Perumusan Dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara

BUKU TUGAS SISWA

Untuk SMP/MTs Semester 1

Nama

: ........................................... ................................................................. ............................................. ......................... ..

Kelas

: ......................................No. ......................................No.Absen Absen ................................... ...................................

Sekolah : .................................................. ........................................................................ ......................................... ...................

BAB 1 PERUMUSAN

DAN

PENETAPAN

PANCASILA

SEBAGAI DASAR NEGARA A. Pengertian Dasar Negara dan Pancasila sebagai Dasar Negara Dasar negara adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang keberadaannya wajib dimiliki oleh setiap negara dalam setiap detail kehidupannya. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur semua  penyelenggaraan yang terbentuk dalam sebuah negara.  Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan. Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup norma bernegara, cita-cita negara, dan tujuan negara. Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasar Falsafah Negara (Philosofische Gronslag) dari Negara, ideologi Negara atau (Staatsidee). Dalam pengertian ini pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan Negara, atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum Negara yang secara konstitusional mengatur  Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah,  beserta pemerintah Negara. Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakansuatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum Negara, dan menguasai hukum dasar  baik yang tertulis atau Undang-Undang atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau dalam

~2~

BAB 1 PERUMUSAN

DAN

PENETAPAN

PANCASILA

SEBAGAI DASAR NEGARA A. Pengertian Dasar Negara dan Pancasila sebagai Dasar Negara Dasar negara adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang keberadaannya wajib dimiliki oleh setiap negara dalam setiap detail kehidupannya. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur semua  penyelenggaraan yang terbentuk dalam sebuah negara.  Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan. Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup norma bernegara, cita-cita negara, dan tujuan negara. Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasar Falsafah Negara (Philosofische Gronslag) dari Negara, ideologi Negara atau (Staatsidee). Dalam pengertian ini pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan Negara, atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum Negara yang secara konstitusional mengatur  Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah,  beserta pemerintah Negara. Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakansuatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum Negara, dan menguasai hukum dasar  baik yang tertulis atau Undang-Undang atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau dalam

~2~

kedudukannya sebagai dasar Negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai sumber dari segala hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD NKRI 1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok  –   pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD NKRI 1945, yang pada akhirnya dikongkritkan atau dijabarkan dari UUD NKRI 1945, s erta hukum positif lainnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara tersebut dapat diakatakan bahwa, Pancasila sebagai dasar Negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerokhanian tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 dijelmakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran. Meliputi suasana kebatinan (Geistlichenhintergrund) dari Undang-Undang Dasar NKRI 1945, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis), mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain  penyelenggara Negara (termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional) memgang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran keempat yang berbunyi sebagai berikut

: “….. Ne gara

berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar NKRI 1945,  bagi penyelenggara Negara, para pelaksana pemerintahan (juga para penyelenggara  partai dan golongan fungsional). Hal ini dapat dipahami karena semagat adalah penting bagi pelaksanaan dan  penyelengaraan Negara, Ne gara, karena masyarakat dan Negara Indonesia senantiasa senanti asa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat dan  Negara akan tetap diliputi dan diarahkan asas kerokhanian Negara. Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia tersimpul dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 alenia IV yang yang berbunyi sebagai  berikut:”…..maka  disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada  Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan  Indonesia,

kerakyatan

yang

dipimpin ~3~

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

 permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial  seluruh rakyat Indonesia” . Pengertian kata

“…..deng an berdasar kepada….”  Hal ini secara yuridis

memiliki makna sebagai dasar negara. Walaupun dalam kalimat terakhir Pembukaan UUD NKRI 1945 tidak tercantum kata

’Pancasila’  secara eksplisit namun anak

kalimat ”dengan berdasar kepada” ini memiliki makna dasar Negara adalah Pancasila. Hal ini berdasarkan interpretasi historis yang ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar  Negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila. Sebagaimana diinginkan oleh pembentuk

Negara

bahwa

tujuan

utama

dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD  NKRI 1945, ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978, dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang ada pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan dari bangsa Indonesia. Selanjutnya dikatakan bahwa cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan internasional, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan Negara, cita-cita moral

mengenai

kehidupan

kemasyarakatan

dan keagamaan

sebagai

 pengejawantahan dari budi nurani manusia. Dalam proses reformasi dewasa ini MPR melalui sidang Istimewa tahun 1998, mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Tap.MPR No.II/MPR/1998. Oleh karena itu segala agenda dalam  proses reformasi, meliputi berbagai bidang lain mendasarkan pada kenyataan aspirasi rakyat (Sila IV) juga harus mendasarkan pada nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi tidak mungkin menyimpang dari nilai Ketuhanan, kemanusiaan,  persatuan, kerakyatan serta keadilan, bahkan harus bersumber kepadanya

~4~

Uji Kompetensi 1 Uji Kompetensi 1.1

 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1. Apakah yang dimaksud dengan Dasar Negara? Jawab : ................................................................................................................ 2. Jelaskan pengetian Pancasila sebagai Dasar Filsafat atau Falsafah ! Jawab : ................................................................................................................ 3. Mengapa Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum ? Jawab : ................................................................................................................. 4. Apakah arti dari rangkaian kata Pancasila? Jawab : ................................................................................................................. 5. Jelaskan mengapa Negara harus memiliki Dasar Negara? Jawab : .................................................................................................................

B. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Pada awal tahun 1945, Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Jepang menjajah Indonesia selama tiga tahun. Jepang menjajah Indonesia sejak tahun 1942. Penjajahan itu dimulai setelah mereka berhasil mengusir Belanda. Jepang juga berhasil menjajah  beberapa negara di Asia Tenggara. Beberapa negara tersebut antara lain Filipina, Burma (Myanmar), dan Vietnam. Saat itu, tentara Jepang termasuk yang paling kuat di dunia. Selama tahun 1945, keadaan berbalik. Tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran. Pada Perang Pasifik, pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika. Jepang juga dikalahkan oleh Sekutu pimpinan Inggris di kawasan Indocina. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya. Di Indonesia, Jepang juga harus menghadapi perlawanan rakyat. Terlebih lagi, Belanda masih ingin kembali menjajah Indonesia. Pada waktu itu, Belanda bergabung dengan Sekutu. Perlawanan rakyat dan usaha Belanda menjadikan kedudukan Jepang kian lemah. Akhirnya, Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut bertujuan untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberi kesan bahwa Jepang-lah yang

~5~

memerdekaan Indonesia. Dengan janji tersebut, rakyat Indonesia diharapkan bersedia membantu Jepang menghadapi Sekutu. Pemerintah Militer Jepang di Indonesia pada tanggal 29 April 1945 membentuk suatu badan. Badan itu diberi nama Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI). Sepanjang sejarah, BPUPKI hanya mengadakan sidang dua kali, yaitu: a. Masa Sidang I tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945  b. Masa Sidang II tanggal 10 Juli - 16 Juli 1945 Badan ini telah membentuk beberapa panitia kerja yang di antaranya ialah: a. Panitia Perumus dengan anggota 9 orang. Panitia ini disebut juga Panitia Sembilan. Diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia Sembilan itu adalah: 1. Ir. Soekarno 2. Drs. Mohammad Hatta 3. Mr. A. A. Maramis 4. Abikusno Cokrosuyoso 5. Abdulkahar Muzakir 6. Haji Agus Salim 7. Mr. Ahmad Subarjo 8. K. H. A. Wachid Hasyim 9. Mr. Mohammad Yamin  b. Panitia perancang Undang Undang Dasar diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini kemudian membentuk Panitia Kecil Perancang Undang Undang Dasar yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo. c. Panitia Ekonomi dan Keuangan, diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta. d. Panitia Pembelaan Tanah Air, diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso. Dalam melaksanakan tugasnya, kedua panitia telah menghasilkan hal-hal sebagai  berikut: a. Panitia Perumus berhasil menyusun naskah Rancangan Pembukaan Undang Undang Dasar pada tanggal 22 Juni 1945. Rancangan Pembukaan UUD ini kemudian dikenal dengan nama "Piagam Jakarta" Piagam Jakarta terdiri dari empat alinea. Dalam alinea empat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara.  b. Panitia perancang UUD berhasil menyusun Rancangan UUD Indonesia pada tanggal 16 Juli 1945. ~6~

Dalam sidang pertama BPUPKI, beberapa anggota memberikan pidatonya, yaitu: a. Pidato Mr. Mohammad Yamin, berjudul Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945.  b. Pidato Prof. Dr. Soepomo, pada tanggal 31 Mei 1945. c. Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 J uni 1945. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk badan baru yang dinamakan Dokuritsu Junbi Inkai (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat PPKI). PPKI dibentuk tanggal 9 Agustus 1945. Badan ini diketuai oleh Ir. Soekarno. Sebagai wakilnya adalah Drs. Mohammad Hatta. Susunan Pengurus BPUPKI Ketua

: dr. Radjiman Wedyodiningrat

Wakil Ketua

: Ichibangase Yosio dan RP. Suroso

Anggota Berjumlah 60 Orang yaknI: NO

NAMA

NO

NAMA

1

Abikoesno Tjokrosoejoso

31

.H. Agoes Salim,

2

Haji A. Sanusi

32

Dr. Sambsi,

3

Kh Abdul Halim

33

Mr. RM Sartono,

4

Prof. Dr. Asikin Widjajakoesoemo,

34

Mr. R Samsoedin,

5

M.Aris,

35

Mr. R Sastromoeljono,

6

Abdul Kadir,

36

Mr. R. Singgih,

7

Dr. R. Boentaran Martoatmodjo,

37

Ir. R Soekarno. R. Soediman,

8

Ki Hadjar Dewantara,

38

R. Soekardjo Wiryopranoto,

9

AM. Dasaad,

39

Dr. Soekiman,

10

Prof, Dr. PAH Djajadingrat,

40

Mr. A. Subardjo,

11

Drs. Moh. Hatta,

41

Prof. Mr. Dr. soepomo,

12

Ki Bagoes Hadikoesoemo,

42

Ir. RMP Soerahman,

13

Mr. R. Hindromartono,

43

Sutardjo Tjokroadisoerjo

14

Mr.Muh Yamin,

44

Kartohadikoesoemo,

15

RAA Soemitro Kolopaking Probonegoro,

45

R MTA Soeryo,

16

R. Roeslan Wongsokoesoemo,

46

Mr. Soesanto,

17

Mr. Dr. R Koesoemah Atmadja

47

Mr. Soewandi,

18

Mr. J Latuharhary,

48

Drs. KRMA Sosrodiningrat,

19

R. Margono Djojohadikoesoemo,

49

KHA Wachid Hasjim,

~7~

20

Mr. AA Maramis,

50

KRM TH Woerjaningrat,

21

KH Masjkoer,

51

RAA Wiranatakoesoema,

22

KHM Mansoer,

52

Mr. KRMT Wongsonagoro,

23

Moenandar,

53

Ny. Mr Maria Ulfa Santoso,

24

AK Moezakir,

54

Ny. RSS Mangoenpoespito,

25

R. Otto Iskandar Dinata,

55

Oei Tjong Hauw,

26

Parada Harahap,

56

Oei Tiang Tjoei,

27

BPH Poeroebojo,

57

Liem Koen Hian,

28

R. Abdoelrahim Pratalykrama,

58

Mr. Tan Eng Hoa,

29

R. Roeslan Wongsokoesoemo,

59

PF Dahler,

Prof. Ir. R Rooseno,

60

A. Baswedan.

30

Anggota Tambahan Sebanyak 6 Orang: KH. Abdul Fatah Hasan, R. Asikin Natanegara, BKPA Soerjo Hamidjoyo, Ir. M Pangeran M. Noer, Mr. M Besar, Abdul Kaffar. 1. Masa Persidangan Pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945)

BPUPKI setelah terbentuk segera mengadakan persidangan. Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada masa  persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Soekarno. 1) Mr. Mohammad Yamin Mr. Mohammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka dihadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi  judul ”Asas

dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia”. Mr. Mohammad

Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut: a) Peri Kebangsaan;  b) Peri Kemanusiaan; c) Peri Ketuhanan; d) Peri Kerakyatan; e) Kesejahteraan Rakyat. 2) Mr. Supomo Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang

~8~

masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka.  Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini: a) Persatuan;  b) Kekeluargaan; c) Keseimbangan Lahir dan Batin; d) Musyawarah; e) Keadilan sosial. 3) Ir. Sukarno Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Sukarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas lima asas berikut ini:\ a) Kebangsaan Indonesia;  b) Internasionalisme atau Perikemanusiaan; c) Mufakat atau Demokrasi; d) Kesejahteraan Sosial; e) Ketuhanan Yang Maha Esa. Kelima asas tersebut diberinya nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli  bahasa. Untuk selanjutnya, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari Lahir Istilah Pancasila. 2. Masa Persidangan Kedua BPUPKI (10 – 16 Juli 1945)

Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Padahal, BPUPKI akan reses (istirahat) satu bulan  penuh. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang  beranggotakan sembilan orang sehingga disebut Panitia Sembilan. Tugas Panitia Sembilan adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota Panitia Sembilan terdiri atas Ir. Soekarno (ketua), Abdul Kahar Muzakir, Drs. Moh. Hatta, K.H. Wachid Hasyim, Moh. Yamin, H. Agus Salim, Ahmad Soebardjo, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan A. A. Maramis. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Moh. Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam piagam inilah termuat lima dasar negara Indonesia. Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan undang-undang dasar. Untuk itu, dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Ir. Sukarno. ~9~

Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan tujuh orang yang khusus merumuskan rancangan UUD. Kelompok kecil ini diketuai Mr. Supomo dengan anggota Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman. Hasil kerjanya kemudian disempurnakan kebahasaannya oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Husein Jayadiningrat, H. Agus Salim, dan Mr. Supomo. Ir. Sukarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya disebutkan tiga hal pokok, yaitu  pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan undang-undang dasar, dan undang-undang dasar (batang tubuh). Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun UUD  berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusunan UUD. Laporan diterima sidang pleno BPUPKI. Selesai menjalankan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebagai gantinya, dibentuklah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Dalam bahasa

Jepang,

PPKI disebut Dokuritsu Junbi

Inkai. PPKI-Iah

yang

mengesahkan Pembukaan UUD 1945 yang rumusannya diambil dari Piagam J akarta. Susunan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Ketua

: Soekarno

Wakil Ketua

: Mohammad Hatta

Anggota: 1. Soepomo, 2. Radjiman Widyodiningrat, 3. RP Suroso, 4. Sutardjo, 5. Wachid Hasjim, 6. Ki Bagoes Hadikoesoemo, 7. Otto Iskandar Dinata, Abdul Kadir, 8. Soerjohamidjojo, Poeroebojo, 9. Yap Tjawn Bing, J Latuharhary, 10. Amir, Abdul Abas, 11. Mohamad Hasan, 12. Hamidhan, 13. GSJJ Ratulangi, 14. Andipangeran, ~ 10 ~

15. I Gusti Ktut Pudja. Anggota Tambahan: Wiranatakoesoema, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman, Sajuti, Koesoema Soemantri, Subardjo.

3. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Jepang membubarkan BPUPKI pada 7 Agustus 1945 sebelum terjadinya  proklamasi

kemerdekaan

Indonesia.

Kemudian,

untuk

melengkapi

alat-alat

 perlengkapan negara setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan, maka dibentuklah  panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Inkai) sebagai penggantinya. PPKI dipimpin oleh Ir. Sukarno, wakilnya Drs. Moh. Hatta, dan penasihatnya Ahmad Subarjo. PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mereka terdiri atas 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, dan seorang wakil dari Sunda Kecil, Maluku serta penduduk Cina. Uji Kompetensi 1.2

 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1. Jelaskan pembentukan BPUPKI ! Jawab : ............................................................................................................ 2. Siapa sajakah anggota BPUPKI? Jawab : ............................................................................................................ 3. Apa tugas BPUPKI ! Jawab : ........................................................................................................... 4. Bagaimana proses sidang resmi yang dilaksanakan BPUPKI? Jawab : ........................................................................................................... 5. Bagaimana proses sidang tidak resmi yang dilaksanakan BPUPKI ? Jawab : .............................................................................................................

~ 11 ~

C.Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta bersama tokoh pejuang kemerdekaan akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta (sekarang menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan di Jalan Proklamasi). Pengibaran bendera Merah Putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati (istri Soekarno) dilakukan oleh Latief Hendraningrat dan Suhud. Adapun lagu ciptaan WR. Soepratman, Indonesia Raya dinyanyikan bersama-sama secara serentak. Pada 18 Agustus 1945, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini, ketua PPKI menambah anggota PPKI enam orang lagi sehingga semua anggota PPKI berjumlah 27 orang. Pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, seorang opsir Angkatan Laut Jepang (Ratulangi) minta kepada Hatta supaya Piagam Jakarta dicoret dari  pembukaan UUD 1945, karena kalau tidak, kemungkinan golongan Kristen dan Katolik di Indonesia Timur akan berdiri di luar republik. Maka Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari  penyelesaian masalah kewajiban

menjalankan

syariat

Islam

bagi

kalimat ”... dengan

pemeluk- pemeluknya”

pada

kalimat ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk  pemeluknya”. Tokoh-tokoh Islam yang membahas adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, dan Teuku Moh. Hassan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dicapai kesepakatan untuk menghilangkan

kalimat ”... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk - pemeluknya”. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita harus menghargai nilai juang para tokoh- tokoh yang sepakat menghilangkan kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya.”

~ 12 ~

”.... dengan

Para tokoh PPKI berjiwa besar dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Mereka juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adapun tujuan diadakan pembahasan sendiri tidak pada forum sidang agar  permasalahan cepat selesai. Dengan disetujuinya perubahan itu maka segera saja sidang  pertama PPKI saat itu dibuka. Jadi alasan perubahan kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa"? karena kata-kata butir pertama sebelum diubah ternyata kurang disetujui oleh sebagian komponen  bangsa yang lain. Oleh karena itu, perubahan tersebut perlu dilakukan. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia yang baru saja merdeka. Akhirnya, usulan Moh. Hatta disepakati oleh semua anggota PPKI. Jadilah sila pertama dasar negara berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Selain pembahasan perubahan sila pertama pancasila, pada sidang PPKI juga di  bahas perubahan Bab

II UUD Pasal 6 yang semula berbunyi ”Presiden ialah orang

Indonesia yang  beragama

Islam” diubah menjadi ”Presiden ialah orang Indonesia asli”.

Semua usulan itu diterima peserta sidang. Hal itu menunjukkan mereka sangat memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa. Sidang pertama PPKI dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai  berikut. a. Menetapkan dan mengesahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahan bahannya diambil dari Rancangan Pembukaan UUD 1945 yang telah disusun oleh  panitia perumus pada 22 Juni 1945 dengan berbagai perubahan.  b. Menetapkan dan mengesahkan UUD yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan UUD yang disusun oleh panitia perancang UUD pada 16 Juli 1945. c. Memilih Ketua PPKI Ir. Soekarno dan wakil ketua Drs. Mohammad Hatta masingmasing menjadi Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia. d. Pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Dalam sidang pertamanya 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan undang-undang dasar negara Indonesia yang kini terkenal dengan sebutan UUD 1945, terdiri atas dua  bagian, yaitu "Pembukaan" yang di dalamnya memuat Pancasila dan "Batang Tubuh UUD." Keberadaan UUD 1945 diumumkan dalam berita Republik Indonesia Tahun ke-2

~ 13 ~

 No. 7 Tahun 1946 pada halaman 45 – 48. Selanjutnya dalam Instruksi Presiden (Inpres)  Nomor 12 Tahun 1968 ditegaskan kembali tentang rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarat an  perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Uji Kompetensi 1.3

 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1. Apa tujuan pembentukan PPKI? Jawab : ......................................................................................................................... 2. Bagaimana komposisi keanggotaan PPKI? Jawab : ......................................................................................................................... 3. Apa alasan perubahan sila kesatu rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta? Jawab : .......................................................................................................................... 4. Apa perbedaan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ? Jawab : .............................................................................................................................. 5. Tuliskan hasil sidang PPKI ! Jawab : ..............................................................................................................................

D. Semangat

Pendiri

Negara

dalam

Merumuskan

dan

Menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara Para pejuang yang termasuk dalam masa proklamasi kemerdekaan dalam fakta sejarah termasuk angkatan 45. Adapun hakekat dan nilai angkatan 1945 adalah sebagai  berikut: Sifat dan Jiwa Angkatan 45; 1.

“Pro Patria” dan “Primus Patrialis” yaitu selalu berjiwa untuk tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air.

2. Jiwa solidaritas atau kesetiakawanan sosial dari semua lapisan masyarakat terhadap  perjuangan kemerdekaan 3. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, suku, dan golongan ~ 14 ~

4. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab 5. Jiwa kesatria, kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Semangat 45

1. Semangat menentang dominasi asing dalam segala bentuk, terutama penjajahan dari suatu bangsa terhadap bangsa lain. 2. Semngat pengorbanan seperti pengorbanan benda, jiwa dan raga 3. Semangat tahan derita dan tahan uji 4. Semangat kepahlawanan 5. Semangat persatuan dan kesatuan 6. Perpacaya pada diri sendiri. 7. Sifat, Jiwa dan semangat 45 itulah yang harus dijadikan contoh sikap postip generasi muda terhadap makna proklamasi dan suasana kebatinan konstitusi yang pertama. Selain sifat, jiwa dan semangat 45 di atas yang harus kita jadikan contoh terdapa pula  pula ekses negatif angkatan 45 yang perlu kita hindari, yakni: 1. Kolaborator dan koperator dalam arti kerjasama dengan pihak penentang kemerdekaan; 2. Persaingan tidak sehat antar golongan 3. Separatisme, yaitu pemisahan dari negara kesatuan 4. Oportunitas, yaitu paham yang ingin menguntungkan diri sendiri dipihak manapun ia  berdiri. Terdapat banyak cara untuk menunjukan sikap postif kita terhadap proklamasi kemerdekaan, mengisinya

salah dengan

satunya

dengan

pembangunan

mempertahankan

dalam

segala

kemerdekaan

aspek

kehidupan.

serta Dalam

mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itulah sifat, jiwa dan semangat 45 perlu kita teladani, dan ekses negatif yang disebutkan di atas perlu kita hindari. Bagaimana cara mengisi kemerdekaan itu sendiri? Tentu banyak cara yang dapat dilakukan. Seorang petani misalnya, dia harus giat bekerja untuk mendapat hasil yang lebih baik, seorang dokter harus bekerja secara baik agar mendapatkan hasil yang optimal, begitu pula seorang siswa harus belajar dengan baik untuk mempersiapkan kehidupan di masa yang datang, dan banyak contoh l ainnya. Lalu bagaimana sikap positif kita terhadap suasana kebatinan konstitusi yang  pertama (UUD 1945)? Sebagaimana telah kita bahas pada bagian terdahulu bahwa inti suasana kebatinan konstitusi yang pertama (UUD 1945) adalah Pancasila. Oleh karena

~ 15 ~

itu, sikap positip yang harus ditampilkan terhadap suasana kebatinan UUD 1945 adalah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, antara lain: 1. Berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kita wajib percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2. Berdasarkan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; dalam pergaulan kita tidak  boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan ras atau warna kulit, suku bangsa, golongan, pangkat, kdedukan dan hal lainnya yang merendahkan harkat dan martabat orang lain. 3. Berdasarkan sila Persatuan Indonesia; kita harus bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, menggunakan produk dalam negeri, menempatakan persatuan dan kesatuan, dan lainnya. 4. Berdasarkan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam  pemusyawaratan/perwakilan, kita harus menghargai pendapat orang lain dalam  bermusyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum dengan penuh rasa tanggung jawab. 5. Berdasarkan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita wajib menghargai hasi karya orang lain, mau melaksanakan gotong royong, dan kegiatan kerjabakti.

RANGKUMAN 1. KATA KUNCI

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi p ada bab ini, yaitu BPUPKI, Dasar Negara, Pancasila, Piagam Jakarta, PPKI, Semangat Komitmen, Tanggung Jawab, dan Konsensus. 2. Intisari Materi

a. Sidang pertama BPUPKI berlangsung mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas rancangan dasar negara. Ada tiga tokoh yang mengusulkan dasar negara, yaitu Mohammad Yamin, Mr.Soepomo, dan Ir.Soekarno.  b. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir.Soekarno menyampaikan usulan dasar egara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila. c. Setelah selesai sidang pertema BPUPKI, dibentuk Panitia Kecil yang dikenal dengan Panitia Sembilan. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menyepakati naskah Piagam Jakarta yang berisi rancangan Pembukaan Undang  –  Undang Dasar.

