HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN PERUNDANG-UNDANGAN
TUGAS 7 (BADAN PEMBENTUK PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)
KELOMPOK 4 1. FARIZKY AR ARIF PR PRAZADA 2. I !AYAN !IRAKARSA 3. A. M. PRABU ". B. 4. ABDUL FATAH #. ABRAM YOSSI GINTING . A"HMAD GAMA HARIS 7. A"HMAD NAZIR T. $. ADELIA MONI"A B. %. ADINDA AKHSANAL &. 10. ADIS PUSPITA NINGTYAS
FAKULTAS HUKUM UNI&ERSITAS LAMPUNG 201 KATA KATA PENGANTAR PENG ANTAR
131201132 131201133 1412011001 1412011002 1412011003 141201100# 141201100 1412011007 1412011010 1412011011
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul “ B'' P*+,*/ P*'' P*'-U''”. Makalah ini kami susun untuk memenuhi
kewajiban tugas dalam mata kuliah Hukum Perundang-ndangan dengan d!sen pengajar "de "ri# $irmansyah% &.H.% M.H. 'i dalam makalah ini dipaparkan mengenai apa yang dimaksud harm!nisasi dan disharm!nisasi peraturan perundang( undangan dan dampaknya terhadap penerapan peraturan perundang-undangan itu sendiri. )ami sangat berharap makalah ini dapat dipahami bagi pemba*anya dan berguna bagi pemba*anya.)ami juga menyadari se*ara sepenuhnya bahwa dalam pembuatan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. +leh karena itu% sebelumnya kami mem!h!n maa# apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. ntuk itu juga kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang si#atnya membangun untuk menyempurnakan makalah ini.
,andar ampung% N!ember /012
DAFTAR ISI
Penyusun
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
". atar ,elakang............................................................................................................1 ,. 3umusan Masalah.......................................................................................................1 BAB II PEMBAHASAN
". &istem )ekuasaan terkait ,adan Pembentuk Peraturan Perundang-ndangan di 4nd!nesia..................................................................................................................../ ,. Peranan
,adan
Pembentuk
Peraturan
Perundang-ndangan
dalam
Pembentukannya........................................................................................................5 BAB III PENUTUP ". )esimpulan..................................................................................................................6
DAFTAR PUSTAKA
BAB I PENDAHULUAN
A. L'' B*'/'
Perbedaan waktu pembentukan peraturan perundng-undangan yang sangat panjang tentu saja membuka kemungkinan keberagaman peraturan perundang-undangan yang dibentuk dimana peranan peraturan perundang-undangan semakin meningkat. "kan tetapi% patut disayangkan tidak jarang mun*ul masalah seputar peraturan perundang-undangan% baik sebelum% sesudah% maupun setelah ada. &alah satu kemungkinan penyebab masalah itu adalah akibat tidak atau kurang meman#aatkan ilmu pengetahuan perundang-undangan. Memahami ilmu perundang-undangan dirasa sangat penting% seperti salah satunya memahami khususnya mengenai badan pembentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri. "pabila ditarik telaah se*ara garis ke*ilnya terhadap badan pembentuk peraturan perundang-undangan% maka #ungsi pertama dapat dikatakan sebagai #ungsi lembaga perwakilan rakyat% yaitu #ungsi legislasi atau #ungsi pengaturan% yang berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan n!rma-n!rma hukum yang mengikat dan membatasi. 1 ,ahwa sesuai dengan ketentuan di dalam ndang-ndang N!m!r 1/ Tahun /011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-ndangan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau peraturan perundang-undangan yang baik% perlu dibuat peraturan
mengenai
pembentukan
peraturan
perundang-undangan
yang
dilaksanakan dengan *ara dan met!de yang pasti% baku% dan standar yang mengikat semua lembaga7 badan yang berwenang membentuk peraturan tersebut.
B. R+' M'''
1. ,agaimana sistem kekuasaan terkait ,adan Pembentuk Peraturan Perundangndangan /. ,agaimana peranan badan-badan tersebut di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan8
BAB II PEMBAHASAN
1
9imly "sshiddi:ie% Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara % ;9akarta< &ekretariat 9enderal dan )epaniteraan Mahkamah )!nstitusi 34=% hlm. 5/.
