BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Hukum adalah sesuatu yang supreme dengan tujuan menciptakan kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan tegaknya hak hak pribadi.1 Negara demokrasi dimaknai sebagai negara yang yang meng menganu anutt bentu bentuk k atau atau meka mekani nism smee sist sistem em peme pemeri rinta ntaha han n denga dengan n mewuj mewujud udka kan n kedaulatan kedaulatan rakyat2, demokra demokrasi si sebagai sebagai dasar hidup hidup berban berbangsa gsa pada suatu suatu negara negara pada umumny umumnyaa memberi memberikan kan pengert pengertian ian bahwa bahwa adanya adanya kesemp kesempata atan n bagi rakyat rakyat untuk untuk ikut ikut memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan masyarakat, term termas asuk uk dalam dalam meni menila laii kebij kebijak akan an pemer pemerin inta tah, h, kare karena na kebij kebijak akan an pemer pemerin inta tah h akan akan menentukan kehidupan masyarakatnya. Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan salah satu ciri kebebasan yang harus dijamin oleh suatu negara. Dengan kemerdekaan berpendapat tersebut akan mendorong masyarakat suatu negara untuk menghargai perbedaan pendapat yang ada dan kritik yang rasional sehingga memungkinkan berkembangnya budaya demokratis. ersamaan dan kebebasan sebagai unsur utama demokrasi akan dapat berkembang jika ada toleransi.! Dalam hal ini dinyatakan dalam konstitusi negara "ndonesia bahwa kebebasan mengel mengeluar uarkan kan pendapa pendapatt juga juga merupak merupakan an bagian bagian dari dari hak asasi asasi manusi manusia, a, juga juga jamina jaminan n terh terhada adap p keme kemerd rdeka ekaan an meng mengel elua uark rkan an piki pikira ran n dan dan penda pendapat pat,, #enur #enurut ut $agi $agirr #anan #anan 1 Budiyono dan Rudy, Konstitusi dan HAM, (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakutas Hukum, !ni"ersitas Lampung, #$1%&, 'm 11 # )uyus Kardiman, dkk, Pendidikan Pan*asia dan Ke+arganegaraan,(akarta: Penerit .rangga, #$1/&, 'm 0% / 'oisin dan 2asi+an, 3A4AR 3A4AR 5LM! P6L575K, ()ogyakarta: Penerit 6mak, #$1#&, 'm 80
menegaskan bahwa Negara "ndonesia berdasarkan hukum %rechtstaat& mengandung makna bahw dalam sistem ''D 1()*, negara hukum yang dimaksud adalah tidak hanya dalam bentuk +ormal saja namun juga dalam arti materiil $entuk dari hak masyarakat salah satunya juga untuk mendapatkan in+ormasi dimana hak tersebut merupakan hak yang harus ditegakkan karena berkaitan dengan hak asasi manusia yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. alah satu sarana untuk memperoleh in+ormasi tersebut adalah melalui pers karena dalam proses demokratisasi +aktor komunikasi dan media massa mempunyai +ungsi penyebaran in+ormasi dan kontrol sosial. eranan pers dalam masyarakat adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. ers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis, serta berperan dalam pendukung keberhasilan pembangunan, senantiasa tentang tujuan pembangungan nasional. etapi seiring dengan berjalannya pemerintahan dari masa penjajahan hingga sekarang , perkembangan pers "ndonesia dari aman dahulu hingga ke aman sekarang mengalami +luktuasi yang cukup signi+ikan. embredelan, penyensoran media, hingga penangkapan jurnalis cukup marak terjadi khususnya pada masa pemerintahan oekarno dan oeharto. $erbagai alasan digulirkan demi pembenaran penguasa dalam mengekang kebebasan pers karena dianggap terlalu memihak ke sesusatu, memihak kepada komunis, antek imperialis yang dapat mengganggu kedamaian negara. Kisah pers di "ndonesia merupakan cerita perjuangan dengan berbagai kepahitan, pers bergerak di bawah baying-bayang tekanan, ketakutan dan hukuman sejak pertama menampakkan diri. ada masa itu, para jurnalis tetap berdiri menantang arus derasnya pembelengguan yang terjadi. idak mudah memang, karena sama sekali tidak memberikan celah bagi pers untuk memperjuangkan hak-haknya yang ada. Karena itulah adanya gagasan untuk membuat sebuah undang-undang untuk melindungi kebebasan pers mulai diperjuangkan di "ndonesia.
