Disusun oleh : Kelas Q Subkelompok 3 Erika (0706291243) Dias Esantika Ningtias (0706287271) Patar Togatorop (0706286930) Tegar Saldy Triantoro (0706282951) Masyogi Adhiputra (0706284824)
Makalah untuk Mata Kuliah Sistem Sosial Indonesia
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA 2008
Page | 1
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan karena atas berkat-Nya lah, makalah ini dapat kami selesaikan. Adapun makalah ini kami buat untuk memenuhi tugas bagi mata kuliah Sistem Sosial Indonesia pada semester II. Makalah ini berjudul ―An ―Analisis alisis Ketidakadilan terhadap Kaum Perempuan dalam Bidang Ekonomi, Sosial, dan Politik Berdasarkan Paradigma Konflik dan Fungsionalis‖. Sesuai dengan judulnya, makalah ini membahas mengenai berbagai ketidakadilan dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi yang dialami kaum perempuan di Indonesia. Dalam menganalisa berbagai ketidakadilan itu, kami menggunakan dua macam paradigma, yaitu paradigma konflik dan paradigma fungsionalis. Kami mengaitkan pandangan dalam kedua paradigma tersebut, ke dalam berbagai bentuk pelanggaran yang dialami kaum perempuan di Indonesia. Pada akhir makalah, kami juga menyajikan saran yang dapat diambil sehubungan dengan berbagai bentuk ketidakadilan gender tersebut. Tiada gading yang tak retak. Begitu pula dengan makalah ini, yang tentunya masih jauh dari sempurna. Maka dari itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam makalah ini. Semoga makalah ini dapat berguna bagi segenap pembaca, dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan ilmu sosiologi sendiri. Sekian kata pengantar ini, akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.
Depok, 10 April 2008
Tim Penulis
Page | 2
BAB I PENDAHULUAN I.1
Latar Belakang
Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan tugas dan kewajiban yang berbeda-beda. Sesuai
kodratnya,
laki-laki
bertanggung
jawab
sebagai
kepala
keluarga
yang
berkewajiban untuk menafkahi keluarganya. Sedangkan, perempuan tercipta dengan kodratnya sebagai pengurus rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, ternyata ditemukan adanya unsur ketidakadilan dari peran gender dan perbedaan gender. Kaum perempuanlah yang menjadi korban atas ketidakadilan ini. Stereotip terhadap kaum perempuan membuat keberadaan perempuan menjadi dipandang sebelah mata sehingga membuat perempuan menjadi kesulitan dalam mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini tidak sedikit perempuan yang dipekerjakan menjadi buruh atau pekerjaan lainnya yang dianggap rendah daripada kaum laki-laki. Himpitan ekonomi saat ini, membuat banyak perempuan Indonesia terpaksa bekerja untuk menghidupi keluarganya. Hal ini membuat kaum perempuan menerima apa saja jenis pekerjaan walaupun upahnya kadang tidak sesuai dengan tenaga dan waktu yang telah dikorbankan. Stereotip terhadap perempuan membuat pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dianggap boleh saja dibayar rendah karena pada dasarnya yang mencari nafkah adalah kaum laki-laki dan perempuan dianggap mencari tambahan saja. Keadaan inilah yang sering dialami oleh buruh perempuan di Indonesia. Selain upah yang rendah, mereka juga dikenakan kebijakan perusahaan yang merugikan mereka seperti misalnya jam kerja yang terlalu banyak. Tindak kekerasan dan pelecehan yang kerap dialami oleh kaum perempuan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender. Belakangan ini banyak sekali kasus tindak kekerasan dan pelecehan yang dialami oleh tenaga kerja wanita yang dilakukan oleh majikannya. Oleh karena itu, dalam makalah ini kami akan mencoba untuk menganalisis masalah ketidakadilan terhadap wanita terutama di Indonesia berkaitan dengan peran gender dan perbedaan gender dengan menggunakan paradigma fungsionalisme dalam feminisme dan paradigma Page | 3
konflik dalam feminisme.
I.2
Tujuan Penulisan
Makalah ini bertujuan untuk menganalisis ketidakadilan yang terjadi pada wanita di Indonesia, serta mencari tahu apa yang menyebabkan ketidakadilan tersebut dapat terjadi berdasarkan paradigma yang menyangkut isu gender.
I.3
Perumusan Masalah
1. Apa yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan terhadap kaum perempuan di Indonesia
berdasarkan
paradigma
Konflik
Marxisme,
Konflik
Radikal,
fungsionalis, dan Modernisasi – bentuk ketidakadilan tersebut 2. Bagaimana bentuk – bentuk 3. Bagaimana Solusi yang tepat untuk menaggulangi masalah ketidakadilan tersebut. 4. I.4
Metode Penulisan
Metode penulisan yang dipakai oleh kelompok kami adalah metode pustaka dengan membaca literatur-literatur yang kami dapat dan mencari sumber-sumber lainnya dari buku yang dijadikan acuan. Selain itu, penulis juga mencari bahan-bahan yang dibutuhkan lewat internet serta berdiskusi dalam menganalisis permasalahan yang kami bahas.
I.5
Sistematika Penulisan Bab I Pendahuluan
I.1. Latar Belakang I.2. Tujuan Penulisan I.3. Perumusan Masalah I.4. Metode Penulisan I.5. Sistematika Penulisan Bab II Kerangka Teori
II.1 Gender
Page | 4
II.2. Peran II.3. Pink Collar-job II.4. Feminisme dan perubahan sosial II.5. Teori Feminisme Liberal II.6. Feminisme Marxis Bab III Analisis
III.1. Ketidakadilan Berdasarkan Paradigma konflik Marxisme III.2. Ketidakadilan Pada Dunia Kesehatan Dan Sosial Berdasarkan Paradigma Konflik Radikal III.3. Ketidakadlian Berdasarkan Paradigma Fungsionalisme III.4. Ketidakadilan Berdasarkan Teori Modernisasi serta Kritik Terhadap Teori Tersebut Bab IV Penutup
IV. IV. 1. Kesimpulan IV. 2. Saran
Page | 5
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN
II.1 Gender
Menurut definisi Giddens (1989:158), konsep gender menyangkut ‖the psychological, social and cultural differences between males and females‖— perbedaan perbedaan
psikologis, sosial, dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Macionis (1996:240) mendefinisikan gender sebagai ‖the significance a society attaches to biological categories of msle and female‖— arti arti penting yang diberikan
masyarakat pada kategori biologis laki-laki dan perempuan. Menurut Laswell dan Laswell (1987:51) mendefinisikan gender sebagai ―the knowledge and awareness, whether conscious or unconscious, that one belongs to see one sex and not to another ‖— ‖— pada pada pengetahuan dan kesadaran,baik secara sadar
maupun tidak , bahwa diri seseorang tergolong dalam suatu jenis kelamin tertentu dan bukan dalam jenis kelamin lain. Sedangkan pengertian gender yang dimaksud peneliti disini berbeda dengan apa yang dimaksudkan dengan jenis kelamin (sex) yang bersifat biologis, gender merupakan hasil sebuah konstruksi masyarakat yang mengacu terhadap unsur budaya, dan sosial dan kaitannya dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, seperti pada pernyataan Laswell dan Laswell (1982:31) “We are born male or female, but we learn to be masculine or feminine” bahwa ketika dilahirkan, kita tidak dapat memilih untuk menjadi laki-laki atau perempuan tetapi kita dapat belajar untuk menjadi maskulin atau feminim.
II.2. Peran
Definisi Peran ialah ‖the dynamic aspect of a status‖ (1968:358). Menurut Linton seseorang menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang 1
merupakan statusnya . Dalam relasi, setiap orang memainkan suatu peranan. Peranan 1
Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi , Jakarta: Penerbit FE UI, 2004, hal 55 Page | 6
ialah tingkah laku sesuai dengan skenario yang menjawab (atau tidak menjawab) harapan orang lain tentang tingkah laku kita ( role expectations). Dalam kenyataannya pun, kita sebagai anggota masyarakat mempunyai perannya masing-masing, dan dengan hubungannya dengan gender, terdapat pembedaan peran yang dilakukan oleh masyarakat akibat dari konstruksi sosial.
II.3. Pink Collar-job Collar-job
Yang penulis maksud dengan pink collar-job adalah pekerjaan yang biasanya dilakukan khusus oleh wanita, adanya diskriminasi secara horizontallah yang menyebabkan adanya istilah ini. Contoh pink-collar job : sekertaris, resepsionis, perawat, dll.
II.4. Feminisme dan perubahan sosial
Feminisme sebagai kumpulan pemikiran, pendirian, dan aksi berangkat dari kesadaran, asumsi, dan kepedulian terhadap ketidakadilan, ketidak setaraan, penindasan serta merupakan gerakan yang berusaha menghentikan segala bentuk ketidakadilan dan dan diskriminasi. Dengan kata lain, kaum feminis ternyata memiliki alasan dan analisis berbeda – beda mengenai mengapa dan bagaimana ketidakadilan, diskriminasi maupun ketidaksetaraan terhadap kaum perempuan beroprasi sehingga terdapat berbagai macam aliran feminisme.
II.5. Teori Feminisme Liberal
Teori modernisasi dan pembangunan tentang kaum perempuan pada dasarnya bersumber dari asumsi kaum liberal pada umumnya, sejak awal, perempuan dianggap sebagai masalah ( anomaly) bagi ekonomi modern daripada laki – laki. Hanya sedikit sekali perempuan diakui peran tradisionalnya, sebagai peran ‖efektivitas‖ perempuan dalam keluarga dianggap cocok bagi zaman modern dan bagi teori pembangunan Talcott Parson. Feminisme liberal muncul sebagai reaksi terhadap teori pembangunan liberal. Misalnya saja, kaum liberal dalam menganalisis mengapa posisi kaum perempuan tertinggal dalam proses pembangunan, disebabkan oleh faktor kaum perempuan sendiri
Page | 7
yang tidak sanggup bersaing dan itu kemudian dicari penyebabnya pada sifat tradisional yang ada pada mereka.
II.6. Feminisme Marxis
Pendirian dasar penganut Marxisme adalah bahwa women question harus diletakan sebagai bagian dari kritik terhadap kapitalisme, terutama pada moda sistem produksi. Dengan demikian, ketika berbicara mengenai posisi kaum perempuan, penganut paham Marxisme mempunyai asumsi bahwa rendahnya status kaum perempuan bersumber pada struktur produksi. Sementara itu, Marx memang sedikit sekali berbicara soal kaum perempuan dalam sistem kapitalisme. Dua komentarnya selalu dikutip oleh penganut Marxisme ketika membahas posisi kaum perempuan adalah bahwa hubungan antara suami dan istri sama seperti hubungan borjuis dan proletar, dan tingkat kemajuan masyarakat diukur dari status kaum perempuannya. Situasi tersebut mendorong munculnya analisis feminisme Marxis yang melihat penindasan perempuan sebagai realitas objektif. Dinyatakan bahwa penindasan kaum perempuan merupakan bagian dari penindasan kelas dalam relasi produksi.
2
2
Dr. Mansour Fakiih, Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi (Pustaka Pelajar,2001) Hal 143-153 Page | 8
BAB III ANALISIS
III.1. Ketidakadilan Berdasarkan Paradigma konflik Marxisme
Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang sedang menjalankan pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Sejak zaman orde baru pembangunan skala besarpun dimulai, melalui program pemerintah REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah mencapai angka 7,2 persen. Sebuah angka yang sangat baik untuk sebuah negara berkembang, mengingat Indonesia belum lama merdeka setelah dijajah selama tiga setengah abad, sehingga sempat membuat Indonesia menjadi negara yang kuat dan disegani. Pembangunan tersebut ditandai dengan masuknya investasi asing dari negara – negara kapitalis. Menurut teori ekonom W.W. Rostow Indonesia sedang mengalami tahapan Pra Lepas Landas. Hal ini ditandai dengan mulai beralihnya ekonomi agrikultur menjadi industrialisasi. Seiring berjalannya industrialisasi membutuhkan banyak sekali tenaga kerja untuk proses produksi. Kaum perempuan yang sebelumnya hanya bekerja di rumah,mengurus rumah tangga mulai terlibat sebagai tenaga kerja. Hal ini adalah sebuah nilai positif terhadap perkembangan kaum perempuan. Akan tetapi timbulah sebuah pertanyaan, apakah benar hal tersebut adalah kemajuan untuk kaum perempuan. Ternyata tidak selamanya benar karena jika melihat pada proses produksi tersebut jelaslah disana ada sebuah eksploitasi, penindasan dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari jam kerja, peranan dalam proses produksi, upah kerja, jaminan keselamatan, dan lain – lain – lainnya. lainnya. Merujuk pada teori konflik (Marxisme) sebenarnya Marx sendiri sangat sedikit sekali berbicara mengenai kaum perempuan dalam sistem kapitalisme. Akan tetapi dua komentarnya yang selalu dikutip oleh penganut Marxisme ketika membahas posisi kaum perempuan adalah bahwa hubungan suami dan istri sama seperti hubungan kaum proletar dengan kaum borjuis, dan tingkat kemajuan masyarakat dapat diukur dari status kaum perempuannya. Marx menganggap Women Question harus diletakkan sebagai bagian dari kritik terhadap Kapitalisme. Rendahnya posisi kaum perempuan bersumber pada struktur produksi, serta penindasan terhadap kaum perempuan adalah bagian dari penindasan Page | 9
kelas dalam relasi produksi. Untuk membahas hal ini lebih lanjut kita harus membahas dulu kapitalisme karena sumber permasalahan ada pada sistem ekonomi kapitalisme yang menggunakan industri sebagai ujung tombak dari pembangunan ekonomi. Kapitalisme pada dasarnya berakar dari filsafat ekonomi klasik, terutama pada ajaran Adam Smith yang dituangkan pada karyanya yaitu The Wealth Of Nation (1776). Mereka percaya kepada kebebasan individu ( personal Liberty), pemilikan pribadi ( private properti), dan inisiatif individu serta usaha swasta ( private enterprise). Kepercayaan dan pandangan ini disebut liberal dibandingkan dengan pandangan di lain waktu itu yakni Merkantilisme yang membatasi pandangan dan industri. Ada sejumlah pandangan dari para pemikir ekonomi klasik yang – teori perubahan sosial dikemudian hari. Pertama, kebebasan akan mempengaruhi teori – teori bidang ekonomi yang memberi isyarat perlunya membatasi atau peranan sangat minimum kepada pemerintah dalam bidang ekonomi. Kedua, mereka juga percaya kepada ekonomi pasar yang diletakkan diatas persaingan bebas sistem persaingan atau kompetisi bebas dan kompetisi sempurna. Ketiga, mereka percaya bahwa memenuhi kepentingan individu berarti memenuhi kepentingan masyarakat., mereka percaya kepada Harmony of Interest . Keempat, mereka menitikberatkan kepada kegiatan ekonomi, terutama pada industri. Industrialisasi berasal dari kata Industrialize yang artinya pengembangan industri. Industrialisasi
adalah
sarana
yang
digunakan
kapitalis
di
dalam
melakukan
pengembangan modal melalui investasi pada bidang industri. Hal tersebut didasarkan pada pandangan teori ekonomi klasik yaitu industri adalah bidang yang paling menguntungkan di dalam pengembangan modal. Yang menjadi sasaran pembangunan basis industri yang dilakukan oleh kapitalis adalah negara – negara berkembang alasannya adalah pertama, upah buruh( Human Resources) pada negara tersebut tergolong rendah sehingga dapat menekan biaya produksi. Kedua, negara berkembang memiliki sumber daya alam( Natural Resources) yang sangat berlimpah dan banyak belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dari teori tersebut terlihat jelas didalam proses produksi terdapat sebuah ketidakadilan, penindasan dan ketidaksetaraan terhadap kaum wanita. Pertama Indonesia adalah negara berkembang yang sumber daya manusianya belum memiliki keahlian yang baik terutama kaum perempuan karena selama ini kaum perempuan Indonesia lebih
