Area Dasar Laut Internasional

BAB I PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya, diketahui bahwa area dasar laut internasional termasuk

tanah

dibawahnya

ini

mengandung

kekayaan

alam

yang

dapat

dikomersilkan.Untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut, banyak Negara maju yang melakukan pertambangan untuk menggali kekayaan sumber daya alam tersebut. Negara-negara maju seperti contohnya Amerika Serikat memiliki pandangan bahwa area dasar laut internasional termasuk segala kekayaan alam di dalamnya dapat dinikmati oleh setiap Negara, namun tidak ada Negara yang dapat memiliki area dasar laut internasional tersebut secara eksklusif 1. Konsep ini dikenal dengan konsep res communis. Melihat kenyataan tersebut, muncul kekhawatiran dari Negara-negara berkembang bahwa area dasar laut internasional hanya bisa dinikmati oleh Negaranegara maju yang memiliki teknologi memadai untuk melakukan ekspolrasi dan eksploitasi di area dasar laut internasional, sedangkan Negara-negara berkembang tidak dapat menikmati kekayaan area dasar laut internasional karena keterbatasan teknologi mereka. Untuk itu, pada tahun 1970, melalui General Assembly Resolution 2749, dibuatlah pengaturan lebih lanjut mengenai area dasar laut internasional. General Assembly Resolution 2749 ini juga menjadi pondasi pengaturan mengenai area dasar laut internasional yang terdapat dalam LOS dalam LOS Convention 1982. 1982. Konvensi Hukum Laut 1982 mengakui hak Negara-negara untuk melakukan klaim atas pelbagai macam zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda, yang dibagi sebagai berikut 2: a) Berada di bawah kedaulatan penuh Negara meliputi laut pedalaman, laut territorial dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional; b) Negara mempunyai yurisdiksi khusus dan terbatas yaitu zona tambahan; c) Negara mempunyai yurisdiksi eksklusif utuk memanfaatkan sumberdaya alamnya, yaitu zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen; 1

R. R. Churchill dan A. V. Lowe, The Law of The Sea , ed. 3, cet. 1, (United Kingdom:

Manchester University Press, 1999), hlm. 225. 2

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional , ed. 2, cet. 1,

(Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 171.

The International Seabed

1

d) Berada dibawah suatu pengaturan internasional khusus, yaitu daerah dasar laut samudera dalam, atau lebih dikenal sebagai Kawasan (international sea-bed area atau Area); atau Area); dan e) Tidak berada dibawah kedaulatan maupun yurisdiksi Negara manapun, yaitu laut lepas. Pada LOS Convention 1982, 1982 , definisi dari daerah dasar laut internasional terdapat dalam Article dalam Article 1 (1) yang mengartikan bahwa Kawasan (The Area) adalah Article 1 (1) LOS Convention 1982 ( 1)”Area” 1)”Area” means the seabed and ocean floor and subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction. Maka dapat diartikan bahwa kawasan dasar laut internasional terdiri dari dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak di luar batas yurisdiksi nasional, yaitu di luar batas-batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang berada di bawah yuisdiksi negara pantai. 3Dengan demikian, di kawasan dasar laut internasional ini tidak terdapat kedaulatan Negara maupun hak-hak berdaulat suatu Negara secara eksklusif. Kemudian pengaturan yang lebih mendalam mengenai area dasar laut internasional ini terdapat dalam Bab XI LOS Convention 1982 1982 dam di dalam dua Annex-nya, Annex-nya, yaitu Annex III tentang syarat-syarat utama dari pemantauan, eksplorasi serta Annex IV tentang statuta dari Perusahaan, sebagai organ pertambangan bawah laut dari Otoritas. Melalui LOS Convention, Convention, area dasar laut internasional ini diatur dengan tegas sebagai common heritage of mankind atau warisan umum umat manusia. manusia .

3

Chairul Anwar, Horizon Baru Hukum Laut Internasional , ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Karya

Unipress, 1989), hlm. 92.


2

BAB II ISI

I.

Latar Belakang Pengaturan Area Dasar Laut Internasional Pada pertengahan abad ke-20 dimana doktrin atas landasan kontinen muncul dan

diakui pada LOS Convention pertama, diyakini bawa eksplorasi dan eksploitasi atas kawasan dasar laut dan tanah dibawahnya diluar dari yurisdiki nasional suatu negara tidak secara teknologi dapat dipenuhi pada saat itu. 4Pada tahun 1873, ekspedisi Kapal Challenger menemukan adanya nodul yang berukuran sebesar kentang yang berhamburan di kawasan dasar laut.Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat mengungkapkan bahwa Kawasan Clarion - Clipperton di Samudra Pasifik mengandung sebanyak triliun ton barang tambang nodul polimental 5. 6

Figure 1. Clarion - Clipperton Fracture Zone

4

Louis B. Shon, et al ., Law of the Sea in a nutshell , (United States of America: West

Publishing Co, 2010), hlm. 173-187. 5

R. R. Churchill dan A. V. Lowe , Op.Cit.hlm. 223.

6

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/CarteLocal.gif


3

Nodul-nodul ini terdiri dari berbagai jenis barang tambang yang memiliki kualitas yang sangat tinggi, antara lain tembaga, kobal, nikel, dan mangan. Bahkan beberapa peneliti kemudian menyatakan bahwa nodul yang terdapat di daerah ClarionClipperton Fracture ini adalah nodul-nodul dengan kualitas terbaik. 7Sehingga pada sekitar tahun 1960 - 1970, perbincangan mengenai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan dasar laut menjadi sangat hangat karena hasil dari kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut memiliki nilai komersial yang sangat luar biasa.Hal tersebut menimbulkan berbagai pandangan mengenai status hukum dari area dasar laut internasional ini. Isu mengenai pentingnya pengaturan secara tegas mengenai status hukum area dasar laut laut internasional pertama kali dipaparkan pada tahun 1967 oleh duta besar Malta, Dr. Avid Pardo. Ia mengajukan sebuah proposal yang intinya bahwa harus ada suatu pengaturan yang mengatur bahwa area dasra laut internasional harus bebas dari kekuasaan manapun dan harus ada tindakan pencegahan dari pengambilan dari kekayaan alam yang terkandung di dasar laut internasional8. Saat itu, setidaknya terdapat tiga pandangan yang berbeda mengenai status hukum area dasar laut internasional ini. Antara lain9 : a. Pandangan yang dimiliki oleh sebagian besar Negara berkembang bahwa a rea dasar laut internasional beserta kekayaan alamnya adalah warisan umum umat manusia, sehingga eksploitasi terhadap kekayaan alam di area dasar laut internasional hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari otorita internasional

yang

direpresentasikan

oleh

berbagai

Negara.

Sampai

berdirinya otorita internasional tersebut, tidak ada satu Negara pun yang boleh melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap kekayaan alam tersebut. Pandangan ini kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Moratorium Resolution yang dikeluarkan oleh United Nations General Assembly pada tahun 1969 yang memuat 10 : 

States and persons, physical or judicial, are bound to refrain from all activities of exploitation of the resources of the area of the sea-bed and ocean floor, and the subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction;

7

Dennis

W.

Arrow.,

Seabeds,

Sovereignty

And

Objective

Regimes.1983.

http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1086&context=ilj 8

R. R. Churchill dan A. V. Lowe ,Op.Cit., hlm. 226.

9

Louis B. Shon, et al .,Op.Cit .,hlm. 173.

10

ND II, p. 737; 9 ILM 419 (1970)


4



No claim to any part of that area or its resources shall be recognized.

b. Pandangan kedua dimiliki oleh sebagian besar Negara maj u yang menyatakan bahwa eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di area dasar laut internsioanal

adalah

kebebasan

terhadap

laut

lepas.

Pandangan

ini

menyatakan bahwa tidak satu Negara pun yang dapat melakukan klaim atau mendapatkan kedaulatan atau hak-hak berdaulat di wilayah dasar laut internasional beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, tetapi tiap Negara dapat melakukan ekplorasi dan eksploitas i dari kekayaan alam di area dasar laut tersebut. c. Pandangan yang ketiga dikenal dengan konsep res nullius, yaitu area dasar laut internasional tidak dimiliki oleh siapapun sehingga dapat diklaim oleh Negara yang pertama kali melakukan klaim terhadap area dasar laut internasional, klaim ini termasuk juga terhadap kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian menurut pandangan ini, setiap Negara dapat memperoleh hak-hak eksklusif di area dasar laut internasional apabila telah melakukan klaim terhadap area tersebut terlebih dahulu. Untuk mengatasi perbedaan pandangan dari berbagai Negara tersebut, United Nation General Assembly pada tahun 1970 mengeluarkan General Assembly Resolution 2749 yang berjudul Declaration of Principles Governing the Seabed and the Ocean Floor, and the Subsoil Thereof, beyond the Limits of National Jurisdiction. Deklarasi ini diadopsi berdasarkan 108 suara sepakat (termasuk Amerika Serikat dan beberapa Negara maju lainnya11) dan 14 abstain, yang menghasilkan beberapa hal penting, antara lain12 : 1. The seabed and ocean floor, and the subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction (hereinafter referred to as the area), as well as the resources of the area, are the common heritage of mankind. 2. The area shall not be subject to appropriation by any means by States or persons, natural or juridical, and no State shall claim or exercise sovereignty or sovereign rights over any part thereof. 3. No State or person, natural or juridical, shall claim, exercise or acquire rights with respect to the area or its resources incompatible with the

11

Louis B. Shon, et al .,Op.Cit., hlm 337.

12

http://www.un.org/documents/ga/res/25/ares25.htm


5

international régime to be established and the principles of this Declaration. 4. All activities regarding the exploration and exploitation of the resources of the area and other related activities shall be governed by the international régime to be established. 5. The area shall be open to use exclusively for peaceful purposes by all States, whether coastal or land-locked, without discrimination, in accordance with the international régime to be established. 6. States shall act in the area in accordance with the applicable principles and rules of international law, including the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, adopted by the General Assembly on 24 October 1970,11 in the interests of maintaining international peace and security and promoting international cooperation and mutual understanding. 7. The exploration of the area and the exploitation of its resources shall be carried out for the benefit of mankind as a whole, irrespective of the geographical location of States, whether land-locked or coastal, and taking into particular consideration the interests and needs of the developing countries. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa area dasar laut internasional beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah warisan umum umat manusia, dan segala eksploitasi yang dilakukan harus memberikan keuntungan bagi selurus umat manusia, yang dalam hal ini mengacu kepada pertimbangan terhadap kepentingan dan kebutuhan Negara berkembang. 13Dalam deklarasi ini juga diatur bahwa setiap kegiatan di area dasar laut internsaional diatur oleh sebuah rezim internasional yang didirikan berdasarkan perjanjian yang disepakati secara universal oleh Negara-negara di dunia. 14 Hal tersebutlah yang menjadi tonggak berdirinya International Sea-Bed Authority (ISA) yang diatur dalam UNCLOS 1982 sebagai otorita yang berwenang untuk mengawasai segala macam eksplorasi dan eksploitasi

13

Louis B. Shon, et al .,Op.Cit., hlm 338

14

Ibid.,hlm. 175


6

di area dasar laut internasional. Negara-negara berkembang menyatakan bahwa General Assembly Resolution 2749 ini mempunyai kekuatan yang mengikat, sedangkan Negara-negara maju berpendapat bahwa deklarasi ini tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak mendirikan sebuah rezim pertambangan area dasar laut.15Sehingga Negara-negara maju tersebut berpendapat bahwa pertambangan di area dasar laut internasional dapat terus dilakukan.

II.

Area Dasar Laut Internasional dalam L OS Conventi on 1982 Berdasarkan pengertian The Area dalam Article 1 (1) LOS Convention

1982atau di dalam bahasa Indonesia disebut Kawasan. Kawasan yang dimaksud adalah dasar laut internasional beserta tanah yangterdapat dibawahnya yang berada di luar dari yurisdiksi nasional Negara manapun. Pengaturan lebih lanjut mengenai Kawasan di LOS Convention terdapat di Bab XI yang mengatur lebih mendalam mengenai “Kawasan”. Jika pengertian mengenai Kawasan dengan mengacu kepada LOS Convention, maka Kawasan yang dimaksud tersebut juga meliputi segala kekayaan alam di dalamnya yang dalam Article 133 dijelaskan bahwa: Article 133 LOS Convention 1982 (a) “resources” means all solid, liquid, or gaseous mineral resources in situ in the Area at or beneath the sea-bed, including polymetallic nodules (b) resources, when recovered from the Area, are referred to as “minerals”. Jadi dapat diartikan berupa kekayaan mineral yang bersifat padat, cair atau gas in situ di Kawasan atau di bawah dasar laut, termasuk nodul-nodul polimetalik. Kekayaan yang dihasilkan dari Kawasan dinamakan "mineral-mineral". 16 Di dalam LOS Convention 1982 juga dipertegas bahwa Kawasan merupakan warisan umum umat manusia.17 Artinya, tidak ada satu negarapun yang dapat menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak-hak berdaulatnya atas bagian manapun dari Kawasan atau kekayaan-kekayaan yang terkandung di dalamnya, demikian juga tidak ada satu Negara atau badan hukum atau peroranganpun yang boleh mengambil tindakan pemilikan terhadap bagian Kawasan manapun. 18 Oleh 15

Ibid.,

16

Ibid.,hlm. 176

17

LOS Convention 1982, art. 136

18

Ibid., art. 137.


7

karena statusnya sebagai warisan umum umat manusia, maka segala kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi di Kawasan haruslah memberikan mafaat bagi umat manusia secara keseluruhan baik Negara pantai atau Negara tak berpantai dan dengan memperhatikan secara khusus kepentingan-kepentingan dan keperluankeperluan Negara-negara berkembang dan bangsa-bangsa yang belum mencapai kemerdekaan penuh atau berstatus berpemerintahan sendiri yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.19.

III.

Ruang Lingkup Kegiatan di Area Dasar Laut Internasional Kegiatan di Kawasan yang dimaksud di dalam LOS Convention 1982 adalah

segala kegiataneksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam Kawasan.20 Di dalam Article 157 dijelaskan bahwa21 : Article 157 LOS Convention (1) The Authority is the organization through which States Parties shall, in accordance with this Part, organize and control activities in the Area, particularly with a view to administering the resources of the Area. (2) The powers and function of the Authority shall be those expressly conferred upon it by this Convention. The Authority shall have such incidental powers, consistent with this Convention, as are implicit in and necessary for this exercise of those powers and functions with respect to activities in the Area Jika melihat pengertian dari Article 157 (1) dan (2) tersebut, maka, dapat dilihat bahwa Otorita berwenang untuk mengatur dan melakukan kontrol terhadap kegiatan yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam Kawasan. Namun demikian, jika kita teliti lebih lanjut terdapat kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya tidak membutuhkan ijin dari Otorita, karena memang sifat dari kegiatan tersebut bukanlah mengenai eksplorasi dan eksploitasi terhadap kekayaan alam di Kawasan22, seperti contohnya pemasangan kabel dan pipa bawah laut di atas

19

LOS Convention 1982, art.140.

20

Ibid., art.1 (2).

21

Ibid., art. 157 (2)

22

R. R. Churchill dan A. V. Lowe ,Op.Cit. hlm.240.


8

dasar laut lepas ( Art. 112 LOS Convention1982 23 ), dan penelitian ilmiah laut lepas ( Art. 256 LOS Convention 1982). Dengan demikian, jelaslah ruang lingkup dari kegiatan yang diatur dan diawasi oleh Otorita yang dimaksud di Bab XI LOS Convention 1982 ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di Kawasan, seperti contohnya pertambangan dasar laut. Lebih lanjut mengenai kegiatan yang dilakukan di Kawasan, dalam Article 142 (1) LOS Convention 1982 dijelaskan bahwa: Article 142 (1) LOS Convention 1982 1.

Activities in the Area, respect to resource deposits in the Area which

lie across limits of national jurisdiction, shall be conducted with due regard to the rights and legitimate interest of any Coastal State across whose jurisdiction such deposits lie. Maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaturan mengenai hak Negara pantai yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan, berkenaan dengan endapanendapan kekayaan di Kawasan yang letaknya melintasi garis-garis batas yurisdiksi nasional, dilakukan dengan memperhatikan seperlunya hak-hak dan kepentingankepentingan sah setiap Negara pantai yang yurisdiksinya dilintasi endapan-endapan tersebut.

IV.

International Sea Bed Authority Dalam Article 1 (2) LOS Convention 1982, disebutkan bahwa: (2) “ Authority”, means the International Seabed Author ity

Dalam LOS Convention ditetapkan kewenangan International Seabed Authority (ISA) sehubungan dengan kawasan dan sumber dayanya sebagaimana disebutkan dalam Article 137(2), 153, 156-157 .Semua anggota dari LOS Convention merupakan anggota dari ISA. Organ utama dari ISAitu sendiri adalah a. Assembly b. Council c. Secretariat Badan-badan otorita yang berlaku dalam LOS Convention sebagaimana diatur dalam Article 158 LOS Convention yaitu: 23

All States are entitled to lay submarine cables and pipelines on the bed of the high seas

beyond the continental shelf.


9

Article 158 LOS Convention 1982 1.

There are hereby established, as the principal organs of the Authority, an Assembly, a Council, and a Secretariat

2.

There is hereby established the Enterprise, the organ through which the Authority shall carry out the functions referred in article 170, paragraph 1

3.

Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance with this Part

4.

Each principal organ of the Authority and the Enterprise shall be responsible for exercising those powers and functions which are coferred upon it. In exercising such powers and function each organ shall avoid taking any action which may derogate from impede the exercise of specific powers and functions coferred upon another organ

Dalam LOS Convention menunjuk Assembly dengan satu wakil dari setiap anggota ISAsebagai “supreme organ”, 36 member Council sebagai “executive organ” dengan tugas “specific policies” dan approving “plans of work” 24Otoritas Dasar Laut Internasional(The International Seabed Authority) adalah salah satu organisasi tegas yang dibuat oleh PBB berdasarkan LOS Convention, pada tanggal 10 Desember 1982 yang mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994 dan ditetapkan sebagai kerangka utama dari HukumLaut yang berlaku sampai saat ini. Dapat diartikan yaitu Otorita adalah Badan Otorita Internasional, dan nantinya diatur lebih khusus lagi ke dalam bentuk perjanjian “Implementing Agreement 1994”.Setiap Negara yang menandatangani LOS Convention 1982 ini adalah anggota dari Otorita.25Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Otorita memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan di Kawasan. Fungsi dari Otorita antara lain: o

Pengawasan Produksi. Pengawasan produksi dilakukan oleh Otorita atas kekayaan alam di Kawasan yang di dalamnya terdapat minyak, gas, dan mineral lainnya. Pihak yang melakukan produksi di Kawasan adalah negara atau perusahaan yang telah

24

Louis B. Shon, et al .,Op.Cit., 342

25

LOS Convention 1982, art.156 (2).


10

mendapat izin dari Otorita tersebut sebagaimana diatur oleh Article 151 LOS Convention 1982. Produksi di Kawasan berupa “ activities in the Area means all activities of exploration for, and exploitation of, the resources of the Area”.26 o

Alih Teknologi. Alih teknologi (transfer of technology) dan pengetahuan ilmiah ( scientific knowledge) dilakukan oleh Otorita dengan bekerja sama dengan negara-negara maju yang diperuntukkan bagi perusahaan dan negara-negara berkembang sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 144 Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Otorita berdasarkan Pasal 158 (1)

memiliki badan-badan utama yaitu :

a) Majelis (The Assembly)

Majelis terdiri dari semua anggota Otorita.Setiap anggota mempunyai seorang wakil di Majelis, yang dapat didampingi oleh pengganti-pengganti dan penasehat-penasehat.27Majelis merupakan organ tertinggi dalam Otorita28, yang memiliki fungsi-fungsi antara lain, memilih anggota Dewan, Governing Body of the Enterprise, dan organ-organ lain yang berada dibawahnya. 29Selain itu, Majelis juga memiliki fungsi untuk mengatur penganggaran dari Otorita, pengaturan mengenai pertambangan dasar laut, dan distribusi keuntungan ekonomi dari pertambangan dasar laut. 30Melihat fungsi-fungsi dari Majelis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelislah yang memiliki kompetensi untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap kinerja Otorita. 31Meskipun nantinya

kekuasaan

dari

Majelis

akhirnya

diperkecil

dalam

1994

Implementation Agreement.

26

Ibid.,art. 151

27

Ibid.,art. 159 (1)

28

Ibid.,art. 160 (1)

29

R. R. Churchill dan A. V. Lowe ,Op.Cit. hlm. 240

30

Op.cit.,art. 160 (2)

31

N.S Rembe,. Africa and the International Law of The Sea : A Study of the Contribution of the

African State to The Third United Nations Conference on the Law of the Sea, ( Netherland : Sijthoff Publishing), hlm.66.


