Audit maternal perinatal adalah proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksana penatalaksanaannya, annya, dengan dengan menggunakan menggunakan berbagai informasi dan dan pengalaman pengalaman dari dari suatu kelompok terdekat, untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan KIA disuatu wilayah. Dengan demjikian, kegiatan audit ini berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dengan pendekatan pendekatan pemecahan pemecahan masalah. masalah. Dalam Dalam kaitannya kaitannya dengan dengan pembinaan, pembinaan, ruang ruang lingkup wilayah dibatasi dibatasi pada kabupaten/kota kabupaten/kota,, sebagai sebagai unit efektif efektif yang mempunyai mempunyai kemampuan kemampuan pelayan pelayan obstetrik-perinatal obstetrik-perinatal dan dan didukung oleh pelayanan KIA sampai ketingkat masyarakat. Audit maternal perinatal nerupakan suatu kegiatan untuk menelusuri sebab kesakitan dan kematian ibu dan perinatal dengan maksud mencegah kesakitan dan kematian dimasa yang akan datang. Penelusuran ini memungkinkan tenaga kesehatan menentukan hubungan antara faktor penyebab yang dapat dicegah dan kesakitan/kematian yang terjadi. Dengan kata lain, istilah audit maternal perinatal merupakan kegiatan death and case follow up. Lebih lanjut kegiatan ini akan membantu tenaga kesehatan untuk menentukan pengaruh keadaan dan kejadian yang mendahului kesakitan/kematian. Dari kegiatan ini dapat ditentukan:
Sebab dan faktor-faktor terkaitan dalam kesakitan/kematian ibu dan perinatal Dimana dan mengapa berbagai sistem program gagal dalam mencegah mencegah kematian Jenis intervensi dan pembinaan yang diperlukan Audit maternal perinatal juga dapat berfungsi sebagai alat pemantauan dan sistem rujukan. Agar fungsi ini berjalan dengan baik, maka dibutuhkan :
Pengisian rekam medis yang lengkap dengan benar di semua tingkat pelayanan kesehatan Pelacakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan puskesmas dengan cara otopsi verbal, yaitu wawancara kepada keluatga atau orang lain yang mengetahui riwayat penyakit atau gejala serta tindakan yang diperoleh sebelum penderita meninggal sehingga dapat diketahui perkiraan sebab kematian. 2Tujuan
Tujuan umum audit maternal perinatal adalah meningkatkan mutu pelayanan KIA di seluruh wilayah kabupaten/kota dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan perinatal Tujuan khusus Tujuan khusus audit maternal adalah : a.
Menerapkan pembahasan analitik mengenai kasus kebidanan dan perinatal secara teratur dan berkesimnambungan, berkesimnambungan, yang dilakukan dilakukan oleh dinas dinas kesehatan kesehatan kabupaten/kota, kabupaten/kota, rumah sakit sakit pemerintah pemerintah atau swasta dan puskesmas, rumah bnersalin (RB), bidan praktek swasta atau BPS di wilayah kabupaten/kota dan dilintas batas kabupaten/kota provinsi b. Menetukan intervensi dan pembinaan untuk masing-masing pihak yang di perlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan dalam pembahasan kasus c. Mengembangkan mekanisme koordinasi antara dinas kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit pemerintah/swasta, pemerintah/swasta, puskesma puskesmas, s, rumah sakit sakit bersalin bersalin dan BPS BPS dalam perencanaan, perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, pemantauan pemantauan dan evaluasi evaluasi terhadap terhadap intervensi intervensi yang disepakati. 3 Kebijaksanaan dan strategi
Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan dan menghormati hak pasien.
Berdasarkan hal tersebut, kebijaksanaan Indonesia Sehat 2010 dan strategi making pregnancy Safer (MPS) sehubungan dengan audit maternal perinatal adalah sebagai berikut : 1.
Peningkatan mutu pelayanan KIA dilakukan secara terus menerus melalui program jaga mutu puskesmas, di samping upaya perluasan jangkauan pelayanan. Upaya peningkatan dan pengendalian mutu antara lain melalui kegiatan audit perinatal. 2. Meningkatkan fungsi kabupaten/kota sebagai unit efektif yang mampu memanfaatkan semua potensi dan peluang yang yang ada untuk meningkatkan meningkatkan pelayanan pelayanan KIA diseluruh wilayahnya 3. Peningkatan kesinambungan pelayanan KIA ditingkat pelayanan dasar(puskesmas dan jajarannya )dan tingkat rujukan primer RS kabupaten/kota 4. Peningkatan kemampuan manajerial dan keterampilan teknis dari para pengelola dan pelaksanaan program KIA KIA melalui kegiatan kegiatan analisis analisis manajeme manajemen n dan pelatihan pelatihan klinis Strategi yang diambil dalam menerapkan AMP adalah : 1.
2.
3.
4. 5.
Semua kabupaten/kota sebagai unit efektif dalam peningkatan pelayanan program KIA secara bertahap menerapkan kendali mutu ,yang antara lain dilakukan melalui AMP diwilayahnya ataupun diikut sertakan kabupaten/kota lain Dinas kesehatan kabupaten atau kota berfungsi sebagai koordinator fasilitator yang bekerja sama dengan rumah sakit kabupaten/kota dan melibatkan puskesmas dan unit pelayanan KIA swasta lainnya dalam upaya kendali mutu diwilayah kabupaten/kota Ditingkat kabupaten/kota perlu dibentuk tim AMP ,yang selalu mengadakan pertemuan rutin untuk menyeleksi kasus ,membahas dan membuat membuat rekomendasi tindak lanjut berdasarkan temuan dari kegiatan audit (penghargaaan dan sanksi bagi pelaku) Perencanaan program KIA dibuat dengan memanfaatkan hasiltemuan dari kegiatan audit,sehingga diharapkan berorientasi kepada pemecahan masalah setempat Pembinaan dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota ,bersama-sama RS dilaksanakan langsung pada saat saat audit atau atau secara secara rutin,dalam rutin,dalam bentuk bentuk yang disepakati oleh tim AMP.
4 Langkah dan kegiatan
Langkah-langkah dan kegiatan audit AMP ditingkat kabupaten/kota sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pembentukan tim AMP Penyebarluasan informasi dan petunjuk teknis pelaksanaan AMP Menyusun rencana kegiatan (POA) AMP Orientasi pengelola program KIA dalam pelaksanaan AMP Pelaksanaan kegiatan AMP Penyusunan rencana tindak lanjut terhadap temuan dari kegiatan audit maternal oleh dinas kesehatan kabupaten/kota bekerjasama dengan RS 7. Pemantauan dan evaluasi Rincian kegiatan AMP yang dilakukan adalah sebagai berikut : a. 1.
