PENDAHULUAN
Rumah sakit merupakan suatu unit usaha jasa yang memberikan jasa pelayanan sosial di bidang medis klinis. Pengelolaan unit usaha rumah sakit memiliki keunikan tersendiri karena selain sebagai unit bisnis , usaha rumah sakit juga nemiliki misi sosial, disamping pengelolaan rumah sakit juga sangat tergantung pada status kepemilikan rumah sakit. Misi rumah sakit tidak terlepas dari misi layanan sosial, namun tidak dipungkiri bahwa dalam pengelolaan rumah sakit tetap terjadi konflik kepentingan dari berbagai pihak. Konflik kepentingan berbagai pihak ini dapat bersumber dari klasifikasi organisasi rumah sakit. Klasifikasi organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi bisnis dan organisasi non bisnis. Organisasi non bisnis di Indonesia terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok non kepemer kepemerint intaha ahan n dan kepeme kepemerin rintaha tahan. n. Contoh Contoh organi organisasi sasi non kepeme kepemerint rintaha ahan n adalah adalah uniersitas, lembaga swadaya masyarakat, dll. !edangkan kepemerintahan adalah pemerintah pusat"daerah, departemen, dll. #pabila ditinjau dari klasifikasi organisasi tersebut, apakah klasifi klasifikasi kasi yang yang tepat tepat untuk untuk rumah rumah sakit$ sakit$ Rumah Rumah sakit sakit pemerin pemerintah tah lebih lebih tepat tepat sebaga sebagaii klasifikasi non bisnis, namun rumah sakit swasta tidak seluruhnya diklasifikasikan dalam kelompok non bisnis. %eberapa rumah sakit masih memiliki kualitas jasa layanan yang masih sangat memprihatinkan. &al ini antara lain disebabkan karena keterbatasan sumber daya baik sumber daya finansial maupun sumber daya non finansial. 'untutan peningkatan kualitas jasa layanan membutuhkan berbagai dana inestasi yang tidak sedikit. Kenaikan tuntutan kualitas jasa layanan rumah sakit harus dibarengi dengan profesionalisme dalam pengelolaannya. Perk Perkem emba bang ngan an peng pengel elol olaan aan ruma rumah h sakit sakit,, baik baik dari dari aspe aspek k mana manajem jemen en maup maupun un operasional operasional sangat dipengaruh dipengaruhii oleh berbagai tuntutan tuntutan dari lingkungan lingkungan,, yaitu lingkungan lingkungan eksternal dan internal. 'untutan eksternal antara lain adalah dari para stakeholder bahwa rumah rumah sakit sakit ditunt dituntut ut untuk untuk member memberika ikan n pelaya pelayanan nan keseha kesehatan tan yang yang bermut bermutu, u, dan biaya biaya pelayanan kesehatan kese hatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien. 'untutan 'untutan dari pihak internal antara lain adalah pengendalian biaya. bia ya. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, perilaku ekonomis, sumber daya professional dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi. Rumah sakit kepemerintahan yang terdapat di tingkat pusat dan daerah tidak lepas dari dari pengar pengaruh uh perkem perkemban bangan gan tuntut tuntutan an tersebu tersebut. t. (ipand (ipandang ang dari dari segment segmentasi asi kelomp kelompok ok masy masyar arak akat at,, se)a se)ara ra umum umum ruma rumah h saki sakitt peme pemeri rint ntah ah merup erupak akan an lay layanan anan jasa jasa yang yang menyediakan untuk kalangan menengah ke bawah, sedangkan rumah sakit swasta melayani
masyarakat kelas menengah ke atas. %iaya kesehatan )enderung terus meningkat,dan rumah sakit dituntut untuk se)ara mandiri mengatasi masalah tersebut. Peningkatan biaya kesehatan ini menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintahan karena rumah sakit pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah. #kibantnya rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu. Rumah sakit pemerintah menghadapi dilemma antara misi melayani masyarakat kelas menengah ke bawah dan adanya keterbatasan sumber dana, serta berbagai aturan dan birokrasi yang harus dihadapi. Kondisi tersebut akan mengakibatkan rumah sakit pemerintah mengalami kebingungan apakah rumah sakit dijadikan sebagai lembaga birokrasi dalam sistem kesehatan ataukah sebagai lembaga pelayanan kesehatan yang tidak birokratis. %erlatar belakang beberapa masalah tersebut tentu saja rumah sakit pemerintah harus melakukan banyak penyesuaian.