11

b) Dewan (The Council )

Dewan dalam Otorita adalah organ eksekutif, namun secara hirarkis berada dibawah pengawasan dan melakukan fungsinya berdasarkan apa yang diberikan oleh Majelis.32 Dalam Article 161 LOS Convention 1982, diatur bahwa anggota dewan terdiri 36 anggota yang dipilih oleh Majelis, dengan berbagai prosedur tertentu yang kemudian dilengkapi oleh Bagian 3, paragraph 15 dari 1994 Implementation Agreement. 33Tugas dari Dewan diatur di Article 162, yang antara lain mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Bab XI ini, melakukan persetujuan terhadap rencana kerja yang dibuat oleh penambang dasar laut, memberikan rekomendasi untuk bantuan ekonomi kepada Negara-negara berkembang yang mengalami kerugian serius dalam pendapatan ekspornya yang disebabkan oleh kegiatan di Kawasan.34 Dalam menjalankan fungsinya, Dewan memilki badan kelengkapan, yaitu : 

Komisi Perencanaan Ekonomi Anggota-anggota Komisi Perencanaan Ekonomi harus mempunyai kecakapan tepat seperti misalnya kecakapaan yang relevan dengan bidang pertambangan, pengelolaan

kegaitan-kegiatan

kekayaan

mineral,

perdagangan

atau

perekonomian internasional. 35Tugas Komisi Perencanaan Ekonomi ini antara lain memberika rekomendasi mengenai rancangan peraturan keuangan Otorita, penganggaran Otorita, dan pembagian merata dari kegiatan pertambangan di Kawasan.36 

Komisi Hukum dan Teknis : Memiliki tugas antara lain, berdasarkan permintaan dari Dewan, Komisi Hukum dan Teknis dapat melakukan pengawasan kegiatan di Kawasan; mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan mengenai perl indungan lingkungan laut, dengan memperhitungkan pendapat para ahli yang diakui dalam bidang itu; senantiasa mengadakan peninjauan atas ketentuanketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tersebut dan dimana 32

Ibid., hlm. 67.

33


34

Ibid.

35

LOS Convention 1982, art. 164 (1)

36

Ibid.,art.164 (2).


12

perlu menyarankan kepada Dewan usul perubahan atas ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur itu yang dianggapnya perlu atau diinginkan; dan lain-lain seperti yang tertulis di Article 165 LOS Convention 1982. Anggota dari komisi ini haruslah merupakan orang-orang

yang

memenuhi kualifikasi dalam bidang-bidang seperti ekonomi, oceanografi, teknik pertambangan, ahli lingkungan dan tentunya ahli hukum. 37 

Sekretariat (The Secretariat ) Sekretariat Otorita terdiri dari seorang Sekretaris Jenderal dan suatu Staf yang diperlukan Otorita.Sekretaris Jenderal dipilih oleh Majelis untuk masa jabatan 4 tahun.Sekretaris Jenderal adalah kepala pejabat administrasi Otorita dan bertindak dalam kapasitas itu dalam semua pertemuan Majelis, Dewan dan badan tambahan manapun, dan melaksanakan fungsi-fungsi administratif lainnya yang diserahkan kepadanya oleh badan tersebut. 38 Selain tiga organ utama tersebut, terdapat beberapa organ lain yang

berhubungan dengan fungsi Otorita, antara lain : a.

Perusahaan (The Enterprise) Berdasarkan Article 158 (2) LOS Convention 1982 yang menyatakan: Article 158 (2) LOS Convention 1982 1. There is hereby established the Enterprise, the organ through which the Authority shall carry out the functions referred to in article 170, paragraph 1. Dan dalam Article 170 LOS Convention diatur secara khusus mengenai

Perusahaan yaitu: Article 170 LOS Convention 1982: 1. The Enterprise shall be the organ of the Authority which shall carry out activities in the Area directly, pursuant to article 153, paragraph 2(a), as well as the transporting, processing and marketing of minerals recovered from the Area. 2. The Enterorise shall, within the framework of the international legal personality of the Authority, have such legal capacity as is provided for in the Statute set forth in Annex IV. The Enterprise shall act in accordance with this

37

R. R. Churchill dan A. V. Lowe ,Op.Cit. hlm.243

38

LOS Convention 1982, art. 166


13

Convention and the rules, regulations and procedures of the Authority, as well as the general policies established by the Assembly, and shall be subject to the directives and control of the Council. 3. The Enterprise shall have its principal place of business at the seat of the Authority. 4. The Enterprise shall, in accordance with article 173, paragraph 2, and Annex IV, article 11, be provided with such funds as it may require to carry out its functions, and shall receive technology as provided in article 144 and other relevant provisions of this Convention. Perusahaan(The Enterprise) adalah organ otonom ISA yang dirancang untuk melakukan kegiatan penambangan, baik secara langsung atau melalui usaha patungan dengan perusahaan nasional atau swasta.39Dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan di Kawasan secara langsung sesuai dengan Article 153 (2) (a), serta pengangkutan, pengolahan dan pemasaran mineral yang diperoleh dari Kawasan. 40 Enterprise mempunyai hak otonomi dalam melakukan operasinya sesuai dengan kebijakan umum Majelis dan arahan dari Dewan. Pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan bergantung dari otorisasi yang diberikan oleh Otorita. b. Keuangan Otorita.

Menurut Article 171LOS Convention1982, pembiayaan Otorita berasal dari ebam sumber pembiayaan, sebagai berikut 41 : 1. kontribusi Negara-negara anggota 2. penerimaan dari pajak yang dipungut dari operator pertambangan dasar laut. 3. bagian dari penghasilan bersih Perusahaan 4. kemungkinan pinjaman 5. kontribusi sukarela 6. pembayaran atas dana kompensasi bagi Negara-negara produsen

Anggaran tahunan Otorita harus memperoleh persetujuan dari Majelis setelah mendengar pertimbangan dari Dewan. 42 39

Louis B. Shon, et al .,Op.Cit., hlm. 342.

40

LOS Convention 1982, annex iv

41

Chairul Anwar, Op.Cit., hlm. 101.

42

LOS Convention 1982, art.172.


14

2011

2012

2013 2014 2015 GROUP A ( 4 members)

China Italy Japan

China Italy Japan

China Italy Japan

China Italy Japan

Russia

Russia

Russia

Russia

2016

China

China

Japan

Japan

GROUP B (4 members)

France Germany India R.O. Korea




India

India

GROUP C (4 members)

Canada Canada Australia Indonesia Indonesia Chile Canada Canada Canada South South South Africa Africa Africa

Australia Chile Canada South Africa

Canada South Africa

Canada South Africa

GROUP D (6 members)

Banglade sh

Banglade sh

Brazil

Brazil

Egypt Fiji Jamaica Sudan

Egypt Fiji Jamaica Sudan

Banglades h

Banglades h

Banglades h

Bangladesh

Brazil

Brazil

Brazil

Brazil

Egypt Fiji Jamaica Uganda

Egypt Fiji Jamaica Uganda

Uganda

Uganda

GROUP E (18 members)

Angola

Angola

Mozambiqu e

Mozambiqu e

Mozambique Mozambique

Argentin Argentina Argentina Argentina Argentina a Cameroon Chile Côte d'Ivoire Czech Republic Guyana Kenya

Cameroon Chile Côte d'Ivoire Czech Republic Guyana Kenya

Cameroon Indonesia Côte d'Ivoire Czech Republic Guyana Kenya

Cameroon Indonesia Côte d'Ivoire Czech Republic Guyana Kenya

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Namibia Netherlan ds Nigeria Poland

Namibia Netherland s Nigeria Poland



Qatar

Qatar

Sri Lanka

Sri Lanka

Senegal

Senegal

Senegal

Senegal


Argentina

Czech Republic Guyana Kenya

Czech Republic Guyana Kenya

Namibia Netherlands

Namibia Norway

Poland

Poland

Senegal

Senegal

15

Spain Trinidad and Tobago


United United Kingdom Kingdom Vietnam Vietnam V.


Norway Trinidad and Tobago

United Kingdom Vietnam

United Kingdom Vietnam



Norway

United Kingdom

Sistem Eksploitasi di Area Dasar Laut Internasional Sistem eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan di Kawasan adalah berdasarkan

“ Parallel System” dimana Kawasan dapat di eksploitasi oleh Perusahaan dan oleh pengusaha

komersial

(Negara-negara,

perusahaan

Negara,

atau

perusahaan

swasta).Ijin kepada pengusaha komersial untuk melakukan eksploitasi diberikan oleh Otorita setelah dipertimbangkan bahwa permohonan pengusaha komersial tersebut telah memenuhi kualifikasi. Pemohon pengusaha

komersial dianggap memenuhi

kualifikasi apabila pemohon tersebut adalah pengusaha yang berasal dari Negara yang telah menerapkan 1994 Implementation Agreement 43dan secara efektif pemohon dikontrol oleh dirinya sendiri atau negaranya. Dalam menjalankan fungsinya ini, Otorita dilarang melakukan diskriminasi. 44Sebelum adanya 1994 Implementation Agreement, Pemohon harus menyetujui adanya pengalihan teknologi.Peraturan inilah yang menjadi salah satu halangan utama yang menyebabkan Negara-negara maju tidak

ingin

meratifikasi LOS

Convention 1982.

Setelah

keberadaan

1994

Implementation Agreement, peraturan tersebut dihilangkan dan diganti dengan peraturan lain yang lebih sederhana, yaitu untuk membantu pengalihan teknologi, pengusaha komersial harus bekerja sama dengan Otorita untuk memberikan teknologi yang memadai bagi Perusahaan dan Negara-negara berkembang. 45 Kemudian rencana kerja diserahkan oleh Pemohon yang memenuhi kualifikasi. Rencana kerja tersebut harus memuat dua tempat yang memiliki nilai komersial yang setara.Otorita kemudian diperkenankan untuk menyetujui rencana kerja tersebut di salah satu tempat dan kemudian membuat kontrak dengan Pemohon tersebut.Setelah disetujui rencana kerja tersebut, Pemohon harus memperoleh kuasa produksi yang mengizinkan Pemohon tersebut untuk memproduksi mineral sampai 43


44

LOS Convention 1982, art.140 152

45

1994 Implement Agreement , section 5


16

jumlah produksi tertentu.Sedangkan satu daerah lagi dicadangkan oleh Otorita untuk proyek mendatang yang nantinya dapat digunakan oleh Perusahaan. Daerah yang dicadangkan tersebut dapat ditetapkan oleh Perusahaan apakah akan dikelola baik olehnya sendiri atau dengan melakukan usaha patungan dengan perusahaan lain. 46

VI.

