BAB I KONTRAK JOINT VENTURE
1. Istilah dan Pengertian Kontrak Joint Venture Istilah kontrak patungan merupakan terjemahan dari kata joint venture contract atau joint venture agreement. Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, disebut dengan istilah perjanjian kemitraan. Hakikat perjanjian kemitraan adalah kerjasama antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar. Kerjasama ini menyangkut tentang permodalan maupun skill. Para ahli mencoba mengemukakan berbagai pandangannya p andangannya tentang pengertian dan hakikat dari kontrak joint venture Peter Mahmud mengemukakan bahwa kontrak joint venture adalah ”suatu kontrak antara dua perusahaan perusahaan untuk membentuk suatu perusahaan joint venture.” ( Peter Mahmud, 2000:10) Erman Rajagukguk dkk. mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan joint venture agreement adalah “ suatu kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional nasional berdasarkan suatu perjanjian (kontraktual)” (Erman Rajagukuguk, dkk: 1995:200) Inti dari kedua definisi tersebut adalah bahwa kontrak joint venture merupakan 1. kerjasama antara pemodal asing dan nasional 2. membentuk perusahaan baru, antara pengusaha asing dengan pengusaha nasional; 3. didasarkan pada kontraktual 2. Pengaturan Kontrak Joint Venture Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kontrak joint venture antara lain: 1. Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. 2. PP Nomor 17 tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pemilikan Saham Perusahaan Penanaman Modal Asing 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing 4. Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing 3. Jenis-Jenis Kontrak Joint Venture Kontrak joint venture dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 1. Joint venture domestic, terjadi antara perusahaan domestic, yaitu perusahaan yang terdapat di dalam negeri 2. Joint venture internasional, apabila salah satu dari perusahaan itu adalah perusahaan asing 4. Manfaat Kontark Joint Venture Manfaat Kontrak joint venture antara lain: 1. Pembatasan risiko
2.
3.
4. 5. 6.
Melaksanakan suatu kegiatan yang penuh risiko dapat menimbulkan suatu kerja sam. Dengan bersatu, risiko dapat disebar kepada peserta-peserta Pembiayaan Dengan kerjasama, usaha mendayagunakan modal dapat dilakukan dengan sederhana dengan menyatukan modal yang dibutuhkan. Menghemat tenaga Jika dilihat dari kekuatan tenaga kerja yang dibutuhkan bahwa dengan penanganan yang disatukan, akan mengurangi personalia yang dibutuhkan disbanding dengan kegiatan yang dilakukan sendii oleh setiap perusahaan. Rentabilitas Dapat memperbaiki rentabilitas dari investasi-investasi Kemungkinan optimasi know-know Mampu menyatukan patner-patner yang tidak sejenis baik dalam negara atau luar negara Kemungkinan pembatasan kongkurensi (saling ketergantungan)
5. Tahapan Dalam Pembuatan Kontrak Joint Venture Raaysmaker mengemukakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjajaki kerja sama joint venture, yaitu: 1. masing-masing pihak dibutuhkan sikap meneliti atau mengenal kondisi dari patner yang diajak kerja sama 2. bahwa untuk memperoleh tujuan yang dapat berlangsung dalam tenggang waktu yang lama, masing-masing pihak harus memikirkan pengetahuan atau know-how dalam berbagai bidang. Peter Mahmud juga mengemukakan ada 10 hal yang harus diperhatikan oleh para pihak sebelum kontrak joint venture ditandatangani, antara lain: 1. jangka waktu perusahaan joint venture 2. permodalan 3. alokasi saham 4. berakhirnya kontrak 5. kepengurusan perusahaan joint venture 6. distribusi keuangan 7. risiko 8. pengelolaan perusahaan sehari-hari 9. adanya pihak pengganti apabila salah satu pihak keluar dari perusahaan joint venture 10. nonkompetisi dengan salah satu perusahaan joint ven ture tersebut 6. Bentuk dan Substansi Kontrak Joint Venture Raaysmaker mengemukakan unsur-unsur pokok yang perlu dimuat dalam kontrak joint venture, sebagaimana dikemukakan berikut ini: 1. Uraian tentang pihak-pihak di dalam kontrak 2. Pertimbangan atau Konsiderans 3. Uraian tentang tujuan 4. Waktu 5. Ketentuan-ketentuan perselisihan 6. Organisasi dari kerjasama