Rumah Sakit Ditinjau Dari Aspek Perpajakan
Rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah *R!+ ataupun R!+( didanai dari #P%dan #P%(, maka rumah sakit tidak memiliki kewajiban PPh terhadap diri sendiri. (engan kata lain, rumah sakit pemerintah tidak perlu melaporkan PPh /*!P' Masa maupu PPh 0 *!P' 'ahunan karena bukan subyek pajak. -amun untuk kategori sebagai unit pemerintah dan bukan subyek pajak, dalam +ndang1undang pajak penghasilan terdapat empat kriteria yang harus dipenuhi rumah sakit yaitu2 3. . 4. 5.
(ibentuk berdasar peraturan perundang1undangan yang berlaku, (ibiayai dengan dana yang bersumber #P%- dan #P%(, Penerimaan lembaga tersebut dmasukkan dalam anggaran, Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional -egara (engan
demikian
karena
R!+"R!+(
mendapatkan
pembiayaan
dari
luar
#P%-"#P%( atau tidak seluruh penerimaan dan pembiayaan ter)atat dalam #P%-"#P%(, maka kewajiban menghitung pajak sendiri *PPh /"0 disamakan dengan badan swasta lain. %erkaitan dengan PP no 4 tahun 66/ tentang Pengelolaan Keuangan %7+, apabila R!+ atau R!+( *rumah sakit pemerintah sudah mendapat penetapan sebagai %7+, karena seluruh penerimaan dan pembelanjaan masuk #P%-"#P(, maka rumah sakit pemerintah tersebut bukan merupakan subyek pajak sehingga tidak memiliki kewajiban membayar PPh %adan *pasal / dan PPh 0. -amun demikian rumah sakit pemerintah memiiliki kewajiban sebagai pemungut pajak PPh pasal 3, 4, 8, dan pasal 5 ayat * berkaitan dengan aktiitas pembayaran gaji, honor, jasa, sewa, dll kepada karyawan dan pihak ketiga. %erkaitan dengan
transaksi penyerahan obat kepada pasien, rumah sakit juga berpotensi memiliki kewajiban memungut PP- *pajak pertambahan nilai dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ketentuan khusus bagi organisasi sejenis 9ayasan yang bergerak di bidang rumah sakit berdasar !:145"P;.5"300/ adalah2 3.
Obyek Pajak, yang mmenjadi obyek pajak adalah semua penghasilan yang diterima
a. b. ). d. e. .
atau diperoleh sesuai dengan ketentuan dalam ++ no 3< tahun 666, antara lain 2 Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha, pekerjaan, kegiatan atau jasa, %unga deposito, bunga obligasi, diskontto !%I dan bunga lainnya, !ewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta, Keuntungan pengalihan harta, Pembagian keuntungan dari kerjasama usaha, ;enis1jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan usaha"kegiatan yang dilakukan yayasan atau organisasi sejenis yang bergerak di
a. b. ).
bidang pelayanan rumah sakit meliputi2 +ang pendaftaran untuk pelayanan kesehatan, !ewa kamar"ruangan di rumah sakit, poliklinik, pusat pelayanan kesehatan, Penghasilan dari perawatan kesehatan seperti uang pemeriksaan dokter, operasi,
d. e. f. g.
rontgen, s)anning, pemeriksaan laboratorium, dll +ang pemeriksaan kesehatan termasuk general check up, Penghasilan dari penyewaan alat kesehatan, Penghasilan dari penjualan obat, Penghasilan lainnya sehubungan dengan pelayanan kesehatan, %erkaitan dengan transaksi yang berhubungan dengan Pph 3 di rumah sakit, terdapat
ketentuan khusus bagi rumah sakit, yaitu2 3. a. b. ).