A. S5*+ K*/''' */'5 B'' P*+,*/ P*'' P*'-U'' 5 I6*5'
"pabila dilihat dari jenis kekuasaan negara yang salah satunya adalah kekuasaan dalam membentuk
peraturan perundang-undangan atau legislati#nya%
maka
4nd!nesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan dalam pembentukannya% melainkan pembagian kekuasaan yang menjadikan #ungsi legislasi utama% yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan% yang tidak hanya pada tangan lembaga legislati# saja% dalam hal ini adalah 'ewan Perwakilan 3akyat ;'P3=% melainkan juga melibatkan Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan eksekuti# dan lembaga-lembaga lainnya% seperti Majelis Permusyawaratan 3akyat ;MP3= dan 'ewan Perwakilan 'aerah ;'P'=. 2 Menurut >!!dn!w maupun menurut M!ntes:uieu% yang dimaksud dengan #ungsi legislati# atau legislature itu berkaitan dengan semua kegiatan yang dengan mengatasnamakan atau mewakili rakyat membuat kebijakan-kebijakan negara.5 ntuk itu% tidak b!leh dipisahkan hanya 'P3 dan 'P' saja tetapi juga ada MP3 dan Presiden juga dibalik terbentuknya peraturan perundang-undangan. 'P3 ber#ungsi untuk membentuk undang-undang% 'P' memberikan pertimbangan dalam pembentukan undang-undang% sedangkan MP3 menetapkan ' sebagai kebijakan tertinggi. 'i sini Presiden tidak b!leh dihilangkan keberadaannya karena tanpa adanya persetujuan bersama Presiden maka suatu ran*angan undang-undang tidak akan menjadi undang-undang. embaga-lembaga terkait pembentukan peraturan perundang-undangan harus dapat melaksanakannya dengan baik dengan kemampuan internalnya. 4 'engan dibentuknya
suatu peraturan perundang-
undangan% maka akan berdampak ke setiap !rang maupun lembaga. 5
B. P*''
B''
P*+,*/
P*''
P*'-U''
''+
P*+,*/''
2
9imly "sshiddi:ie% Pokok-Pokok Hukum Tata Negara di Indonesia Pasca Reformasi, ;9akarta<
PT. ,huana 4lmu P!puler% /00?=% hlm. 16@. 3
4bid.% hlm. 166.
4
Mar*el $!ntaine% Law and Local Specificities-A Case Stud! "#ada and T#e Law of Contracts %
+A#!rd 9!urnals% B!lume 1C 4ssue 1% page 66. 5
&unn:ist Martin% T#e Principles Le$ Specialist % niersity !# und% B!l. /% part !# abstra*t.
Menurut Pasal 5 "yat 1 ' 1D@6 yang berwenang mengubah dan menetapkan ndang-ndang 'asar ;'= adalah Majelis Permusyawaratan 3akyat ;MP3=.6 'alam pasal 5? ' 1D@6 terdapat rambu-rambu untuk melakukan perubahan ' berdasarkan usul tersebut apabila disetujui !leh 175 angg!ta MP3 maka MP3 dapat mengagendakan untuk mengadakan sidang majelis 7 MP3 baru dapat membuat peraturan perundang-undangan yang bersi#at khusus atau bersi#at internal hanya apabila mendapat delegasi atau kewenangan untuk mengatur dari undang-undang% ini berarti peraturan yang dikeluarkan !leh MP3 merupakan pelaksana undangundang yang bersangkutan. 8 ,ahwa pada dasarnya% kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan memiliki #ungsi yang strategis dalam menjalankan segala sistem negara tersebut.9 Menurut ndang-ndang 'asar 1D@6% badan yang ikut berk!ntribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan% antara lain< 1.
Majelis Permusyawaratan 3akyat ;MP3= &ebelum adanya perubahan ' 1D@6% 4nd!nesia menerapkan prinsip supremasi parlemen yang dimiliki !leh MP3% akan tetapi karena terjadinya penyimpangan% salah satu *!nt!hnya MP3 hanya menyetujui segala keputusan yang dibuat !leh Presiden. Padahal MP3 seharusnya menjadi lembaga tertinggi yang berdiri sendiri tanpa adanya interensi dari pihak lain karena dianutnya prinsip
supremasi parlemen.10 /. Presiden Hasil perubahan ' 1D@6 yang sangat mendasar untuk Presiden yaitu pembatasan kekuasaan Presiden. &ebagaimana diatur dalam Pasal ? sebelum perubahan yang berbunyi “Presiden dan akil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun% dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. +leh karena itu% Pasal ? diubah menjadi “Presiden dan akil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun% dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama% hanya untuk satu kali masa jabatan”. Hak et! Presiden berdasarkan k!nstitusi untuk tidak mengesahkan undang-undang berarti Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan undang-undang
6
"rmen Yasir% Hukum Perundang-%ndangan% ;,andar ampung< P))P% /016=% halaman C2.
7
4bid.% hlm. C2. 4bid.% hlm. C?. 9 ,!gdan!skaia% T#e Legislati&e 'odies in Law-(aking Process % 9!urnals% page D. 10 9imly "sshiddi:ie% Pergumulan Peran Pemerinta# dan Parlemen dalam Se)ara# Telaa# Per*andingan +onstitusi 'er*agai Negara ;9akarta< 4 Press% 1DD2=% hlm. 5D. 8
tersebut.11 Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan
'P3
Mengenai
pr!ses
pembentukan
undang-undang hanya
menyebutkan bahwa ran*angan undang-undang yang tidak mendapat persetujuan 5.