Page | 10
banyak bekerja di dapur. Sehingga kaum perempuan dapat dapat dibayar dengan upah yang lebih murah untuk menekan biaya produksi. Kedua, lemahnya regulasi pemerintah membuat banyak perusahaan yang mempekerjakan perempuan dengan jam kerja yang melebihi jam kerja yang ditentukan. Hal ini diperuntukkan memperbesar volume produksi. Ketiga pekerja perempuan tidak dipedulikan kesejahteraannya, dengan tidak adanya jaminan kesehatan, jaminan keselamatan dan lainnya. Jaminan kesehatan adalah sebuah fasilitas yang seharusnya diberikan oleh perusahaan karena jam kerja yang tinggi dapat menyebabkan buruh wanita jatuh sakit. Tetapi banyak perusahaan yang tidak memberikan jaminan kesehatan untuk memangkas biaya operasional. Betapa sangat tidak dihargainya tenaga buruh wanita. Lalu buruh wanita juga sangat rentan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) oleh perusahaan. Banyak contoh yang terjadi ketika seorang buruh wanita menuntut haknya, atau melakukan cuti hamil yang lama terjadilah hal tersebut. Semena – menanya tindakan perusahaan karena minimnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan. Contoh nyata datang lah ke pusat industri yang ada di Indonesia seperti Kawasan Berikat Nusantara. Disana banyak terdapat pabrik, salah satunya adalah pabrik garmen. Kaum perempuan dipekerjakan sebagai penjahit bahan pakaian. Mereka dibayar dengan upah kerja yang rendah dan jam kerja yang tinggi. Hal ini digunakan kaum kapitalis untuk menekan biaya produksi karena daripada mereka membeli alat produksi seperti mesin yang memiliki produksi besar biaya yang harus dikeluarkan sangat besar. Tidak sampai disitu biaya perawatan mesinpun sangat tinggi dan ketika sudah mencapai batas umur produksinya mesin tersebut harus diganti dengan yang lebih baru. Jadi untuk memangkas biaya produksi kaum kapitalis lebih memilih memekerjakan kaum perempuan karena dapat dibayar dengan upah yang yang rendah.
III.2. Ketidakadilan Pada Dunia Kesehatan Dan Sosial Berdasarkan Paradigma Radikal
Ternyata ketidakadilan terhadap kaum perempuan tidak hanya ada pada bidang produksi. Dikutip dari film yang ditayangkan untuk materi perkuliahan Sistem Sosial Indonesia, pemerintah juga melakukan tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Di film tersebut ditayangkan program pemerintah Orde Baru untuk menekan tingkat
Page | 11
kenaikan jumlah penduduk, pemerintah melakukan program KB (keluarga Berencana). Program tersebut memang menuai keberhasilan, akan tetapi sebuah kasus nyata yang terjadi di Nusa Tenggara Timur kaum perempuan sangat dirugikan terhadap program tersebut. Banyak ibu – ibu yang mengalami pendarahan bahkan kematian setelah menjalani program KB tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah menjalankan program KB tersebut tanpa menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai untuk memantau kesehatan perempuan yang menjalani program KB tersebut. Bukan hanya itu, program KB sebenarnya bukan hanya untuk perempuan tetapi juga laki – laki tetapi mengapa justru hanya perempuan yang ditekan untuk menjalankan program tersebut. Inilah bentuk diskriminasi yang dialami perempuan. Di Indonesia sendiri ada budaya patriarkhi sangat kuat, dan mempengaruhi ketidakterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut menyebabkan kepentingan perempuan tidak diakomodir dalam berbagai kebijakan dan program yang ada baik ditingkat lokal maupun komunitas yang lebih luas. Budaya ini juga mendudukkan perempuan sebagai objek (khususnya objek seksual) sehingga perempun menjadi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan (fisik, seksual, psikis dan ekonomi. Hal ini didukung oleh lemahnya akses informasi, pembatasan ruang gerak perempuan, — sebagai pekerja domestik sekaligus publik — nyata — nyatamunculnya steriotip. beban ganda — sebagai nyata harus ditanggung perempuan. Budaya tersebut pada umumnya dilegitimasi oleh berbagai tafsir ajaran agama dan institusi keagamaan. Dalam bidang politik kaum perempuan juga tidak mendapatkan akses yang memadai. Pada masa Orde Baru hanya perempuan yang mempunyai kedekatan dengan penguasalah yang bisa mendapatkan akses untuk masuk kedalam dunia politik. Pada masa Orde baru hanya sekitar delapan persen jumlah wanita yang dapat duduk di legislatif. Hal ini terjadi akibat dari budaya patriarkhi tersebut. Perempuan dianggap tidak kompeten di dalam dunia politik.