Tingkat kabupaten /kota Menyampaikan informasi dan menyamakan presepsi dengan pihak terkait mengenai pengertian dan pelaksanaan pelaksanaan AMP dikabupaten dikabupaten/kota /kota 2. Menyusun tim AMP dikabupaten atau kota ,yang susunannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. 3. Melaksanakan AMP secara berkala dan melibatkan:
Berdasarkan hal tersebut, kebijaksanaan Indonesia Sehat 2010 dan strategi making pregnancy Safer (MPS) sehubungan dengan audit maternal perinatal adalah sebagai berikut : 1.
Peningkatan mutu pelayanan KIA dilakukan secara terus menerus melalui program jaga mutu puskesmas, di samping upaya perluasan jangkauan pelayanan. Upaya peningkatan dan pengendalian mutu antara lain melalui kegiatan audit perinatal. 2. Meningkatkan fungsi kabupaten/kota sebagai unit efektif yang mampu memanfaatkan semua potensi dan peluang yang yang ada untuk meningkatkan meningkatkan pelayanan pelayanan KIA diseluruh wilayahnya 3. Peningkatan kesinambungan pelayanan KIA ditingkat pelayanan dasar(puskesmas dan jajarannya )dan tingkat rujukan primer RS kabupaten/kota 4. Peningkatan kemampuan manajerial dan keterampilan teknis dari para pengelola dan pelaksanaan program KIA KIA melalui kegiatan kegiatan analisis analisis manajeme manajemen n dan pelatihan pelatihan klinis Strategi yang diambil dalam menerapkan AMP adalah : 1.
2.
3.
4. 5.
Semua kabupaten/kota sebagai unit efektif dalam peningkatan pelayanan program KIA secara bertahap menerapkan kendali mutu ,yang antara lain dilakukan melalui AMP diwilayahnya ataupun diikut sertakan kabupaten/kota lain Dinas kesehatan kabupaten atau kota berfungsi sebagai koordinator fasilitator yang bekerja sama dengan rumah sakit kabupaten/kota dan melibatkan puskesmas dan unit pelayanan KIA swasta lainnya dalam upaya kendali mutu diwilayah kabupaten/kota Ditingkat kabupaten/kota perlu dibentuk tim AMP ,yang selalu mengadakan pertemuan rutin untuk menyeleksi kasus ,membahas dan membuat membuat rekomendasi tindak lanjut berdasarkan temuan dari kegiatan audit (penghargaaan dan sanksi bagi pelaku) Perencanaan program KIA dibuat dengan memanfaatkan hasiltemuan dari kegiatan audit,sehingga diharapkan berorientasi kepada pemecahan masalah setempat Pembinaan dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota ,bersama-sama RS dilaksanakan langsung pada saat saat audit atau atau secara secara rutin,dalam rutin,dalam bentuk bentuk yang disepakati oleh tim AMP.
4 Langkah dan kegiatan
Langkah-langkah dan kegiatan audit AMP ditingkat kabupaten/kota sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pembentukan tim AMP Penyebarluasan informasi dan petunjuk teknis pelaksanaan AMP Menyusun rencana kegiatan (POA) AMP Orientasi pengelola program KIA dalam pelaksanaan AMP Pelaksanaan kegiatan AMP Penyusunan rencana tindak lanjut terhadap temuan dari kegiatan audit maternal oleh dinas kesehatan kabupaten/kota bekerjasama dengan RS 7. Pemantauan dan evaluasi Rincian kegiatan AMP yang dilakukan adalah sebagai berikut : a. 1.
Tingkat kabupaten /kota Menyampaikan informasi dan menyamakan presepsi dengan pihak terkait mengenai pengertian dan pelaksanaan pelaksanaan AMP dikabupaten dikabupaten/kota /kota 2. Menyusun tim AMP dikabupaten atau kota ,yang susunannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. 3. Melaksanakan AMP secara berkala dan melibatkan:
4. 5. 6. 7. b. 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. c. 1. 2. 3. 4. 5. 6. d.
Para kepala puskesmas dan pelaksana pelayanan KIA dipuskesmas dan jajarannya Dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan serta dokter spesialis anak dokter ahli lain RS kabupaten/kota Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan staf pengelola program terkait Pihak lain yang terkait ,sesuai kebutuhan misalnya bidan praktik swasta petugas rekam medik RS kabupaten/kota dan lain-lain. Melaksanakan kegiatan AMP lintas batas kabupaten/kota/propinsi Melaksanakan kegiatan tindak lanjut yang telah disepakati dalam pertemuan tim AMP Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan audit serta tindak lanjutnya ,dan melaporkan hasil kegiatan ke dinas kesehatan propinsi untuk memohon dukungan Memanfaatkan hasil kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan program KIA,secara berkelanjutan Tingkat puskesmas Menyampaikan informasi kepada staf puskesmas terkait mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan KIA melalui kegiatan AMP Melakukan pencatatan atas kasus kesakitan dan kematian ibu serta perinatal dan penanganan atau rujukan nya ,untuk kemudian dilaporkan kedinas kesehatan kabupaten kota Mengikuti pertemuan AMP dikabupaten/kota Melakukan pelacakan sebab kematian ibu/perinatal (otopsi verbal ) selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima laporan. Informasi ini harus dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten/kota selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan . temuan otopsi verbal dibicarakan dalam pertemuan audit dikabupaten /kota . Mengikuti/melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan KIA,sebagai tindak lanjut dari kegiatan audit Membahas kasus pertemuan AMP di kabupaten/kota Membahas hasil tindak lanjut AMP non medis dengan lintas sektor terkait. Tingkat propinsi Menyebarluaskan pedoman teknis AMP kepada seluruh kabupaten/kota Menyamakan kerangka pikir dan menyusun rencana kegiatan pengembangan kendali mutu pelayanan KIA melalui AMP bersama kabupaten/kota yang akan difasilitasi secara intensif. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dikabupaten/kota Memberikan dukungan teknis dan manajerial manajerial kepada kabupaten/kota sesuai kebutuhan Merintis kerjasama dengan sektor lain untuk kelancaran pelaksanaan tindak lanjut temuan dari kegiatan audit yang berkaitan dengan sektor diluar kesehatan Memfasilitasi kegiatan AMP lintas batas kabupaten/kota/propinsi Tingkat pusat Melakukan fasilitasi pelaksanaan AMP ,sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan mutu pelayanan KIA diwilayah kabupaten/kota serta peningkatan kesinambungan pelayanan KIA ditingkat dasar dan tingkat rujukan primer.
