PUSDIKLAT PUSDIKLAT
PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT SATUAN PELAYANAN HUKUM KORPORAT
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
HUKUM
HIMPUNAN PERATURAN - PERATURAN HIDUP YANG BERSIFAT MEMAKSA, BERISIKAN SUATU PERINTAH, LARANGAN ATAU IZIN UNTUK BERBUAT SESUATU ATAU TIDAK BERBUAT SESUATU SERTA DENGAN MAKSUD UNTUK MENGATUR TATA TERTIB DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT.
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
PEMBAGIAN HUKUM
HUKUM PUBLIK Hukum Pidana (materiil) Hukum Acara Pidana (formil) Hukum Tata Usaha (Administrasi) Negara Hukum Pajak Dll.
HUKUM PRIVAT Hukum Perdata (materiil), al : perkawinan, jual beli Hukum Acara Perdata (formil/cara menjalankan / mempertahankan hukum perdata materiil) Hukum Dagang (al. UU PT) Dll.
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
CIRI – CIRI
HUKUM PUBLIK :
Bersifat memaksa dan mengatur.
Lebih menitikberatkan pada kepentingan dibandingkan dengan kepentingan perseorangan.
Negara berwenang campur tangan jika terjadi pelanggaran hukum.
masyarakat
HUKUM PRIVAT :
Lebih menitikberatkan kepentingan perseorangan dibandingkan dengan kepentingan masyarakat.
Negara tidak berwenang campur tangan, permintaan pihak yang merasa dirugikan.
kecuali
atas
LANDASAN HUKUM P2TL
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
Antara lain: 1. Kita Kitab b Undan Undangg-un unda dang ng Huk Hukum um Pid Pidan ana. a. 2. Kita Kitab b Und Undan angg-un unda dang ng Hu Huku kum m Perd Perdat ata. a. 3. Unda Undang ng-u -und ndan ang g No. No. Ketenagalistrikan.
30
Th.
2009 2009
tent tentan ang g
4.
Perat Peratura uran n Ment Menteri eri Pertam Pertamban bangan gan dan dan Ener Energi gi No. No. 02.P/451/MPE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dan Pemegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (PIUKU) dengan Masyarakat.
5.
Keputu Keputusan san Direks Direksii PT PLN PLN (Pers (Persero ero)) No. No. 1486.K 1486.K/DI /DIR/ R/201 2011 1 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
HAK PLN
UU NO. 30 TH 2009 : Pasal 27 ayat (1) Untuk Kepent.Umum PIUPTL dalam menyediakan tenaga listrik sbgm dimaksud Pasal 10 ayat (1) Kit, Trans, Dist dan Penjualan berhak untuk untuk : a…… b…… c…… d.masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; e……
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
HAK PLN
Permentamben No. 02.P/451/MPE/1991, Pasal 2 ayat (1) : f.
Mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan pelanggan dalam setiap perjanjian jual beli tenaga listrik, antara lain berupa tagihan susulan susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan sementara untuk jangka waktu yang dapat ditetapkan oleh Pengusaha maksimum selama 2 (dua) bulan.
g.
Menetapkan tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah dan melaporkannya kepada instansi yang berwajib sebagai tindak pidana pencurian pidana pencurian . Ketentuan penertiban atas pemakaian tenaga listrik tersebut ditetapkan Pengusaha (PLN) dan disahkan Direktur Jenderal.
KEWAJIBAN PELANGGAN
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
PERMENTAMBEN NO. 02.P/451/M.PE/1991, Pasal 5 ayat (1) : b. Menjaga dan Pelanggan.
memelihara
keamanan
Instalasi
c. Menjaga keamanan APP PLN PLN yang terpasang pada bangunan / persil Pelanggan. d. Menjaga keamanan sambungan listrik yang berada pada bangunan / persil Pelanggan. e. Menggunakan Tenaga peruntukannya.