~ 16 ~

d. Sidang kedua BPUPKI berlangsung mulai anggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945, menghasilkan kesepakatan rumusan dasar negara yang termuat dalam naskah Piagam Jakarta. e. Semnagat kebangsaan merupakan semangat yang tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. pada  pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara telah menunjukkan komitmen kebangsaan. f. Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final. Bersifat final karena telah menjadi kesepakatan nasional (konsensus) yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. g. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami empat kali  perubahan (amandemen) secara bertahap oleh MPR RI, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. h.

Gambar Panitia Sembilan

i. Bunyi Naskah Piagam Jakarta

~ 17 ~

 j. Faktor pembentuk nasionalisme antara lain sebagai berikut : 1. Faktor objektif meliputi bahasa, warna kulit, kebudayaan, adat, agama, wilayah, kewarganegaraan dan ras. 2. Faktor subjektif meliputi cita

 –   cita, semnagat, timbulnya

kesadaran nasional untuk terwujudnya negara nasional (Budi Juliardi, 2015:44) k. Para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki ciri  –   ciri komitmen pribadi sebagai berikut: 1. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. 2. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. 3. Selalu bersemangat dalam berjuang. 4. Mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita –  cita bangsa. 5. Melakukan pengorbanan pribadi.

~ 18 ~

TUGAS SISWA ! TABEL 1.1 Perbedaan antara BPUPKI dan PPKI NO

1

Pernyataan

BPUPKI

Waktu Pembentukan

2

Jumlah Anggota

3

Susunan Organisasi

4

Tugas

~ 19 ~

PPKI

5

Waktu Persidangan

6

Hasil Sidang

PENILAIAN SIKAP Nama

:

Kelas

:

Semester

:

Petunjuk :

 Berilah tanda ceklist ( √ ) pada kolom 1 (tidak pernah), 2 (kadang  –  kadang), 3 (sering), atau 4(selalu) sesuai dengan keadaan kalian yang sebenarnya. Tabel 1.5 No.

1.

2.

PENILAIAN DIRI SISWA Pernyataan

Saya bertambah yakin akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa setelah memahami Pancasila Saya menjalankan ibadah agama yang dianut sebagai pengamalan sila kesatu Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa

~ 20 ~

4

3

2

1

3.

Saya bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila

4.

Saya berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan

5.

Saya datang ke sekolah tepat waktu

6.

Saya mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan

7.

8.

Saya menghormati teman yang berbeda pendapat dala m  bermusyawarah Saya melaksanakan hasil keputusan musyawarah kelas meskipun  berbeda dengan keinginan saya

9.

Saya bekerja sama dengan siapapun tanpa membeda-bedakan teman

10.

Saya bergaul tanpa membeda- bedakan teman

11.

Saya berperilaku sesuai dengan nilai- nilai luhur Pancasila

12.

Saya mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan  pribadi

13.

Saya berperilaku sopan kepada orang lain

14.

Saya berbicara sopan kepada orang lain

15.

Saya mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain

~ 21 ~

EVALUASI KOMPETENSI 1 I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Pada tahap ini proses perumusan Pancasila masih berupa usulan-usulan mengenai dasar negara tanggal .... a. 28 Mei - 1 Juni 1945 c. 10 - 11 Juli 1945  b. 22 Juni 1945 d. 18 Agustus 1945 2. Dalam lembaga ini dasar-dasar negara Pancasila mulai dibicarakan. Lembaga yang dimaksud adalah .... a. BPUPKI c. DPR   b. PPKI d. MPR  3. Tugas Panitia Kecil dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah .... a. menyusun kembali tentang usulan-usulan dasar negara  b. membuat aturan main proses penyusunan Pancasila c. merumuskan kembali pidato Sukarno d. meneliti usulan-usulan dasar negara 4. Yang termasuk anggota Panitia Sembilan .... a. Muhammad Yamin c. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat  b. Kasman Singodimejo d. R. Pandji Suroso 5. Tanggal lahirnya istilah Pancasila .... a. 29 Mei 1945 c. 22 Juni 1945  b. 1 Juni 1945 d. 10 Juli 1945 6. Tidak ada anggota yang merasa kalah dalam musyawarah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, meskipun pendapat-pendapat di antara mereka tidak disetujui. Hal tersebut merupakan nilai .... a. rendah hati c. berjiwa besar   b. mufakat d. kerja keras 7. Rumusan dasar negara yang sempat menjadi perdebatan panjang dan sengit hingga akhir penetapan tanggal 18 Agustus 1945 .... a. sila pertama c. sila ketiga  b. sila kedua d. sila keempat dan kelima 8. Terhadap kepentingan yang lebih besar, seharusn ya kita menunjukkan sikap .... a. mempertahankan pendapat sendiri  b. menghargai pendapat teman c. rela berkorban d. merasa paling benar pendapatnya

~ 22 ~

9. Tokoh berikut ini pernah menyatakan keberatan terhadap rumusan Pancasila Piagam Jakarta .... a. Sukarno c. Ki Bagushadikusumo  b. Muhammad Yamin d. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat 10. Berikut ini termasuk nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila .... a. rendah diri c. ingin menang sendiri  b. rendah hati d. merendahkan pendapat orang lain 11. Merumuskan Pancasila sebagai dasar negara merupakan tugas yang berat. Namun demikian hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu tokoh-tokoh yang  berperan dalam proses perumusan tersebut dikatakan telah menunjukkan sikap .... a. rendah hati c. kerja keras  b. menghargai orang lain d. Toleransi 12. Hasil keputusan musyawarah yang baik akan mencerminkan .... a. kemenangan satu pendapat  b. kemenangan pendapat orang terpandai c. kemenangan semua anggota musyawarah d. kemenangan pendapat suatu kelompok  13. Dua golongan atau kubu yang saling berdebat seru dalam Panitia Sembilan .... a.  paham kebangsaan dan agama c. paham kebangsaan dan Protestan  b. Islam dan paham kebangsaan d. paham kebangsaan dan Katolik  14. Nilai juang penting dari para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara untuk dilaksanakan seorang pelajar .... a.  banyak menonton acara televisi  b. suka menonton film-film luar negeri c. giat dan rajin membaca d. suka mengikuti berita 15. Sebagai siswa yang memiliki sikap tanggung jawab, terhadap hasil-hasil keputusan musyawarah seharusnya .... a. melaksanakan meskipun tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan  b. tidak perlu melaksanakan c. melaksanakan selagi sesuai dengan pendapat yang pernah diusulkan d. melaksanakan dengan syarat-syarat

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Anggota BPUPKI terdiri atas beberapa ... orang. 2. Ketua BPUPKI adalah ....

~ 23 ~

3. BPUPKI mengadakan sidang tanggal .... 4. Tokoh yang merumuskan sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta adalah .... 5. Musyawarah dalam pengambilan keputusan merupakan pengamalan Pancasila sila ke .... 6. Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara pada tanggal .... 7. BPUPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal .... 8.  Nama dalam bahasa Jepang dari BPUPKI adalah .... 9. Ketua dari Panitia Sembilan adalah .... 10. Tokoh pertama kali yang mengemukakan istilah Pancasila adalah ....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Sebutkan tiga tokoh penting yang pernah mengajukan usul tentang dasardasar negara dalam sidang BPUPKI! 2. Jelaskan pokok-pokok pikiran pidato Sukarno tentang dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945! 3. Apa yang kamu ketahui tentang Panitia Kecil dan Panitia Sembilan? 4. Apa yang kamu ketahui tentang nilai rela berkorban dari peristiwa proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara? 5. Apa yang kamu ketahui tentang Piagam Jakarta?

Penilaian Penilaian Sikap

Catatan Guru

Uji

Tugas

Kompetensi

Siswa

~ 24 ~

Paraf Guru

BAB II NORMA DAN KEADILAN  Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung.  Merupakan pepatah yang berasal dari Sumatra Barat, pepatah tersebut menggambarkan dengan tepat kewajiban kita untuk menaati aturan atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan menaati hukum, kehidupan yang aman, tertib, tenteram, dan damai seperti yang selalu kita dambakan akan tercipta. Sebagai warga negara,kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena  bangsa kita adalah bangsa yang besar. Namun, banyak di antara kita yang belum taat t aat norma. Di jalan raya, terutama di kota besar, kita bisa menyaksikan kesemrawutan pengendara mobil yang saling berebut jalan.Mereka terkadang melanggar lalu lintas. Pertanyaannya, "Apakah  pelanggaran aturan tersebut akan dibiarkan dan bahkan kalian sendiri ikut melanggar aturan?" Oleh karena itu, kalian sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya memahami apa norma itu. Bagaimana norma mengatur kehidupan masyarakat? Untuk itu, marilah pelajari uraian materi "Norma - norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat" berikut ini. Diharapkan kalian dapat memahami dan melaksanakan norma tersebut

A.

Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat 1. Pengertian Norma Istilah Norma berasal dari bahasa Inggris, norm, norm, bahasa Yunani nomoi atau nomoi atau nomos dan bahasa Arab qo'idah yang berarti hukum. Norma merupakan institusionalisasi nilai nilai yamg diidealkan sebagai kebaikan keluhuran  bahkan kemuliaan berhadapan dengan nilai nilai buruk, tidak luhur atau tidak mulia. Sejak kelahiran hingga akhir hayatnya, manusia selalu hidup berkelompok. Seorang ahli filsafat bangsa Yunani bernama Aristoteles dalam  bukunya Politics  bukunya Politics mengatakan bahwa manusia adalah  zoon politicon artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan  bagian dari manusia lain yang hidup bersama sama Manusia pada dasarnya dasa rnya memiliki memi liki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan.  Menurut Roscoe Pound, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang

dilindungi (norma) hukum,yaitu sebagai berikut: a. Kepentingan Umum, terdiri atas:

~ 25 ~

1. Kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya, contohnya mempertahankan diri dari serangan negara lain. 2. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan kepentingan masyarakat, contohnya menjaga fasilitas-fasilitas publik/umum dan kestabilan ekonomi.  b. Kepentingan Masyarakat, terdiri atas: 1. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, contohnya  perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. 2. Kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga lembaga sosial, contohnya perlindungan lembaga perkawinan atau keluarga. 3. Kepentingan masyarakat dalam kesusilaan untuk melindungi kerusakan moral, contohnya peraturan peraturan hukum tentang pemberantasan korupsi. 4. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sumber sosial. 5. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum untuk berkembangnya manusia kearah lebih tinggi dan sempurna. 6. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, misalnya perlindungan kebebasan berbicara. c. Kepentingan Pribadi, terdiri atas: 1. Kepentingan kepentingan pribadi, contohnya perlindungan terhadap fisik, kehendak berpendapat, keyakinan beragama dan hak milik. 2. Kepentingan kepentingan dalam rumah tangga, contohnnya perlindungan  bagi lembaga lembaga perkawinan. 3. Kepentingan kepentingan subastansi, contohnya perlindungan harta benda. Setiap kelompok masyarakat memiliki perbedaan corak budaya dan sifatnya. Oleh karena itu, aturan atau norma yang berlaku dalam setiap masyarakat tentu  berbeda beda. Norma pada hakekatnya merupakan kaedah hidup yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat,dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku.

2. Macam-macam Norma a. Norma Kesusilaan

~ 26 ~

 Norma Kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak dapat dibohongi oleh siapapun.  Norma Kesusilaan sebagai bisikan suara hati nurani memiliki keterkaitan dengan norma agama. Hal itu mengandung arti bahwa ajaran norma agama juga mengandung kaidah kesusilaan, seperti "jaga kehormatan keluargamu, niscaya hidupmu akan penuh martabat. Norma kesusilaan juga dapat memiliki keterkaitan dengan norma hukum, seperti "Dilarang menghina nama baik seseorang". Seseorang yang menghina orang lain kan dihukum pidana, dan secara nilai kemanusiaan ini merupakan pelanggaran kesusilaan. seseorang yang melanggar norma kesusilaan merasakan menyesal karena perbuatannya tersebut. REFLEKSI SISWA !

