungan. Terobosan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga masyarakat, baik yang membutuhkan informasi maupun yang menyangkut ketidakpuasan pelayanan yang telah diberikan kepada masyakat. Diharapkan kritik, saran dan masukan (input) masyarakat dapat dijadikan sebagai upaya evaluasi menuju birokratisasi yang lebih transparan dan akuntabel ( good good government dan clean dan clean governance). governance). Setiap saran, kritik dan pengaduan yang masuk akan langsung ditangani dan disampaikan kembali kepada masyarakat sesuai permasalahannya. Call center Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar (0342)
11
555444 dan dapat melalui sms ke 7762000. Keberadaan call center tersebut tersebut juga dapat diakses dan dibaca oleh masyarakat melalui situs www.blitarkab.co.id dan iklan di media surat kabar (Jawa Pos-Radar Blitar) setiap hari.
Gambar 2.3. Iklan Media Surat Kabar (Sumber : Arsip Dishubkominfo Kab Blitar, 2009 : 7)
4) Layanan Keselamatan Layanan Keselamatan Lalu Lintas (Traffic (Traffic Light dan dan Lampu Kedip)
Mengadakan survey Mengadakan survey dan dan penelitian terhadap jalan provinsi dan kabupaten.
Menentukan rasio panjang jalan, jumlah simpang 4, jumlah simpang 3, dan jumlah tikungan berbahaya untuk mengetahui tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas.
Menentukan angka kebutuhan traffic light dan dan lampu kedip.
Mengajukan anggaran untuk pengadaan barang.
Mengikuti proses pengadaan barang.
Pemasangan traffic light dan dan lampu kedip.
5) Penegak Hukum Terhadap Angkutan Orang dan Barang Petugas mengadakan operasi patroli di jalan dan atau Terminal, menghentikan kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran dan mengadakan pemeriksaan, bagi kendaraan yang melanggar Peraturan Perundang – undangan undangan yang berlaku langsung ditilang dan salah satu surat yang dibawa ditahan sebagai barang bukti, berkas dan barang bukti dikirim ke Pengadilan untuk di sidang, setelah sidang berkas dikirim ke Kejaksaan untuk penindakan dan pengambilan barang bukti, selesai. Inovasi dan pelayanan unggulan: unggulan:
Operasi tertib parkir satu sisi jalan dengan hasil penindakan: 24 pelanggar
Operasi tertib lancar satu arah arus lalu lintas
12
Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pengemudi kendaraan angkutan untuk mematuhi Undang – Undang – undang undang dan Peraturan yang berlaku.
6) Layanan Penjagaan Lokasi Rawan Kecelakaan
Mengadakan survey dan penelitian terhadap jalan provinsi yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Blitar
Menentukan jumlah dan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas;
Menentukan angka kebutuhan personil
Menugaskan personil untuk melaksanakan penjagaan di lokasi rawan kecelakaan
Inovasi dan Pelayanan Unggulan adalah :
Operasi Simpatik dan pembagian helm dalam rangka penerapan Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL)
Penyuluhan tertib lalu lintas di sekolah-sekolah dengan menjadi Inspektur Upacara setiap minggu pertama setiap bulannya.
Penjagaan lokasi rawan kecelakaan.
