Analisis Kerentanan Masyarakat Terhadap Bencana Rob - Studi Kasus Kota Semarang

UNIVERSITAS UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

ANALISIS KERENTANAN MASYARAKAT TERHADAP BENCANA ROB STUDI KASUS KOTA SEMARANG

TESIS

DANANG INSITA PUTRA 1 2010 02 03 006

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN BENCANA

JAKARTA 2012

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Keamanan nasional merupakan perwujudan konsep keamanan menyeluruh (comprehensif (comprehensif security ) yang menempatkan keamanan sebagai konsep multi-dimensi yang mengharuskan negara menyiapkan beragam aktor keamanan untuk mengelolanya (IDSPS, 2008). Aktor- aktor keamanan tersebut masing-masing memiliki fungsi dan tugas spesifik untuk menangani dimensi keamanan yang spesifik pula. Keragaman ancaman keamanan nasional kontemporer dan sifat dari penangkalan dan serangan yang asimetris merupakan faktor utama kebutuhan akan kerangka yang komprehensif tersebut. Pada awalnya pengertian keamanan identik dengan dunia militer. Fenomena ini tampaknya sejalan dengan dominasi pendekatan realis di dalam sistem si stem internasional. Kondisi ini terus berlangsung hingga puluhan tahun dan mencapai puncaknya pada masa Perang Dingin dimana dunia terbagi ke dalam dua kutub berbeda yang saling beroposisi di bawah dua negara adidaya, Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet. Dengan berakhirnya Perang Dingin dan menguatnya berbagai isu non-militer, pengertian keamanan mengalami perubahan. Keamanan tidak lagi identik dengan isu-isu militer namun juga isu-isu non- militer, seperti kemiskinan, Hak Asasi Manusia (HAM), ketersediaan pangan dan lain-lain. Seiring perubahan tersebut, di dalam pengertian keamanan lahir istilah Human Security (Keamanan Insani). Salah satu pendekatan keamanan nasional adalah pendekatan pembangunan Pendekatan

berkelanjutan pembangunan

( sustainable (sustainable berkelanjutan

human merupakan

development ). ). salah

satu

pendekatan yang menekankan pada ancaman non-militer atas human security dan ancaman atas human survival yang berasal dari persoalan-

2

persoalan seperti, pertumbuhan populasi global, migrasi, jurang ekonomi dan kesempatan, penyakit, degradasi lingkungan drug trafficking dan terorisme. Pendekatan pembangunan yang berkelanjutan adalah pendekatan utama dalam perencanaan dan pembangunan kota, dikarenakan pembangunan kota tidak dapat hanya berkutat pada pembangunan fisik (infrastruktur) namun juga pembangunan manusia sebagai unsur pembentuk kota. Pendekatan pembangunan kota yang berkelanjutan menawarkan pandangan yang luas atas human security, yang juga menekankan pada aspek distributif dari pembangunan dan fakta bahwa banyak persoalan yang muncul berakar pada kesenjangan sosio-ekonomi dan ketidakadilan sosial (Sariffuddin, 2009). Bagi pendekatan ini, pembangunan dan keamanan harus berjalan seiring dan saling melengkapi. Tanpa adanya keadilan sosial dan ekonomi akan sulit untuk menciptakan keamanan dan stabilitas di tengah-tengah masyarakat. Selain itu pendekatan ini tidak saja melihat keamanan sebagai sebuah kondisi dimana tidak terjadinya gejolak sosial, namun juga keamanan dipahami sebagai sebuah kondisi dimana individu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, bebas dari beragam ancaman dan hidup secara manusiawi. Dengan kata lain, sebuah kondisi dikatakan aman jika seorang individu dapat bersekolah, hidup sehat dan bebas dari serangan penyakit, memiliki rumah layak huni, memiliki akses yang baik atas ekonomi dan lain sebagainya tanpa memperhitungkan terjadi atau tidaknya gejolak sosial jika seandainya kebutuhan-kebutuhan kebutuhan-kebutuhan dasar di atas terpenuhi atau tidak (Widodo, 2006). Perkembangan suatu kota dipengaruhi antara lain oleh tingkat pertumbuhan penduduknya yang berbanding lurus dengan kebutuhan lahan di perkotaan tersebut. Oleh karena itu, tingkat kepadatan di kawasan perkotaan cenderung lebih tinggi dari pada dikawasan rural karena tingkat aktivitas

penduduk

di

perkotaan

yang

cenderung

lebih

tinggi.

3

Perkembangan daerah urban mengubah lahan dengan tutupan vegetasi menjadi permukaan yang kedap air dengan kapasitas penyimpanan air yang kecil atau tidak ada sama sekali. Aktivitas yang paling dominan terhadap penggunaan lahan adalah aktivitas permukiman. Aktivitas ini memiliki tingkat kebutuhan lebih dari 50% dari total lahan yang ada, sehingga sekarang banyak bermunculan kawasan pemukiman dengan konsep vertikal untuk mengurangi permasalahan akan ket erbatasan lahan pemukiman. Pemanfaatan ruang di perkotaan sudah sangat padat dan sarat akan konflik kepentingan pemanfaatan lahan. Daya dukung lingkungan seluruh wilayah pun telah terancam karena saat ini lebih dari 50 persen wilayah perkotaan di Jawa diidentifikasi rawan krisis air (kekurangan air atau rawan banjir) (Novitaningtyas, 2008). Bencana yang sering terjadi akibat pemanfaatan lahan perkotaan adalah banjir. Banjir adalah bencana akibat kesalahan manusia yang paling sering terjadi dan merata di Indonesia. Dampaknya dapat terjadi dalam lingkup lokal (terjadi hanya di satu kelurahan atau desa), atau dapat juga dalam lingkup yang lebih luas. Bencana banjir merupakan kejadian alam yang dapat terjadi setiap saat dan sering mengakibatkan kerugian jiwa, harta dan benda. Banjir dari tinjauan ekologis merupakan peristiwa fisik yang terjadi di lingkungan hidup manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia (Khadiyanto, 1988). Banjir dapat terjadi karena hujan yang terus menerus dan saluran tidak dapat menampung air sehingga meluap. Tetapi banjir dapat pula disebabkan oleh pasang air laut yang masuk ke wilayah daratan, banjir genangan ini biasa dikenal dengan rob. Bencana rob adalah genangan air pada bagian daratan pantai yang terjadi pada saat air laut pasang. Rob menggenangi menggenangi bagian daratan pantai atau tempat yang lebih rendah dari muka air laut pasang tinggi (high (high water level ). ). Perubahan tata guna lahan terutama di wilayah pantai dituding merupakan salah satu sebab semakin luasnya cakupan rob yang masuk

4

ke daratan dalam satu dasawarsa terakhir, disamping sebab-sebab alamiah lainnya. Perubahan tata guna lahan dimana dahulu di wilayah pantai digunakan sebagai lahan tambak, rawa dan sawah yang secara alami dapat menampung pasang air laut telah berubah menjadi lahan permukiman, kawasan industri, dan pemanfatan lainnya. Perubahan tersebut dengan menggunakan cara reklamasi atau menguruk tambak, rawa dan sawah, sehingga air pasang laut tidak tertampung lagi. Air tersebut kemudian menggenangi kawasan yang lebih rendah lainnya. Secara umum dampak kenaikan air laut adalah tergenangnya dataran rendah, meningkatnya erosi pantai dan menimbulkan interusi air laut ke daratan. Untuk kawasan permukiman dampak ti dak langsung dari naiknya air laut adalah adanya perubahan kualitas air, turunnya produktifitas pertanian serta perpindahan penduduk. Bencana tersebut juga terjadi di Kota Semarang yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah terutama di wilayah pesisir pantai utara. Kota Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia yang mengalami mengalami ancaman karena kenaikan air laut pasang (rob). Kota Semarang sebagai salah satu kota metropolitan memiliki wilayah laut, dengan garis pantai sepanjang ± 13.6 km, yang memanjang di bagian utara kota (Sarbidi,2002). Wilayah pesisir Kota Semarang tersusun oleh aluvium muda dengan kompresibilitas tanah yang tinggi sehingga mengalami proses pemampatan secara lami akibat beban lapisan tanah di atasnya dan gangguan dari aktivitas manusia, proses ini mempercepat terjadinya penurunan muka tanah (Murdohardono, 2006). Selain itu beberapa kawasan pesisirnya tiap tahun mengalami penurunan tanah mencapai 10 cm seperti di Kecamatan Genuk, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Utara (Kodoatie dalam BBC Indonesia, 2007). Kondisi ini memperluas daerah di Kota Semarang yang terkena bencana rob.

5

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana

ditetapkan

untuk

membangun

sistem

penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi dan menyeluruh dengan tetap menghargai budaya lokal, membangun kemitraan publik dan swasta,

mendorong

menciptakan

kesetiakawanan

perdamaian

dalam

dan

kedermawanan,

bermasyarakat,

serta

berbangsa

dan

bernegara. Lahirnya Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana ini merubah paradigma penanggulangan bencana yang dulunya reaktif menjadi preventif dengan menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana. Salah satu faktor penting yang harus dianalisis dalam upaya pengurangan risiko bencana yakni penilaian kerentanan wilayah terhadap bencana

yang

akan

terjadi.

Kerentanan

ditujukan

pada

upaya

mengidentifikasi dampak terjadinya bencana berupa jatuhnya korban jiwa maupun kerugian ekonomi dalam jangka pendek yang terdiri dari hancurnya permukiman infrastruktur, sarana dan prasarana serta bangunan lainnya, maupun kerugian ekonomi jangka panjang berupa terganggunya roda perekonomian akibat trauma maupun kerusakan sumber daya alam lainnya. Analisis kerentanan pada prinsipnya merupakan potret wilayah yang= difokuskan pada kondisi fisik kawasan dan dampak kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal (Diposaptono,2005).

1.2 Perumusan Perumusan Masalah Terjadinya bencana di suatu daerah secara tidak l angsung memiliki potensi untuk mengubah tatanan nilai-nilai sosial masyarakat. Untuk mendapatkan gambaran mengenai besarnya dampak sosial akibat terjadinya bencana di Kota Semarang dilihat dari perilaku adaptasi masyarakat terhadap dalam merespon bencana banjir yang ada di lingkungannya. Sesuai dengan model ’pressure – ’pressure – state state – – respond’, besar dugaan bahwa kekuatan eksternal ( pressure) pressure) sangat besar namun kemampuan internal (state (state)) tidak bisa meresponnya dengan baik. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh sangat padatnya permukiman, kumuh, dan

6

penurunan kualitas lingkungan hidup. Padahal, sebelumnya permukiman tersebut merupakan permukiman nelayan yang bebas banjir dan rob dan tidak ada permukiman illegal, namun sekarang memiliki kondisi sebaliknya. Tingkat kerentanan di suatu wilayah menurut Bappenas (2006) menjadi suatu hal penting untuk diketahui sebagai salah satu faktor yang berpengaruh

terhadap

terjadinya

bencana

karena

kerentanan

memperlihatkan kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Sehingga wilayah yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi akan menjadi wilayah yang semakin rawan terhadap bencana. Kerawanan wilayah pesisir terhadap bencana rob akan menimbulkan risiko bagi masyarakat berupa gangguan aktivitas, kegelisahan, wabah penyakit, kematian, pengungsian, kerusakan atau kehilangan harta. Rob adalah banjir yang terjadi akibat pasang surut air laut menggenangi lahan/kawasan yang lebih rendah dari permukaan air laut rata-rata (mean (mean sea level ). ). Genangan rob dapat berlangsung berhari-hari, bahkan satu minggu terus menerus dengan tinggi lama genangan bervariasi Adanya gaya gravitasi dimana air akan mengalir ke daerah yang paling rendah dan mengisi seluruh ruang yang ada pada bagian yang lebih rendah (Ali, 2010). Fenomena alam inilah yang menyebabkan air laut menggenangi beberapa tempat rendah pada kawasan pantai Kota Semarang. Berbagai pemasalahan ekologis yang terjadi di Kota Semarang tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan kota maupun dampak perubahan alam global. Kota

Semarang

sebagai

wilayah

penelitian

mengalami

permasalahan fisik lingkungan seperti banjir, rob maupun penurunan muka tanah (land (land subsidence). subsidence). Prediksi pada beberapa tahun ke depan bahwa beberapa bagian wilayah Pesisir Kota Semarang akan terendam air laut

7

akibat penurunan tanah tentu saja menciptakan kerentanan wilayah tersebut, baik dari aspek sosial ekonomi hingga fisi k lingkungannya. Akibat dari rob ini mengakibatkan penurunan tanah yang cepat sehingga masyarakat dari tahun-ketahun harus menaikkan rumahnya, selain itu rob telah merusak sarana dan pra sarana umum, kerugian material yang tidak sedikit. Rob yang terjadi di Kota Semarang menyebabkan dampak-dampak negatif baik dalam aspek fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Dampak fisik adalah kerusakan pada sarana-sarana umum dan kantor-kantor pelayanan publik sedangkan dampak sosial mencakup kematian, risiko kesehatan, trauma mental, menurunnya perekonomian, terganggunya kegiatan pendidikan (anakanak tidak dapat pergi ke sekolah), terganggunya aktivitas kantor pelayanan publik, kekurangan bahan pokok, energi, air bersih, dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Adapun dampak ekonomi mencakup kehilangan materi, gangguan kegiatan ekonomi (orang tidak dapat pergi kerja, terlambat bekerja, atau transportasi komoditas terhambat, dan lainlain). Dampak lingkungan mencakup pencemaran air (oleh bahan pencemar yang dibawa oleh rob) atau tumbuhan di sekitar sungai yang rusak akibat terbawa rob (Ali, 2010). Rob yang menggenangi permukiman dan pertokoan di Kota Lama Semarang dalam jangka waktu yang lama telah mereduksi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya unit-unit ruko atau bangunan yang ditinggalkan. Kerugian lain yang terbilang sangat besar adalah rusaknya jejak-jejak historis berupa bangunan-bangunan kuno peninggalan Belanda sebagai situs budaya yang harus dilindungi keutuhannya (Bakti, 2010)

8

GAMBAR 1.1

PETA SEBARAN ROB DAN AMBLESAN TANAH KOTA SEMARANG Sumber: Kesbanglinmas Kota Semarang, 2010

9

Berdasarkan data dari Bappeda Kota Semarang, dapat diketahui bahwa sampai dengan tahun 2010, bencana rob di Kota Semarang menyebabkan kerugian harta benda dikarenakan rusaknya infrastruktur dan tempat usaha warga. Kerugian mayoritas warga terutama di daerah pesisir adalah penurunan pendapatan masyarakat dikarenakan tambak yang terkena dampak rob sehingga tidak bisa digunakan sebagian maupun rusak sama sekali. Fakta diatas juga diperkuat dengan data dari LSM Bintari mengenai dampak rob di sektor petanian dan perikanan di Kota Semarang tahun 2007 pada tabel 1.1, yang menunjukan bahwa produksi perikanan darat/ tambak sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2006 mengalami penurunan yang signifikan. Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Darat/Tambak Tahun 1997 dan 2006

Berdasarkan data dari Bappeda Kota Semarang, dapat diketahui bahwa sampai dengan tahun 2010, bencana rob di Kota Semarang menyebabkan kerugian harta benda dikarenakan rusaknya infrastruktur dan tempat usaha warga. Kerugian mayoritas warga terutama di daerah pesisir adalah penurunan pendapatan masyarakat dikarenakan tambak yang terkena dampak rob sehingga tidak bisa digunakan sebagian maupun rusak sama sekali. Fakta diatas juga diperkuat dengan data dari LSM Bintari mengenai dampak rob di sektor petanian dan perikanan di Kota Semarang tahun 2007 pada tabel 1.1, yang menunjukan bahwa produksi perikanan darat/ tambak sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2006 mengalami penurunan yang signifikan. Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Darat/Tambak Tahun 1997 dan 2006 Produksi No.

Jenis

1. 2. 3.

Bandeng Belanak Udang

4.

Lainnya Jumlah

(ton)

Selisih

2006 251,8 9,3 166,7

1997 839,5 52,6 1.210,5

-587,7 -43,3 -1.043,8

29

262,9

-233,9

456,8

4.326,5

-3.905,7

Juta (Rp) 2006 1997 2.079.850 2.938.351 73.800 268.908 5.440.725 12.102.267

Selisih

-858.501 -195.108 6.661.542 149.550 629.711 -480.161 7.743.925 15.939.237 8.195.312 Sumber: LSM Bintari, 2007

Akibat lain dari rob yang paling mudah dikenali terlihat pada fisik bangunan rumah penduduk di wilayah pesisir Kota Semarang. Akibat dari rob, membuat pemilik rumah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk terus-menerus meninggikan lantai bangunan dalam jangka waktu 1-3 tahun. Setiap 1-3 tahun, penduduk yang terkena dampak rob berarti harus menyisihkan bukan saja biaya, namun juga waktu dan prioritas lain di dalam rumah tangga tersebut. Sampai dengan saat ini telah banyak penelitian-penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui dampak kenaikan air laut dan upaya-

10

upaya

penanganan

yang

dilakukan

Pemerintah

Kota

Semarang.

Kenyataan sampai sekarang rob masih saja terjadi dan masyarakat juga masih tetap tinggal di daerah rob . Penelitian ini sangat penting dilakukan sebagai salah satu upaya menyajikan ‘potret’ kerentanan masyarakat Kota Semarang yang dapat digunakan sebagai landasan dalam memberikan rekomendasi penanggulangan bencana, yang diakibatkan oleh bencana rob. rob. Merujuk pada model ‘pressure-release ‘pressure-release’’ penelitian penelitian ini dilakukan untuk ‘memotret’ kondisi pressure sebagai landasan untuk menskenariokan release. release. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian ”Bagaimanakah kerentanan masyarakat Kota Semarang terhadap bencana banjir dan rob?”. rob ?”. Atas dasar pertanyaan tersebut tentunya perlu suatu pengkajian analisis kerentanan masyarakat terhadap

ancaman

bencana

rob

dengan

tujuan

sebagai

upaya

pengurangan risiko bencana wilayah Kota Semarang demi menjaga kelangsungan pembangunan berkelanjutannya.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 1.3.1 Maksud Penelitian Maksud dari penelitian ini adalah mengkaji mengkaji kerentanan masyarakat di Kota Semarang terhadap bencana banjir dan rob. Dari penelitian ini, diharapkan dapat diketahui kondisi kerentanan kerentanan wilayah terhadap t erhadap bencana serta alternatif strategi dalam mengatasi kerentanan bencana tersebut. 1.3.2 Tujuan Penelitian Untuk mendukung maksud dari penelitian ini maka dirumuskan beberapa tujuan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang dapat diambil yaitu : 1.3.2.1 Mengidentifikasi karakteristik masyarakat masyarakat Kota Kota Semarang; Semarang; 1.3.2.2 Mengidentifikasi wilayah rentan rentan dan dampaknya;

11

1.3.2.3 Menganalisis kerentanan masyarakat terhadap bencana rob di wilayah Kota Semarang; 1.3.2.4 Menentukan kategori kategori kerentanan masyarakat masyarakat terhadap bencana rob di Kota Semarang; 1.3.2.5 Menyusun arahan dan rekomendasi rekomendasi dalam pengembangan pengembangan Kota Semarang berdasarkan kondisi kerentanan tersebut.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup dalam studi ini dibedakan menjadi dua yaitu ruang lingkup substansial yang berisi mengenai materi-materi yang akan dibahas dalam studi ini, serta ruang lingkup wilayah yang menjelaskan batasan wilayah studi yang menjadi obyek penelitian. 1.4.1 Lingkup Materi Ruang lingkup ini secara umum terkait dengan lingkup substansial yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun pada pembahasan ini, lingkup materi dalam penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal, yaitu: 1.4.1.1 Pembangunan berkelanjutan berkelanjutan yaitu paradigma paradigma pembangunan pembangunan yang muncul dikarenakan adanya krisis alam secara global baik di negara maju maupun berkembang. Menurut WCED (1987), pembangunan berkelanjutan adalah ’pembangunan yang dapat memenuhi

kebutuhan

mengorbankan

generasi

kemampuan

sekarang

generasi

tanpa

harus

mendatang

dalam

memenuhi kebutuhannya sendiri’. sendiri’ . 1.4.1.2 Pengurangan risiko bencana yaitu Kerangka kerja konseptual yang terdiri dari elemen-elemen yang dipandang mempunyai kemungkinan untuk meminimalkan kerentanan dan risiko bencana di seluruh masyarakat, untuk menghindari (pencegahan) atau membatasi (mitigasi dan kesiapsiagaan) dampak merugikan yang ditimbulkan

bahaya,

dalam

konteks

luas

pembangunan

12

berkelanjutan.Kerangka kerja pengurangan risiko bencana terdiri dari bidang aksi sebagai berikut: 1.4.1.2.1 Kesadaran dan pengkajian risiko, ri siko, termasuk analisis bahaya dan analisis kerentanan/kapasitas; kerentanan/kapasitas; 1.4.1.2.2 Pengembangan pengetahuan, termasuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan informasi; 1.4.1.2.3 Komitmen publik dan kerangka kerja institusional, termasuk aksi kelembagaaan, kebijakan, perundangan dan komunitas; 1.4.1.2.4 Penerapan langkah-langkah, termasuk pengelolaan lingkungan, perencanaan penggunaan lahan dan tata kota, perlindungan fasilitas penting, penerapan sains dan teknologi,

kemitraan

dan

jejaring,

dan

instrumen

finansial; 1.4.1.2.5 Sistem peringatan dini termasuk peramalan, penyebaran peringatan,

tindakan-tindakan

kesiapsiagaan

dan

kapasitas untuk memberikan reaksi.

