ANALISIS PENDAPATAN DAERAH (PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN TRANSFER PEMERINTAH) DALAM APBD 2013 DI KOTA DEPOK, KOTA SEMARANG, DAN KOTA TANGERANG SELATAN
Pendapatan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar diba yar kembali oleh daerah. Pendpatan daerah bersumber dari tiga, diantaranya : 1. Pendapatan asli daerah 2. Dana perimbangan 3. Lain-lain penerimaan yang sah Pendapatan asli daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : 1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan pengertian transfer ke daerah adalah dana dimana yang bersumber dari APBN ang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Transfer ke Daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas Nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran untuk tiap jenis Transfer ke Daerah dengan dilampiri rincian alokasi per daerah. Jenis-jenis transfer ke daerah, antara lain : 1. Dana perimbangan a) Dana bagi hasil b) Dana alokasi umum c) Dana alokasi khusus
2. Dana otonomi khusus dan penyesuaian a) Transfer dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat b) Transfer dana otonomi khusus Nanggroe Aceh D arusallam Di penulisan ini saya melihat dari sisi pendapatan asli daerah tersebut dengan jumlah transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah tersebut. Di dalam otonomi daerah seharusnya daerah tersebut mampu mendanai apa saja yang dibutuhkan daerah tersebut, karena keberhasilan dari otonomi daerah ini dapat dilihat dimana pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan transfer yang diberikan pemerintah. Namun, kenyataan yang ada semua daerah masih mendapatkan transfer pemerintah, disini pemerintah memiliki alasan tersendiri dari kebijakan ini. Menurut pemerintah tujuan dari kebijakan transfer daerah, antara lain : 1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar daerah. 2. Mendukung prioritas pembangunan nasional yang menjadi urusan daerah. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 4. Meningkatkan penerimaan daerah. 5. Memperluas pembangunan infrastruktur daerah. Seberapa besar biaya yang di transfer oleh pemerintah ke daerah berbeda-beda besaran dananya. Hal ini dikarenakan kemampuan daerah tersebut sendiri. Jikalau, daerah tersebut sudah mampu mendongkrak pendapatan asli daerahnya maka, biaya transfer yang diberikan dibawah dari pendapatan asli tersebut disini dapat dikatakan daerah tersebut berhasil menjalankan otonomi daerah karena mampu menjalankan dan menggali potensi yang ada di daerahnya tersebut. Dari penjelasan diatas, maka saya akan mencoba mengambil beberapa contoh APBD di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Saya mengambil empat kota dan kabupaten, diantaranya : Kota Depok, Kota Semarang, Kota Tanggerang Selatan, dan Kabupaten Bandung. 1. Kota Depok
Kota Depok, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak tepat di selatan Jakarta, yakni antara Jakarta-Bogor. Kata Depok sendiri berasal dari kata dalam bahasa Sunda yang berarti pertapaan atau tempat bertapa. Depok dahulu adalah kota kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota administratif pada tahun 1982. Sejak 20 April 1999, Depok ditetapkan menjadi kotamadya (sekarang: kota) yang terpisah dari Kabupaten Bogor. Berikut ini APBD Kota Depok Tahun 2013 :
Jika dilihat dari APBD Kota Depok Tahun 2013, pendapatan Kota Depok secara menyeluruh adalah Rp1.552.243.507.573,50. Dimana jumlah ini terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan juga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Disini pendapatan asli daerah Kota Depok terdiri dari empat point, antaranya : 1) Pajak daerah 2) Retribusi daerah 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk total pendapatan asli daerah Kota Depok menurut APBD Tahun 2013 sebesar Rp458.641.602.020,50. Dengan masing-masing pendapatan yang diterima diantaranya sebesar Rp377.168.825.000,00 untuk pajak daerah Kota Depok, untuk retribusi daerah Kota Depok mendapatkan dana sebesar Rp37.400.300.687,50, berikutnya pendapatan yang diterima
dari
hasil
pengelolaan
kekayaan
daerah
yang
dipisahkan
sebesar
Rp5.000.000.000,00 dan dari pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, Kota Depok mendapatkan dana sebesar Rp39.072.476.333,00. Sedangkan untuk dana transfer pemerintah, dimana termasuk disini adalah dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi paja k/bagi hasil bukan pajak, dan dana alokasi, dan juga dana lain-lain pendapatan daerah yang sah, diantaranya dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan juga dana penyesuaian dan otonomi khusus. Untuk besaran dana pendapatan transfer pemerintah ini sebesar Rp1.093.601.905.000.00. dimana untuk dana perimbangan yang diberikan pemerintah sebesar Rp850.715.828.330,00 dan untuk dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp242.886.077.187,00. Dengan begitu, hasil yang didapat disini adalah pendapatan asli daerah Kota Depok lebih kecil dibandingkan besaran transfer dana yang diberikan pemerintah kepada kota ini. Hasil yang didapatkan Kota Depok dari pemerintah hampir satu triliyun rupiah sedangkan pendapatan asli daerah tersebut hanya tiga puluh sembilan milliyar rupiah. Perbandingan yang cukup signifikan ini dapat dikatakan bahwa Kota Depok gagal dalam mengamanatkan otonomi daerah yang diinginkan. Karena, keberhasilan otonomi daerha dapat dilihat dari besarnya pendapatan yang dihasilkan daerah tersebut. Di dalam APBD Kota Depok tahun 2013, Kota Depok masih mendapatkan sokongan yang cukup banyak oleh pemerintah dari dana APBN.