5 METODA Metoda pelaksanaan AMP sebagai berikut 1. Penyelenggaran pertemuan dilakukan teratur sesuai kebutuhan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota bersama dengan RS kabupaten/kota kabupaten/kota ,berlangsung ,berlangsung sekitar sekitar 2 jam. jam. 2. Kasus yang dibahas dapat berasal dari RS kabupaten/kota atau puskesmas .Semua kasus ibu/perinatal yang meninggal dirumah sakit kabupaten/kota /puskesmas hendak nya di audit,demikian pula kasus kesakitan yang menarik dan dapat diambil pelajaran darinya 3. Audit yang dilaksanakan lebih bersifat mengkaji riwayat penanganan kasus sejak dari : Timbulnya gejala pertama dan penanganan oleh keluarga /tenaga kesehatan dirumah Proses rujukan yang terjadi Siapa saja yang memberikan pertolongan dan apa saja yang telah dilakukan
-
-
Sampai kemudian meninggal dan dapat dipertahankan hidup. Dari pengkajian tersebut diperoleh indikasi dimana letak kesalahan/kelemahan dalam penanganan kasus. Hal ini memberi gambaran kepada pengelola program KIA dalam menentukan apa yang perlu dilakukan untuk mencegah kesakitan/kematianibu/perinatal yang tidak perlu terjadi. Pertemuan ini bersifat pertemuan menyelesaikan masalah dan tidk bertujuan menyalahkan ,atau memberi sanksi,salah satu pihak Dalam tiap pertemuan dibuat daftar hadir ,notulen hasil pertemuan dan rencana tindak lanjut ,yang akan disampaikan dan dibahas dalam pertemuan tim AMP yang akan datang RS kabupaten /kota/puskesmas membuat laporan bulanan kasus ibu dan perinatal kedinas kesehatan kabupaten/kota ,dengan memakai format yang disepakati
6 PENCATATAN DAN PELAPORAN Dalam pelaksanaan audit maternal perinatal ini diperlukan mekanisme pencatatan yang akurat ,baik ditingkat puskesmas,maupun ditingkat RS kabupaten/kota .pencatatan yang diperlukan adalah sebagai berikut Tingkat puskesmas Selain menggunakan rekam medis yang sudah ada dipuskesmas ,ditambahkan pula : 1. Formulir R9formulir rujukan maternal dan perinatal ) Formulir ini dipakai oleh puskesmas,bidan didesa maupunbidan swasta untuk merujuk kasus ibu maupun perinatal. 2. Form OM dan OP (formulir otopsi verbal maternal dan perinatal ) Digunakan untuk otopsi verbal ibu hamil/bersalin/nifas yang meninggal sedangkan form OP untuk otopsi verbal perinatal yang meninggal . untuk mengisi formulir tersebut dilakukan wawancara terhadap keluarga yang meninggal oleh tenaga puskesmas. RS kabupaten/kota Formulir yang dipakai adalah 1. Form MP (formulir maternal dan perinatal ) Form ini mencatat data dasar semua ibu bersalin /nifas dan perinatal yang masuk kerumah sakit. Pengisiannya dapat dilakukan oleh perawat 2. Form MA (formulir medical audit ) Dipakai untuk menulis hasil/kesimpulan dari audit maternal maupun audit perinatal. Yang mengisi formulir ini adalah dokter yang bertugas dibagian kebidanan dan kandungan (untuk kasus ibu) atau bagian anak (untuk kasus perinatal)
Pelaporan hasil kegiatan dilakukan secara berjenjang ,yaitu : 1. Laporan dari RS kabupaten/kota ke dinas kesehatan Laporan bulanan ini berisi informasi mengenai kesakitan dan kematian (serta sebab kematian ) ibu dan bayi baru lahir bagian kebidanan dan penyakit kandungan serta bagian anak. 2. Laporan dari puskesmas ke dinas kesehatan kabupaten/kota Laporan bulanan ini berisi informasi yang sama seperti diatas ,dan jumlah kasus yang dirujuk ke RS kabupaten/kota 3. Laporan dari dinas kesehatan kabupaten/kota ketingkat propinsi Laporan triwulan ini berisi informasi mengenai kasus ibu dan perinatal ditangani oleh Rs kabupaten /kota ,puskesmas dan unit pelayanan KIA lainnya ,serta tingkat kematian dari tiap jenis komplikasi atau gangguan . laporan merupakan rekapitulasi dari form MP dan form R,yang hendaknya diusahakan agar tidak terjadi duplikasi pelaporan untuk kasus yang dirujuk ke RS. Pada tahap awal ,jenis kasus yang dilaporkan adalah komplikasi yang paling sering terjadi pada ibu maternal dan perinatal.
Otopsi verbal telah digunakan dalam surveilen kematian yang berbasis masyarakat (community-based mortality surveillance) dan dalam penelitian. Penggunaan otopsi ve rbal ini diyakini dapat memperkirakan penyebab kematian secara valid di beberapa tempat, bahkan metode ini telah diintegrasikan menjadi fungsi rutin di beberapa instansi kesehatan lokal. Pentingnya perbaikan sistem pencatatan kematian di suatu negara, khususnya Indonesia, membuat wacana ini dapat dijadikan pertimbangan untuk diawalinya penerapan verbal otopsi di Indonesia, demi kemajuan negara kita dalam mengahadapi era globalisasi ini.
I. OTOPSI KONVENSIONAL
Otopsi (juga dikenal pemeriksaan kematian atau nekropsi) adalah investigasi medis jenazah untuk memeriksa sebab kematian. Kata “otopsi” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “lihat dengan mata sendiri”. “Nekropsi” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “melihat mayat”[5].
Otopsi konvensional ini terdiri atas otopsi anatomis, klinis, forensik. Otopsi anatomis dilkukan dengan tujuan pembelajaran. Ada beberapa syarat yang mendukung untuk dilakukannya otopsi anatomis, sesuai dengan yang tercantum dalam UU RI No.36 Tahun 2010 pasal 120,
(1) Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran.
(2) Bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya, atas perset ujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarganya.