1.4.1.3 Analisis risiko bencana yaitu yaitu metodologi untuk menentukan sifat dan cakupan risiko dengan melakukan analisis terhadap potensi bahaya dan mengevaluasi kondisi-kondisi kerentanan yang ada yang dapat menimbulkan suatu potensi ancaman atau kerugian bagi penduduk, harta benda, penghidupan dan lingkungan tempat mereka tergantung. Proses untuk melakukan suatu pengkajian risiko didasarkan pada suatu tinjauan tentang ciri-ciri teknis bahaya, seperti lokasi, intensitas, frekuensi

dan probabilitas

mereka, serta pada analisis tentang dimensi fisik, sosial dan ekonomi dari kerentanan dan keterpaparan, serta pertimbangan khusus pada kapasitas penyesuaian (coping ( coping capacity ) yang terkait dengan skenario-skenario risiko (Triutomo, 2009).

13

1.4.1.4 Analisis Kerentanan yaitu suatu proses yang menghasilkan pengertian akan jenis dan tingkat kerentanan dari manusia, harta benda/hak milik dan lingkungan terhadap efek dari ancaman tertentu

pada

waktu

tertentu.

Proses

tersebut

adalah

mengidentifikasi kondisi fisik, sosial dan ekonomi yang rawan terhadap dampak suatu ancaman (CBDRM, 2004).

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah Ruang lingkup ini merupakan pembatasan wilayah studi yang akan diamati berdasarkan kerawanan bencana tersebut. Pembatasan wilayah studi ini didasarkan pada kondisi kerawanan di wilayah pesisir Kota Semarang. Adapun ruang lingkup wilayah makro yakni wilayah pesisir Kota Semarang yakni kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan perairan Laut Jawa. Wilayah makro tersebut terdiri atas 6 kecamatan yaitu mencakup Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Genuk, Kecamatan Semarang Timur, dan Kecamatan Gayamsari. 1.5 Manfaat Penelitian Studi ini akan menyajikan potret kondisi masyarakat di Kota Semarang dan bentuk mitigasi dan kemampuan mereka dalam menghadapi perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh bencana banjir demi keberlanjutan kehidupannya. Pada prinsipnya, penelitian ini merupakan salah satu tahap dalam proses penyesuaian penduduk agar dapat berkelanjutan. Secara keilmuan, penelitian ini memiliki manfaat sebagai’pembuktian’ bahwa masyarakat telah memiliki pola adaptasinya sendiri

dalam

menghadapi

bencana

yang

mungkin

muncul

di

lingkungannya. Disamping itu penelitian ini juga bisa membuktikan faktorfaktor yang menyebabkan masyarakat dapat beradaptasi.

14

GAMBAR 1.2 PETA

BATAS ADMINSITRASI KOTA SEMARANG

15

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2011

16


16

Sedangkan dari aspek praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1.5.1 Manfaat bagi Masyarakat Lokal Hasil Penelitian ini diharapkan masyarakat akan mengetahui tentang risiko bencana yang dapat terjadi di wilayahnya sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan yang bersifat preventif agar dapat mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan oleh bencana tersebut. Manfaat ini dapat disampaikan dengan perantara Pemerintah Kota ketika bersosialisasi terhadap masyarakat ataupun masyarakat yang mengetahui produk penelitian ini secara langsung. 1.5.2 Manfaat bagi Pemerintah Kota Semarang Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Kota Semarang dalam perencanaan

Sedangkan dari aspek praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1.5.1 Manfaat bagi Masyarakat Lokal Hasil Penelitian ini diharapkan masyarakat akan mengetahui tentang risiko bencana yang dapat terjadi di wilayahnya sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan yang bersifat preventif agar dapat mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan oleh bencana tersebut. Manfaat ini dapat disampaikan dengan perantara Pemerintah Kota ketika bersosialisasi terhadap masyarakat ataupun masyarakat yang mengetahui produk penelitian ini secara langsung. 1.5.2 Manfaat bagi Pemerintah Kota Semarang Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Kota Semarang dalam perencanaan berdasarkan pada risiko bencana. Adanya penelitian ini diharapkan pula agar dapat meningkatkan peran aktif pemerintah Kota Semarang dalam upaya mitigasi bencana di wilayahnya.

17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Pembangunan Berkelanjutan 2.1.1 Definisi Pembangunan Berkelanjutan Paradigma pembangunan berkelanjutan muncul karena adanya krisis alam secara global baik di negara maju maupun berkembang. berkembang. Banyak pandangan yang menyatakan bahwa masalah tersebut timbul karena terjadi cara pandang yang keliru di masa terdahulu yaitu pemikir an tentang antroposentrisme. antroposentrisme. Cara pandang ini mengedepankan kebutuhan manusia dan memposisikan alam sebagai sebuah sumberdaya yang dapat dieksploitasi secara besar-besaran karena alam memiliki kemampuan memperbaiki dirinya. Pandangan ini menjadikan alam rusak, banyak sumber daya yang tereksploitasi tanpa ada usaha pemulihan kembali. Permasalahan lingkungan hidup akibat cara pandang antroposentrisme telah melahirkan beberapa teori yang menentangnya yaitu ekosentrisme dan biosentrisme. biosentrisme. Pada intinya kedua teori ini mengedepankan alam sebagai sebuah objek yang perlu dilestarikan dan diposisikan sejajar dengan manusia. Definisi tentang pembangunan berkelanjutan dapat bermacammacam tergantung interpretasi dan tujuan yang akan dicapai. Akan tetapi, definisi yang dikemukakan oleh Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan atau World Commision on Environmental and Development = = WCED (1987) sering dijadikan rujukan. Menurut komisi itu, pembangunan berkelanjutan adalah ’pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri’.

18

2.1.2 Hakekat Pembangunan Pembangunan Berkelanjutan Apa hakekat pembangunan berkelanjutan sebenarnya? Hakekat itu dapat kita turunkan dari definisi pembangunan itu sendiri. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dengan lebih baik (Soemarwoto, 1983). Berdasarkan definisi tersebut,

hakekat

pembangunan

sebenarnya

adalah

pemenuhan

kebutuhan dan dalam konteks yang lebih riil adalah peningkatan kesejahteraan yang baik. Ide sederhana dari pembangunan berkelanjutan sendiri berdasarkan hakekatnya dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk menjamin kesejahteraan generasi sekarang dan generasi selanjutnya. Kesejahteraan menjadi inti dari pembangunan yang selama ini didengungdengungkan, karena pada dasarnya objek pembangunan itu sendiri adalah manusia

yang

pembangunan.

berperan Jika

sebagai

kesejahteraan

penikmat manusia

sekaligus terjamin

pelaksana

maka

besar

kemungkinan keberlanjutan lingkungan hidup akan terjamin begitupula sebaliknya (Sariffuddin, 2010). Pembangunan ditekankan pada tiga lingkup utama yaitu manusia ( people), people), ekonomi dan masyarakat. Namun dalam setiap pembahasannya penekanan terhadap ekonomi lebih banyak dibahas terutama pada sektor produktivitas yang memberikan lapangan kerja dan kekayaan. Aspek lain yang dibahas adalah pembangunan manusia, dimana manusia sebagai inti pembangunan yaitu menekankan pada kehidupan anak-anak anak -anak (penyediaan kesehatan dan lain-lain), pendidikan, harapan hidup, kesejahteraan, keadilan (social (social equity ) dan persamaan kesempatan (equal (equal opportunity ). ). Lebih lanjut, pembahasan pembangunan berkelanjutan juga mengenai sistem kelembagaan terkait dengan negara, wilayah, institusi dan yang baru-baru ini adalah organisasi kemasyarakatan kemasyarakatan yang lebih dikenal dengan modal sosial (social (social capital ) (Edward, 1999, p. 25). Pemikiran tersebut sesuai dengan pandangan bahwa pembangunan berkelanjutan lahir dari

19

pemikiran developmentalis developmentalis yaitu lebih mengedepankan pemenuhan kebutuhan secara ekonomi (Keraf, 2002). Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang holistik tidak hanya menempatkan manusia sebagai satu-satunya unsur yang bertanggungjawab tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan. Kondisi internal menjadi modal dasar ( Asset-based Asset-based ) yang mencerminkan suatu kondisi masyarakat kota yang berinteraksi sesamanya, dengan lingkungan hidup sebagai ruang dan sebagai penyedia kebutuhan dan ekonomi sebagai suatu usaha/aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan (Metter, 1999: 8). Sedangkan kebijakan berperan sebagai pedoman yang mengarahkan kondisi masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Sehingga keberlanjutan suatu kota dipengaruhi oleh kondisi internal kota yang berperan sebagai modal dasar (integrasi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup) dipengaruhi oleh kebijakan sebagai pengatur kelangsungan aktivitas internal kota. Suatu kota yang berkelanjutan mesti memiliki basis ekonomi yang kuat, keseimbangan lingkungan yang terpelihara, keadilan sosial dan kekentalan komunitas. Adapun prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Prinsip-Prinsip Pembangunan Kota Berkelanjutan No

Prinsip Dasar

1.

Pertumbuhan ekonomi

Kota yang tidak Berkelanjutan 









Kompetisi, mengutamakan industri besar, hanya a ktivitas bisnis tertentu yang dikembangkan Peningkatan kemampuan SDM kurang diperhatikan Terlalu banyak peraturan dan birokrasi Tidak ada tax insentive bagi pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan Orientasi formalisme dan fungsionalisme

Kota yang berkelanjutan 







Kerjasama strategis dan aneka industri dan bisnis SDM sangat diperhatikan Deregulasi dan debirokratisasi Dirintis adanya tax insentive bagi pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan

20



2.

Keserasian Lingkungan



  





3.

Kekentalan Komunitas







4.

Pola Kemitraan

5.

Peran Serta Penduduk

6.





Penggunaan sumber-sumber daya alam secara berkelebihan; Pencemaran lingkungan; Tata guna lahan tunggal Kurang koordinasi dengan sistem transportasi Taman-taman dan kawasan lindung beralih fungsi Kepadatan tinggi tidak terkendali Disparitas yang meningkat antar berbagai kelompok pendapatan Kecenderungan eksklusivisme Masyarakat patembayan (Gessellschaft ) Kurang terjalin pola kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat Peran serta penduduk sangat terbatas



  















Sistem Terlalu terpusat (sentralisasi) Pemerintahan Sumber: Research Triangle Institute, 1996 dalam Budiharjo, 1997

2.2.





Orientasi sistemik dan humanisme Konservasi sumber daya alam Pencegahan pencemaran Tata guna lahan campuran Koordinasi dengan sistem transportasi Penciptaan taman-taman dan kelestarian kawasan lindung Kepadatan tinggi dibatasi di area-area tertentu saja Pengurangan kesenjangan ekonomi Kebersamaan/ solidaritas sosial Masyarakat paguyuban (Gemeinschaft ) Jalinan yang kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat Jalinan yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat Otonomi daerah (desentralisasi )

Manajemen Manajemen bencana Bencana adalah sesuatu yang tak terpisahkan dalam sejarah

manusia. Manusia bergumul dan terus bergumul agar bebas dari bencana (free from disaster ). ). Dalam pergumulan itu, lahirlah praktek mitigasi, seperti mitigasi banjir, mitigasi kekeringan (drought (drought mitigation), mitigation), dan lain sebagainya. Jonatan

A.

Lassa

secara

menarik

mencoba

menuliskan

sejarah

penanggulangan bencana sejak jaman purbakala. Menurut Lassa (2004), usaha pengurangan risiko bencana paling kuno dilakukan di Mesir, pr aktek mitigasi kekeringan sudah berusia lebih dari 4000 tahun. Konsep tentang Early Warning System untuk kelaparan (famine ( famine)) dan kesiapsiagaan ( preparedness) preparedness) dengan lumbung raksasa yang disiapkan selama tujuh tahun pertama kelimpahan dan digunakan selama tujuh tahun kekeringan

21

sudah lahir pada tahun 2000 BC, sesuai keterangan kitab Kejadian, dan tulisan-tulisan Yahudi Kuno. Konsep manajemen bencana mengenai pencegahan (Prevention ( Prevention)) atas bencana atau kutukan penyakit ( plague), plague), pada abad-abad abad-abad ‘non‘nonperadababan’ selalu diceritakan ulang dalam ‘simbol‘simbol-simbol’ seperti korban, korban, penyangkalan diri dan pengakuan dosa. Early warning kebanyakan didasarkan pada Astrologi atau ilmu Bintang. Tak heran mengapa kata bencana (DISASTER) secara etimologis berasal dari kata DIS yang berarti sesuatu yang tidak enak (unfavorable ( unfavorable)) dan ASTRO yang berarti bintang (stars).

Dis-astro

berarti an event precipitated by stars (peristiwa jatuhnya

bintang-bintang ke bumi) (Zebrowski, 1997 dalam Lassa, 2004). 2.2.1 Definisi bencana Kamus

Bahasa

Indonesia

yang

dikeluarkan

Pusat

Bahasa

Kementerian Pendidikan Nasional mengartikan bencana adalah sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan kesusahan, kerugian atau penderitaan. Bencana juga dapat dipahami sebagai malapetaka atau kecelakaan. Bencana juga dapat diartikan sebagai gangguan, godaan atau tipuan. Bencana Alam diartikan sebagai kecelakaan yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, angin besar dan banjir. Dan bencana ekologis diartikan sebagai bencana yang merusak keseimbangan lingkungan atau sistem ekologi Dalam UU No. 24 tahun 2007 Bencana (Disaster) didefinisikan sebagai: “suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis” (UU No. 24 / 2007).

22

Banyak definisi bencana lain yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi atau institusi; baik local maupun internasional. World Health Organization menjelaskan dampak bencana terhadap kesehatan sebagai berikut: “ A A disaster is any occurrence that causes damage, ecological disruption, loss of human life, or deterioration of health and health services on a scale sufficient to warrant an extraordinary response from outside the affected community or area; area; “Bencana adalah kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau kerusakan pelayanan kesehatan dan kesehatan pada skala yang cukup untuk menjamin respon yang luar biasa dari luar komunitas atau daerah yang terkena dampak”. dampak”. (WHO, 1995) United Nations International Strategy for Disaster Reduction Reduction (UNISDR)

menyusun

suatu

definisi

standar

tentang

bencana

yang

dimutakhirkan pada tanggal 31 Maret 2004, sebagai berikut: “A serious disruption of the functioning of a communit y or a society causing widespread human, material, economic or environmental losses which exceed the ability of the affected community or society to cope using its own resources” (ISDR, 2004) “Suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri”(ISDR, 2004) Definisi standar internasional ini lebih lengkap. Rumusan ISDR memposisikan kemampuan manusia atau komunitas untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Implikasi praktis dari rumusan UNISDR kemudian adalah seberapapun besar ancaman bencana yang ada, selama komunitas mampu mengatasinya secara mandiri dan mampu memulihkan diri secara cepat, maka tak bisa dikatakan bencana.

23

De Guzman, konsultan Asian Disaster Reduction Center, dalam analisisnya berjudul

“Towards “Towards

Total

Disaster

Risk

Management

Approach ” Approach”

menyebutkan: “Essentially, disasters are human-made. human-made. For a catastrophic event, whether precipitated by natural phenomena or human activities, assumes the state of a disaster when the community or society affected fails to cope” “Pada dasarnya, semua bencana bencan a pada hakekatnya adalah akibat dari tindakan atau ketidakbertindakan manusia. Lebih jauh dia menganalisis bahwa suatu peristiwa katastropik, baik yang ditimbulkan oleh gejala alam ataupun diakibatkan oleh kegiatan manusia, baru menjadi keadaan bencana ketika masyarakat yang terkena tidak mampu untuk menanggulangi.” (Emmanuel (Emmanuel M. de Guzman, Towards Total Disaster Risk Management Approach, 2002). 2.2.2 Aspek dasar terjadinya suatu bencana Mengacu

kepada

definisi

UN-ISDR

maka

definisi

bencana

mengandung tiga aspek dasar, meliputi: terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (hazard ( hazard ), ), peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat, ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka. Bencana (disaster ) merupakan fenomena yang terjadi akibat kolektifitas atas komponen bahaya (hazard ( hazard ) yang mempengaruhi kondisi alam dan lingkungan, serta bagaimana tingkat kerentanan (vulnerability ( vulnerability ) dan kemampuan (capacity (capacity ) suatu komunitas dalam mengelola ancaman (Departemen Komunikasi dan Informatika, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Politik Bumi dan Manajemen Bencana, 2008): Pertama, Bahaya (hazard (hazard ); ); adalah suatu kondisi, secara alamiah maupun karena ulah manusia, yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Bahaya berpotensi menimbulkan bencana, tetapi tidak semua bahaya selalu menjadi bencana;

24

Kedua, kerentanan (Vulnerability (Vulnerability ); ); adalah sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan (faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Faktor kerentanan meliputi: Fisik: Fisik: Kekuatan bangunan struktur (rumah, jalan, jembatan) terhadap ancaman bencana; Sosial: Sosial: kondisi demografi (jenis kelamin, usia, kesehatan, gizi, perilaku masyarakat) terhadap ancaman bencana; Ekonomi: Ekonomi: Kemampuan finansial fi nansial masyarakat dalam menghadapi ancaman di wilayahnya; Lingkungan: Lingkungan: Tingkat ketersediaan/kelangkaan sumberdaya (lahan, air, udara) serta kerusakan lingkungan yan terjadi. Ketiga, kapasitas (Capacity (Capacity ); ); Adalah kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan, keluarga dan masyarakat yang yang membuat membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siap-siaga, menanggapi dengan cepat atau segera pulih dari suatu kedaruratan dan bencana. Keempat, risiko (Risk ); ); adalah besarnya kerugian atau kemungkinan terjadi korban manusia, kerusakan dan kerugian ekonomi yg disebabkan oleh bahaya tertentu di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Semakin tinggi nilai ancaman dan nilai kerentanan maka risiko terjadinya bencana semakin tinggi. Untuk mengurangi ri siko bencana perlu melakukan peningkatan nilai kerentanan ((vulnerability vulnerability ) menjadi kapasitas (capacity ) dengan melakukan penguatan kapasitas di dalam masyarakat dalam mengelola lingkungan, mengenal ancaman, mengetahui dampak yang dapat ditimbulkan oleh faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya bencana. Hubungannya risiko bencana dalam Badan koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB), Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia, Indonesia , edisi II (2007) dapat dirumuskan sebagai berikut : Risiko

=

Bahaya x Kerentanan Kemampuan

25

2.2.3 Perubahan Paradigma Paradigma Disaster Management Dalam beberapa tahun terakhir ini berkembang sebuah cara melihat bencana. Bencana tidak lagi dilihat sebagai suatu kejadian tiba-tiba yang tidak dapat diprediksi. Bencana dipandang sebagai sebuah fase dalam satu siklus kehidupan normal manusia yang dipengaruhi dan mempengaruhi keseluruhan kehidupan itu sendiri. Cara memandang ini disebut sebagai Disaster Management (DM). Secara konseptual, ada beberapa definisi DM, antara lain: sebagai perspektif penanganan bencana dimana pembangunan (atau kegiatan normal) dipandang sebagai sebuah kondisi dan konteks didalam mana bencana itu terjadi dan karenanya respon terhadap bencana ditempatkan atau sebagai sebuah terminologi kolektif yang meliputi seluruh aspek perencanaan untuk kesiapan dan mitigasi, maupun untuk penanganan dampak pasca bencana (respon darurat). Dalam definisi diatas, terlihat bahwa ada beberapa hal kunci yang terkandung dalam perspektif DM yakni: keterkaitan bencana dengan pembangunan. Perspektif ini memberikan perhatian yang berimbang terhadap masalah-masalah dalam proses sebelum bencana terjadi maupun pasca bencana. Sebelum bencana terjadi, kegiatan ditujukan untuk menghindari bencana atau minimal mengurangi dampak buruk suatu bencana. Setelah bencana terjadi atau dalam kondisi darurat, kegiatan ditujukan untuk membantu membantu pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana). Lebih penting lagi, perspektif DM berusaha untuk menganalisa dan menitikberatkan pada keterkaitan antara dua tahap ter sebut dalam konteks kehidupan masyarakat. Dengan demikian DM bergerak antara dua aliran utama kerja dalam masyarakat,

yakni

pembangunan

dan

bantuan

kemanusiaan.

