BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan
Perusahaan pelayaran merupakan salah satu usaha masyarakat yang tidak terlepas dari pengenaan pajak. Indonesia sebagai negara maritim merupakan lokasi strategis dalam perdagangan dunia dimana sebagian transaksi antarnegara terjadi di dalamnya. Dengan menyandang negara maritim dan letak strategis ini dibutuhkan alat transportasi yang mencukupi dan bisa menyediakan fasilitas bagi masyarakat yang mempunyai kepentingan dan membutuhkannya. Penyedia utama fasilitas transportasi tersebut adalah usaha pelayaran. Pelayaran pada era ini merupakan salah satu alat transportasi yang digunakan untuk mempermudah arus manusia ataupun barang dengan tujuan untuk menunjang kegiatan pembangunan nasional. Jasa ini diperuntukkan bagi siapa saja yang membutuhkan bantuan dari usaha jenis tersebut untuk mempermudah berbagai kegiatan, termasuk didalamnya kegiatan perdagangan. Dengan adanya usaha pelayaran yang telah marak di Indonesia, tentu bisa ditemukan adanya potensi=GANTI! OBJEK PAJAK,BOY! pajak di dalamnya.
1
TAMBAH
LATAR
BELAKANG
LAIN
TENTANG
PERUSAHAAN
PELAYARAN. JANGAN LUPA TABEL TTG USAHA PELAYARAN DI INDO
B. Permasalahan
Perusahaan
yang
bergerak
dibidang
jasa
pelayaran
pada
umumnya
mengoperasikan kapalnya sendiri. Selain mengoperasikan kapal sendiri, sebuah perusahaan pelayaran juga menyewakan kapal untuk digunakan oleh pihak lain. Kegiatan lain yaitu menyediakan jasa keagenan bagi pihak asing yang membutuhkan bantuan perusahaan pelayaran dalam negeri, serta beberapa jasa lain, seperti jasa bongkar muat di pelabuhan, serta penyewaan gudang di pelabuhan. Atas kegiatan perusahaan pelayaran ini, terdapat penghasilan yang berasal dari imbalan pihak-pihak yang menggunakan jasa tersebut. Sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran tersebut, terdapat bermacam potensi pajak tertentu. PT DEF adalah salah satu perusahaan yang merupakan bagian dari DEF Group yang bergerak di bidang jasa pelayaran yang merupakan perusahaan niaga dalam negeri. Kegiatan usaha yang dilakukan PT DEF diatas tidak luput dari pengenaan pajak. Penerimaan PT DEF umumnya merupakan penghasilan yang dipotong PPh Final Pasal 15. Dalam ketentuannya, pihak pemotong yaitu pengguna jasa perusahaan pelayaran pelayaran PT DEF tersebut harus membuat bukti potong dalam tiga rangkap dimana lembar pertama diserahkan kepada Wajib Pajak terpotong. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melihat apa sajakah ASPEK pajak yang terdapat pada penghasilan yang diperoleh PT DEF dari kegiatannya.
2
TAMBAH
LATAR
BELAKANG
LAIN
TENTANG
PERUSAHAAN
PELAYARAN. JANGAN LUPA TABEL TTG USAHA PELAYARAN DI INDO
B. Permasalahan
Perusahaan
yang
bergerak
dibidang
jasa
pelayaran
pada
umumnya
mengoperasikan kapalnya sendiri. Selain mengoperasikan kapal sendiri, sebuah perusahaan pelayaran juga menyewakan kapal untuk digunakan oleh pihak lain. Kegiatan lain yaitu menyediakan jasa keagenan bagi pihak asing yang membutuhkan bantuan perusahaan pelayaran dalam negeri, serta beberapa jasa lain, seperti jasa bongkar muat di pelabuhan, serta penyewaan gudang di pelabuhan. Atas kegiatan perusahaan pelayaran ini, terdapat penghasilan yang berasal dari imbalan pihak-pihak yang menggunakan jasa tersebut. Sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran tersebut, terdapat bermacam potensi pajak tertentu. PT DEF adalah salah satu perusahaan yang merupakan bagian dari DEF Group yang bergerak di bidang jasa pelayaran yang merupakan perusahaan niaga dalam negeri. Kegiatan usaha yang dilakukan PT DEF diatas tidak luput dari pengenaan pajak. Penerimaan PT DEF umumnya merupakan penghasilan yang dipotong PPh Final Pasal 15. Dalam ketentuannya, pihak pemotong yaitu pengguna jasa perusahaan pelayaran pelayaran PT DEF tersebut harus membuat bukti potong dalam tiga rangkap dimana lembar pertama diserahkan kepada Wajib Pajak terpotong. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melihat apa sajakah ASPEK pajak yang terdapat pada penghasilan yang diperoleh PT DEF dari kegiatannya.
2
C. Kerangka Teori
Penulis menggunakan beberapa teori dan/atau konsep sebagai kerangka berpikir dalam penulisan laporan akhir magang ini. Teori-teori yang digunakan oleh penulis adalah definisi pajak, konsep pajak penghasilan, konsep Pajak Penghasilan Final, konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Perusahaan Pelayaran.