Listrik
sesuai
dengan
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
Aspek Hukum Pelaksanaan P2TL meliputi :
Aspek Hukum Perdata; Aspek Hukum TUN Aspek Hukum Pidana
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
ASPEK HUKUM PIDANA
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
UNDANG – UNDAN UNDANG G NOMOR 30 TAHUN 2009, Pasal 51 : (1)
Setiap Setiap orang orang yang yang tidak tidak memenuhi memenuhi kesel keselama amatan tan keten ketenagl aglist istrik rikan an sebaga sebagaima imana na dimaksud Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda palng banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
(2)
Apabil Apabila a perbua perbuatan tan seba sebagai gaiman mana a dimaks dimaksud ud pada pada ayat ayat (1) (1) menga mengakib kibatk atkan an terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
(3)
Setiap orang Setiap orang yang yang menggu menggunak nakan an tenaga tenaga list listrik rik buka bukan n haknya haknya secar secara a melawa melawan n hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama (7) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
PERMENTAMBEN No. No. 02.P/451/MPE/1991, Pasal 2 ayat (1) : g.
Menetapkan tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah dan melaporkannya kepada instansi yang berwajib berwajib sebagai tindak pidana pencurian.
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM HUKUM PIDANA (KUHP), Pasal 362 :
“Barangsiapa
mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dipidana karena mencuri selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9.000,-.
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
UU NO. 30 TH 2009 : Pasal 27 ayat (1) Untuk Kepent.Umum PIUPTL dalam menyediakan tenaga listrik sbgm dimaksud Pasal 10 ayat (1) Kit, Trans, Dist Dist dan Penjualan berhak untuk : a…… b…… c…… d.masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; e…… Pasal 167 KUHP (1)
Barangsiapa dengan melawan hukum masuk dengan paksa paksa ke dalam, atau dengan melawan hukum ada di dalam rumah atau tempat yang tertutup atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu, atas permintaan orang yang berhak atau permintaan atas nama yang berhak, dipidana dengan Pidana Penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
Pasal 167 Kitab Undang - undang Hukum Pidana (lanjutan) (2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat , dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian pejabat palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan disitu pada waktu malam, dianggap memaksa masuk . (3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. (4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan 2 orang atau lebih dengan bersekutu.
SYARA SY ARAT T PENAHANAN PENA HANAN DALAM HKM PIDANA (Pasal 21 KUHAP)
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
Syarat Subyektif : Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri Merusak atau menghilangkan barang bukti Mengulangi perbuatan tindak pidana
Syarat Obyektif; Terdapat cukup c ukup bukti bu kti Tindak Pidana tersebut diancam hukuman 5 tahun atau lebih; Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3),
Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, 378, 379 a, 453, 454, 455, 459, 480, 560 KUHP
PERLINDUNGAN HUKUM
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
•
•
•
•
Pasal 48 KUHP “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.” dipidana.” Pasal 49 ayat (1) KUHP “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat sangat dekat pada saat itu yang yang melawan hukum. hukum.” ” Pasal 50 KUHP “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang- undang, tidak dipidana.” dipidana.” Pasal 51 ayat (1) KUHP “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.” dipidana.”
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
PERDATA
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
HUBUNGAN HUKUM
Hubungan antara dua subjek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain.
Hubungan Hukum PLN dengan Pelanggan : JUAL BELI TENAGA LISTRIK
Pasal
1338 ayat (1) KUHPerdata :
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Tenaga Listrik Listrik •
•
Harus ditandatangani oleh pihak konsumen atau kuasanya dengan Surat Kuasa Khusus dan juga Pejabat PLN yang berwenang untuk membuktikan terciptanya suatu kesepakatan. Harus disimpan dengan baik oleh PLN
FUNGSI HUKUM TERHADAP PUSDIKLAT PUSDIKLAT PERJANJIAN 1. FUNGSI PROTEKTIF :
Hukum memberikan perlindungan kepada Perjanjian. Hukum mengatur sahnya suatu Perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-undang Undang-un dang Hukum Perdata (KUHPerdata). (KUHPerdata). Menyatakan Perjanjian yang sah mempunyai kekuatan hukum Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. KUHPerdata. Mengikat para pihak sebagai undang-undang Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.
2. FUNGSI DESTRUKTIF : Hukum dapat membatalkan Perjanjian / salah satu klausula Perjanjian jika isi atau proses pembuatannya tidak sah.
FUNGSI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
3. FUNGSI SUPLEMENTER : Hukum melengkapi ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis dalam Perjanjian menurut keadilan, kepatutan dan UU patut dianggap sebagai bagian dari isi Perjanjian. 4. FUNGSI REGULATIF : Hukum mengatur apa akibatnya jika terjadi pelanggaran dalam Perjanjian atau jika terjadi pembatalan Perjanjian.