Pembangunan misalnya, seringkali dianggap jalan untuk membebaskan orang dari kemiskinan, sedangkan bantuan kemanusiaan dipandang sebagai upaya untuk menyelamatkan hidup seseorang atau sekelompok

26

orang yang tertimpa dampak suatu bencana. Sehingga terkesan adanya pemisahan

atau

putusnya

sebuah

keterkaitan

dialektis

antara

pembangunan dengan bencana dan dampaknya. Pemisahan ini dianggap tidak memadai lagi untuk perkembangan konteks bencana dewasa ini, terutama untuk menilai dan merespon bencana dan krisis yang berulang. Lebih sering tejadi, sebuah bencana, bahkan yang disebut sebagai bencana alam sekalipun, merupakan dampak dari suatu fenomena atau proses pembangunan itu sendiri, misalnya masalah kerusakan lingkungan dan pemanasan global. Harga dari kerusakan yang terjadi karena bencana juga sudah terlalu besar (dari segi keuangan, mutu hidup dan lingkungan li ngkungan serta emosi). Dampak suatu bencana tertentu meningkatkan ancaman akan terjadinya bencana berikutnya dan menurunkan kemampuan masyarakat untuk bertahan dari dampak buruknya. Sehingga dari sisi internal, masyarakat yang rentan terhadap bencana yang berulang dan ancaman yang meningkat mengembangkan mengembangkan strategi hidupnya, untuk bertahan dalam krisis terus menerus, dan bukan lagi untuk mencapai mutu kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan taraf hidup dengan kerja-kerja penanganan dampak bencana (respon darurat) tidak dapat dipisahkan begitu saja. Upaya penanganan bencana yang lebih dititikberatkan pada fase ketika tidak sedang terjadi bencana ini biasanya disebut sebagai penanganan risiko bencana (Disaster ( Disaster Risk Management ). ). Dua perspektif yang berbeda, sebagai perbandingan antara paradigma lama dan paradigma baru dalam penanganan bencana dapat dilihat pada Tabel 2.1.

27

TABEL 2.1 PERSPEKTIF MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA Perspektif Lama

Perspektif Baru

Bencana dilihat sebagai kejadian yang

Bencana merupakan bagian dari proses

berdiri sendiri

pembangunan yang yang normal

Kurang

menganalisa

hubungan-

Analisa terhadap kondisi masyarakat

hubungan dengan kondisi masyarakat pada keadaan normal merupakan faktor pada keadaan normal normal

yang

mendasar

dalam

mengenali

bencana Dominasi solusi teknis, hukum, dan

Menekankan pada solusi yang merubah

berorientasi stabilisasi

struktur hubungan dalam masyarakat yang menjadi penyebab masyarakat lebih rentan terhadap bencana

Institusi yang terlibat dalam intervensi

Institusi yang terlibat tersebar, sehingga

sangat

masyarakat menjadi pemeran utama

terpusat,

dengan

tingkat

partisipasi masyarakat “korban” sangat

dalam

penyusunan

strategi,

dimana

rendah

masyarakat tidak dipandang sebagai “korban” tapi sebagai “mitra”

Lembaga

pelaksana

kurang

dapat

dipercaya dan kurang transparan kepada

Menekankan

kepercayaan

dan

transparasi dalam pelaksanaan

masyarakat Intervensi

dilakukan

setelah

terjadi

Mitigasi merupakan tujuan utama

adalah

Bencana dilihat sebagai kesempatan

mengembalikan keadaan sebelum terjadi

untuk transformasi menuju kondisi yang

bencana

lebih baik

bencana Tujuan

intervensi

Sumber: CBDRM – CBDRM – FKPB, FKPB, 2004

2.3

Pengurangan Risiko Bencana dan Analisis Risiko Pengurangan risiko bencana (PRB) merupakan sebuah konsep

yang luas dan relatif baru. Ada beberapa definisi berbeda dari istilah ini dalam literatur teknis, tetapi PRB secara umum dipahami sebagai

28

pengembangan

dan

penerapan secara luas dari kebijakan-kebijakan,

strategi-strategi dan praktik-praktik untuk meminimalkan kerentanan dan risiko bencana di masyarakat. PRB adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risikorisiko bencana. PRB bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap bencana dan

menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun

bahaya-bahaya lain yang menimbulkan kerentanan. 2.3.1 Pengurangan Risiko Bencana PRB merupakan tanggung jawab lembaga-lembaga yang berger ak dalam

bidang

pembangunan

maupun

lembaga

lembaga

bantuan

kemanusiaan dan PRB harus menjadi bagian terpadu dari pekerjaan organisasi semacam ini, bukan sekedar kegiatan tambahan atau kegiatan terpisah yang dilakukan satu-dua kali saja. Oleh karenanya, upaya PRB sangatlah luas. Dalam setiap sektor dari kerja pembangunan dan bantuan kemanusiaan terdapat peluang untuk melaksanakan prakarsa-prakarsa Pengurangan Risiko Bencana (Twigg, 2007). Pertanyaan yang seringkali diajukan adalah “Apa itu risiko?”. Risiko adalah hal yang tidak akan pernah dapat dihindari pada suatu kegiatan / aktivitas yang idlakukan manusia, termasuk ter masuk aktivitas proyek pembangunan dan proyek konstruksi. Karena dalam setiap kegiatan, seperti kegiatan konstruksi, pasti ada berbagai ketidakpastian (uncertainty ( uncertainty ). ). Faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya risiko pada suatu kegiatan. Para ahli mendefinisikan risiko antara lain William and Heins (1985) mendefinisikan risiko sebagai suatu variasi dari hasil – hasil – hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu pada kondisi tertentu. Sedangkan William Smith mendefinisikan risiko sebagai sebuah potensi variasi sebuah hasil dan Siahaan (1995) menjelaskan risiko sebagai kombinasi probabilita suatu kejadian dengan konsekuensi atau akibatnya.

29

Perbedaan pendapat mengenai difinisi risiko ini mungkin disebabkan perbedaan bidang keilmuan para ahli tersebut diatas.

Gambar 2.x Konsep Dasar Risiko Sumber: GTZ, 2009

Secara umum diketahui bahwa risiko adalah hal-hal yang belum terjadi, tapi bisa dipahami melalui ilmu pengetahuan maupun melalui pengetahuan dari sejarah masa lalu. Trieschman, Gustavon, Hoyt, (2001) mengemukakan beberapa macam risiko yaitu risiko statis dan risiko dinamis dengan berdasarkan sejauh mana ketidakpastian berubah karena perubahan waktu. Berdasarkan teori ini ada dua macam risiko yaitu: Pertama, Risiko Statis. Yaitu risiko yang asalnya asalnya dari masyarakat yang tidak berubah yang berada dalam keseimbangan stabil. Risiko statis dapat bersifat murni ataupun spekulatif.

Contoh risiko spekulasi statis:

Menjalankan bisnis dalam dalam ekonomi stabil.

Contoh risiko risiko murni murni statis:

Ketidakpastian dari terjadinya sambaran petir, angin topan, dan kematian secara acak (secara random). Dan kedua yaitu risiko dinamis, yaitu risiko yang timbul karena terjadi perubahan dalam masyarakat. Risiko dinamis

30

dapat bersifat murni ataupun spekulatif. Contoh sumber risiko dinamis: urbanisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan undang – – undang atau perubahan peraturan pemerintah. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian , luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehil angan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (Bakornas PB, 2007). Sebagaimana dijelaskan diatas mengenai bencana, analisis risiko bencana merupakan gabungan dari analisis bahaya dan analisis kerentanan bencana yang ada (Gambar 2.x).

Gambar 2.x Konsep Dasar Risiko Sumber: Working Concept Disaster Risk Management, GTZ, 2009

2.3.2 Analisis Risiko Bencana Analisis Risiko bukanlah proses yang dilakukan hanya satu kali dan bersifat statis, melainkan sebuah proses dinamis yang terus-menerus serta menyesuaikan diri dengan kerentanan perubahan, bahaya dan risiko. Untuk mengidentifikasi bahaya lebih efektif dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan kelompok masyarakat. Untuk menganalisis risiko serta

31

memperkirakan dan menilai kemungkinan terjadinya bencana dan potensi kerusakan yang mungkin dari suatu bencana perlu mempertimbangkan sejarah serta strategi adaptif masyarakat sekitar, seperti digambarkan pada gambar 2.x .

Gambar 2.x Masukan dan Keluaran dari Analisis Risiko Sumber: Working Concept Disaster Risk Management, GTZ, 2009

Pengukuran analisis risiko dapat menggunakan matriks risiko untuk menggabungkan variabel kemungkinan dan variabel dampak untuk mendapatkan skor risiko. Skor risiko dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dan membantu dalam menentukan tindakan apa yang harus mengambil dalam keseluruhan risiko. Bagaimana skor risiko berasal dapat dilihat dari matriks resiko sampel dan tabel skor risiko ditunjukkan di bawah ini. Empat tingkat tingkat risiko atau skor ditampilkan dalam matriks dan tabel yang terdapat t erdapat di bawah.

32

www.austrac.gov.au/elearning www.austrac.gov.au/elearning_aml..._1 _aml..._14.html 4.html

www.austrac.gov.au/elearning_aml..._14.html

Untuk merumuskan rekomendasi yang implementif di tingkat masyarakat dengan tujuan untuk untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, setiap analisis risiko yang disusun harus dapat menampung semua anspirasi stakeholders, menggunakan

33

variabel yang terukur dan masuk akal, serta mengintegrasikannya dengan rencana-rencana pembangunan wilayah. 2.3.3

Peran Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Dalam

manajemen

tanggap

darurat

yang

konvensional,

masyarakat dipandang lebih dari aspek ruang: kelompok-kelompok orang yang tinggal di daerah yang sama atau tinggal berdekatan dengan risikorisiko yang sama. Pandangan ini mengabaikan dimensi-dimensi

penting

lain dari ‘masyarakat’ yang berkaitan berkaitan dengan kepentingan, nilai-nilai, kegiatan-kegiatan dan struktur- struktur yang sama (Twigg, 2007) . Masyarakat merupakan sesuatu yang kompleks dan seringkali tidak berbentuk satu kesatuan. Di antara orang-orang yang tinggal di suatu daerah yang sama ada perbedaan- perbedaan dalam hal kekayaan, status sosial dan pekerjaan, dan mungkin pula ada pembagian- pembagian lain yang lebih serius di dalam masyarakat. Seseorang dapat menjadi anggota beberapa masyarakat yang berbeda pada saat yang sama, terhubungkan dengan masing-masing masyarakat ini oleh faktor-faktor berbeda seperti tempat tinggal, pekerjaan, status ekonomi, ekonomi, gender, agama atau kesamaan hobi. Masyarakat adalah sesuatu yang dinamis: orang dapat berkumpul bersama untuk tujuan-tujuan tertentu yang sama dan berpisah kembali segera setelah tujuan-tujuan ini tercapai. Faktor-faktor

ini

menyebabkan

sulit

bagi

kita

untuk

mengidentifikasikan dengan jelas ‘masyarakat’ yang kita dampingi. Dari perspektif bahaya, dimensi ruang merupakan suatu unsur yang mendasar dalam mengidentifikasikan masyarakat yang menghadapi risiko, tetapi kesamaan tempat tinggal ini i ni harus dihubungkan dengan pemahaman akan perbedaan-perbedaan, keterkaitan dan dinamika sosial- ekonomi di wilayah berisiko tersebut, tidak hanya untuk mengidentifikasikan kelompokkelompok rentan tetapi juga untuk memahami berbagai faktor ber beda yang

34

turut menciptakan kerentanan. Usaha-usaha, layanan layanan dan infrastruktur masyarakat juga harus turut dipertimbangkan. John

Twigg

dalam

papernya

yang

berjudul

“ Karakteristik

Masyarakat yang Tahan Bencana” Bencana ” juga menuliskan mengenai keberadaan keberadaan masyarakat yang sejatinya tidaklah terpisah dari lingkungannya. Tingkat ketahanan masyarakat juga dipengaruhi oleh kapasitas di luar masyarakat bersangkutan, terutama oleh layanan penanggulangan bencana tetapi juga oleh layanan- layanan sosial dan administratif lainnya, oleh infrastruktur publik dan jaringan hubungan-hubungan sosial- ekonomi dan politik dengan dunia yang lebih luas. l uas. Sedikit banyak semua masyarakat praktis tergantung pada penyedia layanan eksternal. Bagian ‘lingkungan yang mendukung’ dalam tabel-tabel pada catatan panduan ini mencoba mengidentifikasikan beberapa dari pengaruh-pengaruh luar ini. 2.4

Kerentanan masyarakat Keberadaan bencana pada dasarnya tidak diharapkan oleh pihak

manapun. Akan tetapi ketika bencana merupakan hal yang mungkin terjadi, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesigapan ketika terjadi bencana dan kesiapsiagaan ketika tidak atau belum terjadi bencana. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa bencana datang dengan tanpa dapat diperkirakan sebelumnya. Model atau perkiraan terhadap bencana susulan hanya dapat dilakukan bila pernah terjadi kejadian sebelumnya. Dalam menghadapi ancaman bencana tersebut, terdapat berbagai kelompok masyarakat dalam menanggapinya. Di sebagian masyarakat terdapat kelompok yang menyikapi dengan tindakan yang sesuai dengan prosedur keselamatan yang telah dit etapkan. Namun di sebagian lain terdapat kelompok masyarakat yang belum siap dan sigap ketika terjadi bencana. Hal tersebut merupakan kerentanan di mana kondisi masyarakat mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana (Sumekto).

35

2.4.1 Pengertian kerentanan dan analisis kerentanan Kerentanan menurut terminologi UN-ISDR adalah kondisi-kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan atau proses-proses, yang meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap dampak bahaya. Hal-hal yang menyebabkan suatu masyarakat hidup dalam kondisi yang rentan antara lain dikarenakan ketidakpedulian terhadap kerentanan, atau dengan kata lain tidak peduli atau kurang pengetahuan akan adanya risiko-risiko bencana yang ada di sekitarnya. Faktor yang lain yaitu adanya keterbatasan kepentingan, otoritas, dan kemampuan untuk mengubah kondisi yang ada. Hal ini dapar dilihat pada masyarakat yang hidup di bantaran sungai karena keterbatasan akses terhadap sumber daya yang ada. Berdasarkan beberapa penelitian, hal-hal yang menyebabkan masyarakat hidup di bantaran sungai lebih dominan dikarenakan faktor ekonomi. Dengan kata lain bahwa, masyarakat yang hidup di bantaran sungai terutama di kota-kota kota- kota besar “terpaksa” atau “dipaksa” tinggal disana. Kondisi ini pasti berbeda dengan kehidupan k ehidupan masyarakat bantaran Sungai Barito maupun Batanghari yang benar-benar merupakan budaya selama berabad-abad dikarenakan menggantungkan hidupnya dari sungai. Faktor lain yang menyebabkan masyarakat terusmenerus hidup dalam kondisi rentan yaitu kurangnya ataupun kadangkadang tidak ada pilihan alternatif yang lebih baik secara fisik, sosial, ekonomi, dan politik. 2.4.2 Kerentanan dan Ketahanan terhadap bencana Istilah ‘ketahanan’ dan ‘kerentanan’ adalah dua si si dari satu mata uang yang sama, tetapi keduanya adalah istilah yang relatif. Kita harus mengkaji individu-individu, masyarakat-masyarakat dan sistem- sistem mana yang rentan atau tahan terhadap bencana, dan sampai sejauh mana. Seperti kerentanan, ketahanan juga kompleks dan memiliki banyak aspek. Dibutuhkan berbagai segi atau lapisan ketahanan yang berbeda untuk

36

menangani beragam tekanan yang berbeda dengan tingkat keparahan yang berbedabeda pula. Banyak upaya telah dilakukan untuk mendefinisikan ‘ketahanan’. Berbagai macam definisi dan konsep akademis yang ada dapat membingungkan. Agar operasional, lebih mudah bila kita bekerja dengan definisi-definisi luas dan karakteristik-karakteristik yang umum dipahami. Dengan pendekatan ini, sistem atau ketahanan masyarakat dapat dipahami sebagai: kapasitas untuk menyerap tekanan atau kekuatan-kekuatan yang menghancurkan, melalui perlawanan atau adaptasi; kapasitas untuk mengelola, atau mempertahankan fungsi-fungsi dan struktur-struktur dasar tertentu, selama kejadian- kejadian yang mendatangkan malapetaka; kapasitas untuk memulihkan diri atau ‘melenting balik’ setelah suatu kejadian (Twigg, 2007). Ketahanan pada umumnya dipandang sebagai suatu konsep yang lebih luas daripada ‘kapasitas’ karena konsep ini memiliki makna yang lebih tinggi daripada sekedar perilaku, strategi-strategi dan langkah-langkah pengurangan serta manajemen risiko tertentu yang biasa dipahami sebagai kapasitas. Walaupun begitu, sulit untuk memisahkan antara konsep-konsep ini dengan jelas. Dalam penggunaan sehari-hari, sehari- hari, ‘kapasitas’ dan ‘kapasitas bertahan’ seringkali memiliki arti yang sama dengan ‘ketahanan’. ‘ketahanan’. Fokus pada ketahanan berarti memberikan penekanan yang lebih besar pada apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat bagi diri mereka sendiri dan pada cara-cara untuk memperkuat kapasitas mereka, alih-alih memusatkan perhatian pada kerentanan mereka terhadap bencana atau kebutuhankebutuhan mereka dalam situasi darurat (Twigg, 2007). 2.4.3 Faktor-Faktor Kerentanan Dalam menentukan faktor-faktor kerentanan, langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu melakukan pemetaan (maping (maping ) terhadap kondisi wilayah penelitian. Pemetaan kerentanan adalah suatu proses yang

37

menghasilkan pengertian akan jenis dan tingkat kerentanan dari manusia, harta benda dan lingkungan terhadap efek dari ancaman tertentu pada waktu tertentu. Proses ini lebih pada mengidentifikasi kondisi fisik, sosial dan ekonomi yang rawan terhadap dapak suatu ancaman. Suatu proses partisipasi untuk mengidentifikasi unsur-unsur risiko pada setiap ancaman, dan untuk menganalisa akar masalah adanya unsur-unsur risiko tersebut. Pemetaan kerentanan adalah proses perkiraan kerentanan pada ancamanancaman yang potensial dengan cara (1.) Mengidentifikasi unsur-unsur risiko pada setiap type ancaman (2). Menganalisa akar masalah adanya unsur-unsur risiko tersebut. Beberapa aspek pada analisis kerentanan menurut Sumekto (2006) yang ada di masyarakat, antara lain: 2.4.3.1 Kerentanan fisik. Kerentanan fisik (infrastruktur) menggambarkan perkiraan tingkat kerusakan terhadap fisik (infrastruktur) bila ada faktor berbahaya (hazard) tertentu. Berbagai indikator yang merupakan sumber kerentanan fisik adalah sebagai berikut: persentase kawasan terbangun; kepadatan bangunan; persentase bangunan konstruksi darurat; jaringan listrik; rasio panjang jalan; jaringan telekomunikasi; jaringan PDAM; dan jalan KA, maka permukiman yang berada di kawasan bahaya alam (gempa bumi tektonik dan kawasan banjir) dapat dikatakan berada pada kondisi yang sangat rentan karena persentase kawasan terbangun, kepadatan bangunan, sementara di lain pihak persentase jaringan listrik, rasio panjang jalan, jaringan telekomunikasi, telekomunikasi, jaringan PDAM masih rendah. 2.4.3.2 Kerentanan ekonomi. Kerentanan ekonomi menggambarkan besarnya kerugian atau rusaknya kegiatan ekonomi (proses ekonomi) yang terjadi bila terjadi ancaman bahaya. Indikator yang dapat kita lihat menunjukkan tingginya tingkat kerentanan ini misalnya adalah persentase rumah tangga yang

38

bekerja di sektor rentan (sektor jasa dan distribusi) dan persentase rumah tangga miskin di daerah rentan bencana rob. 2.4.3.3 Kerentanan sosial. Kerentanan sosial menunjukkan perkiraan tingkat kerentanan terhadap keselamatan jiwa penduduk apabila ada bahaya. Dari beberapa indikator antara lain kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk usia tua-balita dan penduduk wanita, maka dapat diketahui kawasan rawan bencana memiliki kerentanan sosial tertentu. Belum lagi jika kita melihat kondisi sosial saat ini yang semakin rentan terhadap bencana non-alam (man-made (man-made disasters), disasters), seperti rentannya kondisi sosial masyarakat masyarakat terhadap dampak dampak bencana rob karena tingginya angka pengangguran pengangguran juga tekanan ekonomi. ekonomi. 2.4.3.4 Kerentanan lingkungan. Kerentanan lingkungan menggambarkan kondisi suatu wilayah yang rawan bencana. Kondisi geografis dan geologis suatu wilayah serta data statistik kebencanaan merupakan indikator kebencanaan. Kota Semarang termasuk salah satu wilayah yang memiliki kerentanan lingkungan cukup tinggi. Indikasi suatu daerah merupakan lingkungan yang rawan adalah dekat dengan sumber ancaman dengan kapasitas masyarakat yang masih rendah dalam menghadapi bencana. Adanya kerentanan masyarakat dan ancaman bencana menjadikan kapasitas masyarakat mutlak untuk dikembangkan. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa bencana akan menjadi sebuah hal yang marjin ketika masyarakat mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk mengantisipasi dampaknya dengan baik. Semakin besar kemampuan masyarakat dalam mengelola bencana maka akan semakin kecil dampak kerugian yang ditimbulkannya. Hal seperti itulah yang dirintis dalam pengurangan risiko bencana. Secara struktural penanggulangan bencana pada saat ini masih bersifat sentralistik. Meskipun struktur kelembagaan seperti ini masih tetap

39

berlaku, namun seiring dengan adanya reformasi dan otonomi daerah hal tersebut mulai bergeser dengan berubahnya paradigma politik dan pemerintahan. Hal tersebut juga semakin bergeser sejalan dengan menguatnya paradigma pengurangan risiko risi ko kebencanaan. Pada buku Instruments and approaches in risk analysis faktorfaktor kerentanan juga dibagi menjadi 4 (empat) fa ktor yaitu: fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan indikator-indikator yang bisa digunakan sesuai dengan karakteristik wilayah penelitian (gambar 2.x).

Gambar 2.x Masukan dan Keluaran dari Analisis Risiko Sumber: Working Concept Disaster Risk Management, GTZ, 2009

40

Kategorisasi yang berbeda dari kerentanan oleh berbagai penulis dapat membantu dalam pemahaman yang lebih baik kompleksitasnya dapat dilihat pada tabel 2.x di bawah ini. TABEL 2.X KATEGORISASI KERENTANAN KERENTANAN DARI D ARI BEBERAPA PENULIS

Sumber: Global Crisis Solutions

2.4.4 Kerentanan dari Perspektif Penataan Ruang

41

Kerentanan tersebut selalu terkait dengan konsteks ruang yang sekiranya akan terkena dampak kerawanan yang terjadi (Miladan, 2009). Definisi ruang berdasarkan pada UU No. 26 Tahun 2007 merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dalam undang-undang tersebut tertuang pula beberapa subtansi yang bertujuan dalam peningkatan kapasitas fisik dan non fisik wilayah tersebut. Adapun substansi tersebut tertuang t ertuang dalam tata ruang yakni wujud struktur ruang dan pola ruang. Atas dasar tersebut maka dalam penentuan variabel kerentanan suatu wilayah juga harus ada keterkaitannya dengan lingkup penataan ruang secara komprehensif. Pada substansi Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 beberapa elemen yang dapat dikaitkan dengan kerentanan bencana yakni elemen struktur ruang dan elemen pola ruang. Elemen tersebut terkait dengan kondisi fisik wilayah, sedangkan untuk kondisi sosial masyarakat yang terkait langsung dengan elemen kerentanan bencana belum terjabarkan secara jelas di dalam undangundang tersebut (Miladan, 2009). Adapun substansi yang perlu diperhatikan dalam penataan ruang dihubungkan dengan kerentanan bencana yakni terkandung aspek fisik yang meliputi susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta aspek lingkungan meliputi kawasan lindung dan budidaya di wilayah, dan aspek kawasan strategis wilayah. Sedangkan aspek sosial dan ekonomi tidak secara detail menjabarkan aspek kerentanan bencana. Atas dasar-dasar tersebut maka beberapa elemen tata ruang berdasarkan prespektif Undang-Undang Penataan Ruang yang dapat dikaitkan dengan kerentanan bencana adalah sebagai berikut ini:

42

Pertama, aspek fisik yang meliputi prasarana dasar dan fasilitas perkotaan. Adapun variabel-variabel yang terkait dengan aspek diatas meliputi prasarana dasar, dasar, misalnya jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan Persampahan, jaringan drainase, dan lain-lain serta sarana/fasilitas umum, meliputi perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kedua, aspek lingkungan yang terkait dengan keberadaan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Adapun variabel-variabel terkait dengan kerentanan yakni: Kawasan lindung, meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, kawasan sempadan pantai, dan lain-lain. Serta kawasan budidaya, meliputi perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan,dan lainlain.

2.4.5 Analisis Kerentanan Analisis kerentanan bencana sebagai satu proses dinamis, berkelanjutan dari pihak- pihak (individu dan organisasi) yang mampu menilai bahaya dan resiko yang mereka hadapi dan menentukan apa yang seharusnya dilakukan terhadap bahaya dan resikonya. Pengkajian kerentanan juga mencakup suatu sarana pengumpulan data yang terstruktur yang diarahkan untuk pemahaman tingkat potensi ancaman, kebutuhan, dan sumber daya yang dapat segera terpenuhi. Pengkajian tersebut mencakup dua kategori informasi umum. Pertama, informasi infrastruktur yang relatif statis yang memberikan dasar-dasar untuk menentukan tingkat pembangunan, tipe-tipe keuntungan dan kerugian fisik yang dihadapi oleh masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dan suatu peta bencana dari struktur yang tersedia, seperti: jalan dan rumah sakit yang bermanfaat pada saat tanggap darurat. Kedua, mencakup data sosio-ekonomi yang relatif dinamis yang menunjukkan sebab dan tingkat kerentanan, perubahan demografi dan tipe-tipe aktivitas ekonomi.

43

Berdasarkan Kant (1994) dalam buku Kesiapan Bencana ada tiga alasan utama mengapa penilaian (assessment ( assessment ) kerentanan itu begitu penting bagi kesiapsiagaan bencana (disaster ( disaster preparedness). preparedness). Pertama, penilaian kerentanan yang akurat berfungsi sebagai suatu sarana untuk menginformasikan kepada para pembuat keputusan tentang t entang kegunaan dari pendekatan tingkat lokal dan nasional terhadap kesiapan bencana. Kedua, para pembuat keputusan seharusnya sadar akan potensi-potensi bencana di negara masing-masing. Sedangkan pada dimensi ancaman bencana dan tingkat kesiapsiagaan atau ketidaksiapsiagaan perlu dipahami secara penuh. Ketiga, pengkajian kerentanan harus berfungsi berdasarkan basis yang bersifat berkelanjutan (sustainable (sustainable habits) habits) memonitor gejala-gejala dari kondisi infrastruktur, sosio-ekonomi, dan fisik di negara-negara yang rawan terhadap bencana. Dengan pemahaman ini, upaya awal untuk mengembangkan suatu data dasar melalui pengkajian kerentanan harus menjadi landasan bagi perawatan dan perbaikan media informasi penting demi tujuan perencanaan pembangunan (Kent, 1994). 2.4.5 Klasifikasi Variabel Penelitian Kerentanan terhadap bencana rob Rob adalah kejadian/fenomena alam dimana air laut masuk ke wilayah daratan, terutama saat air laut mengalami pasang. Intrusi air laut tersebut dapat melalui sungai, saluran drainase atau aliran bawah tanah. Rob dapat muncul karena dinamika alam atau kegiatan manusia. Dinamika alam yang dapat menyebabkan rob adalah adanya perubahan elevasi pasang surut air laut. Sedangkan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia misalnya dikarenakan oleh penyedotan air tanah yang berlebihan, pengerukan alur pelayaran, reklamasi pantai, dan lain-lain (Wahyudi dkk, 2001). Pada beberapa kawasan di wilayah pesisir yang rawan tergenang akibat kenaikan permukaan air laut muncul berbagai kerentanan bencana bagi masyarakat pesisir maupun lingkungan pesisir tersebut. Menurut Harmoni dalam Miladan, 2010 beberapa permasalahan tersebut akan dapat

44

menimbulkan beberapa akibat antara lain:

Pertama,

Kerusakan

infrastruktur (jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan PDAM, fasilitas umum dan sebagainya) Bencana rob akibat kenaikan air laut akan merusak infrastruktur yang ada di wilayah tersebut. Kerusakan tersebut terjadi karena infrastruktur tersebut akan tergenang oleh air laut yang menyebabkan kerusakan fisik pada infrastruktur yang ada. Kerusakan infrastruktur tersebut tentunya akan menelan biaya yang cukup besar untuk upaya perbaikannya maupun perawatan pasca bencana tersebut jika terjadi. Adanya hal ini merupakan kerentanan-kerentanan

fisik

yang

dapat

menghambat menghambat pengembangan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Kedua, Kerusakan kawasan-kawasan strategis. Pada wilayah pesisir seringkali terdapat beberapa wilayah/kawasan yang memiliki peran strategis dalam perkembangan maupun keberlanjutan wilayah pesisir tersebut. Pada hal ini sebagai contoh yakni kawasan mangrove dan kawasan terumbu karang. Jika terjadi bencana rob tersebut tentu saja kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang akan terkena dampaknya secara langsung. Kemungkinan besar akan terjadi kerusakan habitathabitat tersebut. Hal ini i ni tentu saja akan dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi keberlanjutan wilayah pesisir. Disisi lain kawasan strategis yang lainnya yakni kawasan-kawasan kawasan-kawasan yang memiliki nilai historis. Pada umumnya kota-kota di Wilayah Pesisir Indonesia berkembang sejak zaman kolonial sehingga banyak peninggalan sejarah yang berada di wilayah pesisir. Melihat kondisi tersebut tentunya bencana tersebut dapat pula mengancam kawasan-kawasan ini, sehingga akan mengakibatkan terjadinya kerentanan lingkungan. Ketiga,

keterancaman

masyarakat

pesisir.

Keterencaman

masyarakat pesisir ini dapat dilihat melalui dua aspek yakni kerentanan kehilangan nyawa/timbulnya penyakit maupun kerentanan kehilangan as etaset harta benda yang dimiliki oleh mereka. Adapun kerentanan kehilangan nyawa/timbulnya penyakit yang dapat mengancam kehidupan masyarakat

45

pesisir merupakan keterancaman yang paling utama. Jika bencana tersebut benar terjadi maka masyarakat pesisir harus berfikir agar dapat berpindah untuk

menyelamatkan

masyarakat

terkendala

diri.

Namun

dalam

pada

kenyataannya

menghadapi/mengantisipasi

seringkali bencana

tersebut. Hal ini karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti halnya kemiskinan maupun nilai strategis dari wilayah pesisir sehingga masyarakat enggan untuk meninggalkan wilayah tersebut. Pada sisi lain, masyarakat juga tidak ingin meninggalkan meninggalkan aset-aset aset-aset harta benda (tanah, rumah maupun lahan tempat bekerja/tempat usaha dan lain-lain) yang mereka miliki akibat tergenang. Kehilangan aset-aset tersebut tentu saja akan menimbulkan kesengsaraan dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Analisis kerentanan dalam penelitian ini mencoba memotret tingkat kemungkinan kerugian atau kerusakan pada suatu wilayah oleh suatu bahaya/ancaman. Dalam hal ini spesifik bencana rob, yang dianggap sebagai bahaya fisik yang langsung di tingkat lokal. Seringkali, persepsi terhaap suatu peristiwa rob berbeda antara satu orang dengan yang lain, maupun antar komunitas, tergantung pada sejauh mana orang yang terkena, tingkat ekonomi, pendapatan dan properti, peran sosial, dan lain sebagainya. Seringkali, terjadi sebuah peristiwa alam yang ekstrim dianggap adalah bagian dari kehidupan normal bagi penduduk lokal yang telah menjadi terbiasa dan menjelaskan peristiwa tersebut sebagai "takdir Tuhan". Diperlukan langkah-langkah dalam analisis kerentanan yang sesuai untuk dapat menganalisis persepsi yang berbeda dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut.

Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan ke masyarakat antara lain adalah, berapa volume air akan menembus ke dalam rumah, dan seberapa parah kerusakan yang diakibatkan hal itu? Bagaimana kerusakan infrastruktur yang rusak akibat rob? Berapa banyak tambak maupun

46

pertanian yang rusak karena rob? Dan seberapa besar kerugian yang disebabkan dari kerusakan tersebut? Serta akibat rob terhadap kondisi perekonomian perekonomian masyarakat setempat? Dari pertanyaan-pertanyaan pertanyaan -pertanyaan tersebut diatas bisa dirumuskan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai indikator mengukur tingkat kerentanan masyarakat akibat dari rob di wilayah penelitian. Pada buku Instruments and Approaches in Risk Analysis secara menarik dijelaskan mengenai langkah-langkah dalam studi dampak mengukur elemen-elemen yang rentan terhadap bencana (Gambar 2.x). Pada kajian dampak tersebut

wilayah yang yang berwarna abu-abu berkaitan

dengan unsur-unsur fisik (kerentanan fisik). Dalam hal ini kerentanan sosial diabaikan, karena dianggap bahwa kerusakan yang dominan dan dapat dihitung dalam bentuk uang adalah kerusakan-kerusakan fisik, misalnya kerusakan bangunan, rumah, jalan, jembatan, tambak, lahan pertanian, serta sarana prasarana dasar). Faktor-faktor kerentanan merupakan faktor yang mempengaruhi kerentanan pada suatu kelompok populasi dan dasar hidup mereka atau hasil

dalam

memperkirakan

kerentanan. tingkat

Untuk

kerentanan

mengevaluasi yang

kerentanan

relevan,

perlu

atau untuk

mendefinisikan indikator. Indikator untuk menentukan kerentanan sangat tergantung kuat pada lingkungan politik, sosial dan ekonomi regional dan nasional. Inilah sebabnya mereka harus dikembangkan dari awal dalam setiap konteks proyek baru. Selain itu, pengalaman telah menunjukkan bahwa mengukur dan memperkirakan kerentanan pada skala yang berbeda (lokal, nasional, daerah) melibatkan masalah dan tantangan yang berbedabeda pula, sehingga indikator juga dapat berbeda tergantung pada apakah mereka ditetapkan untuk (lokal) mikro, meso atau tingkat makro. Dalam pedoman ini, fokusnya adalah pada tingkat lokal dan meso (GTZ, 2011).

47

Gambar 2.x Analisis Elemen-Elemen Kerentanan Sumber: Working Concept Disaster Risk Management, GTZ, 2009

2.5 Kerangka Pikir Penelitian Penanggulangan bencana tidak terlepas terhadap analisis tentang risiko bencana yang ada. Risiko bencana sendiri merupakan hasil perpaduan antara kerawanan bencana dan kerentanan bencana seperti yang telah terjabarkan diatas. Berdasarkan definisi tersebut analisis kerentanan bencana memiliki peran penting dalam penilaian risiko bencana. Pada asumsi bahwa terdapat kerawanan yang tinggi pada suatu wilayah namun kerentanan bencananya tergolong rendah karena tidak/sedikit aktivitas yang ada di wilayah tersebut tentu saja risiko bencana yang ditimbulkan tidak terlalu signifikan dalam dilakukan suatu upaya pengurangan risiko bencana

48

Gambar 2.6 Kerangka Pikir Penelitian Sumber: Penyusun, 2012

49

Pada hal ini kerentanan terhadap bencana bersifat penilaian terhadap dampak yang ditimbulkan dari suatu sumber bencana yang ada. Kerentanan adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia (hasil dari proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan) yang mengakibatkan peningkatan kerawanan masyarakat terhadap bahaya. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengkaji kerentanan masyarakat terhadap bencana rob sebagai dasar merumuskan alternatif strategi kebijakan. Skema kerangka pikir penelitian dapat dilhat pada Gambar 2.6. 2.6.

Pada hal ini kerentanan terhadap bencana bersifat penilaian terhadap dampak yang ditimbulkan dari suatu sumber bencana yang ada. Kerentanan adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia (hasil dari proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan) yang mengakibatkan peningkatan kerawanan masyarakat terhadap bahaya. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengkaji kerentanan masyarakat terhadap bencana rob sebagai dasar merumuskan alternatif strategi kebijakan. Skema kerangka pikir penelitian dapat dilhat pada Gambar 2.6. 2.6.

BAB III

50

GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN METODE PENELITIAN

3.1. Kondisi Fisik Alam Kota Semarang Kota Semarang terletak di kawasan pantai utara Pulau Jawa, yang sangat pesat perkembangannya. Hal ini karena dipengaruhi kondisi bahwa Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah. Kota ini terletak antara garis 6o 50’ - 7o 10’ LS dan garis 109o 50’ - 110o 35’ BT, dan dalam RTRW Kota Semarang, secara administratif dibatasi oleh: Sebelah Utara: Laut Jawa; Sebelah Timur: Kabupaten Demak; Sebelah Selatan: Kabupaten Semarang; dan

Sebelah Barat: Kabupaten Kendal. Kota Kota

Semarang memiliki memiliki topografi datar hingga berbukit (Gambar 2.2); topografi datar berada di wilayah pantai dengan kemiringan lereng 0-2% dan elevasi kurang dari 3.5 meter dari muka laut rata-rata (msl); sedangkan topografi berbukit berada di sebelah selatan dari topografi datar dengan kemiringan lereng 2-40% dan elevasi 90-200 meter msl . Letak geografi Kota Semarang ini dalam koridor pembangunan Jawa Tengah dan merupakan simpul empat pintu gerbang, yakni koridor pantai Utara, koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan, terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transport Regional Jawa Tengah dan kota transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah. (http://www.semarangkota.go.id ( http://www.semarangkota.go.id). ).