2.1.7 Kebijakan Deregulasi dan Pelayanan Publik a)
Parkir Berlangganan Kebijakan deregulasi yang telah ditempuh Pemerintah Kabupaten Blitar
adalah diterapkannya kebijakan Parkir Berlangganan. Parkir berlangganan adalah parkir yang dikelola dengan sistem retribusi sekali pungut dalam satu tahun dan pengguna parkir berhak memarkir kendaraannya pada lokasi yang telah ditetapkan dimana saja dan kapan saja tanpa harus membayar lagi saat memparkir kendaraannya. Di satu sisi sistem parkir berlangganan cukup menguntungkan karena dapat mengurangi seminimal mungkin kebocoran-kebocoran pendapatan dan segala jenis pungutan-pungutan pungutan-pungutan liar yang seharusnya tidak terjadi. Kebijakan parkir berlangganan telah diterapkan semenjak ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 tahun 2006 tetang Retribusi parkir. Diharapkan kebijakan ini dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor ber motor dalam memarkir kendaraannya. Di samping itu juga
13
membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang direkrut sebagai tenaga parkir di lapangan, yang bertugas untuk mengatur dan mengarahkan pemilik kendaraannya yang sedang parkir. 1) Program Pemutihan Terhadap Denda Keterlambatan Pengujian Kendaraan Bermotor. Program Pemutihan Terhadap Denda Keterlambatan Pengujian Kendaraan Bermotor ini dilaksanakan mulai tanggal 01 April sampai dengan 01 Juni 2009. Melalui program ini diharapkan masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor wajib uji, dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor dan trayek yang sudah terlambat. 2) Sosialisasi Melalui Pembuatan Spanduk, Panel dan Diagram
Gambar 2.4. Sosialisasi dengan spanduk (Sumber : Arsip Dishubkominfo Kab Blitar, 2009 : 9)
Gambar 2.5. Sosialisasi dengan panel (Sumber : Arsip Dishubkominfo Kab Blitar, 2009 : 10)
14
2.1.8
Logo
Gambar 2.6. Departemen Perhubungan (Sumber : Arsip Dishubkominfo Kab Blitar, 2009 : 1)
Gambar 2.7. Departemen Komunikasi dan Informatika Informatika (Sumber : Arsip Dishubkominfo Kab Blitar, 2009 : 6)
15
2.2
Struktur Organisasi Dasar : Peraturan Bupati Blitar Nomor : 54 Tahun 2008
Struktur Organisasi Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Blitar
Kepala Dinas Perhubungan
Sekretariat
Bidang Lalu Lintas
Sub,bag Penyusunan Pro Pro ram ram
Seksi Pengawasan Lalu Lintas
Bidang Angkutan
Seksi Angkutan Orang dan
Bid. Teknik dan Sarana Telekomunikasi
Bidang Komunikasi dan Informatika
Seksi Pengujian dan Perbengkelan
Seksi pengembangan Teknik dan Sarana Telekomunikasi
Barang
Sub.bag Keuangan
Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
Sub.bag Umum Seksi Operasional
Seksi Terminal dan Fasilitas Pendukung Transportasi Seksi Parkir
Seksi Perawatan dan Pemeliharaan
Seksi Pengolahan Data Elektronik
Seksi Perambuan dan Fasilitas Jalan
16
2.3 Personalia 1) Kepala Dinas
: Ir. Harpiyanto Nugroho, M.M.
2) Sekretaris Sekretaris
: Ir. A. Irianto, M.M
Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan
ketatausahaan,
administrasi
kepegawaian,
administrasi
keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di Lingkungan Dinas. Fungsi :
Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas.
Pemantauan dan evaluasi hasil program kerja dinas.
Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja dinas.
Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang – bidang – bidang bidang pada dinas.
Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan.
16
2.3 Personalia 1) Kepala Dinas
: Ir. Harpiyanto Nugroho, M.M.
2) Sekretaris Sekretaris
: Ir. A. Irianto, M.M
Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan
ketatausahaan,
administrasi
kepegawaian,
administrasi
keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di Lingkungan Dinas. Fungsi :
Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas.
Pemantauan dan evaluasi hasil program kerja dinas.
Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja dinas.
Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang – bidang – bidang bidang pada dinas.
Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan.
Pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada dinas.
Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.
Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai.
Pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor.
Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas.
a.
Pelaksanaan tugas – tugas – tugas tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Sub Bagian Penyusunan Program :
Dra. Nur’aini Rochana
Tugas : Menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana program dinas, monitoring dan evaluasi pelaporan serta penyusunan pelaporan. Fungsi :
Pengumpulan bahan dan penganalisaan data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas.
17
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil program kerja dinas.
Penghimpunan dan penganalisaan data guna penyajian informasi tentang perhubungan, komunikasi komunikasi dan informatika.
Penganalisaan hasil pelaksanaan program dinas.
Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil program kerja dinas.
Pelaksanaan tugas lain – lain – lain lain yang diberikan oleh Sekretaris.
b.