7. Pembiayaan 8. Dasar penilaian 9. Hubungan Khusus antara Patner dan Perusahaan joint venture 10. Peralihan saham 11. Bentuk hukum dan Pilihan Hukum 12. Pemasukan oleh patner 7. Para Pihak dan Objek Dalam Kontrak Joint Venture Para pihak yang terkait dalam kontrak ini adalah perusahaan Penanaman Modal Asing dengan WNI dan atau badan hukum Indonesi. Badan Hukum Indonesia terdiri dari BUMN, BUMD, Koperasi, Perusahaan PMA, Perusahaan PMDN, Perusahaan Non-PMA/PMDN Objek dari kontrak ini adalah adanya kerja sama patungan antara Perusahaan PMA dengan WNI atau dan badan hukum Indonesia terkait kepemilikan saham atau modal yang disetor 8. Jangka Waktu Kontrak Joint Venture Jangka waktu kontrak ini ditentukan oeh para pihak yang dituangkan dalam kontrak joint venture. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai kontrak joint venture yang dibuat oleh para pihak maka jangka waktu yang ditentukan adalah selama 20 tahun dan dapat diperpanjang. Akan tetapi dalam Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 ditentukan bahwa perusahaan yang diidrikan dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial. 9. Penyelesaian Sengketa Hukum yang digunakan dalam kontrak ini adalah hukum Indonesia. Ini berarti bahwa hukum yang berlaku dalam pembentukan PT Joint venture adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan penyelesaian yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, maka harus tunduk pada ketentuan International Chambers of Commerce (ICC).
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Prosedur yang harus ditempuh oleh para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase ICC antara lain: Pengajuan permintaan Sekretariat Jawaban Tergugat Counterclaim Pemeriksaan Keputusan
BAB II PERJANJIAN KREDIT BANK
-
1. 2. 3. 4. 5.
- Istilah Istilah Perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat bank, Bank wajib melaksanakan akad perjanjian kredit Inpres No 15/EKA/10/1996 SE BNI No.2/539/UPK/Pemb/1996 SE BNI No.2/643/pemb/1996 tentang pedoman kebijaksanaan di bidang perkreditan - Kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam atau (pinjam mengganti) kredit adalah perjanjian peminjaman uang yang memiliki sifat yang khusus dan mempunyai identitas sendiri yaitu: kredit, dasar hukum UU perbankan tahun 1967 pinjam-meminjam, diatur buku III Bw Kredit, berlaku di lingkungan bank Pinjam-meminjam, berlaku umum Kredit,dapat dilakukan dengan cek dan perintah pemindahbukuan Pinjam-meminjam, tunai Kredit, penarikan diawasi oleh bank Pinjam-meminjam, bebas kredit beda dengan undang-undang melepas uang, beda dengan pinjam uang menurut hukum adat Pengertian kredit berasal dari bahasa Romawi ”credere’ artinya percaya (belanda= vertrouwen, inggris= believe, trust or cofidence) menurut Undang-Undang perbankan 1967,penyediaan uang atau tagihan-tagihan berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan ada kewajiban : mengembalikan pinjaman, berkewajiban mematuhi perikatan
berarti : dapat dipercaya mapu mengembalikan uang dikemudian hari dipercaya : 5 C of Credit caracter (watak) capacity (kemampuan) capital (modal) codition of economy (kondisi ekonomi) colletenal (jaminan) Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan yaitu perjanjian pendahuluan, ada pemufakatan kedua pihak = konsesual Perjanjian kredit juga bersifat riil, yaitu adanya/lahir setelah adan ya penyerahan
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Prosedur Menurut Undang-Undang perbankan 1967 mengajukan permohonan kredit mengisis formulir bank melakukan analisa kredit apabila bisa dipertimabngkan diteruskan ke direksi apabila direksi menyetujui diadakan persetujuan penyerahan uang oleh bank kepada pemohon Perjanjian Kredit Adalah Perjanjian Standart Setiap bank telah menyediakan blanko perjanjian kredit, yang isinya telah disisipkan terlebihdahulu.Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit, isinya tidak dibicarakan dengan pemohon. hal-hal yang dikosongkan (belum diisi) adalah jumlah pinjaman, bunga, tujuan, dan jangka waktu kredit sehingga disini perjanjian kredit dibedakan dalam 2 bagian yaitu perjanjian induk dan perjanjian tambahan perjanjian induk mengatur hal0hal pokok perjanjian tambahanmenguraikan apa yang terdapat dalam perjanjian induk