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
AZAS-AZAS PERJANJIAN
KONSENSUALISME 1320 KUHPerdata
KEBEBASAN BERKONTRAK 1338 (1) KUHPerdata
Perjanjian sah dan mengikat sejak tercapai kata sepakat antara para pihak
Setiap orang / pihak diberi kebebasan membuat Perjanjian sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak
KEKUATAN MENGIKAT 1338 (1) KUHPerdata
Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya
Pembatasan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum & kesusilaan
SYARAT-SYARAT SAH PERJANJIAN
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
SEPAKAT MEREKA YG MENGIKATKAN DIRINYA
(Pasal 1320 KUHPerdata)
KECAKAPAN UNTUK MEMBUAT SUATU PERIKATAN
SYARAT SUBJEKTIF
SUATU HAL TERTENTU
SUATU SEBAB YG HALAL
SYARAT OBJEKTIF
AKIBAT HUKUM HUKUM PASAL 1320 1320 TIDAK TERPENUHI PERJANJIAN DAPAT DIBATALKAN
PERJANJIAN BATAL DEMI HUKUM
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
•
•
PMH DAN JAMINAN
PASAL 1365 KUHPerdata : Tiap Perbuatan Melanggar Hukum (PMH PMH)) yang merugikan satu pihak, mewajibkan pihak yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut mengganti kerugian. PASAL 1131 KUHPerdata : Seluruh harta benda yang ada dan yang akan ada menjadi jaminan menjadi jaminan atas atas perikatan p erikatan yang dibuatnya.
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
TATA USAHA NEGARA (TUN)
TUN : administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah (PLN BUMN yang mendapat tugas sesuai UU untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam usaha penyediaan tenaga listrik sebagai PiIUPTL dianggap sebagai Badan Tata Usaha Negara). Objek Gugatan : Keputusan TUN penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan / Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan perundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang berakibat hukum bagi seseorang / badan hukum perdata (Surat Penetapan Tagihan Susulan / Pemutusan dll). Batas waktu pengajuan gugatan : 90 hari sejak diterimanya / diumumkannya Keputusan Badan / Pejabat TUN.
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
SENGKETA KASUS P2TL
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN NEGERI
PERDATA
PIDANA
PERBUATAN
Pasal 51 ayat ayat (3) UU NO. 30 TH TH 2009
MELAWAN HUKUM (1365 KUHPdt) ATAU WANPRESTASI DITUNTUT GANTI RUGI
(pencurian tenaga listrik) / Pasal 362 KUHPidana (pencurian) atau Pasal 167 KUHP (masuk paksa) atau Pasal 310 KUHP (penghinaan) (penghinaan) atau Pasal 335 KUHP (perbuatan tidak menyenangkan) menyenangkan)
KEPUTUSAN PENETAPAN TAGIHAN SUSULAN / PEMUTUSAN TENAGA LISTRIK DIANGGAP SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
PEMBATALAN KEPUTUSAN
26
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
ALAT ALA T BUKTI PIDANA PIDANA
Pasal 184 KUHAP
1. Keterangan Keterangan Saksi
→
Petugas P2TL, polisi dll.
2. Keterangan Keterangan Ahli
→
saksi ahli independen (institusi / akademisi dll.) 3. Surat SPJBTL, surat tugas, BA → SPJBTL, P2TL / BA pengambilan barang bukti / BA pemeriksaan di Lab, DIL, dll. 4. Petunjuk 5. Keterangan Terdakwa
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
ALAT BUKTI BUKTI PERDATA Pasal 1866 KUHPerdata
1. 2. 3. 4.
Surat / tulisan
SPJBTL, SPJBTL, surat tugas, BA P2TL / BA pengambilan barang bukti / BA pemeriksaan di Lab, DIL, dll. Saksi petugas P2TL, Polisi, saksi ahli, dll. Persangkaan penyesuaian antara fakta di lapangan dan alat bukti yang ditemukan. Pengakuan pengakuan pelanggan, dll. 5. Sumpah → →
→
→
P2TL = PENEGAKAN HUKUM
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
1.
Tindakan PLN dalam pelaksanan P2TL adalah TINDAKAN HUKUM PUBLIK dalam rangka Penegakan Hukum Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. ( UU
2.
