Auditing - Laporan Selain Audit

AUDITING DAN ATESTASI

KELOMPOK 6

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berkembangnya dunia usaha yang semakin pesat saat ini, membuat pelaku bisnis meningkatkan kinerja perusahaan untuk mempertahankan dalam persaingan usaha yang terjadi. Selain mempertahankan didunia usaha, perusahaan dapat membuat suatu laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai informasi kepada pengguna laporan. Laporan keuangan yang dikeluarkan tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Banyak perusahaan yang kurang memperhatikan terhadap laporan keuangan tersebut apakah sudah sesuai atau kurang sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, perusahaan dapat menggunakan jasa audit yang dianggap independen dalam memeriksa laporan keuangan tersebut, jasa audit yang dimaksud adalah dengan menggunakan jasa auditor eksternal yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik. Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dan merupakan tanggung jawabnya. Laporan keuangan perlu diaudit oleh pihak ketiga yang independen, dalam hal ini auditor eksternal, karena: Pertama, adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan menyebabkan perlunya pihak ketiga yang dapat dipercaya. Kedua, karena laporan keuangan kemungkinan mengandung kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ketiga, laporan keuangan yang sudah diaudit dan mendapat opini unqualified, diharapkan para pemakai laporan keuangan dapat yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum (Winda Fridati: 2005).

1|Page


KELOMPOK 6

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Laporan Selain Audit 2.1.1 Bentuk Lain Pengaitan Akuntan Dengan Laporan Keuangan Historis Informasi atau laporan keuangan interim berarti informasi keuangan atau laporan keuangan untuk jangka waktu kurang dari setahun penuh atau untuk jangka waktu dua belas bulan namun berakhir pada tanggal selain tanggal akhir tahun buku perusahaan.

1. Karakteristik Informasi Keuangan Interim Karakteristik informasi keuangan interim mempengaruhi sifat, saat, dan lingkup prosedur yang diterapkan oleh akuntan dalam review informasi tersebut. Ketepatan waktu merupakan unsur penting dalam pelaporan informasi keuangan interim. Informasi keuangan interim biasanya disediakan bagi investor dan pihak lain lebih cepat dibandingkan dengan informasi keuangan tahunan. Ketepatan waktu penyajian informasi keuangan interim biasanya menghalangi penyusunan informasi dan pendokumentasian seluas sebagaimana yang diterapkan terhadap informasi keuangan tahunan. Oleh karena itu, karakteristik informasi keuangan interim ditandai dengan berbagai taksiran pendapatan, kos (cost), dan beban yang lebih banyak dibandingkan dengan untuk tujuan informasi keuangan tahunan. Karakteristik lain informasi keuangan interim adalah dalam hubungannya dengan informasi keuangan tahunan. Penundaan pengakuan pendapatan dan beban (deferrals), akrual (accruals), dan estimasi pada akhir masing-masing periode interim seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan pada tanggal interim tentang hasil usaha yang diperkirakan untuk sisa waktu periode tahunan.

2. Tujuan Review Atas Informasi Keuangan Interim Tujuan review informasi keuangan interim adalah untuk memberikan dasar bagi akuntan dalam melaporkan apakah perlu dilakukan modifikasi material atas informasi tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Review tersebut dilakukan dengan menerapkan secara objektif

2|Page


KELOMPOK 6

pengetahuan akuntan mengenai praktik pelaporan keuangan terhadap masalah akuntansi signifikan yang ditemukannya melalui permintaan keterangan dan prosedur analitik. Tujuan review informasi keuangan interim sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Tujuan suatu audit adalah untuk memberikan dasar memadai bagi pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Review atas informasi keuangan interim bukanlah dasar bagi pemberian pendapat semacam itu, karena review tersebut tidak mencakup pengujian catatan akuntansi melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, pemerolehan hal yang bersangkutan dengan bukti yang menguatkan hasil yang diperoleh dari permintaan keterangan, penerapan prosedur tertentu lain yang biasanya dilaksanakan dalam audit. Review dapat mengarahkan perhatian akuntan terhadap hal-hal signifikan yang berdampak terhadap informasi keuangan interim, namun tidak memberikan jaminan bahwa akuntan mengetahui semua hal signifikan yang dapat diungkapkan dalam audit.

3. Prosedur Review Atas Informasi Keuangan Interim Prosedur untuk melaksanakan review informasi keuangan interim pada umumnya terbatas pada prosedur permintaan keterangan dan prosedur analitik saja, tidak meliputi prosedur pencarian dan prosedur verifikasi, terhadap masalah-masalah akuntansi signifikan yang berkaitan dengan informasi keuangan yang dilaporkan. Prosedur yang harus diterapkan oleh akuntan umum meliputi: a. Meminta keterangan mengenai pengendalian intern, yang meliputi lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan sepanjang diperlukan, prosedur pengendalian, baik untuk informasi keuangan tahunan maupun informasi keuangan interim, dan perubahan signifikan dalam pengendalian intern yang terjadi sejak audit laporan keuangan terakhir sejak review informasi keuangan terakhir untuk menentukan dampak potensial pengendalian intern dan perubahan signifikan dalam pengendalian intern yang terjadi sejak audit laporan keuangan atas penyusunan informasi keuangan interim.