Sub Bagian Keuangan : Dra. Sri Wahyuni, M.si.
Tugas : Melakukan
perencanaan
anggaran
pembiayaan,
pengelolaan
dan
mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan. Badan. Fungsi :
Pelaksanaan penghimpunan data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan Badan.
Pelaksanaan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun tidak langsung.
Penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan keuangan, serta pengujian pembayaran.
Pelaksanaan pengujian, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan perintah pembayaran.
Pelaksanaan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor.
Penyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan.
Pelaksnaaan pengujian terhadap data dan dokumen permintaaan pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung.
Pelaksanaan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
18
c.
Sub Bagian Umum Umum dan Kepegawaian : Dra. Dra. Nurhidayati
Tugas : Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, memelihara barang – barang inventaris, laporan berkala serta penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan dinas. Fungsi :
Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian lingkungan dinas.
Penyelenggaraan urusan rumah tangga, rapat-rapat, tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan.
Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan. Penyusunan rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang,
pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan perlengkapan dinas.
Pelaksanaan penertiban, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya.
Penyusunan laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor.
Melaksanakan tugas – tugas – tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
3)
Kepala Bidang Lalu Lintas : Bajoe Poerna SR, ATD M.T.
Tugas : Membantu
kepala
dinas
menyiapkan
pembinaan,
bimbingan
dan
pengendalian,manajemen dan rekayasa lalu lintas darat, sungai dan perairan di dalam wilayah Kabupaten. Fungsi :
Penyiapan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan arah kebijakan serta rekayasa pengembangan pengembangan
lalu lintas darat, sungai dan
perairan.
Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis keselamatan pada pengguna dan penyedia lalu lintas darat, sungai dan perairan di wilayah Kabupaten Blitar.
Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALIN) darat, sungai dan perairan di wilayah Kabupaten Blitar.
19
Penyelenggaraan penelitian dan pengolahan data daerah rawan kecelakaan, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan, pengawasan, pemeriksaan dan penertiban serta pengendalian operasional lalu lintas darat, sungai dan perairan di wilayah Kabupaten Blitar.
a.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kepala Dinas.
Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas : M. Zaenudin, S.Pd.
Seksi Pengawasan Lalu Lintas mempunyai tugas :
Mengadakan pendataan dan penelitian terhadap sebab – sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan angkutan angkutan
Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka rekayasa pengembangan lalu lintas darat, sungai dan perairan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar.
Melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan arah kebijakan lalu lintas, baik darat, sungai dan perairan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas operasional Lalu Lintas.
Menyelenggarakan pemberian izin dispensasi kelas jalan untuk angkutan barang pada jalan kabupaten
Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas.
b.
Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
: Anom Subiyanto
Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas :
Menghimpun bahan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang keselamatan lalu lintas, baik darat, sungai dan perairan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar.
Menghimpun data sebagai bahan memberikan pembinaan, arahan dan bimbingan kepada pengguna dan penyedia lalu lintas, baik darat, sungai dan perairan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kabupaten Blitar.
20
Mengumpulkan bahan dalam rangka melaksanakan pelatihan dan bantuan teknis keselamatan kepada pengguna dan penyedia lalu lintas darat, sungai dan perairan di wilayah Kabupaten Blitar.
Menghimpun bahan dalam rangka menyelenggarakan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALIN) darat, sungai dan perairan di wilayah Kabupaten Blitar.
Menyelenggarakan bimbingan teknis dan rekomendasi perijinan terhadap sekolah pengemudi, perbengkelan umum dan karoseri kendaran bermotor.
Mengadakan pengawasan dan pengendalian pemberian Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah pada angkutan barang di jalan.
Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas.
c.
Kepala Seksi Operasional : Edy Sunyoto
Seksi Operasional sebagaimana mempunyai tugas :
Mengadakan pemeriksaan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan
Menghimpun bahan dalam penyelenggaraan program operasional lalu lintas baik darat, sungai dan perairan yang menjadi kewenangan kewenangan Kabupaten.