51

Gambar 3.1 Posisi Kota Semarang terhadap daerah sekitarnya Sumber: Google Earth, 2011 dan Citra Landsat ETM+, 2011

Elevasi topografi berada pada ketinggian antara 0,75 m sampai sekitar 350 m di atas permukaan laut. Kondisi topografi menciptakan potensi potensi panorama yang indah dan ekosistem yang lebih beragam. beragam. Ketinggian 0.75 90.5 termasuk dalam kawasan Pusat Kota Semarang (Dataran Rendah Semarang Bagian Utara) yang di wakili oleh titik tinggi di Daerah Pantai Pelabuhan Tanjung Mas, Simpang Lima, Candibaru. Can dibaru. Sedangkan ketinggian 90.5-348 terletak pada daerah pinggir Kota Semarang, yang terbesar disepanjang arah mata angin yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen dan Gunungpati (Sumber:

Bappeda

Kota

Semarang,

2009/Draft

Dokumen

RTRW

Semarang 2010-2030). Adapun dari kondisi lereng wilayah Kota Semarang dapat dilihat pada Peta Gambar 3.2

52

Gambar 3.2 Peta Kelerengan Kota Semarang Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2011

53

3.1.1 Administrasi Kota Semarang Kota Semarang secara adminitratif terbagai kedalam 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kecamatan-kecamatan Kecamatan-kecamatan

tersebut adalah : 1. Kecamatan Kecamatan

Semarang Barat, 2. Kecamatan Semarang Timur, 3. Kecamatan Semarang Tengah, 4. Kecamatan Semarang Utara, 5. Kecamatan Semarang Selatan, 6. Kecamatan Candisari, 7. Kecamatan Gajahmungkur, 8. Kecamatan Gayamsari, 9. Kecamatan Pedurungan, 10. Kecamatan Genuk, 11. Kecamatan Tembalang, 12. Kecamatan Banyumanik, 13. Kecamatan Gunungpati, 14. Kecamatan Mijen, 15. Kecamatan Ngaliyan, 16. Kecamatan Tugu. Pembagian kecamatan di Kota Semarang dapat dilihat pada gambar 3.3. 3.1.2 Sejarah Pertumbuhan Kota Semarang Dalam sejarah pertumbuhan Kota Semarang pada awalnya berada di wilayah pesisirnya yang berbatasan dengan Laut Jawa. Sejarah Semarang berawal pada daerah pesisir yang bernama Bergota (Pragota/Plagota) dan

3.1.1 Administrasi Kota Semarang Kota Semarang secara adminitratif terbagai kedalam 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kecamatan-kecamatan Kecamatan-kecamatan

tersebut adalah : 1. Kecamatan Kecamatan

Semarang Barat, 2. Kecamatan Semarang Timur, 3. Kecamatan Semarang Tengah, 4. Kecamatan Semarang Utara, 5. Kecamatan Semarang Selatan, 6. Kecamatan Candisari, 7. Kecamatan Gajahmungkur, 8. Kecamatan Gayamsari, 9. Kecamatan Pedurungan, 10. Kecamatan Genuk, 11. Kecamatan Tembalang, 12. Kecamatan Banyumanik, 13. Kecamatan Gunungpati, 14. Kecamatan Mijen, 15. Kecamatan Ngaliyan, 16. Kecamatan Tugu. Pembagian kecamatan di Kota Semarang dapat dilihat pada gambar 3.3. 3.1.2 Sejarah Pertumbuhan Kota Semarang Dalam sejarah pertumbuhan Kota Semarang pada awalnya berada di wilayah pesisirnya yang berbatasan dengan Laut Jawa. Sejarah Semarang berawal pada daerah pesisir yang bernama Bergota (Pragota/Plagota) dan merupakan bagian dari kerajaan Mataram Kuno. Sejarah Kota Semarang pada masa kolonial digunakan sebagai pusat perdagangan dan basis militer oleh Belanda. Secara umum awal mula dari pertumbuhan Kota Semarang dipengaruhi fase pertumbuhan dan perkembangan wilayah pesisir Kota Semarang. Secara morfologi perkembangan fisik Kota Semarang mengalami beberapa variasi bentuk morfologi lahan. Menurut Van Bemmelen, seorang ahli geologi Belanda, mengemukakan bahwa garis Pantai Utara Pulau Jawa pada jaman dahulu terletak beberapa beber apa kilometer menjorok ke daratan saat ini. Hal ini i ni juga berlaku di wilayah pesisir pesisir Kota Semarang seperti terlihat pada Gambar 3.4.

54

Gambar 3.3 Peta Wilayah Kota Semarang Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2011

55

Kondisi ini terjadi karena adanya laju pengendapan lumpur yang membuat endapan tanah baru bergerak dengan kecepatan 8m per tahun. Pembentukan daratan tersebut sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum tahun 1695. Pada tahun 1478, garis pantai sudah sampai kawasan Imam Bonjol, Gendingan, dan Jurnatan, kawasan endapan lumpur tersebut kelak disebut sebagai Kota Bawah, sedangkan kawasan perbukitan Candi kelak disebut Kota Atas (Budiman dalam Purwanto,2005).

Kondisi ini terjadi karena adanya laju pengendapan lumpur yang membuat endapan tanah baru bergerak dengan kecepatan 8m per tahun. Pembentukan daratan tersebut sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum tahun 1695. Pada tahun 1478, garis pantai sudah sampai kawasan Imam Bonjol, Gendingan, dan Jurnatan, kawasan endapan lumpur tersebut kelak disebut sebagai Kota Bawah, sedangkan kawasan perbukitan Candi kelak disebut Kota Atas (Budiman dalam Purwanto,2005).

Gambar 3.4 Kondisi Pantai Semarang pada Abad-10 Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2010

Adapun fase endapan tersebut menurut Purwanto (2005) dapat dirunut sebagai berikut: Pertama, pada Tahun 900-an endapan lumpur tersebut berasal dari Demak yang mengalir melalui sungai Kali Garang. Bentuk dari garis pantai berada pada garis perbukitan Bergota merupakan garis pantai pada saat itu. Kedua, Tahun 900 s/d 1500 merupakan masa permulaan endapan alluvial. Endapan dimulai dari sedimentasi endapan lumpur dari daerah muara yang

56

berasal dari Kali Kreo, Kali Kripik dan Kali Garang. Kemudian fase perkembangan yang ketiga, selain terjadi perubahan morfologi lahan tersebut, sejarah wilayah pesisir Kota Semarang pada awalnya merupakan pelabuhan dan di depannya terdapat gugusan pulau-pulau pulau- pulau kecil. Akibat pengendapan, gugusan tersebut sekarang menyatu membentuk daratan. Rata-rata kemajuan garis pantai Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 3.1. Bagian Kota Semarang Bawah yang dikenal sekarang ini dahulu merupakan laut. Pelabuhan tersebut diperkirakan berada di daerah Pasar Bulu sekarang dan memanjang masuk ke Pelabuhan Simongan, tempat armada Laksamana Cheng Ho bersandar pada tahun 1405 Masehi. L .A . U. T

J .A . W. A

1 1 9 9 i a a t n is p a i s r a G

U

0

0,45

4 0 tai 1 9 Garis p a n

0,9

1 8 4 7 i a a t n is p a i s r a G 303 m 51 Tahun 581 m 93 Tahun

Tawang

Gambar 3.4 Perkembangan Garis Pantai Semarang 1841 - 1991 Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2010

Awal perkembangan Kota Semarang berpusat di wilayah pesisirnya pada muara kali Semarang berkembang ke arah daratan di sekitar pusat tersebut dan memiliki arah perkembangan kota yang terpencar (urban ( urban sprawl ). ). Kemudian

57

mulai berkembang di kawasan yang telah dibangun prasarana jalan pada zaman Belanda yakni seperti halnya Jalan Pandanaran. Batas Kota Semarang mulai lagi melebar sejak awal tahun 1950 pemukiman di Krobokan, Seroja, Pleburan, Jangli, Mrican mulai berkembang pesat. Pusat perdagangan juga mulai bermunculan seperti pasar Johar, Bulu, Dargo, Karangayu dan Pasar Langgar. Sarana transportasi modern juga semakin lengkap dengan adanya stasiun Bubakan dan juga daerah Srondol/Banyumanik Srondol/Banyumanik berkembang menjadi pusat perdagangan, industri dan pemukiman (Purwanto,2005). TABEL 3.1 RATA-RATA KEMAJUAN GARIS PANTAI KOTA SEMARANG Rentang Tahun

Kemajuan Garis Pantai

Rata-rata (tahun)

1695 – 1695 – 1719

100 m

4,16 m

1719 – 1719 – 1847

700 m

5,46 m

1847 – 1847 – 1892

700 m

15,55 m

1892 – 1892 – 1921

300 m

10,34 m

1921 – 1921 – 1940

200 m

10,52 m


Perkembangan Kota Semarang mulai berkembang menjadi suatu pusat aktivitas dalam skala regional maupun nasional dengan adanya dukungan dari jaringan jalan yang mulai dikembangkan di Kota Semarang. Hal ini karena kecenderungan dari masyarakat untuk mendapatkan aksesibilitas yang mudah. Dengan adanya pertumbuhan masyarakat di Kota Semarang membutuhkan ruang-ruang yang digunakan sebagai kawasan pemukiman. Dalam hal ini mulailah berkembang kawasan pemukiman yang ada di Kota Semarang. Pada awalnya pemukiman pemukiman di Kota Semarang terpusat di Kawasan pesisirnya pesisirnya (Miladan, ( Miladan, 2010).

Dengan

tumbuhnya

Kota

Semarang

mulai

muncul

berbagai

permasalahan degradasi lingkungan teruama di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Dalam hal ini terjadinya bencana rob maupun banjir di Kota Semarang menjadikan kawasan pesisir Kota semarang tidak menjadi

58

prioritas dalam perkembangan pemukiman. pemukiman. Kondisi yang ada pada saat ini untuk kawasan Kota Lama sebagai kawasan bangunan cagar budaya yang merupakan aset Kota Semarang jika dilihat dari kondisi fisik lahannya sudah mengalami degradasi lingkungan yang parah akibat rob maupun land subsidental (penurunan muka tanah) serta penanganan yang salah. Dengan semakin parahnya kerusakan lingkungan di daerah pesisir Kota Semarang, maka pengembangan pemukiman mulai merambah kawasan selatan Kota Semarang yang memiliki karakteristik topografi kondisi berbukit. Pengembangan pemukiman yang mengarah ke kawasan selatan dipandang sebagai inisiasi masyarakat untuk menghindari kerusakan lingkungan di kawasan pesisir Kota Semarang. Sebenarnya dengan kondisi ini pula kurang sesuai dengan adanya banyak pengembangan pemukiman di daerah perbukitan Kota Semarang. Hal ini terkait dengan siklus ekologis/air yang ada di Kota Semarang dimana arah alirannya dari kawasan perbukitan menuju kawasan pesisir Kota Semarang. disamping itu, karakteristik tanah di Semarang bagian selatan relatif labil dengan ditandai banyaknya bencana longsor. Dengan semakin meningkatnya peruntukan lahan terbangun akan meningkatkan risiko terjadinya bencana longsor (Gambar 3.5). Dengan berkurangnya daerah resapan air di kawasan perbukitan Kota Semarang tentu saja memperparah degradasi lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir Kota Semarang dengan semakin meningkatnya kuantitas dan intensitas longsor, banjir dan rob di Kota Semarang (Miladan, 2010). 3.1.3 Kondisi Geomorfologi Kota Semarang Kondisi ini terkait dengan kondisi pembentukkan lahan di wilayah pesisir Kota Semarang. Pada hal ini struktur tanah di wilayah pesisir tersebut mempunyai kelandaian 0 - 2 % bertekstur halus, berpasir (lempung pasir) yang mudah digali dan efektivitas tanah 9 cm ke atas. Struktur geologi wilayah tersebut merupakan dataran rendah dengan struktur geologi berupa struktur batuan endapan (alluvium) yang berasal dari endapan sungai sehingga mengandung pasir dan lempung (RTRWP Kota Semarang, 2009).

59

60

61

61

Berdasarkan tingkat permeabilitasnya, wilayah pesisir tersebut terbagi atas tingkat permeabilitas kedap (tidak permeabel), rendah, sedang dan tinggi. Untuk memperjelas kondisi tersebut dapat dijabarkan pada Tabel 3.2 berikut ini. TABEL 3.2 TINGKAT PERMEABILITAS KOTA SEMARANG Tingkat

Nilai Permeabilitas Permeabilitas

Permeabilitas

(liter/m2 /hr)

Tidak permeabel

Kecamatan

0,04 – 0,04 – 87,5

Semarang Barat

Rendah

4 – 2,037 4 –

Tugu dan Genuk

Sedang

4,037 – 4,037 – 122,000

Genuk, Semarang Semarang Utara, Semarang Barat, dan Tugu

Tinggi

8,149 – 8,149 – 203,735

Sumber: RTRWP Kota Semarang, 2010

3.1.4 Kondisi Klimatologi

-

Berdasarkan tingkat permeabilitasnya, wilayah pesisir tersebut terbagi atas tingkat permeabilitas kedap (tidak permeabel), rendah, sedang dan tinggi. Untuk memperjelas kondisi tersebut dapat dijabarkan pada Tabel 3.2 berikut ini. TABEL 3.2 TINGKAT PERMEABILITAS KOTA SEMARANG Tingkat

Nilai Permeabilitas Permeabilitas

Permeabilitas

(liter/m2 /hr)

Tidak permeabel

Kecamatan

0,04 – 0,04 – 87,5

Semarang Barat

Rendah

4 – 2,037 4 –

Tugu dan Genuk

Sedang

4,037 – 4,037 – 122,000

Genuk, Semarang Semarang Utara, Semarang Barat, dan Tugu

Tinggi

8,149 – 8,149 – 203,735

-

Sumber: RTRWP Kota Semarang, 2010

3.1.4 Kondisi Klimatologi Klimatologi merupakan keberadaan iklim yang ada di suatu wilayah. Kondisi iklim terkait dengan rata-rata curah hujan, temperatur udara, kelembaban udara, arah angin maupun kisaran rata-rata matahari. Kota Semarang memiliki iklim tropis dengan dua jenis musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan yang secara rata-rata berganti setiap kurang lebih 6 bulanan. Musim kemarau terjadi pada kisaran Bulan Juni sampai November sedangkan hujan di Kota Semarang turun pada Bulan Desember sampai Mei. Temperatur udara kota ini berkisar antara 25,80 °C sampai dengan 29,30 °C, dengan kelembaban udara rata-rata berkisar dari 62% sampai dengan 84%. Sedangkan curah hujan yang terjadi di Kota Semarang antara 1500 mm per tahun sampai 3000 mm per tahun dan sejak tahun 1963 sampai dengan 1995 curah hujan efektif konstan, yaitu rata-rata 2398,76 mm per tahun. Untuk arah angin sebagian besar bergerak dari arah tenggara menuju barat laut, dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5,7 km/jam. Sedangkan kisaran radiasi Matahari rata-rata Kota Semarang ialah 5-10,5 jam/hari dengan

62

penyinaran minimum rata-rata 5 jam/hari bila musim hujan. Radiasi sinar Matahari maksimum 10,5 jam/hari (RTRW, 2009). 3.2 Kondisi Perekonomian Penduduk Kota Semarang Semarang Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Semarang selama periode tahun 2005-2009 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju

inflasi, PDRB per kapita, kapita, dan dan angka kriminalitas yang tertangani.

Perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

adalah sebagai berikut :

Pertama, Pertumbuhan PDRB yang merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor- sektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Semarang atas dasar harga berlaku selama periode 2005-2009 mengalami pertumbuhan yang meningkat. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2005 sebesar Rp. 26.624.244,17

sampai

dengan

tahun

2009

mencapai

sebesar

Rp.

39.429.568.000,-. TABEL 2.6 NILAI DAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB 2005 S.D. 2009

63

Sumber: BPS Kota Semarang, 2010

Dari tabel tersebut, t ersebut, kontribusi sektor usaha terbesar terhadap PDRB Kota Semarang adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor Industri Pengolahan dan sektor usaha bangunan. Pada tahun 2009 kontribusi masingmasing sektor usaha tersebut adalah sebagai berikut : Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 29,86 %, industri pengolahan sebesar 24,52 %, dan sektor bangunan sebesar 19,27%. Hal tersebut menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kota Semarang didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan. Peningkatan Laju Pertumbuhan

PDRB

berimplikasi

terhadap

kondisi

perekonomian

Kota

Semarang secara makro yang ditunjukan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE Kota Semarang periode 2005-2009 mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2005 tercatat sebesar 5,14%, kemudian meningkat sebesar 5,71 %, pada tahun 2006, 5,98 % pada tahun 2007, dan 6,03 % pada tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi kota Semarang tercatat sebesar 5,47 %. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang terjadi penurunan pada tahun 2009 sebesar 0,56 % dari 6,03 % pada tahun 2008 menjadi 5,47 % pada tahun 2009. Penurunan ini lebih dipengaruhi adanya kondisi perekonomian global seperti kebijakan pasar bebas ( Asean-China Free Trade Area/ACFTA), Area/ACFTA), kenaikan BBM dan TDL.

64

PDRB Kota Semarang 6.2 6 5.8 5.6 5.4 5.2 5 4.8 4.6 PDRB Kota Semarang

2005

2006

2007

2008

2009

5.14

5.71

5.98

6.03

5.47

GAMBAR 3.X Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Sumber: BPS Kota Semarang, 2010 Kedua, Laju inflasi merupakan

ukuran yang dapat menggambarkan menggambarkan

kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kota Semarang selama periode tahun 2005-2009 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2005 sebesar 16,46 %, tahun 2006 sebesar 6,08 %, tahun 2007 mencapai 6,75 %, tahun 2008 sebesar 10,34 % dan tahun 2009 sebesar 3,19 %. Besaran laju inflasi yang terjadi lebih diakibatkan pada permintaan masyarakat akan bahan kebutuhan pokok.

65

Laju Inflasi 18 16.46

16 14 12

10.34

10

Laju Inflasi

8 6.75

6.08

6 4

3.19

2 0 2005

2006

2007

2008

2009

GAMBAR 3.X Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Sumber: BPS Kota Semarang, 2010 Ketiga, kenaikan pendapatan per kapita. Selama periode tahun 20052009 PDRB Perkapita Kota Semarang mengalami pertumbuhan yang positif. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku, pada tahun 2005 sebesar Rp. 14.947.472,59 pada tahun 2006 sebesar Rp.17.067.350,89, Rp.17.067.350,89, pada tahun 2007 sebesar Rp.19.394.727,40, pada tahun 2008 sebesar Rp.21.352.860,09, dan tahun 2009 sebesar Rp.23.889.579,87. PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 dari tahun ke tahun juga menunjukkan menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2005 sebesar Rp. 10.534.628,92, -, pada tahun 2006 sebesar Rp.11.045.072,76,-, pada tahun 2007 Rp.11.591.578,22, pada

sebesar

tahun 2008 sebesar Rp.11.897.251,91, dan pada pada

tahun 2009 sebesar Rp. 12.338.639,96.

66

PDRB perkapita 30,000,000 25,000,000

23,889,580 21,352,860

20,000,000

19,394,727 17,067,351

15,000,000

14,947,473

PDRB perkapita

10,000,000 5,000,000 0 2005

2006

2007

2008

2009

GAMBAR 3.X Grafik Perkembangan PDRB atas dasar d asar Harga Berlaku Sumber: BPS Kota Semarang, 2010

Keempat adalah Indek Pembangunan Manusia. IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualias dan standar hidup layak. IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir ; tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah ; serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (purchasing power parity). Pada tahun 2009 IPM Kota Semarang telah mencapai skor 76,90, angka tersebut menempati urutan kedua dibawah Kota Surakarta, namun namun masih jauh diatas angka rata-rata Provinsi Jawa Jawa Tengah sebesar sebesar 72,10. Selengkapnya Selengkapnya IPM Kota Semarang dapat dilihat pada Grafik 3.x di bawah ini.