1. Definisi Pajak
Terdapat beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut: - P.J.A. Adriani, dalam Ilyas (2009, 2) memberikan definisi bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan menyelenggarakan pemerintahan. - Prof.Dr. Rochmat Soemitro, guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Pajajaran, Bandung, dalam Ilyas (2009, 2) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang
3
langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Unsur pokok dari pengertian pajak, yaitu: - Iuran atau Pungutan Dilihat dari segi arah arus dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari wajib pajak, maka pajak disebut sebagai iuran, sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak itu disebut sebagai pungutan. - Pajak dipungut berdasarkan undang-undang Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, jenis, dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta menentukkan dan menyetujuinya melalui wakilwakilnya di Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. - Pajak dapat dipaksakan Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa wajib pajak supaya mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. - Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi Ciri khas utama dari pajak adalah wajib pajak (taxpayer) yang membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbal atau kontraprestasi dari pemerintah. - Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah
4
Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Dana yang diterima dari pemungutan pajak dalam pengertian di atas tidak pernah ditujukkan untuk sesuatu pengeluaran khusus. Dari unsur-unsur di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran atau kontribusi dari rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan, dimana dari pembayaran iuran tersebut rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung, melainkan dalam bentuk lain seperti fasilitas-fasilitas umum yang pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Adapun pajak memiliki dua fungsi utama (Waluyo dan Ilyas, 1999, hal.2) yaitu:
Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
Fungsi Pengaturan (Regulerend)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi
2. Konsep Pajak Penghasilan
Rimsky Judisseno mendefinisikan Pajak Penghasilan sebagai suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan benergara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan (Santosa, 1992, hal 62).
5
Konsep penghasilan terlalu banyak didefinisikan oleh para ahli, tetapi konsep penghasilan yang diterima secara umum adalah konsep penghasilan yang didefinisikan oleh tiga ahli, yaitu George Schanz, Robert Murray Haig, dan Henry Simons. Konsep penghasilan tersebut dikenal dengan istilah the S-H-S Income Concept.
George Schanz mengemukakan konsep penghasilan yang disebut Accretion Theory of Income yang mengandung pengertian bahwa penghasilan untuk
keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan
pemakaiannya,
melainkan
lebih
menekankan
kepada
kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa (Mansury, 2002, hal. 71).
Robert Murray Haig mengembangkan definisi penghasilan yang mirip dengan konsep penghasilan yang didefinisikan oleh Schanz. Haig berpendapat penghasilan itu sebagai “the increase or accretion in one’s power to satisfy his wants in a given period in so far as that power consists of (a) money itself, or, (b) anything susceptible of valuation in terms of
money”. Haig menekankan bahwa hakekat penghasilan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan dan tambahan kemampuan yang dihitung sebagai penghasilan adalah hanya yang berbentuk uang dan tidak dapat dihitung dengan memakai nilai uang.
Henry Simons mengemukakan bahwa penghasilan perseorangan secara luas mengandung arti pemanfaatan kontrol atas penggunaan sumber daya masyarakat yang terbatas. “It has to do not with sensations, services, or
6
goods but rather with rights which command prices or to which prices may
be imputed” (Rosdiana, 2004, hal.88) Konsep S-H-S ini menjadi dasar penetapan objek pajak penghasilan di Indonesia karena konsep ini menjadi satu-satunya teori yang memungkinkan untuk menerapkan ability to pay approach, dimana pajak dikenakan kepada mereka yang memiliki kemampuan untuk membayarnya (Mansury, 2002, hal.72).
3. Konsep
Pajak
Penghasilan
Final
(GLOBAL
TAXATION
VS
SCHEDULAR TAXATION)
Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan atas penghasilan tertentu yang dikenakan pajak tersendiri bersifat final. Penghasilan tertentu yang dikenakan pajak tersendiri bersifat final tidak digabungkan dengan penghasilan objek pajak tarif Pasal 17 sebagai komponen Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan pajak tidak bersifat final. Penghasilan tertentu yang dikenakan pajak tersendiri dan bersifat final adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang berasal dari transaksi, kegiatan, atau usaha tertentu (menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan NGGAK BOLEH PAKE UU) (Waluyo,2010,hal 215). 4. Konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya merupakan Pajak Penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi.