 Buatlah 2-3 kelompok dengan teman sekelasmu! 1. Amatilah perilaku yang berlaku di sekitar kalian, baik di lingkungan sekolah, pergaulan, dan masyarakat. Catat perilaku yang sesuai dengan norma kesusilaan. Buatlah laporan hasil catatan kalian tersebut. 2. Bagaimana pelaksanaan norma kesusilaan di sekolah kalian, sepert  jujur dalam ulangan, tidak berbohong, tidak iri dan dengki? Tanyakan- lah hal ini pada teman-teman kalian dan buatkan laporannya. 3. Apa alasan seorang pelajar mentaati norma kesusilaan seperti jujur, tidak iri, dan tidak sombong? 4. Sajikan hasil pengamatan kalian dalam pameran kelas atau di depan kelas. b. Norma Kesopanan

[Gambar] Contoh Perilaku Sopan

 Norma Kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari hari. Norma Kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan kebiasaan masyarakat dalam ~ 27 ~

mengatur kelompoknya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan  berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat. hubungan antar manusia dalam masyarakat ini membentuk aturan aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas.Ada perbuatan yang sopan atau tidak sopan, boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Inilah awal mula terbentuk norma kesopanan. Oleh karena norma ini terbentuk atas kesepakatan  bersama, maka perbuatan atau peristiwa yang sama memungkinkan terbentuk aturan yang berbeda antara masyarakat satu dengan yang lain.  Norma kesopanan dalam masyarakt memuat aturan tentang pergaulan masyarakat, antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, berbicara, berperilaku terhadap orang lain, bertamu ke rumah orang lain, menyapa orang lain, makan dan sebagainya. Tata cara dalam pergaulan dalam masyarakat yang berlangsung lama dan tetap dipertahankan oleh masyarakat, lama kelamaan melekat secara kuat dan dirasakan menjadi adat istiadat. Beberapa pendapat ahli membedakan antara norma kesopanan dengan kebiasaan dan hukum adat. kebiasaan menunjukkan pada perbuatan yang berulang ulang dalam peristiwa yang sama, kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat. sedangkan adat istiadat adalah aturan/kebiasaan yang dianggap baik dalam masyarakat tertentu dan dilakukan secara turun temurun. Salah satu perbedaan kebiasaan dengan adat istiadat adalah kekuatan sanksi pada keduanya. sanksi terhadap pelanggaran kebiasaan tidak sekuat sanksi pelanggaran terhadap hukum adat. Sanksi terhadap norma kesopanan dapat berupa pengucilan, tidak disenangi, atau dicemoohkan oleh masyarakat. Sanksi berasal dari luar diri seseorang,  berbeda dengan norma kesusilaan yang berasal dari diri sendiri. REFLEKSI SISWA !

1. Amatilah berbagai norma kesopanan, termasuk kebiasaan dan adat istiadat yang  berlaku di sekitar kalian, baik di lingkungan sekolah, pergaulan, dan masyarakat. Seperti norma kesopanan dalam tata cara berpakaian, tata cara  berbicara, tata cara berperilaku (bertamu, ijin keluar kelas). Kebiasaan pulang kampung, saat petani akan memetik hasil bumi, dan yang lain. Sedangkan adat istiadat seperti tata cara membagi warisan, tata cara pemberian nama marga, tata cara menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, upacara kelahiran, upacara  perkawinan, dan upacara kematian. 2. Cari informasi dari berbagai sumber dengan membaca, mengamati, dan mewawancarai tokoh masyarakat/adat tentang apa tingkah laku yang diatur dalam (isi) norma, bagaimana tata cara melaksanakan norma, apa sanksi terhadap pelanggaran norma tersebut. 3. Susun laporan hasil pengamatan dalam bentuk makalah.

~ 28 ~

c. Norma Agama

 Norma Agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan kepada nabi dan rasul-Nya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Pemahaman akan sumber norma agama yang berasal dari Tuhan membuat manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilaku dalam hidup dan kehidupannya. Setiap manusia harus melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya. melanggar norma agama adalah perbuatan dosa sehingga pelaku mendapat sanksi siksaan di neraka. Norma agama hanya akan dipatuhi oleh orang beragama sehingga orang atheis (Tidak percaya pada Tuhan) tidak akan menaati dan mempercayai adanya norma agama.

~ 29 ~

REFLEKSI SISWA !

1. Amatilah pelaksanaan norma agama yang ada dalam lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar kalian. 2. Carilah norma kesusilaan, norma kesopanan termasuk kebiasaan dan adat istiadat yang sesuai dengan norma agama. Misalkan tata cara apabila  bertamu ke rumah orang, menerima telepon, adat upacara kematian, dan sebagainya. 3. Buat laporan singkat hasil dari hasil pengamatan pelaksanaan norma dalam lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. 4. Sajikan di depan kelas hasil laporan kalian untuk mendapat tanggapan dari teman-teman di kelas. d.

Norma Hukum

[Gambar] Contoh Pelanggaran Hukum di Jalan Raya

 Norma Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam  pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari hari aparat penegak hukum, seperti  polisi,jaksa dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Norma Hukum juga mengatur kehidupan lainnya, seperti larangan melakukan tundak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan serta kewajiban mem elihara hutan, dan kewajiban membayar pajak. Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara indonesia. Pada hakikatnya, suatu norma hukum dinuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat.untuk itulah setiap norma hukum memiliki 2 macam sifat, yaitu sebagai berikut: a. Bersifat Perintah, yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika tidak  berbuat maka ia melanggar norma hukum tersebut.

~ 30 ~

 b. Bersifat Larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang maka ia melanggar norma hukum tersebut.  Negara Indonesia merupakan negara yang melaksanakan norma hukum. Hal itu dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum".Norma hukum mutlak diperlukan suatu negara. Hal itu untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan bernegara. REFLEKSI SISWA !

Setelah kalian mempelajari hakikat norma dari berbagai sumber, tuliskan informasi yang kalian peroleh seperti pengertian, sanksi, contoh norma untuk melengkapai tabel berikut. Kalian dapat menambahkan dengan informasi yang lebih banyak selain yang tertulis di tabel. Diskusikan dengan teman kalian untuk mengisi tabel tersebut. Lengkapi tabel berikut ini ! Tabel 1.1 Hakikat Norma

No

Informasi

1.

Norma

2.

Tujuan Norma

3.

Macam Norma

Uraian

~ 31 ~

4.

Norma Kesusilaan

5.

Norma Kesopanan

6.

Norma Agama

7.

Norma Hukum

B. Arti Penting Norma Dalam Mewujudkan Keadilan Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai  perbedaan individu. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain: 1. Pedoman dalam tingkah laku 2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat 3. Sistem pengendalian sosial Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" Apa yang dimaksud dengan negara hukum? 1.  Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. 2. Menurut A.V. Dicey, negara hukum mengandung 3 unsur berikut ini:

~ 32 ~

a. Supremacy of law. Dalam arti tidak boleh ada kesewenang wenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum  b.  Equality before law. Setiap orang sama du depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat. c.  Human Rights. Diakui dan dijaminnya hak hak asasi manusia dalam undang undang atau keputusan pengadilan. Jaminan UUD 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam UUD1945 pasal 1 ayat (3) dan pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Secara garis besarnya fungsi norma hukum adalah sebagai berikut: 1. Fungsi hukum memberikan pengesahan (legitimasi) terhadap apa yang  berlaku dalam masyarakat. 2. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. 3. Fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana  pembangunan. 4. Fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Keadilan berasal dari kata dasar adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai (tindakan) tidak berat sebelah, sepatutnya; tidak sewenang wenang. Keadilan menandaskan bahwa setiap manusia tidak bolehdiperlakukan sewenang wenang tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak haknya.  Nilai nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah sebagai  berikut: a. Keadilan Distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya.  b. Keadilan Legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. c. Keadilan Komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan sama di hadapan hukum. Norma hukum wajib dipatuhi dalam setiap aspek. Barang siapa melanggar suatu aturan hukum akan dikenakan sanksi. Sanksi biasa disebut sebagai hukuman,yaitu suatu pengenaan dengan kekuasaan memaksa sesuatu yang tidak dikehendaki, tidak menyenangkan atas individu, kelompok individu atau kelembagaan badan hukum tertentu sebagai imbalan/gannjaran atas perbuatan yang dinilai melanggar norma hukum yang  berlaku. Pengenaan hukuman dapat dibedakan dari segi berat ringannya seperti teguran atau peringatan, pengurangan hak, pembatasan kebebasan (penjara), denda, sanksi yang menyakiti fisik, amputasi dan pidana mati. Penjatuhan hukuman bagi pelanggar norma hukum dapat dipandang sebagai  bagian dari proses koreksi dan permasyarakatan sehingga orang yang dihukum menjadi orang baik sebelm kembali lagi di tengah tengah kehidupan.

~ 33 ~

Dijatuhkannya hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenarannya. yaitu untuk kepentingan sebagai berikut: a. Pembalasan atas kesalahan  b. Penjeraan, baik yang bersifat untuk umum ataupun untuk pelaku c. Rehabilitasi d. Menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. e. Mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Di dalam hukum pidana, hukuman itu dibagi menjadi 2 yaitu hukum pokok dan hukum tambahan. Menurut KUHP Pasal 10 menyatakan bahwa hukuman  pokok meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Hukuman tambahan meliputi pencabutan hak hak tertentu,  perampasan barang barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

C. Perilaku Sesuai Norma dalam Kehidupan Sehari hari Manusia sebagai makhluk sosial, hidup berada di tengah tengah masyarakat sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan.Sudah merupakan kelaziman bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang  berlaku. Norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Sikap patuh terhadap norma norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat bukan lahir karena keadaan terpaksa takut dikenakan sanksi atau karena kehadiran aparat penegak hukum. Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kalian membina sikap dan  budaya sebagai berikut: a. Budaya Malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan.  b. Budaya Tertib,yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. c. Budaya Bersih,yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan tindakan kotor. d. Dalam khidupan sehari hari masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh terhadap norma. Ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma norma dalam kehidupan masih rendah,yaitu sebagai berikut: a. Budaya Malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan  b. Budaya Tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada c. Budaya Bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan tindakan kotor

~ 34 ~

REFLEKSI SISWA !

Coba kalian secara kelompok melakukan kajian terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah, pergaulan, masyarakat, serta bangsa dan negara dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Amati dan pelajari perbuatan mentaati dan melanggar norma yang terjadi dalam lingkungan sekolah, pergaulan, masyarakat, bangsa dan negara. Pilih beberapa  perbuatan yang memiliki tema sama, seperti membuang sampah pada tempatnya,  berpakaian seragam sekolah rapi, dan memakai helm saat mengendarai sepeda motor, dan sebagainya. 2. Lakukan wawancara dan carilah dari berbagai sumber (koran, majalah, internet) untuk memperoleh informasi lengkap sesuai tema tentang perbuatan yang mentaati dan melanggar peraturan, mengapa perbuatan tersebut dilakukan, apa akibat dari  perbuatan tersebut, dan bagaimana agar peraturan ditaati dan tidak terjadi pelanggaran kembali. Buatlah kesimpulan dari informasi yang kalian peroleh. 3. Susun laporan hasil telaah secara tertulis, dan sajikan di depan kelas. Untuk membantu kalian mengolah data, kalian dapat mengisi tabel berikut. Tabel 1.2 Hasil Telaah Ketaatan terhadap Norma yang berlaku Tema Pokok : ......................................................................................................... No

Perbuatan

Alasan

1.

2.

3.

~ 35 ~

Akibat

Upaya

4.

5.

Kesimpulan : .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

RANGKUMAN 1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pad bab ini, yaitu Norma, Agama, Kesusilaan, Kesoponan, Hukum, Negara Hukum, dan Keadilan. 2. Intisari Materi

a.  Norma adalah kaidah, aturan atau adat kebiasaan dan / atau hukum yang berlaku dalam masyarakat.  b.  Norma yang dibuat oleh negara berupa peraturan tertulis, sedangkan norma yang  berkembang dalam masyarakat berupa aturan tidak tertulis. c. Ada empat norma yang digunakan sebagai kaidah atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Keempat norma tersebut adalah : (1) Norma agama, (2) Norma Kesusilaan, (3) Norma Kesopanan, dan (4) Norma Hukum.

