Bab 1.
Nilai-Nilai Pancasila terkait dengan Kasus-kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Warga Negara dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
A. Kompetensi Dasar
1.1 Menghayati nilai-nilai keadilan dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagai pengamalan ajaran agama yang dianutnya 2.1 Menghargai nilai-nilai yang melekat dalam dal am pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara sesuai dengan dengan Pancasila dalam kehidupan berbangsa berbangsa dan bernegara 3.1 Menganalisis nilaini lai-ni nilai lai Panc P anca asila si la te ter kait kai t de denga ng an kas k asus-k us-ka asus pe pelangga langg ar an hak dan dan
pe pengingkara ngi ngkaran n kew kewaji ban warga rg a N egar gar a dalam lam kehid kehidup upa an ber bangsa dan bernegara rnegara 4.1 Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus – kasus kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara B. Materi Pembelajaran
Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara. a. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara b. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila c. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara d. Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Peta K onsep: Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak Warga Negara
Kewajiban Warga Negara
Pelanggaran
Pengingkaran
Amatilah gambar dibawah ini! Gambar 1
Gambar 2
Gambar 3
Gambar 4
Keterangan gambar: Sumber: http://www.tempo.co/read/news Gambar 4.1 Setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak Sumber: http://visitpandaan.wordpress.com Gambar 4.3 Siskamling merupakan perwujudan kewajiban warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com Gambar 4.2 Setiap warga negara berhak berkumpul, mengeluarkan pendapat dan pikirannya Sumber: http://geogle.co.id Gambar 4.3 Membayar pajak merupakan perwujudan kewajiban warga negara
A.
Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara
1.
Makna Hak Warga Negara
Dalam K amus B ahas a Indonesi a: Hak adalah sesuatu hal yang benar, milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh UU, aturan, dsb) Hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi manus ia itu berbeda dari pengertian hak warg a neg ara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang sedangkan hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraaannya Tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia, akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum Hak kons titusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD NRI Tahun 1945 Hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya, hak-hak yang lahir dari peraturan di luar undang-undang dasar Konsep hak warga negara memiliki cakupan sangat luas. Hak tersebut meliputi hak asasi manusia, hak konstitusional dan hak hukum.
2.
Makna Kewajiban Warga Negara
Dalam K amus B ahas a Indonesi a:
Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan ) Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana di atur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang akan tetapi meskipun demikian konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas, karena meliputi pula kewajiban asasi.
3.
Hubungan antara Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubung an kausalitas atau hubung an sebab akibat . Seseorang mendapatkan haknya, dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya.
B.
Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila
1.
Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila Pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara Republik Indonesia dan ideologi bangsa dan negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah sistem nilai (value system) yang merupakan kristalisasi nilainilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia sepanjang sejarah. Pancasila mengandung nilai dasar, instrumental dan praktis, yaitu: 1) Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang kurang lebih mutlak. Nilai dasar ini mencakup kelima dasar Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 2) Nilai instrumental merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Hal yang menjadi nilai instrumental dari nilainilai dasar Pancasila adalah nilai-nilai yang terdapat dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3) Nilai praktis adalah nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan. Misalnya, nilai praktis dari nilai-nilai dasar Pancasila adalah berbagai peraturan perundangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai norma-norma lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat Indonesia.
2.
Hak dan Kewajiban Warga Negara berdasarkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 1) Nilai dasar sila Ketuhanan Yang Maha Esa Hak Kewajiban 2) Nilai instrumental sila Ketuhanan Yang Maha Esa Hak Kewajiban 3) Nilai praktis sila Ketuhanan Yang Maha Esa Hak Kewajiban
3.
Hak dan Kewajiban Warga Negara berdasarkan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 1) Nilai dasar sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Hak Kewajiban 2) Nilai instrumental sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Hak Kewajiban 3) Nilai praktis sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Hak Kewajiban
4.
Hak dan Kewajiban Warga Negara berdasarkan Sila Persatuan Indonesia 1) Nilai dasar sila Persatuan Indonesia Hak Kewajiban
2) Nilai instrumental sila Persatuan Indonesia Hak Kewajiban 3) Nilai praktis sila Persatuan Indonesia Hak Kewajiban
5.
Hak dan Kewajiban Warga Negara berdasarkan Sila Kerakyatan yang Dipimpin
oleh
Hikmat
Kebijaksanaan
dalam
Permusyawaratan/
Perwakilan 1)
Nilai dasar sila Kerakyatan Permusyawaratan/ Perwakilan Hak
yang
Dipimpin
oleh
Hikmat
dalam
Kewajiban 2) Nilai instrumental sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dalam Permusyawaratan/ Perwakilan Hak Kewajiban 3) Nilai praktis sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dalam Permusyawaratan/ Perwakilan Hak Kewajiban
6.
Hak dan Kewajiban Warga Negara berdasarkan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia 1) Nilai dasar sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Hak Kewajiban 2) Nilai instrumental sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Hak Kewajiban
3) Nilai praktis sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Hak Kewajiban
C.
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
1.
Makna pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warg a neg ara tidak dapat
menik mati atau memperoleh hakny a s ebag aimana mestinya yang ditetapkan oleh undang -undang . Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau peng ing karan terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warg a negara s endiri . Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia, penyebabnya dapat berasal dari pemerintah ketika program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau dapat juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang malas untuk bekerja atau tidak mempunyai keterampilan sehingga mereka hidup di garis kemiskinan. 2.
Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di antaranya
disebabkan oleh faktor-faktor berikut. 1)
Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri
2)
Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara
3)
Sikap tidak toleran
4)
Penyalahgunaan kekuasaan
5)
Ketidaktegasan aparat penegak hukum
6)
Penyalahgunaan teknologi
Meng amati Video K emis kinan di Indones ia..\..\BERKAITAN DGN MATERI PPKN\TUGAS PKN KELOMOK 2.mp4
XI
AKSELERASI\KELOMPOK
2\VIDEO
KEMISKINAN
3.
Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara 1) Bentuk Pelanggaran Hak Warga Negara a. Perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum b. Tingkat kemiskinan cukup tinggi c. Angka pengangguran yang cukup tinggi d. Angka putus sekolah yang cukup tinggi
2) Bentuk Pengingkaran Kewajiban Warga Negara a. Membuang sampah sembarangan b. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas c. Tidak membayar pajak bumi dan bangunan d. Merusak fasilitas negara
D.
Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1) Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2) Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. 4) Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. 5) Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus). 6) Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 7) Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing
Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga m enangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti berikut. 1) Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya) dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. 2) Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya. 3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. 4) Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Lembar Kerja Kelompok Setelah mengamati video tentang “Kemiskinan di Indonesia”. Coba kalian identifikasikan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tersebut. Gunakanlah berbagai macam sumber informasi untuk mengerjakan tugas ini. Pergunakan tabel di bawah ini untuk melaporkan hasil identifikasi. No Contoh Kasus Pelanggaran Sila dalam Penyebab Upaya Hak Warga Pancasila & Penanganan Negara atau Pasal UUD Pengingkaran NRI Tahun Kewajiban 1945 Warga Negara
Butir-Butir Pancasila Sila 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 1)
Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan
2)
Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
3)
Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
4)
Menghormati hak orang lain
5)
Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri
6)
Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
7)
Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah
8)
Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum
9)
Suka bekerja keras
10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H 1)
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
3)
Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
Pasal 34 1)
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
2)
Negara
mengembangkan
sistem
jaminan
sosial
bagi
seluruh
rakyat
dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan 3)
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak
