BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Munculnya Munculnya teori ekonomi ekonomi dapat dilacak dari periode periode antara abad 14 dan 16, yang biasa disebut masa “transformasi besar” di Eropa Barat sebagai implikasi dari sistem perdagangan yang secara perlahan menyisihkan sistem ekonomi feudal pada abad pertengahan. umbuhnya umbuhnya pasar ekonomi baru yang besar tersebut telah memunculkan peluang ekspresi bagi aspirasi!aspirasi indi"idu dan memperkuat #i$a ke$irausahaan yang sebelumnya sebelumnya ditekan oleh lembaga lembaga gere#a, gere#a, negara negara dan komunitas. komunitas. %elan#utny %elan#utnya, a, pada abad 1& muncul muncul abad abad pencera pencerahaan haan yang yang marak marak di 'eranc 'erancis is dengan dengan para para pelopo peloporny rnya, a, antara antara lain, lain, (oltaire, )iderot, )*+lembert, dan ondilac. 'usat gagasan dari pencerahan ide tersebut adalah adanya otonomi indi"idu dan eksplanasi kapasitas manusia. 'ara pemimpin dari aliran ini mempercayai bah$a kekuatan akal akan dapat menyingkirkan manusia dari segala bentuk kesalahan. -de dari abad pencerah inilah yang bertumu kepada ilmu pengetahuan masyarakat science science of society society/, /, yang yang sebetul sebetulny nyaa men#adi men#adi dasar dasar ekonom ekonomii politik politik.. %edang %edangkan kan istilah istilah ekonom ekonomii politik politik sendir sendirii pertam pertamaa kali kali diperk diperkenal enalkan kan oleh oleh penuli penuliss 'eranci 'erancis, s, +ntoy +ntoyne ne de Mont Montch chet etie ien n
10 100! 0!16 1621 21/, /,
dala dalam m
buku bukuny nyaa
yang yang
bert berta# a#uk uk Triati iatise se
on
Polit olitic ical al
Economy. %edangkan dalam bahasa -nggris, penggunaan istilah ekonomi politik ter#adi pada 16 le$at publikasi %ir 3ames %teuart 112!1&/ ber#udul Inequiry ber#udul Inequiry into the Principles of Political Economy. Economy. 'ada a$al!a$al a$al!a$al masa itu, para ahli ekonomi ekonomi politik politik mengembangk mengembangkan an ide tentang tentang keperluan negara untuk menstimulasi kegiatan ekonomi bisnis/. 'asar dianggap masih belum berkembang pada saat itu, sehingga pemerintah memiliki tanggung #a$ab untuk membuka $ilayah baru perdagangan, memberikan perlindungan pelaku ekonomi/ dari kompetisi, dan menyediakan penga$asan untuk produk yang bermutu. 5amun, akhir abad 1&, pandangan itu ditentang karena dianggap pemerintah bukan lagi sebagai agen yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi, tetapi #ustru sebagai badan yang merintangi upaya untuk memperoleh kese kese#a #aht hter eraa aan. n. 'erd 'erdeb ebat atan an anta antara ra para para ahli ahli ekon ekonom omii poli politi tik k itul itulah ah yang ang akhi akhirn rny ya memunculkan banyak sekali aliran dalam tradisi pemikiran ekonomi politik. %ecara garis besar, mahab itu dapat dipecah dalam tiga kategori, yakni7 i/ +liran ekonomi politik konser" konser"atif atif yang yang dimoto dimotori ri oleh oleh Edmund Edmund Burke8 Burke8 ii/ ii/ +lira +liran n ekonom ekonomii politi politik k klasik klasik yang yang dipelopori oleh +dam %mith, homas Malthus, )a"id 9icardo, 5assau %enior, dan 3ean
Baptist Baptistee %ay8 %ay8 iii/ iii/ aliran aliran ekonom ekonomii politi politik k radikal radikal yang yang diprop dipropaga aganda ndakan kan oleh oleh :illia :illiam m ;od$in, homas 'aine, Mar. =embali =embali ke muasal muasal ilmu ekonomi, ekonomi, sebenarnya sebenarnya ilmu akonomi akonomi eksis kedalam kedalam ranah ilmu ilmu penget pengetahu ahuan an karena karena dipand dipandang ang sebagai sebagai cabang cabang ilmu ilmu sosialy sosialyang ang bisa bisa meneran menerangka gkan n dengan dengan tepat tepat proble problem m manusi manusia, a, yakni yakni ketersed ketersediaa iaan n sumber sumber daya daya ekono ekonomi mi yang yang terbata terbatas. s. -mpl -mplik ikas asii dari dari kete keterb rbat atas asan an sumb sumber er day daya beru beru#u #ung ng dala dalam m dua dua hal hal 7 i/ i/ baga bagaim iman anaa mengalokasikan sumber daya tersebut secara efisien sehingga bisa menghasilkan output yang maks maksim imal al,,
ii/ ii/ meny menyus usun un form formul ulas asii
ker# ker#aa
sama sama co! co!op oper erat atio ion/ n/ atau ataupu pun n
komp kompet etis isii
competition/ secara detail sehingga tidak ter#adi konflik. eori ekonomi politik secara umum sebenarnya #uga beker#a untuk mencapai dua tu#uan tersebut. Bagi ahli ekonomi politik, problem serius dalam perekonomian tidak semata resource constraints, constraints, tetapi insentif. insentif. %yarat sistem insentif beker#a adalah tersedianya tersedianya informasi informasi yang lengkap sehingga dapat diakses oleh semua pelaku ekonomi padahal ini mustahil/. -nformasi yang kurang lengkap menyebabkan sistem insentif tidak pernah beker#a dengan sempurna. Bag Bagi
scho schola lars rs
ekon ekonom omii
poli politi tik k,
keg kegagal agalan an
terp terpen enti tin ng
mek mekanis anisme me
pasar asar
adal adalah ah
ketidaksanggupannya memfasilitasi informasi yang lengkap. )engan kata lain informas i yang selalu diberikan oleh pasar adalah selalu asimetris. )isinilah teori ekonomi politik digunakan diant diantar araa kelan kelangk gkaa aan n info inform rmasi asi di di satu satu sisi/ sisi/ dan dan kema kemamp mpua uan n untu untuk k menc mencari ari mode modell kompensasi atas ketidaksempurnaan pasar di sisi lain/. -su yang dibangun oleh teori ekonomi politik adalah bagaimana pemerintah menyusun mekanisme yang memungkinkan seluruh partisipan di pasar mau berbagi informasi. -nilah yang melatari ter#adinya peristi$a negosiasi. )engan prinsip regulasi itu, yang sebetulnya sudah sudah dikemb dikembang angkan kan oleh oleh teori teori ekonom ekonomii kelemb kelembaga agaan, an, suatu suatu tindak tindakan an dan keputu keputusan san ekon ekonom omii
diam diambi bill
deng dengan an
memp memper erti timb mban angk gkan an
kepe kepent ntin inga gan n
semu semuaa
piha pihak k
sehi sehing ngga ga
kemungkinan kerugian yang bakal diderita oleh salah satu partisipan dapat dieliminir. 3ika ini ter#adi, maka prinsip efisiensi dan ker#a sama atau kompetisi dalam kegiatan ekonomi bisa dicapai. 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di#elaskan maka penulis merumuskan latar belakang sebagai berikut 7
1. Bagaimana se#arah perkembangan ekonomi politik ? 2. Bagaimana konsep teori pilihan publik dan kaitannya dengan ekonomi politik ? @. Bagaimana konsep teori 9ent!%eeking dan kaitannya dengan ekonomi politik? 4. Bagaimana konsep teori 9edistributi"e ombines dan =eadilan ? 1.3 Tujuan masalah
1. Antuk men#elaskan se#arah perkembangan ekonomi politik 2. Antuk men#elaskan teori pilihan publik dan kaitannya dengan ekonomi politik @. Antuk men#elaskan teori 9ent %eeking dan kaitannya dengan ekonomi politik 4. Antuk men#elaskan teori 9edistributi"e ombine
BAB II PEMBAHAAN 2.1 E!ARAH DAN PEMA"NAAN E"#N#MI P#LITI"
eori Ekonomi 'olitik menurut lark 1&721!2@/, muncul pada abad ke 14 16 dimana pada saat itu di Eropa Barat mengalami Masa ransformasi Besar karena sistem perdangangan yang di terapkan pada masa itu perlahan!lahan mulai menyisihkan sistem feudal. 'ada abad ke! 1& mulai munculnya Caman 'encerahan di Eropa yang inti dari gagasanya adalah otonomi indi"idu dan eksplanasi kapasitas manusia. 'ara ahli yang menganut aliran ini percaya bah$a kekuatan akal dapat menyingkirkan manusia dari segala bentuk kesalahan. 'ara ahli Ekonomi 'olitik pada abad ke 1& mengembangkan gagasan tentang keperluan 5egara untuk menstimulasi kegiatan ekonomi , pada masa itu pasar masih dianggap belum berkembang sehingga 'emerintah masih berperan secara aktif dalam pasar seperti memberikan penga$asan untuk produk , melindungi para pelaku ekonomi , dll. etapi pada akhirnya gagasan itu banyak ditentang oleh para f
i
t
a
v
r
e
s
n
o
K
ahli ekonomi sehingga memunculkan banyak aliran dalam pemikiran ekonomi politik , seperti yang bisa dilihat pada bagan diba$ah ini 7
f i
t
k
Edmund Burke
Romantisme & Nasionalisme
Teori Neofasis Korporatisme Neokonservatis
Ekonomi Politik Klasik
Mazhab Eknomi
k
Mazhab Ekonomi
a
s i
K
l
a
l
e
Ekonomi Neo
r
b
Teori Pilihan Publik Ekonomi Klasik
n r
Mazhab !ambrid e
e
d
o
M l
a
e r
b
Ekonomi Ke nesian Neokor oratisme Ekonomi Post#
Karl Mar$
Ekonomi
Teori %osial
Ekonomi %osial
l %ecara garis besar mahab dikategotikan men#adi @ yaitu 8
a
k
d a Post#Mar$ian R t f i Teori i
k
e
p
1. Ekonomi 'olitik =onser"atif yang dipelopori oleh Edmund Burke. 2. Ekonomi 'olitik =lasik yang dipelopori oleh +dam %mith , homas Malthus , )a"id 9icardo , 5assau %enior , dan 3ean Baptiste %ay. @. Ekonomi 'olitik 9adikal yang dipelopori oleh :illiam ;od$in , homas 'aine , Mar
-lmu ekonomi muncul karena adanya kesen#angan antara supply dan demand. 'olitik identik dengan kekuasaan atau po$er dalam suatu negara. 'olitik membahas distribusi kekuasaan dalam suatu negara. %ebelum ilmu ekonomi berkembang seperti saat ini, sesungguhnya dulunya berinduk kepada ilmu ekonomi politik political economy/. %edangkan ekonomi politik sendiri merupakan bagian dari ilmu filsafat. 3ohn %tuart Mill dalam bukunya Principles of Political Economy tahun 1&4&. 'erbedaan terpenting dari ekonomi politik dengan ekonomi murni adalah dalam pandangannya dalam struktur kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Ekonomi politik percaya bah$a struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi, sebaliknya pendekatan ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan di dalam masyarakat adalah gi"en mutlak ada/.
truktur Ek$n$m% P$l%t%k
'endekatan ekonomi politik sendiri secara definiti"e dimaknai sebagai interelasi diantara aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi produksi, in"estasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi dan lain sebagainya/, mengacu pada definisi tersebut, pendekatan ekonomi polititk mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses, maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang diintrodusir oleh pemerintah. -nstrument!instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar, harga dan in"estasi dianalisis dengan menggunakan setting sistem politik dimana kebi#akan atau peristi$a ekonomi tersebut ter#adi. 'endekatan ini melihat ekonomi sebagai cara untuk melakukan tindakan, sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan tersebut. 'engertian ini sekaligus bermanfaat untuk mengakhiri keyakinan yang salah, yang menyatakan bah$a pendekatan ekonomi politik berupaya untuk mencampur
analisis ekonomi dan politik untuk mengka#i suatu persoalan. 'adahal, seperti yang bisa dipahami, antara analisis ekonomi dan politik tidak dapat dicampur karena keduanya dalam banyak hal memiliki dasar yang berbeda. +ntara ilmu ekonomi dan ilmu politik memang berlainan dalam pengertian diantara keduanya mempunyai alat analisis sendiri!sendiri yang bahkan memiliki asumsi yang berla$anan. )engan demikian, tidak mungkin menggabungkan alat analisis ilmu ekonomi dan politik karena bisa membingungkan. +ntara ilmu ekonomi dan politik bisa disandingkan dengan pertimbangan keduanya mempunyai proses yang sama. %etidaknya, keduanya memiliki perhatian yang sama terhadap isu!isu sebagai berikut7 mengorganisasi dan mengkoordinasi kegiatan
manusia,
mengelola konflik, mengalokasikan beban
dan
keuntungan, menyediakan kepuasan bagi kebutuhan dan keinginan manusia. Berdasarkan pemahaman ini, pendekatan ekonomi politik mempertemukan antara bidang ekonomi dan politik dalam hal alokasi sumber daya ekonomi dan politik yang terbatas/ untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dleh karena itu, implementasi dari kebi#akan ekonomi politik selalu mempertimbangkan struktur kekuasaan dan sosial yang hidup dalam masyarakat, khususnya target masyarakat yang men#adi sasaran kebi#akan. +gar mendapatkan pemahaman yang lebih detail mengenai ketidakmungkinan menggabungkan analisis ekonomi dan politik bisa dilacak dari perbedaan kedua ilmu itu. %ecara definiti"e ilmu ekonomi selalu meru#uk pada tiga konsep berikut7 kalkulasi, penyediaan materi, dan meregulasi sendiri. =onsep tersebut bisa di#abarkan sebagai berikut. A#ung dari analisis ekonomi selalu berupamencari kalkulasi hasil yang paling efisien diantara keterbatasan pilihan yang tersedia. )i sini diandaikan semakin efisien hasil yang diperoleh, maka kian bagus pilihan yang diambil. %etelah itu, kegiatan ekonomi selalu bertu#uan untuk melakukan produksi reproduksi/ dan sirkulasi distribusi/. )alam konteks ini penyediaan barang#asa dalam kegiatan ekonomi selalu bersinggungan dengan desain struktur produksi. Ekonomi berargumen bah$a pasar bisa mengatur dirinya sendiri. 'ada titik inilah ekonomi dan politik kelembagaan/ itu terpisah. =urang lebih analisis ekonomi beker#a dengan menggunakan tiga konsep tersebut. -lmu politik ber#alan #uga dengan tiga konsep baku, yakni politik sebagai pemerintah go"ernment/, otoritas yang mengalokasikan nilai authorati"e allocation of "alues/ dan publik public/. 'olitik sebagai pemerintah #elas tugasnya untuk memberikan direksi dan mengeluarkan regulasi. )isini, sifat pemerintah berupaya menyediakan panduan dan
melakukan inter"ensi sehingga bertabrakan dengan sifat ekonomi yang mempercayai pasar bisa beker#a secara mandiri. %elan#utnya politik #uga mengalokasikan nilai!nilai. =onsep nilai dalam politik tidak setumpul nilai dalam ekonomi yang sering dimaknai sekedar efisiensilaba. )alam politik, nilai itu beker#a berdasarkan norma!norma yang hidup di masyarakat, seperti perlunya pemerataankeadilan pembangunan. )isini, konsep keadilan mengungguli efisiensi bila yang terakhir ini dicapai dengan #alan menciptakan ketimpangan. =emudian politik sebagai publik bermakna bah$a output dari nilai politik selalu merupakan urusan bersama public concern/, berbeda dengan ekonomi yang berkonotasi pri"at. 3adi, dengan deskripsi tersebut, antara ekonomi dan politik memang memiliki asumsi yang berbeda, sehingga menggabungkan analisis ekonomi dan politik secara bersamaan merupakan upaya yang tidak akan pernah berhasil. 'endekatan ekonomi politik semakin rele"an untuk dipakai karena struktur ekonomi sendiri tidak semata!mata ditentukan secara teknis. -a terdiri dari dua bagian yang saling terkait. 'ertama, kekuatan produksi material!pabrik dan perlangkapan atau modal/, sumber! sumber alam, manusia dengan skill yang ada tenaga ker#a/ dan teknologi. eknologi menentukan hubungan produksi yang sifatnya teknis, sehingga proporsi bahan mentah, mesin dan tenaga ker#a bisa dialokasikan dengan biaya yang paling minimal. =edua, relasi reproduksi manusia, seperti hubungan antara para peker#a dan pemilik modal atau antara para peker#a dan mana#er. Begitulah struktur ekonomi tersusun dari elemen material!teknis dan hubungan manusia. %etidaknya terdapat dua tipe ekonomi politik yang bisa diterapkan, baik sebagai penasehat otentik bagi partai yang berkuasa, yakni pihak yang melihat kebi#akan sebagai cara untuk memaksimalkan nisbah bagi partai, atau sebagai intelektual yang menempatkan kebi#akan sebagai instrumen untuk memecahkan hambatan ekonomi politik agar bisa memaksimalkan kese#ahteraan sosial sesuai amanat konstitusi. )alam kasus peran pasar, misalnya, harus terdapat upaya yang #ernih untuk mencermatinya. Fang pertama harus dipahami, pasar termasuk pasar keuangan/ tidaklah bersifat netral dan paling efisien dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi. 'asar selalu mengandaikan adanya kekuatan salah satu pihak biasanya para pemodal kakap/ yang memanfaatkan informasi asimetris untuk mendapatkan keuntungan. 'andangan inilah yang mengantarkan ekonom kelembagaan berkeyakinan bah$a pasar tidak dapat dilihat dari mekanisme yang netral untuk melakukan alokasi yang efisien dan kesedera#atan distribusi. )alam hal ini pasar dianggap sebagai refleksi dari eksistensi kekuasaan, sehingga pasar tidak hanya mengontrol tetapi #uga dikontrol. 3adi, instrumen retriksi itu tidak ditu#ukan untuk
menggantikan peran pasar, melainkan untuk memastikan bah$a mekanisme pasar tidak dikontrol oleh segelintir pihak yang berkuasa pemodal/. %e#alan dengan pandangan 9odrik dan %ubranian, strategi kelembagaan yang bisa dilakukan untuk men#inakan pasar dapat dipilih dalam tiga klasifikasi7 i/ regulasi pasar, khususnya untuk mengatasi persoalan!persoalan eksternalitas, skala ekonomi dan informasi yang tidak sempurna, ii/ menstabilisasi pasar yang bertu#uan untuk menurunkan inflasi, minimalisasi "olatilitas makro ekonomi dan mencegah krisis keuangan, iii/ melegitimasi pasar, yakni kebi#akan untuk menopanh kegagalan pasar. Ekonomi 'olitik dan Ekonomi =elembagaan. +nalisis ilmu ekonomi bisa dibagi dalam empat cakupan7 i/ alokasi sumber daya, ii/ tingkat pertumbuhan kesempatan ker#a, pendapatan produksi dan harga, iii/ distribusi pendapatan, i"/ struktur kekuasaan. 'endekatan klasikneoklasik lebih banyak menggunakan tiga instrumen, yang pertama untuk menguliti setiap persoalan ekonomi, sebaliknya pendekatan kelembagaan lebih menekankan kepada piranti yang terakhir untuk menganalisis fenomena ekonomi. )alam lintasan se#arah, ahli kelembagan mempunyai kepedulian terhadap e"olusi struktur kekuasaan dan aturan main, proses penciptaan dan penyelesaian konflik dimana aktifitas ekonomi tiu ter#adi. %ebaliknya, ahli ekonomi klasik mendeskripsikan kasus khusus pertukaran dalam sebuah dunia yang telah dirumusakan karasteristik asumsinya, yang mungkin tidak ada hubungannya dengan duni yang kita tempati ini. 5amun akibat pandangan pandangan ekonomi kon"ensional klasikneoklasik/ dalam memformulasikan kebi#akan ekonomi, tidak bisa disangkal bila rumusan!rumusan penyelesaian persoalan ekonomi lebih banyak dipengaruhi oleh tiga instrumen yang pertama tadi. Menurut (eblen, kelembagaan adalah kumpulan norma dan kondisi!kondisi ideal yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing!masing generasi indi"idu berikutnya. )engan demikian, kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petun#uk terhadap perilaku indi"idu. )alam hal ini, keinginan indi"idu bukanlah factor penyebab fundamental dalam pengambilan keputusan, sehingga pada posisi ini tidak ada tempat untuk memulai suatu teori. 5amun sifat dunia menurut pandangan (eblen, dinyatakan dengan ungkapan sosiologis bah$a manusia tidak hanya menger#akan apa yang mereka suka, tetapi mereka #uga harus suka terhadap apa yang harus mereka ker#akan. Dleh karena itu, tempat untuk memulai suatu teori adalah menganalisis apa yang harus diker#akan oleh orang!orang $hat men ha"e to do/.
+hli kelembagaan berusaha membuat model!model pola teori, sementara ahli neoklasik berusaha menyususn model!model prediktif teori. Model!model pola men#elaskan perilaku manusia dengan menempatkannya secara cermat di dalam konteks kelembagaan dan budaya. Model prediktif men#elaskan perilaku manusia dengan menyatakan secara cermat asumsi!asumsi dan menarik keimpulan implikasi prediksi/ dari sumsi tersebut. )alam ekonomi neoklasik, prediksi adalah pengambilan keputusan secara logis dari postulat atau asumsi mendasar yang telah dibuatnya. %elan#utnya, bukti prediktif harus memiliki "aliditas empirirs atau akurat di dalam pengambilan keputusan tersebut. )engan demikian sifat dari bukti prediktif adalah mudah untuk memahami dan hanya membutuhkan sedikit pen#elasan. -de inti dari paham kelembagaan institutionalism/ adalah mengenai kelembagaan institutions/, kebiasaan habits/, aturan rules/ dan perkembangannya e"olution/. 5amun ahli kelembagaan tidak akan berusaha membangun model tunggal umum berdasarkan ide!ide tersebut. Ekonomi kelembagaan bersifat e"olusioner, kolektif, interdisipliner dan non prediktif. +hli ekonomi kelembagaan umumnya focus pada konflik daripada keharmonisan, pada pemborosan inefisiensi/ ketimbang efisiensi dan pada ketidakpastian dibandingkan pengetahuan yang sempurna. Mereka pada umumnya menolak keseragaman pasar sebagai mekanisme alokasi yang tidak bias dan mekanisme distribusi. )isamping itu, ahli kelembagaan tetap mera$at secara konsisten persepsi yang #elas mengenai perbedaan antara biayamanfaat pri"at dan sosial. 3ika rumusan pemikiran diatas diba$a dalam kegiatan ekonomi sehari!hari yang berbasis pasar, maka susunan ekonomi yang berbasis pasar selalu mengandaikan bah$a kesempatan, kemampuan dan informasi seluruh pelaku ekonomi sama dalam arena pasar. -mplikasinya, tidak dibutuhkan instrumen lain untuk mencapai efisiensi ekonomi karena semuanya sudah dipenuhi oleh pasar. 5amun, ternyata asumsi!asumsi tersebut tidak ada yang men#elma di dalam pasar. 'ara pelaku ekonomi terbukti mempunyai informasi yang asimetris, kemampuan yang berbeda dan informasi yang berlainan misalkan dekat dengan sumber kekuasaancapital/. )isinilah kemudian lahir patologi ekonomi
akibat tidak
beker#anya mekanisme pasar. =edekatan teori ekonomi politik dengan ekonomi kelembagaan sebetulnya bisa dilacak dari dua aspek. 'ertama, pernyataan bah$a mekanisme pasar tidak bisa digunakan seluruhnya untuk mengatur kegiatan ekonomi. )isini dibutuhkan instrumen ekonomi lain yang dapat menutup kelemahan mekanisme pasar. 3alan keluar teori desain mekanisme dan
ekonomi kelembagaan adalah memformulasikan aturan main yang dalam banyak aspek menghendaki peran pemerintah namun bukan untuk menggantikan mekanisme pasar/. =edua, efisiensi ekonomi disepakati sebagai kerangka kegiatan ekonomi. Ganya #ika ekonomi klasik mengukur efisiensi ekonomi dari biaya produksi semata, maka ekonomi politik dan ekonomi kelembagaan melihat efisiensi ekonomi dari biaya transaksi. 3ika biaya produksi sudah sangat #elas, maka biaya transaksi sangat sumir sehingga dibutuhkan aturan main yang terperinci. %tudi tentang ekonomi politik banyak dikaitkan antara sistem politik dan kiner#a ekonomi , yang nantinya dikembangkan untuk melihat hubungan antara antara stabilitas politik dan pencapaian ekonomi. 'endekatan ekonomi secara definiti"e dimaknai sebagai aspek , proses dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi , pada pendekatan ini ekonomi merupakan cara untuk melakukan tindakan sedangkan politik merupakan penyedia ruang bagi tindakan tersebut. 'endekatan ekonomi politik ini dinilai dapat menangkap kondisi riil yang ter#adi beserta dinamikanya di masyarakat, pemakaian pendekatan ini diperkuat oleh lima hal yaitu 7 1. 'enggunaan kerangka ker#a ekonomi politik berupaya menerima eksistensi dan "alidalitas dari perbedaan budaya politikbaik formal maupun informal. 2. +nalisis kebi#akan akan memperkuat efektifitas sebuah rekomendasi karena mencegah pemikiran yang deterministic. @. +nalisis kebi#akan mencegah pengambilan kesimpulan terhadap beberapa alternati"e tindakan berdasarkan kepada perspektif $aktu yang sempit. 4. +nalisis kebi#akan yang berfokus ke 5egara berkembang tidak bisa mengadopsi secara penuh orientasi teoritis statis. 0. +nalisis kebi#akan lebih mampu men#elaskan interkasi antar manusia. TE#RI PILIHAN PUBLI"
'endekatan ekonomi politik baru yang menganggap negarapemerintah,politisi,atau birokrat sebagai agen yang memilki kepentingan sendiri merupakan pemicu l8ahirnya pendekatan public choice,'/ atau rational choice 9/.' tergolong ke dalam kelompok ilmu ekonomi politik baru yang berusaha mengka#i tindakan rasional dari aktor!aktor
politik,baik
di
pemilih,pecinta
parlemen,lembaga lingkungan
pemerintah,lembaga
hidup,dan
9achbini,2HH27&6/.eori pilihan
sebagainya
publik melihat
kepresidenan,masyarakat Mitchell,seperti
aktor!aktor
indi"idu sebagai
dikutip pusat
ka#ian,entah mereka itu sebagai anggota partai politik,kelompok!kelompok kepentingan,atau birokrasi 8 baik yang berkuasa karena dipilih elected / maupun ditun#uk appointed / Iaporaso dan Je"ine,1271@4K.eori ' ini mendeskripsikan bah$a “ secara tipikal ahli ekonomi politik melihat politik dalam $u#ud demokrasi,yang memberi ruang untuk saling melakukan pertukaran diantara masyarakat,partai politik,pemerintah,dan birokrat.)alam konteks
itu,masyarakat
pemilih
diposisikan
sebagai
pembeli
barang
kolektif
publik/,sementara pemerintah dan partai politik dipertimbangkan sebagai alternatif penyedia kebi#akan publik barang dan #asa/ sehingga dalam #angka pan#ang mereka dapat memungut dukungan
dari
pemilih
le$at
pemilihan
umum
Mitchell,seperti
dikutip
9achbini,2HH27&6/.%ingkatnya,dalam proses semacam itu,setiap formulasi kebi#akan dan dukungan dianggap sebagai proses distribusi nisbah ekonomi melalui pasar politik.
'ada le"el yang lebih luas,teori pilihan publik dapat diter#emahkan sebagai aplikasi metode ekonomi terhadap politik application of economic methods to politics/ Iaporaso dan Je"ine,1271@4K.+tau dalam pengertian yang hampir mirip,dikatakan bah$a secara esensi teori pilihan publik berusaha untuk mengaplikasikan perangkat analisis ekonomi ke dalam proses nonpasar atau politik di ba$ah formulasi dan implementasi kebi#akan publik dan #uga dikembangkan sebagai kritik komprehensif terhadap inter"ensi negara dalam ekonomi pasar )ollery dan :allis,2HH1744/.+kan tetapi,teori pilihan publik ini berbeda dengan ilmu ekonomi kon"ensional.'erbedaan itu bukan dalam hal konsepsinya terhadap indi"idu dan aspek kekuatan moti"asi,melainkan dalam hal rintangan!rintangan dan kesempatan!kesempatan yang datang dari sisi politik sebagai la$an dari pasar/.)alam pendekatan baru ini,ekonomi sebagai pertukaran pasar,produksi,konsumsi/ dan politik sebagai pertukaran politik,kekuasaan,hubungan!hubungan otoritas/ dianggap sebagai sub#ek yang saling terpisah.)alam le"el analitis,teori pilihan publik ini dapat dibagi dalam dua kategori. Pertama,teori pilihan publik
normatif normative public choice/.eori
ini
memfokuskan kepada isu!isu yang terkait dengan desain politik dan aturan!aturan politik dasar.'endeknya,teori ini berhubungan dengan kerangka ker#a konstitusi yang mengambil tempat dalam proses politik. Kedua,teori pilihan publik positif positive public choice/.eori ini mengkonsentrasikan untuk men#elaskan perilaku politik yang dapat diamati dalam $u#ud
teori pilihan aporaso dan Je"ine,1271@0/.)engan kata lain,teori pilihan publik positif beroperasi pada $ilayah dunia nyata das sein/.
+sumsi!asumsi umum yang dipakai dalam teori pilihan publik setidaknya dapat di#elaskan dalam empat poin,antara lain i/ kecukupan kepentingan material indi"idu memoti"asi adanya perilaku ekonomi8 ii/ motif kecukupan tersebut lebih mudah dipahami dengan menggunakan teori ekonomi neoklasik8 iii/ kecukupan kepentingan material indi"idu yang sama memoti"asi adanya perilaku politik 8 dan i"/ di mana asumsi kecukupan kepentingan yang sama / tersebut lebih mudah dipahami dengan menggunakan teori ekonomi neoklasik %treeton dan Drchard,14712@/.%edangkan menurut Mallarangeng 2HH27!1H/,teori pilihan rasional sendiri beran#ak dari asumsi maksimalisasi kegunaan,utility maximization.iang masyarakat adalah indi"idu,pelaku rasional yang selalu bertindak untuk mencapai kepentingannya sendiri.)i pasar kaum pengusaha bertindak untuk memaksimalkan keuntungan mereka,di arena politik para politisi dan birokrat bertindak semata!mata untuk memperbesar kekuasaan yang mereka miliki.)alam perspektif ini,bagi teori pilihan rasional kebi#akan publik adalah hasil dari interaksi politik di antara para pelaku rasional yang ingin memaksimalkan keuntungan bagi dirinya.%uatu kebi#akan yang khusus melindungi industri tertentu,misalnya,dianggap
sebagai
keseimbangan
rasional,rational
equilibrium,yang
memuaskan kepentingan para pe#abat pemerintah untuk terus berkuasa maupun kaum pengusaha yang sedang menge#ar keuntungan profit.'olitik,dengan demikian dianggap sebagai sebuah panggung di mana semua pihak bersaing untuk mengeruk berbagai sumber yang ada di arena publik.epat pada titik inilah struktur kekuasaan menempati fokus yang amat penting dalam pembahasan teori ekonomi politik,di mana pemenang dan pecundang sangat tergantung pada kesanggupannya untuk memperoleh akses politik yang lebih luas.
eori pilihan publik ini secara umum digunakan dalam banyak disiplin ilmu dengan nama yang berbeda,seperti L public choice’ ilmu politik/,’rational choice theory* ilmu ekonomi dan sosiologi/,dan Lexpected utility theory* ilmu psikologi/.'engertan rasionalitas tersebut diaplikasikan ke dalam banyak
konsep,misalnya keyakinan beliefs/,preferensi
preference/,pilihan choices/,tindakan actions/,pola prilaku behavioral patterns/,indi"idu persons/,serta kelompok dan lembaga collectives and institutions/ IElster,1&@8dalam 5urrochmar 2HH07@2K.
