BAB I PENDAHULUAN
1.1.
LAT LATAR BELAKA LAKAN NG
Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang yang memiliki memiliki perana peranan n penting penting dalam dalam eksiste eksistensi nsi suatu suatu negara. negara. Bebera Beberapa pa bidan bidang g maupu maupun n sektor sektor pemba pembang nguna unan n bang bangsa sa Indon Indonesi esia a ditet ditetapk apkan an dan dan dilakuka dilakukan n yang yang dilakuka dilakukan n oleh oleh permeri permerintah ntahan an dipegan dipegang g kendali kendali oleh PNS melalui melalui
kebijak kebijakan, an, keputusan keputusan strategis, strategis, perenana perenanaan an pembanguna pembangunan, n, dan
pelay pelayana anan n terh terhada adap p masya masyarak rakat. at. Sehin Sehingga gga dalam dalam memai memaink nkan an peran peranan an tersebut, diperlukan sosok PNS yang pro!esional, yaitu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi dan melaksanakan tugas jabatannya seara e!ekti! dan e!isien. "itr "itra a Pegaw egawai ai Nege Negerri Sipi Sipill (PNS (PNS)) saat saat ini ini dala dalam m pand pandan anga gan n masya masyarak rakat at memil memiliki iki nilai nilai yang yang negat negati!. i!. Panda Pandang ngan an terse tersebut but sanga sangatt dipengaruhi oleh beberapa sikap, perilaku dan kinerja PNS yang dianggap belum optimal dalam pelayanan publik, kurangnya sikap pro!esionalisme dan tangg tanggun ung g jawab jawab sebaga sebagaii abdi abdi nega negara ra denga dengan n ditun ditunjuk jukan anny nya a beber beberap apa a kejadian yang menampilkan PNS memiliki banyak waktu luang di saat jam kerja kerja dan kurangnya kurangnya disiplin disiplin waktu oleh oleh beberap beberapa a oknum oknum PNS. PNS. #al$ #al$ hal ters terseb ebut ut
memb membu uat
masy masyar arak akat at
belu belum m
memb member erik ikan an
apre apresi sias asii
yang ang
memuask memuaskan an terhada terhadap p kinerja kinerja PNS sehingg sehingga a sudah sudah menjadi menjadi wajar wajar apabila apabila masyarakat saat ini menuntut perbaikan dalam kinerja seorang PNS yang dapat bekerja seara optimal untuk menjadi abdi negara dan dapat melayani masyarakat dengan prima. %asyarakat menyimpan akan harapan besar bagi perubahan kinerja dan perubahan dalam budaya kerja PNS sehingga kesan negati! yang selama ini ada didalam persepsi masyarakat dapat hilang sedikit demi sedikit menjadi itra yang lebih baik.
1
Peri Perila laku ku
PNS PNS
yang ang
diid diiden enti tik kan
denga engan n
peny penyel elew ewen enga gan n
dari dari
kewenan kewenangan gan seorang seorang pelaya pelayan n masyarak masyarakat at telah telah mengiden mengidenti!ik ti!ikasik asikan an itra itra negati! sedangkan PNS merupakan barometer pelayan masyarakat. &ntuk memperbaiki dan mengembalikan peran PNS yang lebih baik perlu adanya re!ormasi birokrasi. Selama ini kemajuan pelayanan publik ditentukan oleh kemampua kemampuan n aparatu aparaturr birokras birokrasii dalam dalam hal ini PNS dituntut dituntut untuk untuk memiliki memiliki integritas dan kompetensi di bidangnya. Namun selama ini birokrasi belum ideal dan birokrasi lebih mengabdi kepada kepentingan politik yang sedang berkuasa. Perubahan birokrasi dapat dimulai dari sumberdaya manusia yang kompeten dari perubahan dalam sistem, rekrutmen, manajemen dan budaya kerja PNS. 'ujuannya adalah menjadi abdi Negara yang bersi!at melayani dan dapat dihandalkan karena bekerja seara pro!essional. &ndang$&ndang Nomor tahun *+ tentang Aparatur Sipil Negara saat ini menjadi dasar dan tolok ukur perubahan birokrasi , sejatinya birokrasi merupakan abdi negara yang melayani publik. Birokrasi menjadi alat Negara untuk untuk memen memenuh uhii dan dan melay melayan anii kebut kebutuh uhan an publi publik. k. &ntu &ntuk k itu diperl diperluk ukan an birokrasi yang pro!esional dan memiliki sumber daya. -alam && ASN ini mengedep mengedepanka ankan n indepen independen densi, si, kinerja kinerja dan pro!esio pro!esionali nalisme sme aparatur aparatur sipil sipil negara. negara. && ASN ASN membawa membawa perubah perubahan an besar besar dalam dalam birokra birokrasi si mulai mulai dari dari sistem perenanaan, pengadaan, pengembangan karier, penggajian, serta sistem dan batas pensiun. Perubahan itu didasarkan pada sistem m erit yang mengedep mengedepanka ankan n prinsip prinsip pro!esi pro!esiona onalisme lisme,, kompete kompetensi, nsi, kuali!ik kuali!ikasi, asi, kinerja, kinerja, trans transpar paran ansi, si, obyekt obyektii iita tas, s, serta serta beba bebas s dari dari inter intere ens nsii polit politik ik dan dan //N. //N. -engan -engan diterapk diterapkanny annya a && ASN ASN menjadi menjadi peluang peluang bagi bagi pemerin pemerintah tah untuk untuk meningkatkan mutu pelayanan. PNS bisa bekerja seara pro!esional sesuai dengan tanggungjawab dan tugasnya. Pada sisi lain birokrasi dituntut untuk adanya peningkatan kemampuan melalui ilmu dan teknologi sebab nantinya ASN akan bersaing dengan pegawai pegawai dari daerah lain atau ahli yang memiliki kompe kompete ten n dalam dalam bidan bidang g yang yang akan akan diisi diisiny nya a sesua sesuaii denga dengan n !ormas !ormasii dan dan
2
Peri Perila laku ku
PNS PNS
yang ang
diid diiden enti tik kan
denga engan n
peny penyel elew ewen enga gan n
dari dari
kewenan kewenangan gan seorang seorang pelaya pelayan n masyarak masyarakat at telah telah mengiden mengidenti!ik ti!ikasik asikan an itra itra negati! sedangkan PNS merupakan barometer pelayan masyarakat. &ntuk memperbaiki dan mengembalikan peran PNS yang lebih baik perlu adanya re!ormasi birokrasi. Selama ini kemajuan pelayanan publik ditentukan oleh kemampua kemampuan n aparatu aparaturr birokras birokrasii dalam dalam hal ini PNS dituntut dituntut untuk untuk memiliki memiliki integritas dan kompetensi di bidangnya. Namun selama ini birokrasi belum ideal dan birokrasi lebih mengabdi kepada kepentingan politik yang sedang berkuasa. Perubahan birokrasi dapat dimulai dari sumberdaya manusia yang kompeten dari perubahan dalam sistem, rekrutmen, manajemen dan budaya kerja PNS. 