Area Dasar Laut

KATA PENGANTAR 

Segala puji hanya milik Allah. Sholawat dan salam kepada Rasulullah. Rasulullah. Berkat limpahan rahmat-Nya kami mampu menyelesaikan tugas makalah ini. Dalam makalah ini kami akan membahas masalah ‘Area Dasar Laut nternasional! yang merupakan salah satu materi dalam mata kuliah ‘"ukum Laut!. Semoga makalah ini berman#aat untuk memberikan kontribusi kepada mahasiswa $akultas "ukum %ni&ersitas "aluoleo. Dan tentunya makalah ini masih sangat jauh dari sempurna. %ntuk itu kepada dosen  pengajar kami minta masukannya demi perbaikan pembuatan makalah kami di masa yang akan datang.

'endari( )* No&ember +,)*

enulis

1

DAFTAR ISI

'AA /N0ANAR ............................................................................................ ..........) DA$AR S ....................................................................................................................+ BAB  /NDA"%L%AN A. Latar Belakang .....................................................................................................1 B. Rumusan 2asalah ................................................................................................3 4. ujuan enulisan...................................................................................................3 BAB  /2BA"ASAN A. B. 4. D. /. $.

Area Dasar Laut nternasional...............................................................................* engawasan Area Dasar Laut nternational..........................................................* Alih teknologi ada Area Dasar Laut nternasional..............................................* Lembaga Dan Anggota nternasional Sea-Bed Authority 5SBA6........................7 enyelesaian Sengketa ada Area Dasar Laut nternational.................................)) "ak Dan 'ewajiban ndonesia 2engenai Area Dasar Laut nternational )+

BAB  /N%% 'esimpulan ..........................................................................................................)1 DA$AR %SA'A .......................................................................................................)3

BAB I PENDAHULUAN 2

A. LAAR B/LA'AN0 'on&ensi "ukum Laut )89+ merupakan aturan internasional yang didalamnya mengatur   bidang dasar laut internasional tentang pengelolaan dasar laut internasional dan tanah di  bawahnya. Dasar laut internasional atau yang biasa disebut kawasan atau area dasar laut internasional diatur dalam Bab : pasal )11 ; pasal )8) 'on&ensi "ukum Laut )89+. engertian area atau kawasan menurut kon&ensi hokum laut )89+ berbunyi< =Area means the seabed and o>ean #loor and subsoil there o#(beyond the limits jurisdi>tion=. yang diterjemahkan bebas sebagai berikut< Area dasar laut adalah dasar laut (dasar samudra dan tanah dibawahnya di luar yuridiksi nasional. Didalam dasar laut dan tanah dibawahnya terdapat kekayaan dasar laut( kekayaan dasar  laut sesuai dengan kon&ensi hukum laut )89+ pasal )11 yaitu yang berbunyi < ?Resour>es means all solid( li@uid or gaseous mineral resour>es in situ in the area ar or beneath the sea ;   bed in>luding polymetali> nodules=. yang diterjemahkan bebas kekayaan area dasar laut international adalah segala kekayaan mineral yang bersi#at padat (>air atau gas diarea  kawasan atau tanah dibawah dasar laut termasuk bahan polimetalik yang kemudian semua hasil dari kekayaan dari area  kawasan tersebut di sebut mineral. "ukum laut internasional merupakan salah satu >abang disiplin ilmu dari hukum internasional( hal-hal yang diatur sudah tentu mengenai laut se>ara internasional. Bidang  pengaturan dari hukum laut telah melalui beberapa tahapan dalam perkembangannya( hal ini ditunjukkan dengan adanya %nited Nations 4on&ention on the Law o# the Sea )89+ 5%n>los )89+6 ke-1 5tiga6 di 2ontego Bay( amaika pada tahun )89+. 'on&ensi "ukum Laut nternasional )89+ saat ini adalah aturan yang sangat komprehensi# dalam hal mengatur urusan kelautan( dan dalam perkembangannya mengalami  proses-proses yang sangat rumit. Dari sekian banyak bidang-bidang kelautan yang ada dalam %n>los )89+( maka pembahasan selanjutnya akan melakukan kajian terkait dengan 'awasan Dasar Laut 5nternational Sea-Bed Area6.