67

IPM Kota Semarang 77.5 77 76.5 e l t 76 i T s i x75.5 A

IPM Kota Semarang

75 74.5 74 2005

2006

2007

2008

2009

Axis Title

GAMBAR 3.X Grafik Perkembangan Indek Pembangunan Manusia Kota Semarang Sumber: BPS Kota Semarang, 2010

3.3 Kondisi Sosial Kota Semarang Jumlah Penduduk Kota Semarang pada tahun 2008 menurut Bappeda dan BPS Kota Semarang adalah sebesar 1.481.640 jiwa, yang terdiri dari 735.457 penduduk laki-laki dan 746.183 penduduk perempuan (Tabel 2.4). Laju pertumbuhan penduduk di Kota Semarang pada tahun 2008 adalah 1.85%. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Semarang Selatan sebesar 14.458 orang per km2, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Mijen dan Kecamatan Tugu, sebesar 850 orang per km2, dapat dilihat pada Tabel 2.5.

68

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Kota Semarang per Kecamatan Tahun 2010 Kecamatan

Banyaknya Penduduk Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Mijen

24.804

24.119

48.923

Gunungpati

32.720

32.745

65.465

Banyumanik

60.616

61.239

121.855

Gajah Mungkur

30.942

30.726

61.668

Semarang Selatan

42.839

42.752

85.591

Candisari

38.380

39.557

77.937

Tembalang

64.127

62.881

127.008

Pedurungan

81.242

82.320

163.562

Genuk

40.219

40.381

80.600

Gayamsari

35.010

35.772

70.782

Semarang Timur

40.047

41.700

81.747

Semarang Utara

61.366

65.399

126.765

Semarang Tengah

36.086

38.142

74.228

Semarang Barat

79.076

80.349

159.425

Tugu

13.449

13.527

26.976

Ngaliyan

54.543

54.574

109.117

Jumlah

735.466

746.183

1481.649

Sumber: BPS Kota Semarang, 2010 Tabel 3.5 Kepadatan Penduduk Kota Semarang 2010

Kelurahan

Luas Wilayah (km)

Jumlah Rumah Tangga

Jumlah Penduduk

Kepadatan Penduduk

Mijen

57,55

13.212

125.212

850

Gunungpati

54,11

22.449

87.449

1.210

Banyumanik

25,69

33.646

127.646

4.743

Gajah Mungkur

9,07

14.599

30.599

6.799

Semarang Selatan

5,92

20.265

117.265

14.458

Candisari

6,54

16.498

76.498

11.917

Tembalang

44,20

35.920

99.92

2.873

Pedurungan

20,72

39.292

131.292

7.894

Genuk

27,39

20.338

86.33800

2.943

69

Gayamsari

6,18

16.471

40.471

11.453

Semarang Timur

7,70

22.189

99.189

10.616

Semarang Utara

10,97

28.727

135.727

11.556

6,14

19.458

39.458

12.089

Semarang Barat

21,74

36.654

131.654

7.333

Tugu

31,78

6.896

115.896

849

Ngaliyan

37,99

27.306

163.306

2.872

Jumlah

373,69

373.920

1607.92

3.965

Semarang Tengah

Sumber: BPS Kota Semarang, 2010

Pembangunan pada fokus kejahteraan sosial meliputi indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi par tisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kota Semarang periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagai berikut : Pertama yaitu aspek pendidikan masyarakat. Pembangunan pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercuku pinya sarana dan prasarana pendidikan.

TABEL 2.7

70

Pembangunan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indikator Pendidikan Tahun No.

Uraian 2005

2006

2007

2008

2009

1.

Angka Melek Huruf

95,10

95,85 95,85

95,94

99,30

99,47

2.

Rata Lama Sekolah

9,60

9,80

9,80

9,17

9,20

3.

Angka Partisipasi Kasar 102,54

105,87

112,76

105,79

105,27

SLTP/MTs

89,94

97,14

103,12

89,21

114,19

SMA/SMK/MA

89,35

88,71

100,76

90,39

116,96

SD/MI

86,64

89,6

88,36

89,21

89,68

SLTP/MTs

66,76

71,27

66,70

65,84

79,01

SMA/SMK/MA

62,76

63,84

88,80

62,71

79,97

90,97%

89,90%

96,72%

96,51%

96,51%

SD/MI

4.

Angka Partisipasi Murni

5.

Angka Pendidikan yang Ditamatkan

6.

Penduduk Tamat Sekolah

1.291.294

1.289.175

1.406.873

1.429.890

1.455.249

7.

Jumlah Penduduk

1.419.478

1.434.025

1.454.594

1.481.640

1.507.826

Sumber: Diolah dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, Semarang, 2010

Beberapa keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan. AMH adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca membaca dan menulis huruf latin. AMH tahun 2005 sebesar 95,10 %, tahun 2006 sebesar 95,85 %, tahun 2007 sebesar 95,54 %, tahun 2008 sebesar 99,30 % dan sampai dengan tahun 2009 angka melek huruf sebesar 99,47 %. Angka pendidikan yang ditamatkan pada seluruh jenjang pendidikan baik SD, SLTP dan SLTA selama 5 tahun menunjukkan peningkatan dari 90,97% tahun 2005 menjadi menjadi 96,51%.

71

Kedua yaitu indikator kesehatan. Selama kurun waktu 5 tahun (20052009) kondisi pembangunan Kesehatan menunjukkan perubahan yang fluktuatif, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator bidang kesehatan. Angka kelangsungan hidup bayi selama selama 5 tahun menurun dari 98,08 % pada tahun 2005 menjadi 81,40 % tahun 2009. Demikian pula Angka persentase gizi buruk mengalami mengalami peningkatan peni ngkatan dari tahun 2005 sebesar 0,019 % menjadi 0,04 % tahun 2009. TABEL 2.7 Pembangunan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indikator Kesehatan Tahun No.

Uraian 2005

2006

2007

2008

2009

1.

Angka Kelangsungan hidup /1000 kelahiran hidup

98,08

80,29

81,32

80,29

81,40

2.

Angka usia harapan hidup

71,80

71, 9

71,9 71, 9

72

72,1

3.

Persentase gizi buruk

0,019%

0,017%

0,04%

0,033%

0,04&

Sumber: Diolah dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2010

Penurunan angka kelengsungan hidup dan peningkatan angka gizi buruk lebih disebabkan adanya penyakit bawaan dan wabah penyakit yang disebabkan oleh vektor binatang seperti Demam Berdarah. Upaya pengembangan paradigma hidup sehat harus menjadi perhatian utama agar wabah penyakit menulular tidak terulang. Namun demikian secara keseluruhan Angka Usia harapan Hidup Kota Semarang di Kota Semarang sebesar 72,1 jauh melebihi angka harapan hidup nasional sebesar 69,0 tahun. Indikator ketiga yaitu kemiskinan. Selama kurun waktu 5 tahun (20052009) jumlah penduduk miskin mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, jumlah penduduk miskin tahun 2005- 2008 mengalami mengalami peningkatan peningkatan, tahun 2005 sebanyak 94.246 jiwa, tahun 2006 sebanyak 246.448 jiwa, tahun 2007 sebanyak 306.700 jiwa dan tahun 2008 sebanyak 491.747 jiwa, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi sebesar 398.009 jiwa. Begitu pula

72

ratio penduduk miskin terhadap jumlah penduduk kota Semarang semakin meningkat selama 4 tahun terakhir (2005-2008), tahun 2007 sebesar 6,64%, tahun 200617,19%, tahun 2007 sebesar 21,08%, tahun 2008 sebanyak 33,19%, namun tahun 2009 menurun menjadi sebesar 26,41%. Berikut gambaran perkembangan penduduk miskin miskin kota Semarang selama 5 tahun (2005-2009) : TABEL 2.8 Pembangunan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indikator Kemiskinan Tahun Uraian 2005 Penduduk Miskin Jumlah Penduduk Rasio

94.246 1.419.478 6,64%

2006 246.448

2007 306.700

2008 491.747

2009 398.009

1.434.025 1.454.594 1.481.640 1.506.924 7,19%

21,08%

33,19%

26,41%

Sumber: Diolah dari Bappeda Kota Semarang, 2010

Penurunan jumlah dan rasio penduduk miskin sebesar 6,78% disebabkan berbagai program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang semakin menyentuh masyarakat miskin (tepat sasaran). Ketepatan tersebut didukung oleh adanya identifikasi dan verifikasi berdasarkan indikator dan kriteria kemiskinan yang disusun sesuai dengan kondisi lokalitas daerah yang semakin mendekati kenyataan. Kedepan diperlukan upaya untuk melakukan unifikasi data kemiskinan agar proses percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan tepat. Optimalisasi peran masayarakat untuk turut serta dalam menyalurkan program Corpotate Social Responsibility (CSR) perlu didorong terus menerus. Indikator keempat yaitu kepemilikan tanah. Berdasarkan sumber dari Kantor Pertanahan Kota Semarang tahun 2010, persentase luas lahan bersertifikat yang tercatat di Kota Semarang mencapai angka rasio 72,8 %, sedangkan untuk rasio kepemilikan tanah mencapai 40,30. Dilihat dari jumlah

73

kepemilikan tanah yang mempunyai sertifikat, menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi pertanahan yang berarti kepemilikan sertifikat tanah sebagai legalitas atas tanah yang dimiliki semakin menjadi penting. Indikator kelima yaitu kesempatan kerja. Angka kesempatan kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk yang bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu wilayah. Rasio penduduk yang bekerja mengalami peningkatan, tahun 2005 sebesar 64,32 %, tahun 2006 sebesar 64,38%, tahun 2007 sebesar 88,61%, tahun 2008 sebesar 88,51%, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 7,70% atau menjadi sebesar 81,44%. Penurunan ratio penduduk yang bekerja lebih diakibatkan karena meningkatnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan pertumbuhan lapangan kerja. Oleh karena itu diperlukan upaya perluasan lapangan kerja sebagai upaya mengatasi pengangguran. Berikut gambaran perkembangan ratio penduduk yang bekerja selama 5 tahun (2005-2009) seperti tercantum dalam tabel dibawah ini :

TABEL 3.8 Aspek Kesejahteraan Sosial Indikator Penduduk Bekerja Tahun Uraian 2005

2006

2007

2008

2009

Penduduk Bekerja

465.695

537.791

663.053

658.729

563.565

Angkatan Kerja Kerja

724.048

748.302

748.302

744.239

692.019

Rasio

64,32%

88,61%

88,61%

88,51%

81,44%

Sumber: Diolah dari Dinaskertrans Kota Semarang, 2010

3.4

Kondisi Fisik Buatan Kota Semarang

74

3.4.1 Kondisi Pekerjaan umum Indikator pertama dalam aspek fisik buatan yaitu indikator pekerjaan umum yang meliputi sarana dan prasarana penunjang kota, dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini. TABEL 3.9 Aspek Fisik Buatan Indikator Pekerjaan Umum Tahun Uraian 2005

2006

2007

2008

2009

44,87%

44,87%

61,02%

43,83%

44,01%

1,96

2,03

2,05

2,11

2,16%

30,25%

35%

38,89%

40,89%

45,85%

Rasio TPU per 1000 penduduk

412,72

408,50

402,7

395,40

388,77

Rasio TPS per satuan penduduk

576,63

623,51

623,56

638,54

694,55

Rasio rumah layak huni

0,0024

0,0032

0,0047

0,0061

0,007

0,105

0,125

0,186

0,210

0,256

2.762,62

2.762,62

2.771,54

2.778,29

2.778,29

44,03%

44,03%

44,03%

42,93%

43,04%

Sempedan sungai yang dipakai bangunan liar

40%

46%

49%

51%

52%

Drainase dalam kondisi baik

49%

52%

53%

55%

57%

Pembangunan talud sebagai pencegah banjir

5 Ha

5 Ha

6 Ha

6 Ha

7 Ha

Luas irigasi dalam kondisi baik

45%

48%

49%

49%

65%

Persentase Persentas e kawasan kumuh

1,5%

2%

2%

2,41%

1,66%

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi kondisi baik Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Persentase rumah tinggal bersanitasi

Rasio permukiman layak huni Panjang jalan dilalui roda 4 (km) Panjang jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam)

Sumber: Diolah dari Dinas PU Kota Semarang, 2010

75

Indikator kedua yaitu kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perumahan di Kota Semarang selama periode 2005-2009 dihitung dari persentase jumlah rumah tangga yang telah menggunakan air bersih terhadap jumlah seluruh rumah tangga. Pada tahun 2005 sebesar persentase jumlah rumah tangga yang telah menggunakan air bersih sebesar 12,63% meningkat menjadi 12,96% pada tahun 2009. Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi terhadap jumlah rumah tangga tahun 2005 sebesar 30,25% meningkat menjadi 48,85% pada tahun 2009. Persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik terhadap jumlah rumah tangga tahun 2005 sebesar 89,24% meningkat menjadi 98,28% tahun 2009, jumlah rumah layak huni terhadap jumlah rumah tahun 2005 seb esar 10,50% menjadi 25,60% pada tahun 2009. TABEL 3.9 Aspek Fisik Buatan Indikator Perumahan Perumahan Tahun Uraian 2005

2006

2007

2008

2009

Persentase jumlah rumah tangga pengguna air bersih/jumlah seluruh rumah tangga

12,63%

12,28%

12,74%

12,85%

12,96%

Persentase jumlah rumah tangga bersanitasi/ jumlah seluruh rumah tangga

30,25%

35%

38,89%

40,89%

48,85%

Persentase jumlah rumah tangga pengguna listri/ jumlah seluruh rumah tangga

89,24%

92,90%

97,7%

98%

98,28%

1,5%

1,85%

2%

2,41%

1,66%

10,50%

12,50%

18,60%

21%

25,60%

Persentase luas lingkungan permukiman kumuh/luas wilayah Persentase rumah layak huni/jumlah seluruh rumah

Sumber: Diolah dari Dinas Tata Kota & Perumahan Kota Semarang, 2010

76

Kondisi kualitas jalan terhadap panjang jalan selama 5 tahun terakhir (2005-2009) menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, ratio kondisi jalan dalam keadaan baik terhadap jumlah panjang jalan tahun 2005 sebesar 44,87%, tahun 2006 sebesar 44,87%, tahun 200 7 sebesar 61,02%, tahun 2008 menurun menjadi sebesar 43,83% , tahun 2009 sebesar 44,01%, perubahan kondisi kualitas jalan ini dipengaruhi oleh iklim, dimana pada saat musim hujan banyak terjadi genangan air. Selain itu juga akibat terjadinya rob khususnya di sepanjang jalan daerah utara Kota Semarang. Semarang. Persentase rumah tinggal bersanitasi tahun 2005 sebesar 30,25% menjadi 45,85% pada tahun 2009. Kondisi kinerja pembangunan Sanitasi selama 5 tahun (2005-2009) dapat dilihat dari presentase sanitasi rumah tinggal pada tahun 2006 sebesar 30,25%, meningkat hingga mencapai 45,85%, pada tahun 2009. Rasio pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk tahun 2005 sebesar 576,63 menjadi 694,55 tahun 2009, rasio rumah layak huni tahun 2005 sebesar 0,0024 menjadi 0,0070 pada tahun t ahun 2009. Luas kawasan kumuh per luas wilayah selama tahun 2005-2008 menagalami peningkatan dari sebesar 1,5 % menjadi 2,41%, namun turun pada tahun 2009 sebesar 1,66 %. Peningkatan luas kawasan kumuh lebih disebabkan oleh menurunnya kualitas lingkungan akibat rob dan meningkatnya migrasi penduduk yang tidak berketrampilan dari daerah/kota lain ke Kota Semarang, sedangkan penurunan 1,66% dipengaruhi oleh adanya program pemugaran rumah kumuh. Indikator

ketiga

yaitu

penataan

ruang

Kota

Semarang.

Kinerja

pembangunan pelayanan urusan penataan ruang tahun 2005- 2009 dilihat dari ratio luas ruang terbuka hijau terhadap ter hadap luas wilayah ber Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan atau Hak Guna Bangun. Pada Tahun 2005 mencapai sebesar sebesar 1,1 dan mengalami penurunan menjadi 1,06 pada tahun 2009. Jumlah bangunan berIMB pada tahun 2005 sebesar 49,73% meningkat menjadi 55,01% pada tahun 2009. Persentase tersebut terus meningkat secara signifikan hingga tahun 2009 sebesar 55,01 %. Hal ini menunjukan semakin tingginya kesadaran masyarakat mematuhi regulasi pendirian bangunan dan semakin membaiknya pelayanan

77

yang diberikan pemerintah daerah. Namun demikian upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan terhadap regulasi tataruang dan bangunan perlu diibangi dengan pelayanan perijinan yang lebih baik. Berikut gambaran perkembangan pembangunan pelayanan umum bidang penataan ruang selama periode 2005-2009 sebagaimana tabel 3.10 beri kut : TABEL 3.10 Aspek Fisik Buatan Indikator Penataan Ruang Tahun Uraian 2005 Luas ruang terbuka hijau/Luas wilayah ber HPL / HGB Jumlah bangunan ber IMB / Jumlah Bangunan

2006

2007

2008

2009

1,1

1,09

1,08

1,07

1,06

49,73%

51,34%

52,62%

53,85%

55,01%

Sumber: Diolah dari Dinas Tata Kota & Perumahan Kota Semarang, 2010

Prioritas pengembangan wilayah Kota Semarang terbagi dalam empat wilayah pengembangan dan masing-masing dibagi dalam beberapa bagian wilayah kota, dan masing-masing bagian wilayah kota mempunyai skala prioritas pengembangan. Prioritas pengembangan itu meliputi: perdagangan, per kantoran, jasa, pendidikan, olahraga, transportasi, industri, pemukiman, pemukiman, pertanian, dan pengembangan Kota Baru di wilayah Kecamatan Mijen. Penggunaan lahan di wilayah pesisir Kota Semarang sangat bervariatif namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi penggunaan lahan sawah dan lahan kering/non sawah. Pemanfaatan lahan sebagai tanah sawah seluas 602 Ha dan tanah kering seluas 110076,11 Ha. Kondisi ini memperkuat justifikasi bahwa aktivitas perkotaan lebih dominan di wilayah pesisir Kota Semarang karena sedikitnya luasan lahan sawah.