III.3. Ketidakadlian Berdasarkan Paradigma Fungsionalisme
Sekarang kita beralih kepada teori fungsionalisme yang juga membahas tentang ketidakadilan terhadap kaum perempuan melalui teori modernisasi dan pembangunan. Mereka berasumsi mengapa kaum perempuan tertinggal dalam proses pembangunan
Page | 12
disebabkan oleh faktor kaum perempuannya sendiri yang tidak sanggup untuk bersaing karena sifat tradisional yang ada pada mereka. Kaum perempuan tertinggal karena sikap kebodohan dan irasional terhadap kepercayaan sikap tradisional mereka. Masyarakat tradisional didominasi oleh laki – laki yang bersifat otoriter. Ivan Illich pada bukunya yang berjudul Matinya Gender , mengatakan wanita ibarat siput yang memanggul cangkangnya yang besar dan berat. Semakin membesar dirinya maka semakin besar pula cangkangnya sehingga menyebabkan jalannya semakin lambat. Perempuan memiliki sebuah tugas domestik yang berat seperti mengungus rumah tangga. Hal tersebut sudah membebaninya apalagi ketika ia ingin maju seperti pria maka semakin berat pula beban yang ditanggungnya.
III.4. Ketidakadilan Berdasarkan Teori Modernisasi serta Kritik Terhadap Teori Tersebut
Kaum modernis dan liberal beranggapan agar kaum perempuan mendapatkan kesetaraan dan dapat mengejar ketertinggalannya harus melalui modernisasi yaitu menjadi masyarakat modern yang bersifat demokratis dan egaliter meskipun dalam jangka waktu panjang. Proses modernisasi itu sendiri serta pengelolaan kebijakan dan program pembangunan, dianggap sebagai Sex-neutral dan lambat laun juga akan menguntungkan kaum perermpuan. Kaum ini berasumsi teknologilah yang akan membebaskan kaum perempuan dari ketidakadilan. Padahal jika kita kembali kepada teori Marx justru teknologi lah yang menjadikan posisi kaum wanita lebih rendah dari pada teknologi itu sendiri. Mengapa demikian, karena teknologi itu mahal harganya sehingga lebih baik menggunakan tenaga kaum perempuan sehingga dapat menekan biaya produksi. Budaya patriarki yang ada di Indonesia yang tadinya dianggap membuat kaum perempuan tidak dapat maju justru dijadikan dalih oleh kaum kapitalis untuk memberikan upah yang rendah terhadap buruh wanita. Karena laki – laki adalah seorang kepala keluarga yang mengurusi wanita, jadi wanita berhak mendapat upah yang lebih kecil daripada laki – laki. Lalu tuntutan – tuntutan kaum perempuan akan fasiltas dan akses untuk lebih maju pun ditolak dengan menggunakan dalih wanita bersifat tradisional sehingga tidak produktif. Adapun program
Page | 13
bantuan yang ditujukan kepada kaum perempuan lebih bersifat kepada ibu seperti program gizi dan balita sehat. Jadi jelaslah bahwa sebenarnya teori yang tersebut bukan sebuah jalan keluar terhadap diskriminasi yang didapatkan oleh kaum perempuan melainkan sebuah senjata untuk semakin merendahkan kaum perempuan.