7
Ciri-ciri atau nature (legal character ) dari PPN antara lain: a. General
PPN merupakan pajak atas konsumsi yang bersifat umum. Artinya, dikenakan terhadap semua barang dan pengenaan PPN harus dapat diukur sehingga beban pajaknya dapat didistribusikan, sehingga tidak menimbulkan cascading effect . b. Indirect
PPN merupakan pajak tidak langsung, karena itu beban pajaknya dapat dialihkan baik dalam bentuk forward shifting maupun backward shifting. c. On Consumption PPN merupakan pajak atas konsumsi, tanpa membedakan apakah konsumsi tersebut digunakan/ habis sekaligus ataupun digunakan/ habis secara bertahap/ berangsur-angsur. Menurut Gunadi (1997), karakteristik-karakteristik PPN yang berlaku di Indonesia antara lain: a. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung Ciri dari pajak tidak langsung yaitu konsumen akhir Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak akan menjadi objek pajak atau dengan kata lain adanya pengalihan beban pajak ke pihak lain. b. PPN merupakan Pajak Objektif Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak tidak memperhatikan kondisi subjek pajaknya baik berupa orang atau badan, konsumen yang berpenghasilan tinggi atau berpenghasilan rendah, tetapi
8
ditentukan oleh faktor objektif yang lebih lazim disebut dengan objek pajak. Timbulnya kewajiban untuk membayar PPN adalah pada saat diketahui adanya objek pajak tersebut. c. PPN merupakan Multi Stage Tax PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN dari tingkat pabrikan (manufacturer) sampai dengan pedagang besar dan pedagang eceran (retailer) dikenakan PPN. Namun PPN tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda (non kumulatif). d. Pemungutan PPN Menggunakan Faktur Pajak Untuk menghitung PPN yang terhutang maka pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban untuk membuat Faktur Pajak pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebagai bukti telah dilaksanakan pemungutan pajak. Berdasarkan faktur ini, akan dihitung jumlah pajak yang terutang dalam suatu masa pajak yang wajib disetor ke kas negara. Sedangkan bagi pembeli atau penerima barang atau jasa, Faktur Pajak merupakan bukti pembayaran pajak. e. PPN merupakan pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri. Apabila barang atau jasa dikonsumsi di luar negeri, maka barang atau jasa tersebut tidak dikenakan PPN. Dengan
9
demikian atas Barang Kena Pajak yang diekspor ke luar negeri tidak akan terkena PPN.
5. Perusahaan Pelayaran
Dalam ketentuan umum UU Pelayaran disebutkan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan Maritim. Kegiatan pelayaran pada umumnya adalah mengangkut barang atau penumpang dari satu lokasi ke lokasi lain atau dari pelabuhan ke pelabuhan lain, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim dari pencemaran bahan-bahan pencemar yang berasal dari kapal. Dalam skripsi yang ditulis oleh Singgih Dwi Raharjo pada tahun 2011, pengertian perusahaan pelayaran adalah badan hukum atau badan usaha yang mengusahakan jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal. Dalam kegiatan usahanya perusahaan pelayaran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: a. Usaha Pelayaran Dalam Negeri yaitu kegiatan usaha pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan di Indonesia b. Usaha Pelayaran Luar Negeri yaitu kegiatan usaha pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan ke dan dari pelabuhan luar negeri. Sedangkan menurut sifat usahanya perusahaan pelayaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a. Pelayaran Tetap (Pelayaran Line Service) yaitu pelayaran yang dijalankan secara tetap dan teratur, yaitu teratur dalam hal keberangkatan dan
10
kedatangan kapal di pelabuhan, dalam hal trayek atau wiilayah ooperasi, dalam hal tarif angkutan serta dalam hal syarat-syarat dan perjanjian pengangkutan. Tegasnya, sebuah perusahaan pelayaran yang menjalankan usaha pelayaran Line Service harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Mempunyai trayek pelayaran dan jadwal perjalanan kapal yang teratur dan tertentu.trayek pelayaran tertentu dan tetap artinya bahwa kapalkapal yang menjalankan dinas pelayaran tidak akan berpindah-pindah wilayah operasi yang sudah ditentukan. 2. Mempunyai daftar tarif angkutan bagi berbagai macam komoditi yang biasa diangkut, tarif angkutan yang tercantum berlaku untuk waktu yang tidak terbatas sampai dinyatakan tidak berlaku lagi. 3. Mempunyai syarat-syarat dan perjanjian pengangkutan yang bersifat tetap dan berlaku umum.
Maksud bahwa perusahaan pelayaran mempunyai peraturan atau syarat-syarat pengangkutan yang tertentu, syarat-syarat mana berlaku bagi siapa saja yang melakukan pengapalan dengan kapalnya. Biasanya syarat pengapalan tersebut dicetak pada lembar Bill of Landing yang dikeluarkannya.
