BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dewasa ini tidak ada negara atau suatu bangsa di dunia yang tidak mempunyai hukum sendiri. Apabila dalam pengartian bahasa kita sering mengenal dengan istilah tata hukum. Tiap-tiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri, sedemikian juga dengan bangsa indonesia yang mempunyai tata hukum dan pembentukan perundang-undangannya sendiri.
Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, yang prinsip dasarnya adalah hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Sebagai sumber hukum utama dalam sistem hukum Eropa Kontinental (civil law), undang-undang yang dibentuk oleh badang legislatif dan dijadikan pegangan oleh lembaga eksekutif yang berdasarkan kewenangan dan kebiasaan-kebiasan yang hidup dalam masyarakat.
Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.
Perkembangan peratuaran perundangan sangat flexible mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang." Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Dalam makalah ini kita akan mengupas bagaimana cara pengaturan pembentukan peraturan perundang–undangan di indonesia
Rumusan Masalah
Apa pengaturan pembentukan peraturan perundang–undangan?
Siapa pihak mempunyai kewenangan pengaturan pembentukan peraturan perundang–undangan?
Bagaimana proses pengaturan pembentukan peraturan perundang–undangan?
Apa Asas-asas hukum dalam pengaturan pembentukan peraturan perundang–undangan?
Tujuan Penulisan
Untuk Mengetahui pengaturan pembentukan peraturan perundang–undangan
Untuk Mengetahui pihak mempunyai kewenangan pengaturan pembentukan peraturan perundang–undangan
Untuk Mengetahui proses pengaturan pembentukan peraturan perundang–undangan
Untuk Mengetahui Asas-asas hukum dalam pengaturan pembentukan peraturan perundang–undangan?
BAB II
PEMBAHASAN
Pengertian pengaturan pembentukan peraturan perundang–undangan
Bagir Manan dan Kuntana Magnar (1987) memberikan pengertian peraturan perundang-undangan ialah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.
Pengaturan pembentukan peraturan perundang–undangan dalam Undang-Undang bisa dipertinci sebagai berikut :
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang adalah Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Dari penjabaran diatas dapat kita simpulkan bahawasanya pembentukan peraturan perundang undangan adalah Peraturan Perundang-undangan tertulis yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan yang memuat norma hukum yang dimuat oleh pejabat yang berwenang. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi; dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Pihak mempunyai kewenangan pengaturan pembentukan peraturan perundang–undangan
Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan menjadikan fungsi legislasi yang utama yaitu pembentukan undang-undang tidak hanya pada tangan lembaga legislatif dalam hal ini DPR melainkan juga melibatkan Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif.
Selain itu, dalam pembahasan mengenai kekuasaan eksekutif, fungsi legislasi Presiden bukan hanya pada pembentukan undang-undang yang dilakukan bersama-sama dengan DPR saja, melainkan juga fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan lain yang diperlukan untuk menjalankan UUD dan undang-undang. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Bahkan Pemerintah Daerah bersama DPRD sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif di tingkat lokal dapat membentuk Peraturan Daerah.
Lembaga negara yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan atas dasar atribusi kekuasaan dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:
MPR dalam menetapkan Undang-Undang Dasar (Pasal 3),
Presiden dan DPR dalam membentuk Undang-undang (Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1) s/d ayat (5)),
Presiden dalam membentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 22);
Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah (Pasal 18 ayat (6).
Selain peraturan perundang-undangan di atas, Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU No. 12 Tahun 2011"), juga menambahkan 2 peraturan perundang-undangan atas dasar kewenangan atribusian, yaitu:
Ketetapan MPR;
Peraturan Presiden.
Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 mengatur lembaga-lembaga (bukan hanya lembaga negara), yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan lainnya, sebagai berikut:
"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat."
Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 selanjutnya mengatur bahwa:
"Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan."
Asas-asas hukum
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
kejelasan tujuan;
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
dapat dilaksanakan;
kedayagunaan dan kehasilgunaan;
kejelasan rumusan; dan
keterbukaan.
Proses pengaturan pembentukan peraturan perundang–undangan
DAFTAR PUSTAKA
A Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Univesitas Indonesia, Jakarta, 1990
http://www.hukumonline.com/Di akses tanggal 3 sepermber 2014
Undang-undang republik indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undanagan
Undang-undang republik indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undanagan