%ecara prinsip,teori pilihan publik tersebut melihat tindakan manusia dalam pengertian ekonomi dan tidak terkait dengan nilai!nilai values/ yang menuntun keputusan rasional.apaian!capaian sosial diproduksi melalui agresi kumpulan/ tindakan indi"idu Cey,1&8dalam 5urochmat,2HH07@@/.+lasan inilah yang di#adikan pertimbangan utama sehingga teori pilihan publik meletakkan indi"idu sebagai pusat ka#ian.+kan tetapi,harus tetap disadari,bah$a teori pilihan publik menempatkan indi"idu sebagai bagian dari struktur sosial
tertentu
sehingga
perilakunya
sebagian
dapat
ditebak
dari
kelompok
sosial,politik,budaya/ mana ia berasal.
)alam operasionalisasinya,pendekatan public choice dapat dibedakan dalam dua bagian7 supply dan demand .'ada sisi pena$aran supply/,terdapat dua sub#ek yang berperan dalam formulasi kebi#akan,yakni pusat kekuasaan yang dipilih elected centers of power / dan pusat kekuasaan yang tidak dipilih nonelected centers of power /.ermasuk dalam elected centers
of power adalah badan
legislatif dan
eksekutif
pemerintah
pusat
dan
daerahlokal/.%edangkan yang tergolong nonelected centers of power antara lain cabang! cabang eksekutif,lembaga independen,dan organisasi internasional yang keberadaannya tidak dipilih nonelected /.)iandaikan,elected centers of power akan merespons setiap permintaan dari pemilih voters/ dan sensitif terhadap informasi yang disodorkan oleh kelompok! kelompok penekan.kepentingan pressure!interst "roups/.%ebaliknya,nonelected centers of power hanya sensitif terhadap permintaan dari kelompok kepentingan Ba"etta dan 'ado"ano,2HHH8dalam 'ipitone,tt7&/.'ada titik inilah dapat dipahami adanya keinginan agar setiap pe#abat publik sebanyak mungkin dipilih langsung oleh konstituen misalnya le$at pemilu/ agar mereka sensitif terhadap keinginan publik,seperti yang diangankan oleh bentuk pemerintahan demokrasi.
%ementara pada sisi permintaan demand /,aktornya #uga dapat dipilih dalam dua kategori,yakni pemilih voters/ dan kelompok!kelompok penekan pressure "roups/.'emilih akan mengontrol suara untuk mendapatkan kebi#akan yang diinginkan.sedangkan kelompok! kelompok penekan akan mengelola sumber daya yang dipunyai untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan,baik dari elected centers of power maupun nonelected centers of power .Jainnya,#ika pemilih biasanya tidak terorganisasin unor"anized /,di mana dalam praktiknya tergantung dari interaksi politisi dan pemilih8maka kelompok!kelompok penekan biasanya sangat terorganisasi or"anized /.di mana dalam operasionalisasinya tergantung dari tindakan!tindakan
kelompok penekan tersebut.+khirnya,seperti yang diungkapkan oleh
5iskanen 1@/,kontribusi terbesar dari ' adalah kemampuannya untuk menun#ukkan bah$a politisi!politisi dalam setiap tindakannya selalu dimoti"asi oleh kepentingan pribadi. Public choice teori melihat politisi sebagai pelaku yang cenderung memaksimalkan kepuasan
pribadi
yang
dimoti"asi
oleh
banyak
faktor,seperti
ga#i,reputasi
publik,kekuasaan,dan ruang untuk mengontrol birokrasi 'iptone,tt71H/.+khirnya,ringkasan perbedaan cara pandang antara teori ekonomi klasik dan pilihan publik dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
abel.'erbandingan 'aradigma Ekonomi =lasik dan 'ilihan 'ublik
&ar%a'el Pemas$k (supplier ) Pem%nta (demander ) !en%s k$m$*%tas Alat Transaks% !en%s Transaks%
Ek$n$m% "las%k 'rodusen,pengusaha,distributor
=onsumen =omoditas indi"idu private "oods/ uang ransaksi sukarela
P%l%han Pu'l%k 'olitisi,parpol,
birokrasi,pemerintah 'emilih voters/ =omoditas publik public "oods/ %uara vote/ 'olitik sebagai pertukaran
%ungguh pun begitu,aplikasi pendekatan pilihan publik ke dalam sektor publik memilki beberapa kendala akut yang kemudian terangkum dalam sebutan Lkegagalan pemerintah* "overnment failures/.%eperti diungkapkan oleh D*)o$d,bah$a kegagalan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori berikut 7 ketidakmungkinan yang melekatotomatis inherent impossibilities/,kegagalan politik political failures/,dan kegagalan birokrasi bureaucratic failures/ I)ollery dan :allis,2HH1740/.=etidakmungkinan yang melekat meru#uk kepada kondisi di mana negara pemerintah tidak dapat melalukan sesuatu secara simpel sederhana.%ementara,kegagalan politik dapat dideskripsikan bah$a tu#uan inter"ensi pemerintah secara konsepsional sangat bagus feasible/,tetapi adanya rintangan!rintangan politik dalam operasi pemerintah menyebabkan ketidakmungkinan untuk mencapai tu#uan dari inter"ensi tersebut.erakhir,kegagalan birokrasi bermakna bah$a inter"ensi negara sulit dilakukan karena secara administratif aparat dan organ birokrasi tidak sanggup incapable/ untuk mengimplementasikan kebi#akan menurut tu#uanniat semula.=etiga bentuk kegagalan pemerintah inilah yang kemudian melahirkan sinisme terhadap Lperan negara* dalam kegiatan/ perekonomian sehingga mekanisme pasar dianggap sebagai solusi yang lebih tepat.