(3) Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah diawetkan, dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya, dan disimpan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sejak kematiannya[6].
Frekuensi pelaksanaan otopsi anatomis saat ini sudah mulai menurun sehingga dilakukan alternatif berupa virtual otopsi.
Otopsi klinis adalah adalah pemeriksaan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian. Otopsi klinik ini sangat penting untuk perkembangan dunia kedokteran[7]. Adapun syarat otopsi klinik, sesuai dengan yang tercantum dalam UU RI No.36 Tahun 2010 pasal 119,
(1) Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan dapat dilakukan bedah mayat klinis di rumah sakit.
(2) Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menegakkan diagnosis dan/atau menyimpulkan penyebab kematian.
(3) Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan tertulis pasien semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarga terdekat pasien.
(4) Dalam hal pasien diduga meninggal akibat penyakit yang membahayakan masyarakat dan bedah mayat klinis mutlak diperlukan untuk menegakkan diagnosis dan/atau penyebab kematiannya, tidak diperlukan persetujuan[6].
Kelebihan dari otopsi konvensional adalah untuk memperj elas, mengkonfirmasi, mengklarifikasi, dan mengkoreksi diagnosis antemortem; menemukan penyakit baru dan menjelaskannya; evluasi tes diagnostik terbaru, teknik operasi baru, dan obat baru; investigasi penyakit akibat lingkungan ataupun pekerjaan dan berperan dalam penelitian medis maupun epidemiologi. Sedangkan kelemahan dari otopsi konvensional adalah sulitnya mendapat persetujuan dari keluarga terdekat dan cukup mengeluarkan biaya[9].
Otopsi klinis ini sangat berarti untuk penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu kedokteran, namun frekuensi pelaksanaan otopsi klinik ini di RSUD Dr. Soetomo masih 0 %.
Otopsi forensik adalah pemeriksaan mayat untuk peradilan yang dilakukan atas dasar perintah yang berwajib untuk kepentingan peradilan, karena peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Hal ini diatur dalam UU RI No. 36 pasal 122,
(1) Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bedah mayat forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau oleh dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan perujukan ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya tidak dimungkinkan[6].
Otopsi forensik di Indonesia masih memiliki kendala di Indonesia, yaitu adat yang melarang perusakan jenazah. Apabila otopsi forensik ini tidak dilakukan, akan berdampak terhadap kekosongan hukum. Saat ini terdapat alternatif baru yang dikembangkan di dunia Internasional yaitu otopsi verbal. Namun perlu diteliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan otopsi verbal ini apakah dapat digunakan untuk kepentingan peradilan.
II. OTOPSI VERBAL
Otopsi verbal adalah suatu metode untuk mengetahui penyebab kematian melalui wawancara dengan anggota keluarga mengenai tanda-tanda dan gejala-gejala yang muncul sebelum seseorang meninggal, dengan menggunakan kuestioner yang telah terstandar[15].
Tujuan utama otopsi verbal adalah untuk mengidentifikasi jumlah dan penyebab kematian pada komunitas di mana tidak terdapat atau kurangnya pencatatan angka kematian berdasar sertifikasi medik. Selain itu otopsi verbal juga dapat memberikan data tentang karakteristik dasar (usia, jeni kelamin, pendidikan, dll) orang yang meninggal serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kematian, sehingga instansi kesehatan suatu negara dapat menentukan prioritas dan menentukan intervensi yang tepat[9].
Sumber yang digunakan dalam otopsi verbal adalah kuesioner yang dibagi berdasarkan 3 kelompok umur (< 4 minggu, 4 minggu-14 tahun, > 15 tahun), dengan output berupa penyebab kematian yang telah diklasifikasikan menurut ICD-10[10].
Langkah-langkah pelaksanaan proses otopsi verbal pada kematian diantaranya adalah:
Menyiapkan proses otopsi verbal Otopsi verbal dilaksanakan di masyarakat maka perlu dilakukan kerjasama kepada masyarakat, selain itu diberikan uraian singkat tentang tujuan kegiatan ini.
Mengidentifikasikan berbagai kasus kematian
Menentukan sumber-sumber informasi Mengembangkan kuesioner otopsi verbal Memilih dan melatih petugas wawancara Memilih responden Membuat mekanisme proses klasifikasi berbagai penyebab medik Membuat mekanisme proses klasifikasi berbagai faktor penyumbang Menggunakan hasil temuan untuk melaksanakan tindak lanjut[11] Responden yang tepat pada pelaksanaan otopsi verbal adalah seorang responden (keluarga, tetangga dll) yang mengetahui tentang informasi kematian jenazah[11]. Responden ini diharapkan dapat memberikan jawaban kuosiner yang handal dan akurat serta menge tahui pasti tanda dan gejala yang dialami oleh jenazah. Waktu wawancara otopsi verbal tidak ada batasnya, namun otopsi verbal lebih baik dilakukan sesegera mungkin, karena ini sangat mempengaruhi jawaban kuosioner[12]. Semakin lama waktu wawancara dilakukan akan mempengaruhi recall responden, sehingga akan sangat mempengaruhi hasil dari kuosioner. Menurut berbagai penelitian bahwa lamanya periode untuk mengingat sesuatu (recall period) adalah sangat bervariasi. Di Guinea-Bissau , otopsi verbal dilakukan hingga 8 tahun sejak terjadinya kematian lamanya periode tersebut tidak mem pengaruhi informasi medic yang dilaporkan. Namun tidak dianjurkan untuk memasukkan periode ingatan ini dalam batasan lima tahun[11]. Pada proses otopsi verbal faktor-faktor (alat) yang harus di perhatikan adalah:
Kuosioner verbal otopsi Ø Bahasa Ø Norma dan konsep biomedis Ø Jenis responden dan pewawancara Ø Periode recall Tinjauan dokter Ahli algoritma standar Klasifikasi penyebab kematian[1] Standard kuesioner verbal otopsi berisi:
aSebuah ID, nomor referensi untuk kuesioner otopsi verbal yang telah selesai dilakukan Tanggal, tempat dan waktu wawancara, dan identitas pewawancara Kunci karakteristik responden
Waktu, tempat dan tanggal kematian Nama, jenis kelamin dan usia almarhum Penyebab dari kematian dan kejadian yang menyebabkan mati menurut responden[11] Standard kuesioner otopsi verbal yang lain adalah:
Sejarah kondisi medis dikenal sebelumnya (almarhum atau ibu); Sejarah cedera atau kecelakaan; Perawatan dan pelayanan menggunakan kesehatan selama periode sakit Data abstrak dari sertifikat kematian, kehamilan atau ibu dan kartu kesehatan klinik anak atau catatan medis dan bukti dokumen yang relevan di tingkat rumah tangga.[11] Keuntungan otopsi verbal adalah:
Pada keadaan dimana sebagian besar kematian terjadi di rumah, penemuan penyebab medik kematian hanya dapat diperoleh melalui otopsi verbal. Otopsi verbal merupakan eksplorasi berbagai faktor medik dan non medik terhadap berbagai kej adian yang mengarah pada kematian Otopsi verbal memberi kesempatan unik untuk menyertakan masukan dari pihak keluarga dan masyarakat, menyangkut kualitas pelayanan kesehatan dalam upaya memperbaiki layanan kesehatan Otopsi verbal memberi informasi kepada tokoh masyarakat dan berbagai pihak yang menginginkan perbaikan kesehatan untuk menuntut perubahan atau perbaikan praktik atau sumberdaya yang terkait dengan aspek budaya, masyarakat dan pendidikan[11] Keterbatasan otopsi verbal adalah:
Kurangnya realibitas dalam menentukan penyebab medik kematian Kualitas data yang diperoleh melalui otopsi verbal sangat tergantung dari persiapan yang matang, ujicoba materi dan uji kesesuaian kuosioner, pelatihan dan penyediaan petugas lapangan dan pengelolaan data.