3|Page


b. Menerapkan

prosedur

KELOMPOK 6

analitik

atas

informasi

keuangan

interim

untuk

mengidentifikasikan dan memberikan dasar untuk mengajukan pertanyaan tentang hubungan dan pos individual yang tampak luar biasa. Prosedur analitik untuk meliputi pembandingan informasi keuangan interim yang bersangkutan dengan masa terdahulu dan dengan masa yang sama pada tahun sebelumnya, evaluasi terhadap informasi keuangan interim yang dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan yang jelas di antara data keuangan dan, jika relevan, di antara data nonkeuangan, pembandingan jumlah-jumlah tercatat, atau ratio yang dihitung atas dasar jumlah-jumlah yang tercatat, dengan jumlah-jumlah yang diharapkan terjadi yang dikembangkan oleh akuntan. Akuntan mengembangkan harapan itu dengan cara mengidentifikasi dan menggunakan hubungan jelas yang secara masuk akal diharapkan akan ada berdasarkan pemahaman akuntan tentang klien dan industri yang didalamnya usaha klien beroperasi. Berikut ini disajikan contoh berbagai sumber informasi untuk mengembangkan harapan: 

Informasi keuangan dari satu periode atau beberapa periode sebelumnya dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang telah diakui.



Hasil yang diantisipasikan-sebagai contoh, anggaran atau prakiraan, termasuk ekstrapolasi berdasarkan data tahunan atau data interim.



Hubungan antarunsur informasi keuangan dalam periode tertentu.



Informasi tentang industri yang di dalamnya klien beroperasi-sebagai contoh, informasi laba bruto.



Hubungan informasi keuangan dengan informasi nonkeuangan yang relevan. Dalam

menerapkan

prosedur

tersebut

di

atas,

akuntan

harus

mempertimbangkan jenis masalah yang, dalam tahun atau masa interim sebelumnya, mengharuskan penyesuaian. Biasanya akuntan tidak akan berusaha mendapatkan bahan bukti yang menguatkan mengenai respon manajemen atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh akuntan tersebut dalam review terhadap informasi keuangan interim. Namun, akuntan harus mempertimbangkan konsistensi respon manajemen atas hasil pertanyaan-pertanyaan lain yang diajukan dalam perikatan audit dan hasil penerapan prosedur analitik. Karena

4|Page


KELOMPOK 6

dalam penyusunan informasi keuangan interim lebih banyak dilakukan estimasi atas pendapatan, kos (cost), dan beban dibandingkan dengan dalam penyusunan laporan keuangan tahunan. c. Membaca notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris dan komite-komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk mengidentifikasikan tindakan yang dapat mempengaruhi informasi keuangan interim. d. Membaca informasi keuangan interim untuk mempertimbangkan, berdasarkan informasi yang diperoleh akuntan, apakah informasi yang dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. e. Mendapatkan laporan dari akuntan lain, jika ada, yang mengadakan perikatan untuk melakukan review informasi keuangan interim atas bagian yang penting dari entitas yang di-review, anak perusahaan, atau afiliasi lainnya. f. Menanyakan kepada pejabat yang bertanggung jawab atas masalah keuangan dan akuntansi mengenai apakah informasi keuangan interim telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, apakah ada perubahan praktik akuntansi entitas tersebut, apakah ada perubahan kegiatan bisnis entitas tersebut, masalah yang menimbulkan pertanyaan pada waktu penerapan prosedur di atas, dan peristiwa sesudah tanggal informasi keuangan interim yang berpengaruh material atas penyajian informasi tersebut. g. Mendapatkan representasi tertulis dari manajemen mengenai tanggung jawab mereka atas informasi keuangan, kelengkapan notulen rapat, peristiwa setelah tanggal informasi keuangan interim, dan hal-hal lain yang menurut akuntan memerlukan penegasan tertulis dari klien.

4. Laporan akuntan atas review terhadap Informasi Keuangan Interim Akuntan dapat mengizinkan penggunaan namanya dan pencantuman laporannya dalam komunikasi tertulis tentang informasi keuangan interim, jika akuntan tersebut telah melakukan review sebagaimana dijelaskan dalam paragrafparagraf di atas. Jika terdapat pembatasan lingkup review atas informasi keuangan

5|Page


KELOMPOK 6

interim yang menyebabkan tidak dapat diselesaikannya review tersebut, akuntan harus melarang penggunaan namanya. Pembatasan lingkup review dapat berupa pembatasan oleh klien atau disebabkan hal-hal tertentu seperti saat pelaksanaan pekerjaan akuntan atau ketidakcukupan catatan akuntansi.