B. R%2%SAN 2ASALA" a.

3

Area Dasar Laut nternasional

 b.

engawasan Area Dasar Laut nternational

>.

Alih teknologi ada Area Dasar Laut nternasional

d.

Lembaga Dan Anggota nternasional Sea-Bed Authority 5SBA6

e.

enyelesaian Sengketa ada Area Dasar Laut nternational

#.

"ak Dan 'ewajiban ndonesia 2engenai Area Dasar Laut nternational

4. %%AN /N%LSAN %ntuk memenuhi salah satu ugas 2ata 'uliah ‘"ukum Laut! dan untuk mengetahui tentang Area Dasar Laut nternational( engawasan( Alih eknologi( Lembaga dan anggota SBA dan penyelesaian sengketa pada Area Dasar Laut international.

‘

BAB II PEMBAHASAN 4

A. Area Dasar Laut nternational Area Dasar Laut dan tanah dibawahnya yang diatur dalam bab : kon&ensi hukum laut )89+ merupakan warisan bersama bersama umat manusia yang tunduk dan patuh pada aturan internasional 54ommon "eritage C# 2ankind 6. ada Area Dasar Laut internasioanal tersebut tidak boleh ada negara yang mengklaim kedaulatan karena semua kekayaan hanya untuk kepentingan seluruh umat manusia yang dikelola oleh suatu badan nternasional yaitu Badan Ctorita Dasar laut nternasional 5nternational Sea-Bed Authority yang disingkat SBA6 sehingga pengelolaan kawasan dasar  laut tersebut bisa dikelola oleh negara-negara yang mempunyai teknologi berdasarkan  persetujuan SBA.

B. engawasan Area Dasar Laut nternational engawasan kegiatan dan pengelolaan dasar laut internasional dan tanah di bawahnya dilaksanakan oleh SBA 5nternational Sea-Bed Authority6 berdasarkan pasal )*) kon&ensi hukum laut )89+ yang berbunyi < =A>ti&ities in the area means all a>ti&ities o# eploration #or and eploration o# the resour>es o# the area.=

4. Alih eknologi ada Area Dasar Laut nternational Alih eknologi 5rans#er o# e>hnology6 engetahuan lmiah 5S>ienti#i> 'nowledge6 di lakukan oleh SBA bekerja sama dengan Negara-negara tertentu biasanya dengan Negara maju yang hasilnya diperuntukan bagi perusahaan atau Negara tertentu biasanya Negara  berkembang sebagaimana diatur dalam kon&ensi hukum laut )89+ asal )33. Pasal 144 Alih teknologi

5

).

Ctorita harus mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan 'on&ensi ini< a6 untuk memperoleh teknologi dan pengetahuan ilmiah yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan di 'awasanE dan  b6 untuk memajukan dan mendorong alih teknologi dan pengetahuan ilmiah tersebut kepada Negara-negara berkembang sehingga semua Negara eserta mendapat man#aat dari padanya.

+.

%ntuk tujuan ini Ctorita dan Negara-negara eserta harus bekerjasama dalam menggalakkan alih teknologi dan pengetahuan ilmiah yang bertalian dengan kegiatankegiatan di 'awasan sehingga erusahaan dan semua Negara eserta dapat memperoleh man#aat dari padanya. 'hususnya mereka harus memprakarsai dan memajukan < a6 program-program untuk alih teknologi ke erusahaan dan ke Negara-negara  berkembang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di 'awasan( termasuk( inter 

alia( memudahkan akses erusahaan dan Negara-negara berkembang pada teknologi yang rele&an( dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang wajar dan pantas.  b6 tindakan-tindakan yang diarahkan untuk memajukan teknologi erusahaan dan teknologi domestik Negaranegara berkembang( terutama dengan memberikan kesempatan-kesempatan kepada personil erusahaan dan Negara-negara  berkembang untuk mengikuti latihan dalam ilmu dan teknologi kelautan dan  berperan serta se>ara penuh dalam kegiatan-kegiatan di 'awasan.