Adanya unsur subyektivitas dalam menentukan faktor-faktor penyebab kematian Subyektifitas dalam menginterpretasikan berbagai faktor penyumbang, harusnya tidak mengendurkan upaya untuk mengidentifikasi hal tersebut. Otopsi verbal lebih bertujuan mengidentifikasikan area umum yang diperbaiki bukan untuk membuat indikator dalam format kuantitas.
Validitas yang belum teruji pada metode otopsi verbal Informasi tentang penyebab kematian yang diperoleh dari orang awam tidak selalu sesuai dengan yang tertulis dalam surat keterangan kematian. Hingga kini baru ada satu kaj ian tentang upaya validasi penyebab kematian melalui otopsi verbal, sayangnya kajian ini dilakukan di rumah sakit sehingga tidak mungkin dipakai untuk menyatakan kesetaraan validitas otopsi verbal.
Berpotensi untuk pelaporan lebih rendah atau tinggi dari yang se benarnya dari kematian dan penyebab khusus lainnya.[11] Otopsi verbal di Indonesia diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Me nteri Kesehatan NOMOR 15 TAHUN 2010N 2009, NOMOR 162 /MENKES/PB/I/2010 pasal 6:
(1) Setiap kematian yang terjadi diluar fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan penelusuran penyebab kematian.
(2) Penelusuran penyebab kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode autopsi verbal.
(3) Autopsi verbal sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter.
(4) Dalam hal tidak ada dokter sebagimana dimaksud pada ayat (3) autopsi verbal dapat dilakukan oleh bidan atau perawat yang terlatih.
(5) Autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) dilakukan melalui wawancara dengan keluarga terdekat dari almarhum atau pihak lain yang mengetahui per istiwa kematian.
(6) Pelaksanaan autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah setempat.
KESIMPULAN
Otopsi verbal dapat dijadikan suatu alternatif terhadap sistem pencatatan angka kematian yang kurang baik pada suatu negara khususnya di Indonesia. Hal ini disebabkan, selain dapat mengidentifikasi jumlah
dan penyebab kematian, otopsi verbal juga dapat memberikan data tentang karakteristik dasar seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dll orang yang meninggal, serta faktor-faktor yang ber kontribusi terhadap kematian sehingga instansi kesehatan suatu negara dapat menentukan prioritas dan menentukan intervensi yang tepat.
Kerjasama lintas program dan lintas sektor Kerjasama lintas sektor adalah program yag melibatkan suatu institusi atau instansi negri at au swasta yang membutuhkan pemberdayaan dan kekuatan dasar dari pemerintah atau swasta mengenai peraturan yang ditetapkan untuk mewujudkan alternatif kebijakan secara terpadu dan kompre hensif sehingga adanya keputusan dan kerjasama.
Manfaat dan tujuan kerjasama lintas sektoral antara lain adalah : 1. Mempermudah pencapaian keberhasilan rancangan kegiatan 2. Dapat memberikan gambaran tehnis antar lintas sektoral dan lintas program 3. Kebijakan tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan 4. Saling menguntungkan kedua pihak antara rencana program 5. Dapat memberikan perijinan dalam rujukan 6. Dapat memberikan kontribusi, fasilitas, sarana dan dana 7. Terdokumentasi dalam perizinan dan kegiatan
Untuk menggalang kerjasama lintas sektor dalam penyelenggaran pembangunan terutama dalam bidang kesehatan di tingkat kecamatan diperlukan pertemuan – pertemuan antara sektor terkait di tingkat kecamatan dan aparat desa. Semua sektor menginventarisasi kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut : NO SEKTOR KEGIATAN
1
2
3
4
TP-PKK
PPLKB
Pertanian
Petugas Kesehatan - Membina ibu-ibu Balita. - Melatih Kader Posyandu.
- Penyuluhan kepada Ibu balita.
- Pembinaan Kader posyandu ‘ - Merencanakan posyandu lengkap dengan BKB - Pengawasan dan penilaian Posyandu.
- Penyuluhan karang Gizi
- Merencanaan pengembangan Posyandu lengkap dengan jadwal pelaksanaanya. - Pembinaan, pengawasan serta pengendalian pelaksanan posyandu. - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi status gizi masayakat.
a. Analisis masalah peran Bantu dari masing – masing sektor : 1. PLKB Masalah : a. Angka D.O peserta KB cukup tinggi b. Pengertian peserta KB baru dan KB ulang belum dipahami. c. Bagi para bidan harus lebih meningkatkan peran dalam fungsi konseling d. Pelayanan harus lebih ditingkatkan sehingga angka DO dapat ditekan dan salah satunya dengan cara mencegah persediaan alkon yang cukup.
2. Peternakan a. Masalah : Apabila dilaksanakan vaksinasi di desa- desa jarang masyarakat membawa ternaknya untuk diberikan vaksin.
3. Kepala Desa
Masalah : · Alat kesehatan untuk puskesmas desa, bagaimana pisik untuk pembangunan gedungnya ( tanah, biaya pembangunan , model bangunan dll ).