b. Pelayaran Tidak Tetap (Tramper Service) Bentuk usaha pelayaran tramper merupakan pelayaran bebas, yang tidak
11
terikat oleh ketentuan-ketentuan formal appaun. Bebas berlayar ke mana saja dan juga bebas menentukan besarnya tarif pengangkutan sepanjang tidak dilarang oleh kekuasaan negara. Kapal-kapal tramper biasanya akan beroperasi atau berlayar menuju ke pelabuhan-pelabuhan dimana disitu banyak muatan. Ditinjau dari segi niaga kita dapat membagi jenis-jenis kapal berdasarkan konstruksi bangunan kapalnya dan sifat muatan yang diangkut oleh kapal yang bersangkutan, sebagai berikut: a. Kapal Barang (Cargo Vessel) Yaitu kapal yang dibangun khusus untuk tujuan mengangkat barangbarang menurut jenis barang masing-msing. Kapal barang ini dapat dibagi menjadi: 1. General Cargo Vessel Yaitu kapal yang dibangun untuk tujuan mengangkat muatan umum yang terdiri dari bermacam barang yang dibungkus dalam peti atau keranjang dan lainnya. 2. Bulk Cargo Carrier Yaitu kapal yang dibangun khusus untuk pengangkutan muatan curah yang dikapalkan dalam jumlah banyak sekaligus. 3. Tanker Yaitu kapal yang digunakan untuk mengangkut muatan cair seperti minyak bumi, minyak nabati, LNG. 4. Special Designed Ship
12
Yaitu kapal yang dibangun khusus bagi pengangkutan barang tertentu seperti daging segar yang harus diangkut dalam keadaan beku. 5. Container Vessel Yaitu kapal yang dibangun untuk mengangkut muatan yang sudah dimasukkan ke dalam container atau peti kemas terlebih dahulu. b. Kapal Penumpang Yaitu kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut penumpang. c. Kapal Barang Penumpang (Cargo-Passenger Vessel) Yaitu kapal yang dibangun untuk mengangkut penumpang dan muatan secara bersama-sama. Dimana kapal ini mempunyai banyak geladak dan cabin penumpang. d. Kapal barang dengan akomodasi penumpang terbatas Yaitu kapal barang biasa, baik yang berupa general cargo carrier maupun bulk carrier, yag diberi cabin untuk mengakomodasikan penumpang umum sampai sebanyak 12 orang. Selain melaksanakan kegiatan diatas, perusahaan pelayaran pada umumnya juga menyediakan jasa keagenan. Yang dimaksud dengan keagenan adalah suatu kegiatan untuk mengurusi kapal yang berada di dalam atau diluar negeri karena di pelabuhan
dimana
kapal
tersebut
berada
tidak
adanya
suatu
kantor
cabang/perwakilan/owner representative, maka ditunjukkan suatu agen dari perusahaan pelayaran setempat. Secara umum untuk menangani kapal-kapalnya suatu perusahaan pelayaran dapat
13
menunjuk salah satu kemungkinan berikut ini: a. Owner Representative Adalah
orang
yang
mewakili
pengusaha
yang
dapat
merupakan
perusahaan atau perorangan yang tugasnya merintis semua persiapan sehubungan dengan kebutuhan kapal yang akan singgah di pelabuhan. b. Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Mengingat jumlah kapal dan frekuensi keluar masuk kapal yang demikian tinggi serta kegiatan yang cukup besar, maka pengusaha dapat memutuskan untuk membuka kantor cabang di pelabuhan tersebut, dimana organisai kantor tersebut diatur dan dibawah kendali kantor pusat. c. Agen Perusahaan Pelayaran Agen adalah salah satu kapal perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh principal untuk melayani kapal-kapalnya, serta muatan kapal selama berada di pelabuhan-pelabuhan. Akan tetapi orang sering menyebut bahwa agen adalah seorang atau badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama badan atau orang lain untuk pekerjaan
yang
seharusnya
dilakukan
oleh
perusahaan
yang
mengoperasikan kapal tersebut. Sedangkan menurut Inpres No. 4 tahun 1985 yang dimaksud agen adalah usaha khusus dalam pekerjaan bidang jasa nagkutan laut seperti pekrjaan melayani kapal datang, kapal pergi yang mana secara langsung memenuhi alat transfer barang serta kelancaran arus barang.
14
Sesuai dengan KM 17 Tahun 2008, fasilitas pelabuhan dalam bentuk pelayanan meliputi: 1. Pelayanan kapal, yang meliputi informasi navigai, pelayanan radio dan telepon, pemanduan makanan, bahan bakar, reparasi, serta galangan kapal. 2. Pelayanan untuk barang terdiri dari jasa bongkar muat (cargo handling), dan angkutan tongkang dalam pelabuhan. 3. Fasilitas umum berupa penerangan listrik, pemadaman kebakaran, sanitasi, fasilitas untuk buruh, kebersihan lingkungan, dan keamanan lingkungan.
D. Tujuan Penulisan
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan dari pembuatan laporan akhir magang ini adalah: 1.
Mendesripsikan? aspek pajak yang terdapat pada penghasilan yang dimiliki oleh PT DEF
E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan akhir magang ini terdiri dari empat bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub-bab. Keempat bab tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Pada bagian ini penulis membahas mengenai latar belakang penulisan laporan akhir magang disertai dengan fakta-fakta terkait, kerangka teori,
15
tujuan dari penulisan laporan, dan sistematika penulisan laporan akhir magang. BAB II : GAMBARAN UMUM TARGET CONSULTING GROUP Pada bab ini penulis menggambarkan dan menjelaskan keadaan instansi dimana penulis mengangkat topik atas instansi tersebut. Bab ini berisikan sejarah, visi dan misi instansi, struktur organisasi, produk yang ditawarkan, serta organisasi dan manajemen instansi tersebut. BAB III : ASPEK PAJAK PADA PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL (STUDI KASUS PT DEF) Bab ini merupakan inti dari pembuatan laporan ini. Dalam bab ini penulis menganalisis dan menilai kesesuaian antara konsep dengan praktik dari tema yang diangkat untuk dianalisis. BAB IV : PENUTUP Bab ini berisikan simpulan dari hasil analisis yang dijabarkan pada bab sebelumnya beserta saran atau rekomendasi yang diberikan oleh penulis kepada pihak-pihak terkait.