D. Lembaga dan Anggota nternational SeaFBed Authority 5SBA6 Dalam pengaturan dan pengelolaan Area Dasar Laut internasional dan tanah dibawahnya  perlu adanya suatu lembaga. Lembaga yang mengelola kekayaan dasar laut internasional adalah SBA 5nternational Sea-Bed Authority6. Sesuai dengan 'on&ensi hukum laut tahun )89+ pasal )*7 bahwa semua Negara peserta kon&ensi adalah anggota SBA 5pso $a>to6 yang berkedudukan di amaika. nternational Sea-Bed Authority adalah organisasi otonom yang memiliki #ungsi sebagai alat legitimasi #ormil untuk menyetujui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan dasar  laut serta bersama-sama mengelola hasil kekayaannya. 'arena diketahui bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dikawasan dasar laut menghasilkan industri yang besar( maka Ctorita didirikan sebagai badan yang membatasi dan men>egah kesewenang-wenangan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh negara maju. -

$ungsi nternational Sea-Bed Authority engawasan produksi dilakukan oleh Badan Ctorita nternasional atas kekayaan dikawasan yang di dalamnya terdapat minyak( gas( dan mineral lainnya. ihak yang melakukan produksi adalah negara atau perusahaan setelah mendapat iGin dari SBA tersebut sebagaimana diatur oleh asal )*) 'on&ensi "ukum Laut )89+. roduksi di 'awasan berupa Aa>ti&ities in the Area means all a>ti&ities o# eploration #or( and eploitationo#( the resour>es o# the Area=

Pasal 11 Ke!i"aksanaan#ke!i"aksanaan P$o%&ksi

). 5a6 Dengan tidak mengurangi sasaran-sasaran yang ter>antum dalam pasal )*, dan untuk melaksanakan ketentuan sub-ayat 5h6 pasal tersebut Ctorita( bertindak melalui #orum-#orum yang ada atau pengaturan-pengaturan baru atau perjanjian-perjanjian yang tepat( dalam mana semua pihak yang berkepentingan berperan serta( termasuk   baik produsen-produsen maupun konsumen-konsumen( harus mengambil tindakantindakan yang perlu untuk meningkatkan pertumbuhan( e#isiensi dan stabilitas pasar6

 pasar komoditi yang dihasilkan oleh mineral-mineral yang berasal dari 'awasan(  pada tingkat harga yang memberi keuntungan bagi para produsen dan layak bagi para konsumen. Semua Negara eserta harus bekerja sama untuk men>apai tujuan ini. 5b6 Ctorita mempunyai hak untuk berperan serta dalam setiap konperensi komoditi mengenai komoditi-komoditi tersebut dan dimana semua pihak-pihak yang  berkepentingan termasuk para produsen dari konsumen( berperan serta. Ctorita mempunyai hak untuk menjadi pihak dalam setiap pengaturan dan perjanjian yang dihasilkan konperensi tersebut. eran serta Ctorita dalam setiap badan yang dibentuk  menurut pengaturan-pengaturan atau perjanjian-perjanjian demikian harus bertalian dengan produksi di 'awasan dan sesuai dengan ketentuanketentuan badan tersebut yang rele&an. 5>6 Ctorita harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan pengaturan atau perjanjian sebagaimana disebut dalam ayat ini dengan >ara yang menjamin  pelaksanaan yang seragam dan non-diskriminasi mengenai semua produksi mineralmineral yang bersangkutan di 'awasan. Dalam melakukan hal itu( Ctorita harus  bertindak dengan >ara konsisten dengan ketentuan-ketentuan kontrak-kontrak yang ada dan ren>ana kerja erusahaan yang telah disetujui. +. 5a6 Selama masa peralihan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1( produksi komersial tidak dilakukan menurut ren>ana kerja yang sudah disetujui sampai operator telah mengajukan permohonan untuk dan telah diberikan ijin produksi oleh Ctorita. jin  produksi tersebut tidak boleh diajukan atau dikeluarkan untuk masa lebih dari lima tahun sebelum produksi komersial pertama yang telah diren>anakan berdasarkan ren>ana kerja dimulai( ke>uali dengan memperhatikan si#at dan waktu perkembangan  proyek( ketentuan-ketentuan( peraturanperaturan dan prosedur-prosedur Ctorita menentukan jangka waktu yang lain. 5b6 Dalam permohonan ijin produksi( operator harus menyebutkan se>ara tegas  jumlah nikel setiap tahun yang di harapkan akan didapatkan berdasarkan ren>ana kerja yang telah disetujui. ermohonan tersebut harus memuat ren>ana pengeluaran pengeluaran yang dilakukan operator( setelah ia menerima ijin yang diperhitungkan se>ara wajar untuk memungkinkannya memulai produksi komersial pada tanggal yang diren>anakan. 5>6 %ntuk tujuan sub-ayat 5a6 dan 5b6( Ctorita harus menetapkan syarat-syarat  pelaksanaan yang tepat sesuai dengan Lampiran  pasal )H. 5d6 Ctorita harus mengeluarkan ijin produksi untuk tingkat produksi yang diajukan( ke>uali jika jumlah tingkat itu dan tingkat-tingkat yang sudah diijinkan melampaui  pagu produksi nikel( sebagaimana yang diperhitungkan menurut ayat 3 dalam tahun 7

