AUDIT INVESTIGASI Audit Investigasi adalah sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui atau diindikasikannya sebuah peristiwa/ kejadian/ transaksi yang dapat memberikan cukup keyakinan; serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi pemastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan (search of the truth). Tujuan audit Investigasi Untuk menentukan kebenaran permasalahan melalui suatu proses pengujian, pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang relevan dengan perbuatan fraud, dan untuk mengungkapkan fakta-fakta fraud Mencakup:
Adanya perbuatan fraud (Obyek)
Mengidentifikasi pelaku fraud (Subyek)
Menjelaskan modus Operandi fraud (Modus)
Mengkuantifikasi nilai kerugian dan dampak yang ditimbulkannya.
Tahapan Audit Investigasi
1. Penelaahan Informasi Awal Langkah Penelaahan Informasi Awal sebagai berikut : a. Sumber Informasi b. Mengembangkan Hipotesis Awal ( SIADIBIBAG ) c. Menyusun Hasil Telaah - Informasi Awal d. Keputusan Pelaksanaan Audit Investigatif Pendekatan Audit Investigasi a. Individu yang terkait dengan tindak kejahatan
b. Benda-benda yang terkait dengan tindak kejahatan ( Apa yang dimaksud dengan bukti fisik; Bagaimana memperoleh dan menyimpannya; Bagaimana memperoleh informasi yang optimal dari bukti fisik tersebut; Bagaimana mengartikan/ menafsirkan informasi yang telah diperoleh tersebut). The Case Theory Approach a. Analisis data yang tersedia (analyzing available data) b. Membuat hipotesa (creating hypothesis) c. Menguji hipotesa (testing the hypothesis). d. Menyaring dan merubah hipotesa (refining and amending the hypothesis)
2. Perencanaan Perencanaan Audit Investigatif harus dapat menjawab
What
When
Where
How
Who
Why
Langkah-langkah perencanaan audit investigasi investigasi
Penetapan Sasaran, Ruang Lingkup dan Susunan Tim
Membuat hipotesis dengan tujuan sebagai berikut : -
Memberikan batasan serta mempersempit ruang lingkup audit;
-
Menyiagakan auditor auditor terhadap semua fakta dan hubungan antar fakta yang telah teridentifikasi;
-
Sebagai alat yang sederhana dalam membangun fakta-fakta yang tercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh;
-
Sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian fakta dan antar fakta.
Menyusun program kerja
Perencanaan Sumber Daya Yang Dibutuhkan
Perencanaan Audit Investigatif Dengan Metode SMEAC
-
S = Situation (Situasi)
-
M = Mission (Misi)
-
E = Execution (Pelaksanaan) ( Pelaksanaan)
-
A = Administration & Logistics
-
C = Communication/ Komunikasi
Penugasan
3. Pelaksanaan Melakukan survey pendahuluan yaitu ,
Sumber Informasi yang perlu di hubungi (orang, instansi/lembaga, badan, tempat dll)
Informasi atau bukti apa yang mungkin dapat diperoleh dari sumber tersebut (untuk mendukung pembuktian fraud)
Cara perolehan informasi (terbuka, tertutup, elisitasi, wawancara dsbnya)
Ekspose Awal
Sumber data/informasi awal yang diperoleh
Bukti-bukti awal
Analisis
Rekayasa Indikasi Fraud
Simpulan awal dan Saran tindak yang perlu dilakukan pada tahap investigasi
Pelaksanaan Audit Investigasi
Pembicaraan Pendahuluan
Pelaksanaan Program Kerja
Penerapan Teknik Audit Investigatif
Melakukan Observasi dan Pengujian fisik
Mendokumentasikan Hasil Pengujian Observasi dan Pengujian fisik
Melakukan Wawancara
Penandatanganan Berita Acara
Pendokumentasian dan Evaluasi Kecukupan Bukti
Menetapkan Jenis Penyimpangan dan Kerugian Negara
Menegaskan apakah penyimpangan yang diindikasikan telah memenuhi unsur TPK atau hanya terjadi pelanggaran bersifat administratif atau bahkan tidak ada penyimpangan sama sekali
Menetapkan nilai kerugian negara yang dianggap definitif berdasarkan bukti-bukti yang tersedia
Pemberkasan Hasil Investigasi In vestigasi
Identitas Pihak yang Diduga Terlibat dan/atau Bertanggungjawab
Kasus Posisi
Bukti-Bukti yang Diperoleh o
o
o
o
Keterangan Saksi
Saksi Ali
Saksi Badu
Saksi Cecep
Keterangan Ahli
Bagian Teknik
Bagian Keuangan
Bagian Pemasaran
Bukti Utama
Bukti Transaksi
Rekening Koran
Bukti Dasar Pencatatan
Bilyet, Cek
Perhitungan fisik
Bukti Pendukung
o
o
Hasil Konfirmasi
Risalah Rapat
Keputusan Direksi
Bukti Pengujian Silang
dll
Keterangan Pihak yang Diduga Terlibat/Bertanggung T erlibat/Bertanggung Jawab
Pelaku Utama
Pihak Pendukung
Atasan Langsung
Telaahan (Isi telaahan merupakan pembuktian masing-masing unsur dengan alat bukti yang diperoleh, dikaitkan dengan unsur-unsur pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku)
o
Kesimpulan (Berisi tentang simpulan hasil investigasi secara menyeluruh, apakah indikasi fraud yang dituduhkan telah memenuhi persyaratan (terbukti), tidak terbukti ataukah masih diperlukan upaya pendalaman lebih lanjut beserta alasannya.
