Atribut Dan Kode Etik Akuntan Forensik Serta Standar (Autosaved)

Bab 4 Atribut dan Kode Etik Akuntan Forensik serta Standar Audit Investigatif

A.

Atribut Seorang Akuntan Forensik

Howard R. Davia member lima nasihat kepada seorang auditor pemula dalam melakukan investigasi terhadap fraud. Pertama, hindari pengumpulan data yang berlebihan secara premature. Identifikasi lebih dulu siapa pelaku (atau yang mempunyai potensi menjadi pelaku). Banyak auditor berkutat pada  pengumpulan data dan temuan, dan tidak dapat menjawab pertan yaan yang paling penting : Who did it. Kedua, fraud auditor harus membuktikan “niat pelaku melakukan kecurangan”. Banyak kasus kecurangan kandas di siding pengadilan karena penyidik dan saksi ahli (akuntan forensic) gagal membuktikan niat melakukan kejahatan atau pelanggaran. Davia mengingatkan kita akan sesuatu yang sangat gamblang, “the purpose of the courts is to judge people, not to hear detail rich stories of the crimes involved”.(tujuan proses pengadilan adalah menilai orang dan bukan mendengar celoteh yang berkepanjangan tentang kejahatan). Ketiga, Seorang Fraud auditor harus kreatif, berpikir seperti pelaku fraud, jangan dapat ditebak. Seorang fraud auditor harus berikir seperti pelaku fraud atau seperti penjahat. Ia harus dapat mengantisipasi langkah-langkah berikut pelaku fraud atau koruptor ketika mengetahui  perbuatan mereka terungkap. Seorang fraud auditor jangan dapat ditebak, do not predicatble. Ini seperti dalam permainan poker. Pemain berupaya mengantisipasi langkah lawannya dengan  berpikirseperti lawannya ataupun sebaliknya.langkah sendiri jangan sampai dapatb ditebak lawan. Keempat, auditor harus tahu bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan  persengkongkolan collusion, conspiracy). Pengadilan intern yang bagaimanapun baiknya, tidak dapat mencegah hal ini. Ada dua macam persengkongkolan. Ada persengkongkolan yang sifatnya suka rela dan pesertanya memang mempunyai niat jagat. Davia menamakannya

Ordinary Conspiracy. Ada lagi yang dinamakan dinamak an Pseudo Conspiracy. Si peserta misalnya, tidak menyadari bahwa keluguannya dimanfaatkan oleh rekan kerjanya. Kelima, dalam memilih proactive fraud detecteion strategy strategi untuk menemukan kecurangan dalam investigasi proaktif), si auditor mempertimbangkan apakah kecurangan dilakukan di dalam pembukuan atau diluar pembukuan. Davia memberikan contoh kecurangan diluar pembukuan seperti Kickback, atau suap yang diambil dari harga beli yang sudah di marked up. Juga untuk yang off the book, seperti  penagihan piutang yang sudah dihapus dan penjualan barang yang dibesituakan.  Nasihat Davia di atas dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Dari awal upayakan menduga siapa pelaku. Dalam pengembangan investigasinya, daftar  pelaku yang diduga, dapat diperpanjang atau diperpendek, sesuai dengan bu kti-bukti yang  berhasil dikumpulkan 2. Fokus pada pengumpulan bukti dan brang bukti untuk proses pengadilan. 3. Kreatif dalam menerapkan teknik investigasi. 4. (Kalau sistem pengadilan intern terlalu baik) fraud hanya bias terjadi karena  persengkongkolan. Investigator harus memiliki Indra atau intuisi yang tajam untuk merumuskan “teori mengenai persengkongkolan” . persengkongkolan” . ini dalah sebagian dari teori mengenai fraud. 5. Kenali pola fraud. Ini memungkinkan investigator menerapkan teknik audit investigatif yang ampuh.

B.