5. Bentuk laporan Review Akuntan Laporan akuntan yang melampiri informasi keuangan interim yang telah direview harus mencakup: 1. Suatu judul yang berisi frasa “Laporan Akuntan Independen.” 2. Identifikasi informasi keuangan interim yang di-review. 3. Suatu pernyataan bahwa informasi keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. 4. Pernyataan bahwa review atas informasi keuangan interim dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. 5. Uraian mengenai prosedur review atas informasi keuangan interim yang dilakukan. 6. Suatu pernyataan bahwa review atas informasi keuangan interim dilakukan dengan lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan audit berdasarkan standar auditing yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam review terhadap informasi keuangan interim, akuntan tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. 7. Suatu pernyataan apakah akuntan menemukan indikasi perlunya modifikasi material yang harus dilakukan agar informasi keuangan interim sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 8. Tanda tangan, nama, nomor izin akuntan publik, dan/atau nomor register negara akuntan. 9. Tanggal laporan review. Laporan dapat dialamatkan kepada perusahaan yang informasi keuangannya di-review, dewan komisarisnya, atau para pemegang sahamnya. Umumnya, laporan harus diberi tanggal berdasarkan tanggal selesainya

6|Page


KELOMPOK 6

review. Sebagai tambahan, setiap halaman informasi keuangan interim harus secara jelas diberi tanda “tidak diaudit”.

2.1.2 Laporan Khusus Berdasarkan Standar Auditing Laporan khusus diatur dalam SA Seksi 623, yang meliputi laporan auditor yang diterbitkan dalam hubungannya dengan: 1. Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Unsur, akun atau pos laporan keuangan yang ditentukan. 3. Kepatuhan dengan aspek perjanjian kontrak atau persyaratan peraturan yang berkaitan dengan laporan keuangan auditan. 4. Penyajian keuangan untuk mematuhi perjanjian kontrak atau ketentuan peraturan. 5. Informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk yang telah ditetapkan sebelumnya atau daftar yang memerlukan bentuk tertentu laporan auditor.

1. Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai Dengan Basis Komprehensif Selain PABU di Indonesia Basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia adalah salah satu di antara berikut ini: 1. Basis akuntansi yang digunakan oleh entitas yang melaporkan untuk memenuhi persyaratan atau mematuhi ketentuan pelaporan keuangan suatu badan pemerintahan yang berwenang untuk mengatur entitas tersebut. Contohnya adalah basis akuntansi yang digunakan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan yang diatur oleh Departemen Keuangan. 2. Basis akuntansi yang digunakan atau diharapkan akan digunakan oleh entitas untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan untuk periode yang dicakup oleh laporan keuangan. 3. Basis akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, dan modifikasi basis kas yang memiliki dukungan kuat, seperti pencatatan depresiasi atas aktiva tetap atau accrued income taxes.

7|Page


KELOMPOK 6

4. Rangkaian kriteria pasti yang memiliki dukungan kuat yang diterapkan ke semua pos material yang tampak dalam laporan keuangan, seperti basis akuntansi tingkat harga (price-level basis of accounting) Dalam pelaporan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, auditor independen harus mencantumkan dalam laporannya hal-hal berikut ini: a. Judul yang berisi kata independen b. Suatu paragraf yang: 

Menyatakan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan telah diaudit.



Menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan dan bahwa auditor bertanggung jawab untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan berdasarkan auditnya.

c. Suatu paragraf yang: 1. Menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. 2. Menyatakan bahwa standar auditing yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan auditnya untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. 3. Menyatakan bahwa suatu audit mencakup: 

Pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan,



Penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, dan



Penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

4. Menyatakan bahwa auditor yakin bahwa auditnya memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapatnya. d. Suatu paragraf yang:

8|Page




KELOMPOK 6

Menyatakan basis penyajian dan mengacu ke catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan basis tersebut.



Menyatakan basis penyajian adalah basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

e. Suatu paragraf yang menyatakan pendapat auditor (atau pernyataan tidak memberikan pendapat) mengenai kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan. Jika auditor berkesimpulan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dengan basis akuntansi yang dijelaskan atau jika terdapat pembatasan atas lingkup audit, ia harus mengungkapkan alasan yang menguatkan kesimpulannya tersebut dalam paragraf penjelasan (yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat) dalam laporannya dan harus mencantumkan dalam paragraf pendapat bahasa modifikasi yang semestinya dan suatu pengacuan ke paragraf penjelasan. f. Jika laporan keuangan disusun sesuai dengan persyaratan atau ketentuan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh badan pemerintah yang berwenang mengatur, suatu paragraf diperlukan untuk menjelasakan pembatasan distribusi laporan kepihak-pihak dalam entitas atau untuk pelaporan kepada badan pemerintah yang berwenang mengatur tersebut. Paragraf yang berisi batasan tersebut diperlukan, meskipun menurut undang-undang dan peraturan, laporan auditor dapat menjadi catatan yang tersedia untuk kepentingan umum. Namun, auditor dapat menggunakan bentuk laporan ini jika laporan keuangan dan laporan auditor hanya ditujukan semata-mata untuk pendaftaran ke satu atau lebih badan pengatur yang memiliki kewenangan atas entitas yang bersangkutan. g. Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik. h. Tanggal laporan auditor.