#eskipun semua negara mengakui bahwa kebebasan in+ormasi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin, namun hingga kini belumlah terdapat kesatuan ta+siran dan pendapat mengenai isi dari arti kebebasan itu.) ers sekarang juga dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat, penggunaan pers atau media massa sebagai sarana komunikasi yang mengguntungkan bagi pihak-pihak tertentu, tidak sesuainya norma yang berlaku. Dengan perkembangan media yang semakin canggih dan cepat diharapkan undang-undang Nomor )/ ahun 1((( dapat mengatur kebebasan pers sehingga tidak melanggar norma lain yang ada dan berlaku di masyarakat.
Rumusan masalah
1. 0pa yang menjadi pendukung pers "ndonesia 2. $agaimana harmonisasi yang terjadi dalam undang-undang pers dan norma yang ada !. 0pakah yang menyebabkan disharmonisasi terjadi dalam masyarakat dengan pers ). 0pakah undang-undang tentang pers penting untuk menjaga hubungan masyarakat dan pemerintah
9 An+ar Arin, P.R4P.K75F 5LM! P6L575K, (akarta: Pustaka 5ndonesia, #$1/&, 'm 1%8
BAB II ISI
Pers Indonesia
Hukum dan pemerintah secara +undamental tidak dapat dipisahkan karena hukum merupakan pedoman hidup yang normati+ bagi negara dan warga negaranya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum mengatur berbagai sistem bernegara dan bermasyarakat. * uatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karena itu di dalam pembentukan tata hukum dan peradilan haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum
tertentu.
rinsip-prinsip tersebut adalah
yang
menyangkut
kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentan suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang yang sebesar mungkin, justru berpikir secara hukum berkaitan erat dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban terwujud. alah satunya mengenai hukum pers di "ndonesia dalam arti, atau dalam kaitannya dengan perundan-undangan mengenai pers.
3
4ksistensi undang-undang pers
sudah cukup lama di "ndonesia. #emulai dari 'ndang-'ndang Nomor 11 ahun 1( tentang Ketentuan-Ketentuan okok ers. Kemudian undang-undang ini ditambahkan dan % Armen )asir, Hukum Perundang-!ndangan, (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakutas Hukum, !ni"ersitas Lampung, #$1%&, 'm 1 ; H M Agus 4antoso, Hukum, Mora, dan Keadian, (akarta: K.2A2A PR.2A3A M.35A
menjadi 'ndang-'ndang Nomor ) ahun 1(3 tentang enambahan 'ndang-'ndang Nomor 11 ahun 1( tentang Ketentuan-Ketentuan okok ers. erkembangan selanjutnya mengenai hukum pers ialah, 'ndang-'ndang Nomor ) tahun 1(3 diubah menjadi 'ndang-'ndang Nomor 21 ahun 1(52 tentang erubahan atas 'ndang-'ndang Nomor 11 ahun 1( tentang Ketentuan-Ketentuan okok ers sebagaimana telah doubah dengan 'ndang-'ndang Nomor ) ahun 1(3. erakhir, 'ndang-'ndang Nomor 21 ahun 1(52 diganti dengan 'ndang-'ndang Nomor )/ ahun 1((( tentang ers.5 #eskipun dalam 'ndang-'ndang ers tahun 1(((, kata tanggung jawab sudah tidak ditemukan lagi, namun kebebasan per situ diakui sebagai implementasi dari kedauatan rakyat dan H0#. Kedaulatan rakyat tercantum dalam pembukaan konstitusi "ndonesia, sebagai salah satu identitas bangsa yang secara +ilsu+is menganut keseimbangan antara indi6idualitas dan kolekti6itas serta keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.( istem pers di "ndonesia kemudian dinamakan sebagai ers ancasila. De+inisi atau penjelasan mengenai ers ancasila tersebut dirumuskan dalam Keputusan idang leno 778 Dewan ers, sebagai berikut 9 1& ers Nasional ialah ers ancasila, dalam arti pers yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya berdasarkan nilai-nilai ancasiladan ''D1()*. 2& ers ancasila ialah pers pembangunan, dalam arti mengamalkan ancasila dan ''D 1()* dalam membangun berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan per itu sendiri. !& Hakikat ers ancasila ialah pers yang sehat, yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab guna mengembangkan suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dengan mekanisme interaksi positi+ antara pers, pemerintah dan masyarakat. ers ancasila yang dimaksud dalam hal ini ialah pers yang didasarkan kepada sila-sila atau isi:rumusan dari ancasila. Dengan demikian, ers ancasila ialah pers yang $erketuhanan 8 5id = An+ar Arin, op*it, 'm 1;9
;ang #ahaesa, pers yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, pers yang mempersatukan "ndonesia, pers yang berorientasi kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan:perwakilan, serta pers yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat "ndonesia1/ asal 2 '' Nomor )/ ahun 1((( menyatakan, Kemerdekaan ers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. edangkan asal '' pers menyatakan peranan ers Nasional 9 a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui< b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan< c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan in+ormasi yang tepat, akurat dan benar< d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum< e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran. $ambang adono menyatakan,=ingkatnya pers juga mempunyai +ungsi untuk melakukan rekayasa sosial, yakni suatu usaha guna mengubah masyarakat untuk menuju masyarakat baru yang dicita-citakan=. asal * 0yat %1& 'ndang-'ndang Nomor )/ ahun 1((( tentang ers berbunyi9 ers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati normanorma agama dan rasa kesusialaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