'ujuannya adalah menjadi abdi Negara yang bersi!at melayani dan dapat dihandalkan karena bekerja seara pro!essional. &ndang$&ndang Nomor tahun *+ tentang Aparatur Sipil Negara saat ini menjadi dasar dan tolok ukur perubahan birokrasi , sejatinya birokrasi merupakan abdi negara yang melayani publik. Birokrasi menjadi alat Negara untuk untuk memen memenuh uhii dan dan melay melayan anii kebut kebutuh uhan an publi publik. k. &ntu &ntuk k itu diperl diperluk ukan an birokrasi yang pro!esional dan memiliki sumber daya. -alam && ASN ini mengedep mengedepanka ankan n indepen independen densi, si, kinerja kinerja dan pro!esio pro!esionali nalisme sme aparatur aparatur sipil sipil negara. negara. && ASN ASN membawa membawa perubah perubahan an besar besar dalam dalam birokra birokrasi si mulai mulai dari dari sistem perenanaan, pengadaan, pengembangan karier, penggajian, serta sistem dan batas pensiun. Perubahan itu didasarkan pada sistem m erit yang mengedep mengedepanka ankan n prinsip prinsip pro!esi pro!esiona onalisme lisme,, kompete kompetensi, nsi, kuali!ik kuali!ikasi, asi, kinerja, kinerja, trans transpar paran ansi, si, obyekt obyektii iita tas, s, serta serta beba bebas s dari dari inter intere ens nsii polit politik ik dan dan //N. //N. -engan -engan diterapk diterapkanny annya a && ASN ASN menjadi menjadi peluang peluang bagi bagi pemerin pemerintah tah untuk untuk meningkatkan mutu pelayanan. PNS bisa bekerja seara pro!esional sesuai dengan tanggungjawab dan tugasnya. Pada sisi lain birokrasi dituntut untuk adanya peningkatan kemampuan melalui ilmu dan teknologi sebab nantinya ASN akan bersaing dengan pegawai pegawai dari daerah lain atau ahli yang memiliki kompe kompete ten n dalam dalam bidan bidang g yang yang akan akan diisi diisiny nya a sesua sesuaii denga dengan n !ormas !ormasii dan dan
2
keahlian keahliannya nya di posisi posisi tertentu tertentu dalam pemerint pemerintaha ahan. n. && ASN ini menjadi menjadi pondasi penting dalam menata birokrasi di Indonesia namun && ASN ini juga akan lebih menekan kepada ASN sebagai pelayan kepentingan publik . &ntuk mendapatkan sosok PNS yang pro!esional, perlu dilaksanakan pemb pembin inaa aan n mela melalu luii jalu jalurr Pend Pendid idik ikan an dan dan Pela Pelati tiha han n (-ik (-ikla lat) t).. -ikl -iklat at ini ini dilaksanakan dalam rangka membentuk nilai$nilai dasar pro!esi PNS yang tergabu tergabung ng dalam dalam singka singkatan tan AN0/A AN0/A (Akunta (Akuntabilit bilitas, as, Nasion Nasionalis alisme, me, 0tika 0tika Publik, /omitmen %utu dan Anti /orupsi). /ompetensi inilah yang kemudian berpe berpera ran n dalam dalam membe membentu ntuk k karakt karakter er PNS PNS yang yang kuat, kuat, yaitu yaitu PNS PNS yang yang berin berinteg tegrit ritas as,, serta serta mampu mampu bers bersika ikap p dan bertin bertindak dak pro!e pro!esio siona nall dala dalam m melayani masyarakat. Pembaha Pembaharuan ruan atas pola pola penyelen penyelenggar ggaraan aan diklat diklat yang yang ada saat saat ini perlu perlu dilakuk dilakukan an pembahar pembaharuan uan untuk untuk membentu membentuk k PNS pro!esi pro!esiona onal. l. Praktik Praktik peny penyel elen engg ggar araa aan n
-ikl -iklat at Praj Prajab abat atan an deng dengan an pola pola pemb pembel elaj ajar aran an yang yang
didominasi oleh metode materi dan ealuasi pemahaman, tidak menunjukkan perubahan yang membentuk nilai$nilai dasar pro!esi PNS. 1leh karena itu, diper diperluk lukan an metod metode e yang yang lebih lebih baik baik dala dalam m prose proses s intern internali alisas sasii pada pada diri diri masing$ masing$masi masing ng peserta peserta diklat. diklat. %etode %etode yang yang digunak digunakan an dalam dalam -iklat -iklat Pola Baru mengau pada nilai dasar AN0/A yang diinternalisasikan melalui kuliah umum umum yang yang lebih lebih menari menarik k dan dan mudah mudah diter diterima ima oleh oleh pese peserta rta.. Selai Selain n itu, itu, dilakukan proses implementasi nilai dasar tersebut dalam bentuk magang atau bekerja di instansi masing$masing. -engan ara aktualisasi pada tempat tuga tugas, s, maka maka pese pesert rta a dapa dapatt mera merasa saka kan n man! man!aa aatn tny ya sea seara ra lang langsu sung ng sehingga nilai$nilai dasar pro!esi PNS tersebut dapat tertanam kuat dalam diri masing$masing peserta diklat. Pada diklat prajaba prajabatan tan ini penulis penulis yang yang merupak merupakan an alon alon pegawai pegawai nege negeri ri sipil sipil ("PNS ("PNS)) /ota /ota Sala Salatig tiga a diberi diberi kesemp kesempat atan an untuk untuk magan magang g di Bapp Bapped eda a /ota /ota Sala Salatig tiga a deng dengan an !ormas !ormasii anali analis s penge pengemba mbanga ngan n wilay wilayah. ah.
3
Bappeda (Badan Perenanaan Pembangunan -aerah) /ota Salatiga adalah suatu badan yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perenanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan di wilayah /ota Salatiga. %elalui -iklat Prajabatan pola baru ini dapat menginternalisisasikan prinsip$prinsip AN0/A
melalui nilai yang berorientasi pada keahlian dan
kebijakan yang dapat digunakan untuk kesejahteraan bersama dalam bidang perenanaan kota yang lebih baik sehingga menipkan kota yang berkualitas. -alam menerapkan nilai AN0/A perlu juga dukungan partisipasi seluruh lapisan publik baik dari masyarakat dan sektor swasta maupun non goernment organi2ation (N31) sehingga harus memiliki empati, simpati, dan hubungan yang baik kepada publik agar perenanaan dan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan isi misi bersama membangun /ota Salatiga yang berkualitas. Produk yang dihasilkan oleh bappeda ini adalah produk bersama dalam perenanaan sehingga dalam menjalankannya sangat penting untuk menerapkan nilai$nilai AN0/A. Nilai akuntabilitas diperlukan pada setiap produk perenanaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik. Nasionalisme dimana dalam merenanakan suatu kota perlu adanya nilai$nilai dasar satu tujuan, isi misi yang berupaya dalam
kemajuan bersama, kepentingan
bersama
dan
meningkatkan
kesejahteraan bersama sesuai dengan Panasila. Nilai etika publik dimana dalam perenanaan perlu adanya nilai$nilai yang menjujung kode etik seorang PNS yang berorientasi pada prinsip dasar pro!esionalisme untuk melayani, merenanakan, dan membangun kota bersama. Nilai komitmen mutu dengan mengenalkan produk perenanaan dan kebijakan terkait pembangunan melalui berbagai upaya yang dapat menjadi e!ekti! dan e!isien dalam meningkatkan sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat perkotaan yang lebih baik. Nilai anti korupsi dengan merenanakan suatu perenanaan yang berorientasi pada kualitas hidup masyarakat perkotaan
4
bersama tanpa adanya kon!lik kepentingan sehingga perenanaan harus bersi!at independen tidak berpihak kepada salah satu sektor namun harus dapat melihat seluruh lapisan masyarakat seara holistik atau menyeluruh tidak pada priatisasi suatu golongan. /arena pada prinsip dasarnya perenanaan adalah memperbaiki kepinangan dalam segala sendi bidang baik !isik maupun non !isik dan mengkonsepkan suatu masalah dan tantangan untuk dengan melihat suatu peluang pada masa depan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik dari segi lingkungan perkotaan dan sosial masyarakatnya. -alam diklat ini diharapkan dengan menerapkan nilai dasar AN0/A dalam aktualisasi di Bappeda dapat menjadikan dasar untuk menjadi PNS yang pro!esional, berintegritas dan memiliki loyalitas pada orientasi pelayanan publik dan dapat memiliki sumbangsih yang berkonrtibusi lebih baik demi kemajuan dan peningkatan produk perenanaan Bappeda /ota Salatiga. 1.2.