2. Unsur, Akun, atau Pos Tertentu Laporan Keuangan Auditor independen dapat diminta untuk menyatakan pendapat atas satu atau lebih unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan. Dalam perikatan ini,

9|Page


KELOMPOK 6

unsur, akun, atau pos tertentu dapat disajikan dalam suatu laporan atau dalam suatu dokumen yang menyertai laporan. Contoh satu atau lebih unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan yang auditor mungkin diminta untuk melaporkan atas dasar audit yang dilaksanakannya berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia adalah sewa, royalty, partisipasi laba, atau penyisihan pajak penghasilan. Jika auditor mengadakan perikatan untuk menyetakan pendapat atas satu atau lebih unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan, laporan harus berisi: a. Judul yang berisi kata independen. b. Suatu paragraf yang: 

Menyatakan bahwa unsur, akun, atau pos tertentu yang disebutkan dalam laporan keuangan telah diaudit. Jika audit dilaksanakan bersamaan dengan audit atas laporan keuangan perusahaan, paragraf ini harus menyatakan dan menujukkan tanggal laporan auditor atas laporan keuangan. Lebih lanjut, setiap penyimpangan dari laporan auditor bentuk baku atas laporan keuangan auditan harus pula diungkapkan jika dipandang relevan dengan penyajian unsur, akun atau pos tertentu tersebut.



Menyatakan bahwa unsur, akun, atau pos tertentu merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan dan bahwa auditor bertanggung jawab untuk menyatakan suatu pendapat atas unsur, akun atau pos tertentu berdasarkan auditnya.

c. Suatu paragraf yang: 1. Menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. 2. Menyatakan bahwa standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan auditnya untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah unsur, akun, atau pos tertentu bebas dari salah saji material. 3. Menyatakan bahwa suatu audit mencakup:

10 | P a g e




KELOMPOK 6

Pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam unsur, akun atau pos tertentu.



Penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, dan



Penilaian penyajian secara keseluruhan unsur, akun, atau pos tertentu.

4. Menyatakan bahwa auditor yakin bahwa auditnya memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapatnya. d. Suatu paragraf yang: 

Menyatakan basis penyajian unsur, akun, atau pos tertentu dan, jika ada, suatu perjanjian yang menyatakan basis semacam itu, jika penyajian tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.



Jika dipandang perlu, meliputi suatu penjelasan dan sumber interpretasi signifikan, jika ada, yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, yang berkaitan dengan ketentuan perjanjian yang relevan.

e. Suatu paragraf yang menyatakan pendapat auditor (atau pernyataan tidak memberikan pendapat) atas apakah unsur, akun, atau pos tertentu disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan. Jika auditor berkesimpulan bahwa unsur, akun, atau pos tertentu tidak disajikan secara wajar atas basis akuntansi yang dijelaskan atau jika terdapat pembatasan atas lingkup audit, ia harus mengungkapkan alasan yang menguatkan keseimpulannya tersebut dalam parargraf penjelasan (yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat) dalam laporannya dan harus mencantumkan dalam paragraf pendapat bahasa modifikasi yang semestinya dan suatu pengacuan ke paragraf penjelasan. f. Jika unsur, akun, atau pos tertentu disusun sesuai dengan persyaratan atau ketentuan pelaporan keuangan yang diatur dalam suatu kontrak atau perjanjian yang menghasilkan suatu penyajian yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau suatu basis akuntansi komprehensif lainnya, maka suatu paragraf diperlukan untuk menjelaskan pembatasan distribusi laporan ke pihak-pihak dalam entitas yang bersangkutan atau untuk pelaporan kepada

11 | P a g e


KELOMPOK 6

pihak yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian tersebut. Pembatasan ini diperlukan karena basis penyajian ditentukan dengan mengacu ke suatu dokumen yang umumnya tidak tersedia bagi pihak ketiga yang lain. g. Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik. h. Tanggal laporan auditor.

3. Kepatuhan Terhadap Aspek Perjanjian Kontrak atau Persyaratan Peraturan yang Berkaitan dengan Laporan Keuangan Auditan Entitas mungkin diharuskan oleh perjanjian kontrak, seperti bond indenture dan perjanjian utang, atau oleh badan pengatur untuk menyerahkan laporan kepatuhan oleh auditor independen. Sebagai contoh, perjanjian utang seringkali menetapkan berbagai

kewajiban

bagi

peminjam,

menyangkut

masalah-masalah

seperti

pembayaran ke dalam sinking fund, pembayaran bunga, mempertahankan current ratio, dan pembatasan dalam pembayaran dividen. Perjanjian tersebut biasanya juga mensyaratkan peminjam untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen. Dalam beberapa keadaan, pemberi pinjaman atau wali amanatnya mungkin meminta keyakinan dari auditor independen bahwa peminjam telah mematuhi ketentuan tertentu perjanjian yang berkaitan dengan masalah akuntansi. Auditor independen dapat memenuhi permintaan ini dengan memberikan keyakinan negatif yang bersangkutan dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan audit atas laporan keuangan. Keyakinan ini dapat diberikan dalam laporan terpisah atau dalam satu atau dua paragraf laporan auditor yang menyertai laporan keuangan. Namun, keyakinan ini tidak harus diberikan kecuali jika auditor telah mengaudit laporan keuangan tersebut yang bersangkutan dengan perjanjian kontrak atau persyaratan peraturan dan harus tidak memperluas ketentuan perjanjian yang berkaitan dengan masalah yang tidak tercakup dalam prosedur audit yang dilaksanakan dalam audit atas laporan keuangan. Selain itu, keyakinan tersebut harus tidak diberikan jika auditor telah menyatakan