16
BAB II GAMBARAN UMUM TARGET CONSULTING GROUP
A. SEJARAH PERUSAHAAN
Target Consulting Group (TCG) pertama kali didirikan pada tanggal 9 September 2009 beralamat di Tanjung Mas Raya Blok B1 Nomor 4, Tanjung Barat, Jakarta Selatan oleh Bapak Wildan Permana, Ak., CPA, BKP dan Bapak Tugiman bin Sarjono. Pada awalnya pendirian TCG bermula dari afiliasi perusahaan-perusahaan antara lain: 1.
Suluh Prima Target, bergerak di bidang jasa training perpajakan
2.
Kawa Law Office, bergerak di bidang jasa konsultan hukum
3.
Target Digital Solusindo, bergerak dibidang training dan konsultan IT
4.
Target Indo Filing, bergerak di bidang jasa kearsipan dan payroll system
5.
Prakarsa Target Maxima, bergerak di bidang jasa training perpajakan dan penyelenggara brevet di Surabaya
6.
PT Visi Andalan Target, bergerak di bidang jasa training perpajakan dan penyelenggara brevet di Medan
7.
PT Bina Target Batam bergerak di bidang jasa training perpajakan dan penyelenggara brevet di Batam
17
Saat ini Target Consulting Group sebagai perusahaan holder yang menaungi perusahaan-perusahaan afiliasi di atas serta asosiasi dan divisi lainnya. B. VISI DAN MISI PERUSAHAAN
Visi Visi Target Consulting Group yakni menjadi perusahaan konsultasi yang dikenal dan dipercaya dalam skala internasional. Misi Target Consulting Group berdedikasi untuk melayani klien sehingga sukses dengan menyediakan solusi profesional yang terintegrasi. Disamping itu Target Consulting juga berdedikasi untuk menciptakan atmosfer kerja yang dapat meningkatkan kerja-tim, tanggung jawab, dan peningkatan kinerja.
C. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN
Berikut adalah bagan struktur organisasi Target Consulting Group.
Bagan II. 1. Struktur Organisasi Target Consulting Group
18
Komisaris Utama Direktur Utama
Sekretaris
Tax Manager
Audit Manager
Operational Manager
Supervisor
Supervisor
Staf
Staf
Sumber: Data internal perusahaan, 2012
Keterangan: Komisaris Utama
: Bapak Tugiman bin Sarjono
Direktur Utama
: Bapak Wildan Permana, Ak., CPA, BKP
Sekretaris Direktur Utama
: Ibu Julie
Audit Manager
: Arfandi Rifai
Supervisor
: Nina Ismadi
Staf
: Siska, Asti
Tax Manager
: Anang Rosdjidi
Supervisor
: Winni
Staf
: Amal Firdaus, Khusnul
19
Operational Manager
: Deri Saeful R.
Penangung jawab dari perusahaan afiliasi: Suluh Prima Target
: Bapak Tugiman bin Sarjono
Kawa Law Office
: Ismu Harkamil dan Ari Hadi Basuki
Target Digital Solusindo
: Robby F. Wildan
Prakarsa Target Maxima
: Harsiwi Pudyaningtyas
PT Visi Andalan Target
: Leonard Tarigan
PT Bina Target Batam
: Ayub
KAP Basyiruddin dan Wildan : Basyiruddin dan Wildan
D.
PRODUK PERUSAHAAN
Target Consulting Group menyediakan berbagai jenis produk antara lain: 1. Pajak Produk di bidang perpajakan meliputi Manajemen Risiko Perpajakan (Tax Risk Management ), Desain Pedoman Standar Pelaksanaan Pajak ( Tax SOP Design), Ulasan Perpajakan ( Tax Review), Konsultasi Perpajakan ( Tax Consulting), dan Pelatihan Pajak
(Tax Training). Berkaitan dengan kegiatan magang yang dilakukan Penulis, Penulis melaksanakan kegiatan magang khususnya pada bidang ini. Deskripsi pekerjaan yang dilakukan selama magang mencakup ulasan perpajakan ( tax review) yang meliputi ulasan peraturan-peraturan
20
perundang-undangan di bidang perpajakan. Salah satu peraturan yang diulas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 sebagaimana yang dibahas dalam laporan akhir ini. 2. Akuntansi Produk di bidang akuntansi meliputi Audit Keuangan ( Financial Audit ), Operational Audit , Due Diligence Review, Accounting and Financial
Reporting,
Seconded/Resident
Service,
Financial
&
Accounting SOP Design, dan Payroll Outsourcing.
3. Hukum Produk di bidang hukum/ legal meliputi Corporate Business and Transaction Solution, Establishment and Institution of Business Entity,
dan Personal and Domestic Resolution. 4. Teknologi Informatika Produk di bidang teknologi informatika meliputi Management Information
System,
Software
Design
and
Development,
Tax
Regulation Software “Tax- Link”, Tax SOP Software, dan Payroll Software
. E.
ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN
Target Consulting Group menaungi asosiasi, afiliasi, dan divisi. Berkaitan dengan kegiatan magang yang dilakukan Penulis, Penulis ditempatkan pada asosiasi yang dinaungi oleh Target Consulting Group yakni KAP Basyiruddin
21
& Wildan. KAP Basyiruddin & Wildan memiliki
dua divisi yakni yang
khusus menangani akuntansi (Kantor Akuntan Publik) dan yang khusus menangani perpajakan. Masing-masing divisi dipegang oleh seorang manajer dengan dibantu seorang supervisor dan terdiri dari staf-staf. Penulis ditempatkan khususnya pada divisi perpajakan, namun dalam pelaksanaannya juga dibantu dari divisi akuntansi.
22
BAB III ASPEK PAJAK PADA PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL (STUDI KASUS PT DEF)
PT DEF merupakan salah satu perusahaan pelayaran niaga nasional yang berlokasi di daerah Sulawesi. Menurut KMK Nomor 10/KMK.04/2001 jo KMK Nomor 370/KMK.03/2003, yang dimaksud dengan Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dari Departemen Perhubungan. PT DEF telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak Badan dalam negeri sehingga memiliki kewajiban dalam hal perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. PT DEF menyediakan berbagai jasa dan melakukan kegiatan serta mendapatkan penghasilan dari sumber berikut:
Tabel III.1 PT DEF SPT PPH BADAN TAHUN 2011 CORPORATE INCOME TAX RETURN TAHUN 2011 - FOR THE TAX YEAR 2011
23
No.
Account No.
Account Descriptions
WP
audited Balance
Reff
(Commersial) IDR
4200201001 4200201002 4200201003
Pendapatan KM. BSW I Pendapatan KM. BSW II Pendapatan KM. BSW III
(2.408.837.400) (2.611.076.900)
2.408.837.400 2.611.076.900
4200201004 4200201005
Pendapatan KM. BSW VI Pendapatan Linco Marine
(2.289.868.200) (1.895.042.250)
2.289.868.200 1.895.042.250
4200201006 4200201007 4200201008
Pendapatan KM. BSW XII Pendapatan KM. CWD Jaya Pendapatan KM. BSW XIA
(2.801.166.650)
2.801.166.650
4200202001
Pendapatan KM. Sewa Pendapatan Jasa Bongkar Muat (PBM) TOTAL Income
(16.561.645.487) -
16.561.645.487 -
(99.562.190.836)
99.562.190.836
- Other Income [AF001] Agency Fees Revenue [MGR03] Bosowa Lloyd Management Fees Revenue [EXDF] Difference of Exchange Rates [OR001] Other Revenue
(140.262.600)
140.262.600
(403.587.000)
403.587.000
7100100001
Pendapatan Jasa Giro
(73.408.759) (3.096.511) (2.675.758)
7109900005 7109900006
Laba Selisih Persediaan Laba Selisih Kurs (Realization)
(12.802.977) (11.372.085)
7109900007 7109900008
Laba Selisih Kurs (Un-realization) Goods Receipt Others
7109900009 4200203001 7109999999
Laba Selisih Kas dan Setara Kas Pendapatan Agency Pendapatan Lainya Pendapatan Sewa Gudang Pendapatan Agency TOTAL Other Income
73.408.759 3.096.511 2.675.758 12.802.977 11.372.085
-
-
(182.020.000) (302.164.861)
182.020.000 302.164.861
-
-
(1.511.384.862)
1.511.384.862
Sumber:diolah oleh penulis ITU ARTI TABELNYA APA???? YANG DALAM KURUNG MAKSUDNYA APA? APAKAH DENGAN PPH FINAL, SERTA BEBERAPA PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PPH 23 DAN JADI KREDIT PAJAK, PT DEF JADI LEBIH BAYAR??? GIMANA SEBENARNYA??? YANG JELAS DONG SA! JANGAN ASAL COMOT SUMBER!!!