~ 36 ~

d.  Negara Republik Indonesia adalah negara yang melaksanakan norma huku. Hal itu dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 yang  berbunyi

”Negara Indonesia adalah negara hukum” dan pasal 27 ayat ( 1) UUD

 NRI Tahun 1945 yang berbunyi ”Segala

warga

negara

bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. e. Keadilan adalah memperlakuan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan hukum diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum. f. Untuk

tegaknya

keadilan,

pemberian

hukuman

dilakukan

oleh lembaga

 peradilan. Masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. g. Istilah Norma berasal dari bahasa Inggris, norm, bahasa Yunani nomoi atau nomos, dan bahasa Arab qo’ idah yang berarti hukum. Norma merupakn institutionalisasi nilai

 –   nilai yang diidealkan sebagai kebaikan keluruhan bahkan kemuliaan

 berhadapan dengan nilai

 –   nilai buruk, tidak luhur atau tidak mulia. (Jimly

Asshiddiqie, 2015:1) h. Sistem peradilan negara Indonesia terdiri dari : 1. Peradilan umum. 2. Peradilan militer. 3. Peradilan agama. 4. Peradilan tata usaha negara. f. Membayar pajak adalah salah satu bentuk ketaatan warga negara terhadap norma hukum. Dengan membayar pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan nasional untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. g.  Negara Indonesia merupakan negara hukum. Seluruh warga negara harus taat dan tunduk pada hukum yang berlaku. Menaati norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan menciptakan ketertiban dan keadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum, yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keadilan.

~ 37 ~

Uji Kompetensi 2 Uji Kompetensi 2.1

 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1. Apa yang dimaksud dengan norma? 2. Mengapa norma diperlukan dalam masyarakat? 3. Bagaiman proses terbentuknya norma dalam masyarakat? 4. Jelaskan 4 macam norma menurut bidangnya dan berilah masing

 –   masing 2

contohnya ! 5. Apakah perbedaan sanksi kebiasaan dan adat istiadat?

Uji Kompetensi 2.2

 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1. Jelaskan 3 manfaat mentaati norma bagi diri sendiri ! 2. Jelaskan 3 akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat ! 3. Apa pengertian keadilan? 4. Apa arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan? 5. Sebutkan 2 contoj perilaku sesuai norma dalam kehidupan di sekolah !

PENILAIAN SIKAP Nama

: ............................................................

Kelas

: .............................................................

Semester

: .............................................................

Petunjuk :

 Berilah tanda ceklist ( √ ) pada kolom

“Ya” atau “Tidak ” sesuai dengan keadaan yang

 sebenarnya. Tabel 1.3 Penilaian Diri Siswa No

Pernyataan

1.

Saya berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan.

~ 38 ~

Ya

Tidak

2.

3.

4.

Saya memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan Saya memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Saya menghormati orang lain yang menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.

5.

Saya tidak mencontek pada saat ulangan / ujian.

6.

Saya berani mengakui kesalahan yang dilakukan.

7.

8.

Saya siap menerima sanksi bila melanggar aturan / norma. Saya menyeberang jalan di tempat penyeberangan /  zebra cross

9.

Saya membuang sampah di tempatnya.

10.

Saya mengendarai motor menggunakan helm.

11.

Saya datang tepat waktu di setiap kegiatan.

12.

Saya patuh pada tata tertib sekolah.

13.

Saya menepati janji.

14.

Saya terlibat aktif dalam kegiatan piket kebersihan kelas.

15.

Saya tidak berkata –  kata kotor dan kasar.

16.

Saya tidak meludah di sembarang tempat.

17.

Saya menghormati orang yang lebih tua.

18.

Saya mengucapkan terima kasih setelah menerima  bantuan dari orang lain.

~ 39 ~

19.

20.

Saya tidak mudah putus asa. Saya berani berpendapat, bertanya, dan menjawab  pertanyaan.

EVALUASI KOMPETENSI 2 A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 1.  Norma yang tidak berlaku pada masyarakat, yaitu .... a. norma agama c. norma hukum  b. norma kebudayaan d. norma kesusilaan

2. Dalam kehidupan di masyarakat, norma tidak berfungsi sebagai .... a. alat dan ketertiban  b. sarana untuk mewujudkan keadilan c. sarana hukum bagi pelanggaran d.  pengawasan bagi aparat penegak hukum 3. Hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Pengertian hukum tersebut merupakan pendapat .... a. Bellfroid c. Duguit  b. Van Kant d. E. Utrecht 4. Berikut yang termasuk hukuman pokok adalah .... a.  pencabutan hak-hak tertentu,  b. hukuman denda c.  perampasan barang-barang tertentu d.  pengumuman putusan hakim 5. Peraturan yang bersumber dari pergaulan hidup manusia adalah norma .... a. Hukum b. Kesusilaan c. Kesopanan d. Agama 6. Hukum tata negara mengatur tentang .... a. Jual beli c. Tugas-tugas negara  b. Perdagangan d. Sewa menyewa 7. Berikut yang termasuk hukum privat (sipil) adalah .... a. hukum pidana c. hukum acara pidana  b. hukum dagang d. hukum tata negara

~ 40 ~

8. Salah satu ciri kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, yaitu .... a.  banyaknya tindakan main hakim sendiri  b. tingginya pengetahuan masyarakat tentang hukum c. tidak terjadinya pelanggaran hukum d. kepatuhan pada hukum 9. Sifat memaksa dalam penerapan norma hukum berarti .... a. hukum hanya berlaku bagi sekelompok orang  b. hukum berlaku bagi seluruh warga negara c. dikenakan hukuman bagi setiap orang d. kedudukan setiap orang di mata hukum sama 10. Contoh pelaksanaan norma kesopanan pada masyarakat, yaitu .... a. menggunakan tangan kanan saat menerima sesuatu  b. menggunakan helm saat berkendaraan roda dua c. melaksanakan ibadah tepat waktu d. selalu berkata jujur dalam setiap tindakan 11. Manusia membutuhkan orang lain karena manusia adalah a. Pribadi b. Sosial c. Individu

makhluk …. d. Ekonomi

12. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan …. a. mendapatkan hukuman denda  b. mendapatkan hukuman penjara c. dikucilkan masyarakat d. merasakan penyesalan 13. Menghormati orangtua agar selamat dunia dan akhirat merupakan ajaran yang di  perintahkan norma agama dan norma .... a. Adat b. Kesusilaan c. Kesopanan d. Hukum 14. Pada hakikatnya norma hukum yang berlaku dalam masyarakat berfungsi untuk .... a. membentuk negara hukum  b. meningkatkan kesadaran hukum c. menciptakan ketertiban d. melindungi penegak hukum 15. Keputusan hakim yang merupakan sumber hukum yang disebut .... a. Traktat b. Doktrin c. Kebiasaan d. Yurisprudensi 16. Hukum yang berlaku dalam suatu negara saat ini disebut hukum .… a. Positif b. Pidana c. Asasi d. Subyektif

~ 41 ~

17. Salah satu contoh perilaku berbuat kebajikan dalam kehidupan di lingkungan sekitar kita, adalah .... a. meminta maaf jika berbuat salah  b. selalu mawas diri dan mengoreksi diri c. melaksanakan kegiatan karang taruna d. menyantuni fakir miskin dan anak terlantar 18. Salah satu contoh perilaku yang tidak menghormati orang lain dalam melaksanakan

ibadah, adalah …. a.  b. c. d.

membiarkan orang lain tidak beribadah membiarkan orang lain melaksanakan ibadah menciptakan suasana yang mengganggu ketenangan ibadah membiarkan tata cara ibadah orang lain berbeda dengan tata cara ibadah kita

19. Salah satu contoh sikap mencintai kebersihan di lingkungan masyarakat, adalah .… a. Ikut kerja bakti membersihkan parit yang tersumbat  b. Melaksanakan tugas kebersihan di kelas dengan baik c. Membiasakan mandi serta memakai pakaian yang bersih d. Mendiamkan orang lain membuang sampah sembarangan 20. Salah satu contoh sikap menghormati orang lain dalam a. Semena-mena terhadap sesama  b. Membeda-bedakan suku seseorang c. Menyombongkan diri di masyarakat d. Kewajiban membayar pajak

masyarakat, adalah tidak .…

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat ! 1. Uraikan apa saja norma-norma yang ada pada masyarakat! 2. Terangkan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum! 3. Uraikan penentuan garis keturunan yang dianut beberapa masyarakat hukum adat di Indonesia! 4. Sebutkan tiga macam norma adat yang berlaku dalam lingkungan masyarakatmu! 5. Akibat yang ditimbulkan jika suatu masyarakat tidak menaati hukum!

Penilaian Penilaian Sikap

Catatan Guru

Uji

Tugas

Kompetensi

Siswa

~ 42 ~

Paraf Guru

BAB III PERUMUSAN

DAN

PENGESAHAN

UUD

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Untuk memahami UUD mari kita pahami terlebih dahulu istlah Konstitusi. Konstitusi

 berasal dari bahasa Prancis “Constiture” yang artinya membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksud sebagai pembentukan atau penyusunan suatu negara. Konstitusi bagi suatu negara merupakan keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur tata kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal balik antara pemerintah negara dan orang seorang yang berada di  bawah pemerintahnya. Konstitusi diartikan juga sebagai hukum dasar, hukum dasar tersebut dapat tertulis dan dapat juga tidak tertulis. Konstitusi atau hukum dasar yang tertulis disebut juga UndangUndang Dasar, sedangkan konstitusi atau hukum dasar yang tidak tertulis disebut juga konvensi, yakni aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek-praktek  penyelengaraan negara meskipun tidak tertulis. Dengan demikian, konstitusi lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar (UUD), atau UUD merupakan salah satu bagian dari konstitusi. Menurut James Bryce, suatu konstitusi menetapkan: 1. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanan 2. Fungsi dari lembaga-lembaga tersebut 3. Hak-hak tertentu yang ditetapkan. Sedangkan menurut JF. Strong, konstitusi mengatur: 1. Kekuasaan pemerintah 2. Hak-hak dari yang diperintah 3. Hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. 

Fungsi UUD/Konstitusi Fungsi UUD/konstitusi, dapat ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan atau  berdasarkan tujuannya. Ditinjau dari sudut pemerintahan fungsi UUD/konstitusi sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti yang pokok-pokoknya dalam suatu aturan-aturan konstitusi atau UUD-nya. Sedangkan ditinjau dari sudut tujuannya, fungsi UUD/kontitusi adalah untuk menjamin hak-hak anggota warga negara atau masyarakat dari tindakan sewenangwenang penguasa.

~ 43 ~



Isi atau Muatan Konstitusi 







Menurut A.A.H. Struycken, UUD sebagai suatu konstitusi yang tertulis merupakan dokumen formal yang memuat: 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau 2. Tingkatan-tingkatan perkembangan tertinggi ketatanegaraan bangsa 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun yang akan datang. 4. Sutau keinginan dengan mana perkembangan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Menurut Sri Sumantri (1979:45) UUD atau konstitusi pada umumnya memuat: 1. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara 2. ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; 3. adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Menurut Miriam Budiardjo (1977:101), setiap UUD/Konstitusi memuat ketentuan tentang: 1. organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan judikatif, dan sebagainya 2. hak-hak asasi manusia 3.  prosedur mengubah UUD 4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.

UUD yang Pernah Berlaku di Indonesia 1. Semenbjak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku tiga macam UUD dalam empat periode: 2. Periode 18 Agutus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 berlaku UUD Proklamasi yang kemudian dikenal dengan UUD 1945 3. Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 berlaku UndangUndang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) 4. Periode 17 Agutus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) 5. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang berlaku UUD 1945

A. Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Penjajahan Belanda ini berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 8 Maret . Sejak saat itu Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia. Mulai tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah di dalam melawan tentara Sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar  bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso  pada tanggal 7 September 1944.