I mpl ementati on A greement 1994 (IA 1994)

Pengaturan di Bab XI LOS Convention 1982 mengalami perubahan yang signifikan pada tahun 1994, seiring dengan disetujuinya Implementation Agreement 1994 yang memang keberadaanya ditujukan untuk mengubah beberapa ketentuan yang tertulis dalam Bab XI LOS Convention 1982. Pada tahun 1990, United Nation Secretary-General Javier Perez de Cuellar, mengambil inisiatif untuk mengadakan pembahasan mengenai Implementation Agreement 1994 yang bertujuan agar LOS Convention 1982 dapat diterima secara universal. 47 Diajukannya Implementation Agreement 1994 ini juga merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kekhawatiran Negara-negara yang telah meratifikasi LOS Convention 1982 mengenai permasalahan pendanaan Otorita karena pada saat itu jumlah ratifikasi yang dibutuhkan agar LOS Convention 1982 (beserta pengaturan Bab XI) dapat diberlakukan sudah hampir mencukupi sementara masih banyak Negara maju diharapkan menjadi Negara kontributor mayoritas dari pembiayaan Otorita seperti contohnya Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris yang belum meratifikasi LOS Convention ini. Apabila, Negaranegara ini tidak meratifikasi LOS Convention 1982 khususnya Bab XI, maka Negaranegara yang telah meratifikasi LOS Convention 1982 (pada umumnya Negara berkembang) harus melakukan pembiayaan yang besar untuk memenuhi kebutuhan Otorita.48 Maka setelah melakukan berbagai perundingan, pada 28 July 1994, Implementation Agreement 1994 ini dietujui oleh Negara-negara maju. Keberadaan Implementation Agreement 1994 ini memberikan beberapa perubahan signifikan kepada BabXI dan annex 3 & 4 LOS Convention 1994. Beberapa perubahan tersebut antara lain: 46 LOS

Convention 1982., annex III art 9 Louis B. Sohn, Law Of The Sea Forum: The 1994 Agreement On Implementation Of The Seabed Provisions Of The Convention On The Law Of The Sea: International Law Implications Of The 1994 Agreement, ( The American Society of International Law American Journal of International Law ).1994. 47

48



17

-

Menyederhanakan struktur dari Otorita49. Untuk meminimalisir pembiayaan dari

Otorita, pembiayaan segala organ dan organ-organ subsidernya harus dilakukan dengan seefektif mungkin. Lebih lanjut, di IA 1994, disebutkan bahwa organ dari Otorita terdiri dari Majelis, Dewan, Sekretaris, Komisi Hukum dan Teknis, Komisi Perencanaan Ekonomi dan Komite Keuangan Otorita. Di dalam IA 1994, fungsi dari Komisi Perencanaan Ekonomi dilakukan oleh Komisi Hukum dan Teknis.

-

Perusahaan harus melakukan joint venture, tidak boleh melakukan operasi mandiri.

Bersamaan dengan itu, Sekeretariat akan menjalankan fungsi dari Perusahaan sampai pada saat dimana Dewan menyatakan bahwa Perusahaan dapat melakukan fungsinya sendiri.50

-

Menghapuskan peraturan bahwa Pemohon harus menyetujui adanya pengalihan

teknologi. Peraturan tersebut dihilangkan dan diganti dengan peraturan lain yang lebih sederhana, yaitu untuk membantu pengalihan teknologi, pengusaha komersial harus bekerja sama dengan Otorita untuk memberikan teknologi yang memadai bagi Perusahaan dan Negara-negara berkembang. 51

-

Menyederhanakan

persyaratan

finansial

yang

terdapat

dalam

kontrak

yang

berdasarkan rencana kerja dan kuasa produksi yang terdapat dalam LOS Convention Annex III, art. 13. Dalam Implementation Agreement 1994, diatur bahwa terdapat biaya mula-mula yaitu sebesar 250.000 dollar AS yang dapat dibayarkan untuk memproses permohonan. Terdapat juga biaya tahunan yang dibayarkan oleh Kontraktor ketika eksploitasi komersial dilakukan, dimana biaya tersebut ditetapkan oleh Otorita.52

-

Menetapkan Finance Committee yang berfungsi unutk memeberikan rekomendasi

kepada Majelis dan Dewan mengenai rancangan pengaturan dan prosedur keuangan dari organ di Otorita, penilaian kontribusi anggota, kegaiatan yang berhubungan mengenai keuangan, anggaran administrasi, dan peraturan dan proseud pembagian hasil dan berbagai keuntungan ekonomi lain yang didapatkan dari Kawasan.53

49

1994 IA, Annex, Section 1, paragraphs 2,3 Ibid., Annex, Section 2 51 Ibid., Annex, Section 5 52 Ibid., Annex, Section 8, paragraph 1 53 Ibid., Annex, Section 9 50


18

-

Berikut adalah beberapa perbedaan pengaturan yang terdapat dalam Part XI

UNCLOS 1982 dengan Implementation Agreement 1994.

Part XI UNCLOS 1982

Implementation Agreement 1994

Struktur Otorita

1. Majelis,

1. Majelis,

2. Dewan,

2. Dewan,

3. Sekretaris,

3. Sekretaris,

4. Komisi Hukum dan

4. Komisi Hukum dan Teknis

Teknis

(melaksanakan juga fungsi

5. Komisi Perencanaan

Komisi Perencanaan

Ekonomi

Ekonomi) 5. Komite Keuangan Otorita.