TUJUAN Adapun tujuan dari ranangan aktualisasi nilai$nilai dasar pro!esi
PNS adalah sebagai berikut4 + %enumbuhkembangkan PNS yang pro!esional dalam mengemban tugasnya sebagai abdi negara dan pelayan masayrakat5 %ampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat untuk kebaikan aparatur demi bangsa Indonesia5
6
%ampu memahami lebih nilai akuntabilitas dalam melaksanakan
tugas jabatannya5 %ampu mengedepankan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas jabatannya5 %ampu menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya5 7 %ampu berinoasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya5
5
8 %ampu
untuk
tidak
korupsi
dan
mendorong
perepatan
pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya5 dan 9 %ewujudkan birokrasi pemerintahan yang lebih baik lagi untuk menapai kepemerintahan yang lebih baik. 1.3.
MANFAAT Adapun man!aat dari ranangan aktualisasi nilai$nilai dasar PNS
antara lain4 1 %eningkatnya pro!esionalitas PNS5 2 %eningkatnya integritas dan tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan
tugas
pekerjaan
serta
pelayanan
kepada
masyarakat5 3 %eningkatnya kinerja pegawai dan kinerja organisasi5 %ampu memaknai kontribusi yang terkandung dalam setiap pekerjaan yang dilakukan terhadap isi dan misi organisasi
6
BAB II NILAI–NILAI DASAR PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PNS sebagai pro!esi harus berlandaskan pada prinsip nilai$nilai dasar yang telah tertuang dalam && No. 'ahun *+. Nilai$nilai dasar kompetensi pro!esi
PNS tersebut dijabarkan dalam
Peraturan
/epala :embaga
Administrasi Negara (P0;/A :AN) No. 69 dan 6< 'ahun *+ dengan (lima)
nilai$nilai
dasar
yang
disebut
dengan
AN0/A (Akuntabilitas,
Nasionalisme, 0tika publik, /omitmen mutu dan Anti korupsi).
2.1
Nilai Dasar A!"#a$ili#as
Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. ;esponsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus diapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap indiidu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. As%& ' As%& A!"#a$ili#as
Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a
relationship)
#ubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara indiidu=kelompok=institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggungjawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan !ungsinya. 1leh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggungjawab antara kedua belah pihak.
Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is resultsoriented)
7
#asil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inoati!. -alam konteks ini, setiap indiidu=kelompok=institusi dituntut untuk bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk menapai hasil yang maksimal.
Akuntabilitas
membutuhkan
adanya
laporan (Accountability
requiers reporting)
:aporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. -engan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah diapai oleh indiidu=kelompok=institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. -alam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap indiidu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah :A/IP (:aporan Akuntabilitas /inerja Instansi Pemerintah).
Akuntabilitas memerlukan konsekuensi ( Accountability is meaningless without consequences)
Akuntabilitas
adalah
tanggungjawab, dan
kewajiban.
/ewajiban
menunjukkan
tanggungjawab menghasilkan
konsekuensi.
/onsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi.
Akuntabilitas
memperbaiki
kinerja
(Accountability
improves
performance)
'ujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. -alam hal ini proses
setiap
indiidu=kelompok=institusi
akan
diminta
pertanggungjawaban seara akti! yang terlibat dalam proses ealuasi dan ber!okus peningkatan kinerja. P&"#i"(")a A!"#a$ili#as
Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada 8
setiap leel=unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Akuntabilitas publik memiliki tiga !ungsi utama (Boens, **8), yaitu4 &ntuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi)5 &ntuk menegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran •
•
konstitusional)5 &ntuk meningkatkan e!isiensi dan e!ektiitas (peran belajar). Ti"(a#a" A!"#a$ili#as Akuntabilitas memiliki tingkatan yang berbeda diantaranya4 Akuntabilitas Personal ( Personal Accountability ), Akuntabilitas •
personal mengau pada nilai$nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika. Pribadi yang akuntabel adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan •
masalah. Akuntabilitas Indiidu, Akuntabilitas indiidu mengau pada hubungan antara indiidu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan bertanggungjawab
untuk
memberikan
arahan
yang
memadai,
bimbingan, dan sumber daya serta menghilangkan hambatan kinerja, sedangkan PNS sebagai aparatur negara bertanggung jawab untuk •
memenuhi tanggung jawabnya. Akuntabilitas /elompok /inerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. -alam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam terapainya kinerja organisasi yang diharapkan.
•
Akuntabilitas 1rganisasi Akuntabilitas organisasi mengau pada hasil pelaporan kinerja yang telah diapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh indiidu terhadap organisasi=institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders
9
lainnya. •
Akuntabilitas Stakeholder Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. >adi akuntabilitas
stakeholder adalah
tanggungjawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsi! dan bermartabat. M&a"is*& A!"#a$ili#as Bir+rasi I",+"&sia
Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. -i Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah4 •
Perenanaan Strategis ( Strategic Plans) yang berupa ;enana Pembangunan >angka Panjang (;P>P$-), %enengah (;enana Pembangunan >angka %enengah=;P>%$-), dan 'ahunan (;enana /erja Pemerintah=;/P$-), ;enana Strategis (;enstra) untuk setiap Satuan /erja Perangkat -aerah (S/P-) dan Sasaran /erja Pegawai
•
(S/P) untuk setiap PNS. /ontrak /inerja. Semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa terkeuali mulai + >anuari *+ menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. /ontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. /ontrak atau perjanjian kerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP)
•
Nomor 7 'ahun *++ tentang Penilaian Prestasi /erja PNS. :aporan /inerja yaitu berupa :aporan Akuntabilitas /inerja Instansi Pemerintah (:A/IP) yang berisi perenanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis apaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan.
M&"-i%#aa" Li"(!"(a" K&ra )a"( A!"#a$&l +) /epemimpinan
:ingkungan yang akuntabel teripta dari atas ke bawah dimana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam meniptakan 10
lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan ontoh pada orang lain ( lead by example), adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan.