PERMENTAMBEN PERMENTAMBEN
Keputusan Direksi)
Tindakan PLN berupa pengenaan Tagihan Susulan Susulan dan Pemutusan Sementara (Pelanggan) / Rampung (NK) (NK) dalam P2TL adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundanganundangan sehingga TIDAK HARUS MENUNGGU PUTUSAN PENGADILAN untuk pelaksanaannya.
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
KEPDIR
NO. 1486.K/DIR/2011 TENT TENTANG ANG P2TL
Pengertian –Pengertian P2TL: Rangkaian kegiatan meliputi: Perencanaan; Pemeriksaaan; Tindakan; Dan penyelesaian
yang dilakukan oleh PLN thd Instalasi PLN da/atau Instalasi Pemakaian T/L dari PLN
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
Pengertian
Gardu PLN: adalah tempat yang berisi peralatan instalasi milik PLN beserta
perlengkapannnya; Daya kedapatan adalah daya yang dihitung secara proporsional dan profesional
berdasarkan alat pembatas atau kemampuan hantar (KHA) suatu penghantar yang dipergunakan oleh pemakai T/L yang kedapatan saat dilakasnakan P2TL Instalasi Ketenagalistrikan
yg selanjutnya selanjut nya disebut disebu t instalasi adalah bangunanbangunan bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-salauran dan pelengkapannya yang dipergunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan T/L;
Instalasi Pelanggan adalah instalasi ketenagalistrikan milik pelanggan setelah Alat
Pembatas atau Alat Pengukur atau APP
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
Pengertian
Jaringan Tenaga Listrik (JTL) adalah sistem penyaluran/pendistribusian T/L yang dapat diopresikan dengan TR, TM, TT T T atau TET;
Sambungan Tenaga Tenaga Listrik Listrik (STL) penghantar di bawah atau di atas tanah tanah termasuk peralatanany peralatananya a sebagai bagian instalasi PLN yang merupakan sambungan antara JTL milik PLN dengan instalasi pelanggan;
Sambungan Langsung (SL) adalah sambungan sambungan dari JTL atau STL ke instalasi pelanggan dengan dengan menggunakan penghantar termasuk peralatannnya peralatannnya tanpa melalui APP APP dan perlengkapan APP; APP;
Pembongkaran Pembongkaran Rampung Ra mpung adalah penghentian untuk seterusnya penyalauran T/L ke instalasi pelanggan atau bukan pelanggan dengan mengambil mengambil seluruh SL yang dipergunakan dipergunakan untuk penyaluran penyaluran tenaga listrik ke ke instalasi pelanggan atau bukan pelanggan
Segel Milik PLN suatu alat yang dipansang oleh PLN pada APP dan perlengkapan APP sebagai pengaman APP;
Segel Tera Tera adalah alat yang dipasang pada alat pengukur oleh instansi instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebagai pengaman kebenaran pengukuran;
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
Tujuan Dilakukan P2TL (Rutin & Khusus) Pasal 2 Menertibkan Penyalurana T/L untuk: Menghindari Bahaya Ba haya Listrik Bagi Masyarakat; Masyarakat; Meningkatkan pelayanan; Menekan susut
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
PEMBERI TUGAS P2TL PASAL 2 AYAT (3) Kepdi Kepdirr 1486. 1486.K/DI K/DIR/20 R/2011) 11)
•
DIREKSI
•
GENERAL MANAGER
•
MANAJER MANAJ ER UNIT (MAPJ/MUP (MAPJ/MUPJ) J)
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
ORGANISASI P2TL (PASAL (P ASAL 3) Kepdir 1486.K/DIR/2011 1486.K/DIR/2011))
PENANGGUNG JAWAB : Pejabat Struktural atau Fungsional
PETUGAS PELAKSANA: Regu yang terdiri atas pejabat/petugas PLN yang melaksanakan P2TL; Memiliki kompetensi di bidang P2TL (Brevet).