Karakteristik Seorang Pemeriksa Fraud 

Berdasarkan Association Berdasarkan Association of Certified Fraud Examiners, Examiners, pemeriksa fraud  pemeriksa fraud  harus  harus memiliki karakteristik sebagai berikut : 1. Pemeriksa fraud  Pemeriksa fraud  harus  harus memiliki kemampuan yang unik di samping keahlian teknisnya seperti kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berba gai saksi secara fair, tidak memihak, sahih (mengikuti ketentuan perundang-undangan), akurat, serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan lengkap. 2. Pemeriksa harus memiliki kemampuan untuk menumbuhkan kepercayaan pada diri orang lain sehingga tujuan spesifik yakni mendapat informasi dapat tercapai. Hal tersebut juga diperlukan karena pemeriksa fraud  pemeriksa fraud  berurusan  berurusan dengan segala macam jenis manusia dari

 berbagai latar belakang. Idealnya, pemeriksa harus mempunyai kepribadian yang menarik dan memotivasi orang lain untuk membantunya. 3. Karena setiap orang itu “unik” (tiada duanya), maka pemeriksa fraud  pemeriksa fraud  harus  harus mampu  berkomunikasi dalam “bahasa” mereka. 4. Pemeriksa fraud  Pemeriksa fraud  harus  harus mempunyai kemampuan teknis untuk mengerti konsep-konsep keuangan, dan kemampuan untuk menarik kesimpulan terhadapnya.

Kualitas Akuntan Forensik

Berdasarkan jawaban kuesioner yang dibagikan oleh Robert J. Lindquist, kualitas yang harus dimiliki seorang akuntan forensik antara lain : 

Kreatif Kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan interpreatsi lain, yakni bahwa itu tidak perlu merupakan situasi  bisnis yang normal.



Rasa ingin tahu Keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi.



Tak menyerah Kemampuan untuk maju terus pandang mundur walaupun fakta (seolah-olah) tidak mendukung dan ketika dokumen dan informasi sulit diperoleh.



Akal sehat Kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata.



 Business sense Kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi dicatat.



Percaya diri Kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan kita sehingga kita dapat bertahan di bawah cross examination (pertanyaan examination (pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan pembela).

Standar

K.H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett merumuskan beberapa standar untuk mereka yang melaksanakan investuagasi terhadap fraud  terhadap fraud . Konteks yang mereka rujuk adalah investigasi atas fraud  atas fraud  yang  yang dilakukan oleh pegawai perusahaan. Standar tersebut antara lain : Standar 1 :

Seluruh investigasi harus dilandasi praktek terbaik yang diakui ( accepted best practice  ). ).

Dalam istilah ini tersirat dua hal yaitu adanya upaya membandingkan antara  praktek-praktek yang ada dengan merujuk kepada yang terbaik saat itu (benchmarking ) dan upaya benchmarking  dilakukan  dilakukan terus menerus mencari solusi terbaik. Standar 2 : Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian ( due car ) sehingga car e  bukti-bukti tadi dapat diterima di pengadilan. Standar 3 : Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeks, dan jejak audit tersedia.

Dokumentasi ini diperlukan sebagai referensi apabila ada pen yelidikan di kemdian hari untuk memastikan bahwa investigasi sudah dilakukan dengan benar dan juga membantu perusahaan dalam upaya perbaikan cara-cara investigasi sehingga accepted best practice dapat practice dapat dilaksanakan. Standar 4 : Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan senatiasa menghormatinya.

Apabila investigasi dilakukan dengan cara yang melanggar hak asasi pegawai yang  bersangkutan dapat membuat perusahaan dan investigator dituntut. Standar 5 :

Beban pembuktian ada pada yang “menduga” pegawainya melak ukan melak ukan kecurangan dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut baik dalam kasus hukum administratif maupun hukum pidana.

Di Indonesia, terdapat tindak pidana di mana beban pembuktian terbalik dimungkinkan yang membuat jaksa penuntut umum harus mengajukan sedikitnya dua alat bukti yang memberikan keyakinan kepada hakim. Standar 6 : Cakup seluruh substansi investigasi dan “kuasai” seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu.

Sejak investigator memulai investigasinya, ia harus menentukan cakupan mengenai hal-hal yang esensial dalam tugasnya. Standar 7 : Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga, pengamanan menganai hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tata cara atau protokol, dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, keterlibatan polisi, kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai pelaporan.