'enaga dokter berdasar status hubungan kerja digolongkan menjadi 2 (okter yang menjabat sebagai pimpinan rumah sakit, (oker sebagai pegawai tetap atau honorer rumah sakit, (okter tetap yaitu dokter yang mempunyai jadwal praktek tetap tetap bukan sebagai
d.
pegawai tetap rumah sakit, (okter tamu yaitu dokter yang merawat atau menitipkan pasiennya untuk dirawat di
e.
rumah sakit, (okter yang menyewa ruangan di rumah sakit untuk praktek, !edangkan untuk penghasilan dokter dapat dibedakan menjadi2
a.
Penghasilan yang bersumber dari keuangan rumah sakit atau dari imbalan lain yang
b.
diterima oleh para dokter, Penghasilan yang berasal dari pasien yang diterima oleh para dokter,
Pengurangan Penghasilan
(alam ketentuan perhitungan pajak penghasilan, yang dapat dikurangkan dari
penghasilan kena pajak adalah2 a. %iaya1biaya yang berhubungan langsung dengan usaha, pekerjaan, kegiatan atau pemberian jasa untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dnegan operasional penyelenggaraan rumah sakit, b. Penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang mempunyai manfaat lebih dari 3 tahun, ). !ubsidi yang diberikan kepada pasien yang tidak mampu ataupun biaya pelayanan kesehatan yang kurang mampu yang dipikul oleh yayasan atau organisasi yang sejenis yang tidak bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Perlakukan pembukuan atas subsidi atau pembebanan biaya bagi pasien yang tidak mampu adalah a. !ejumlah bagian yang benar1benar dibayar oleh pasien merupakan penghasilan dan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya1biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan tagihan kepada pasien. b. !ejumlah yang seharusnya diterima atau diperoleh rumah sakit merupakan penghasilan dan sejumlah subsidi *selisih antara yang seharusnya diterima rumah sakit dengan yang benar1benar dibayar oleh pasien merupakan tambahan biaya. #pabila yayasan atau organisasi yang sejenis memberikan subsidi sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang kurang mampu yang dirawat di rumah sakit di bawah yayasan lain, maka pengeluaran subsidi dimaksud dapat ditambahkan sebagai biaya oleh yasayan atau rumah sakit yang memberikan subsidi tersebut.
Obyek Ppn dalam Rumah Sakit
(alam !urat :daran (irektur ;enderal Pajak -o2 !:168"P;./" 666 tanggal maret 666 telah ditegaskan bahwa instalasi farmasi *kamar obat merupakan suatu tempat untuk mengadakan dan menyimpan obat1obatan, gas medik alat kesehatan serta bahan kimia yang bukan berdiri sendiri tetapi merupakan satuan organi) yang tidak terpisah dari keseluruhan rumah sakit. !elanjutnya ditegaskan bahwa penyerahan obat1obatan yang dilakukan instalasi farmasi *kamar obat tidak terutang PP-. (alam kenyataannya instalasi farmasi melayani rumah sakit yang terdiri dari pasien rawat inap, pasien rawat jalan dan pasien gawat darurat.