dikeluarkannya ijin produksi( selama tiap tahun produksi( yang diren>anakan itu masih berada dalam masa peralihan. 5e6 Apabila dikeluarkan( ijin produksi dan permohonan yang disetujui itu akan menjadi bagian dari renana kerja yang disetujui 5#6 Apabila permohonan operator untuk ijin produksi ditolak menurut sub-ayat 5d6( setiap waktu operator tersebut dapat mengajukan lagi permohonan kepada Ctorita. 1. 2asa peralihan akan mulai berlaku lima tahun sebelum tanggal ) anuari dari tahun dalam mana produksi komersial pertama diren>anakan dimulai berdasarkan ren>ana kerja yang disetujui. Apabila produksi komersial pertama ditangguhkan lebih lama dari tahun yang diren>anakan semula( permulaan masa peralihan dan pagu produksi yang diperhitungkan semula akan disesuaikan dengan penangguhan tersebut. 2asa  peralihan akan berlangsung selama +* tahun atau sampai akhir 'onperensi eninjauan 'embali sebagaimana disebut dalam pasal )** atau sampai hari mulai  berlakunya pengaturan-pengaturan atau perjanjian-perjanjian baru seperti tersebut dalam ayat )( yang mana saja yang paling dahulu. Ctorita akan mulai kembali memegang kekuasaan yang ditetapkan dalam pasal ini untuk sisa masa peralihan jika  pengaturan-pengaturan atau perjanjian-perjanjian tersebut telah tidak berlaku lagi atau menjadi tidak e#ekti# lagi karena sebab apapun. 3. 5a6 agu produksi untuk setiap tahun dalam masa peralihan adalah jumlah dari < 5i6 perbedaan antara trend line &alues konsumsi nikel( yang dihitung menurut sub-ayat 5b6 untuk satu tahun sebelum tahun dimulainya produksi komersial  pertama dan satu tahun sebelum dimulainya masa peralihanE dan 5ii6 enampuluh persen dari perbedaan antara trend line &alues untuk konsumsi nikel( yang dihitung menurut sub-ayat 5b6( untuk tahun ijin produksi yang diajukan dan satu tahun sebelum tahun produksi komersial yang pertama. 5iii6 5b6 untuk tujuan sub-ayat 5a6 < 5i6 trend line &alues yang digunakan untuk menghitung pagu produksi nikel adalah nilai konsumsi nikel tahunan berdasarkan trend line yang dihitung selama tahun mana ijin produksi telah diberikan. rend line akan didasarkan pada regresi linear dari logaritmus konsumsi nikel yang sebenarnya untuk masa )* tahun terakhir untuk mana data tersebut masih tersedia( dengan #aktor waktu sebagai &ariabel independen. rend line ini akan disebut trend line yang asli. 5ii6 apabila tingkat pertambahan tahun trend line yang asli kurang dari 1  persen( maka trend line yang digunakan untuk menentukan jumlah yang disebut dalam sub-ayat 5a6 sebaliknya adalah satu tingkat  pertumbuhangaris yang melampaui trend line yang asli pada nilai untuk tahun pertama dari masa waktu )* tahun yang rele&an( dan 8