Kode Etik

Kode etik berisi nilai-nilai luhur yang amat penting bagi eksistensi profesi. Profesi bisa eksis karena ada integritas (sikap jujur walaupun tidak diketahui orang lain), rasa hormat dan kehormatan, dan nilai-nilai luhur lainnya yang menciptakan rasa percaya dari pengguna dan stakeholders lainnya. Seorang ahli hukum berkebangsaan Inggris, Lord (John Fletcher) Moulton membedakan tiga wilayah tingkat manusia yaitu : 1. Wilayah hukum positif, di mana orang patuh karena ada hukum dan hukuman untuk ketidakpatuhan. 2. Wilayah kebebasan memilih, di mana orang mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan sikapnya. 3. Wilayah yang ketiga merupakan wilayah yang berada di tengah-tengah kedua wilayah yang telah disebutkan sebelumnya atau disebut Lord Moulton sebagai kesopansantunan Menurut Moulton, yang menentukan kebesaran suatu bangsa adalah berapa besarnya kepatuhan bangsa itu akan hal-hal yang tidak dapat dipaksakan kepadanya (namun mengandung nilai-nilai yang luhur) atau dengan kata lain kebesaran suatu bangsa ditentukan oleh kepatuhannya akan ethics. ethics. Berikut adalah contoh suatu kode etik yang dalam hal ini berlaku di dalam KPK/ Komisi Pemberantasan Korupsi (sebagian dari kode etik) : (1) Nilai-nilai (1)  Nilai-nilai dasar pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan dalam bentuk sikap, tindakan, dan perilaku Pimpinan KPK. (2) Pimpinan KPK wajib menjaga kewenangan luar bisa yang dimilikinya demi martabat KPK dan martabat pimpinan KPK dengan perilaku, tindakan, sikap, dan ucapan sebagaimana dirumuskan dalam Kode Etik.

(3) Kode Etik diterapkan tanpa toleransi sedikit pun atas penyimpangannya  zero  (zero tolerance) tolerance) dan mengandung sanksi tegas bagi mereka yang melanggarnya. (4) Perubahan atas Kode Etik Pimpinan KPK menurut keputusan ini akan segera dilakukan  berdasarkan tanggapan dan masukan dari masyarakat yang ditetapkan oleh Pimpinan KPK. Terdapat dua hal yang menarik dari Kode Etik di atas yaitu pimpinan KPK menetapkan kode etik  bagi mereka sendiri yakni pimpinan KPK memulai dari diri mereka sendiri dan bukan dari karyawan mereka dan yang kedua adalah kode etik tersebut sejalan dengan temuan IRS terhadap orang Amerika yang berlatar belakang etnis Asia. Dalam pelaksanaan kode etik, tidak cukup hanya dengan memiliki dokumen mengenai Standar dan Kode Etik, diperlukan pula penegakan yang tegas dan konsisten sehingga kredibilitas profesi tidak diragukan. Mempunyai dokumen mengenai Standar dan Kode Etik sendiri hanya merupakan langkah awal yang baik untuk memulai pelaksanaan kode etik tersebut.

BAB 5 Tatanan Kelembagaan

UUD 45 menyebutkan macam-macam lembaga negara atau lembaga penyelenggara negara. Lembaga di tingkat pusat terdiri dari DPR, DPD, MPR, Presiden, MK, MA, KY, dan BPK. Lembaga di tingkat daerah teridir dari pemda-pemda. Lembaga-lembaga di tingkat pusat tersebut merupakan perwujudan konsep trias politica dalam ketatanegaraan: 1. Legislatif (lembaga-lembaga perwakilan rakyat), terdiri dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Sejalan dengan pasal 2 ayat (1) UUD 45: “Majelis “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” undang-undang.” 2. Eksekutif (kekuasaan pemerintahan negara), diwakili oleh Presiden dan Wakil Presiden. 3. Yudikatif (kekuasaan kehakiman), terdiri dari MK (Mahkamah Konstitusi), MA (Mahkamah Agung), dan KY (Komisi Yudisial). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lainnya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang  putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus  perselisihan tentang hasil pemilihan umum. A. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

dikenal juga dengan nama generik SAI (Supreme (Supreme Audit Institutions), Institutions), diatur dalam UUD 45 Bab VIII A. Pasal 23E dalam bab ini berbunyi:

1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. 3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

B. Lembaga Pemberantasan Korupsi

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah lembaga lembaga yang dibentuk pada 29 Desember 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK didirikan karena kelemahan aparat penegak hukum di bidang penyelidikan dan penyidikan. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan  pada : a. kepastian hukum;  b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. kepentingan umum; dan e.  proporsionalitas. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: 1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana ko rupsi kepada instansi yang terkait; 4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan 5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan  publik. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau  penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan ol eh kepolisian atau kejaksaan. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih pe nyidikan atau  penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara  beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi P emberantasan Korupsi. Penyerahan dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengambil alihan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan: a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;  b.  penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; c.  proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; d. kepastian hukum; e.  penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; f.

hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau

g. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak  pidana korupsi sulit dilaksanakan ecara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan  penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau  penyelenggara negara;  b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;  b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; f.

meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;

g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan,transaksi perdagangan, d an perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; i.

meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait u ntuk melakukan  penangkapan, penahanan, penggeledahan, penggeledah an, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut : a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;  b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan; d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak  pidana korupsi; e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum; f.

melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas monitor, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;  b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan  perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut  berpotensi korupsi; c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban : a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;  b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya; c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan; d. menegakkan sumpah jabatan; e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas tersebut di atas.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang: 1. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun; 2. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan; 3. menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pen gawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan  jabatan tersebut.

BAB 22 Hukum Acara Pidana

Fungsi atau tujuan hukum acara pidana telah ditentukan di dalam KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) yang telah dijelaskan sebagai berikut : “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaktidaknya mendekati kebenaran meteriil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari  pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana te lah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.” A. Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan di dalam undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu UU no. 14 tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan dengan undang-undang ini. Adapun asas tersebut adalah sebagai berikut: 1. Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh fihak-fihak lain diluar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-undang Dasar. 2. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dalam  perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeraskerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 3. Tiada seorang juapun dapat dihadapkan didepan Pengadilan selama dari pada yang ditentukan baginya oleh Undang-undang. Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung-jawab, telah  bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

4. Tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan  penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dengan Undang-undang. 5. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 6. Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana. Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebasan ganti kerugian diatur lebih anjut dengan Undangundang.

B. Barang Bukti dan Alat Bukti

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu: a.  benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;  b.  benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c.  benda yang digunakan untuk menghalang-halangi pen yelidikan tindak pidana; d.  benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e.  benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa alat  bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk  pembuktian (Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, hal. 19). Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut te rsebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

C. Pihak-pihak dalam Hukum Acara Pidana 1. Penyelidik dan Penyidik 

Menurut pasal 1 angka 4 KUHAP Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh UU ini untuk melakukan penyelidikan. Wewenang penyelidik: a) Menerima laporan/ pengaduan dari sesorang tentang adanya tindak pidana  b) Mencari keterangan dab barang bukti c) Memeriksa seseorang yang dicurigai d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab Atas perintah penyelidik: a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.  b) Pemeriksaan dan penyitaan surat. c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. d) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Menurut pasal 1 angka 1 KUHAP, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Wewenang penyidik: a) Menerima laporan/ pengaduan dari sesorang tentang adanya tindak pidana  b) Melakukan tindakan pertama di TKP c) Memeriksa seseorang yang dicurigai d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan  perkara i) Mengadakan penghentian penyidikan  j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

2. Jaksa dan Penuntut Umum

Menurut pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan  pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 3. Hakim

Menurut pasal 1 angka 8 KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. 4. Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti  permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 angka 13 KUHAP). Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (pasal 1 angka 14 KUHAP). Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap (pasal 1 angka 32 KUHAP) 5 Saksi

Menurut pasal 1 angka 26 KUHAP Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri. D. Sumber Tindakan dalam Hukum Acara Pidana Tindakan yang dilakukan polisi berdasar beberapa sumber: a. Laporan  b. Pengaduan c. Tertangkap tangan d. Diketahui sendiri oleh petugas E. Penyelidikan dan Penyidikan Menurut pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagi tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini.