) 'ransparansi 'ujuan dari adanya transparansi adalah4 %endorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara
kelompok internal dan eksternal %emberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak
seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan
%eningkatkan akuntabilitas dalam keputusan$keputusan
%eningkatkan keperayaan dan keyakinan kepada pimpinan seara keseluruhan.
6) Integritas -engan
adanya
integritas
menjadikan
suatu
kewajiban
untuk
menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang$ undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. -engan adanya integritas institusi, dapat memberikan keperayaan dan keyakinan kepada publik dan=atau stakeholders. ) 'anggungjawab (;esponsibilitas) ;esponsibilitas
institusi
dan
responsibilitas
perseorangan
memberikan kewajiban bagi setiap indiidu dan lembaga, bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggungjawab atas keputusan yang telah dibuat. ) /eadilan /eadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. /eadilan harus dipelihara
dan
dipromosikan
oleh
pimpinan
pada
lingkungan
organisasinya. 1leh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghanurkan keperayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal.
11
7) /eperayaan ;asa
keadilan
akan
membawa
pada
sebuah
keperayaan.
/eperayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. -engan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal$hal yang tidak dapat diperaya. 8) /eseimbangan &ntuk
menapai
diperlukan
akuntabilitas
adanya
dalam
keseimbangan
lingkungan antara
kerja,
akuntabilitas
maka dan
kewenangan, serta harapan dan kapasitas. 9) /ejelasan Agar indiidu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. -engan demikian,
!okus
utama
untuk
kejelasan
adalah
mengetahui
kewenangan, peran dan tanggungjawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik indiidu maupun organisasi. <) /onsistensi /onsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap terapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi.
A!"#a$ili#as ,ala* K+"#&s PNS a.
Tra"s%ara"si ,a" As&s I"/+r*asi
/eterbukaan
in!ormasi
telah
dijadikan
standar
normati!
untuk
mengukur legitimasi sebuah pemerintahan. -alam payung besar demokrasi, pemerintah senantiasa harus terbuka kepada rakyatnya sebagai bentuk legitimasi (seara substanti!). /etersediaan in!ormasi publik ini nampaknya telah memberikan pengaruh yang besar pada
12
berbagai sektor dan urusan publik di Indonesia. Salah satu tema penting yang berkaitan dengan isu ini adalah perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan in!ormasi publik, dengan diterbitkannya && Nomor + 'ahun **9 tentang /eterbukaan In!ormasi Publik (selanjutnya
disingkat4 /IP).
/onteks lahirnya
&& ini
seara
substansial adalah memberikan jaminan konstitusional agar praktik demokratisasi
dan
good
governance
bermakna
bagi
proses
pengambilan kebijakan terkait kepentingan publik, yang bertumpu pada
partisipasi
masyarakat
maupun
akuntabilitas
lembaga
penyelenggara kebutuhan publik. $.
Ti,a a,a")a Pra#& K&-!ra"(a" 0Fra!, ,a" P&rila! K+r!%
Aparat
pemerintah
dituntut
untuk
mampu
menyelenggarakan
pelayanan yang baik untuk publik. #al ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika birokrasi yang ber!ungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. 0tika pelayanan publik adalah suatu panduan atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau birokratuntuk menyelenggarakanpelayanan yang baik untuk publik. Buruknya sikap aparat sangat berkaitan dengan etika. -.
P&lara"(a" P&"((!"aa" S!*$&r Da)a Mili N&(ara !"#! &%&"#i"(a" Pri$a,i
?asilitas publik dilarang pengunaannya untuk kepentingan pribadi, sebagai ontoh motor atau mobil dinas yang tidak boleh digunakan kepentingan pribadi. #al$hal tersebut biasanya sudah diatur seara resmi
oleh
berbagai
aturan
dan
prosedur
yang
dikeluarkan
pemerintah=instansi. Setiap PNS harus memastikan bahwa4
Penggunaannya diaturan sesuai dengan prosedur yang berlaku
Penggunaannya dilaklukan seara bertanggung$jawab dan e!isien
Pemeliharaan !asilitas seara benar dan bertanggungjawab.
13
,.
P&")i*%a"a"
,a"
P&"((!"aa"
Da#a
,a"
I"/+r*asi
P&*&ri"#a
%ulgan (+<<8) mengidenti!ikasikan bahwa proses suatu organisasi akuntabel karena adanya kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan in!ormasi dan data yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembuat kebijakan atau pengguna in!ormasi dan data pemerintah lainnya. &.
Ti,a a,a K+"/li K&%&"#i"(a"
/on!lik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan
kepentingan
pribadi
bertentangan.
'indakan
harus
dapat
memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas$tugas resmi mereka dengan tidak memihak,dan mengutamakan kepentingan umum.
>adi akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas dan kewajiban atas suatu tindakan untuk dapat dijadikan suatu bukti alasan bahwa suatu pekerjaan tersebut telah dijalankan dengan semestinya. Akuntabilitas menekankan pada tindakan sebagai respon dari bentuk integritas suatu pekerjaan untuk mendapatkan keperayaan publik
2.2
Nilai Dasar Nasi+"alis*&
Nasionalisme adalah ara menintai dan mensyukuri karunia tanah air dengan
mempertahankan,
mengolah
dan
memuliakan
potensi
yang
dimilikinya. Nasionalisme Panasila adalah pandangan atau paham keintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan nilai$ nilai Panasila. Nilai$nilai Nasionalisme Panasila bagi Aparatur Sipil Negara yaitu4 a. Nilai /etuhanan @ang %aha 0sa bagi ASN, setiap ASN harus memiliki etos kerja, karakter, dan kepribadian yang kuat dalam 14
melaksanakan
tugas,
menghargai
keberagaman
beragama,
mendorong nilai$nilai ketuhanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. b. Nilai /emanusiaan bagi ASN, setiap ASN harus mengetahui dan mewujudkan tujuan nasional, dan politik luar negeri yang digunakan yaitu bebas akti!. . Nilai Persatuan Indonesia bagi ASN, setiap ASN harus mempunyai semangat gotong royong dan hidup bersama baik ke dalam maupun ke luar. d. Nilai Permusyawaratan bagi ASN, dilandasi semangat kekeluargaan untuk musyawarah
mu!akat. &ntuk menghidupkan semangat
persaudaraan dan kesederajatan semua warga dalam pergaulan hidup berbangsa. e. Nilai /eadilan Sosial bagi ASN, mewujudkan masyarakat adil dan makmur 3emah ;ipah :oh >inawi, 'ata 'entrem /erta ;aharja. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), harus memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai$nilai yang ada pada Panasila, yaitu 4 a. #ormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut$penganut keperayaan yang berbeda$beda sehingga terbina kerukunan hidup. b. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keperayaannya. . Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat$menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. d. %engakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. e. %enempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. !. ;ela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. g. %engutamakan musyawarah mu!akat dalam mengambil keputusan. h. 'idak memaksakan kehendak kepada orang lain.
15
i.
%elakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan
j.
bersama. %enghormati hak$hak orang lain.