2. Kota Semarang
Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 466 km sebelah timur Jakarta, atau 312 km sebelah barat Surabaya, atau 624 km sebalah barat daya Banjarmasin (via udara). Semarang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Semarang di selatan, dan Kabupaten Kendal di barat.Luas Kota 373.67 km2. Sejarah Semarang berawal kurang lebih pada abad ke-8 M, yaitu daerah pesisir yang bernama Pragota (sekarang menjadi Bergota) dan merupakan bagian dari kerajaan Mataram Kuno. Daerah tersebut pada masa itu merupakan pelabuhan dan di depannya terdapat gugusan pulau-pulau kecil. Akibat pengendapan, yang hingga sekarang masih terus berlangsung, gugusan tersebut sekarang men yatu membentuk daratan. Bagian kota Semarang Bawah yang dikenal sekarang ini dengan demikian dahulu merupakan laut. Pelabuhan tersebut diperkirakan berada di daerah Pasar Bulu sekarang dan memanjang masuk ke Pelabuhan Simongan, tempat armada Laksamana Cheng Ho bersandar pada tahun 1405 M. Di tempat pendaratannya, Laksamana Cheng Ho mendirikan kelenteng dan mesjid yang sampai sekarang masih dikunjungi dan disebut Kelenteng Sam Po Kong (Gedung Batu). Dari APBD Kota Semarang Tahun 2013, pendapatan asli daerah Kota Semarang sebesar Rp714.026.932.000, dimana dengan rincian pendapatan dari pajak daerah sebesar Rp524.079.524.000 untuk retribusi daerah Kota Semarang mendapatkan dana sebesar RpRp109.978.678.00, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kota Semarang sebesar Rp6.872.760.000, dan untuk pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp73.095.970.000. Pendapatan asli daerah yang di dapatkan Kota Semarang paling besar dari point pajak daerah. Disini pajak yang dihasilkan di Kota Semarang lebih besar dibandingkan dengan point pendapatan asli daerahnya. Pajak tetap menjadi sektor utama pendapatan untuk Kota Semarang. Sedangkan untuk transfer pemerintah, Kota Semarang juga masih mendapat dana aliran pemerintah pusat. Pendapatan transfer pemerintah yang diterima Kota Semarang sebesar Rp5.186.809.791.000 dari dana perimbang dan juga dana lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jika, dirincikan secara lebih lanjut untuk dana perimbangan yang didapatkan Kota Semarang dari hasil dana bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan
dana alokasi khusus sebesar Rp1.201.036.809.000. Untuk dana lain-lain pendapatan daerah yang sah disini Kota Semarang mendapatkan dana sebesar Rp506.670.611.000. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa Kota Semarang masih mendapatkan dana pemerintah cukup tinggi. Berbeda dengan pendapatan asli daerah yang dia terima. Perbandingan diantara keduanya cukup jauh. Pendapatan asli daerah lebih kecil dibandingkan dengan transfer yang dilakukan pemerintah untuk Kota Semarang. Disini dapat dikatakan Kota Semarang masih belum bisa menjadikan daerhanya sesuai dengan otonomi daerah yang dimaksud. Karena, pendapatan asli daerahnya masih jauh dengan bantuan yang diberikan pemerintah disini. Berikut ini APBD Kota Semarang Tahun 2013 :
3. Kota Tangerang Selatan
Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten yaitu pada titik koordinat 106'38' - 106'47’ Bujur Timur dan 06'13'30' - 06'22'30' Lintang Selatan dan secara administratif terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, 49 (empat puluh sembilan) kelurahan dan 5 (lima) desa dengan luas wilayah 147,19 Km2 atau 14.719 Ha. Wilayah Kota Tangerang Selatan diantaranya dilintasi oleh Kali Angke, Kali Pesanggrahan dan Sungai Cisadane sebagai batas administrasi kota di sebelah barat. Letak geografis Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta pada sebelah utara dan timur memberikan peluang pada Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu daerah penyangga provinsi DKI Jakarata, selain itu juga juga sebagai daerah
yang
menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Kota Tangerang Tangerang Selatan juga menjadi salah satu daerah yang menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat. Berikut ini APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 :
Dari hasil APBD Kota Tangsel Tahun 2013, pendapatan yang dimiliki kota ini sebesar Rp1,611,354,510,872.00, dimana hasil ini diperoleh dari tiga tiga point besar pendapatan daerah ini, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah.