12 | P a g e


KELOMPOK 6

pendapat tidak wajar atau menyatakan tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan yang memiliki kaitan dengan ketentuan perjanjian. Jika laporan auditor atas kepatuhan terhadap perjanjian kontrak atau ketentuan peraturan diberikan dalam laporan terpisah, laporan tersebut harus memuat: 1. Judul yang berisi kata independen. 2. Suatu paragraf yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan berisi tanggal laporan auditor atas laporan keuangan tersebut. Lebih lanjut, setiap penyimpangan dari laporan auditor bentuk baku atas laporan keuangan harus pula diungkapkan. 3. Suatu paragraf yang berisi pengacuan ke persyaratan tertentu dalam perjanjian (covenant) atau paragraph tertentu dalam perjanjian, memberikan keyakinan negatif tentang kepatuhan terhadap covenant yang berlaku dalam suatu perjanjian, sepanjang berkaitan dengan masalah akuntansi, dan menegaskan bahwa keyakinan negatif diberikan dalam hubungannya dengan audit atas laporan keuangan. Auditor biasanya harus menyatakan bahwa tujuan utama audit bukan untuk memperoleh pengetahuan mengenai kepatuhan. 4. Suatu paragraf yang berisi suatu penjelasan dan sumber interpretasi signifikan, jika ada, yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, yang berkaitan dengan ketentuan perjanjian yang relevan. 5. Suatu paragraf yang membatasi distribusi laporan ke pihak-pihak dalam entitas atau untuk pelaporan kepada pihak yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian tersebut atau untuk penyerahan suatu dokumen kepada badan pengatur, karena dasar penyajian ditentukan dengan mengacu ke dokumen yang umumnya tidak tersedia bagi pihak ketiga yang lain. 6. Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik. 7. Tanggal laporan auditor.

13 | P a g e


KELOMPOK 6

4. Penyajian Keuangan Untuk Mematuhi Perjanjian Kontrak atau Ketentuan Peraturan Auditor seringkali diminta untuk melaporkan laporan keuangan dengan tujuan khusus yang disusun untuk mematuhi perjanjian kontrak atau ketentuan peraturan. Dalam hampir semua keadaan, tipe perjanjian ini hanya ditujukan untuk penggunaan oleh pihak-pihak yang mengikat perjanjian, badan pengatur, atau pihak tertentu lainnya. Pelaporan atas tipe penyajian ini mencakup hal berikut. 1. Penyajian keuangan dengan tujuan khusus yang disusun untuk mematuhi perjanjian kontrak atau ketentuan peraturan yang tidak merupakan suatu penyajian yang lengkap tentang aktiva, utang, pendapatan dan beban entitas, tetapi telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau suatu basis akuntansi komprehensif. 2. Penyajian keuangan dengan tujuan khusus (mungkin berupa satu set lengkap laporan keuangan atau satu di antara laporan keuangan pokok) yang disusun dengan basis akuntansi yang ditetapkan dalam perjanjian yang tidak merupakan penyajian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif.

5. Informasi Keuangan yang Disajikan Dalam Bentuk atau Daftar yang Ditetapkan Formulir atau daftar tercetak yang didesain atau ditetapkan oleh badan seringkali menentukan kata-kata yang dipakai dalam laporan auditor. Banyak formulir ini tidak dapat diterima oleh auditor independen karena formulir laporan auditor yang telah ditetapkan tidak sejalan dengan standar pelaporan profesional. Sebagai contoh, bahasa yang ditetapkan untuk laporan mungkin memerlukan pernyataan auditor yang tidak konsisten dengan fungsi atau tanggung jawab auditor. Beberapa formulir laporan dapat diterima dengan menyisipkan kata-kata; yang lain dapat dibuat diterima jika dilakukan revisi lengkap. Bila formulir laporan yang dicetak mengharuskan auditor independen untuk membuat suatu pernyataan yang tidak dapat dibenarkan oleh auditor, ia harus membetulkan formulir yang bersangkutan atau melampirkan laporannya terpisah.

14 | P a g e


KELOMPOK 6

2.1.3 Laporan Khusus Berdasarkan Standar Atestasi Sesuai dengan PSAT No. 07 dinyatakan bahwa Suatu perikatan atestasi adalah perikatan yang di dalamnya praktisi mengadakan perikatan untuk menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu simpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. 1. Standar Umum a. Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup dalam fungsi atestasi. b. Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki pengetahuan cukup dalam bidang yang bersangkutan dengan asersi. c. Praktisi harus melaksanakan Perikatan hanya jika ia memiliki alasan untuk meyakinkan dirinya bahwa dua kondisi berikut ini ada: 

Asersi dapat dinilai dengan kriteria rasional, baik yang telah ditetapkan oleh badan yang diakui atau yang dinyatakan dalam penyajian asersi tersebut dengan cara cukup jelas dan komprehensif bagi pembaca yang diketahui mampu memahaminya



Asersi tersebut dapat diestimasi atau diukur secara konsisten dan rasional dengan menggunakan kriteria tersebut.

d. Dalam semua hal yang bersangkutan dengan perikatan, sikap mental independen harus dipertahankan oleh praktisi. e. Kemahiran profesional harus selalu digunakan oleh praktisi dalam melaksanakan perikatan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan perikatan tersebut.