I",ia#+r "ilai "asi+"alis*& Indikator nilai nasionalisme sesuai lima sila Panasila, meliputi 4
a. /etuhanan @ang %aha 0sa +) %enghormati pemeluk agama lain ) 'oleransi terhadap kegiatan agama lain 6) Peraya dan tawa kepada 'uhan sesuai dengan agama dan keperayaan masing$masing ) 'idak memaksakan agama atau keperayaan kepada orang lain b. /emanusiaan yang adil dan beradab +) %enghargai persamaan hak dan kewajiban sesama manusia ) Saling menintai sesama manusia 6) %engembangkan sikap tenggang rasa ) 'idak semena$mena terhadap orang lain ) %enjunjung tinggi nilai kemanusiaan 7) 3emar melakukan kegiatan kemanusiaan 8) Berani membela kebenaran dan keadilan 9) Sikap hormat$menghormati dengan bangsa lain . Persatuan Indonesia +) %enempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. ) ;ela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 6) "inta 'anah Air dan Bangsa. ) Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan bertanah Air Indonesia. ) %emajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber$Bhinneka 'unggal Ika. d. /erakyatan
yang
dipimpin
oleh
permusyawaratan perwakilan
16
hikmat,
kebijaksaan
dalam
+) %engutamakan kepentingan negara dan masyarakat ) 'idak memaksakan kehendak kepada orang lain. 6) &tamakan
musyawarah dalam
mengambil
keputusan
untuk
kepentingan bersama. ) %usyawarah untuk mu!akat dalam semangat kekeluargaan. ) Iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. 7) %usyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 8) /eputusan harus dapat dipertanggung jawabkan seara moral kepada 'uhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai kebenaran dan keadilan. e. /eadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia +) Perbuatan yang erminkan sikap kekeluargaan=gotong$royong. ) Bersikap adil. 6) /eseimbangan antara hak dan kewajiban ) %enghormati hak$hak orang lain ) Suka memberi pertolongan kepada orang lain 7) %enjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain 8) 'idak boros.dan bergaya hidup mewah 9) 'idak merugikan kepentingan umum <) Suka bekerja keras +*)%enghargai hasil karya orang lain ++) %ewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial +)Perbuatan yang erminkan sikap kekeluargaan=gotong$royong
>adi nasionalisme merupakan bentuk sikap inta kita pada tanah air yang kita wujudkan melalui penghayatan panasila dimana nilai$nilai panasila tersebut merupakan dasar bagi seorang PNS untuk bertindak dan berbuat keadilan sehingga menjadi pelayanan publik yang sejati.
17
2.3
Nilai Dasar E#ia P!$li P&"(&r#ia" E#ia
0tika lebih dipahami sebagai re!leksi atas baik=buruk, benar=salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengau pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. -alam kaitannya dengan pelayanan publik,
etika
publik
adalah
re!leksi
tentang
standar=norma
yang
menentukan baik=buruk, benar=salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk
mengarahkan
kebijakan
publik
dalam
rangka
menjalankan
tanggung jawab pelayanan publik. Ada tiga !okus utama dalam pelayanan publik, yakni4 •
Pelayanan publik yang berkualitas dan relean.
•
Sisi dimensi re!lekti!, 0tika Publik ber!ungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat ealuasi.
•
%odalitas 0tika, menjembatani antara norma moral dan tindakan !aktual.
K+,& E#i A%ara#!r Si%il N&(ara
/ode 0tik adalah aturan$aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal$hal prinsip dalam bentuk ketentuan$ketentuan tertulis. Berdasarkan &ndang$&ndang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut4 +) %elaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. ) %elaksanakan tugasnya dengan ermat dan disiplin. 6) %elayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. ) %elaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
18
) %elaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan
perundang$undangan
dan
etika
pemerintahan. 7) %enjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 8) %enggunakan kekayaan dan barang milik negara seara bertanggung jawab, e!ekti! dan e!isien. 9) %enjaga
agar
tidak
terjadi
kon!lik
kepentingan
dalam
melaksanakan tugasnya. <) %emberikan in!ormasi seara benar dan tidak menyesatkan kepada
pihak
lain
yang
memerlukan
in!ormasi
terkait
kepentingan kedinasan. +*)'idak menyalahgunakan in!ormasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau menari keuntungan atau man!aat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. ++) %emegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. +)
%elaksanakan
ketentuan
peraturan
perundang$undangan
mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai'"ilai Dasar E#ia P!$li
Nilai$nilai dasar etika publik sebagaimana terantum dalam &ndang$ &ndang ASN, yakni sebagai berikut4 a. %emegang teguh nilai$nilai dalam ideologi Negara Panasila. b. Setia dan mempertahankan &ndang$&ndang -asar Negara . d. e. !. g. h.
/esatuan ;epublik Indonesia +<. %enjalankan tugas seara pro!esional dan tidak berpihak. %embuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. %eniptakan lingkungan kerja yang non diskriminati!. %emelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. %empertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. %emiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 19
i.
%emberikan layanan kepada publik searaa jujur, tanggap, epat,
tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. j. %engutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. k. %enghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama. l. %engutamakan penapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. m. %endorong kesetaraan dalam pekerjaan. n. %eningkatkan e!ekti!itas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. >adi etika publik merupakan dasar bagi seorang ASN untuk bertindak yang
lebih
mengedapankan
norma$norma
sosial,
bertindak
seara
pro!esional dan mengutamakan pada pelayanan publik berdasarkan kode etik yang telah disepakati bersama yang mengatur tingkah laku bersama.
2.
Nilai Dasar K+*i#*&" M!#! &ntuk mewujudkan sistem pelayanan publik yang bermutu harus
memerlukan komitmen. /omitmen atau kesungguhan hati untuk melakukan perubahan dengan ara berinoasi guna meningkatkan mutu pelayanan. -alam melakukan suatu inoasi artinya ada proses menghasilkan suatu produk atau jasa yang berkaitan pelayanan yang mengandung nilai nilai kebaharuan. Inoasi bisa berupa nilai tambah atau modi!ikasi dari hal hal yang
sudah
ada maupun menggunakan ara yang
berbeda untuk
mengerjakan sesuatu untuk menapai tujuan dengan ara yang lebih e!ekti! dan e!isien. Indikator nilai$nilai dasar komitmen mutu sebagai berikut4 +. . 6. .
0!ekti! 4 tepat sasaran 0!isien 4 penggunaan sumber daya sesuai kebutuhan Inoati! 4 menghasilkan layout kearah perubahan yang lebih baik /reati! 4 memiliki daya imajinasi, mengembangkan dan
mengekspresikan gagasan yang diperkirakan berman!aat. . %utu 4 pengukuran tingkat kepuasan terhadap produk = jasa yang diterimanya
20
Nilai$nilai dasar orientasi mutu yang mendasarkan pada ASN sebagai aparatur, antara lain4 a. /omitmen pada kepuasan masyarakat b. Pemberian layanan yang epat dan dengan senyuman yang ramah . Pemberian layanan yang menyentuh hati, tanpa aat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan d. Pemberian layanan yang dapat memberi perlindungan kepada publik, terutama ketika terjadi perubahan e. Pendekatan ilmiah dan inoati! dalam pemeahan masalah dan pengambilan keputusan !. Perbaikan seara berkelanjutan melalui berbagai ara, antara lain pendidikan,
pelatihan
pengembangan
ide
kolaborasi,
dan
benchmark .