Kota
Tangsel
sendiri
memiliki
pendapatan
asli
daerah
sebesar
Rp485,737,224,840.00, dimana pendapatan ini diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan untuk pendapatan yang di transfer oleh pemerintah yaitu dana perimbangan dan juga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Disini dapat dilihat di APBD Kota Tangsel 2013, dana perimbangan terdiri dari tiga point, yaitu dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, keseluruhan dana ini sebesar Rp733,949,962,032.00. Satu lagi dana yang diberikan pemerintah pusat adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah, disini terdiri dari dua, yaitu dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya dan juga dana penyesuaian dan otonomi khusus. Dana ini berjumlah sebesar Rp391,667,324,000.00. Jika ditotalkan dana ini lebih besar dibandingkan d ibandingkan dengan pendapatan asli yang dimiliki daerah tersebut. Dengan begitu, Kota Tangsel masih dianggap belum mampu memaksimalkan pendapatan yang dimiliki dari daerah tersebut atau dapat dibilang keberhasilan dari Kota Tangsel menjadi daerah otonom masih belum berhasil. Ini dilihat dari dana yang ditransfer pemerintah pusat masih sangat besar dibandingkan dengan kemampuannya sendiri. Dari Ketiga contoh APBD Kota dari tiga kota yang berbeda di Indonesia, yaitu Depok, Semarang, dan juga Tangerang Selatan. Ketiganya masih dapat dibilang belum mampu menjadi daerah dengan predikat daerah otonom yang mandiri dan mampu memaksmilkan potensi daerahnya masing-masing. Ini dilihar dari jumlah pendapatan asli daerah ketiganya masih sangat sedikit dibandingkan dengan dana yang di transfer oleh pemerintah pusat ketiga kota ini. Sehingga, perlunya daerah-daerah ini mencari kembali potensi yang ada di daerahnya, apabila ketiganya ini memang paling banyak pendapatan di pajak, maka sebaiknya pemerintah daerah terus meningkatkan masyarakatnya untuk mau membayar pajak tepat waktunya.
DAFTAR PUSTAKA
Dokumen :
Ringkasan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2013. Ringkasan APBD Kota Semarang Tahun 2013. Ringkasan APBD Kota Depok Tahun 2013. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004.
Internet :
http://sonnylazio.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan.html,, http://sonnylazio.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan.html diakses tanggal 1 Juni 2013. Pukul Puk ul 16.00 WIB. http://kuliahhurahura.blogspot.com/2010/04/transfer-ke-daerah.html,, diakses tanggal 1 Juni http://kuliahhurahura.blogspot.com/2010/04/transfer-ke-daerah.html 2013. Pukul 16.14 WIB. http://burhanuddinojo.blogspot.com/2010/12/apa-itu-dana-perimbangan.html,, diakses tanggal 1 http://burhanuddinojo.blogspot.com/2010/12/apa-itu-dana-perimbangan.html Juni 2013. Pukul 16.20 WIB. http://tangerangselatankota.go.id/main/page/gambaran-umum,, diakses tanggal 1 Juni 2013. http://tangerangselatankota.go.id/main/page/gambaran-umum Pukul 16.30 WIB. http://id.wikipedia.org/wiki/Semarang,, diakses tanggal 1 Juni 2013. Pukul 16.40 WIB. http://id.wikipedia.org/wiki/Semarang http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Depok , diakses tanggal 1 Juni 2013. Pukul 17.00 WIB.