4. TP PKK Masalah : a. Data – data kesehatan untuk PKK banyak yang kosong. b. Data gizi buruk tidak ada di PKK kecamatan.
b . Pembagian peran dan tugas masing – masing sektor No Sektor Peran Ket. 1
2
3
4
5
Pemerintahan (Camat,Kades)
TP – PKK Kecamatan
PPLKB
Pertanian
Peternakan
Menyusun kebijakan, melaksanakan pembinaan, dan motivasi kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan termasuk pembangunan bidang kesehatan (Promosikesehatan,KIA/KB, Gizi, JPKM,P2M).
Pembina, Motivator masyarakat untuk melaksanakan pembangunan kesehatan me liputi dalam bidang Promosi Kesehatan,KIA/KB, Gizi,UKK,P2M, JPKM melalui kegiatan kelompok dasa wisma.
Memberikan pembinaan dan motivasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program keluarga sejahtera dan BKB serta Promosi KB dalam meningkatkan cakupan aseptor baru.
a. Memberikan pembinaan dan motivasi kepada masyarakat dalam mempertahankan kecukupan persedian pangan yang berdampak pada status gizi masyarakat. b. Memberikan pembinaan dalam upaya kesehatan dan keselamat kerja bidang pertanian.
Melakukan upaya meningkatkan pendapatan dan gizi masyarakat melalui usaha – usaha peternakan dengan memperhatikan dampak kesehatan yang mungkin timbul termasuk upaya pencegahan penyakit / Flu burung. -
Masing –masing sektor nampaknya sudah melaksanakan kegiatan dengan baik. Hal ini perlu terus ditingkatkan sehingga apa yang menjadi target bisa dicapai.
c. Contohrencana kegiatan masing – masing sektor untuk tiga bulan berikut:
No Sektor Kegiatan Ket 1
2
3
4
5
6
Camat
TP-PKK
PPLKB
Pertanian
Peternakan
Kades
Bertanggung jawab di wilayah kecamatan merencanakan,penggerak,pengawasan,pengendalian dan peningkatan dalam kegiatan posyandu (KIA,KB,Imunisasi,Gizi,penanganan diare )
Pertemuan Koordinasi a. Memotivasi kader dalam pelaksanaan posyandu b. Pembinaan,penyuluhan ibu-ibu Bayi dan balita kerumah-rumah lewat dasa wisma. c. Penyuluhan dan memotivasi ibu-ibu untuk ikut berusaha dalam meningkatkan pendapatan.
a. Pembinaan kader posyandu bersama petugas kesehatan b. Merencanakan posyandu lengkap dengan BKB c. Pengawasan dan penilaian posyandu d. Pengentasan kemiskinan / bedah rumah e. Penyedian sarana / KB
a. Memberikan penyuluhan tentang pemanfaatan pekarangan dalam rangka meningkatkan gizi dan pendapatan keluarga. b. Pengembangan Toga
Vaksinasi untuk pencegahan Flu burung
a. Membantu dalam penyelenggaran Posyandu di wilayah masing – masing b. Melaksanakan kegiatan pencegahan penyakit.
2.3 HambatandalamPelaksanaanKerjasama HambatandalamPelaksanaanKerjasama, antara lain: a. Belum semua sektor menyadari pentingnya program untuk menurunkan AKI / AKB b. Kesibukan masing-masing sektor
c. Tidak terjalinnya pertemuan rutin hanya bertemu saat akan ada kegiatan d. Kurangnya laporan tertulis e. Pergantian personil di masing-masing instansi/sektor f.
Dinkes kurang advokasi ke Linsek
g. Minimnya dana h. Egoisme sektor i.
Kesibukan masing – masing sektor
j.
Ketidaktahuan sektor tentang AKI / AKB
k. Faktor geografis
Dampak positif Dukungan emosional: Dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan (ESQ). Dukungan keuangan: Dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat. Kebebasan yang lebih: Dengan berada jauh dari rumah maka menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional. Belajar memikul tanggung jawab di usia dini: Banyak pemuda yang waktu masa sebelum nikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka, disini mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua. Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain.
Dampak negatif
Dari segi pendidikan: Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika sesorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran. Selain itu belum lagi masalah ketenaga kerjaan, seperti realita yang ada didalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya. Dari segi kesehatan: Dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Balikpapan Husada (RSBH) dr Ahmad Yasa, SPOG mengatakan, perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak risiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun. Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang menikah di usia dini atau dibawah usia 19 atau 16 tahun. Untuk risiko kebidanan, wanita yang hamil di bawah usia
19 tahun dapat berisiko pada kematian, selain kehamilan di usia 35 tahun ke atas. Risiko lain, lanjutnya, hamil di usia muda juga rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur di masa kehamilan. Selain itu, risiko meninggal dunia akibat keracunan kehamilan juga banyak terjadi pada wanita yang melahirkan di usia dini. Salah satunya penyebab keracunan kehamilan ini adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dengan demikian, dilihat dari segi medis, pernikahan dini akan membawa banyak kerugian. Maka itu, orangtua wajib berpikir masak-masak jika ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Bahkan pernikahan dini bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis dan seks bagi anak, yang kemudian dapat mengalami trauma. Dari segi psikologi: Menurut para psosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.
KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)
PENGERTIAN
1. Wabah adalah berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Menteri menetapkan dan mencabut daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah.
2. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
3. Penanggulangan KLB adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menangani penderita, mencegah perluasan kejadian dan timbulnya penderita atau kematian baru pada suatu kejadian luar biasa yang sedang terjadi.
4. Program Penanggulangan KLB adalah suatu proses manajemen yang bertujuan agar KLB tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. Pokok program penanggulangan KLB adalah identifikasi ancaman KLB secara nasional, propinsi dan kabupaten/kota; upaya pencegahan terjadinya KLB dengan melakukan upaya perbaikan kondisi rentan KLB; penyelenggaraan SKD-KLB, kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan adanya KLB dan tindakan penyelidikan dan penanggulangan KLB yang cepat dan tepat. Secara skematis program penanggulangan KLB dapat dilihat pada Skema 1 terlampir.
5. Sistem Kewaspadaan Dini KLB (SKD-KLB) merupakan kewaspadaan terhadap penyakit
berpotensi
KLB
beserta
faktor-faktor
yang
mempengaruhinya
dengan
menerapkan teknologi surveilans epidemiologi dan dimanfaatkan untuk meningkatkan sikap tanggap kesiapsiagaan, upaya-upaya pencegahan dan tindakan penanggulangan kejadian luar biasa yang cepat dan tepat.