Mengadakan koordinasi dalam rangka kegiatan operasional yang bersifat preventif dan represif dengan instansi terkait.
Menghimpun data statisitik, serta melakukan pemantauan hasil kegiatan penertiban lalu lintas dan angkutan.
d.
Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas.
Kepala Bidang Angkutan : Drs. Budi Susilo
Tugas : Membantu kepala dinas dalam pembinaan dan manajemen serta menyusun perencanaan, pembinaan dan pengendalian prasarana angkutan darat, sungai dan perairan berdasarkan perundang-undangan yang yang berlaku. Fungsi :
21
Penyusunan perencanaan, pengembangan evaluasi jaringan trayek dan penetapan kebutuhan angkutan darat, sungai dan perairan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.
Penyiapan pemberian bimbingan teknis ijin angkutan orang dan barang serta pengawasan penyelenggaraannya.
Penyiapan pemberian bimbingan teknis ijin angkutan orang dan barang tertentu yang bersifat khusus serta pengawasan penyelenggaraannya.
Pengendalian dan penilaian kelebihan muatan dan standar batas maksimum untuk kebutuhan transportasi angkutan darat, sungai dan perairan.
Pemetaan, pembagian, pemeliharaan dan pengerukan alur sungai di wilayah kabupaten untuk kebutuhan transportasi sungai.
Perencanaan,
penetapan
lokasi,
pembangunan,
pengembangan
serta
penyelenggaraan/pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan khusus lokal.
Pelaksanaan pengawasan keselamatan, pemeriksaan pengukuran, konstruksi , mesin dan perlengkapan kapal, penerbitan sertifikat keselamatan dan dokumen pengawakan kapal serta ijin berlayar dengan tonase kotor dari 7 (GT < 7 ) untuk kapal yang berlayar di perairan daratan dan laut.
Pemberikan ijin kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan khusus dan pelabuhan laut lokal.
Pemberian ijin usaha perusahaan angkutan darat dan laut, ijin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten.
Pemberian ijin usaha tally di pelabuhan dan ijin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.
Pemberian rekomendasi dan penerbitan ijin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan pekerjaan bawah air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam wilayah kabupaten.
Pembinaan dan pengawasan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan serta pemakaian jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai ijin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan atau pemerintah daerah.
22
Perencanaan, penetapan, peninjauan lokasi, pembangunan dan pengembangan terminal dan halte untuk angkutan orang dan barang.
Pengelolaan dan pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte untuk angkutan orang dan barang.
Penyiapan, perencanaan, penentuan lokasi, pemberian ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
a) Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang : Tekat Hermani
Seksi Angkutan Orang dan Barang mempunyai tugas :
Menyusun perencanaan, pengembangan, dan evaluasi jaringan trayek dan penetapan kebutuhan angkutan darat, sungai dan perairan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.
Menyusun dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten.
Menyiapkan pemberian bimbingan teknis ijin angkutan orang dan barang serta pengawasan penyelenggaraannya.
Menyiapkan pemberian bimbingan teknis ijin angkutan orang dan barang tertentu yang bersifat khusus serta pengawasan penyelenggaraannya.
Menyusun penetapan jaringan lintas angkutan barang pada pada jaringan jalan kabupaten.
Mengendalikan dan melaksanakan penilaian kelebihan muatan dan standar batas maksimum untuk kebutuhan transportasi angkutan darat, sungai dan perairan.
Melaksanakan pemetaan, pembagian, pemeliharaan, pengukuran alur sungai di wilayah kabupaten untuk kebutuhan transportasi sungai.
Melaksanakan pengawasan keselamatan, pemeriksaan pengukur konstruksi, mesin dan perlengkapan kapal, penerbitan sertifikat keselamatan dan dokumen pengawakan kapal serta ijin berlayar dengan tonase kotor dari 7 (GT < 7) untuk kapal yang berlayar di perairan daratan dan laut.
Memberikan rekomendasi ijin usaha perusahaan angkutan laut dan ijin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten.
23
Pemberian rekomendasi ijin usaha tally di pelabuahan dan ijin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.
Pengawasan dan pembinaan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan serta pemakaian jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai ijin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan atau pemerintah daerah.