>adi /omitmen mutu merupakan upaya seorang ASN untuk dapat berkreasi dengan mengedepankan perbaikan$perbaikan kualitas di lingkungan masyarakat sekitar dengan metode penapaian yang e!ekti! (epat waktu) dan e!isiensi (berdaya guna) dengan melakukan dan mengembangkan suatu kreati!itas yang berguna bagi pelayanan publik 2.4
Nilai Dasar A"#i K+r!%si
/orupsi berasal dari bahasa latin corruptio yang berarti kerusakan, kebrobokan,
dan
kebusukan.
-ampak
korupsi
sangat
luar
biasa,
menyebabkan kerusakan baik dalam lingkup pribadi, keluarga, masyarakat. /esadaran anti korupsi melalui pendekatan spiritual membentengi PNS melakukan korupsi, mendorong memiliki isi misi organisasi yang baik, terpau melakukan yang terbaik agar dapat dipertanggungjawabkan seara publik (:AN, *+). /orupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri yang seara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau
21
memperkaya
mereka
yang
dekat
dengan
dirinya,
dengan
ara
menyalahgunakan kekuasaan publik yang diperayakan kepada mereka. -ampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersi!at jangka pendek tetapi dapat pula bersi!at jangka panjang. &ntuk itu sebagai Aparatur Negara, merupakan suatu tanggung jawab dan merupakan suatu amanah untuk menghindari sikap sikap korupsi dengan menanamkan kesadaran diri tentang nilai nilai anti korupsi. Adapun nilai dasar anti korupsi yang dimaksud yaitu 4 +. /ejujuran >ujur merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam korupsi, karena tanpa kejujuran seseorang tidak akan mendapat keperayaan dalam berbagai hal, termaksud dalam kehidupan sosial. . /epedulian Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan
dan
menghiraukan. ;asa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang didalamnya. 6. /emandirian /emandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. . /edisiplinan %an!aat dari disiplin ialah seseorang dapat menapai tujuan dengan waktu yang lebih e!isien. /edisplinan memiliki dampak yang sama dengan
nilai nilai anti korupsi lainnya yaitu dapat menumbuhkan
keperayaan dari orang lain dalam berbagai hal. /edisplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu dan !okus pada pekerjaan. . 'anggung jawab /ata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki
22
keenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik, sehingga mendapatkan keperayaan dari orang lain. 7. /erja keras /erja keras didasari dengan kemauan. -i dalam kemauan terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian, ketabahan, keteguhan dan pantang mundur. 8. /esederhanaan -engan gaya hidup yang sederhana manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. -engan gaya hidup yang sederhana, seseorang
juga dibina untuk
memprioritaskan
kebutuhan diatas keinginannya. 9. /eberanian /eberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran dan berani bertanggung jawab. /eberanian sangat diperlukan untuk menapai kesuksesan dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat. <. /eadilan /eadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.
Anti /orupsi merupakan nilai dasar yang harus ditanamkan pada setiap diri seorang PNS dalam mengemban tugasnya dengan dan tanpa tindakan keurangan dan mengedepankan nilai$nilai kejujuran dan keadilan bersama.
2.5
Si"#&sis Li#&ra#!r 'abel II.+ Sintesis :iteratur
N o 1 . 1
Nilai-nilai Dasar Profesi ASN 2. Akuntabil
Definisi
Aspek
Indikator
3.
4.
5.
•
Perilak
•
Sebuah hubungan
23
•
epe!i!
.
itas
u etis atas dasar • $erorientasi pada hasil prinsip dan nilai • e!butuhkan laporan !oral uni"ersal • e!erlukan #$udiati% 2&14' konsekuensi e(a)i • e!perbaiki kiner)a • #,AN% 2&14b' ban pertanggung)a(aban *ang harus di+apai #,AN% 2&14b'
pinan •
anggung)
a(ab #responsibilitas' esei!ba • ngan •
ranspara
•
•
eadilan e)elasan Integritas eper+a*a
•
onsisten
nsi • •
an
2 .
s!e
3 .
Nasionali
0tika Publik
Pandangan tentang rasa +inta *ang (a)ar terhadap bangsa dan negara% sekaligus !enghor!ati bangsa lain#,AN% 2&14f'
si #$udiati% 2&14' Pelaksa Sila Pan+asila • 1. euhanan /ang aha na kebi)akan publik 0sa Pela*an • 2. e!anusiaan *ang publik Adil dan $eradab Perekat • 3. Persatuan Indonesia dan pe!ersatu 4. erak*atan *ang bangsa#,AN% 2&14f' Dipi!pin oleh ik!at ebi)aksanaan dala! Per!us*a(aratan Per(akilan 5. eadilan Sosial $agi Seluruh ak*at Indonesia Di!ensi ebersa! • pela*anan • ualitas aan 0!pati • publik epedulia • • odalitas
efleksi tentang standar nor!a *ang !enentukan baikburuk% benarsalah perilaku% tindakan dan #akuntabilitas% keputusan untuk transparansi% !engarahkan kebi)akan netralitas' publik dala! rangka • indakan integritas !en)alankan tanggung publik #,AN% 2&14d' )a(ab pela*anan publik#,AN% 2&14d'
n •
ede(asa
•
rientasi
an organisasi • • • • •
an
24
Respect eba)ikan Integritas Ino"atif eunggul
•
elu(esa
•
earifan#
n
4 .
5 .
o!it!e n utu
Anti orupsi
•
Suatu
•
Perubahan
produk
kondisi dina!is barang)asa berkaitan dengan • Proses produksi produk% )asa% • Nilai-nilai kele!bagaan !anusia% proses% dan • Perubahan +ara ker)a *ang lingkungan *ang • ekanan digunakan sesuai atau bahkan siste! !elebihi harapan • ,a*anan !ana)e!en konsu!enpengguna #oets+h6 Da"is% • indset pega(ai #,AN% 2&14e' 2&&7' Penilai • an !utu produk)asa tergantung persepsi indi"idual berdasarkan kesesuaian nilai *ang terkandung di dala!n*a dengan kebutuhan dan keinginann*a% tanpa kesalahan dan pe!borosan #8hristopher 6 hor% 2&&1' $ahasa latin corruptio *ang berarti kerusakan% kebrobokan% dan kebusukan#,AN% 2&14+'
,AN% 2&14d' 0fisiensi • 0fektifitas • Ino"asi • utu#,A • N% 2&14e'
•
esediaan
• •
•
#compliance' Identifikasi
e)u)uran epedulia
•
e!andiri
•
#identification' Internalisasi
n an
#internalization' #,AN% 2&14+'
•
Disiplin anggung)
•
er)a
•
Sederhana $erani Adil#,AN
•
a(ab keras • •
25
% 2&14+'
BAB III TUGAS UNIT KERJA DAN TUPOKSI PESERTA
3.1.
I,&"#i#as Or(a"isasi Bappeda (Badan perenanaan Pembangunan -aerah) diatur dengan
Peraturan -aerah Nomor ++ tahun **9 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan -aerah /ota Salatiga Nomor < 'ahun *++ tentang Perubahan /edua atas Peraturan -aerah /ota Salatiga Nomor ++ 'ahun **9 tentang 1rganisasi dan 'ata /erja :embaga 'eknis -aerah dan Satuan Polisi Pamong Praja /ota Salatiga. Badan Perenanaan Pembangunan
-aerah
/ota
Salatiga
beralamatkan di >l.:etjen. Sukowati, No.+ Salatiga /ode Pos *8 'elp. (*<9) 666 ?aks. (*<9) 666 Cebsite www.salatigakota.go.id, 0$mail bappedaDsalatigakota.go.id.