Page | 14
BAB IV PENUTUP IV. 1. Kesimpulan
Setelah menganalisis dua perspektif atau paradigma dalam feminisme berkaitan dengan isu gender pada perempuan di Indonesia, kami dapat menyimpulkan bahwa kelompok kami kontra terhadap paradigma fungsionalis dalam feminisme dan modernisasi. Kaum fungsionalis berasumsi bahwa kaum perempuan tertinggal dalam proses pembangunan disebabkan oleh faktor kaum perempuannya sendiri yang tidak sanggup untuk bersaing karena sifat tradisional yang ada pada mereka. Kaum perempuan tertinggal karena sikap kebodohan dan irasional terhadap kepercayaan sikap tradisional mereka, sedangkan masyarakat tradisional didominasi oleh laki – laki yang bersifat otoriter. Kaum modernisasi ini berasumsi teknologilah yang akan membebaskan kaum perempuan dari ketidakadilan. Sedangkan jika kita kembali kepada teori Marx justru teknologi lah yang menjadikan posisi kaum wanita lebih rendah dari pada teknologi itu sendiri karena teknologi itu mahal harganya sehingga lebih baik menggunakan tenaga kaum perempuan sehingga dapat menekan biaya produksi. Inilah sebabnya kami menolak atau bersikap kontra tehadap kedua paradigma tersebut, karena sebenarnya kedua paradigma inilah yang dijadikan senjata untuk semakin merendahkan kaum perempuan. Dalam isu adanya ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, kami lebih memilih atau setuju terhadap paradigma konflik dalam feminisme. Paradigma ini menyatakan bahwa ketidakadilan gender yang dialami perempuan di Indonesia lebih disebabkan karena adanya sistem budaya patriarkhi yang telah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia dan sulit untuk segera dirubah. Selain itu, paradigma ini juga melihat adanya kesalahan struktur dalam masyarakat yang menekan perempuan sehingga akhirnya membuat ruang gerak perempuan menjadi terbatas dan perempuan tidak dapat berkembang.
IV. 2. Saran
Ketidakadilan gender bukanlah masalah yang yang dapat diatasi dengan mudah dalam waktu Page | 15
yang singkat hanya dengan melakukan/mengaplikasikan beberapa cara dalam masyarakat. Untuk dapat mengatasi masalah ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini masyarakat Indonesia khususnya, diperlukan suatu usaha bersama dari seluruh aspek masyarakat, juga tekad yang kuat dari para pelaksananya. Jika kita memperhatikan berbagai bentuk ketidakadilan gender yang dialami buruh perempuan di Indonesia, banyak di antaranya yang terjadi akibat minimnya pengawasan pemerintah terhadap para pengusaha yang mempekerjakan buruh perempuan, sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai penyelewengan seperti penerapan jam kerja yang berlebihan bagi para buruh perempuan, pemberian upah rendah pada buruh perempuan, tidak diberikannya jaminan kesehatan serta berbagai hak reproduksi (seperti cuti melahirkan, dan lain-lain) pada buruh perempuan, serta kondisi buruh perempuan yang relatif lebih rentan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Untuk mengatasi hal ini, saran yang dapat diajukan kelompok kami adalah bahwa pemerintah perlu membentuk suatu badan pengawas untuk mengawasi kehidupan para buruh, terutama buruh perempuan, di Indonesia. badan pengawas tersebut bertugas mengawasi pemberian berbagai hak-hak buruh, terutama buruh perempuan, juga pengaplikasian dari hak-hak tersebut. Badan tersebut merupakan badan yang lepas dari perusahaan, sehingga keberadaannya tidak dapat didikte oleh perusahaan.
Page | 16
DAFTAR PUSTAKA
Fakih, Mansour. 1996. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Fakih, Mansour. 2001. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Fakih, Mansour. 2002. Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik . Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Illich, Ivan. 1998. Matinya Gender . Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Sunarjiati, Ari. 2007. ―Pemiskinan Terhadap Buruh Perempuan‖ dalam Jurnal Perempuan. Menyoal Buruh, Mengapa Mereka Dieksploitasi?‖ No. 56. 56. Jakarta : PT Percetakan
Penebar Swadaya. Sunarto, Kamanto. 2004. Pengantar Sosiologi. Jakarta : Penerbit FE UI. Kelompok
Perempuan
untuk
Keadilan
Buruh.
Tanpa
judul.
Http://www.lbh-
apik.or.id/kpkb-profil.htm, diakses pada 7 April 2008, pukul 22.00.
Page | 17