 bertambah sebesar 1 persen setahunE tetapi dengan ketentuan bahwa  pagu produksi yang ditentukan untuk tiap tahun selama masa peralihan  bagaimanapun tidak boleh melebihi selisih antara trend line &alues yang asli untuk tahun itu dan trend line &alues yang asli untuk satu tahun sebelum dimulainya masa peralihan. *. Ctorita harus men>adangkan untuk produksi pertama erusahaan sejumlah 19.,,, metrik ton nikel dari pagu produksi yang ada di hitung menurut ayat 3. 7. 5a6 seorang operator setiap tahunnya boleh memproduksi kurang dari atau sampai 9  persen lebih dari tingkat produksi tiap tahun mineral-mineral yang berasal dari nodulnodul polimetalik sebagaimana ditentukan dalam ijin produksinya( dengan ketentuan  bahwa jumlah produksi se>ara keseluruhan tidak boleh lebih dari apa yang ditentukan dalam ijin. Setiap kelebihan di atas 9 persen hingga +, persen pada setiap tahun( atau setiap kelebihan dalam tahun pertama dan tahun-tahun berikutnya sesudah dua tahun  berturut-turut dalam waktu mana telah terjadi kelebihan( harus dirundingkan dengan Ctorita dimana operator diharuskan untuk mendapatkan ijin produksi tambahan untuk  menutup kelebihan tadi. 5b6 permohonan-permohonan untuk ijin produksi tambahan tersebut harus dipertimbangkan oleh Ctorita hanya sesudah semua permohonan yang belum diputuskan yang diajukan oleh operator-operator yang belum menerima ijin  produksi telah ditangani dan setelah mempertimbangkan pula sepatutnya kemungkinan pemohonpemohon lainnya. Ctorita harus berpegang pada asas tidak  melebihi jumlah produksi total yang diijinkan menurut pagu produksi tiap tahun dalam masa peralihan. Ctorita tidak akan mengijinkan produksi berdasarkan ren>ana kerja manapun untuk suatu jumlah lebih dari 37.*,, metrik ton nikel tiap tahun. H. ingkat-tingkat produksi logam-logam lain seperti tembaga( >obalt dan mangan yang diperoleh dari nodul-nodul polimetalik yang diambil berdasarkan suatu ijin produksi( tidak boleh lebih tinggi dari tingkat yang akan diproduksi seandainya operator telah memproduksikan tingkat tertinggi nikel dari nodul-nodul tersebut menurut pasal ini. Ctorita harus menetapkan ketentuan-ketentuan( peraturan-peraturan dan prosedur prosedur sesuai dengan Lampiran  pasal )H untuk melaksanakan ketentuan ayat ini. 9. "ak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan praktek-praktek  ekonomi yang tidak adil berdasarkan perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral yang rele&an( harus diterapkan dalam eksplorasi dan eksploitasi mineral-mineral yang  berasal dari 'awasan. Dalam penyelesaian sengketa yang timbul berdasarkan ketentuan ini( Negara-negara eserta yang merupakan ihak-pihak pada perjanjian perjanjian perdagangan multilateral tersebut harus menggunakan rosedur-prosedur  enyelesaian sengketa dalam erjanjian-erjanjian tersebut.

9

8. Ctorita mempunyai kekuasaan untuk membatasi tingkat produksi mineral-mineral yang berasal dari kawasan( selain mineral-mineral yang berasal dari nodul-nodul  polimetalik( berdasarkan syarat-syarat dan dengan menggunakan metode-metode yang dianggap memadai dengan menetapkan eraturan-eraturan yang sesuai dengan asal )7) ayat 9. ),. Atas rekomendasi Dewan berdasarkan nasehat dari 'omisi eren>anaan /konomi. 2ajelis harus menetapkan sistem ganti rugi atau mengambil tindakan-tindakan lain  berupa bantuan penyesuaian ekonomi termasuk kerjasama dengan badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional lain untuk membantu Negara-negara  berkembang yang menderita akibat buruk yang berat terhadap penerimaan ekspor  atau ekonomi mereka yang diakibatkan oleh penurunan harga mineral atau jumlah ekspor mineral itu( sejauh penurunan tersebut disebabkan oleh kegiatan-kegiatan di 'awasan. Ctorita atas permintaan harus memprakarsai penelaahan mengenai masalahmasalah yang dihadapi oleh Negara-negara tersebut yang mungkin terkena  pengaruh paling berat( dengan maksud untuk memperke>il kesulitan-kesulitan dan membantu mereka dalam penyesuaian ekonominya.

'elembagaan yang mengatur pengelolaan kekayaan di 'awasan adalah dilakukan oleh Badan Ctorita nternasional atau SBA. asal )*7 'on&ensi "ukum Laut )89+ menyatakan bahwa semua negara peserta 'on&ensi adalah ipso #a>to anggota SBA yangberkedudukan di amaika.SBA dapat membentuk pusat-pusat regional yang diperlukan bagi pelaksanaan #ungsi Ctorita. Badan Ctorita ini mempunyai badan-badan utama 5prin>ipalorgan6( yaitu 2ajelis 5an Assembly6( Dewan 5a 4oun>il6( Sekretariat 5a Se>retariat6( danerusahaan 5the /nterprise6. Dalam kerangka penyelesaian sengketa tentang peman#aatan kekayaaan di 'awasan tersebut telah dibentuk 'amar Sengketa Dasar Laut yang merupakan bagian dari engadilan nternasional "ukum Laut 5Sea-Bed Disputes 4hamber o# the nternational ribunal $or he Law o# the Sea6. 'amar Sengketa Dasar Laut tersebut mempunyai jurisdiksi atas kegiatan dikawasan yang dilakukan oleh Negara( erusahaan( organisasi internasional atau kontrak-kontrak antara SBA dengan pihak lainnya sebagaimana diatur oleh asal )97-)9H 'on&ensi "ukum Laut )89+. Demikian juga 4hamber harus memberikan pendpat berupa nasihat 5ad&isory opinion6 atas permintaan 2ajelis atau Dewan mengenai persoalan hukum yangtimbul 10

dalam ruang lingkup kegiatan di 'awasan sebagaimana ditegaskan oleh asal )8) 'on&ensi "ukum Laut )89+. /. enyelesaian Sengketa ada Area Dasar Laut nternational Apabila terjadi permasalahan mengenai pengelolaan dasar laut internasional maka telah dibentuk suatu kamar sengketa dasar laut yang merupakan bagian dari pengadilan internasional hukum laut 5Sea-Bed disputes >hamber o# the international tribunal #or the law o# the sea6. 'amar sengketa dasar laut tersebut mempunyai huridiksi atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan( Negara( Crganisasi nternasional( sebagaimana diatur dalam  pasal )97-)9H kon&ensi hukum laut )89+. 4hamber harus memberikan pendapat berupa nasehat 5Ad&isory Cpinion6 atas permintaan majelis atau dewan mengenai persoalan hukum yang timbul dalam ruang lingkup kegiatan di area dasar laut sebagaimana ter>antum didalam  pasal )8) kon&ensi hukum laut )89+.

Pasal 1'1 Pen%a(at !e$&(a nasihat

'amar Sengketa Dasar Laut harus memberikan pendapat berupa nasehat atas permintaan 2ajelis atau Dewan mengenai persoalan hukum yang timbul dalam ruang lingkup kegiatan mereka. endapat demikian harus diberikan sebagai suatu hal yang mendesak.