6. Peringatan Kewaspadaan Dini KLB merupakan pemberian informasi adanya ancaman KLB pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu.
7. Deteksi dini KLB merupakan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya KLB dengan cara melakukan intensifikasi pemantauan secara terus menerus dan sistematis terhadap perkembangan penyakit berpotensi KLB dan perubahan kondisi rentan KLB agar dapat mengetahui secara dini terjadinya KLB.
1. Kajian Epidemiologi Ancaman KLB
Untuk mengetahui adanya ancaman KLB, maka dilakukan kajian secara terus menerus dan sistematis terhadap berbagai jenis penyakit berpotensi KLB dengan menggunakan bahan kajian :
a. data surveilans epidemiologi penyakit berpotensi KLB,
b. kerentanan masyarakat, antara lain status gizi dan imunisasi,
c. kerentanan lingkungan,
d. kerentanan pelayanan kesehatan,
e. ancaman penyebaran penyakit berpotensi KLB dari daerah atau negara lain, serta
f. sumber data lain dalam jejaring surveilans epidemiologi.
Sumber data surveilans epidemiologi penyakit berpotensi KLB adalah :
a. laporan KLB/wabah dan hasil penyelidikan KLB,
b. data epidemiologi KLB dan upaya penanggulangannya,
c. surveilans terpadu penyakit berbasis KLB,
d. sistem peringatan dini-KLB di rumah sakit .
Sumber data lain dalam jejaring surveilans epidemiologi adalah :
a. data surveilans terpadu penyakit,
b. data surveilans khusus penyakit berpotensi KLB,
c. data cakupan program,
d. data lingkungan pemukiman dan perilaku, pertanian, meteorologi geofisika
e. informasi masyarakat sebagai laporan kewaspadaan KLB,
f. data lain terkait
Berdasarkan kajian epidemiologi dirumuskan suatu peringatan kewaspadaan dini KLB pada daerah dan periode waktu tertentu.
2. Peringatan Kewaspadaan Dini KLB
Peringatan kewaspadaan dini KLB dan atau terjadinya peningkatan KLB pada daerah tertentu dibuat untuk jangka pendek (periode 3-6 bulan yang akan datang) dan disampaikan kepada semua unit terkait di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Propinsi, Departemen Kesehatan, sektor terkait dan
anggota masyarakat,
sehingga mendorong peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap KLB di Unit Pelayanan Kesehatan dan program terkait serta peningkatan kewaspadaan masyarakat perorangan dan kelompok.
Peringatan kewaspadaan dini KLB dapat juga dilakukan terhadap penyakit berpotensi KLB dalam jangka panjang (periode 5 tahun yang akan datang), agar terjadi kesiapsiagaan yang lebih baik serta dapat menjadi acuan perumusan perencanaan strategis program penanggulangan KLB.
3. Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan terhadap KLB
Kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap KLB meliputi peningkatan kegiatan surveilans untuk deteksi dini kondisi rentan KLB; peningkatan kegiatan surveilans untuk deteksi dini
KLB; penyelidikan epidemiologi adanya dugaan KLB; kesiapsiagaan menghadapi KLB dan mendorong segera dilaksanakan tindakan penanggulangan KLB.
a. Deteksi Dini Kondisi Rentan KLB
Deteksi dini kondisi rentan KLB merupakan kewaspadaan terhadap timbulnya kerentanan masyarakat, kerentanan lingkungan-perilaku, dan kerentanan pelayanan kesehatan terhadap KLB dengan menerapkan cara-cara surveilans epidemiologi atau Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) kondisi rentan KLB.
Identifikasi timbulnya kondisi rentan KLB dapat mendorong upayaupaya pencegahan terjadinya KLB dan meningkatkan kewaspadaan berbagai pihak terhadap KLB.
1). Identifikasi Kondisi Rentan KLB
Mengidentifikasi secara terus menerus perubahan kondisi lingkungan, kuwalitas dan kwantitas pelayanan kesehatan, kondisi status kesehatan masyarakat yang menimbulkan KLB di daerah.
berpotensi
2). Pemantauan Wilayah Setempat Kondisi Rentan KLB
Setiap Sarana Pelayanan Kesehatan merekam data perubahan kondisi rentan KLB menurut desa atau kelurahan atau lokasi tertentu lainnya, menyusun tabel dan grafik pemantauan wilayah setempat kondisi rentan KLB.
Setiap kondisi rentan KLB dianalisis terus menerus dan sistematis untuk mengetahui secara dini adanya ancaman KLB.
3). Penyelidikan Dugaan Kondisi Rentan KLB
Penyelidikan dugaan kondisi rentan KLB dilakukan dengan cara :
(a). Sarana Pelayanan Kesehatan secara aktif mengumpulkan informasi kondisi rentan KLB dari berbagai sumber termasuk laporan perubahan kondisi rentan oleh masyarakat perorangan atau kelompok.
(b). Di Sarana Pelayanan Kesehatan, petugas kesehatan meneliti serta mengkaji data kondisi rentan KLB, data kondisi kesehatan lingkungan dan perilaku masyarakat, status kesehatan masyarakat, status pelayanan kesehatan.
(c). Petugas kesehatan mewawancarai pihak-pihak terkait yang patut diduga mengetahui adanya perubahan kondisi rentan KLB.
(d). Mengunjungi daerah yang dicurigai terdapat perubahan kondisi rentan KLB.
b. Deteksi Dini KLB
Deteksi
dini
KLB
merupakan
kewaspadaan
terhadap
timbulnya
KLB
dengan
mengidentifikasi kasus berpotensi KLB, pemantauan wilayah setempat terhadap penyakitpenyakit berpotensi KLB dan penyelidikan dugaan KLB.
(1). Identifikasi Kasus Berpotensi KLB
Setiap kasus berpotensi KLB yang datang ke Unit Pelayanan Kesehatan, diwawancarai kemungkinan adanya penderita lain di sekitar tempat tingggal, lingkungan sekolah, lingkungan perusahaan atau asrama yang kemudian dapat disimpulkan dugaan adanya KLB. Adanya dugaan KLB pada suatu lokasi tertentu diikuti dengan penyelidikan.