PETUGAS ADMINISTRASI: Pejabat/petugas PLN yang menyelesaikan administrasi tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan P2TL di lapangan
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
DALAM HAL KETERBATASAN JUMLAH PETUGAS P2TL (PASAL (P ASAL 3 aya ayatt (7) Kepdir 1486.K/DIR/2011)
OUTSOURCING TENAGA BANTU DARI PJTK:
Ketua Regu petugas pelaksana P2TL harus ha rus pegawai PLN Tanggung jawab pelaksana P2TL sepenuhnya pada PLN Dokumen ditandatangani oleh Ketua Regu Petugas Lapangan;
Pelaksana
OUTSOURCING JASA PEKERJAAN PELAKSANAAN/PEMERIKSAAN:
Perusahaan jasa melaksanakan P2TL berdasarkan PKS dengan PLN Dokumen P2TL ditandatangani oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL dari Perusahaan Jasa ;
Catatan : UNTUK OUTSOURCING JASA PEKERJAAN PELAKSANAAN /PEMERIKSAAN P2TL, SELAIN PKS HARUS DLENGKAPI DOKUMEN SURAT KUASA DARI PLN KEPADA PJTK
TUGAS,KEWENANGAN DAN DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PETUGAS P2TL (PASAL (P ASAL 4, 5 DAN 6 Kepdir 1486.K/DIR/2011)
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
PENANGGUNG JAWAB P2TL, ANTARA LAIN:
Menentukan Target operasi (TO) Menetapkan besar dan cara pembayaran Tagihan Susulan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemberi tugas Memberi keterangan keterangan apabila diperlukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan serta pengadilan perkara P2TL;
PETUGAS PELAKSANA P2TL ANTARA LAIN:
Menandatangani Berita Acra hasil pemeriksaan P2TL dan Berita Acra lainnya serta menyusun laporan mengenai pelaksanaan P2TL Melakukan Pemutusan Sementara atas SL dan/atau APP yang harus dikenakan tindakan Pemutusan Sementara Melakukan Pemutusan Rampung Melakukan pengambilan barang bukti berupa APP atau perlatan lainnya Memasang APP pengganti yang diambil
PETUGAS ADMINISTRASI:
Menyimpan Dokumen Dokumen dan Barang bukti hasil temuan P2TL Menyiapkan SPH Memproses TS/Ganti Rugi
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
PERLENGKAPAN P2TL (PASAL (P ASAL 7 Kepdir 1486.K/DIR/ 1486.K/DIR/2011) 2011)
SURAT SURAT TUGAS; TUGAS ; FORMULIR FORMULI R BERITA ACARA SERTA SERTA FORMULIR LAINNYA LAINNYA (SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM LAMPIRAN KEP DIR INI)
SARANA PENYIMPANAN BARANG BUKTI BERUPA KANTONG, AMPLOP KOTAK ATAU PERALATAN LAINNYA BESERTA GUDANG PENYIMPANANNYA;
PERALATAN KERJA: TOOL SET, SENTER, KALKULATOR STOP WATCH, KACA PEMBESAR, ANALISA ENERGI, TANGGAL, TANG SEGEL DAN ASESORISNYA, INJEKSI ARUS, KAMERA NON DIGITAL (FILM SELULOID), VIDEO KAMERA, NOTE BOOK/LAPTOP; SARANA TRANSPORTASI ; LABORATORIUM TERA; DATA INDUK LANGANAN (DIL); DATA PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK PELANGGAN YG TDK WAJAR MIN SELAMA 3 BULAN;
APP DAN/ATAU PERLENGKAPAN APP PENGGANTI
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
TATA CARA PELAKSANAAN P2TL (PASAL (P ASAL 8 Kepdir 1486.K 1486.K/DIR/ /DIR/2011) 2011) •
TAHAP PRA P2TL
•
TAHAP PELAKSANAAN P2TL
•
TAHAP PASCA P2TL
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
TAHAP PRA P2TL PENENTUAN TARGET OPERASI
(PASAL 9 AYAT 2 HURUF B Kepdir 1486.K/DIR/2011) •
•
•
•
•
PEMANTAUAN DARI DAFTAR DIPERHATIKAN (DLPD);
LANGANAN
YANG
PERLU
PEMANTAUAN ATAS PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK YG TIDAK WAJAR (3 BULAN BERTURUT-TURUT); INFORMASI DARI INFORMAN DATA/INFORMASI YG DIPEROLEH PLN SAAT MELAKUKAN KEGIATAN RUTIN (PEMELIHARAAN, PENYAMBUNGAN BARU, PENAMBAH PENAMBAHAN AN DAY DAYA, PENCA PENC ATATAN METER) METE R) SASARAN OPERASI ATAU TRIWULANAN/SEMESTERAN/TAHUNAN
TARGET
P2TL
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
TAHAP PELAKSANA PELAKSANAAN AN P2TL (PASAL 10 AYAT 3 Kepdir 1486.K/DIR/2011)
PEMERIKSAAN BAGI PELANGGAN: SEBELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA VISUAL TERLEBIH
DAHULU MENGAMBIL DOKUMENTASI ADMINISTRASI REKENING TERAKHIR;
DAN
DIPERIKSA
HARUS MEMERIKSA DAN MENELITI APP ELEKTRO MEKANIK ATAU
ELEKTRONIK SERTA KELENGKAPANNYA BAIK PENGUKURAN LANGSUNG ATAU TDK LANGSUNG (MGNK CT/PT SECARA VISUAL ATAU ALAT BANTU;
SEBELUM
DAN SESUDAH PEMERIKSAAN DILAKUKAN PENDOKUMENTASIAN DGN KAMERA NON DIGITAL/VIDEO KAMERA
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
TAHA AHAP P PASC ASCA A P2T P2TLL (PASAL 11 Kepdir 1486.K/DIR/2011)
PEMANGGILAN KPD PEMAKAI TENAGA LISTRIK: pertama tertera tertera pada BA Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan P2TL Panggilan pertama Apabila tdk datang, mengirimkan Surat panggilan ke-2, ke-3.