Mengingat instalasi farmasi rumah sait melakukan pelayanan kepada pasien rawat jalan sebagaimana la=imnya sebuah apotik, maka atas penyerahan obat1obatan oleh instalasi farmasi kepada pasien rawat jalan tetap terutang PP-. Menurut PP no /6 tahun 3005, pedagang e)eran adalah pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dengan )ara2 a. 'idak bertindak sebagai penyalur kepada pedagang lain, b. Meyerahkan barang kena pajak melalui suatu tempat penjualan e)eran seperti tok, kios atau dengan )ara penjualan langsung kepada konsumen akhir dari rumah ke rumah, ). Menyediakan barnang kena pajak yang diserahkan di tempat penjualan se)ara e)eran, d. Melakukan transaksi jual beli se)ara spontan tanpa didahului penawaran tertulis, penwaran, kontrak atau lelang dan umumnya bersifat tunai dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan langsung membawa sendiri barang kena pajak yang dibelinya. (engan demikian apabila apotik atau instalasi farmasi di rumah sakit bertindak sebagaimana la=imnya apotik melakukan penyerahan obat1obatan kepada pasien rawat jalan, maka rumah sakit yang mempunyai instalasi farmasi"apotik tersebut merupakan pengusaha kena pajak pedagang e)eran. !elanjutnya PP- harus dibayar atas penyerahan obat obatan kepada pasien rawat jalan oleh instalasi farmasi"apotik adalah sebesar > dari jumlah seluruh penyerahan barang dagangan. Rumah sakit pemerintah sebagai badan hukum dalam pemberlakuan pajak pertambahan nilai tetap menga)u pada ketentuan obyek PP- pada barang kena pajak pada umumnya tanpa melihat klasifikasi organisasi sebagai %7+. &al ini dapat ditegaskan bahwa penyerahan obat1obatan oleh instalasi farmasi kepada pasien rawat inap tidak dikenakan PP-, nanum kepada pasien selain rawat inap yang dilakuakn pleh apotik maupun instalasi farmasi terutang PP-. !edangkan PP- atas jasa pada rumah sakit, menurut pasar 5 ayat 4 ++ PP- jo Pasal / PP 355 tahun 666, jasa pelayanan kesehatan medis merupakan jasa yang tidak dikenakan PP-
Aspek Perpajakan Rumah Sakit Pemerintah Dan Non Pemerintah ! Kewajiban PPh Pasal /"0 !eperti kita ketahui bahwa Rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah *R!+
ataupun R!+( didanai dari #P%- dan #P%(, maka rumah sakit tidak memiliki kewajiban PPh terhadap diri sendiri. (engan kata lain, rumah sakit pemerintah tidak
perlu melaporkan PPh / *!P' Masa maupun PPh 0 *!P' 'ahunan karena bukan subyek pajak beda hal jika rumah sakit swasta sebagaimana objek penulisan kali ini yang tentu saja memiliki kewajiban PPh Pasal / dan untuk itulah wajib pajak mengajukan permohonan penurunan angsuran PPh Pasal /. "! Kewajiban PPh Pemotongan dan Pemungutan !ama halnya baik rumah sakit pemerintah maupun swasta memiliki kewajiban sebagai pemungut pajak PPh pasal 3, 4, 8,dan pasal 5 ayat * berkaitan dengan aktiitas pembayaran gaji, honor, jasa, sewa, dll kepada karyawan dan pihak ketiga. %erkaitan dengan transaksi yang berhubungan dengan Pph 3 di rumah sakit disamping pengenaan PPh Pasal 3 atas karyawan non dokter dan dokter, terdapat ketentuan khusus bagi rumah sakit, yaitu 2 'enaga dokter berdasar status hubungan kerja digolongkan menjadi2 a! (okter yang menjabat sebagai pimpinan rumah sakit, b! (oker sebagai pegawai tetap atau honorer rumah sakit, #! (okter tetap yaitu dokter yang mempunyai jadwal praktek tetap tetap bukan sebagai pegawai tetap rumah sakit, d! (okter tamu yaitu dokter yang merawat atau menitipkan pasiennya untuk dirawat di rumah sakit, e! (okter yang menyewa ruangan di rumah sakit untuk praktek, !edangkan terkait atas penghasilan yang diterima dokter dan pengenaan PPh nya dapat diba)a dalam tulisan terdahulu yang berjudul !ekilas 'entang Penghasilan !eorang (okter, dimana penghasilan seorangdokter bersumber dari keuangan rumah sakit atau dari imbalan lain yang diterima oleh para dokter, dan penghasilan yang berasal dari pasien yang diterima oleh para dokter sebagaimana diberikan )ontoh dalam tulisan tersebut di atas. $!