78

3.5

Ancaman Bencana di Kota Semarang Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kota Semarang, bencana dapat dikategorisasikan menurut waktu terjadinya, bencana di Kota Semarang yang dikelompokkan menjadi: bencana periodik (bencana yang terjadi secara berkala dan dapat diprediksi, seperti banjir rob, kekeringan, KLB Demam Demam berdarah) dan bencana sporadis sporadis (bencana yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi, seperti tanah longsor, banjir bandang, wabah, epidemi). Sumber data statistik kebencanaan di Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang dan Linmas) terdapat ancaman bencana yang meresahkan yaitu tanah longsor, kekeringan dan banjir. Selain itu, di Kota Semarang juga terdapat ancaman berupa erosi, abrasi-sedimentasi, tsunami, wabah Demam Berdarah, wabah flu burung, kegagalan teknologi (RAD, 2010). 3.5.1 Banjir Banjir merupakan peristiwa terbenamnya daratan karena peningkatan volume air akibat hujan hujan besar, luapan air sungai atau pecahnya pecahnya bendungan. bendungan. Banjir juga dapat terjadi di daerah yang gersang dengan daya serap tanah terhadap air yang buruk atau jumlah curah hujan melebihi kapasitas serapan air. Seperti pada Gambar 3.7. Banjir di Kota Semarang mengancam daerah bawah karena sebagai daerah hilir, dengan sendirinya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas dan mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan. Kondisi ini diperparah oleh karakteristik kontur wilayah berbukit dengan perbedaan ketinggian yang sangat curam sehingga curah hujan yang terjadi di daerah hulu akan sangat cepat mengalir ke daerah hilir (BPBD Kota Semarang, 2010). Banjir di Kota Semarang terjadi disamping disamping karena faktor alam juga juga karena ulah tangan manusia, diantaranya karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan ke dalam saluran air (selokan) dan sungai yang menyebabkan selokan dan sungai menjadi tersumbat sehingga aliran air terhambat dan menjadi meluap dan menggenang. Yang kedua, kurangnya daya serap tanah terhadap air karena tanah telah tertutup oleh aspal jalan raya dan bangunan-bangunan

79

yang jelas tidak tembus air, sehingga air tidak mengalir mengalir dan hanya menggenang. Faktor alam lainnya lainnya adalah karena karena curah hujan hujan yang tinggi tinggi dan tanah tidak mampu meresap air, sehingga luncuran air sangat deras dan tidak dapat diserap/dialirkan dengan baik. 3.5.2 Tanah Longsor Tanah Longsor adalah salah satu bencana alam yang paling merusak pemukiman serta prasarana manusia di seluruh dunia setiap tahunnya. “Tanah Longsor” merupakan istilah umum, yang mencakup berbagai corak gerakan tanah, longsoran batu, jatuhan batu, yang meluncur ke bawah lantaran pengaruh gaya tarik bumi (gravitasi). Meski bisa saja tanah longsor terjadi berantai dengan gempa bumi,banjir dan letusan gunung api, namun tanah longsor secara lokal dan terpisah banyak terjadi ketimbang bencana - bencana yang telah disebutkan diatas. Bahkan dalam jangka waktu tertentu menyebabkan lebih banyak kerugian dibanding bencana-bencana lain itu. Peristiwa tanah longsor yang terjadi di Kota Semarang pada umumnya terdapat pada daerah dengan kondisi geologi yang tidak stabil dan seringkali dipicu oleh terjadinya hujan deras yang melebihi titik tertinggi.

Tanah

longsor

biasanya

menyebabkan

terganggunya

fungsi

infrastruktur umum seperti jalan (BPBD Kota Semarang, 2010). 3.5.3 Kekeringan Perubahan iklim global berpengaruh terhadap kondisi iklim di Jawa Tengah. Musim kemarau menjadi lebih panjang daripada musim hujan sehingga menyebabkan menyebabkan kekeringan di daerah dengan cadangan air tanah yang minimum. Sebagian besar daerah yang mengalami kekeringan terdapat di Semarang atas. Dampak kekeringan adalah gagal panen, peningkatan kematian vegetasi, percepatan pelapukan tanah dan peningkatan penyakit tropis seperti malaria dan demam berdarah (BPBD Kota Semarang, 2010). 3.5.4 Angin Puting Beliung

80

Angin puting beliung, angin puyuh, angin ribut atau angin leysus merupakan sebutan untuk angin kencang yang skala intensitasnya rendah (F0 dan F1). Angin putting beliung terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang sangat ekstrim, biasanya terjadi pada musim hujan atau saat mendung, sehingga terbentuk angin disertai putaran yang kencang dan berpotensi menimbulkan kerusakan. Putaran angin yang kencang tersebut berbentuk melingkar dengan radius antara 5 hingga 10 m dan kecepatan mencapai 20 hingga 30 knot. Angin putting beliung yang masuk kategori tornado lemah mempunyai ciri bisa menyebabkan kematian kurang dari 5%, memiliki tenggang waktu 1 sampai dengan 10 menit dengan kecepatan angin angin kurang dari 110 mph. Berdasarkan data dari Badan Meterologi dan Geofisika yang dirangkum oleh Badan Kesbang dan Linmas Kota Semarang, data yang berhasil dihimpun tercatat bahwa bencana angin puting beliung ini tergolong baru dan sudah merusak pohon, fasilitas umum dan rumah penduduk bahkan nyawa manusia. 3.2.5 Wabah, Epidemi, dan Kejadian Luar Biasa Wabah adalah kejadian tersebarnya penyakit pada daerah yang luas dan pada banyak orang. Epidemi adalah penyakit yang timbul sebagai kasus baru pada suatu populasi tertentu manusia, dalam suatu periode waktu tertentu, dengan laju yang melampaui laju "ekspektasi" (dugaan), yang didasarkan pada pengalaman mutakhir. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit wabah penyakit (BPBD Kota Semarang, 2010). Kriteria tentang Kejadian Luar Biasa adalah suatu kejadian dinyatakan luar biasa jika ada unsur timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal, peningkatan kejadian penyakit/kematian terusmenerus selama tiga kurun waktu berturut-turut berturut- turut menurut jenis penyakitnya (jam, hari, minggu), peningkatan kejadian penyakit/kematian dua kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya sebelumnya (jam, hari, har i, minggu, bulan, tahun), dan jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan menunjukkan kenaikan dua kali kali lipat li pat atau

81

lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata perbulan pada tahun sebelumnya (BPBD Kota Semarang, 2010). Berdasarkan laporan dari puskesmas pada tahun 2005 didapatkan penyakit infeksi menular seksual sebesar 113 kasus. Sedangkan data cakupan IMS dari Rumah Sakit pada tahun 2005 didapatkan 187 kasus yang terdiri atas : Candidiasis 61 kasus, Candyloma Acuminata 23 kasus, Gonorrhea 57 kasus, Herpes Genitalis 26 kasus, Herpes Simplex Virus 14 kasus, Siphilis 4 kasus dan Trichoma Vaginalis 2 kasus. Data ini belum dapat menggambarkan seluruh kasus IMS yang ada karena hanya 1 puskesmas yaitu Puskesmas Mangkang dan 10 RS yang rutin r utin melaporkan data tersebut. Jumlah kasus HIV yang ditemukan tahun 2005 sebagian besar didapat dari hasil skrining sero survei pada kelompok perilaku resiko tinggi sebanyak 773 orang (Wanita Penjaja Seks (WPS) langsung 520 orang, WPS ti dak langsung 97 orang, Napi 129 orang, IDU 20 orang) dan laporan rumah sakit. Dari survei tersebut ditemukan kasus HIV sebanyak 75 orang : 50 orang dari hasil VCT, 23 orang dari hasil sero survei dan 2 orang dari laporan Rumah Sakit. Jumlah ini meningkat 55 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk kasus AIDS sebanyak 11 11 kasus (3 orang meninggal), meninggal), meningkat 4 orang orang dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk itu telah dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular untuk mengurangi resiko penularan dan penurunan kejadian sakit di masyarakat diantaranya melalui peran Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tentang pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS. Selain itu juga, melalui pendirian klinik VCT di beberapa Rumah Sakit seperti RSUP Karyadi, RSUD Tugurejo, RSUD Kota Semarang dan RS Panti Wilasa Citarum. Dari hasil skrining darah di PMI terhadap virus HIV selama tahun 2005 telah diperiksa darah donor sejumlah 26.439 orang. Dari jumlah tersebut yang positif HIV/AIDS sebanyak 9 (0,03%). 3.5.6 Kegagalan Teknologi

82

Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi di Kota Semarang yang tidak sebanding dengan perkembangan jalan menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Pertumbuhan sepeda motor di Kota Semarang meningkat 47,86 persen dan mobil pribadi 181.46 persen. Berdasarkan data Laboratorium Transportasi Jurusan Teknik Sipil Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, pertumbuhan sepeda motor pada September 2005 sebanyak 28.612 unit, sedangkan pada Maret 2007 sebanyak 42.305 unit. Hal ini menunjukkan menunjukkan dalam kurun waktu sekitar dua tahun terjadi kenaikan jumlah sepeda motor sekitar 13.696 unit. Pertumbuhan ini diimbangi dengan meningkatnya jumlah mobil pribadi, seperti sedan, station wagon, dan jeep. Pada September 2005 ada 2.724 mobil dan pada Maret 2007 ada 7.667 mobil. Peningkatan itu cukup tinggi, yaitu 4.943 mobil. Pada tahun 2006, jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 4.580 orang. Jumlah ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 4.700 jiwa. Meski demikian, demikian, hingga hingga triwulan triwulan pertama 2007, terjadi terjadi kenaikan kenaikan sebesar 0,4 persen. Berdasarkan jumlah korban ini, 70-80 persen disebabkan oleh sepeda motor.

3.5.7 Abrasi Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Kerusakan garis garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. Dampak abrasi adalah berkurangnya luas daratan di pantai dan rusaknya aset wilayah yang bernilai tinggi seperti permukiman, kawasan wisata, pertambakan maupun pelabuhan (BPBD Kota Semarang, 2010). Kerusakan akibat abrasi di Kota Semarang paling besar terjadi di Kecamatan Genuk dengan perkiraan dampak seluas 32 km2 kemudian Kecamatan Tugu dengan luasan 30 km2. Untuk detail kerusakan akibat dari abrasi dapat dapat dilihat pada Tabel 3.7.

83

TABEL 3.7 PRODUK KERUSAKAN PANTAI AKIBAT ABRASI No.

Lokasi Dampak

Panjang Pantai

Abrasi Panjang

Luas (km 2)

(km)

Mangrove Mangrove Panjang

Luas (km 2)

(km)

1

Kec. TUGU

3.5 3.5

2.25

30

1.5

2.25

2

Kec. SMG UTR

5.56

1

10

1

1

3

Kec. SMG BRT

8.94

0.5

20

0.5

0.3

4

Kec. GENUK

7.0

0.8

32

0.75

0.45

Sumber: BPBD Kota Semarang, 2010

3.5.8 Rob

Banjir pasang surut atau yang lebih dikenal dengan istilah r ob merupakan permasalahan yang sering terjadi pada daerah yang memiliki pantai yang landai dan elevasi permukaan tanah yang tidak jauh lebih tinggi dari pasang laut tertinggi. adalah banjir yang terjadi karena naiknya air laut dan menggenangi daratan ketika air laut mengalami pasang. Pasang-surut air laut adalah faktor utama yang menyebabkan banjir ini. Namun demikian, untuk kondisi atau tempat tertentu, yaitu di daerah terbangun, banjir pasang surut ini terjadi menyusul penurunan muka tanah yang terjadi di tempat tersebut. Banjir pasang-surut terjadi karena air laut naik ketika pasang. Kenaikan air laut terjadi perlahan- lahan sesuai dengan gerak pasang air laut. Ketinggian air banjir sesuai dengan ketinggian air laut pasang. Selanjutnya genangan banjir ini bergerak turun ketika air laut surut. Selain itu, waktu kedatangan dan ketinggian banjir ini berubah-ubah mengikuti irama pasang-surut air laut. Demikian pula dengan luas daerah genangan atau daerah-daerah yang akan tergenang pada suatu waktu tertentu dapat diprediksi berdasarkan prediksi ketinggian air laut pasang.

3.7

Metode Penelitian Metode penelitian merupakan serangkaian langkah-langkah yang

digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Metode pada

84

penelitian ini ini terbagi atas pendekatan studi studi dan metode metode pelaksanaan studi. studi. Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci tentang metode penelitian ini. 3.7.1 Pendekatan Penelitian Penelitian ini karena bersifat positivistik yang dibatasi oleh variabelvariabel tertentu yang kemudian dicek pada kondisi lapangan. Variabel-variabel penelitian sudah ditentukan sejak awal sehingga penelitian sudah memiliki batasan dan ruang lingkup secara jelas. Pendekatan ini lebih menekankan pada pembangunan pemahaman pemahaman berdasarkan teori-teori/literatur-literatur teori -teori/literatur-literatur yang sudah ada. Latar belakang teori merupakan inti dari pendekatan ini. Pembuktian tersebut dilakukan dengan cara menurunkan konsep- konsep pemikiran menjadi parameter-parameter dan variabel-variabel secara operasional. Namun di sisi lain, penelitian ini juga akan menjaring opini atau preferensi warga tentang bencana rob. Kuat dugaan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak sepenuhnya ideal ideal seperti teorinya. Penelitian ini dilakukan dengan realitas tunggal, konkrit, ter amati, dan dapat difragmentasi (Williams,1988). Pernyataan tersebut mendukung penelitian ini karena melihat suatu bagian parsial dari sebuah fenomena bencana rob. Pengamatan parsial ini mengenai dampak bencana rob terhadap masyarakat yang dapat menyebabkan beberapa wilayah Kota Semarang tergenang. Selain itu penelitian ini dilakukan secara objektifitas karena sudah ditentukan dahulu variabel-variabel yang akan diuji di lapangan. 3.7.2

Proses Penelitian dan Alat Analisis Proses

penelitian

berawal

dari

masalah

dan

ingin

menjawab

permasalahan tersebut. Untuk memahami permasalahan dengan baik, maka peneliti mempelajari teori Pengurangan Risiko Bencana dalam kaitannya dengan analisis risiko dan analisis kerentanan sebagai dasar pemahamannya. Kemudian, pemahaman literatur dibandingkan dengan studi sebelumnya. Perbandingan ini menghasilkan beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam sebuah hipotesis yang ingin dibuktikan. Begitupula, rumusan rumusan masalah yang akan dijawab

85

melalui pertanyaan penelitian (research (research question). question). Adapun teknik analisis yang digunakan adalah sebagai berikut: Pertama, Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif. Metode kualitatif secara deskriptif maupun sebab-akibat digunakan dengan cara mendeskripsikan atau menjelaskan secara mendalam tentang kondisi kerentanan masyarakat akibat bencana rob. Meskipun teknik analisis ini bersifat kualitatif, namun tidak menjadi teknik analisis dominan. Teknik ini digunakan untuk memahami lebih luas wilayah studi dengan wawancara dan observasi. Sehingga teknik ini bukan untuk mencari makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam informasi tertentu. Kedua,Teknik Analisis Deskriptif Kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif merupakan analisis yang bersifat kuantitatif karena menggunakan angka-angka sebagai dasar melakukan analisis/ penilaian. Menurut Danim (2002), studi deskriptif (descriptive (descriptive research) research) dimaksudkan untuk menjelaskan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat serta dimaksudkan untuk memotret fenomena individual, situasi, atau kelompok tertentu yang terjadi secara kekinian dan akurat. Ketiga, Statistik Deskriptif Statistik adalah metode ilmiah untuk menyusun, meringkas dan menyajikan dan menganalisa data sehingga dapat ditarik kesimpulan yang benar dan dapat dibuat keputusan yang masuk akal berdasarkan data tersebut. Teknik ini dilakukan pada penilaian aspek-aspek kerentanan sehingga dapat dilakukan pembobotan aspek mana yang l ebih kuat terhadap kerentanan masyarakat terhadap bencana rob. 3.7.3 Tahapan Penelitian Tahapan penelitian merupakan suatu kesatuan sistem yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Tahapan dalam metode penelitian ini secara garis besar terdiri dari tahap pengumpulan data, tahap pengolahan, dan tahap analisis. 3.7.3.1 Tahap Pengumpulan Data

86

Pada tahap ini dengan mengumpulkan data-data sekunder dari instansiinstansi terkait dan pengamatan langsung di lapangan sebagai penguatan data sekunder yang tidak didapatkan. Adapun dalam hal ini teknik pengumpulan data tersebut secara garis besar dapat dijabarkan berikut ini : Pengumpulan data sekunder Pengumpulan data ini dapat dilakukan sebelum melakukan survei primer. Pengumpulan data sekunder ini dengan mengumpulkan data dari sumber –sumber –sumber sekunder berupa kajian teoritis mengenai kerentanan bencana, data kerusakan akibat rob, maupun telaah dokumen yang ada. Teknik pengumpulan data sekunder yang pertama yaitu melalui kajian literatur ini bersifat data normatif yang merupakan batasan atau teori yang terkait dengan mitigasi bencana dan analisis kerentanan bencana terhadap bencana rob. Teknik berikutnya yaitu melalui survei instansi yang dilakukan untuk mendapatkan data –data –data melalui instansi yang terkait dengan penelitian ini. Instansi tersebut yakni diantaranya Bappeda, BPBD, DKP, Dinas Tata Kota maupun BPS. Data-data yang dicari berupa fisik wilayah pesisir, kondisi sosial ekonomi masyarakat, infrastruktur wilayah pesisir dan sebagainya. Teknik berikutnya yaitu melalui telaah dokumen teknik yang terkait dengan kerentanan bencana perubahan iklim. Dokumen tersebut dipahami berdasar pada materi-materi yang dapat digunakan dalam penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa situs- situs di internet bertema penanggulangan bencana, kerentanan serta bidang-bidang lain yang relevan terhadap penelitian i ni. Pengumpulan data primer, teknik ini dilakukan melalui survei primer dengan melakukan observasi langsung di lapangan. C ara yang dapat dilakukan ketika survei primer, yakni pertama, wawancara yang dilakukan guna melengkapi melengkapi data-data sekunder yang belum didapatkan. Wawancara (interview ( interview ) adalah situasi peran antar-pribadi bersemuka (face-to-face (face-to-face), ), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah studi, kepada responden (Kerlinger, 2000). Adapun poin pertanyaannya yakni pemahaman masyarakat tentang isu bencana rob, dampak akibat bencana rob, bentuk

87

kekerabatan yang telah/akan dilakukan dalam rangka penanganan bencana tersebut, serta sikap masyarakat jika bencana tersebut t erjadi. Pengambilan sampelnya dengan menggunakan teknik sampel bertujuan ( purposive purposive sampling ). ). Teknik ini dilakukan dengan mengambil korespondenkoresponden yang sekiranya mengetahui karakteristik populasi tersebut. Pada penelitian ini walaupun sampel yang diambil sekiranya relatif kecil kuantitasnya namun wawancara ditujukan pada stakeholders kunci (stakeholders masingmasing

kecamatan)

yang

sekiranya

paham

terhadap

hal

ini

dengan

pertimbangan informasi signifikan dan ringkas. ri ngkas. Pedoman/aturan yang digunakan yakni jika sudah terjadi pengulangan informasi maka penarikan sampel sudah bisa dihentikan. Sampel kunci berada pada stakeholders kecamatan dan kelurahan yang daerahnya diprediksi terkena dampak tersebut dan tidak menutup kemungkinan wawancara dilanjutkan melalui snowballing berdasarkan arahan stakeholders tersebut. Dalam studi ini, i ni, setidaknya dilakukan wawancara terhadap

stakeholders kecamatan kecamatan yang terkena dampak dampak langsung langsung akibat akibat

bencana rob (Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Genuk, dan Kecamatan Gayamsari). Teknik yang kedua yaitu melalui pengamatan langsung (direct (direct observation). observation). Cara ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung kondisi fisik. Hal ini dilengkapi kamera digital, lembar pengamatan, pengamatan, maupun alat tulis. 3.7.3.2 Tahap Pengolahan Data yang telah didapat, selanjutnya direkapitulasi. Adapun langkahlangkah

yang

dilakukan

adalah

sebagai

berikut

ini:

Pertama,

tahap

pengelompokan data. Tahap ini merupakan pengolahan data dengan cara mengelompokkan data sesuai analisis yang ingin dilakukan. Data yang didapat secara garis besar dibagi menjadi 5 kategori kerentanan. Kedua, tahap verifikasi data, tahapan ini bertujuan untuk mengetahui validitas data yang diperoleh dari hasil survey. Verifikasi ini dilakukan terhadap data sekunder yang didapat. Data sekunder tersebut dapat ditanyakan kepada informan maupun mengadakan