~ 44 ~

Karena Jepang terus menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu  juanji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Ganseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura) No. 23. Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada  pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan. BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, bertepatan dengan ulang tahun kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat, dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi ketua BPUPKI dengan didampingi oleh dua orang ketua muda (wakil ketua), yaitu Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio(orang Jepang). Selain menjadi ketua muda, Raden Pandji Soeroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPKI (semacam sekretariat) dibantu Masuda Toyohiko dan Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo. BPUPKI sendiri beranggotakan 69 orang, yang terdiri dari: 62 orang anggota aktif adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah  pendudukan militer Jepang, tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara (keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja). Selama BPUPKI berdiri, telah diadakan dua kali masa persidangan resmi BPUPKI, dan juga adanya pertemuan-pertemuan yang tak resmi oleh panitia kecil di  bawah BPUPKI, yaitu adalah sebagai berikut :

Suasana Sidang BPUPKI

~ 45 ~

1. Persidangan Resmi BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di gedung "Chuo Sangi In", yang pada zaman kolonial Belanda gedung tersebut merupakan gedung Volksraad (dari bahasa Belanda, semacam lembaga "Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda" pada masa penjajahan Belanda), dan kini gedung itu dikenal dengan sebutanGedung Pancasila, yang berlokasi di Jalan Pejambon 6  –   Jakarta.  Namun masa persidangan resminya sendiri (masa persidangan BPUPKI yang  pertama) diadakan selama empat hari dan baru dimulai pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 29 Mei 1945   dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara "IndonesiaMerdeka" serta merumuskan dasar negara Indonesia. Upacara pelantikan dan seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI dan juga dua orang  pembesar militer jepang, yaitu: Panglima Tentara Wilayah ke-7, Jenderal Izagaki, yang menguasai Jawa serta Panglima Tentara Wilayah ke-16, Jenderal Yuichiro  Nagano. Namun untuk selanjutnya pada masa persidangan resminya itu sendiri, yang berlangsung selama empat hari, hanya dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI. Sebelumnya agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai  bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuk "Negara Kesatuan Republik Indonesia" ("NKRI"), kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal ini, BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebab Undang-Undang Dasar adalah merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar benar tepat, maka agenda acara dalam masa persi dangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasionalIndonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut : ,



Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara Republik

Indonesia, yaitu: “ 1. Peri Kebangsaan; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4. Peri Kerakyatan; dan 5. Kesejahter aan Rakyat ” . 

Sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Dr. Soepomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang dia namakan "Dasar Negara Indonesia Merdeka", yaitu: “1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Muf akat dan Demokrasi; 4.

Musyawarah; dan 5. Keadilan Sosial ” . 

Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yang dia namakan "Pancasila", yaitu: “ 1. Kebangsaan Indonesia ; 2. Internasionalisme

~ 46 ~

dan Peri Kemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial;

dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa ” . Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah "Pancasila", masih menurut dia bilamana diperlukan gagasan mengenai rumusan

Pancasila ini dapat diperas menjadi "Trisila" (Tiga Sila), yaitu: “ 1. Sosionasionalisme; 2. Sosiodemokrasi; dan 3. Ketuhanan Yang Berkebudayaan ” . Bahkan masih menurut Ir. Soekarno lagi, Trisila tersebut bila hendak diperas kembali dinamakannya sebagai "Ekasila" (Satu Sila), yaitu merupakan sila: “ Gotong-Royong ” , ini adalah merupakan upaya dari Bung Karno dalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dibawakannya tersebut adalah berada dalam kerangka "satukesatuan", yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirn ya Pancasila. Pidato dari Ir. Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama, setelah itu BPUPKI mengalami masa reses persidangan (periode  jeda atau istirahat) selama satu bulan lebih. 2. Masa antara Sidang Resmi Pertama dan Sidang Resmi Kedua Selesai sidang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis  paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Adapun anggota panitia kecil ini terdiri atas delapan orang, yaitu: 1. Ir. Soekarno 2. Ki Bagus Hadikusumo 3. K.H. Wachid Hasjim 4. Mr. Muh. Yamin 5. M. Sutardjo Kartohadikusumo 6. Mr. A.A. Maramis 7. R. Otto Iskandar Dinata 8. Drs. Muh. Hatta Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya dibentuknya sebuah Panitia Kecil Penyelidik UsulUsul/Perumus Dasar Negara, yang terdiri atas sembila n orang, yaitu: 1. Ir. Soekarno 2. Drs. Muh. Hatta 3. Mr. A.A. Maramis 4. K.H. Wachid Hasyim 5. Abdul Kahar Muzakkir 6. Abikusno Tjokrosujoso ~ 47 ~

7. H. Agus Salim 8. Mr. Ahmad Subardjo 9. Mr. Muh. Yamin Panitia kecil yang beranggotakan sembilan orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan Mukadimah Hukum Dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta” yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah "Gentlement Agreement". Adapun bunyi lengkapnya “Piagam Jakarta” adalah sebagai berikut:  Mukaddimah

 Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh  sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan  Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat  Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.  Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat  Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.  Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara  Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah  Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan  Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan  syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilam, serta dengan mewujudkan  suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Jakarta, 22-6-2605  Ir. Soekarno  Drs. Muh. Hatta  Mr. A.A. Maramis  K.H. Wachid Hasjim  Abdul Kahar Muzakkir  ~ 48 ~

 H. Agus Salim  Abikusno Tjokrosujoso  Mr. Ahmad Subardjo  Mr. Muhammad Yamin 3. Persidangan Resmi BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli-16 Juli 1945 . Masa persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10Juli 1945 hingga tanggal 16 Juli 1945. Hari pertama sidang BPUPKI dimulai dengan diumumkannya dengan penambahan 6 anggota baru yaitu 1) Abdul Fatah Hasan; 2) Asikin Natanegara; 3) Soerjo Hamidjojo; 4) Muhammad Noor, 5) Besar dan 6 ) Abdul Kaffar. Pada sidang pertama ini ketua "Panitia Sembilan", Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI  berupa dokumen rancangan asas dan tujuan "Indonesia Merdeka" yang disebut dengan "Piagam Jakarta" itu. Salah keputusan penting dalam rapat BPUPKI tanggal 10 Juli 2016 adalah diambilnya keputusan tentang bentuk Negara. Dari 64 suara (ada beberapa anggota yang tidak hadir) yang pro republic sebanyak 55 orang, 6 orang yang menginginkan bentuk kerajaan, 2 orang mengingkan bentuk lain.dan 1 orang yang blangko. Ketika akan mengambil pemungutan suara untuk menentukan bentuk negara, para pendiri negara diliputi suasana yang penuh dengan permufakatan, tanggung jawab, toleransi, dan religius sebagaimana tergambar dalam dialog di  bawah ini (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:125-127) “… 1. Anggota MOEZAKIR : Saya mohon dari Tuan-tuan anggota sekalian! Oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan tentang bentuk negara yang akan didirikan, dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka Tuan-tuan sekalian, sukalah Tuan-tuan  berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahuwataala untuk meminta doa. 2. Ketua RADJIMAN : Usul itu kita turuti dan saya minta marilah kita mengheningkan cipta, supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Rapat meminta doa dengan pimpinan Ki Bagoes Hadikoesoemo yang membacakan Fatihah. Sesudah itu diadakan pemungutan suara. 3. Anggota DASAAD: Tuan Ketua, kami sudah mengetahui, bahwa ada 64 stem. Yang memilih republik, ada 55 stem, kerajaan 6, lain-lain 2 dan belangko 1. 4. Ketua: Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar, bahwa telah dipilih oleh sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai yang kedua kali ini, yang melahirkan 64 stem, ialah yang 55

~ 49 ~

republik, 6 kerajaan, 1 belangko dan 2 lain-lain. Jadi, semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini, nanti kita membuat pelaporan yang sejelas jelasnya. 5. Anggota SOEKARNO: Jadi, putusan Panitia itu republik? 6. Ketua RADJIMAN: Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya

minta beristirahat. ….” Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam  perbincangan dalam Sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut, antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:132-144). 7. Anggota MOEZAKIR: …. Maka apabila bangsa Indones ia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan, dan menjunjung tinggi apa yang angan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari

tanah air kita…. tanah Papua itu pula menjadi sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan, yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju, bahwa dalam menentukan  batas halaman tanah air kita hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya;  janganlah didasarkan pada soal, apakah kita kita sanggup atau tidak sanggup,

tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak…. 8. Anggota YAMIN:

…. Soal lain pula berhubung dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu  pengetahuan, ethnologie, bahasa, geografi ada yang menyebutkan, bahwa  pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia.Tetapi faham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga faham-faham lain yang mengatakan, bahwa seluruh pulau Papua masuk Indonesia. Perkataan “Indonesia” di buat oleh orang yang mempunyai faham yang mengatakan, bahwa Indonesia melingkungi daerah Mala ya dan Polinesia.

Jadi, dengan sendirinya pada waktu perkataan “Indonesia” lahir dimaksudkan  bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. … 9. Anggota ABDUL KAFFAR:

…. Dalam ilmu strategi alangkah besar bagi kedua -duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya kalau kita melihat batas kita di Timur, ke Pulau Timor, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muh Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita, terletak Indonesia baru,  begitu pula Borneo Utara, di mana terletak Serawak, dan juga negara Papua

 bukanlah kita bersifat meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. … 10. Anggota SOEMITRO KOLOPAKING:

…. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu, dengan permintaan Indonesia merdeka ~ 50 ~

ialah seluas Indonesia-Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita, dengan senang hati

mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka.” Dalam membahas masalah wilayah negara, masih banyak tokoh pendiri negara yang menyampaikan usulnya, seperti Moh. Hatta, Soekarno, Soetardjo, Agoes Salim, A.A. Maramis, Sanoesi, dan Oto Iskandardinata. Akhirnya diputuskan, bahwa wilayah Indonesia Merdeka adalah Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis dan pulau-pulau sekitarnya. Pada sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, setelah mendengarkan  pandangan dan pemikiran 20 orang anggota, maka dibentuklah tiga Panitia Kecil, yaitu: 1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, dengan ketua Ir. Soekarno. 2. Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian, dengan ketua Moh. Hatta. 3. Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air, dengan ketua Abikusno Tjokrosujoso.

Agenda sidang BPUPKI yang kedua juga membahas tentang wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta  pendidikan dan pengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah: Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (diketuai oleh Ir. Soekarno), Panitia Pembelaan Tanah Air (diketuai oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso), dan Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta). Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas pembentukan lagi panitia kecil di  bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar. 

Membentuk

Panitia

Perancang

“Declaration

of

Rights”,

yang

 beranggotakan Subardjo, Sukiman, dan Parada Harahap. 

Membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, yang  beranggotakan 7 orang yaitu sebagai berikut: Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua  panitia kecil) Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota) Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota) Mr. Alexander Andries Maramis (anggota) Mr. Raden Panji Singgih (anggota) Haji Agus Salim (anggota) Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota)

Selain itu, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menghasilkan kesepakatan:

~ 51 ~



Bentuk “Unitarisme”.



Kepala Negara di tangan satu orang, yaitu Presiden.

Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang  beranggotakan 7 orang tersebut. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar  berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang Lambang Negara, Negara Kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda

“Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan”. Sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu : Pernyataan tentang Indonesia Merdeka Pembukaan Undang-Undang Dasar Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai "Undang-Undang Dasar 1945", yang isinya meliputi : Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Serawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam), Papua, Timor-Portugis (sekarang adalah wilayah negara Timor Leste), dan pulau-pulau di sekitarnya, Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik, Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih, Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia. Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama "Piagam Jakarta", sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat "Piagam Jakarta". Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam, Syariat Islam, dalam negara Indonesia baru. "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter" pada akhirnya disetujui dengan urutan dan redaksion yang sedikit berbeda. Sedangkan sidang pada tanggal 15 Juli 1945 melanjutkan acara “Pembahasan  Rancangan Undang- Undang Dasar”. Setelah Ketua Perancang Undang-Undang Dasar, Soekarno memberikan penjelasan naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Moh. Hatta, lebih lanjut Soepomo, sebagai Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar.

~ 52 ~

Penjelasan Soepomo, antara lain menjelaskan betapa pentingnya memahami  proses penyusunan Undang-Undang Dasar (Sekretariat Negara Indonesia, 1995:264).