Harmonisasi norma dalam pembuatan undang undang
Negara sebagai organisasi dalam suatu wilayah dapat melaksanakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan dan warganegaranya, serta menetapkan cara-cara dan batas batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh 1$ 5id, 'm /%
warga negara, golongan atau oleh negaras sendiri11 Keadaan pers di suatu negara berbeda beda, dalam segi struktur dan posisi. etapi dalam prakteknya pers selalu berhubungan dengan pemerintah dan masyarakat dalam waktu yang bersamaan. istem pers yang ada itu pun harus selaras dengan norma norma yang ada. Kehendak untuk mengatur hidup menghasilkan tiga macam norma, yaitu9 1. Norma moral yang mewajibkan tiap-tiap orang secara batiniah 2. Norma-norma masyarakat, atau norma-norma sopan santun yang mengatur pergaulan secara umum !. Norma-norma yang mengatur hidup bersama secara umum dengan menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, inilah norma hukum12 Norma undang-undang sebagai alat pengawas sosial merupakan kristalisasi dari kenyataan yang ada dan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kenyataan yang ada dan berkembang itu diidenti+ikasikan, disaring, diberi batasan-batasan dan dikukuhkan dengan undang undang sehingga ia tidak berkembang liar. ro+. uryono ukanto menyebutnya dengan istilah >legalisasi=. edangkan norma undang-undang sebagai alat pengarah atau penggerak sosial adalah norma yang sengaja diciptakan berdasarkan gagasan yang bak untuk mengarahkan dan menggerakkan atupun membawa masyarakat ke arah pencapaian tujuan-tujuan yang lebih baik. ro+. uryono ukanto menyebutnya dengan istilah >legislasi=.1! Konsep kebebasan positi+, menekankan bahwa pemerintah tidak boleh dianggap sebagai musuh dari kebebasan, melainkan pemerintah harus dipandang sebagai mitra dalam mencapai kebenaran dalam membantu mempromosikan kebebasan pers. $ersama-sama 11 H Au A'madi, 5mu 4osia 3asar, (akarta: P7 R52.KA 5P7A, #$$/&, 'm 1%8 1# 7'eo Huijers, Fisa>at Hukum, ()ogyakarta: Kenesius, 1==%&, 'm ;9-;% 1/ Amiroeddin 4yari>, (P.R!23A2<-!23A2
dengan pers dan masyarakat, pemerintah berkewajiban menjamin tegaknya kebebasan pers yang e+ekti+.1)
Disharmonisasi yang teradi
erilaku menyimpang selalu ada dalam masyarakat, seperti halnya perilaku tidak menyimpang. erilaku menyimpang adalah perilaku dari warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan dan norma sosial yang berlaku.1* $ahkan dengan adanya undang-undang yang adalah hasil dari perjuangan pada masa orde lama dalam memperoleh kebebasan pers yang diharapkan dapat memberikan kebebasan kepada masyarakat in+ormasi dan komunikasi yang sesuai ternyata tidak mudah terwujud. Kebebasan pers tidak saja dibatasi oleh kaidah atau norma hukum di bidang media massa, tetapi juga dibatasi oleh etika, norma agama, sosial budaya lainnya yang hidup dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Demikian juga dalam pelaksanaan kebebasan pers, batas-batas itu terletak dalam kode etik jurnalistik %asal 1 butir %1)& '' Nomor )/:1(((& dan norma yang ada lainnya. Hukum harus dibedakan dari hak dan kewajiban, yang timbul kalau hukum itu diterapkan terhadap peristiwa konkrot. etapi kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. atanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan kewajiban. etiap hubungan yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak, sedang di pihak lain kewajiban. idak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.1 19 An+ar Arin, op*it, 'm 1;1 1% 4ya'ria 4yaraini dan Rusdiyanta, 3asar-dasar 4osioogi, ()ogyakarta:
embatasan itu harus ada dalam undang-undang pokok pers, karena pers harus didasarkan dengan kesadaran akan pentingnya supremasi hukum yang ada dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang harus ditegakkan dan dihormati. ekarang masyarakat mengeluhkan bahwa pelaksanaan kebebasan pers sudah melewati batas kebebasan yang seharusnya di atur dalam undang-undang yang ada, serta melanggar norma yang ada sehingga membawa dampak yang tidak harmonis dalam masyarakat, antara pelaku media massa dan masyarakat. Kebebasan itu seharusnya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, harus ada yang dipatuhi agar kebebasan itu tidak menjadi liar dan malah merusak. ers sekarang juga dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu bukan memberitakan yang sesungguhnya. ers nasional yang memberitakan peristiwa dan opini dengan tidak menghormati norma-norma agama dan kesusilaan masyarakat atas praduga tak bersalah< dan juga perusahaan pers yang tidak melayani Hak jawab, dapat dikenakan ketentuan pidana.