Pelaksanaan tugas dinas lain yang yang diberikan Kepala Bidang Angkutan Angkutan
b) Kepala Seksi Terminal dan Fasilitas Pendukung Transportasi Transportasi : Edy Wiyono, S.Sos.
Seksi Terminal dan Fasilitas Pendukung Transportasi sebagaimana mempunyai tugas :
Menghimpun
data
sebagai
bahan
penyusunan
program
perencanaan
pembangunan dan pengembangan pengembangan terminal angkutan orang dan dan barang.
Melaksanakan peninjauan lokasi untuk penetapan pembangunan halte dan terminal angkutan orang maupun angkutan barang.
Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya peningkatan dan pengembangan terminal baik angkutan orang orang dan angkutan barang.
Mengkoordinasikan pengelolaan terminal dan fasilitas pendukungnya. pendukungnya.
Melaksanakan pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte untuk angkutan orang dan barang.
Menghimpun data sebagai penyusunan program pengadaan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam wilayah Kabupaten Blitar.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan.
24
c) Kepala Seksi Parkir : Suyanto, SE.M.M.
Seksi Parkir mempunyai tugas :
Menghimpun data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan bidang terminal.
Melaksanakan perencanaan dan penentuan lokasi penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. umum.
Memberikan rekomendasi ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.
Melaksanakan pembinaan melalui bimbingan penyuluhan kepada petugas parkir.
Menghimpun dan menganalisa data guna pengelolaan dan manajemen parkir.
Mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perparkiran.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Angkutan.
4) Kepala Bidang Teknik dan Sarana : Ir. Suharto, M.si.
Tugas : membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pengujian kendaraan bermotor, perawatan dan pemeliharaan kendaraan operasional, perencanaan, pengawasan dan pengelolaan perambuan dan dan fasilitas jalan. Fungsi :
Pelaksanaan penelitian dan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Undang – Undang – undang. undang.
Pemberian petunjuk – petunjuk teknis kepada perusahaan angkutan, perusahaan karoseri dan bengkel – bengkel – bengkel. bengkel.
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengujian kendaraan kendaraan bermotor.
Pelaksanaan penelitian, pengadaan dan perawatan rambu – rambu dan fasilitas jalan.
Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
a) Kepala Seksi Pengujian dan Perbengkelan: Bayu A. M., SE.MM
Seksi Pengujian dan Perbengkelan sebagaimana mempunyai tugas :
Melaksanakan penelitian dan pengujian kendaraan bermotor.
25
Memberikan
petunjuk-petunjuk
teknis
tentang
ketentuan
persyaratan
kendaraan wajib uji dan penetapan daya angkut kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan teknis kepada perusahaan karoseri dan perbengkelan kendaraan bermotor.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Teknik dan Sarana.
b) Kepala Seksi Perawatan dan Pemeliharaan : M. Sugeng
Seksi Perawatan dan Pemeliharaan sebagaimana mempunyai tugas :
Mengadakan pemeriksaan dan penelitian mengenai perawatan dan perbaikan kendaraan dinas milik pemerintah daerah.
Mengadakan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan operasional milik pemerintah daerah yang dalam proses penghapusan penghapusan dari daftar inventaris.
Menghimpun data dalam rangka menyusun laporan harian, bulan dan tahunan.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Teknik dan Sarana.
c) Kepala Seksi Perambuan dan Fasilitas Jalan : Edy Suroso
Seksi Perambuan dan Fasilitas Jalan mempunyai tugas :
Menyusun rencana kebutuhan rambu – rambu – rambu rambu jalan dan fasilitas jalan.
Memberikan petunjuk/ pedoman pengadaan dan penempatan rambu – rambu rambu dan fasilitas jalan.
Memberikan pengawasan, perawatan pengadaan dan penempatan rambu – rambu dan fasilitas jalan
Menyusun dan mengelola data untuk evaluasi terhadap pemasangan rambu rambu dan fasilitas jalan.
Mengadakan
kerjasama
dengan
instansi
yang
berhubungan
dengan
perambuan dan fasilitas jalan.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknik dan Sarana.