“Paduka Tuan Ketua! Undang -Undang Dasar Negara Mana Pun Tidak Dapat Dimengerti Sungguh-Sungguh Maksudnya Undang-Undang Dasar Dari Suatu  Negara, Kita Harus Mempelajari Juga Bagaimana Terjadinya Teks Itu, Harus Diketahui Keterangan-Keterangannya Dan Juga Harus Diketahui Dalam Suasana Apa Teks Itu Dibikin. Dengan Demikian Kita Dapat Mengerti Apa Maksudnya. Undang-Undang Yang Kita Pelajari, Aliran Pikiran Apa Yang Menjadi Dasar Undang-Undang Itu. Oleh Karena Itu, Segala Pembicaraan Dalam Sidang Ini Yang Mengenai Rancangan-Rancangan Undang-Undang Dasar Ini Sangat Penting Oleh Karena Segala Pembicaraan Di Sini Menjadi Material, Menjadi Bahan Yang Historis, Bahan Interpretasi Untuk Menerangkan Apa Maksudnya Undang-Undang Dasar Ini.”  Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada Sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. 4. Persiapan Kemerdekaan dilanjutkan oleh PPKI Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan UndangUndang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya "Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia" ("PPKI") atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai dengan Ir. Soekarno sebaga i ketuanya. Tugas "PPKI" ini yang pertama adalah meresmikan pembukaan (bahasa Belanda: preambule) serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru. Anggota "PPKI" sendiri terdiri dari 21 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia Belanda, terdiri dari: 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asalMaluku, 1 orang asal etnis Tionghoa. "PPKI" ini diketuai oleh Ir. Soekarno, dan sebagai wakilnya adalah Drs. Mohammad Hatta, sedangkan sebagai penasihatnya ditunjuk Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo. Kemudian, anggota “PPKI”  ditambah lagi sebanyak enam orang, yaitu: Wiranatakoesoema, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo,Mohamad Ibnu Sayuti Melik, Iwa Koesoemasoemantri, dan Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo. Secara simbolik "PPKI" dilantik oleh Jendral Terauchi, pada tanggal 9 Agustus 1945, dengan mendatangkan Ir. Soekarno,Drs. Mohammad Hatta dan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat ke "Kota Ho Chi ~ 53 ~

Minh" atau dalam bahasa Vietnam: Thành ph ố Hồ  Chí Minh (dahulu bernama: Saigon), adalah kota terbesar di negara Vietnam dan terletak dekat delta Sungai Mekong. Pada saat "PPKI" terbentuk, keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka semakin memuncak. Memuncaknya keinginan itu terbukti dengan adanya tekad yang bulat dari semua golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan  Negara Indonesia. Golongan muda kala itu menghendaki agar kemerdekaan diproklamasikan tanpa kerjasama dengan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang sama sekali, termasuk proklamasi kemerdekaan dalam sidang "PPKI". Pada saat itu ada anggapan dari golongan muda bahwa "PPKI" ini adalah hanya merupakan sebuah badan bentukan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang. Di lain pihak "PPKI" adalah sebuah badan yang ada waktu itu guna mempersiapkan hal-hal yang perlu bagi terbentuknya suatu negara Indonesia baru. Tetapi cepat atau lambatnya kemerdekaan Indonesia bisa diberikan oleh  pemerintah pendudukan militer Jepang adalah tergantung kepada sejauh mana semua hasil kerja dari "PPKI". Jendral Terauchi kemudian akhirnya menyampaikan keputusan pemerintah pendudukan militer Jepang bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada tanggal 24 Agustus1945. Seluruh persiapan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada "PPKI". Dalam suasana mendapat tekanan atau beban berat seperti demikian itulah "PPKI" harus bekerja keras guna meyakinkan dan mewujudnyatakan keinginan atau cita-cita luhur seluruh rakyat Indonesia, yang sangat haus dan rindu akan sebuah kehidupan kebangsaan yang bebas, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.  Namun, pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan sejak saat itu Indonesia kosong dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945. sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI mengadakan sidang, dengan acara utama mengesahkan rancangan Hukum Dasar dengan  preambulnya memilih Presiden dan Wakil Presiden.

2. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia segera mengadakan Sidang. pada sidang "PPKI"  pada tanggal 18 Agustus 1945 ini telah terjadi kesepakatan dan kompromi atas lobilobi politik dari pihak kaum keagamaan yangberagama non-Muslim serta pihak kaum keagamaan yang menganut ajaran kebatinan, yang kemudian diikuti oleh pihak kaum kebangsaan (pihak "Nasionalis") guna melunakkan hati pihak tokoh- tokoh kaum keagamaan yang beragama Islam guna dihapuskannya "tujuh kata" dalam "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter".

~ 54 ~

Untuk pengesahan Preambul, terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum mengesahkan Preambul, Bung Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian Timur yang menemuinya. Intinya, rakyat Indonesia  bagian Timur mengusulkan agar pada alinea keempat preambul, dibelakang kata “ketuhanan” yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan sya riat Islam bagi  pemeluk- pemeluknya” dihapus. Jika tidak maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih  baik memisahkan diri dari negara RI yang baru saja diproklamasikan. Usul ini oleh Muh. Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wakhid Hasyim dan Teuku Muh. Hasan. Muh. Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam, dengan dalih demi persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah itu Drs. Mohammad Hatta masuk ke dalam ruang sidang "PPKI" dan membacakan empat perubahan dari hasil kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi  politik tersebut. Hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai "pembukaan (bahasa Belanda: "preambule") dan batang tubuh Undang- Undang Dasar 1945", Pertama, kata “Mukaddimah” yang berasal dari bahasa Arab, muqaddimah, diganti

dengan kata “Pembukaan” . Kedua, anak kalimat "Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya” diganti dengan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketiga, kalimat yang menyebutkan “ Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam ” , seperti tertulis dalam pasal 6 ayat 1, diganti dengan mencoret kata- kata “ dan beragama Islam” . Keempat, terkait perubahan poin Kedua, mak a pasal 29 ayat 1 dari yang semula berbunyi: “ Negara berdasarkan atas Ketuhananan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-  pemeluknya ” diganti menjadi berbunyi: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa ” . Suasana permufakatan dan kekeluargaan, serta kesederhanaan juga muncul  pada saat pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Risalah sidang PPKI mencatat sebagai berikut (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995 :445-446)

~ 55 ~

1. Anggota OTTO ISKANDARDINATA : ...."Berhubung dengan keadaan waktu saya harap supaya pemilihan Presiden ini diselenggarakan dengan aklamasi dan saya majukan sebagai calon, yaitu Bung Karno sendiri. (Tepuk tangan)" 2. Ketua SOEKARNO : ...."Tuan-tuan banyak terima kasih atas kepercayaan Tuan-tuan dan dengan ini saya dipilih oleh Tuan-tuan sekalian dengan suara bulat menjadi Presiden Republik Indonesia. (Tepuk tangan). (Semua anggota berdiri dengan

menyanyi lagu Indonesia Raya. Sesudahnya diserukan ”Hidup Bung Karno ” 3x)" 3. Anggota OTTO ISKANDARDINATA : ..."Pun untuk memilih Wakil Kepala Negara Indonesia saya usulkan cara yang baru ini dijalankan. Dan saya usulkan Bung Hatta menjadi Wakil Kepala  Negara Indonesia. (Tepuk tangan) (Semua anggota berdiri dengan menyanyi lagu Indonesia Raya. S esudahnya diserukan ”Hidup Bung Hatta” 3x)" Adapun keputusan penting hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut: 1) Menetapkan dan mengesahakan UUD 1945 2) Memilih Ir Soekarno sebagai presiden dan Drs. Muh. Hatta sebagai wakil presiden 3) Sebelum terbentuk MPR, pekerjaan presiden sehari-hari dibantu oleh Komite  Nasional Indonesisa Pusat. Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI merupakan Rancangan Undang-Undang dasar hasil karya BPUPKI setelah mengalami perubahan dan  penyempurnaan. Beberapa perubahan yang terjadi pada Rancangan UUD 1945 tersebut antara lain: 1. Hukum dasar diganti dengan Undang-undang dasar 2. Kalimat ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi  pemeluknya ....’ diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. 3. Menambahan Rancangan UUD 1945. Tambahan tersebut adalah: Bab XVI pasal 37 tentang perubahan UUD, Aturan Peralihan pasal I  –  IV, Aturan Tambahan ayat 1 dan 2 B. Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia Setiap negara mempunyai UUD dengan tujuan yang diharapkan oleh masing-masing negara tersebut. Konstitusi-konstitusi yang dimiliki oleh negara-negara di dunia ternyata amat beragam bentuk dan susunannya. Ada yang menggunakan Mukadimah/Pembukaan ada pula yang tidak, dan ada yang terdiri dari banyak pasal dan ada pula yang hanya terdiri dari beberapa pasal, kesemuanya sangat tergantung dari maksud para pendiri negara masing-masing dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan. Sebagai ketentuan yang mengatur kehidupan ketatanegaraan, undang-undang dasar merupakan sumber utama hukum tata negara suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi selalu memiliki corak nasional dari masing-masing negara. Henk van Maarseveen dan Ger ~ 56 ~

van der Tang (Sri Soemantri M, 1998: 94-95) mengemukakan bahwa selain sebagai dokumen nasional, konstitusi juga sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri. Sedangkan Sri Sumantri M (1998: 95) mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi: a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.  b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. d. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Meskipun setiap negara memiliki UUD yang isinya berbeda-beda, namun pada dasarnya setiap UUD mengatur materi yang merupakan ciri yang harus dipenuhi bagi suatu konstitusi yang benar sebagaimana dikemukakan oleh J.G. Steenbeek (Sri Soemantri M, 1998: 93), yaitu: a.  b. c. 

Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

Miriam Budiarjo (2001: 101) menyatakan bahwa setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut: a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam negara federal, pembagian kekuasaan antara  pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian, prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yuridiksi oleh salah satu badan pemerintah, dan sebagainya.  b. Hak-hak asasi manusia. c. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun Undang-Undang Dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarkhi.

Selain itu, dijumpai pula bahwa Undang-Undang Dasar sering memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara yang oleh penyusun Undang-Undang Dasar untuk mengungkapkan cerminan semangat dan spirit rakyat negara tersebut dan mewarnai seluruh naskah Undang-Undang Dasar itu. Di negara-negara komunis, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi berganda. Di satu pihak mencerminkan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dalam  perjuangan ke arah tercapainya masyarakat komunis dan merupakan pencatatan formal dan legal dari kemajuan yang telah dicapai. Di pihak lain Undang-Undang Dasar memberikan rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam perkembangan berikutnya (Miriam Budiardjo, 2001: 99).

~ 57 ~

Sejak akhir abad ke-19, UUD dianggap sebagai jaminan paling efektif bila kekuasaan tidak akan disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar. Kemudian muncullah istilah konstitusionalisme untuk menandakan suatu sistem asas-asas  pokok yang menetapkan dan membatasi kekuasaan dan hak bagi yang memerintah dan yang diperintah, karena mereka mempunyai pandangan bahwa seluruh aparatur serta aktivitas kenegaraannya harus ditujukan kepada tercapainya masyarakat komunis. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasarnya mempunyai fungsi berganda sebagaimana dikemukakan di atas. Dengan demikian arti penting UUD 1945 bagi bangsa Indonesia adalah sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia. UUD 1945 mengatur penyelenggaraan negara dan tugas serta wewenang badan-badan yang ada dalam  penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Para pendiri negara Republik Indonesia telah sepakat, bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, harus diadakan Undang-Undang Dasar atau konstitusi sebagai bagian dari hukum dasar untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. C. Peran Tokoh Perumus UUD 1945 Semua tokoh yang menjadi anggota BPUPKI maupun PPKI tentu memiliki peran yang besar dalam perumusan UUD 1945. Para tokoh itu merupakan putra terbaik bangsa yang mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Mereka menjadi wakil  bangsa Indonesia yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa. Berikut ini contoh Peran Tokoh Perumus UUD 1945  Ir. Soekarno : Sebagai anggota BPUPKI, sebagai ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ("PPKI"), berperan dalam mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia, yang diberi nama Pancasila. Selain Muh Yamin, Ir Sukarno juga menyampaikan usul dasar negara. Usul ini disampaikan pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila. Usul Sukarno sebenarnya tidak hanya satu melainkan tiga buah usulan calon dasar negara yaitu lima prinsip, tiga  prinsip, dan satu prinsip. Sukarno pula-lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah “Pancasila” (secara harfiah berarti lima dasar) pada rumusannya ini atas saran seorang ahli bahasa (Muhammad Yamin) yang duduk di sebelah Sukarno. Oleh karena itu rumusan Sukarno di atas disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Soekarno juga berperan sebagai ketua Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar Negara atau panitia sembilan yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta, dan lainnya.  Drs. Mohammad Hatta Sebagai anggota BUPKI, sebagai Ketua Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian, sebagai anggota Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar Negara atau penitia sembilan yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta, memberi usulan tentang wilayah Negara.  Dr. Rajiman Wediodiningrat Sebagi ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

~ 58 ~







Mr. Mohammad Yamin Pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei  –  1 Juni 1945 beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan- bahan konstitusi dan rancangan “blue print” Negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Mohammad Yamin menyampaikan usul dasar negara dihadapan sidang pleno BPUPKI  baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI. Prof. Dr. R. Supomo Supomo duduk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI, Ia  juga sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, dan lainnya Mr.Ahmad Soebarjo Beliau termasuk tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaan. Terkenal sebagai konseptor naskah teks  proklamasi dan pembukaan UUD 1945. Ia merupakan salah satu anggota  panitia kecil atau panitia sembilan yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta dan juga sebagai anggota PPKI. Beliau juga merupakan konseptor yang ikut menyumbangkan pikirannya dalam penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada kalimat p ertama yang berbunyi : “ Kami bangsa

Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”.