3.2. 6isi7 Misi Da" T!%+si a. 6isi Ba%%&,a K+#a Sala#i(a
Sebagai
Badan
Perenanaan
Pembangunan
yang
menyokong
implementasi dari Eisi /ota Salatiga FSalatiga yang Sejahtera, %andiri dan BermartabatF, serta dengan memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan
dan
kelemahan,
peluang
dan
tantangan
serta
memperhatikan kontinuitas pelaksanaan kegiatan yang ada . Badan Perenanaan
Pembangunan
-aerah
(Bappeda)
/ota
Salatiga
memiliki Eisi 'ahun *++$*+7 adalah 4 8P&r&"-a"aa"
P&*$a"(!"a"
Da&ra
)a"(
B&r!ali#as
,ala*
M&",!!"( Sala#i(a )a"( S&a#&ra7 Ma",iri ,a" $&r*ar#a$a# 9
Eisi diatas menempatkan Bappeda /ota Salatiga sebagai sebuah
26
institusi yang diharapkan mampu menyusun berbagai dokumen perenanaan melibatkan
pembangunan berbagai
permasalahan
utama
daerah
yang
stakeholder dan
daerah,
berkualitas
berpijak
sehingga
pada
dengan isu
pemerintahan
dan dan
pembangunan daerah dapat terlaksana seara e!ekti!, e!esien dan berkelanjutan serta dapat menjamin eksistensi daerah di masa depan.
$. Misi Ba%%&,a K+#a Sala#i(a
-alam rangka mewujudkan Eisi, maka perlu disusun rumusan %isi yang merupakan uraian umum mengenai upaya$upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan Eisi di atas, maka dirumuskan %isi Bappeda /ota Salatiga untuk periode tahun *++$*+7, sebagai berikut 4 Misi 1 : M&;!!,a" P&r&"-a"aa" P&*$a"(!"a" Da&ra )a"( Par#isi%a#i/ ,a" T&ri"#&(rasi #al tersebut disebabkan
karena
terpenuhinya
perenanaan
pembangunan daerah yang partisipati! dan terintegrasi merupakan tolok ukur utama bagi terwujudnya perenanaan pembangunan daerah yang berkualitas di berbagai bidang, dan merupakan dijadikan pijakan bagi implementasi misi selanjutnya. Perenanaan partisipati! adalah suatu tahapan proses pemberdayaan masyarakat yang dimulai dengan tahap kajian keadaan seara partisipati! yang didapat dari in!ormasi yang dikumpulkan. Perenanaan partisipati! berman!aat bagi masyarakat untuk mengarahkan kegiatan atau program tersebut. Perenanaan partisipati! menurut &ndang$&ndang Nomor 'ahun ** tentang Sistem Perenanaan Pembangunan Nasional adalah Fperenanaan yang dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. /eterlibatan para pihak yang berkepentingan tersebut adalah untuk memperoleh aspirasi dan meniptakan rasa memiliki.G Sedangkan yang dimaksud dengan
27
perenanaan yang terintegrasi dalah keterpaduan semua dokumen perenanaan yang ada, sehingga terdapat keterkaitan yang saling menunjang dan saling melengkapai antara dokumen perenanaan yang ada. Misi 2 : M&;!!,a" P&"i"(a#a" K!ali#as S!*$&r,a)a A%ara#!r P&r&"-a"a )a"( Di,!!"( K&#&rs&,iaa" Sara"a Prasara"a )a"( M&*a,ai #al tersebut disebabkan karena terpenuhinya dan tersediainya
sumberdaya manusia atau aparatur perenana yang berkualitas merupakan
salah
satu
unsur
pendukung
menuju
teriptanya
perenanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Misi 3 : M&;!!,a" K&#&rs&,iaa" Da#a )a"( A!"#a$&l s&$a(ai Dasar P&r&"-a"aa" P&*$a"(!"a" Da&ra %enunjukkan bukti komitmen Bappeda /ota Salatiga sebagai institusi
perenana yang akuntabel. #al tersebut disebabkan karena data merupakan unsur utama yang menjadi dasar dalam setiap analisis kebijakan publik. /etersediaan data yang akuntabel akan menunjang hasil analisis yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas produk perenanaan pembangunan daerah. Misi : M&;!!,a" P&r&"-a"aa" P&*$a"(!"a" Da&ra )a"( M&",!!"(
$a(i B&r&*$a"(")a
P!sa#'%!sa# P&r#!*$!a"
E+"+*i Perekonomian -aerah berbasis ekonomi kerakyatan merupakan salah
satu pilar pembangunan ekonomi yang memperhatikan potensi ekonomi lokal, selain itu salah satu unsur yang menunjang dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah diperlukannnya partisipasi publik dalam pelaksanaan pembangunan daerah. 'erkait dengan hal tersebut, maka Bappeda /ota Salatiga melalui misi keempat ini mem!okuskan perenanaan pembangunan daerah yang mendukung tumbuhnya
pusat$pusat
pertumbuhan
ekonomi
dengan
tetap
berpegang pada upaya pada upaya pemberdayaan ekonomi lokal, baik melalui &/% dan /operasi maupun pemberdayaan rumah tangga
28
kurang mampu=kelompok kurang mampu, produksi dan produkti!itas hasil pertanian dan perikanan dalam arti luas, meningkatkan potensi dan daya saing daerah melalui peningkatan inestasi, meningkatkan kualitas dan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan sumber$sumber penerimaan daerah untuk mendukung kemandirian keuangan daerah, meningkatkan pengelolaan pasar tradisional yang representatie, serta peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan baik melalui !orum musrenbang maupun dalam !orum dan kelembagaan lain. Misi 4 : M&;!!,a" P&r&"-a"aa" Ta#a R!a"( K+#a s&r#a K&#&rs&,ia" Sara"a ,a" Prasara"a )a"( B&r;a;asa" Li"(!"(a" Perenanaan dan Pengelolaan tata ruang kota yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan merupakan prasarana bagi pelaksanaan pembangunan seara keseluruhan yang berkelanjutan. %unulnya isu kerusakan lingkungan, ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan prinsi$prinsip penataan ruang, maupun tumpang tindih penataan ruang menjadikan pengelolaan tata ruang kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dijadikan sebagai %isi /elima. Misi 5 : M&;!!,a" P&r&"-a"aa" P&*$a"(!"a" Da&ra )a"( M&",!!"( P&"i"(a#a" K!ali#as P&"a"(a"a" Masala S+sial ,a" B!,a)a ,&"(a" B&r%ri"si% %a,a Ta#a K&l+la P&*&ri"#aa" )a"( Bai %em!okuskan pada perenanaan dalam penanganan masalah sosial
dan budaya merupakan jawaban terhadap isu$isu terkait pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pengarustumaan gender dan perlindungan anak, hak asasi manusia, maupun penyandang masalah kesejahteraan
sosial,
termasuk
didalamnya
adalah
perepatan
penanggulangan kemiskinan. Permasalahan sosial yang semakin kompleks dewasa ini ditandai dengan munulnya kantong$kantong kemiskinan, kesenjangan pemerataan pendapatan, meningkatnya angka kejahatan, tingginya angka pengangguran, perilaku kekerasan, pelanggaran hukum, penyalahgunaan narkotika dan lain$lain. %asalah
29
sosial yang tidak segera ditangani seara dini dapat menimbulkan masalah sosial yang besar seperti terbentuknya generasi muda yang tidak berkualitas, menajamnya kesenjangan sosial baik ertikal maupun hori2ontal, disintegrasi sosial dan sebagainya. Penangananan masalah sosial yang tidak tuntas bisa mengakibatkan meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial. -. T!%+si Ba%%&,a K+#a Sala#i(a Berdasarkan Peraturan Calikota Nomor 'ahun *++ tentang 'ugas Pokok ?ungsi dan &raian 'ugas Pejabat Struktural pada :embaga 'eknis -aerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. 'ugas Pokok Badan Perenanaan Pembangunan -aerah (Bappeda) memiliki tugas pokok dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perenanaan pembangunan daerah,
statistik, penelitian dan pengembangan. ?ungsi Bappeda +. Perumusan kebijakan teknis di
bidang
perenanaan
pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan. . Pengkoordinasian penyusunan perenanaan pembangunan daerah statistik, penelitian dan pengembangan, 6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perenanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan, pengendalian dan ealuasi. . Pelaksanaan pelayanan ke sekretariatan badan. . Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan !ungsinya. 3.3.