TE#RI RENT+EE"IN,
eori pilihan public #uga dapat mentransformasikan lebih #auh konsep dasar ilmu ekonomi klasik de dalam bidang politik. )alam kasus ini konsep pendapatan ditransformasikan men#adi konsep perburuan rente. =onsep ini sangat penting bagi ilmu ekonomi politik untuk men#elaskan perilaku pengusaha, politisi dan kelompok kepentingan 9achbini, 2HH2711&/. eori rent!seeking sendiri diperkenalkan pertama kali oleh =rueger 14/, yang kemudian dikembangkan oleh Bhag$ati 1&2/ dan %rini"asan 11/. 'ada saat itu =rueger membahas tentang praktik untuk memperoleh kuota impor, di mana kuota sendiri dapat dimaknai sebagai perbedaan antara harga batasborder pricecum tariff/ dan harga domestic. )alam pengertian ini, perilaku mencari rente dianggap sebagai pengeluaran sumber daya untuk mengubah
kebi#akan
ekonomi,
atau
menelikung
kebi#akan
tersebut
agar
dapat
menguntungkan bagi para pencari rente Jittle, 2HH27126/. %ecara teoritis, kegiatan perburuhan rente rent!seeking/ harus dimaknai secara netral, karena indi"idu kelompok/ dapat memperoleh keuuntungan dari akti"itas ekonomi yang legal sah/, seperti menye$akan tanah, modal mesin/ dan lain!lain. )alam kategori ini, pendapatan yang diperoleh oleh seseorang melalui penye$aan rent/ setara dengan pedapatan yang diperoleh oleh indi"idu karena menanamkam modalnya profit/ maupun men#ual tenaga dan #asanya upah/. Dleh karena itu, konsep rent!seeking dalam teori ekonomi klasik tidak dapat dimaknai secara negati"e sebagai kegiatan ekonomi yang menimbulkan kerugian8 bahkan dapat berarti positif karena dapat memacu kegiatan ekonomi secara simultan, seperti halnya seseorang yang ingin mendapatkan laba maupun upah. %ungguh pun begitu, dalam literature ekonomi politik, konsep rent!seeking tidaklah dimaknai secara netral. =ecenderungannya , pendekatan ilmu ekonomi politik melihat perilaku mencari rente dari kacamata negati"e. +sumsi a$al yang dibangun dari teori ekonomi poitik adalah bah$a setiap kelompok kepentingan self!interest/ berupaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar!besarnya dengan upaya effort/ yang sekecil!kecilnya. 'ada titik inilah,seluruh sumber daya ekonomi politik yang dimiliki, seperti lobi, akan ditempuh demi mencapai tu#uan tersebut. 'ersoalannya adalah, #ika produk dari lobi tersebut berupa kebi#akan, maka implikasi yang muncul dapat sangat besar. %eperti yang diungkapkan oleh Dlson, proses lobi tersebut dapat berdampak kolosal karena mengakibatkan proses pengambilan keputusan decisision making/ ber#alan sangat lambat dan ekonomi pada akhirnya tidak dapat merespon secara cepat terhadap perubahan!perubahan dan teknologi baru Dlson,1&27468 dalam )asgupta, 1&726/.
)engan deskripsi tersebut, kegiatan mencari rente dapat didefinisikan sebagai upaya indi"idual atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah. =elompok!kelompok bisinis dan perseorangan mencari rente ekonomi ketika mereka
menggunakan
kekuasaan
pemerintah
untuk
menghambat
pena$aran
atau
peningkatkan permintaan sumber daya yang dimiliki lark, 1&711H/. =emudian 'rasad 2HH@700/ mendefinisikan rent!seeking sebagai proses di mana indi"idu memperoleh pendapatan tanpa secara actual meningkatkan produkti"itas atau malah mengurangi produkti"itas tersebut. 'endeknya, semakin besar perluasan pemerintah untuk menentukan alokasi kese#ahteraan, maka kian besar kesempatan bagi munculnya para pencari rente Jitte, 2HH2712&/. Antuk kasus -ndonesia, misalnya dalam pemerintahan Drde Baru, kegiatan rent! seeking tersebut dapat ditelusuri dari persekutuan bisnis besar yang menikmati fasilitas monopoli maupun lisensi impor/ dengan birokrasi pemerintah. 'erusahaan! perusahaan s$asta itu sebagian besar dikuasai oleh mereka yang memiliki hubungan pribadi dengan elite pemerintah dan dalam banyak kasus dengan %oeharto Mallarangeng.2HH271&/. )engan fasilitas tersebut pemilik rente ekonomi sekaligus memperoleh dua keuntungan mendapatkan laba yang berlebih dan mencegah pesaing masuk kedalam pasar.
%ebagai upaya untuk memahami kesalahan para ekonom yang mengan#urkan kebi#akan monopoli dapat dilihat pada gambar 0.1 yang diadaptasi dari ullock 1&&/. %umbu horiontal menun#ukkan #umlah komoditas dalam hal ini gandum, yang dapat diproduksi pada harga . %edangkan permintaan gandum ditun#ukan uleh garis )), yang #uga menun#ukkan beragam kesuburan lahan. 'ada kompetitif ditun#ukkan oleh unit , karena pada titik tersebut kur"a permintaan, )), mengenai garis biaya diasumsikan dalam situasi ini adanya informasi yang sempurna dan tidak ada biaya transaksi/. %edangkan titik keseimbangannya adalah ada harga ' dan lahan dengan kualitas yang rendah tidak subur/, yakni disisi sebelah kanan , tidak ditanami. 'ada titik ini, se$a tanah 9icardian 9icardian land rent/ adalah area di atas dan di ba$ah ' dan pemilik lahan gandum akan berproduksi untuk mengumpulkan gandum. %ekarang, produsen gandum dapat melakukan in"estasi dengan biaya yang lebih murah,sebagaimana dideskripsikan ullock. +tau mungkin mereka mengorganisasi kartel, atau monopoli, agar dapat mengendalikan dri"e!up/ harga melalui pembatasan produksi. 'erilaku ynag kedua inilah yang biasa disebut sebagai mencari rente rent!seeking/. Gasil dari rent!seeking, melalui pengorganisasian monopoli adalah produksi yang dibatasi men#adi 1 , dengan konsekuensi meningkatnya harga men#adi ' 1 . konsekuensinya, pertama keuntungan area segi empat yang diberi tanda oleh titik!titik,
ditransfer dari konsumen kepemilik monopoli8 dan ,kedua, masyarakat mengalami kerugian yang direpresentasikan dalam gambar segitiga yang diarsir. :ilayah segitiga tersebut mendeskripsikan keuntungan ynag diperoleh konsumen melalui pembelian anta unit 1 dan #ika harga tidak mengalami kenaikan ullock,10716!1/. %eara lebih #elas, =rueger menerangkan bah$a akti"itas mencari rente, seperti lobi untuk mendapatkan lisensi atau surat iin, akan mendistorsi alokasi sumberdaya sehingga membuat ekonomi men#adi tidak efisien. )emikian halnya dengan contoh sehari!hari
yang biasa
