Analisis Sistem Samsat

SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) ONLINE PADA KANTOR SAMSAT KOTA DENPASAR

BAB 1. Latar belakang Pelayanan publik kepada masyarakat merupakan salah satu tugas atau fungsi penting.Pelayanan publik merupakan merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas.Pelayanan prima dengan memanfaatkan teknologi informasi merupakan salah satu syarat terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) serta terwujudnya tranparansi dan akuntabilitas telah menjadi ajang persaingan peningkatan pelayanan antar instansi.Kantor Bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manungggal Satu Atap) merupakan salah satu tempat pelayanan publik yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang akan selalu berubah menyesuaikan dengan kondisi perkembangan mas yarakat yang selalu menuntut adanya peningkatan pelayanan publik. Dunia t eknologi informasi yang selalu berkembang secara real time merupakan alter natif untuk mengembangkan peningkatan pelayanan yang disinergikan untuk memberikan akses kemudahan, kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi data kepada wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas tentang “SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(PKB) ONLINE PADA KANTOR SAMSAT

KOTA DENPASAR”.

2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (disingkat Samsat ), Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (disingkat Samsat), atau dalam Bahasa

Inggris One Roof System, System, adalah suatu sistem administrasi administr asi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Contoh dari samsat adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor. Samsat bermotor. Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK menerbitkan STNK dan Tanda dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat". Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Lokasi Kantor Bersama Samsat umumnya berada di lingkungan Kantor Polri setempat, atau di lingkungan Satlantas/Ditlantas Polda setempat. Samsat ada di masing-masing provinsi, serta memiliki unit pelayanan di setiap kabupaten/kota. 2.2 Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa maupun jasa publik publik yang pada prinsipnya prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, oleh swasta, seperti misalnya rumah misalnya rumah sakit swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik swasta. 2. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi : 1. Yang bersifat primer dan,adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan. 2. Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus mempergunakannya mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan. 2.3 Proses yang Ditangani Pihak SAMSAT

Berikut adalah proses-proses yang ditangani oleh pihak SAMSAT, yaitu : 1. BBN 1 (Kendaraan Baru)



Proses yang dilakukan penyerahan KTP, Faktur , Cek Fisik kendaraan.



Pengambilan Nomor Registrasi dan Nomor BPKB di TU SAMSAT.



Notice keluar beserta SSPD (Jumlah Total Pembayaran Pembayaran si wajib pajak Kendaraan Baru).



Lalu dibayarkan ke BPKD, kemudian STNK dan SKPD yang dianggap sa h akan keluar.



Kepemilikan kendaraan baru telah sah

2. BBN 2 (Syarat untuk melakukan proses BBN 2 harus ada STNK dan BPKB) 

Tukar Nama



Ganti Nomor Polisi



Ganti Alamat / Pindah Alamat



RUBENTINA (Rubah Bentuk Ganti Warna)



STNK hilang

3. Perpanjangan Pajak 

Perpanjangan pajak 1 tahun hanya dengan stempel



Perpanjangan pajak 5 tahun, dengan melakukan tes fisik kendaraan terlebih dahulu (Birokrasi)

2.4 Samsat online. Adalah layanan Pengesahan STNK, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ pada Kantor Bersama SAMSAT dengan menggunakan sistem jaringan interkoneksi dan memungkinkan Wajib Pajak melakukan transaksi tanpa terikat pada domisili atau wilayah 2.5 Sistem Dan Prosedur Layanan SamsatLink (Online)

1. Layanan SAMSAT Link dilaksanakan khusus untuk pengesahan STNK setiap tahun yang dilakukan diluar wilayah Kantor Bersama SAMSAT bersangkutan 2. Layanan SAMSAT Link tidak melayani kendaraan blokir 3. Wajib Pajak dapat menguasakan kepada orang lain dengan Surat Kuasa 4. Layanan SAMSAT Link dilaksanakan sampai dengan pembayaran/pengesahan, apabila sampai batas waktu pelayanan hari itu tidak dilakukan pembayaran, maka proses pembayaran dilakukan pada Kantor Bersama SAMSAT asal atau domisili 5. Apabila terdapat gangguan komunikasi data, maka pelayanan dapat dilakukan dengan melakukan perekaman data pada master link,setelah komunikasi data berfungsi maka proses data akan dilakukan rekonsiliasi dengan data induk pada masing-masing Kantor Bersama SAMSAT

2.6 Tinjauan umum tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut oleh daerah atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda 2 atau lebih beserta gandengan nya yang disemua jenis jalan-jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar lainnya yang bergerak.

BAB II 3.1 PERANCANGAN MODUL SISTEM

Perancangan modul Sistem Informasi Samsat adalah : 1.

Modul Bea Balik Nama

2.

Modul Pembayaran Pajak

3.

Modul Administrasi

4.

Modul Kepegawaian

5.

Modul Laporan

Gambar Perancangan Modul

Mulai



Modul Administrasi

Modul Kepegawaian

Modul Laporan

Selesai

3.1.1


No.

:1

Halaman Revisi

:7 :2

STANDAR OPERATING PROCEDURE Judul Pembuatan STNK Baru

Definisi

Melakukan pembuatan Surat Tanda Nomer Kendaraan yang baru.

Tujuan

Mencetak Surat Tanda Nomer Kendaraan yang baru

Pelaksana

Petugas pendaftaran , Petugas pendataan , Petugas korektor, Petugas penerimaan PNBP, Petugas penyerahan , Petugas Arsip.

Prosedur A.Petugas pendaftaran 1) Petugas pendaftaran bagian pelayanan formulir melaksanakan: a) penyediaan dan pemberian formulir serta informasi yang diperlukan kepada pe mohon; b) pembukuan semua formulir yang diterima, dan dikeluarkan serta sisanya setiap hari. 2) pemilik atau yang diberi kuasa, mengisi formulir permohonan dan melampirkan syarat- syarat kelengkapan administrasi serta tanda bukti pendaftaran BPKB yang telah ditetapkan dan menyerahkan kembali kepada petugas loket pendaftaran. 3) Petugas pendaftaran setelah menerima permohonan dan berkas persyaratan, melakukan kegiatan: a) penelitian kelengkapan persyaratan; b) pencocokan dan penelitian tanda bukti pendaftaran BPKB dengan berkas; c) pengembalian tanda bukti pendaftaran BPKB kepada pemohon dengan memberikan stempel cap dan paraf; d) pemberian tanda bukti penerimaan pendaftaran STNK ke pemohon. 4) Setelah semua kegiatan diselesaikan, petugas pendaftaran menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pendataan. 5) Proses pendaftaran tersebut selesai + 5 menit .Petugas pendataan 1) memasukkan data identitas pemilik dan Kendaraan Bermotor ke dalam sistem komputerisasi, apabila antara BPKB dan STNK sudah on line cukup melakukan pemanggilan data dikomputer dengan memasukkan nomor registrasi dan/atau nomor rangka kendaraan; 24 2) pemasukan data PNBP STNK dan TNKB; 3) Setelah menyelesaikan Prosedur), petugas pendataan menyerahkan berkas ke petugas Pemda dan PT Jasa Raharja dalam rangka penetapan pajak dan SWDKLLJ untuk diterbitkan SSPD yang selanjutnya berkas diserahkan ke petugas korektor Polri. 4) Proses pendataan tersebut selesai + 5 menit C. Petugas korektor 1) menerima berkas dan SSPD dari Petugas Pemda; 2) melaksanakan koreksi terhadap hasil cetak SSPD dengan data identitas pemilik dan kendaraan; 3) setelah koreksi dilaksanakan, apabila dinilai benar petugas korektor membubuhkan paraf pada SSPD dan apabila ada kesalahan diadakan pembetulan dan dicetak ulang; 4) penyerahan SSPD ke petugas Pemda untuk: a) lembar kesatu untuk pemohon dalam rangka pembayaran PKB, BBN-KB, SWDKLLJ dan PNBP; b) lembar kedua untuk diserahkan ke kasir sebagai bahan pengecekan silang.

5) Proses korektor tersebut selesai + 5 menit D. Petugas penerimaan PNBP 1) menerima SSPD dari pemohon; 2) mencocokan data di SSPD dengan data dikomputer; 3) menerima pembayaran dari pemohon; 4) mengirim data pemohon yang sudah melunasi PNBP ke bagian pencetakan STNK dan TNKB; 5) pengembalian tindasan SSPD yang sudah diberi stempel lunas ke pemohon untuk digunakan mengambil STNK, TNKB dan SKPD. 6) Setelah menyelesaikan Prosedur, petugas penerimaan PNBP melakukan pengelolaan untuk penyetoran dana PNBP ke kas negara sesuai ketentuan perundang-undangan. 7) Proses pembayaran tersebut selesai + 5 menit E. Petugas penyerahan 1) menerima berkas STNK dari petugas pembayaran dan menerima TNKB dari petugas TNKB serta SKPD dari petugas Pemda; 2) mencetak dan menggabungkan STNK, TNKB dan SKPD selanjutnya mengumumkan melalui pengeras suara dan/atau layar monitor; 3) menerima tanda bukti SSPD dari pemohon yang sudah di stempel petugas kasir; 4) menyerahkan STNK, SKPD dan TNKB kepada pemohon dengan buku tanda bukti penyerahan dan arsip kepada petugas arsip; 5) Proses penyerahan tersebut selesai + 5 menit 25 F. Petugas arsip 1) menerima berkas arsip STNK dari petugas korektor dan tindasan SKPD dari petugas Pemda; 2) mengelola arsip sesuai ketentuan. 3) Proses pengarsipan tersebut selesai + 5 menit

No. Halaman Revisi

:2 :8 :2

STANDAR OPERATING PROCEDURE Judul Perubahan STNK

Definisi

Melakukan perubahan STNK atas dasar permintaan pemilik kendaraan

Tujuan

Mencetak STNK baru

Pelaksana

Petugas pendaftaran , Petugas pendataan , Petugas korektor, Petugas penerimaan PNBP, Petugas penyerahan , Petugas Arsip