(Art. 158-168 UNCLOS

(Annex, section 1, Art 4)

1982) Alih Teknologi

Pemohon

usaha

melakukan

wajib

Pemohon

usaha

(kontraktor)

menyediakan bekerjasama dengan Otorita untuk

teknologi

yang

memadai

apabila

Perusahaan

Negara

Berkembang

melakukan

atau pertambangan kepada Perusahaan yang

eksploitasi

di

Kawasan tidak mampu untuk mendapatkan

membantu penyediaan teknologi

atau Negara Berkembang yang melakukan

eksploitasi

di

Kawasan. (Annex, section 5)

teknologi

tersebut. (Annex III, art 4, 5) Mengenai

Usaha

Perusahaan

Patungan

( Joint

mengadakan kontrak untuk

kegiatan ekploitasi di Kawasan

melakukan

eksploitasi

di

wajib melakukan kontrak dengan

Kawasan

tidak

harus

cara usaha patungan. (Annex,

) Venture

dalam

melakukan usaha patungan,

Perusahaan

dalam

menjalankan

section 2)

tapi juga bisa dengan kontrak bagi hasil. (Annex IV) Pengambilan

Majelis memiliki kewenangan

Majelis

Keputusan Otorita

untuk menetapkan ketentuan

ketentuan umum mengenai Otorita

umum

harus

yang

berhubungan

dalam

bekerja

dengan kompetensi Otorita.

Dewan.

(Art 160 (1))

paragraph 4, 11)


menetapkan

sama

(Annex,

dengan

section

3,

19

Keuangan

Perusahaan

didanai

oleh Negara Peserta tidak diharuskan

Perusahaan

Negara Peserta dalam proses

melakukan

pengembangannya di sebuah

Perusahaan, dengan tujuan agar

tempat pertambangan, sampai

Perusahaan dapat menjadi pelaku

pendanaan

akhirnya Perusahaan dapat pertambangan membiayai

dirinya

sendiri

otonom

terhadap

(Annex,

section 2, par 4 and section 6)

(Art 170, 173(2), Annex IV, Art. 11) Batasan Produksi

Otorita memiliki kewenangan

Produksi

untuk

ditentukan oleh pasar. (Annex

menentukan

maksimal

dari

pertambangan

batas

produksi

nikel

pertambangan

section 6, paragraph 7)

yang

dilakukan oleh para pelaku pertambangan. (Art 151(4)) Syarat Keuangan

Terdapat dalam Annex III

Disederhanakan dalam 1994 IA,

dalam Kontrak

Art.

Annex, Section 3, paragraph 11.

13,

akan

tetapi

pengaturan tersebut dianggap Disebutkan bahwa terdapat biaya terlalu rumit.

mula-mula yaitu sebesar 250.000 dollar AS yang dapat dibayarkan untuk

memproses

permohonan.

Terdapat juga biaya tahunan yang dibayarkan oleh Kontraktor ketika eksploitasi komersial dilakukan, dimana biaya tersebut ditetapkan oleh Otorita


20

VII. Penyelesaian Sengketa dalam Area Dasar Laut Internasional Untuk melakukan penyelesaian sengketa tentang pemanfaatan kekayaaan di Kawasan tersebut telah dibentuk Kamar Sengketa Dasar Laut yang merupakan bagian dari PengadilanInternasional Hukum Laut (Sea-Bed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea).Kamar Sengketa Dasar Laut tersebut mempunyai jurisdiksi atas kegiatandi Kawasan yang dilakukan oleh Negara, perusahaan, organisasi internasional atau kontrak-kontrak antara Otorita dengan pihak lainnya sebagaimana diatur oleh Article 186-187 LOS Convention 1982. Kamar Sengketa Dasar Laut juga harus memberikan pendapat berupa nasihat ( advisory opinion) atas permintaan Majelis atau Dewan mengenai persoalan hukum yangtimbul dalam ruang lingkup kegiatan di Kawasan seperti yang tercantum dalam oleh Article 191 LOS Convention.


21

DAFTAR PUSTAKA

Anand, R.P.1980. Law of the Sea : Caracas and Beyond.Hague:Martinus Nijhoff Publishers. Anwar, Chairul.1999. Horizon Baru Hukum Laut Internasional. Jakarta: Djambatan. Arrow, Dennis W. 1983.”Seabeds, Sovereignty and Objective Regime”. http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1086&context=ilj

Churchil, R.R., & Lowe, A.V.1999. The law of the sea. Manchester: Manchester University Press. Cruickshank, Michael J.2006 ." International seabed authority: Nodule mining regulations".http://search.proquest.com/docview/198651402/141D6DC9CBEFD552D 4/59?accountid=17242

Kusumaatmaja, Mochtar & Etty R. Agoes.2012. Pengantar hukum internasional , Bandung: penerbit P.T. alumni Rao, P. Sreenivasa. 1980.”Structure and Powers of The International S eabed Authority”. Rembe, N.S. Africa and the International Law of The Sea : A Study of the Contribution of the African State to The Third United Nations Conference on the Law of the Sea. Netherland : Sijthoff Publishing Sohn, Louis B.1984.The Law of the Sea.St. Paul:West Publishing. Varadhan, V.K.S.1980.”Management of Resources of the International Seabed : Recent Trends” Weinberg,

Vasco

Becker.2011.”Seabed

Activities

and

the

Protection

and

Preservation of the Marine Environment in Disputed Maritime Areas of the Asia Pacific Region”http://www.law.berkeley.edu/files/Becker-Weinberg-final.pdf


22

UNIVERSITAS INDONESIA

TUGAS MATA KULIAH HUKUM LAUT

AREA DASAR LAUT INTERNASIONAL

STEFAN BONARDO 1106073806

FAKULTAS HUKUM DEPOK 2013


23

Area Dasar Laut Internasional

Recommend Documents