di#umpai di 5egara berkembang. )i negara ini pe#abat pemerintah men#ual posisinya untuk merekrut tenaga ker#a. 'ada saat pe#abat pemerintah tersebut menerima uang imbalan atas #asanya memasukkan seseorang men#adi pega$ai tanpa kompetensi yang memadai, maka implikasinya kiner#a ekonomi/ 5egara tersebut akan buruk karena ditangani oleh pega$ai! pega$ai yang tidak cakap. 'ada kategori ini, rent!seeking beha"ior tidak sa#a membuat alokasi sumber daya ekonomi men#adi melenceng, tetapi #uga secara langsung mengikis kesempatan untuk mencapai efisiensi ekonomi yang lebih tinggi. Dleh karena itu, setiap kebi#akan ekonomi yang dibuat, menurut prespektif ekonomi politik, pertama!tama harus dianalisis sampai se#auh mana kebi#akan tersebut berpotensi memunculkan perilaku mencari rente. 3ika kemungkinan ke arah itu terbuka lebar, maka sebaiknya kebi#akan ekonomi tersebut dibatalkan. +rgumentasi itulah yang digunakan oleh =rueger untuk merekomendasikan mengganti kebi#akan lisensi impor men#adi kebi#akan tariff untuk meminimalisasi munculnya perilaku mencari rente. Bila kebi#akan lisensi impor yang dipakai, maka proses pembuatan kebi#akan tersebut akan mudah dimasuki oleh pemburu rente sehingga hanya indi"idu yang memiliki akses terhadap pembuat kebi#akan yang akan mendapatkan keuntungan dari kebi#akan tersebut, seperti memperoleh iin lisensi impor. Bahkan bukan itu sa#a dampaknya, lisensi impor #uga berpotensi untuk menggagalkan tu#uan dari kebi#akan tersebut misalnya menyediakan barang dengan #umlah dan harga tertentu/ akibat pemilik lisensi yang tidak kompeten untuk men#alankannya. %ebaliknya , bila kebi#akan tarif impor yang digunakan ,maka setiap pelaku ekonomi memiliki peluang yang sama untuk melakukan impor sesuai dengan kebi#akan tarif/ ang telah ditentukan oleh pemerintah. )engan kata lain, kebi#akan tariff tidak memberi kesempatan pemburu rente untuk memasuki $ilayah kebi#akan itu. )engan begitu, beberapa hal dapat disimpulkan dari pen#elasan mengenai perilaku mencari rente di atas. 'ertama, bah$a masyarakat akan mengalokasikan sumber daya untuk menangkap peluang hak milik yang dita$arkan oleh pemerintah. 'ada titik ini, kemungkinan munculnya perilaku mencari rente sangat besar. entu sa#a dalam analsis ekonomi tidaklah
rele"an untuk membicarakan apakah kegiatan mencari rente tersebut mengambil bentuk secara illegal maupun legal, meskipun kegiatan korupsi ataupun kegiatan ilegal lainnya dapat mengurangi legitimasi pemerintah. =edua, bah$a setiap kelompok atau indi"idu pasti akan berupaya untuk mempertahankan posisi mereka yang menguntungkan. -mplikasinya, keseimbangan politik mungkin tidak dapat bertahan dalam #angka $aktu yang pan#ang karena akan selalu muncul kelompok penekan baru yang mencoba untuk mendapat f asilitas istime$a pula. =etiga, bah$a didalam pemerintah sendiri terdapat kepentingan!kepentingan
yang
berbeda. )engan kata lain, kepentingan pemerintah tidaklah tunggal. Misalnya, setiap pemerintah cenderung akan memperbesar pengeluaran untuk melayani kelompok!kelompok kepentingan, sementara kementrian keuangan sebaliknya/ #ustru berkonsentrasi untuk meningkatkan pendapatan re"enue/. )alam konteks ini, ideology men#adi determinan penting yang akan menuntun bentuk kepentingan pemerintah. +khirnya , salah satu proposisi yang dia#ukan oleh Buchanan untuk mencegah munculnya pemburu rente adalah dengan membuat regulasi yang memungkinkan pasar ber#alan secara sempurna, yakni melalui peniadaan halangan masuk no barrier to entry/ bagi pelaku ekonomi dan peningkatan persaingan. Bila kedua syarat itu terpenuhi, dengan sendirinya pemburu rente akan lenyap. %ebaliknya, pemburu rente akan mera#alela ketika #alan masuk ke pasar dihalangi sehingga tanpa sadar akan memunculkan pasar baru bagi pencari rente. 'endeknya, bila halangan masuk ke pasar semakin besar, maka setiap pelaku bisnis akan berupaya sekuat tenaga untuk memengaruhi pemerintah atau pihak lain yang dianggap dapat membantunya untuk masuk ke pasar. Jebih dari segalanya, perilaku mencari rente dapat dikurangi #ika tidak dapat dihapuskan melalui kebi#akan yang tepat, seperti mengubah kebi#akan lisensi impor men#adi kebi#akan tariff, membuat aliran informasi, mengaplikasikan sangsi moral, dan menerapkan kebi#akan liberalisasi dan pri"atisasi yang terukur.
TE#RI REDIBUTI&E -#MBINE DAN "EADILAN
)i kalangan perumus kebi#akan, ada tradisi untuk menggunakan hokum sebagai alat untuk membagi!bagikan kekayaan yang ada dan bukan untuk mendorong terciptanya kekayaan baru. Bagi suatu 5egara yang tidak menyadari bah$a kekayaan dan sumber daya dapat bertambah besar bila ada dorongan untuk menciptakannya dari suatu system kelembagaan yang tepat dan bah$a anggota masyarakat yang paling papa sekalipun dapat menghasilkan kekayaan, maka redistribusi langsung merupakan cara satu!satunya yang terbayangkan oleh pengambil kebi#akan. ara pandang seperti ini sama sekali tidak mempertimbangkan realitas
bah$a suatu peraturan dapat mengubah keputusan yang diambil oleh orang di bidang ekonomi dan mengubah peluang ekonomi yan terbuka baginya de %oto,12724!20H/. %ayangnya, model kebi#akan seperti inilah yang sering diambil oleh pemerintah sehingga perekonomian secara keseluruhan kehilangan kesempatan untuk menciptakan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. %ecara lebih lan#ut, menurut de %oto 12720H!201/, pengambil kebi#akan pemerintah/ lebih memberi tekanan kepada kegiatan menyaring dan memilih!milah kelompok!kelompok kepentingan khusus, memilih kelompok!kelompok kepentingan yang mereka anggap tepat dan mengalihkan sumber daya kepada kelompok!kelompok bersangkutan melalui saluran hokum. %etiap kali pemerintah memberikan perlakuan istime$a atau pengumpulan pa#ak, menurunkan harga, memberikan perlindungan permanen dan kelompok peker#a tertentu sehingga merek tidak dapat dipecat, atau memberikan hak khusus pada bidang usaha tertentu8 maka berarti dengan sendirinya diciptakannya pula biaya dan manfaat yang melenyakan rangsangan dan peluag bagi pihak!pihak yang lain. )engan begitu, salah satu tu#uan dari kelompok!kelompok kepentingan ini adalah redistribusi yang menguntungkan mereka atau anggota!anggota mereka. 'ersaingan untuk memperoleh hak!hak khusus ini, yang ber#alan melalui proses pembuatan peraturan, mengakibatkan masyarakat tertular permainan politik, dan banyaknya peraturan yang buruk menimbulkan berbagai biaya bagi sektr informal dan sector formal adalah akibat langsung dari persaingan ini. 'roporsi tersebut sangat dekat dengan teori regulasi ekonomi yang dikembangkan oleh 3oseph %tigler. eori ini memusatkan perhatiannya untuk menerangkan siapa yang mendapatkan manfaat dan siapa yang menanggung beban akibat adanya suatu reguisasi atau aturan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah ataupun yang ter#adi karena institusionalisasi yang ter#adi di dalam masyarakat. Menurut %tigler 9achbini,1671@1!1@2/, ada dua alternati"e pandangan tentang bagaiman suatu peraturan diberlakukan. 'ertama, peraturan dilembagakan terutama untuk memberlakukan proteksi dan kemanfaatan tertentu untuk public atau sebagai sub!kelas dari public tersebut. =edua, suatu tipe analisis di mana proses politik dianggap merupakan suatu pen#elasan yang rasional. 'ada posisi ini, masalah peraturan ekonomi adalah bagian dari proses
politik dan fenomena ekonomi. )i dalam
system politik yang demokratis, system politik dapat men#adi medium yng tepat bagi penduduknya.