Laporan atestasi yang didistribusikan kepada umum harus dibatasi ke dua tingkat keyakinan: yang pertama didasarkan atas suatu pengurangan risiko atestasi ketingkat yang cukup rendah (suatu "pemeriksaan") dan yang lain didasarkan atas suatu pengurangan risiko atestasi ke tingkat yang menengah (suatu "review"). Dalam suatu perikatan untuk mencapai tingkat keyakinan tertinggi (suatu pemeriksaan) "simpulan praktisi harus dinyatakan dalam bentuk pendapat positif. Jika

15 | P a g e


KELOMPOK 6

risiko atestasi telah dikurangi hanya ke tingkat yang menengah (suatu "review"), simpulan harus dinyatakan dalam bentuk keyakinan negatif. Pada waktu menyatakan suatu pendapat positif, praktisi harus secara jelas menyatakan apakah, menurut pendapatnya, asersi disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau telah dinyatakan. Namun, laporan yang menyatakan pendapat positif atas suatu penyajian asersi secara keseluruhan, dapat dimodifikasi atau berisi suatu pengecualian untuk beberapa aspek penyajian atau perikatan. Sebagai tambahan, laporan tersebut dapat memberikan penekanan atas masalah tertentu yang bersangkutan dengan perikatan atestasi atau penyajian asersi. Dalam memberikan keyakinan negatif, simpulan praktisi harus menyatakan apakah informasi yang diperoleh praktisi dari pekerjaan yang dilakukan menunjukkan bahwa asersi tersebut tidak disajikan, dalam segala hal yang material, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau yang telah dinyatakan.

2.2 Pelaporan Kepatuhan 2.2.1 Perikatan Atestasi Kepatuhan 1. Kondisi Untuk Pelaksanaan Perikatan Praktisi dapat melaksanakan suatu perikatan yang berkaitan dengan asersi tertulis manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau efektivitas pengendalian intern atas kepatuhan jika kedua kondisi berikut ini : 1. Manajemen menerima tanggung jawab atas kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu dan efektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan. 2. Manajemen mengevaluasi kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau efektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan. 3. Manajemen membuat asersi tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu. Jika laporan praktisi dimaksudkan untuk pemakaian umum, asersi tersebut harus dalam bentuk surat representasi kepada praktisi dan dalam laporan terpisah yang akan melampiri laporan praktisi. Jika penggunaan laporan praktisi dibatasi hanya kepada pihak dalam entitas yang bersangkutan dan badan pengatur tertentu, asersi dapat hanya berbentuk surat representasi.

16 | P a g e


KELOMPOK 6

4. Asersi manajemen dapat dievaluasi dengan menggunakan kriteria yang masuk akal, yang ditetapkan oleh badan yang diakui atau dinyatakan dalam asersi secara cukup jelas dan komprehensif bagi pembaca yang berpengetahuan untuk memahaminya, dan asersi tersebut dapat diestimasi dan diukur secara masuk akal dengan menggunakan kriteria tersebut. 5. Terdapat bukti yang cukup atau dapat dikembangkan untuk mendukung evaluasi manajemen. Dalam perikatan pemeriksaan, asersi tertulis manajemen dapat mengambil berbagai macam bentuk, namun harus cukup spesifik sehingga pemakai yang memiliki kompetensi dalam memanfaatkan kriteria pengukuran dan pengungkapan yang sama atau serupa dapat mencapai kesimpulan yang secara material sama.

2. Perikatan Prosedur Yang Disepakati Tujuan praktisi dalam perikatan prosedur yang disepakati adalah untuk menyajikan temuan-temuan tertentu yang membantu pemakai dalam mengevaluasi asersi manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan berdasarkan prosedur yang disepakati oleh pemakai laporan tersebut. Untuk memenuhi persyaratan bahwa praktisi dan pemakai tertentu sepakat atas prosedur yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan dan pemakai tertentu memikul tanggung jawab atas memadainya prosedur yang disepakati untuk mencapai tujuan, biasanya praktisi harus berkomunikasi langsung dengan dan memperoleh pengakuan dari setiap pemakai tertentu. Sebagai contoh, hal ini dapat diselesaikan dengan mengadakan rapat dengan para pemakai tertentu atau dengan mendistribusikan draft laporan yang diharapkan akan dihasilkan atau copy surat perikatan kepada pemakai tertentu dan meminta persetujuan dari mereka. Jika praktisi tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan seluruh pemakai tertentu, praktisi dapat memenuhi persyaratan tersebut dengan menerapkan satu atau lebih prosedur berikut ini atau prosedur yang serupa:

17 | P a g e


KELOMPOK 6

1. Bandingkan prosedur yang akan diterapkan dengan persyaratan tertulis dari pemakai tertentu. 2. Bicarakan prosedur yang akan diterapkan dengan wakil semestinya dari pemakai tertentu yang terkait. 3. Lakukan review terhadap kontrak yang relevan atau korespondensi dari pemakai tertentu. Untuk memperoleh pemahaman tentang persyaratan yang ditentukan dalam asersi manajemen tentang kepatuhan, praktisi harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini: 1. Undang-undang, peraturan, ketentuan, kontrak, dan hibah yang melandasi persyaratan kepatuhan tertentu, termasuk persyaratan yang dipublikasikan. 2. Pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh melalui laporan perikatan sebelumnya dan laporan untuk memenuhi peraturan. 3. Pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari pembicaraan dengan individu semestinya di luar entitas (seperti pejabat pengatur atau spesialis pihak ketiga). Laporan praktisi tentang prosedur yang disepakati yang berkaitan dengan asersi manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern entitas terhadap kepatuhan harus dalam bentuk prosedur dan temuan. Praktisi dilarang memberikan keyakinan negatif tentang apakah asersi manajemen disajikan secara wajar. Laporan praktisi harus memuat unsur-unsur berikut ini: 1. Judul yang berisi kata independen. 2. Identifikasi pemakai tertentu. 3. Suatu pengacuan ke asersi manajemen tentang kepatuhan entitas dengan persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern entitas terhadap kepatuhan, termasuk periode atau titik waktu yang dicakup oleh asersi manajemen, dan sifat perikatan. 4. Suatu pernyataan bahwa prosedur, yang telah disepakati oleh pemakai tertentu yang disebutkan dalam laporan, telah dilaksanakan untuk membantu pemakai

18 | P a g e


KELOMPOK 6

dalam mengevaluasi asersi manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern entitas terhadap kepatuhan. 5. Pengacuan ke standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. 6. Suatu pernyataan bahwa memadainya prosedur merupakan tanggung jawab pemakai tertentu dan suatu pernyataan tidak bertanggung jawab tentang memadainya prosedur tersebut. 7. Daftar prosedur yang telah dilaksanakan (atau pengacuan mengenai hal ini) dan temuan yang bersangkutan. 8. Jika berlaku, suatu penjelasan adanya batas materialitas yang disepakati. 9. Suatu pernyataan bahwa praktisi tidak mengadakan perikatan, dan oleh karena itu tidak melaksanakan, suatu pemeriksaan atas asersi manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern entitas terhadap kepatuhan, suatu pernyataan tidak memberikan pendapat atas asersi tersebut, dan suatu pernyataan bahwa jika praktisi telah melaksanakan prosedur tambahan, hal lain mungkin terungkap dan akan dilaporkan. 10. Suatu pernyataan tentang pembatasan atas penggunaan laporan karena laporan tersebut hanya diperuntukkan bagi pemakai tertentu (Namun, jika laporan tersebut merupakan "catatan publik" praktisi harus menambahkan kalimat berikut ini: "Namun, laporan ini merupakan catatan publik dan distribusinya tidak terbatas.") 11. Jika berlaku, pembatasan tentang prosedur atau temuan. 12. Jika berlaku, suatu penjelasan tentang sifat bantuan oleh spesialis.

2.2.2 Pelaporan Kepatuhan Entitas Pemerintah Entitas pemerintahan umumnya diatur oleh berbagai peraturan perundangundangan yang berdampak terhadap laporan keuangannya. Aspek penting prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan dalam entitas pemerintahan adalah diakuinya berbagai aturan kontrak dan hukum yang khusus berlaku dalam lingkungan pemerintahan. Berbagai aturan tersebut merupakan dasar dan dicerminkan dalam struktur dana, basis akuntansi, dan prinsip lain serta metode

19 | P a g e


KELOMPOK 6

yang ditetapkan, dan merupakan faktor utama yang membedakan antara akuntansi pemerintahan dari akuntansi perusahaan. Entitas pemerintahan, organisasi nirlaba, atau perusahaan dapat menugasi auditor untuk mengaudit laporan keuangan entitas tersebut berdasarkan Standar Audit Pemerintahan. Dalam melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan, auditor memikul tanggung jawab melampaui tanggung jawab yang dipikulnya dalam audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia untuk melaporkan tentang kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan dan tentang pengendalian intern. Dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan entitas pemerintah atau penerima lain bantuan keuangan pemerintah yang melakukan penawaran efek melalui pasar modal, auditor wajib mematuhi ketentuan UndangUndang Pasar Modal. Auditor dapat melaporkan masalah kepatuhan peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern dalam laporan audit atas laporan keuangan atau dalam suatu laporan terpisah. Apabila auditor melaporkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern dalam laporan audit atas laporan keuangan, maka auditor harus mencantumkan dalam suatu paragraf pengantar yang menjelaskan pokok-pokok temuan utama dari audit atas laporan keuangan dan dari pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan pengendalian intern. Auditor tidak boleh menerbitkan paragraf pengantar ini sebagai laporan terpisah. Apabila auditor melaporkan secara terpisah tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern, maka laporan audit atas laporan keuangan harus menyatakan bahwa ia menerbitkan laporan tambahan tersebut. Laporan auditor tentang kepatuhan didasarkan atas hasil prosedur yang dilaksanakan sebagai bagian dari audit atas laporan keuangan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh auditor dalam pelaporan tentang kepatuhan berdasarkan Standar Audit Pemerintahan: a. Keyakinan positif dan negatif