Prosedur A. Petugas pendaftaran 1) Petugas pendaftaran bagian pelayanan formulir melaksanakan: a) penyediaan dan pemberian formulir serta informasi yang diperlukan kepada pemohon; b) pembukuan semua formulir yang diterima, dan dikeluarkan serta sisanya setiap hari. 2) Pemilik atau yang diberi kuasa, mengisi formulir permohonan dan melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi serta tanda bukti pendaftaran BPKB yang telah ditetapkan dan menyerahkan kembali kepada petugas loket pendaftaran. 3) Petugas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah menerima permohonan dan berkas persyaratan, melakukan kegiatan: a) penelitian kelengkapan persyaratan; b) peminjaman arsip untuk dilakukan pengecekan silang dengan berkas permohonan; c) pencocokan dan penelitian tanda bukti pendaftaran BPKB dengan berkas; d) pengembalian tanda bukti pendaftaran BPKB kepada pemohon dengan memberikan stempel cap dan paraf; e) pemberian tanda bukti penerimaan pendaftaran STNK ke pemohon; f) pencocokan hasil pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor. 4) Setelah semua kegiatan diselesaikan, petugas pendaftaran menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pendataan. 5) Proses pendaftaran tersebut selesai + 5 menit B. Petugas pendataan 1) pendataan identitas pemilik dan Kendaraan Bermotor serta perubahannya ke dalam sistem komputerisasi, apabila antara BPKB dan STNK sudah on line cukup melakukan pemanggilan data dikomputer dengan memasukkan nomor registrasi dan/atau nomor rangka kendaraan; 2) pemasukan data PNBP STNK dan PNBP TNKB apabila ganti nomor registrasi; 3) Setelah menyelesaikan Prosedur, petugas pendataan menyerahkan berkas ke petugas Pemda dan PT Jasa Raharja dalam rangka penetapan pajak dan SWDKLLJ untuk diterbitkan SSPD yang selanjutnya berkas diserahkan ke

petugas korektor Polri. 4) Proses pendataan tersebut selesai + 5 menit C. Petugas korektor 1) menerima berkas dan SSPD dari Petugas Pemda; 2) melaksanakan koreksi terhadap hasil cetak SSPD dengan data identitas pemilik dan kendaraan; 3) setelah koreksi dilaksanakan, apabila dinilai benar petugas korektor membubuhkan paraf pada SSPD dan apabila ada kesalahan diadakan pembetulan dan dicetak ulang; 4) penyerahan SSPD ke petugas Pemda untuk: a) lembar kesatu untuk pemohon dalam rangka pembayaran PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP; b) lembar kedua untuk diserahkan ke petugas pembayaran sebagai bahan pengecekan silang. 5) Proses korektor tersebut selesai + 5 menit D. Petugas penerimaan PNBP 1) Melakukan : a) penerimaan SSPD dari pemohon; b) pencocokan data di SSPD dengan data dikomputer; c) penerimaan pembayaran dari pemohon; d) pengiriman data pemohon yang sudah melunasi PNBP ke bagian pencetakan STNK dan TNKB untuk perubahan nomor registrasi; e) pengembalian tindasan SSPD yang sudah diberi stempel lunas ke pemohon untuk digunakan mengambil STNK, TNKB dan SKPD. 2) Setelah menyelesaikan Prosedur, petugas penerimaan PNBP melakukan pengelolaan untuk penyetoran dana PNBP ke kas negara sesuai ketentuan perundang-undangan. 3) Proses pembayaran tersebut selesai + 5 menit E. Petugas penyerahan 1) penerimaan berkas STNK dari petugas pembayaran dan menerima TNKB dari petugas TNKB untuk perubahan nomor registrasi serta SKPD dari petugas Pemda; 2) pencetakan dan penggabungan STNK, TNKB untuk perubahan nomor registrasi dan SKPD selanjutnya mengumumkan melalui pengeras suara dan/atau layar monitor; 3) penerimaan tanda bukti SSPD dari pemohon yang sudah di stempel petugas pembayaran; 4) penyerahan STNK, SKPD dan TNKB kepada pemohon dengan buku tanda bukti penyerahan dan penyerahan arsip kepada petugas arsip; 5) Proses penyerahan tersebut selesai + 5 menit F. Petugas arsip 1) penerimaan kembali berkas arsip STNK beserta perubahannya dari petugas korektor dan tindasan SKPD dari petugas Pemda; 2) pengarsipan kembali sesuai ketentuan. 3) Proses pengarsipan tersebut selesai + 5 menit

No. Halaman Revisi

:3 : 11 :2

STANDAR OPERATING PROCEDURE Judul Mutasi antara pulau / provinsi

Definisi

Melakukan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mutasi ke luar provinsi/ pulau

Tujuan

Mencetak STNK baru

Pelaksana


Prosedur A. Petugas mutasi di STNK, setelah menerima berkas persyaratan mutasi dari petugas pendaftaran mutasi BPKB, melakukan kegiatan: 1) melakukan penelitian persyaratan dan kelengkapan dokumen dengan data di komputer; 2) pendataan dan pencetakan surat keterangan pengganti STNK; 3) penelitian surat keterangan pengganti STNK dengan berkas; 4) pengajuan ke pejabat yang berwenang menandatangani surat keterangan pengganti STNK; 5) pemisahan surat keterangan pengganti STNK dari berkas; 6) penyerahan surat keterangan pengganti STNK ke bagian mutasi BPKB; 7) pengambilan arsip STNK untuk kelengkapan mutasi; 8) penggabungan arsip STNK dan berkas persyaratan mutasi. B. Setelah semua kegiatan diselesaikan, petugas pendaftaran dan pendataan menyerahkan berkas mutasi ke bagian mutasi di BPKB untuk digabungkan dengan berkas BPKB yang selanjutnya dikirim sesuai alamat tujuan mutasi. C. Proses mutasi tersebut selesai + 60 menit

No. Halaman Revisi

:4 : 11 :2

STANDAR OPERATING PROCEDURE Judul Bea Balik Nama STNK Baru/ Hilang

Definisi

Melakukan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor baru / hilang

Tujuan

Mencetak STNK dan Plat Kendaraan baru

Pelaksana


Prosedur A. Petugas pendaftaran 1) Petugas pendaftaran setelah menerima permohonan dan berkas persyaratan, melakukan kegiatan: a) penelitian berkas disesuaikan dengan persyaratan dan keabsahan; b) pemberian tanda bukti penerimaan pendaftaran STNK hilang atau rusak ke pemohon. 2) Setelah semua kegiatan diselesaikan, petugas pendaftaran menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pendataan. 3) Proses pendaftaran tersebut selesai + 5 menit B. Petugas pendataan 1) Petugas pendataan melakukan : a) pemanggilan data dikomputer dengan memasukkan nomor registrasi atau nomor rangka Kendaraan Bermotor; b) penelitian / pencocokan berkas dengan data di komputer; c) pengecekan silang dengan data pelanggaran, data laka lantas, dan data tindak pidana/curanmor; d) pemasukan data PNBP STNK dan PNBP TNKB khusus yang rusak atau hilang; 2) Setelah menyelesaikan petugas pendataan menyerahkan berkas ke petugas Pemda dan PT Jasa Raharja dalam rangka penetapan pajak dan SWDKLLJ untuk diterbitkan SSPD yang selanjutnya berkas diserahkan ke petugas korektor Polri. 3) Proses pendataan tersebut selesai + 5 menit C. Petugas korektor 1) menerima berkas dan SSPD dari Petugas Pemda; 2) melaksanakan koreksi terhadap hasil cetak SSPD dengan data identitas pemilik dan kendaraan; 3) setelah koreksi dilaksanakan, apabila dinilai benar petugas korektor membubuhkan paraf pada SSPD dan apabila ada kesalahan diadakan pembetulan dan dicetak ulang; 4) penyerahan SSPD ke petugas Pemda untuk: a) lembar kesatu untuk pemohon dalam rangka pembayaran PKB, BBN-KB, SWDKLLJ dan PNBP. b) lembar kedua untuk diserahkan ke petugas pembayaran sebagai bahan pengecekan silang. 5) Proses korektor tersebut selesai + 5 menit D. Petugas penyerahan

1) Melakukan : a) penerimaan berkas STNK dari petugas korektor; b) penerimaan SKPD dari Pemda; c) Setelah menerima informasi dari kasir bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah dilaksanakan, petugas penyerahan melakukan pencetakan STNK; d) penerimaan TNKB khusus untuk TNKB rusak atau hilang dari petugas TNKB; e) pemisahan STNK dan SKPD dari berkas untuk diserahkan ke pemohon dengan buku register penyerahan; f) penggabungan tindasan STNK dan SKPD dengan berkas; 2) Setelah menyelesaikan Prosedur petugas penyerahan menyerahkan berkas ke bagian arsip. 3) Proses penyerahan tersebut selesai + 5 menit E. Kelompok Kerja Arsip melakukan kegiatan : 1) penerimaan berkas arsip dari kelompok kerja penyerahan. 2) pencatatan jenis / macam dokumen yang disimpan dalam map arsip. 3) penggabungan berkas arsip dengan arsip lama; dan 4) penyimpanan kembali pada tempat semula; 5) Proses pengarsipan tersebut selesai + 5 menit

3.1.2


No.

:1

STANDAR OPERATING PROCEDURE

Halaman

: 13

Revisi

:2

Judul Pembayaran Pajak 1 tahun

Definisi

Melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Tujuan

Mengesahkan pajak kendaraan bermotor

Pelaksana

Staf Dispenda

Prosedur 1) Mengisi formulir permohonan. 2) Identitas : a) Untuk perorangan :Surat jati diri yang sah +1 lembar fotokopi. b) Untuk Badan Hukum : Salinan akte pendirian +1 lembar fotokopi, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan. c) Untuk Instansi pemerintah : Surat tugas / surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan. 3) STNK dan SKPD. 4) Fotokopi BPKB atau Surat keterangan dari Bank / Lembaga Keuangan untuk BPKB yang masih dijadikan agunan Bank

No.

:2

STANDAR OPERATING PROCEDURE

Halaman

: 14

Revisi

:2

Judul Pembayaran Pajak 5 tahun

Definisi

Melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Tujuan

Mengesahkan pajak kendaraan bermotor dan mengganti STNK dan Plat Kendaraan Bermotor

Pelaksana

Staf Dispenda

Prosedur 1) Mengisi formulir permohonan. 2) Identitas : a) Untuk perorangan :Surat jati diri yang sah +1 lembar fotokopi. b) Untuk Badan Hukum : Salinan akte pendirian +1 lembar fotokopi, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan. c) Untuk Instansi pemerintah : Surat tugas / surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan. 3) STNK dan SKPD . 4) BPKB dan melampirkan fotokopi. 5) Hasil cek fisik kendaraan bermotor

3.1.3 Modul Administrasi

No. :1 Halaman : 16 Revisi :2

STANDAR OPERATING PROCEDURE Judul Administrasi

Definisi

Merekap dan mengecek data – data kendaraan dan pemilik kendaraan

Tujuan

Mendapatkan data dan transaksi yang ada di kantor samsat

Pelaksana

Staf Kepegawaian Samsat

Prosedur 1. Pembuatan database kendaraan dan pemilik kendaraan bermotor 2. Mencatat semua transaksi yang ada di samsat (BBN, Pembayaran Pajak,) 3. Melakukan accounting terhadap keuangan.

3.1.4 Modul Kepegawaian

No. :1 Halaman : 17 Revisi :2

STANDAR OPERATING PROCEDURE Judul Kepegawaian

Definisi

Update data pegawai dan sistem

Tujuan

Penyempurnaan sistem dan prosedur kinerja pegawai

Pelaksana


Prosedur 1. Pembuatan database pegawai 2. Update data pegawai 3. Analisa terhadap kinerja pegawai, penerimaan, penempatan, gaji, tunjangan, absensi, kesejahteraan pegawai.

3.1.5 Modul Laporan

No. : 1 Halaman : 17 Revisi :2

STANDAR OPERATING PROCEDURE Judul Laporan

Definisi

Pembuatan Laporan Data – data kegiatan yang ada di kantor samsat

Tujuan

Memonitoring dan evaluasi data dan kegiatan yang terjadi di kantor samsat

Pelaksana


Prosedur 1. Pembuatan laporan kegiatan/transaksi – transaksi yang terjadi di kantor samsat 2. Pembuatan laporan Kepegawaian 3. Pembuatan laporan Keuangan .

Gambar Diagram Berjenjang Diagram Berjenjang Sistem Informasi Samsat di Kota Denpasar dapat digambarkan seperti diagram di atas yaitu: 1. Pada Top Level menggambarkan Sistem Informasi Samsat. 2. Pada Level 0 menggambarkan 5 (lima) proses yang ada pada Top Level yaitu proses master data, proses registrasi, proses bea balik nama, proses pembayaran pajak dan proses laporan. 3. Proses Master Data, pada Level 1 terdiri dari 4 proses yaitu: proses Proses Master Data, Proses Entry, Proses Update dan Proses Delete. 4. Proses Registrasi pada Level 1 terdiri dari Proses Entry dan Proses Validasi. 5. Proses Bea Balik Nama, pada Level 1 terdiri dari Proses BBN Motor baru, BBN perubahan STNK motor bekas, STNK hilang/rusak, BBN/Herregistrasi Kendaraan dari dalam Kab/Kota, BBN /heregistrasi antar kab/kota dan Mutasi luar Provinsi, dan BBN /heregistrasi ke luar Provinsi. 6. Proses Pembayaran Pajak pada Level 1 terdiri dari Proses Pajak 1 Tahun dan Proses Pajak 5 tahun 7. Proses Pajak 5 Tahun, pada Level 2 terdiri dari Proses Penerbitan STNK Kendaraan dan Proses Penggantian Plat Kendaraan Bermotor. 8. Proses Laporan, pada Level 1 terdiri dari Proses laporan Kepegawaian, Proses laporan Bea Balik Nama, Proses Pembayaran Pajak, Proses laporan Penerbitan STNK dan Plat Kendaraan Bermotor.

3.3. Diagram Konteks Diagram konteks adalah arus data yang berfungsi untuk menggambarkan keterkaitan aliran-aliran data antara sistem dengan bagian-bagian luar (kesatuan luar). Kesatuan luar ini merupakan sumber arus data atau tujuan data yang berhubungan dengan sistem informasi tersebut.

Diagram konteks memberikan batasan yang jelas mengenai

besaran-besaran entitas yang berada diluar sistem yang sedang dibuat, artinya diagram ini mengggambarkan secara jelas batasan-batasan dari sebuah sistem yang sedang dibuat. Diagram konteks bisa disebut dengan “ Model sistem pokok (fundamental system model) mewakili keseluruhan elemen software dengan masukan (input) dan keluaran (output)

yang diidentifikasi dengan anak panah masuk dan keluar memperlihatkan sumber data”. (Roger S Pressman, 1997) Diagram Kontek sistem ini digambarkan seperti diagram di bawah:

A Pemilik Kendaraan Bermotor

B Data Pemilki Kendaraan

POLRI

laporan

Penerbitan STNK dan Plat Kendaraan

Informasi Data Pembayaran

F

Evaluasi dan Kontrol

0

Pembayaran Pajak

Sistem Informasi Kantor Samsat Denpasar

Kasir


C Dispenda

Validasi Uang Pembayaran pajak Data Pegawai

Laporan Kegiatan

Evaluasi Dan Kontrol D

E Kepegawaian

Administrasi Dan gaji

Kepala samsat

Gambar Diagram Kontek Keterangan:

Pada diagram konteks diatas terdapat 5 (lima) entitas antara lain pemilik kendaraan, Kepala Samsat, Kepegawaian, Kasir, Polri dan Dispenda. Entitas (entity) adalah sebuah objek yang keberadaannya dapat dibedakan terhadap objek lain.

Entitas dapat berupa orang, benda, tempat, kejadian, konsep dan memiliki sejumlah atribut.

Daftar Kejadian

Kejadian-kejadian yang akan terjadi pada system informasi ini adalah: 1.

Pemilik Kendaraan Bermotor

Pemilik kendaraan akan mendaftar ke loket pendaftaran di kantor Samsat sesuai dengan keperluannya masing-masing, misalnya: pembuatan STNK kendaraan bermotor baru, perubahan STNK kendaraan bermotor bekas, STNK hilang/rusak, bea balik nama mutasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak tahunan dan lima tahun. Pemilik kendaraan mendapat informasi syarat dan teknis pembayaran pajak kendaraan bermotor. 2.

POLRI

Menerbitkan STNK dan Plat Kendaraandan menerima laporan tentang proses penerbitan STNK dan Plat Kendaraan serta mengevaluasi dan mengontrol prosesnya. 3.

DISPENDA

Menentukan besarnya pajak kendaraan bermotor, menerima laporan dan dana transaksi yang masuk, serta mengontrol dan mengevaluasi proses. 4.

Kepala Samsat

Memonitor dan mengevaluasi semua kegiatan di kantor samsat serta menerima laporan dari semua kegiatan yang ada. 5.

Kepegawaian

Input data pegawai kedalam database serta administrasi dan gaji pegawai di kantor Samsat 6.

Kasir

Menerima uang pajak dan melaporkan serta menyetor ke Dispenda.

3.4. Data Flow Diagram (DFD) DFD merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi yang dapat digunakan untk penggambaran analisa maupun rancangan sistem mudah di komunikasikan oleh professional sistem kepada pemakai dan pembuat program. DFD dapat dibuat menjadi beberapa level misalnya Level 0, Level 1 dan level 2.

3.4.1. Data Flow Diagram Level 0

Penetapan Besarnya pajak

Validasi


C Dispenda

D1

Data Kepegawaian Data Pemilik Kendaraan

Administrasi dan Gaji Pemilik Kendaraan Bermotor

Data

Data Pemilik Kendaraan

Data STNK Kendaraan

2.0

Pembayaran

Registrasi

Info data Pembayaran

Data Penerbitan STNK Data Penerbitan STNK Data Penggantian Plat Kendaraan

Data Validasi

3.0


Bea balik nama Pembayaran


D4

Plat Kendaraan Bermotor

D5

STNK Kendaraan Bermotor

D6

Bea Balik nama

D7

data

D8

Penggantian Plat Kendaraan Bermotor

Data Pembayaran pajak

D9

Pembayaran Pajak


B

4.0

POLRI



Pembayaran Pajak

Data Penerbitan STNK dan Plat Kendaraan

Data STNK Kendaraan Data Plat Kendaraan Data Penetapan Besarnya Pajak Penetapan D1 Besarnya pajak


D

*

Data Kepegawaian

Evaluasi dan Kontrol Data Penetapan Besarnya Pajak

Dispenda Uang Pembayaran pajak

5.0

Laporan Laporan

D2

Kepegawaian


D3


Data Plat Kendaraan

D4


D5


D6

Bea Balik nama

D7

Penerbitan STNK Kendaraan Bermotor

D8


D9

Pembayaran Pajak

Evaluasi dan Kontrol Data STNK Kendaraan

Data BBN Laporan D


Data Penerbitan STNK Kepala Samsat


Data Penggantian Plat Kendaraan Bermotor


Laporan

D3

Data Bea balik nama

F Kasir

Kepegawaian


A

Info data Pembayaran

Data Plat Kendaraan

Master Data

Validasi

Kepegawaian

D2


1.0

Data Pegawai

E


Data Penggantian Plat Kendaraan


Gambar Data Flow Diagram Level 0 Data Flow Diagram level 0 untuk sistem informasi samsat