RANGKUMAN 1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu Konstitusi, BPUPKI, PPKI, dan UUD 1945. 2. Intisari Materi

a. Perumusan UUD 1945 oleh BPUPKI dilaksanakan dalam sidang ke-dua tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. BPUPKI membentuk 3 (tiga) Panitia Kecil untuk membahas dan mempersiapkan perumusan Undang  –  Undang Dasar.  b. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 : 1) Mengesahkan UUD 1945; 2) Memilih Ir.Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden; 3) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Sistematika UUD 1945 sebelum perubahan adalah : 1) Pembukaan, terdiri dari 4 alinea;

~ 59 ~

2) Bata Tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 Pasal, 4 Pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan; 3) Penjelasan, terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal. Sedangkan sistematika setelah perubahan UUD NRI 1945 adalah : a) Pembukaan, terdiri 4 alinea.  b) Pasal –  pasal, terdiri dari 21 bab, 73 Pasal, 3 Pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. d. Semangat dan komitmen pendiri negara pada perumusan dan pengesahan UUD 1945 antara lain mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air dan musyawarah mufakat. e.

f. Fungsi konstitusi dapat dirinci sebagai berikut (Jimly Asshiddiqie): 1. Penentu dan pembatas kekuasaan Negara. 2. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. 4. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan  penyelenggaraan kekuasaan negara.

~ 60 ~

5. Penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (rakyat) kepada organ negara. 6. Simbolik sebagai pemersatu. 7. Simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. 8. Simbolik sebagai pusat upacara. 9. Sarana pengendalian masyarakat. 10. Sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. PENILAIAN SIKAP Lembar Penilaian Antarteman

 Nama teman yang dinilai  Nama Penilai Kelas Semester Petunjuk

: ................................................. : ................................................. : ................................................. : ................................................. : .................................................

Petunjuk :  Berilah tanda ceklist ( √ ) pada kolom 1 (tidak pernah), 2 (kadang  –  kadang), 3 (sering), atau 4 (selalu) sesuai dengan keadaan teman kalian yang sebenarnya. Tabel 3.1 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pernyataan Teman saya bertambah yakin akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa setelah memahami pengesahan UUD 1945.

Teman saya menjalakan ibadah agama yang dianut. Teman saya bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang memiliki UUD NRI Tahun 1945. Teman saya mengakui kekeliruan dan kekhilafan yang dilakukannya. Teman saya datang ke sekolah tepat waktu. Teman saya mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Teman saya menghormati teman yang berbeda pendapat dalam  bermusyawarah. Teman saya melaksanakan hasil keputusan musyawarah kelas meskipun berbeda dengan keinginannya. Teman saya bekerja sama dengan siapapun di kelas tanpa membeda –  bedakan teman.

~ 61 ~

4

3

2

1

10 11 12

Teman saya bergaul tanpa membeda –  bedakan teman. Teman saya berperilaku sesuai dengan nilai  –  nilai luhur Pancasila. Teman saya mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.

13

Teman saya berperilaku santun kepada orang lain.

14

Teman saya berbicara sopan kepada orang lain.

15

Teman saya mengucapkan terima kasih setelah menerima  bantuan orang lain.

Uji Kompetensi 3 Uji Kompetensi 3.1  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1. Apa saja tiga Panitia Kecil yang dibentuk dalam sidang kedua BPUPKI? 2. Bagaimana keanggotaan Panitia Perancang UUD ? 3. Apa hubungan antara Panitia perancang Undang  –  Undang Dasar? 4. Apakah isi materi pembahasan sidang kedua BPUPKI sesuai dnegan tanggal sidang? Uji Kompetensi 3.2  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1. Apa hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945? 2. Bagaimana sistematika UUD Tahun 1945 sebelum perubahan? 3. Apa hubungan Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945? 4. Bagaimana sistem pemerintahan menurut UUD 1945 hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945?

~ 62 ~

LATIHAN ULANGAN HARIAN A. Pilihlah jawaban yang paling benar dan tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada lembar jawaban yang tersedia! 1. Indonesia mulai dijajah Jepang pada tahun …. a. 1941 b. 1942 c. 1943 d. 1944 2. Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang selama…. a. 3.5 tahun b. 3,5 abad c. 4.5 tahun d. 450 tahun 3.  Nama Perdana Menteri Jepang yang memberikan janji kemerdekaan kelak di

kemudian hari kepada Indonesia adalah…. a. Koiso 4.

c. Kokiso

d. Fujiyama

Jumlah anggota BPUPKI adalah sebanyak…. a. 60

5.

b. Sinto Abe b. 62

c. 64

d. 68

BPUPKI dalam bahasa Jepangnya disebut….

a. Dokuritsu Jumbi Cosakai c. Dokuritsu Jumbi Osaka  b. Dokuritsu Jumbi Iinkai d. Dokuritsu Jumbi Inkai 6. Ketua BPUPKI adalah…. a. Dr. Radjiman Wideyodiningrat c. Ichibangase  b. RP Suroso d. Sukarno 7. Wakil Ketua BPUPKI yang berasal dari Jepang adalah…. a. Moh Hatta b. Ichibangase c. RP Suroso d. Sukarno 8. Sidang BPUPKI yang pertama berlangsung dari… a. 29 Mei s.d 1 Juni 1945 c. 10 s.d. 17 Juli 1945  b. 18 Agustus 1945 d. 10 Desember 1945 9. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang…. a. UUD b. UU c. Perda d. Dasar negara 10. Sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung… a. Chuo Sangi In b. Chuo Sikin c. Sikin Chuo d. Iin Chuo 11. Gedung Chuo Sangi In sekarang ini dikenal sebagai…. a. Gedung Juang c. Monumen Sakti  b. Gedung Pancasila d.Monumen Pancasila 12. Sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal a. 10 – 16 Juli 1945 c. 10  –  17 Juli 1945  b. 11 – 16 Juli 1945 d. 11  –  17 Juli 1945 13. Sidang BPUPKI yang kedua membahas tentang…. a. Dasar Negara b. UUD c. UU d. Presiden 14. Tokoh yang menyampaikan rumusan dasar negara secara lisan dan tulisan adalah…. a. Sukarno b. Moh Hatta c. Moh Yamin d. Supomo 15. Istlah Pancasila pertama kali dikemukakan oleh …. a. Sukarno b. Supomo c. Moh Yamin d.Moh Hatta 16. Usulan rumusan dasar Negara sebagai berikut 1.  Peri Kebangsaan 2.  Peri Kemanusiaan 3.  Peri Ketuhanan ~ 63 ~

4.  Peri Kerakyatan 5.  Kesejahteraan Sosial 

Rumuan dasar negaa diatas adalah usulan dari…. a. Sukarno  b. Moh Yamin

c. BPUPKI d. Moh Hatta

17. BPUPKI dibubarkan pada tanggal…. a. 6 Agustus 1945 c. 7 Agustus 1945  b. 8 Agustus 1945 d. 9 Agustus 1945 18. Setelah BPUPKI dibubarkan selanjutnya pemerintah Jepang mengganti dengan badan

yang bernama…. a. KNPI b. PPKI c. KNIP d. MPR 19. PPKI dalam b ahasa Jepangnya disebut… a. Dokuritsu Jumbi Cosakai c. Dokuritsu Jumbi Osaka  b. Dokuritsu Jumbi Iinkai d. Dokuritsu Jumbi Inkai 20. Jumlah anggota PPKI adalah sebanyak…. a. 20 b. 21 c. 22 d. 23 21. Ketua PPKI adalah…. a. Sukarno b. Hatta c. Moh Yamin d. Supomo 22. Konsep rancangan Pembukaan UUD 1945 berasal dari…. a. Piagam Jakarta b. BPUPKI c. PPKI d. Sukarno 23. UUD 1945 disyahkan oleh…. a. Supomo b. BPUPKI c. PPKI d. Sukarno 24. Istilah Pancasila pertama kali dimunculkan oleh a. Supomo b. Moh Hatta  b. Moh Yamin c. Sukarno 25. Dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Sukarno menyampaikan lima asas negara yang

 pada awalnya diusulkan dengan nama… a. Pancasila c. Panca Dharma  b. Panca Driya d. Pancasona 26. Dasar negara Indonesia seperti yang disepakati para pendiri negara adalah…. a. Pancasila c. UUD 1945  b. UU d. Kebiasaan 27. Hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara disebut…. a. Hukum dasar b. Konstitusi c. Perda d. UU 28. Hukum dasar yang tidak tertulis sering disebut… a. UUD b. UU c. Konvensi d. Hukum Adat 29. Tata urutan peraturan tertinggi di Indonesia adalah…. a. UUD b. UU c. Kebiasaan d. Norma 30. UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal…. a. 17 Agustus 1945 c. 18 Agustus 1945  b. 5 Oktober 1945 d. 10 Nopembr 1945 31. Dalam membahas masalah wilayah negara Indonesia para tokoh pendiri negara,

sepakat bahwa wilayah negara Indonesia adalah… ~ 64 ~

a. Wilayah Hindia Belanda  b. Wilayah jajahan Inggris c. Wilayah jajahan Belanda d. Wilayah Hindia Belanda ditambah pulau sekitar 32. Dalam siding BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945 dibentuk panitia kecil seanyak… a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 33. Panitia Perancang UUD diketuai oleh…. a. Ir. Soekarno  b. Moh Hatta c. Supomo d. Abikusno T 34. Di bawah ini yang bukan keputusan Sidang PPKI adalah ... a. Mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945  b. Membubarkan Komite Nasional Indonesia Pusat c. Menetapkan Ir. Soekarno Sebagai Presiden dan Drs. Moh Hatta sebagai wakil Presiden Republik Indonesia d. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat 35. Sidang PPKI dilaksanakan pada tanggal ... a. 18 agustus 1945 c. 17 agustus 1945  b. 19 Agustus 1945 d. 20 Agustus 1945 36. Di bawah ini yang merupakan contoh sikap mematuhi tata tertib di sekolah adalah... a. Memakai seragam sesuai aturan di sekolah  b. Tidak memakai ikat pinggang c. Membuang sampah sembarangan d. Tidak memakai kaos kaki 37. Konstitusi di bagi menjadi dua yaitu... a. Hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis  b. Hukum dasar tertulis dan pancasila c. konvensi dan hukum tidak tertulis d. Hukum dasar tertulis dan hkum adat 38. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Udang dasar. Dari pernyataan diatas terdapat pada undang-undang dasar 1945 pasal... a. Pasal 2 ayat 1 c. pasal 1 ayat 2  b. Pasal 1 ayat 1 d. Pasal 2 ayat 2 39. Di bawah ini yang bukan anggota BPUPKI adalah... a. Moh. Yamin b. Agoes salim c. Prabowo d. Ir. Soekarno 40. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di tetap kan oleh... a. Panitia sembilan c. BPUPKI  b. PPKI d. PKI 41. Sikap yang patut di teladani dari Ir. Soekarno adalah.. a. Karismatik dan tanggung jawab c. Sombong  b. Tidak tanggung Jawab d. Egois 42. Naskah Piagam Jakarta ditandatangani pada … ~ 65 ~