o
Saran/Rekomendasi (berisi saran tindak berupa langkah perbaikan, penjatuhan sanksi dan proses hukum yang harus ditempuh berikutnya). ??
4. Pelaporan Laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan penyimpangan yang merugikan keuangan negara menyajikan temuan dan informasi penting lainnya dengan maksud untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna keperluan tindak lanjut, monitoring tindak lanjut atau untuk keperluan penanganan lebih lanjut. Tujuan Pelaporan Hasil Audit Investigasi •
Menunjang pelaksanaan kerja sama antara unit pengawasan internal dengan lembaga penegakan hukum, dan mudah dipahami oleh penggunanya dalam hal ini para staf lembaga penegakan hukum yang terkait.
•
Memudahkan pejabat yang berwenang dan atau pejabat obyek yang diperiksa dalam mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Bentuk Pelaporan Hasil Audit Investigasi -
Bab I : Simpulan dan Saran
-
Bab II : Umum 1. Dasar Audit 2. Tujuan Audit 3. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit 4. Data Umum
- Bab III : Uraian Hasil Audit Investigatif, yang memuat: memuat: 1. Dasar Hukum Auditee 2. Temuan Hasil Audit 2.1. Sistem Pengendalian Intern 2.2. Materi Temuan 2.2.1. Jenis penyimpangan 2.2.2. Modus operandi penyimpangan 2.2.3. Dampak penyimpangan 2.2.4. Sebab Penyimpangan 2.2.5. Unsur kerja sama 2.2.6. Pihak yang diduga terlibat 2.3. Tindak lanjut 3. Rekomendasi 4. Lampiran Menyampaikan hasil audit investigatif, baik kepada pimpinan instansi maupun lembaga penegakan hukum, merupakan tahapan berikutnya dalam rangkaian kegiatan audit. Penanganan kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi, tidak selesai sampai di unit pengawasan saja, namun harus diteruskan dengan dengan proses
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dalam hal ini dilakukan oleh lembaga penegakan hukum.
5. Tindak Lanjut PELAKSANAAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INVESTIGATIF •
Langkah Penanganan Temuan Berindikasi Tindak Pidana Korupsi
•
Instansi yang berwenang
•
Ekpose Hasil Audit Investigatif
•
Persiapan Sebagai Saksi/Pemberi Keterangan Ahli
POTENSI TUNTUTAN HUKUM TERHADAP AUDITOR 1. Tuntutan Pidana a. dapat
dituntut
berdasarkan
Pasal
242
KUHP
karena
telah
memberikan keterangan yang tidak benar (sumpah palsu). b. Jika ternyata keterangan yang diberikan adalah merupakan fitnah, maka terhadap Fraud Auditor tersebut dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 317 KUHP (penistaan). c. kemungkinan ancaman pidana berdasarkan Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) jika ternyata Fraud Auditor tersebut dengan sengaja tidak mengindahkan adanya Pasal 170 KUHAP atau Pasal 145 Ayat (3) HIR (mengenai pengunduran diri dari kewajiban sebagai Saksi atau Ahli karena jabatan, martabat ataupun kewajiban untuk menyimpan rahasia)
2. Tuntutan Perdata a. seorang Fraud Auditor yang memberikan keterangan sebagai Saksi maupun sebagai Ahli terbuka kemungkinan untuk dituntut secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pihak lain). b. Tuntutan secara perdata terhadap Fraud Auditor ini dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, baik secara bersamaan atau terpisah dengan pengajuan tuntutan secara pidana