26
5) Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika : Drs. Bambang S.
Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang komunikasi dan informatika. Fungsi :
Perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman, petunjuk teknis operasional bidang komunikasi dan informatika
Menyusun dan menganalisa data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan
Mengendalikan arus data masukan mas ukan dan pengeluaran, pengoperasian komputer, penyediaan data, penyediaan dan pelayanan data serta ser ta pengamanan perangkat keras dan perangkat lunak komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
Memberikan bimbingan dan pelayanan serta pengendalian komputerisasi kepada unit – unit – unit unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
Memberikan pertimbangan teknis komputerisasi dan telematika kepada perangkat daerah.
Penyelenggaraan sosialisasi di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
Mengadakan kerjasama teknik dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan pengolahan data elektronika.
Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Melaksanakan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis serta evaluasi standarisasi prosedur teknis komunikasi dan informatika.
Melaksanakan penyusunan pedoman, norma, kriteria, standarisasi prosedur dan
bimbingan
teknis
serta
pemantauan
dan
penertiban
infrastruktur/perangkat komunikasi.
Memberikan rekomendasi terhadap permohonan ijin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup wire line (end to end)
27
Melaksanakan pelaksanaan peraturan perijinan dan persyaratan teknis dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika. informatika.
Memberikan pertimbangan teknis perijinan di bidang komunikasi dan informatika
Memberikan rekomendasi ijin penyelengaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio
Melaksanakan pemantauan pengawasan seluruh kegiatan penyelenggara komunikasi dan informatika agar tetap pada koridor peraturan perundangan yang berlaku. .
Pelaksanaan pengembangan, pengendalian, dan pemeliharaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan kommunikasi. kommunikasi.
a.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
Kepala Seksi Pengolahan Data Elektronik : Rudi Widianto, S.T.
Seksi Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
Menghimpun bahan dalam rangka menyusun rencana kegiatan dan program kerja di bidang pengolahan data elektronika
Menyusun dan menganalisa data serta penyiapan sistim aplikasi yang dibutuhkan.
Mengendalikan arus data masukan dan pengeluaran, pengoperasian komputer penyiapan data, penyediaan dan pelayanan data serta pengamanan perangkat keras dan perangkat lunak komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
Memberikan bimbingan dan pelayanan serta pengendalian komputerisasi kepada unit – unit – unit unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
Memberikan pertimbangan teknis komputerisasi dan telematika kepada perangkat daerah.
Penyelenggaraan sosialisasi di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
28
Melaksanakan kerjasama teknik dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan pengolahan data elektronika.
Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika
b. Kepala Seksi Pengembangan Pengembangan Teknik dan dan Sarana Telekomunikasi Telekomunikasi : Joni Joni Harsono
Seksi Pengembangan Teknik dan Sarana Telekomunikasi mempunyai tugas:
Perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman, petunjuk teknis operasional bidang komunikasi dan informatika
Melaksanakan penyusunan penyusunan pedoman pedoman dan bimbingan bimbingan teknis
serta evaluasi
standarisasi prosedur teknis komunikasi dan informatika.
Melaksanakan penyusunan penyusunan pedoman, norma, kriteria, standarisasi prosedur dan
bimbingan
teknis
serta
pemantauan
dan
penertiban
infrastruktur/perangkat komunikasi.
Memberikan rekomendasi terhadap permohonan ijin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup wire line (end to end)
Melaksanakan pelaksanaan peraturan perijinan dan persyaratan teknis dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika. informatika.
Memberikan pertimbangan teknis perijinan di bidang komunikasi dan informatika
Memberikan rekomendasi ijin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio
Melaksanakan pemantauan pengawasan seluruh kegiatan penyelenggara komunikasi dan informatika agar tetap pada koridor peraturan perundangan yang berlaku.
Pelaksanaan pengembangan,
pengendalian dan pemeliharaan infrastruktur
jaringan teknologi informasi dan komunikasi. komunikasi.
29
Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Bidang Komunikasi Komunikasi dan Informatika.
6) Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
Jenis jenjang dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