Menurut pasal 1 angka 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan  bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya F. Penangkapan dan Penahanan

Menurut pasal 1 angka 20 KUHAP Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa  pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini. Menurut pasal 1 angka 21 KUHAP Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini. Syarat Penahanan: Syarat Subyektif (Pasal 21 ayat 1):  b. kekhawatiran tersangka/ terdakwa akan melarikan diri c. kekhawatiran tersangka/ terdakwa merusak/ menghilangkan barang bukti d. kekhawatiran tersangka/ terdakwa mengulangi perbuatannya kembali Syarat Obyektif: a. tindak pidanya yang dilakukan diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih  b. kurang dari 5 tahun akan tetapi dikecualikan oleh UU, pasal 21 ayat (4) KUHAP. Jenis-jenis Tahanan: 1. Tahanan rutan 2. Tahanan rumah 3. Tahanan kota G. Penggeledahan dan Penyitaan

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau  penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini (pasal 1 angka 17 KUHAP). Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 angka 18 KUHAP).

Menurut pasal 1 angka 16 KUHAP Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasannya benda bergerak atau tidak  bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam pen yidikan,  penuntutan dan peradilan. H. Praperadilan

Menurut pasal 1 huruf 10 KUHAP Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam UU ini, tentang: 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan pengadilan 3. Permintaan ganti kerugian atau rehabiltasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang  berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini (pasal 1 angka 22 KUHAP) Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini (pasal 1 angka 23 KUHAP)

Bab 23 Hukum Acara Perdata

A. Pengertian Hukum Acara Perdata Hukum Acara perdata ialah kumpulan atau himpunan peraturan hukum yang mengatur  perihal tata cara pelaksanaan hukum perdata atau penerapan peraturan peraturan hukum dalam  prakteknya. B. Asas-Asas Hukum Acara Perdata Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata ada 7 asas yaitu : 1. Hakim Bersifat Menunggu. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepeuhnya kepada yang bersangkutan. Jadi apakah aka nada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak semua diserahkan kepada pihak yang berkepentingan, sedangkan Hakim bersifat menunggu datagnya tuntutan hak diajukan kepadanya. Akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa Hukum tidak atau kurang jelas. Larangan untuk menolak memeriksa perkara sebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya, kalau sekiranya ia tidak dapat menemukan Hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum yang hidup dalam masyarakat. 2. Hakim Pasif. Ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan Hakim. Hakim hanya membantu  para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan. Hakim harus aktif memimpin sidang, melancarkan jalane persidangan, membantu kedua  belah pihak dalam mencari kebenaran, tetapi dalam memeriksa perkara perdata hakim harus  bersikap Tut wuri, hakim terikat pada peritiwa yang diajukan oleh para pihak. Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka  pengadilan, sedangkan hakim tidak dapat d apat menghalaginya. men ghalaginya. Hal ini dapat berupa perdamaian atau  pencabutan gugatan.

Hakim wajib mengadili semua gugatan dan larangan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak di tuntut, atau mengabulkan lebih dari yang di tuntut apakah yang bersangkutan mengajukan banding atau tidak itupun bukan kepentingan Hakim. 3. Sifat Terbuka Persidangan. Bahwa setiap orang dibolehkan hadir, mendengar, dan menyaksikan pemeriksaan  persidangan (kecuali di tuntut lain oleh UU). Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektifitas peradilan dengan pertanggungjawaban pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Namun ada juga persidangan yang sifatnya tertutup, misalnya perkara  perceraian, akan tetapi sidang pembacaan putusan harus terbuka, jika tidak dinyatakan terbuka untuk umum keputusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan  batalnya putusan itu menurut Hukum. 4. Mendengar Kedua Belah Pihak. Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar  bersama-sama. Bahwa Pengadilan mengadili menurut Hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila  pihak lawan tidak didengar dan diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, hal itu  berarti juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muk a sidang yang dihadiri oleh kedua  belah pihak. 5. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan Semua putusan hakim harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa  putusan MA yang menetapkan, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan. 6. Beracara dikenakan Biaya Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk penggalian pemberitahuan  para pihak serta biaya bia ya materai. m aterai. Disamping itu apabila diminta bantuan seorang pengacara maka harus pula dikeluarkan biaya. Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan  perkara secara Cuma-Cuma (Pro Deo) dengan mendapatkan ijin untuk dibebaskan dari  pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu ma mpu yang dibuat d ibuat oleh

Kepala Polisi. Akan tetapi dalam praktek surat keterangan tidak mampu dibuat oleh Camat daerah tempat tinggal yang berkepentingan. 7. Tidak ada keharusan mewakilkan. HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakili kapada orang lain, sehingga pemeriksaan dipersidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya.