terdiri dari 6 entitas

yaitu: Pemilik Kendaraan, POLRI, Dispenda, Kepala Samsat,Kepegawaian, dan kasir. DFD ini juga terdiri dari 5

proses, yaitu proses master data, proses

registrasi, proses bea balik nama, proses pembayaran pajak dan proses laporan. Setiap entitas keluar masuk pada proses yang berbeda yang dapat kita lihat pada diagram sehingga menghasilkan 9 data store yaitu: Data Penetapan Besarnya Pajak, Data Kepegawaian, Data Pemilik Kendaraan, Data Plat Kendaraan, Data STNK Kendaraan, Data Bea Balik Nama, Data Penerbitan STNK, Data Penggantian Plat Kendaraan dan Data Pembayaran Pajak. Dari data yang dihasilkan akan dilaporkan ke entitas yang sesuai dengan bidangnya masingmasing.

DFD level 0 diatas di uraikan menjadi beberapa level 1 seperti berikut ini. 3.4.2. DFD level 1 Proses Master Data

1.1 P A Pemilik Kendaraan Data Pemilik Bermotor Kendaraan

E Kepegawaian

Searching

Data Kepegawaian

Data Penetapan Besarnya Pajak

C Dispenda

Data 1.2 P Entry

Data Lengkap Data Lengkap Data Lengkap

Data tidak lengkap


D1

1.3 P Update

Data salah

Data Lengkap Data Lengkap

D2

Kepegawaian

Data Lengkap 1.4 P Delete Data Lengkap Data Lengkap Data Lengkap

D3


Gambar DFD level 1 dari Proses Master Data Pada DFD Level 1 dari Proses Master Data saat Proses searching data yang didapat akan di entry. Jika data lengkap langsung masuk data store masingmasing, jika data tidak lengkap akan di update kemudian masuk data store, jika data salah akan didelete dan ketika data sudah lengkap akan dimasukkan ke data Store.

3.4.3 DFD level 1 Proses Registrasi A Pemilik Kendaraan Bermotor



D3

2.1 P Entry

Data Plat Kendaraan

D5 Data Pemilik Kendaraan

F

Pemilik Kendaraan Bermotor D4



Data STNK Kendaraan

Kasir 2.1 P Validasi

Validasi

Gambar DFD level 1 dari proses Registrasi

Pada DFD Level 1 Proses Registrasi, proses entry data Pemilik Kendaraan akan menghasilkan 3 data store yaitu data store data Pemilik Kendaraan, data store Data Plat Kendaraan dan data store data STNK Kendaraan.

3.4.4 DFD level 1 Proses Bea Balik Nama

3.1 P BBN Motor Baru

Pembayaran

Data Penggantian Plat Kendaraan D8


A Info data pembayaran Pemilik Kendaraan Bermotor

Data Penerbitan STNK

3.2 P

D7

BBN Perubahan STNK

Pembayaran


Data Bea balik nama D6

Bea Balik nama

3.3 P BBN STNK hilang/rusak Data Plat Kendaraan

B

D4


D3


POLRI Penerbitan STNK dan Plat Kendaraan

Pembayaran


F

3.4 P

Kasir Validasi

BBN/Heregistrasi Kendaraan dari Dalam Kab/Kota

Data STNK Kendaraan

3.5 P BBN/Heregistrasi Antar Kab/Kota Dan mutasi luar Provinsi

3.6 P BBN/Heregistrasi ke luar Provinsi

gambar DFD Level 1 Proses Bea balik Nama

D5


Pada DFD Level 1 Proses Bea balik Nama terdiri dari 6 proses yang berbeda tergantung dari permintaan pemilik kendaraan yaitu: BBN Motor baru, BBN perubahan

STNK

motor

bekas,

STNK

hilang/rusak,

BBN/Herregistrasi

Kendaraan dari dalam Kab/Kota, BBN /heregistrasi antar kab/kota dan Mutasi luar Provinsi, dan BBN /heregistrasi ke luar Provinsi. Dari proses Bea Balik Nama akan menghasilkan data store Bea Balik Nama, Penerbitan STNK dan data Penggantian Plat Kendaraan.

3.4.5 DFD level 1 Proses Pembayaran Pajak


Info data Pembayaran Info data Pembayaran


D3


D1

Data Penetapan Besarnya pajak

D5


D4


Data Penetapan Besarnya pajak 4.1 P Pembayaran Pajak

Pajak 1 Tahun

Data STNK Kendaraan

Data Plat Kendaraan Pembayaran Pajak

C Dispenda



B POLRI

Penerbitan STNK dan Plat Kendaraan Data Plat Kendaraan

4.2 Pajak 5 Tahun Validasi

Data Penetapan Besarnya pajak Validasi

F

Data STNK Kendaraan


Pembayaran Kasir Pembayaran Data Pembayaran pajak Data Pembayaran Pajak D9

Pembayaran Pajak

Gambar DFD Level 1 proses Pembayaran Pajak Pada proses ini dibedakan menjadi proses Pembayaran Pajak 1 tahun, dan Pembayaran Pajak 5 tahun. Proses ini menghasilkan data store Pembayaran Pajak. Proses Pembayaran Pajak 5 Tahun dapat diturunkan ke level 2 yaitu Proses Penerbitan STNK dan Proses Penggantian Plat Kendaraan.