SP I secara berturut-turut dgn selang waktu masing-masing selama 3 hari kerja. Masa peringantan I adalah 5 hari kerja setelah tanggal SP I,
Dan Apabila s/d berakhirnya masa peringatan I pemakai I tdk
dtg, disiapkan SP II dgn masa 14 hari untuk pelanggaran, 28 hari kelaianan
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
JENIS DAN GOLONGAN PENYIMPANGAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (PASAL (P ASAL 13 Kepdir 1486.K/DIR/2011) PELANGGARAN GOL I (P-I) : Mempengaruhi batas daya tetapi tidak
mempengaruhi pengukuran;
PELANGGARAN GOL II (P-II): Mempengaruhi Pengukuran energi tetapi
tidak mempengaruhi batas daya;
PELANGGARAN
GOL III (P-III): Mempengaruhi batas daya dan
pengukuran;
PELANGGARAN GOL IV (P-IV): Pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan
Pelanggan;
JENIS DAN GOLONGAN PENYIMPANGAN PUSDIKLAT PUSDIKLAT PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (PASAL 13 Kepdir 1486.K/DIR/2011)
TERMASUK PELANGGARAN I ( P-I): Segel pada Alat Pembatas hilang, rusak atau tdk sesuai dgn
aslinya Alat Pembatas hilang, rusak atau tdk sesuai dgn aslinya Kemampuan Alat Pembatas mjd lebih besar, diantaranya dengan: seting relay Alat Pembatas kondisinya berubah; penghantar phasa dengan netral pada sambungan 3 phasa kondisinya tertukar Alat Pembatas terhubung langsung dgn kawat/kabel shg Alat Pembatas tdk berfungsi atau kemampuanya mjd lebih besar
JENIS DAN GOLONGAN PENYIMPANGAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
(PASAL 13 Kepdir 1486.K/DIR/2011)
TERMASUK PELANGGARAN I ( P-I): Khusus untuk pelanggan yang menggunakan meter kVA Maks:
1) Segel pada meter kVA Maks dan atau perlengkapannnya hilang, rusak, atau tdk sesuai dengan aslinya; Alat Pembatas hilang, rusak atau tdk sesuai dgn aslinya; 2) Meter kVA kVA Maks dan/atau perlengkapannnya perleng kapannnya rusak, hilang atau tdk sesuai dengan aslinya. Terjadi hal-hal lainya dengan tuuan mempengaruhi batas daya.