Bab 24 Undang-Undang Bidang Keuangan Negara

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : 1.  berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga  Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah; 2.  berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik  Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga  berdasarkan perjanjian dengan Negara.” Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara  berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara,

dan/atau

dikuasai

oleh

Pemerintah

Pusat,

Pemerintah

Daerah,

Perusahaan

 Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub  bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. B. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara,  pengelolaan keuangan

negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan

 bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidahkaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain : 1. akuntabilitas berorientasi pada hasil; 2.  profesionalitas; 3.  proporsionalitas; 4. keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; 5.  pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi

manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. C.

Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang  bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam  penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara

yang

dipisahkan,

serta

kepada

Menteri/Pimpinan

Lembaga

selaku

Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan,  perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral. D. Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam undang-undang ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem

akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran,  penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam  penyusunan anggaran. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas  perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan  pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan  penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UndangUndang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa  belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD. Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses  penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat  bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja /hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan. Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.

Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran  belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk u ntuk memberikan penekanan penek anan pada arti pentingnya  pembangunan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi,  penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Sementara itu, penuangan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan dengan undangundang dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan  penyelenggaraan

pemerintahan

dalam

era

globalisasi.

Perkembangan

dinamis

dalam

 penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem  penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju. Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat akan  berpotensi menimbulkan masalah dalam dal am pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam undang-undang u ndang-undang ini diatur secara jelas mekanisme pembahasan anggaran tersebut di DPR/DPRD, termasuk  pembagian tugas antara panitia/komisi anggaran dan komisi-komisi pasangan kerja kementerian k ementerian negara/lembaga/perangkat daerah di DPR/DPRD. E. Hubungan Keuangan Antarlembaga

Sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara,  perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga infra/supranasional. Ketentuan tersebut meliputi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah asing, badan/lembaga asing, serta hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan  badan pengelola dana masyarakat. Dalam hubungan keuangan antara ant ara pemerintah pusat p usat dan bank sentral ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan  pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Dalam hubungan dengan pemerintah peme rintah daerah, undangund angundang ini menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, undang-undang ini mengatur pula perihal penerimaan  pinjaman luar negeri pemerintah. Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara,  perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat ditetapkan bahwa

 pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima  pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD. F. Pelaksanaan APBN dan APBD

Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan Presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci di dalam undang-undang APBN, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian negara/lembaga. Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula alokasi dana perimbangan untuk  provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima. Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN/APBD,  pemerintah pusat/pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPR/DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN/APBD semester  pertama dan penyesuaian/perubahan APBN/APBD pada semester berikutnya. Ketentuan

mengenai

pengelolaan

keuangan

negara

dalam

rangka

pelaksanaan

APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara mengingat lebih banyak menyangkut hubungan administratif antarkementerian negara/lembaga di lingkungan pemerintah. G. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi  pemerintah yang telah diterima secara umum. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan

realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam

rangka

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

negara

menteri/pimpinan

lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung  jawab

atas

pelaksanaan

kebijakan

yang

ditetapkan

dalam

Undang-undang

tentang

APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output). Sebagai konsekuensinya, dalam

undang-undang

ini

diatur

lembaga/gubernur/bupati/walikota,

sanksi

serta

yang

Pimpinan

berlaku unit

bagi

menteri/pimpinan

organisasi

kementerian

negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN /Peraturan Daerah tentang APBD. Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta  berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan. Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para  pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal.

BAB 25 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Pasal 3 Setiap

Orang

yang

menempatkan,

mentransfer,

mengalihkan,

membelanjakan,

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua  puluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000. 000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 6 1. Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. 2. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;  b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan e. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.