3.4.6 DFD level 2 Proses Penerbitan STNK baru D7

Penerbitan STNK



Pembayaran pajak

Data Pemilik Kendaraan Data Penetapan Besarnya pajak 4.2.1 P

D3 Data Plat Kendaraan

Penerbitan STNK

Data STNK Kendaraan

D1

Pemilik Kendaraan Bermotor Penetapan Besarnya pajak

Validasi C Dispenda


D4



D5

B

Plat Kendaraan Bermotor STNK Kendaraan Bermotor

POLRI

Pembayaran Pembayaran pajak


4.2.2 P Penggantian Plat Kendaraan

Validasi F

Data STNK Kendaraan Kasir

Pembayaran

Data Plat Kendaraan Data Penetapan Besarnya pajak Data Pemilik Kendaraan

Data Penggantian Plat Kendaraan D8

Penggantian Plat Kendaraan

Gambar DFD level 2 dari proses Penerbitan STNK baru Pada DFD level 2 ini terdapat 2 proses yaitu Proses Penerbitan STNK baru yang mengasilkan data store Penerbitan STNK dan Proses Penggantian Plat Kendaraan yang menghasilkan data store Penggantian Plat Kendaraan.

3.4.7. DFD level 1 Proses Laporan Data Bea balik Nama Data STNK Kendaraan

Data Plat Kendaraan

D6

Bea Balik nama

D5


D4


D3


Data Pemilik kendaraan

Data Pemilik kendaraan Data Plat Kendaraan

5.3 P

Data STNK Kendaraan

D2

Lap Pembayaran Pajak

5.2 P

Kepegawaian


D1



Laporan Evaluasi dan Kontrol


Pembayaran Pajak


Lap Bea Balik nama

5.1 P

D9

Evaluasi dan Kontrol Data PenerbitanSTNK

Laporan

Lap Kepegawaian C


Dispenda

D7


D8


Laporan Administrasi Dan gaji

E


Laporan

D Kepegawaian

Kepala samsat



5.4 P Lap Penerbitan STNK dan Plat Kendaraan Bermotor

Laporan

B POLRI

Evaluasi dan Kontrol Laporan

Gambar DFD Level 1 Proses Laporan Pada Proses Laporan semua data diambil dari data s tore , kemudian di laporkan . 1. Laporan Kepegawaian, BBN, Pembayaran Pajak dan Penerbitan STNK dan Plat kendaraan dilaporkan ke Kepala Samsat. 2. Laporan BBN dilaporkan ke POLRI karena pada proses BBN terjadi proses penerbitan STNK dan Plat Kendaraan baru. 3. Laporan Pembayaran pajak dilaporkan ke Dispenda dan POLRI karena pada pembayaran pajak 5 tahun juga terjadi proses penerbitan Plat dan STNK baru. 4. Laporan Penerbitan STNK dan Plat Kendaraan di laporkan ke POLRI. 5. Laporan Kepegawaian berupa administrasi dan Penggajian pegawai kantor Samsat. 6. Kepala samsat Mengevaluasi dan mengontrol Lap. Kepegawaian, Lap. BBN, Lap. Pembayaran pajak dan lap. Penerbitan STNK dan Plat Kendaraan. 7. POLRI mengontrol dan mengevalusi Lap. BBN, lap. Pembayaran pajak serta Lap. Penerbitan STNK dan Penggantian Plat Kendaraan.

8. Dispenda Mengevaluasi dan mengontrol Lap. Pembayaran Pajak.

3.5

ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD) Langkah terakhir pada desain sistem adalah pembutan Entity Relationship Diagram (ERD) Entity Relationship Diagram (ERD), merupakan penggambaran komponen himpunan entitas yang ingin dilibatkan dalam sebuah basis data, dan bagaimana hubungan yang terjadi diantara objek-objek tersebut. Atribut adalah karakteristik dari entitas atau relasi yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relasi tersebut. Nilai atribut merupakan suatu data aktual atau informasi yang disimpan pada suatu atribut di dalam suatu entitas atau relasi .

NIP

1

Melayani

Nama

Kepegawaian

No_Plat

Memiliki

N No_reg

Nama

1

N

Warna


No_STNK

Masa_berlaku

1

Pemilik Kendaraan Bermotor 1 1 1

1

Memiliki

N


1 No Memperoleh

N

Penetapan Pembayaran Pajak

Jenis_Pajak

No Melakukan

Pembayaran Pajak

N

Besar_Pajak

1

Memproses

Mendapatkan

1 PenggantianPlat Kendaraan Bermotor

N

No_Plat N Mendapatkan

Warna

Penerbitan STNK Kendaraan Bermotor 1

No_STNK Masa_berlaku

Memproses

Melakukan

N

1 Bea Balik Nama

No_BBN

1

Jenis_BBN

Memproses

Analisis Sistem Samsat

Recommend Documents