24
Berikut ini adalah penjelasan tentang aspek pajak pada sebagian besar penghasilan PT DEF: A. ASPEK PPH B. ASPEK PPN 1. Jasa Pengangkutan dengan Pengoperasian Kapal Sendiri
Dalam PT DEF terdapat beberapa kapal yang beroperasi untuk mengangkut barang dan manusia. Pengangkutan tersebut menggunakan beberapa kapal motor atau KM. Mekanisme pemotongan pajak atas penghasilan yang didapatkan PT DEF dari pengoperasian kapal sendiri memakai prinsip mekanisme pemotongan PPh Pasal 15. Dalam ketentuannya, pihak pemotong yaitu pengguna jasa angkutan pelayaran tersebut harus membuat bukti potong dalam tiga rangkap;lembar pertama diserahkan kepada Wajib Pajak terpotong, lembar kedua untuk dilapor ke kantor pajak (dilampirkan di SPT Masa) dan lembar ketiga sebagai arsip pemotong pajak. Penyetoran Pajak yang telah dipotong dilakukan dengan cara yang sama dengan penyetoran pajak lainnya, yaitu menggunakan SSP ke bank atau kantor pos dan giro. PPh terutang harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporan ini dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa Pasal 15 (Faisal, 2009 hal 153). LEBIH DALAM LAGI! SIAPA YANG DIPOTONG, SIAPA YANG MOTONG! MEKANISME NYA GIMANA?? Dalam hal perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, pemerintah memberikan insentif perpajakan terhadap perusahaan pelayaran yang dituangkan dalam KMK No.370/KMK.03/2003 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang
25
Dibebaskan atas Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu. Kebijakan ini mengatur fasilitas yang diberikan oleh pemerintah mengenai pengadaan kapal laut bagi perusahaan pelayaran nasional. Kebijakan yang penetapannya diberikan berupa fasilitas pembebasan PPN ini tak sepenuhnya dapat digunakan oleh pelayaran. Hal ini disebabkan adanya syarat yang harus terpenuhi agar memperoleh fasilitas tersebut. Yang dapat menikmati fasilitas ini adalah perusahaan pelayaran yang berstatus kelompok pelayaran niaga nasional (Agung Firmansyah, 2008, FISIP UI). Menurut sumber yang didapatkan penulis dari instansi magang, PT DEF merupakan perusahaan pelayaran niaga nasional. Atas dasar inilah, kegiatan PT DEF memberikan jasa pengangkutan dengan pengoperasian kapal sendiri dibebaskan dari PPN. JELASKAN LAGI! PEMBEBASAN PPN ITU GIMANA MAKSUDNYA? MEKANISME PAJAK MASUKAN DAN KELUARANNYA GIMANA?
2. Jasa Penyewaan Kapal
Selain pengangkutan barang dan jasa, PT DEF juga menyewakan kapal untuk digunakan oleh pihak lain. Untuk PT DEF sebagai Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan Pajak Penghasilan Badan bersifat final berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 36 Tahun 2008 jo. KMK No. 416/KMK.04/1996 yakni sebesar 1,2% atas peredaran bruto dan Penghasilan neto sebesar 4% dari peredaran bruto. PEREDAEAN BRUTO, BERARTI HUBUNGANNYA SAMA BIAYA2 PT DEF GIMANA??? Peredaran bruto menurut pasal 1 KMK No.
26
416/KMK.04/1996 adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pel abuhan luar negeri dan/atau sebaliknya. Prosedur pemotongan menurut SE-29/PJ.4/1996 apabila penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter , maka pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib: a. Memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan/nilai pengganti; b. Memberikan Bukti Pemotongan PPh final; c. Menyetor PPh yang terutang selambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan; Melaporkan selambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutang imbalan.
3. Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan
Jasa bongkar muat merupakan salah satu fasilitas yang dapat ditemui di pelabuhan dimana suatu perusahaan menyediakan jasa pembongkaran barang dari satu tempat dan memuatnya di tempat lain. Kegiatan ini biasa berlangsung di pelabuhan laut dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, dari pelabuhan ke dalam truk, atau dari truk ke gudang. Menurut Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1013/PJ.313/2005 tentang Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan, penghasilan atau imbalan yang diterima atau
27
diperoleh atas Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan tidak termasuk jasa yang terutang PPh Pasal 23 sepanjang dilakukan di lini 1 (satu) dan lini 2 (dua). Dalam SE37/PJ.43/1998 tanggal 19 Nopember 1998 tentang Pajak Penghasilan atas Jasa Pemakaian Gudang/Lapangan Penumpukan di Lingkungan Pelabuhan, yang dimaksud dengan lini 1 (satu) adalah area dermaga di lingkungan pelabuhan tempat penumpukan barang yang diturunkan langsung dari kapal, sedangkan lini 2 (dim) adalah area atau dermaga di lingkungan tempat penumpukan barang yang dipindahkan dari lini 1 (satu). Lini l(satu) dan lini 2 (dua) berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam hal atas Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan tersebut diberikan pula:1) jasa di luar lini 1 (satu) dan lini 2 (dua) dimana jasa tersebut termasuk jasa sebagaimana dimaksud dalam KEP170/PP/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, maka atas jasa tersebut terutang dan wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. MEKANISME PENGENAAN PPH 23 NYA GIMANA? JADI PPH 23NYA JADI KREDIT PAJAK KAN? APAKAH MEMPENGARUHI SPT HINGGA JADI LEBIH BAYAR TERUS ATO GIMANA??? Sedangkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai menurut Surat Dirjen Pajak : S-1558/PJ.53/1994 tentang PPN Atas Jasa Bongkar Muat, Atas penyerahan jasa bongkar muat beras atau barang tertentu lainnya dari kapal ke atas truck oleh Perusahaan, terutang PPN, dengan syarat jasa bongkar muat tersebut di atas merupakan jasa pelabuhan laut (danny darussalam.com). Menurut Surat Edaran
28
Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ.32/1990 tentang DPP PPN Atas
Jasa
Bongkar Muat, atas penyerahan jasa bongkar muat oleh Perusahaan Bongkar Muat terutang PPN sebesar 10% dari seluruh penggantian yang dibayar oleh penerima jasa bongkar muat. PPN yang dikenakan atas penyerahan jasa bongkar muat oleh Perusahaan Bongkar Muat merupakan Pajak Keluaran dari Perusahaan tersebut, sedangkan PPN yang dibayar atas pembelian BKP/JKP yang berkaitan langsung dengan usaha bongkar muat merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Karena
PT DEF merupakan perusahaan
pelayaran yang juga bergerak di bidang jasa bongkar muat barang, perlakuan PPN ini dikenakan atas kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan yang dilakukan oleh PT DEF.
