RESUME Perencanaan dan penganggaran, sistem pengendalian manajemen, chapter 8Full description
bab 8
Full description
BAB 8
ANALISIS ANGGARAN
DISUSUN OLEH : 1. M.HENDRI 2. ADITYA MEDIO P 3. TEREDY SETIAWAN 4. RYAN ALFATTAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN AJARAN 2012/2013
BAB 8
ANALISIS ANGGARAN A. Pengertian anggaran
Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret. Usulan pada anggaran pada umumnya ditelaah atau di review terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal. Anggaran sector public dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil pemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Jadi anggaran merupakan alat utama kebijakan fiscal pemerintah. Penyusunan anggaran pada organisasi sector public dapat membantu mewujudkan akuntabilitas. Berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan masyarakat secara tidak langsung dapat melakukan pengawasan atau pengendalian. Hal ini dikarenakan anggaran sebenarnya dapat dijadikan standar atas kegiatan pengukuran kinerja. Namun demikian, karena anggaran ini hanya memuat rencana rencana keuangan, maka pengukuran kinerja berdasarkan anggaran ini hanya bermanfaat untuk menilai eknomi dan efisiensi. Dalam mengukur efektifitas kegiatan harus dilihat dari outcome, benefit, dan impact nya. APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya selama satu tahun anggaran. Dalam konteks pengukuran kinerja berbasis anggaran, tidak bisa dilepaskan pemahaman kita terhadap tiga siklus utama pengelolaan keuangan daerah yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Focus pengukuran kinerja berbasis anggaran sebenarnya adalah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah yaitu sejauh mana efisien dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah. B. perencanaan anggaran
Perencanaan anggaran daerah (APBD) terdiri dari formulasi kebijakan anggaran, perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran adalah penyusunan arah dan kebijakan umum APBD sebagai dasar dalam perencanaan operasional. Perencanaa operasional adalah penyusunan rencana kegiatan dan alokasi sumber daya. Dalam sistem anggaran kinerja, arah dan kebijakan umum APBD mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi perencanaan dan fungssi pengendalian.
C. pelaksanaan anggaran
Kepala daerah menetapkan rencana anggaran satuan kerja (RASK) menjadi dokumen anggaran satuan kerja memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh pengguna anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran daerah ini kemungkinan terjadi perubahan anggaran pada periode anggaran. Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan kebijakan pemerintah pusat, penyesuaian akibat tidak tercapai target penerimaan daerah yang ditetapkan, terjadi kebutuhan yang mendesak. Hal yang melatar belakangi terjadinya APBD dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan arah dan kebijakan umum APBD serta perubahan strategi dan prioritas APBD. D. Pengukuran kinerja berbasis analisis anggaran
Analisis
selisih
anggaran
adalah
teknik
pengukuran
kinerja
tradisional
yang
membandingkan antara anggaran dengan realisasi tanpa melihat keberhasilan program. Pengukuran kinerja ditekankan pada input, yaitu terjadinya overspending atau underspending. Suatu instansi dinyatakan berhasil apabila dapat menyerap 100% anggaran pemerintah walaupun hasil yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh dibawah standar. Pengukuran kinerja berbasis anggaran dilakukan dengan menilai selisih antara anggaran dengan realisasinya. Teknik tersebut dikenal dengan analisis selisih anggaran. Analisis selisih adalah teknik pengukuran kinerja organisasi yang dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dan realisasinya sehingga dapat diketahui apakah terjadi selisih under spending atau over spending. Selisih underspending adalah selisih yang terjadi jika pengeluaran actual lebih kecil daripada jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam anggaran. Sebaliknya, selisih overspending adalah selisih yang terjadi jika pengeluaran actual lebih besar daripada jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam anggaran. Jika dalam tahap pelaksanaan anggaran mengalami perubahan maka yang dijadikan tolak ukur adalah anggaran setelah mengalami perubahan. Rebudgeting dibandingkan dengan realisasi aktivitas dan program sehingga bisa diidentifikasi terjadinya underspending dan overspending.
Sistem kinerja berbasis analisis anggaran Perncanaan
Arah dan kebijakan umum anggaran
Pelaksanaan
Persiapan Penjabaran
Rencana kegiatan operasional dan alokasi sumber daya Menetapkan standar analisis
anggaran Kemungkinan rebudgeting
Pengukuran kinerja
Mengumpulkan data realisasi anggaran Melakukan analisis selisih anggaran Menetukan adanya
belanja (SAB), tolak ukur
underspending dan
kinerja dan standar biaya
overspending
serta standar pelayanan minimum (SPM) yang jelas
Feedback atas hasil pengukuran kinerja.
E. formulasi analisis selisih anggaran
Pendekatan ini digunakan untuk menilai surplus atau deficit implementasi anggaran anggaran dalam satu periode. Surplus/deficit = realisasi anggaran-anggaran
Selanjutnya analisis selisih anggaran dapat dirinci menjadi dua yaitu analisis selisih penerimaan dan analisis selisih pengeluaran. Selisih penerimaan = realisasi penerimaan-anggaran penerimaan
Dalam rangka mengukur presentase tingkat ketercapaian anggaran atas implementasi anggaran satu periode dapat diformulasikan sebagai berikut
Persentase tingkat ketercapaian penerimaan anggaran Realisasi penerimaan anggaran / anggaran penerimaan x 100%
Persentase tingkat ketercapaian pengeluaran anggaran Realisasi pengeluaran anggaran / anggaran pengeluaran x 100%
Organisasi sector public terutama pure non profit organizations misalnya instansi pemerintah dapat meneruskan analisis selisih anggaran ini dengan analytical procedure, yaitu dengan membuat rasi kinerja. Rasio kinerja diba gi menjadi 7 yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Rasio kemandirian daerah Rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Rasio retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Rasio bagian laba BUMN terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Rasio lain lain PAD yang sah terhadap PAD Rasio belanja aparatur terhadap total belanja Rasio belanja pelayanan public terhadap total belanja
F. tahap tahap analisis anggaran
1. siapkan data data anggaran dan laporan realisasi anggaran Data utama yang digunakan dalam analisis ini adalah anggaran dan laporan realisasi anggaran. Data anggaran memuat rencana penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam satu periode 2. bandingkan data data realisasi anggaran dengan anggarannya untuk setiap item yang sama Item anggaran dibandingkan dengan item realisasi baik pada pos pendapata, belanja, maupun pembiayaan.
3. hitung selisih anggaran Pembandingan anggaran dengan realisasinya menghasilkan selisih atau penyimpangan. Selisih ini dibagi menjadi dua yaitu selisih penerimaan dan selisih pengeluaran sehinggan dapat diketahui surplus atau deficit anggaran. 4. hitung persentase tingkat ketercapaian anggaran Nilai selisih anggaran yang terjadi dapat dihitung persentase ketercapainnya. Penghitungan persentase ketercapaian iini dilakukan pada pos pos penerimaan maupun pegeluaran. 5. lakukan analytical procedure dengan pembuatan rasio rasio kinerja Untuk memperoleh gambaran kompherensif tentang kine rja organisasi, maka analisis bisa diteruskan dengan melakukan penghitungan rasio rasio anggaran, misalnya rasio kemandirian, rasio pajak daerah terhadap PAD, rasio belanja aparatur terhadap total belanja dan sebagainnya.