20 | P a g e


KELOMPOK 6

Laporan audit atas laporan keuangan harus (1) menjelaskan lingkup pengujian auditor atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan atas pengendalian intern dan menyajikan hasil pengujiannya, atau (2) mengacu pada laporan terpisah yang berisi informasi tersebut. Dalam menyajikan hasil pengujian tersebut,

auditor

harus

melaporkan

ketidakberesan,

unsur

perbuatan

melanggar/melawan hukum, ketidakpatuhan lain yang material, dan kondisi pengendalian intern yang perlu mendapat perhatian. Dalam beberapa keadaan, auditor harus melaporkan secara langsung ketidakberesan dan usur perbuatan melanggar/melawan hukum tersebut kepada pihak di luar entitas atau organisasi yang diaudit (instansi kepolisian atau kejaksaan). b. Pelaporan ketidakpatuhan Ketidakpatuhan material didefinisikan sebagai kegagalan mematuhi persyaratan, atau pelanggaran terhadap larangan, batasan dalam peraturan, kontrak, atau bantuan yang menyebabkan auditor berkesimpulan bahwa kumpulan salah saji (estimasi terbaik auditor tentang total salah saji) sebagai akibat kegagalan atau pelanggaran tersebut adalah material bagi laporan keuangan. Bila prosedur yang dilaksanakan oleh auditor mengungkapkan ketidakpatuhan material, auditor harus memodifikasi pernyataan keyakinan positif dan negatif dalam laporan auditnya. Laporan dengan pendapat wajar dengan pengecualian harus berisi: (1) Definisi hal material dari ketidakpatuhan, (2) Suatu identifikasi terhadap hal material dari ketidakpatuhan

yang

ditemukan,

(3)

Suatu

pernyataan

bahwa

temuan

ketidakpatuhan dipertimbangkan untuk merumuskan suatu pendapat apakah laporan keuangan entitas disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. c. Unsur pelanggaran hukum Standar Audit Pemerintahan mengharuskan auditor untuk melaporkan hal-hal atau indikasi unsur perbuatan melanggar/melawan hukum yang dapat berakibat ke penuntutan pidana. Namun, auditor tidak memiliki keahlian untuk menyimpulkan tentang apakah suatu unsur pelanggaran hukum atau kemungkinan pelanggaran hukum dapat berakibat ke penuntutan pidana. Oleh karena itu, dalam mematuhi

21 | P a g e


KELOMPOK 6

persyaratan untuk melaporkan hal-hal atau indikasi adanya unsur pelanggaran hukum yang dapat berakibat ke penuntutan pidana, auditor dapat memilih untuk melaporkan semua unsur pelanggaran hukum atau kemungkinan unsur pelanggaran hukum yang ditemukan. Auditor harus memahami peraturan perundang-undangan yang mempunyai pengaruh langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan. Auditor mungkin memerlukan jasa penasihat hukum dalam menentukan peraturan perundang-undangan yang kemungkinan mempunyai dampak langsung dan material terhadap laporan keuangan, merancang pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan menilai hasil pengujian tersebut. Dalam keadaan tertentu, undang-undang, peraturan, atau kebijakan dapat mengharuskan auditor melaporkan indikasi adanya ketidakberesan jenis tertentu atau unsur perbuatan melanggar atau melawan hukum, kepada penegak hukum atau penyidik, sebelum auditor memperluas langkah dan prosedur auditnya. Auditor dapat juga diharuskan menarik diri atau menunda pekerjaan auditnya atau bagian dari auditnya, agar tidak mengganggu pelaksanaan suatu investigasi.

22 | P a g e


KELOMPOK 6

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Perkembangan dunia usaha saat ini semakin maju pesat, membuat para pelaku bisnis meningkatkan kinerja perusahaannya untuk bertahan dalam persaingan usaha. Selain itu, perusahaan harus membuat suatu laporan keuangan yang digunakan sebagai informasi kepada pengguna laporan dan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Laporan keuangan yang telah dibuat, kemudian di audit dengan menggunakan jasa audit yang dianggap independen dalam memeriksa laporan keuangan tersebut. Selain laporan audit adapula laporan selain audit yaitu, bentuk lain pengaitan akuntan dengan laporan keuangan historis yang berupa laporan keuangan interim, laporan khusus berdasarkan standar auditing, dan laporan khusus berdasarkan standar atestasi. Tujuan laporan ini adalah untuk memberikan informasi dasar bagi akuntan dalam melaporkan apakah perlu dilakukan modifikasi material atas informasi tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

23 | P a g e


KELOMPOK 6

DAFTAR PUSTAKA

http://eprints.uny.ac.id/8961/2/BAB%201%20-08412144023.pdf http://memebali.blogspot.com/2013/07/laporan-selain-audit.html http://memebali.blogspot.com/2013/07/pelaporan-kepatuhan.html

24 | P a g e

Auditing - Laporan Selain Audit

Recommend Documents