$. "ak dan 'ewajiban ndonesia 2engenai Area Dasar Laut nternasional Area dasar laut international dan tanah dibawahnya dibawah pengelolaan nternatiaonal Sea-Bed Authority 5 SBA 6 mempunyai staus Common Heritage Of Mankind   yaitu semua kekayaan di area dasar laut international dalah warisan bersama uamat manusia. 'ewajiban ndonesia adalah berpartisipasi dalam ekploitasi dan eksplorasi bekerja sama dengan Negara lain( Crganisasi internasional atau perusahaan dalam negeri atau asing untuk mengelola dasar laut internasional bila mampu( dan sebagai anggota SBA turut serta menngawasi 'egiatan di Area laut internasional. Apabila terjadi permasalahan mengenai pengelolaan dasar laut internasional maka telah dibentuk suatu kamar sengketa dasar laut yang merupakan bagian dari pengadilan international hukum laut 5Sea-Bed Disputes 4hamber o# he nternational ribunal $or he Law o# he Sea6. -

11

eran ndonesia mengenai Area Dasar Laut nternasional< ndonesia berkonsentrasi menjaga dan meman#aatkan kekayaan sumber daya alam di laut baik hayati maupun nonhayati yang berada di bawah kedaulatan dan jurisdiksi ndonesia( seperti di perairan kepulauan( laut territorial( Gona ekonomi eksklusi#( dan landas kontinen.

emerintah ndonesia akti# mengikuti sidang SBA yang dilakukan setiap tahun( untuk mengikuti perkembangan-perkembangan mengenai potensi pertambangan di dasar  laut. -

"ak dan 'ewajiban ndonesia 'awasan yang berada di luar jurisdiksi nasional 5landas kontinen6 dan berada di  bawah pengelolaan Badan Ctorita Dasar Laut nternasional atau SBA itu mempunyai status >ommon heritage o# mankind( yaitu semua kekayaan di 'awasan adalah warisan  bersama umat manusia. Cleh karena itu tidak ada kewajiban khusus yang dimiliki oleh setiap Negara termasuk ndonesia. 'ewajiban ndonesia adalah berpartisipasi dalam eksplorasi dan eksploitasi bekerja sama dengan negara( organisasi internasional( atau  perusahaan dalam negeri atau asing.

BAB III PENUTUP '/S2%LAN Area dasar laut adalah dasar laut ( dasar samudra dan tanah dibawahnya di luar yuridiksi nasional. 'ekayaan Area Dasar Laut internasional adalah segala kekayaan mineral yang  bersi#at padat ( >air atau gas diarea  kawasan atau tanah dibawah dasar laut termasuk bahan  polimetalik yang kemudian semua hasil dari kekayaan dari area  kawasan tersebut di sebut mineral-mineral. Apabila terjadi permasalahan mengenai pengelolaan dasar laut internasional maka telah dibentuk suatu kamar sengketa dasar laut yang merupakan bagian dari pengadilan internasional hukum laut 5Sea-Bed Disputes 4hamber o# he nternational ribunal $or he Law o# he Sea6.

12

DAFTAR PUSTAKA B&k&) Bram( Deni. "ukum Lingkungan "idup. Bekasi< 0ramata( +,)3 Daud Silalahi( 2. "ukum Lingkungan Dalam Sistem enegakkan "ukum Lingkungan ndonesia. Bandung< Alumni( +,,) "ardjasoemantri( 'oesnadi. "ukum ata Lingkungan. Iogyakarta< 0adjah 2ada %ni&ersity ress( )88). Sunggono( Bambang. 2etodologi enelitian "ukum. akarta< Raja 0ra#indo ersada( +,,H au#ik 2akarao( 2ohammad. Aspek-Aspek "ukum Lingkungan. akarta< . ndeks( +,,7

Inte$net) http< beritadaerah.>o.id

13

14