JENIS DAN GOLONGAN PENYIMPANGAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
(PASAL 13 Kepdir 1486.K/DIR/2011)
TERMASUK PELANGGARAN II ( P-II): a. Segel Tera Tera dan/atau segel milik PLN pada Alat Pengukur dan tau perlengkapannnya salah satu atau semuanya hilang/tidak lengkap, rusak/putus atau tdk sesuai dengan aslinya; b.Alat Pengukur dan/atau perlengkapannnya tdk berfungsi sbgmn mestinya walaupun semua segel dan segel tera dalam keadaan lengkap dan baik. c. Alat Pengukur Pengukur dan/atau dan/atau perlengkapannnya perlengkapannnya hilang atau tdk sesuai dgn aslinya;
JENIS DAN GOLONGAN PENYIMPANGAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
(PASAL 13 Kepdir 1486.K/DIR/2011)
TERMASUK PELANGGARAN III ( P-III): a.Melakukan Pelanggaran yang merupakan gabungan P-I dan P-II. b.Melakukan sambungan langsung ke instalasi pelanggan dari Instalasi PLN sebelum APP;
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
TERMASUK PELANGGARAN IV ( P-IV): BUKAN PELANGGAN , memakai T/L PLN tanpa alas hak yang sah;
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
TAGIHAN SUSULAN
PELANGGARAN PELANGGARAN I ( P-I): Untuk Pelanggan Pelang gan Yang Yang Dikenakan Biaya Beban : TS 1 = 6 X {2XDaya Tersambung (kVA)} X Biaya Beban (Rp/kVA );
Untuk Pelanggan yang dikenakan Rekening
Minimum
TS 1 = 6 X (2XRekening Minimum (Rupiah) pelanggan sesuai TDL;
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
TAGIHAN SUSULAN
PELANGGARAN II ( P-II): TS 2 = 9 X 720 Jam X Daya Tersambung X 0,85 X Harga per kWH yang tertinggi pada gol tarif sesuai TDL; PELANGGARAN GOLONGAN GOLONGAN III (P-III): TS 3 = TS 1 + TS 2
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
TAGIHAN SUSULAN
PELANGGARAN GOLONGAN GOLONGAN IV (P-IV) Untuk Daya Kedapatan sampai dengan 900 VA:
TS 4 = {(9 X (2X (Daya Kedapatan (kVA)} X Biaya Beban (Rp/kVA)))} + {(9 X 720 Jam X (Daya kedapatan (kVA)) X 0,85 X Tarif Tarif Terting Tertinggi gi pada Golongan tarif sesuai TDL yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan)}; Untuk Daya Kedapatan lebih dari 900 VA:
TS 4 = {(9 X (2X 40 jam nyala x (Daya Kedapatan (kVA)} X Tarif Tertinggi erting gi pada Golongan tarif sesuai TDL yang dihitung berdasarkan berdasar kan Daya Kedapatan)} + {(9 X 720 Jam x (Daya (Daya kedapatan kedapatan (kVA) x 0,85 X Tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai TDL yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan)};
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
TAGIHAN SUSULAN PELANGG PELA NGGAN AN PRABA PRABAY YAR TS 1 = 6 X {2XDaya Tersambung (kVA)} X 40 JAM } X HARGA PER Kwh PADA GOLONGAN TARIF pelanggan pelang gan sesuai TDL;
TS 3 = TS1 +TS2
PENGAJUAN KEBERATAN
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
TERHADAP PENGENAAN SANKSI P2TL PELANGGAN DAPAT MENGAJUKA KEBERATAN KEPADA : GM/MANAJER APJ/AREA/CABANG; KEBERATAN DIAJUKAN PALING LAMA 14 HARI KERJA SETELAH KEJADIAN P2TL; KEBERATAN DIANALISA DAN DIEVALUASI OLEH TIM YG DIBENTUK OLEH GM/MANAGER APJ/AREA/CABANG ; TIM DIKETUA OLEH GM/MANAGER DAN JUMLAHNYA MINIMAL 5 ORG /GANJIL (TEKNIK, NIAGA, ADM/SDM, DAN WAKIL PEMERINTAH DIBIDANG KETENAGALISTRIKAN; DALAM HAL PERMOHONAN KEBERATAN TIDAK TERPENUHI DALAM JW 14 HARI KERJA SEJAK KEBERATAN DITERIMA HARUS DISAMPAIKAN PENOLAKANNYA DALAM HAL KEBERATAN TERPENUHI MAKA DALAM JW MAKS 30 HARI KERJA SEJAK KEBERATAN KEBERATAN DITERIMA PLN HARUS MENYAMPAIKAN PUTUSAN KEBERATAN TIDAK MENUNDA PEMBAYARAN SANKSI P2TL KEPUTUSAN TIMKEBERATAN HARUS MELEBIHI SYARAT QUORUM DALAM HAL PELANGGAN TIDAK TERBUKTI BERSALAH DAN TERJADI PEMUTUSAN SEMENTARA KEPADA PELANGGAN TSB, PLN DALAM JANGKA WAKTU 14 HARI KERJA HARUS MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF;
PUSDIKLAT PUSDIKLAT
TERIMA KASIH