(2). Pemantauan Wilayah Setempat Penyakit Berpotensi KLB
Setiap Unit Pelayanan Kesehatan merekam data epidemiologi penderita penyakit berpotensi KLB menurut desa atau kelurahan. Setiap Unit Pelayanan Kesehatan
menyusun tabel dan grafik pemantauan wilayah setempat KLB sebagaimana lampiran 3 grafik PWS-KLB.
Setiap Unit Pelayanan Kesehatan melakukan analisis terus menerus dan sistematis terhadap perkembangan penyakit yang berpotensi KLB di daerahnya untuk mengetahui secara dini adanya KLB.
Adanya dugaan peningkatan penyakit dan faktor resiko yang berpotensi KLB diikuti dengan penyelidikan.
(3). Penyelidikan Dugaan KLB
Penyelidikan dugaan KLB dilakukan dengan cara :
(a). Di Unit Pelayanan Kesehatan, petugas kesehatan menanyakan setiap pengunjung Unit Pelayanan Kesehatan tentang kemungkinan adanya peningkatan sejumlah penderita penyakit yang diduga KLB pada lokasi tertentu.
(b). Di Unit Pelayanan Kesehatan, petugas kesehatan meneliti register rawat inap dan rawat jalan terhadap kemungkinan adanya peningkatan kasus yang dicurigai pada lokasi tertentu berdasarkan alamat penderita, umur dan jenis kelamin atau karakteristik lain.
(c). Petugas kesehatan mewawancarai kepala desa, kepala asrama dan setiap orang yang mengetahui keadaan masyarakat tentang adanya peningkatan penderita penyakit yang diduga KLB.
(d). Membuka pos pelayanan di lokasi yang diduga terjadi KLB dan menganalisis data penderita berobat untuk mengetahui kemungkinan adanya peningkatan penyakit yang dicurigai.
(e). Mengunjungi rumah-rumah penderita yang dicurigai atau kunjungan dari rumah ke rumah terhadap semua penduduk tergantung pilihan tim penyelidikan
c. Deteksi Dini KLB melalui Pelaporan Kewaspadaan KLB oleh Masyarakat
Laporan kewaspadaan KLB merupakan laporan adanya seorang atau sekelompok penderita atau tersangka penderita penyakit berpotensi KLB pada suatu daerah atau lokasi tertentu. Isi laporan kewaspadaan terdiri dari jenis penyakit; gejala-gejala penyakit; desa/lurah, kecamatan dan kabupaten/kota tempat kejadian; waktu kejadian; jumlah penderita dan jumlah meninggal.
Perorangan dan organisasi yang wajib membuat Laporan Kewaspadaan KLB antara lain :
(1). Orang yang mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita penyakit berpotensi KLB, yaitu orang tua penderita atau tersangka penderita, orang dewasa yang tinggal serumah dengan penderita atau tersangka penderita, Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Kampung atau Kepala Dukuh yang mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita tersebut.
(2). Petugas kesehatan yang memeriksa penderita, atau memeriksa bahan-bahan pemeriksaan penderita penyakit berpotensi KLB, yaitu dokter atau petugas kesehatan, dokter hewan yang memeriksa hewan sumber penyakit menular berpotensi KLB dan petugas laboratorium yang memeriksa spesimen penderita atau tersangka penderita penyakit berpotensi KLB.
(3). Kepala stasiun kereta api, kepala pelabuhan laut, kepala bandar udara, kepala terminal kendaraan bermotor, kepala asrama, kepala sekolah, pimpinan perusahaan, kepala kantor pemerintah dan swasta, kepala Unit Pelayanan Kesehatan.
(4). Nakhoda kapal, pilot pesawat terbang, dan pengemudi angkutan darat.
d. Kesiapsiagaan Menghadapi KLB
Kesiapsiagaan menghadapi KLB dilakukan terhadap sumber daya manusia, sistem konsultasi dan referensi, sarana penunjang, laboratorium dan anggaran biaya, strategi dan
tim penanggulangan KLB serta jejaring kerja tim penanggulangan KLB Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat.
(1). Kesiapsiagaan Sumber Daya Manusia.
Tenaga yang harus disiapkan adalah tenaga dokter, perawat, surveilans epidemiologi, sanitarian dan entomologi serta tenaga lain sesuai dengan kebutuhan. Tenaga ini harus menguasai pedoman penyelidikan dan penanggulangan KLB yang diprioritaskan di daerahnya.
Pada daerah yang sering terjadi KLB harus memperkuat sumber daya manusia sampai di Puskesmas, Rumah Sakit dan bahkan di masyarakat, tetapi pada KLB yang jarang terjadi memerlukan peningkatan sumber daya manusia di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan atau di Departemen Kesehatan saja.
(2). Kesiapsiagaan Sistem Konsultasi dan Referensi
Setiap KLB mempunyai cara-cara penyelidikan dan penanggulangan yang berbeda-beda, bahkan setiap daerah memiliki pola KLB yang berbeda-beda juga. Oleh karena itu, setiap daerah harus mengidentifikasi dan bekerjasama dengan para ahli, baik para ahli setempat, Kabupaten/Kota atau Propinsi lain, nasional dan internasional, termasuk rujukan laboratorium. Kesiapsiagaan juga dilakukan dengan melengkapi kepustakaan dengan referensi berbagai jenis penyakit berpotensi KLB.
(3). Kesiapsiagaan Sarana Penunjang dan Anggaran Biaya
Sarana penunjang penting yang harus dimiliki adalah peralatan komunikasi, transportasi, obat-obatan, laboratorium, bahan dan peralatan lainnya, termasuk pengadaan anggaran dalam jumlah yang memadai apabila terjadi suatu KLB.
(4). Kesiapsiagaan Strategi dan Tim Penanggulangan KLB
Setiap daerah menyiapkan pedoman penyelidikanpenanggulangan KLB dan membentuk tim penyelidikanpenanggulangan KLB yang melibatkan lintas program dan UnitUnit Pelayanan Kesehatan.
(5). Kesiapsiagaan Kerjasama Penanggulangan KLB
Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; Dinas Kesehatan Propinsi dan Departemen Kesehatan melalui Ditjen PPM&PL serta unit terkait membangun jejaring kerjasama penanggulangan KLB.
e. Tindakan Penanggulangan KLB Yang Cepat Dan Tepat.
Setiap daerah menetapkan mekanisme agar setiap kejadian KLB dapat terdeteksi dini dan dilakukan tindakan penanggulangan dengan cepat dan tepat.