4. Jasa Keagenan
Yang dimaksud dengan keagenan adalah suatu kegiatan untuk mengurusi kapal yang berada di dalam atau diluar negeri karena di pelabuhan dimana kapal tersebut berada tidak adanya suatu kantor cabang/perwakilan/owner representative, maka ditunjukkan suatu agen dari perusahaan pelayaran setempat (Raharjo, 2011). Penghasilan dari Jasa Keagenan yang diantaranya yakni Agency fee, call fee, husbander fee, dan technical handling fee, dari tagihan-tagihan tersebut dikenakan
Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008 sebesar 2% dari jumlah bruto. Misalnya, Penghasilan dari jasa handling (technical handling fee), maka Pajak Penghasilan 2% X jumlah yang dibayarkan atas jasa
29
handling tersebut. Pajak Penghasilan tersebut dapat menjadi kredit pajak PT DEF
dengan
pemotongan
secara
withholding
tax.
JELASKAN
LAGI
MEKANISMENYA BAGAIMANA!!!!
30
BAB IV PENUTUP
F.
Simpulan
Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik simpulan adalah sebagai berikut: SIMPULAN ADALAH JAWABAN DARI PERMASALAHAN PENELITIAN!!!! YANG BISA MENJAWAB PERMASALAHAN PENELITIAN!!! SARAN JUGA BIKIN! LIHAR SKRIPSI LAIN, BAGAIMANA IA MEMBUAT PERTANYAAN PENELITIAN DAN PERMASALAHAN!!!!! DAFTAR PUSTAKA Buku:
Daliyo. (2001). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenhallindo. Faisal, Gatot SM. (2009). How To Be A Smarter Taxpayer . Jakarta:Grasindo Gunadi. (1997). Perpajakan Buku 2. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan. Mansury, R. (1996). Pajak Penghasilan Lanjutan.Jakarta:Ind Hill Co.
31
Markus, Muda. (2005). Perpajakan Indonesia:Suatu pengantar. Gramedia.
Muljono, Djoko. (2010).Panduan Ketentuan Umum
Brevet
Pajak:Panduan
Akuntansi
dan
Perpajakan.Yogyakarta:Penerbit Andi.
Nurmantu, Safri. (2003). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit. Rosdiana, Haula. (2004). Pajak: Teori dan Kebijakan. Divisi Administrasi Fiskal Pusat Kajian Ilmu Administrasi FISIP UI. Tidak diterbitkan.
Soemarso. (2007). Perpajakan: Pendekatan Komprehensif. Jakarta:Penerbit Salemba Empat. Soemitro, Rachmat. (1990). Pajak Pertambahan Nilai,Edisi Revisi,cetakan ketiga.Bandung:PT Eresco.
Waluyo. (2010). Akuntansi Pajak . Edisi 3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. ____________, Keputusan Menteri Keuangan No.370/KMK.03/2003 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan atasImpor dan/ataupenyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau penyerahan Jasa Kena PajakTertentu.
____________, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1013/PJ.313/2005 tentang Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan
32
____________, SE-37/PJ.43/1998 tanggal 19 Nopember 1998 tentang Pajak Penghasilan atas Jasa Pemakaian Gudang/Lapangan Penumpukan di Lingkungan Pelabuhan.
____________, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ.32/1990 tentang DPP PPN Atas Jasa Bongkar Muat, atas penyerahan jasa bongkar muat oleh Perusahaan Bongkar Muat.
____________, Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
Lain-Lain
Dwi
Raharjo, Singgih. (2011). Analisis Perlakuan Pajak atas Kepelabuhan.Skripsi Fakultas Teknik UNBJ. Tidak Diterbitkan.
Jasa
Firmansyah, Agung. (2008). Analisis Perlakuan PPN atas Pengadaan Kapal Laut (Vessel).Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI. Tidak Diterbitkan. Realisasi Penerimaan Negara 2007-2012, http://www.bps.go.id, diunduh pada tanggal 17 Juli 2012
Surat Dirjen Pajak : S-1558/PJ.53/1994 tentang PPN Atas Jasa Bongkar Muat, www.dannydarussalam.com, diakses pada 18 Juli 2012
“Konsultasi Pajak Penghasilan atas Jasa Giro”, www.pbtaxand.com, Diakses pada 19 Juli 2012 “Pajak Penghasilan Final”, www.belajarpajak.com, diakses 17 Juli 2012
33