'P3 tidak b!leh diajukan lagi dalam persidangan berikutnya. 12 'ewan Perwakilan 3akyat ;'P3= &etelah perubahan ' 1D@6 'P3 mendapatkan kekuasaan legislasi nasi!nal yang semula dipegang !leh Presiden. Presiden b!leh mengusulkan ran*angan peraturan perundang-undangan. Pergeseran kewenangan membentuk undangundang dari sebelumnya di tangan Presiden dan dialihkan kepada 'P3 sebagai lembaga pembentuk undang-undang ;kekuasaan legislati#= dan Presiden sebagai lembaga pelaksana undang-undang ;kekuasaan eksekuti#=. 15 &etelah terjadi perubahan% beban tugas dan tanggung jawab 'P3 menjadi bertambah berat. &alah satu #ungsi 'P3 adalah menjalankan #ungsi legislasi% disamping #ungsi
pengawasan dan #ungsi anggaran. 14 @. 'ewan Perwakilan 'aerah ;'P'= ,erdasarkan Pasal //' ' 1D@6% 'P' dapat mengajukan 3 kepada 'P3 berkaitan dengan !t!n!mi daerah% hubungan pusat dan daerah% pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah% pengel!laan sumber daya alam dan sumber daya ek!n!mi lainnya% serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 6. Pemerintah 'aerah ,erdasarkan Pasal 1C ayat ;2= ' 1D@6% yaitu Pemerintah 'aerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain% untuk melaksanakan !t!n!mi dan tugas pembantuan. 15
BAB III PENUTUP
A. K*5+8'
'alam hal kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan memiliki #ungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan suatu negara sehingga kewenangan se*ara nyata menjadi suatu kedaulatan yang diakui dalam negara yang 11
,agir Manan% embaga )epresidenan% ;Y!gyakarta< $H 4 Press% /005=% hlm. 126. 4bid. 13 NiFmatul Huda% Hukum Tata Negara 4nd!nesia% ;9akarta< 3ajawali Pers% /01/=% hlm. 1??. 14 'r. "bdul >ani "bdullah% &H% Pengantar (ema#ami %ndang-%ndang Tentang Pem*entukan Peraturan Perundang-%ndangan % 9urnal egislasi 4nd!nesia - B!lume 1 N!m!r / - &eptember /00@% Hlm. 1. 15 "rmen Yasir% "pCit% hlm. D/. 12
melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik% apabila kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan !leh lembaga yang mempunyai suatu legitimasi yang kuat dalam suatu negara% dan didukung !leh kemampuan yang memadai dari angg!ta lembaga tersebut. ,ahwa sesuai dengan ketentuan di dalam ndang-ndang N!m!r 1/ Tahun /011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-ndangan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau peraturan perundang-undangan yang baik% perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan *ara dan met!de yang pasti% baku% dan standar yang mengikat semua lembaga7 badan yang berwenang membentuk peraturan tersebut. 'an badan-badan pembentuk peraturan perundang-undangan% yang meliputi MP3% Presiden% 'P3% 'P'% dan Pemenrintahan 'aerah.
DAFTAR PUSTAKA
A. B/
"sshidi:ie% 9imly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara 9akarta< &ekretariat 9enderal )epaniteraan Mahkamah )!nstitusi 34 . /00?. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara di Indonesia Pasca Reformasi. 9akarta< PT. ,huana 4lmu P!puler
Huda% NiFmatul. /01/. Hukum Tata Negara Indonesia. 9akarta< 3ajawali Press Manan% ,agir. /005. Lem*aga +epresidenan. Y!gyakarta< $akultas Hukum niersitas 4nd!nesia Press Yasir% "rmen. /016. Hukum Perundang-%ndangan. ,andar ampung< P))P niersitas ampung
B. 9'
,!gdan!skaia% T#e Legislati&e 'odies in Law-(aking Process % 9!urnals% ;ink< www.nat!.int7a*ad7#ell!w7D?-DD7b!gdan!skaia.pd# % Tanggal 11 N!ember /012% Pukul< 1?.00= "bdul >ani "bdullah% &H% Pengantar (ema#ami %ndang-%ndang Tentang Pem*entukan Peraturan Perundang-%ndangan % 9urnal egislasi 4nd!nesia B!lume 1 N!m!r / - &eptember /00@% $!ntaine% Mar*el% Law Harmoniation and Local Specificities-A Case Stud! "#ada and T#e Law of Contracts% +A#!rd 9!urnals% B!lume 1C 4ssue 1% ;ink< ulr.!A#!rdj!urnals.!rg7*!ntent71C71760.#ull% Pukul< 12.5@ Tanggal 11 N!ember /012= Martin% &unn:ist% T#e Principles Le$ Specialist % niersity !# und% B!l. /% part !# abstra*t%
;ink<
giurisprudenGa.unim*.it7en7resear*h7*!n#eren*es7...7&unn:istMartinabstra*t.pd# % Pukul< 16.62% Tanggal D N!ember /012= Yuliandri% Pem*entukan Peraturan Perundang-%ndangan ang 'aik dalam Rangka Pem*uatan %ndang-%ndang 'erkelan)utan, /00?% niersitas "irlangga 9urnal% &urabaya.