=embali kepada masalah pemanfaatan hokum bagi kepentingan kelompok tertentu, saat ini perkembangannya sudah sedemikian memuncak sehingga pembentukan organisasi untuk memperoleh pendapatan dengan cuma!cuma unearned income/ yang dibagikan oleh negara atau disalurkan melalui system hokum atau seidak!tidaknya untuk melindungi diri dari proses ini dengan membentuk apa yang dinamakan Lredistributi"e combines* kelompok redistribusi/, yang tidak terbatas pada bidang!bidang yang laimnya erat berhubungan dengan kegiatan politik!partai politik, media massa, atau organisasi informal!tetapi meluas sampai ke perusahaan!perusahaan dan bahkan pada keluarga!keluarga. 'erubahan!perubahan pada susunan dan pimpinan puncak direksi perusahaan sering disebabkan oleh perubahan dalam pemerintah. =elompok!kelompok ini selalu bertarung satu sama lain untuk men#aga #angan sampai suatu peraturan baru mengancam kepentingan mereka, tetapi #uga dapat menguntungkan. +kibatnya, pihak yang ber$enang di 5egara #ika membuat peraturan huku hampir selalu semata!mata untuk tu#uan membagi!bagi pendapatan tanpa ker#a dan men#adikan 5egara sebagai sebuah demokrasi kelompok!kelompok kepentingan de %oto,127201/. 9ealitas inilah yang ter#adi 'eru tempat penelitian de %oto/ dan 5egara! negara berkembang lainnya. )i 5egara ini regulasi yag diciptakan oleh pemerintah5egara semata!mata dipasok untuk memenuhi kebutuhan pencari rente. Menurut 9achbini 1676/, dalam pola redistributi"e combines ini sumber!sumber ekonomi , aset produktif, dan modal didistribusikan secara terbatas hanya di lingkungan segelintir orang. )engan demikian, di dalam suatu 5egara korporatis kese#ahteraan dan hasil!hasil pembangunan ekonimi hanya bergulir di lingkungan terbatas!puncak kekuasaan dan segelintir pengusaha besar yang mendapat pri"ilege khusus. )alam kerangka pemikiran Gernando de %oto, berlakunya pola redistributi"e combines ini ter#adi karena system politik yang tertutup karena dilindungi system hukum yang kabur dan ketiadaan rule of la$ di bidang ekonomi. )engan demikian, system ekonomi bersedia mengabdi pada system politik dengan pola redistributi"e combines tersebut. %istem hukum senga#a dibiarkan kabur dan prosedur penetapannya dikendalikan di tangan kekuasaan eksekutif sehingga produk hukum yang muncul tetap berpihak kepada penguasa. )i samping itu, menarik #uga untuk menghubungkan teori redistributi"e combines yang dikembangkan oleh de %oto dengan teori keadilan theory of #ustice/ yang dibangun oleh 3ohn 9a$ls. 9elasi antara dua teori ini dapat dilacak dari dua logika berikut. 'ertama, teori redistributi"e combines mengandaikan adanya otoritas penuh dari 5egarapemerintah untuk mengalokasikan kebi#akan kepada kelompok!kelompok ekonomi/ yang berkepentingan
terhadap kebi#akan tersebut. Masalahnya, 5egarapemerintah bukanlah agen netral, tetapi organ yang memiliki kepentingan seperti yang diansumsikan dalam teori pilihan public/. +kibatnya, kebi#akan yang muncul sebagai hasil dari interaksi antara kelompok kepentingan ekonomi/ dan pemerintah sering kali hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yag lain. 3adi, di sini muncul isu ketidakadilan. =euda, kelompok kepentingan ekonomi/ yang eksis tidak selamanya mengendalikan tingkat pemerataan seperti yang diharapkan, khususnya masalah kekuatan ekonomi economic po$er/. =asus struktur produksi pada siste kapitalis barangkali dapat me$akili proposisi ini, bah$a struktur kepemilikan modal inheren di dalam dirinya memiliki kekuatan lebih daripada struktur lainnya. )engan kondisi ini, struktur yang ada akan mendikte perilaku agen yang beker#a di ba$ahnya. +tau dalam bahasan yang lebih #elas, kelompok kepentingan ekonomi/ yang memiliki modal besar dipastikan akan lebih mampu membeli kebi#akan pemerintah daripada kelompok kepentingan yang modalnya cekak. )engan pemahaman tersebut, 9a$ls akhinya mengonseptualisasikan teori keadilan yang bertolak dari dua prinsip 7 i/ setiap orang harus mempunyai hak yang sama terhadap skema kebebasan dasar yang se#a#ar epected / menguntungkan bagi setiap orang 8 dan b/ dicantumkan posisi dan #abatan yang terbuka bagi seluruh pihak 9a$ls,170@/. 'rinsip!prinsip inilah yang kemudian memba$a 9a$ls pada sikap untuk meyakini bah$a sebetulnya keadilan #ustice/ itu tidak lain sebagai kepatutankepantasan fairness/. 'ada titik ini, sebuah kebi#akan yang mengandaikannya adanya relasi antara actor dan struktur dengan sendirinya akan memunculkan ketidakadilan apabila isi dari kebi#akan tersebut mengandung unsur ketidakpatutan unfairness/. )alam konteks kebi#akan ekonomi, bisa sa#a secara rasional kebi#akan tersebut logis khususnya #ika dilihat dari konfigurasi pemain dan struktur yang memproduksinya/, namun dari sisi keadilan mengandung hal!hal yang tidak patut. +tas nama nilai!nilai ini, yakni kepatutatn, kebi#akan tersebut menurut 9a$ls dinyatakan cacat karena bersifat tidak adil. Melalui cara berpikir tersebut, 9a$ls percaya bah$a suatu kebaikan datang dari sesuatu yang benar good comes from $hat is right/ dan bukan sebaliknya. Dleh karena itu, dia memfokuskan seluruh pemikirannya untuk menciptakan system prinsip politik political principles/ yang berbasis kontrak contract/ atau kesetaraan e
keadilan social social #ustice/ yang dikembangkan oleh 9a$ls. =eadilan social ini diarahkan kepada penyiapan penilaian terhadap sebuah standar aspek distribusi dari strukur dasar masyarakat. )engan begitu, keadilan social!seperti yang telah diungkapkan, berdiri di atas bangunan kepatutan #ustice as fairness/. Gal ini ter#adi karena prinsip keadilan tersebut! seperti yang diklaim oleh 9a$ls!akan menghasilkan kesepakatan dan negosiasi yang imparsial, yakni situasi yang didesain untuk memperkuat ketiadaan kepentingan per$akilan yang dapat dibebankan kepada pihak lain Jittle,2HH270!6H/. 'oin inilah yang men#adi kunci dari teori keadilan yang digagas oleh 9a$ls. %elain itu, dalam kaiannya dengan pasar bebas liberalisasi/, teori keadilan 9a$ls merupakan kritik terhadap teori keadilannya +dam %mith. 9a$ls sependapat bah$a system pasar bebas se#alan dengan prinsip pertama keadilannya, yakni Lse#alan dengan kebebasan yang sama dan kesamaan kesempatan yang fair.* 'asar bagi 9a$ls cocok sekali dengan konsesinya mengenai keadilan procedural yang fair. 9a$ls #uga setu#u dengan konsep %mith mengenai per$u#udan diri manusia sesuai dengn plihan bebas dan usaha setiap orang. -a #uga sepakat dengan %mith bah$a pasar bebas menyediakan kemungkinan terbaik bagi per$u#udan penentuan diri manusia. 5amun, 9a$ls melihat bah$a,terlepas dari realitas bah$a pasar bebas se#alan dengan prinsip pertama dari konsep keadilannya, mekanisme pasar bebas gagal berfungsi secara baik, paling kurang dalam pengertian sebagai berikut =eraf, 167262!26@/ #dalam sistem $ebebasan $odrati.. %meman" ada& $esamaan $esempatan yan" formal' dalam pen"ertian bahwa semua oran" palin" $uran" mempunyai ha$ le"al yan" sama untu$ a$ses padasemua $edudu$an sosial yan" men"untun"$an. Tetapi $arena tida$ ada usaha untu$ mempertahan$an suatu $esamaan' atau $emiripan' $ondisi sosial.. distribusi awal dari aset aset untu$ suatu periode tertentusan"at dipen"aruhi oleh $eadaan alamiah dan sosial yan" $ebetulan. (istribusi pendapatan dan $ema$muran yan" ada' demi$ian dapat di$ata$an' merupa$an a$ibat $umulatif dari distribusi aset alamiah)yaitu ba$at dan $emampuan sebelum distribusi pasar bebas*
BAB III PENUTUP 3.1 "es%mulan
Ekonomi
politik
merupakan
upaya
indi"idukelompok
untuk
meningkatkan
pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah. =elompok bisnis dan perseorangan, mencari rente ekonomi ketika mereka menggunakan kekuasaan pemerintah untuk menghambat pena$aran atau peningkatan permintaan sumberdaya yang dimiliki. eori pilihan publik men#elaskan tentang ka#ian tindakan rasional dari aktor!aktor politik sebagai pusat ka#ian/ di parlemen, lembaga pemerintahan, lembaga kepresidenan, masyarakat pemilih, pecinta lingkungan, dll. eori redistributi"e combines men#elaskan tentang sumber!sumber ekonomi, aset produktif, dan modal didistribusikan secara terbatas hanya di lingkungan segelintir orang.)i dalam suatu negara korporatis kese#ahteraan dan hasil!hasil pembangunan ekonomi hanya bergulir di lingkungan terbatas puncak kekuasaan dan segelintir pengusaha besar yang mendapat pri"elege khusus.