Kewajiban Pajak Pertambahan -ilai %erkaitan dengan transaksi penyerahan obat kepada pasien, rumah sakit juga berpotensi memiliki kewajiban memungut PP- *pajak pertambahan nilai dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. (alam !urat :daran (irektur ;enderal Pajak -o2 !:168"P;./" 666 tanggal Maret 666 tentang PP- #tas Penggantian Obat (i Rumah !akit, ditegaskan bahwa instalasi farmasi *kamar obat merupakan suatu tempat untuk mengadakan dan menyimpan obat1obatan, gas medik alat kesehatan serta bahan kimia yang bukan berdiri sendiri tetapi merupakan satuan organi) yang tidak terpisah dari keseluruhan rumah sakit. !elanjutnya ditegaskan
bahwa penyerahan obat1obatan yang dilakukan instalasi farmasi *kamar obat tidak terutang PP-. (alam kenyataannya instalasi farmasi melayani rumah sakit yang terdiri dari pasien rawat inap, pasien rawat jalan dan pasien gawat darurat. Mengingat instalasi farmasi rumah sakit melakukan pelayanan kepada pasien rawat jalan sebagaimana la=imnya sebuah apotik, maka atas penyerahan obat1obatan oleh instalasi farmasi kepada pasien rawat jalan tetap terutang PP-, terkait bagaimana mekanisme pengkreditan karena terdapat yang terutang PP- dan tidak terutang PP- dijelaskan dalam PMK1
semua penghasilan yang diterima atau
diperoleh oleh sebuah rumah sakit terdiri dari beberapa sumber, untuk itu penulis men)oba membagi penghasilan yang diperoleh rumah sakit menjadi *dua jenis penghasilan yang meliputi 2 a. Penghasilan dari Operasional Pelayanan Pasien Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha, pekerjaan, kegiatan atau jasa, sehubungan dengan kategori penghasilan operasional pelayanan pasien dari sebuah rumah sakit diantaranya 2 3. Instalasi Rawat Inap, hal ini meliputi sewa kamar"ruangan di rumah sakit, poliklinik, pusat pelayanan kesehatan, . Instalasi @armasi, hal ini meluputi diantaranya uang pendaftaran untuk pelayanan kesehatan, dan penghasilan dari penjualan obat 4. Instalasi Rawat ;alan, hal ini meliputi Penghasilan dari perawatan kesehatan seperti uang pemeriksaan dokter, operasi, rontgen, s)anning, pemeriksaan laboratorium, dll
5. Instalasi Penunjang Medik, meliputi uang pemeriksaan kesehatan termasuk general )he)k up, !enam &amil dan Pijat %ayi. /. Instalasi Aawat (arurat. b. Penghasilan dari Operasional 7ainnya Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha, pekerjaan, kegiatan atau jasa, sehubungan dengan kategori penghasilan operasional lainnya dari sebuah a.
rumah sakit diantaranya 2 Pembagian keuntungan dari kerjasama usaha, yang meliputi diskon dari supplier yang
b.
dibutuhkan oleh rumah sakit, 'elepon. 7istrik, Parkir Pemakaian ruangan, yang meliputi penghasilan dari penyewaan alat kesehatan *!ewa
). d.
dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan lain1lain. %unga deposito, bunga obligasi, diskontto !%I dan bunga lainnya dan lain1lain
Dasar Hukum ! KMK1865"KMK. 65"3005 'entang %adan %adan (an Pengusaha Ke)il 9ang
Menerima &arta &ibahan 9ang 'idak 'ermasuk !ebagai Objek Pajak Penghasilan "! !:145"P;.5"300/ 'entang Perlakuan Pajak Penghasilan %agi 9ayasan #tau Organisasi 9ang !ejenis. $! !:168"P;./" 666 tanggal Maret 666 tentang PP- #tas Penggantian Obat (i Rumah !akit. %! PMK1
!umber 2 http2""www.nusahati.)om"634"60"sekilas1perpajakan1atas1rumah1sakit"