T&laaa" R&"-a"a Ta#a R!a"( Wila)a ,a" Kaia" Li"(!"(a" Hi,!% S#ra#&(is
-alam merenanakan suatu kegiatan lima tahun kedepan tentunya tidak terlepas dari wilayah dimana kegiatan tersebut berlangsung. Cilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geogra!is beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrati! dan=atau aspek !ungsional. 'elaahan renana tata ruang wilayah ditujukan
30
untuk mengidenti!ikasikan implikasi renana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Bappeda /ota Salatiga. . -ibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Bappeda
dapat mengidenti!ikasi arah
(geogra!is) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Bappeda dalam lima tahun mendatang. 'ujuan penataan ruang /ota Salatiga sebagaimana tertuang dalam ;enana 'ata ;uang Cilayah /ota Salatiga 'ahun *+**6* adalah mewujudkan /ota Salatiga sebagai pusat pendidikan dan olahraga di kawasan /edungsepur yang berkelanjutan didukung sektor perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan. -alam mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut dilakukan kebijakan dan strategi sebagai berikut 4 +) Pengembangan struktur ruang 4 a) Pemantapan
pusat
pelayanan
kegiatan
sesuai
dengan
!ungsinya5 b) Peningkatan
kualitas
dan
jangkauan
pelayanan
sistem
prasarana dan sarana umum5 ) Pengembangan sistem jaringan
transportasi jalan
yang
memperlanar pergerakan antarpusat kegiatan. ) Pengembangan pola ruang 4 a) Peningkatan !ungsi kawasan lindung5 b) Penyediaan ;'# kota yang proporsional5 ) Perwujudan pengembangn kegiatan budi daya yang optimal dan e!isien5 d) Peningkatan !ungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. 6) Pengembangan kawasan strategis 4 a) Pengembangan kawasan strategis sosial budaya5 b) Pengembangan kawasan strategis ekonomi. -ikaitkan dengan indikasi program peman!aatan ruang jangka menengah dalam ;';C, pelaksanaan peman!aatan ruang telah
31
terjadi
simpangan yang ukup signi!ikan sehingga menimbulkan permasalahan dalam penerapan renana detail tata ruang kota yang sudah ada. &ntuk penyempurnaan pedoman ;';C sebagai auan pembangunan perlu ditinjau kembali ;enana -etail 'ata ;uang /ota.
3..
T!%+si Bi,a"( Sara"a ,a" Prasara"a
Bidang Sarana Prasarana dan 'ata ;uang mempunyai tugas pokok merenanakan,
merumuskan
kebijakan,
mengkoordinasikan
kegiatan,
menganalisis dan pengendalian pengembangan pembangunan bidang bina marga, ipta karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan in!ormatika. /ebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral serta melakukan penilaian pengendalian dan ealuasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang Sarana, Prasarana, dan 'ata ;uang. &ntuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Sarana, Prasarana, dan 'ata ;uang menyelenggarakan !ungsi4 a. Perumusan kebijakan perenanaan pembangunan di bidang bina marga, ipta
karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan
in!ormatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energy dan sumber daya mineral5 b. Perenanaan kegiatan pembangunan di bidang bina marga, ipta karya,
pengairan,
perhubungan,
komunikasi
dan
in!ormatika,
kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energy dan sumber daya mineral5 . Pengoordinasian kegiatan perenanaan pembangunan di bidang bina marga, ipta
karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan
in!ormatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energy dan sumber daya mineral5 d. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan di bidang perhubungan,
komunikasi
kegiatan
perenanaan
bina marga, ipta karya, pengairan, dan
32
in!ormatika,
kebersihan
dan
pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energy dan sumber daya mineral5 e. Pengendalian dan ealuasi pelaksanaan perenanaan pembangunan di bidang bina marga, ipta
karya, pengairan, perhubungan,
komunikasi dan in!ormatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energy dan sumber daya mineral5 !. Pembinaan dan pengarahan kepada bawahan5 g. Peniliaian pelaksanaan tugas bawahan5 dan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. Subbidang 'ata ;uang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijikan dibidang perhubungan, kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energy dan sumber daya mineral serta menyajikan data sebagai bahan ealuasi.
3.4.
A"alis P&"(&*$a"(a" Wila)a
?ormasi Analis Pengembangan Cilayah ditempatkan di S/PBapedda pada Subbidang tata ruang. Analis pengembangan wilayah memiliki peran jabatan mengumpulkan in!ormasi dan mengolah data di bidang perenanaan tata ruang. Adapun beberapa uraian tugas pada Analis Pengembangan Cilayah, diantaranya4 +. %empelajari peraturan yang terkait dengan tata ruang sebagai bahan masukan atasan5 . %enghimpun dan membantu menganalisa renana kerja dari dinas terkait seperti "iptakarya dan 'ata ;uang sebagai bahan masukan5 6. %engumpulkan in!ormasi, monitoring dan menyajikan data tentang peman!aatan ruang sebagai bahan masukan atasan5 . %engumpulkan in!ormasi, monitoring dan menyajikan data tentang ealuasi perijinan peman!aatan ruang yang telah ditetapkan sebagai bahan masukan atasan5 dan
33
. %embantu dalam penyiapan penyusunan renana kegiatan subbidang tata ruang, dan laporan serta ketatalaksanaannya untuk kelanaran pelaksanaan kegiatan. -alam melaksanakan tugas dan !ungsi, Analis Pengembangan wilayah memiliki tanggung jawab pekerjaan sebagai berikut5 +. /eakuratan laporan dan dokumen pelaksanaan kegiatan . /erahasiaan data 6. /esesuaian pelaksanaan tugas, program dan kegiatan terhadap regulasi yang ada
3.5.
S#r!#!r Or(a"isasi
34