BAB III PENU!UP
"esimpulan
'ndang 'ndang Nomor )/ ahun 1((( merupakan jaminan kepada pers setelah melakukan beberapa kali perubahan yang lahir dari masyarakat yang demokrasi dengan menyuarakan kebebasan untuk mendapatkan in+ormasi dan kebebasan mengemukakan pendapat. Diperjuangkan dari bayang-bayang tekanan pemerintah pada masa orde baru, dikekang dengan berbagai alasan untuk menghentikan pers yang ada dalam masyarakat. Dalam menjalankan peran dan +ungsi nya pers seharusnya pers menjalankan berdasarkan sistem hukum dan berpedoman pada prinsip-prinsip serta melaksanakan norma-norma yang termasuk dalam masyarakat tertentu, sesuai kode etik yang ada dalam undang-undang. etapi dalam kebebasannya pers dipratekkan telah menggunakan kekuatannya untuk kepentingan sendiri, telah menjadi pemihak seseorang, pers kadang melebihi batas norma dan moral yang ada. Di sinilah terjadi keterbelakangan antara tujuan pers yang sesungguhnya dengan apa yang telah diperjuangkan sehingg dibutuhkannya hukuman untuk menahan kebebasan pers yang terlampau dari kata bebas melebihi norma yang ada.
DA#!AR PUS!A"A
0hmadi, H. 0bu. 2//!. Ilmu Sosial Dasar . ?akarta9 @"N4K0 A"0. 0miroeddin, yari+. 1((3. PERUNDANG-UNDANGAN Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya. ?akarta9 @"N4K0 A"0. 0ri+in, 0nwar. 2/1!. PERSPETI! I"MU P#"ITI . ?akarta9 ustaka "ndonesia. $udiyono dan @udy. 2/1*. onstitusi dan $AM . $andar Bampung9 usat Kajian Konstitusi dan eraturan erundang-undangan Cakultas Hukum 'ni6ersitas Bampung. Aholisin dan Nasiwan. 2/12. DASAR DASAR I"MU P#"ITI . ;ogyakarta9 enerbit mbak. Huijbers, heo.1((*. !ilsa%at $ukum. ;ogyakarta9 Kenesius. Kardiman, ;uyus. et al. 2/1!. Pendidikan Pan&asila dan e'ar(ane(araan. ?akarta9 enerbit 4rlangga. #ertokusumo, udikno.2//!. MENGENA" $UUM . ;ogyakarta9 B"$4@; ;E;0K0@0. antoso, H. #. 0gus. 2/12. $ukum, Moral, dan eadilan. ?akarta9 K4NA0N0 @4N0D0 #4D"0 E@'. usanto, 4dy. 2/1/. $UUM PERS DI IND#NESIA) ?akarta9 @"N4K0 A"0. yarbaini, yahrial dan @usdiyanta. 2//(. Dasar-dasar Sosiolo(i. ;ogyakarta9 E@0H0 "B#'. ;asir, 0rmen. 2/1*. $ukum Perundan(-Undan(an. $andar Bampung9 usat Kajian Konstitusi dan eraturan erundang-undangan Cakultas Hukum 'ni6ersitas Bampung.