88

crosscheck di lapangan. Ketiga, tahap penyajian. Hasil olahan data yang dilakukan perlu ditampilkan secara representatif dan informatif, tujuannya adalah agar mudah dipahami dan dimengerti maksud yang disajikan. 3.7.3.3 Tahap Analisis Pada penelitian ini, kerangka analisis disusun berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan sebelumnya. Pada tahap awal, dilakukan analisis kerentanan masyarakat dengan input 4 (empat) komponen kerentanan: fisik, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Setiap komponen dinilai kemudian disimpulkan kerentanannnya melalui prinsip progression of vulnerability . Selanjutnya, tahap kedua adalah menggali preferensi masyarakat terhadap empat komponen tersebut. Hal ini i ni dilakukan untuk memahami makna kerentanan dari masyarakat serta mengetahui seberapa besar dampak masing-masing aspek ke dalam masyarakat. Terakhir, Ter akhir, tahap ketiga adalah mendialogkan tahap 1 dan tahap 2 dengan prinsip progression of safety secara deskriptif kualitatif. Kemudian, menyimpulkan alternatif strategi penanganan bencana rob di Kota Semarang. Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka tahapan analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut: Pertama, Pertama, Analisis Perkembangan Kerentanan Akibat Bencana Rob. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik kerentanan masyarakat berdasarkan empat aspek yaitu fisik, sosial, li ngkungan, dan ekonomi. ekonomi. Identifikasi I dentifikasi kondisi fisik bertujuan untuk menggambarkan perkiraan tingkat kerusakan terhadap fisik (infrastruktur) bila ada faktor berbahaya (hazard (hazard ) tertentu. Identifikasi kondisi sosial bertujuan untuk menggambarkan perkiraan tingkat kerentanan terhadap keselamatan jiwa penduduk apabila ada bahaya berdasarkan

indikator-indikator

antara

lain

kepadatan

penduduk,

laju

pertumbuhan penduduk, persentase penduduk usia tua-balita dan penduduk wanita. Identifikasi kondisi lingkungan menggambarkan kondisi suatu wilayah yang rawan bencana dengan didasarkan pada kondisi geografis dan geologis

89

suatu

wilayah

kebencanaan.

serta

data

Kemudian

statistik yang

kebencanaan

terakhir

merupakan

identifikasi

kondisi

indikator ekonomi

menggambarkan besarnya kerugian atau rusaknya kegiatan ekonomi (proses ekonomi) yang terjadi bila terjadi t erjadi ancaman bahaya. Indikator yang dapat kita lihat menunjukkan tingginya tingkat kerentanan ini misalnya adalah per sentase rumah tangga yang bekerja di sektor rentan (sektor jasa dan distribusi) distri busi) dan persentase rumah tangga miskin di daerah rentan bencana rob. Pada analisis ini menggunakan alat analisis Pressure and Release Model (PAR). Model ini dikembangkan pertama kali oleh Blaikie dalam At Risk (1994), yang kemudian digunakan secara luas oleh LSM-LSM, lembaga-lembaga penangananan bencana serta lembaga-lembaga PBB. Di Indonesia, masih sangat sedikit lembaga lembaga yang mengenal model model ini. Paradigma penanggulangan bencana yang ditawarkan disini adalah bahwa Bencana terjadi karena pertemuan antara dua realitas: adanya ancaman/bahaya (hazard ( hazard ) dan kerentanan (kondisi tidak aman atau tepatnya kerapuhan) pada sisi yang lain. Fungsi matematisnya adalah fungsi perkalian yakni bahwa bila ada ancaman atau Hazard tak peduli bersifat alamiah alamiah atau bersifat natural namun kerentanan adalah nol (tidak ada komunitas yang rentan) maka tidak mungkin ada bencana, bencana, dan sebaliknya bila ada kerentanan yang besar tetapi bila tidak ada hazard (ancaman) maka juga tidak mungkin terjadi bencana. Tsunami, Cyclone atau Banjir yang terhebat sekalipun tak mungkin menghancurkan kehidupan

manusia

sepanjang

kita

mampu

mereduksi

atau

bahkan

menghilangkan kerentanan alias kerapuhan. Pengertian atau formulasi di atas agak sulit dimengerti karena seringkali tidak terdapat komunitas yang memiliki kerentanan nol atau ancaman nol pada waktu yang bersamaan. Yang terjadi adalah bahwa selalu ada ancaman dengan tingkat kerentanan yang ada dan bervariasi pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu pada umumnya orang terjatuh atau dengan mudahnya percaya pada

90

paradigma bencana yang melihat bencana hanya semata-mata alam, atau cenderung berpikir parsial atau dikotomi bencana alam melawan manusia. Dari argumentasi yang mau diangkat dalam model ini adalah bahwa tidak ada yang namanya bencana alam, karena memang tidak ada bencana alam (n a t u r a l

). ). disasters

Yang ada hanyalah

n a t u r a l h a z ar ar d s

(ancaman alam).

Ancaman atau Hazard ini akan menjadi menjadi bencana apabila ia sudah bertemu dengan realitas yang namanya kondisi kerapuhan ( u n s a f e

). ). condition

Dan yang

namanya kerapuhan bukanlah sesuatu yang “sudah ada dengan sendirinya” dalam masyarakat, tetapi karena susuatu yang terusmenerus diproduksi atau direproduksi dalam proses yang masyarakat kenal sebagai pembangunan (CBDRM, 2004). Yang harus diperhitungkan dalam menggunakan alat analisis ini adalah dengan sangat mudah u ntuk menyalahkan Negara (akar masalahnya bias anti Negara). Dimaklumi bahwa bukan hanya Negara dan pemodal saja yang mampu menciptakan dan memelihara atau memproduksi kerentanan/ kerapuhan. Masyarakat dengan kebiasaan dan pola hidup tertentu dapat juga menjadi akar masalah dalam kerentanan.

Analisis PAR memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan antara ancaman dengan kerentanan masyarakat yang menyebabkan bencana. Model ini menekankan pada petingnya memperhatikan proses- proses dari aspek fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang merupakan akar kerentanan dalam masyarakat. Ide dari model ini i ni adalah, sebuah penanganan bencana yang efektif pada dasarnya merupakan pengurangan kerentanan menuju pada kondisi aman terhadap ancaman bencana. Pilihan-pilihan pengurangan kerentanan bisa beragam, sekali lagi berdasarkan dinamika ancaman dan kerentanan dalam masyarakat itu (CBDRM, 2004).

91

Kondisi tidak aman (unsafe (unsafe condition) condition) merupakan gejala yang terlihat langsung sebagai ’kerentanan’. Pendorong dinamis

(dynamic pressure) pressure)

merupakan kondisi dalam masyarakat, baik yang inheren maupun yang merupakan akibat dari pengaruh luar, yang menyebabkan sebuah kondisi tidak aman menjadi lebih llanggeng; anggeng; atau dalam beberapa kasus merupakan penyebab dari kondisi tidak aman itu sendiri. Akar masalah (root (root causes) causes) merupakan faktor penyebab, dimana secara langsung maupun tidak langsung menciptakan pendorong dinamis, dan pada gilirannya menciptakan kondisi tidak aman. Biasanya akar masalah ini terletak pada ideologi serta proses-proses sosioekonomi politik. Kedua, Kedua, analisis preferensi masyarakat terhadap kerentanan akibat bencana rob. Analisis ini merupakan bentuk preferensi masyarakat terhadap kerentanan akibat bencana rob. Analisis ini dilakukan untuk menemukenali sistem nilai masyarakat dalam mendefinisikan kerentanan dan bencana rob. Tahap ini merupakan proses penggalian makna kerentanan dari masyarakat, yaitu masyarakat mendefinisikan sendiri makna kerentanan berdasarkan lima aspek yaitu: fisik, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Input data pada analisis ini dari hasil wawancara dengan masyarakat. Pada saat wawancara, masyarakat diberikan stimulas (pancingan) agar mereka mendefinisikan kerentanan. Tahap ini sangat penting dilakukan karena preferensi mereka sangat menentukan perilaku dan perlakuannya terhadap aspek-aspek kerentanan. Proses analisis

92

yang dilakukan berupa deskripsi preferensi masyarakat secara deskriptif kualitatif. Output dari analisis ini berupa makna kerentanan dari masyarakat. Prinsip penelitian fenomenologis lebih berperan pada analisis ini. Seperti pada analisis kerentanan masyarakat (pendekatan objektif). Pada analisis preferensi masyarakat terhadap kerentanan juga diperinci menurut setiap aspek. Pada analisis preferensi masyarakat terhadap kerentanan, penilaian ini menggunakan prinsip penilaian preferensi oleh Sariffuddin ( 2009) dan kemudian dimodifikasi untuk penilaian kerentanan masyarakat yaitu didasarkan pada jumlah responden yang menjawab. menjawab. Setiap responden dinilai kerentanannya berdasarkan

aspek-aspek

yang

sudah

dirumuskan

diatas.

Begitupula

preferensi/cara pandangnya terhadap kerentanan. Ilustrasi output analisis ini tergambar pada tabel berikut: TABEL 3.x CONTOH PENILAIAN KERENTANAN MASYARAKAT AKIBAT BENCANA ROB DARI PREFERENSI MASYARAKAT

Aspek

Kerentanan

ekonomi

Masyarakat tidak memiliki pekerjaan tetap, bekerja tidak terstruktur dan tidak teratur

Ketidakrentanan

Warga memiliki pekerjaan tetap, bekerja secara terstruktur dan teratur

80,00%

20,00%

80,00%

20,00%

100%

50%

50%

100%

Sumber: Sariffuddin, 2009

Keterangan: Penilaian objektif kerentanan akibat bencana rob Penilaian preferensi kerentanan akibat bencana rob

93

Penilaian aspek-aspek kerentanan diatas didasarkan pada penilaian objektif dan subjektif . Penilaian objektif ditunjukkan oleh warna HIJAU HIJAU yaitu peneliti menilai langsung setiap responden menurut informasi dari dokumen dan data sekunder lainnya. Kemudian, peneliti mengelompokkan ke dalam variabel kerentanan dan ketidakrentanan. Variabel-variabel kerentanan menjadi rujukan penilaian ini. Sedangkan, warna MERAH MERAH menunjukkan menunjukkan penilaian subjektif warga (melalui preferensinya) terhadap kerentanan. Pada tahap ini peneliti hanya merumuskan preferensi masyarakat terhadap kerentanan. Setiap responden menilai dan mendefinisikan sendiri makna kerentanan di wilayahnya akibat dari bencana rob. Adapun nilai persentase (20,00% & 80,00%) menunjukkan penilaian responden yang menilai. Jumlah warga yang nilainya mengarah ke kerentanan dijumlahkan dan kemudian dipersentasekan, begitupula sebaliknya. Proses ini sangat penting dilakukan untuk memahami kerentanan masyarakat akibat bencana rob dan sistem nilai yang berlaku. Melalui strategi ini diharapkan dapat diketahui dampak bencana rob dan kerentanan masyarakat dari dua sudut pandang yang berbeda. Ketiga Analisis Perkembangan Perkembangan Keamanan masyarakat akibat bencana rob. Analisis ini merupakan respon dari analisis perkembangan kerentanan yang dibuat berdasarkan output dari kedua analisis sebelumnya yang juga berdasarkan empat aspek yaitu fisik, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Kondisi aman (safe (safe condition) condition) merupakan suatu cara pandang untuk mereduksi kerentanan masyarakat akibat bencana rob. Reduksi pendorong dinamis merupakan analisis untuk mengurangi kondisi rentan dalam masyarakat, baik yang inheren maupun yang merupakan akibat dari pengaruh luar, yang menyebabkan sebuah kondisi tidak aman akibat bencana rob. Tahapan selanjutnya adalah menjawab akar masalah (root (root causes) causes) yang merupakan faktor penyebab utama kerentanan akibat bencana rob.

94

Pada proses analisis ini tidak terlepas dari penetapan aspek dan indikator indikator-indikator kerentanannya. Pengelompokkan dan pemilihan indikator kerentanan dijabarkan dari sintesis beberapa elemen yang tertuang dalam beberapa teori yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berdasar pada beberapa ketentuan/aturan/arahan yang termuat dalam berbagai hal tersebut serta ketersediaan data di lapangan maka kerentanan bencana dapat dikategorikan dalam 4 (empat) aspek, yaitu kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, dan kerentanan lingkungan.

95

96

BAB IV ANALISIS KERENTANAN MASYARAKAT KOTA SEMARANG TERHADAP BENCANA ROB

Bab ini penyusun akan menganalisis akan kerentanan masyarakat, makna kerentanan masyarakat dan kemampuannya untuk mendukung ketahanan terhadap bencana rob. Pada bagian pertama (sub bab 4.1) menjelaskan mengenai dampak dari bencana rob serta prediksi ke depannya. Kemudian pada bagian kedua (sub bab 4.2) mengungkap tingkat dan karakteristik kerentanan masyarakat. Kemudian, bagian ketiga (Sub bab 4.3) membahas

preferensi

masyarakat

mengenai

kerentanan.

Masyarakat

mendefinisikan sendiri makna kerentanan terhadap bencana rob. Dalam sub bab ini akan terlihat cara pandang masyarakat yang akan mempengaruhi setiap perilaku dan intervensi mereka terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. Pada bagian akhir (sub bab 4.4) menilai kemampuan masyarakat untuk mendukung budaya aman terhadap bencana rob sesuai

BAB IV ANALISIS KERENTANAN MASYARAKAT KOTA SEMARANG TERHADAP BENCANA ROB

Bab ini penyusun akan menganalisis akan kerentanan masyarakat, makna kerentanan masyarakat dan kemampuannya untuk mendukung ketahanan terhadap bencana rob. Pada bagian pertama (sub bab 4.1) menjelaskan mengenai dampak dari bencana rob serta prediksi ke depannya. Kemudian pada bagian kedua (sub bab 4.2) mengungkap tingkat dan karakteristik kerentanan masyarakat. Kemudian, bagian ketiga (Sub bab 4.3) membahas

preferensi

masyarakat

mengenai

kerentanan.

Masyarakat

mendefinisikan sendiri makna kerentanan terhadap bencana rob. Dalam sub bab ini akan terlihat cara pandang masyarakat yang akan mempengaruhi setiap perilaku dan intervensi mereka terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. Pada bagian akhir (sub bab 4.4) menilai kemampuan masyarakat untuk mendukung budaya aman terhadap bencana rob sesuai dengan prinsip-prinsipnya. 4.1

Jangkanan dan Prediksi Kerusakan akibat bencana Rob

4.1.1 Jangkauan Bencana Rob Banjir pasang (rob) ini terjadi karena pasang air laut yang relatif lebih tinggi daripada ketinggian permukaan tanah di suatu kawasan. Biasanya terjadi pada kawasan kawasan di sekitar sekitar pantai. Penurunan Penurunan tanah disebabkan empat hal, yaitu eksploitasi air tanah berlebihan, proses pemampatan lapisan sedimen (yang terdiri dari batuan muda) ditambah pembebanan tinggi oleh bangunan di atasnya serta pengaruh gaya tektonik. Dampak penurunan tanah dapat dilihat adanya luasan genangan rob yang semakin besar. Berdasarkan hasil survei lapangan dan Peta Hidrologi Kota Semarang dari Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2010-2030 diperoleh data bahwa beberapa wilayah pesisir Kota Semarang mengalami permasalahan intrusi air laut/rob. Adapun penjabaran sebagai berikut ini (RTRWP Kota Semarang, 2009) yaitu Kecamatan Tugu yang merupakan daerah aliran sungai Kali

97

Mangkang, Kali Beringin, Kali Tambakromo dan Klai delik, bahaya luapan air laut pada daerah tambak yang berdekatan dengan kawasan pantai. Pada kecamatan ini produktivitas air kecil dengan jenis tanah aluvial. Dari hasil pengukuran salinitas pada sumur penduduk di Desa Mangkang Kulon masih tawar (salinitas 0 ppt), sehingga belum terjadi intrusi air laut. Kecamatan Semarang Utara : Termasuk akuifer produktif dengan penyebaran luasan mencapai 3 –10 –10 liter /detik (Kelurahan Tanjung Mas, Bandarharjo dan Kuningan). Kondisi ini berpotensi mengakibatkan timbulnya genangan air laut/rob, kedalaman air sumur rata-rata 3 – 3 – 10 10 meter, ketinggian rata-rata 20 – 60 – 60 cm lama genangan 2,5-7 jam, penetrasi air laut mencapai 11 – 15 meter pada 3,5 km dari garis pantai dengan kedalaman air payau 1 – 1 –10 10 meter. Kecamatan Gayamsari

memiliki potensi air tanah tanah tinggi tinggi dengan dengan

penyebaran luasan mencapai 5 –10 –10 liter/detik. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan timbulnya genagan air laut/rob, kedalaman air sumur rata-rata 3 –10 –10 meter, ketinggian rata-rata 0,5 –1 –1 cm lama genangan 1 –2 –2 hari, dengan demikian rawan terjedinya penetrasi air yang mengakibatkan intrusi air laut pada daerah ini. Kecamatan Semarang Barat : Termasuk akuifer produktif dengan penyebaran luasan mencapai 5 liter /detik. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan timbulnya genangan air laut/rob, kedalaman air sumur rata -rata 3 –10 –10 meter, ketinggian rata-rata 20 –60 –60 cm lama genangan 2,5-7 jam. Sehingga rawan terjadinya penetrasi air yang berdampak pada intrusi air laut. Kecamatan Genuk yang termasuk kawasan dengan akifer produktif sedang, dengan penyebaran luas mencapai 5 liter/detik di Kelurahan Terboyo Wetan dan Terboyo Kulon dan Kelurahan Trimulyo. Sangat berpotensi terjadinya genangan rob dengan ketinggian mencapai 0,5 –1 –1 meter dengan lama genangan 1 –2 –2 hari. Kawasan sepanjang Sungai Banjir Kanal Timur sumber air berkurang akibat terjadiya pendangkalan dasar sungai akibat sedimentasi, dan karena rendahnya derajat kemiringan sungai terhadap permukaan air laut sehingga mengakibatkan air sungai meluap ke darat. Kawasan permukiman yang berada di wilayah pesisir terancam genangan sebagai akibat kenaikan muka air laut. Kawasan tersebut saat ini dihuni hampir 300 ribu penduduk Kota Semarang. Diperkirakan total luasan yang tergenang hampir 7.500 Hektar. Berikut ini adalah kelurahan- kelurahan 98

dan total luasan di setiap kecamatan yang tergenang akiabat banjir rob pada Tabel 4.x. Tabel 4.x Daerah yang Tergenang Akibat Banjir Rob Kecamatan

Kelurahan

Genuk

Trimulyo, Trimuly o, Terboyo Kulon

Tugu

Mangkang Kulon, Mangunharjo, Jerakah,

Area Tergenang (km2)

Tugurejo

18,92 19,52

Semarang Utara

Panggung Lor, Bandarharjo, Tanjung Emas

14,81

Semarang Barat

Tawangsari, Tambakharjo

12,87

Gayamsari

Tambak Rejo

2,57

Sumber: Setiadi dan Kunarso, 2009

4.1.2 Prediksi Dampak Bencana Rob Berdasarkan peta kerawanan Diposaptono (2009), diketahui adanya prediksi bahwa wilayah pesisir Kota Semarang yang tergenang setelah kenaikan paras muka air laut dalam 20 tahun mendatang sebesar 16 cm yakni seluas 2672,2 Ha. Sedangkan berdasarkan Miladan (2009) berdasarkan interprestasi data SIG yang ada diketahui bahwa dari 6 Kecamatan Pesisir Kota Semarang hanya 5 kecamatan yang diprediksikan sebagian wilayahnya akan tergenang banjir dan rob akibat kenaikan permukaan air laut. Kecamatankecamatan tersebut yakni Kecamatan Genuk, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara, dan Kecamatan Tugu. Sedangkan Kecamatan Semarang Timur yang juga termasuk pada Kecamatan Pesisir Kota Semarang diprediksi pada 20 tahun mendatang belum terjadi kerawanan tersebut. Dari kecamatan-kecamatan tersebut, tidak seluruh wilayahnya tergenang namun hanya di beberapa kelurahan saja terutamanya yang berada/berbatasan langsung dengan Laut Laut Jawa (Miladan, 2009).

Tabel 4.1

99

Prediksi Wilayah yang Tergenang Rob pada 2029 Kecamatan

Kelurahan

Tugu

Mangkang Kulon

287,456

52,82

Mangunharjo

326,171

70,74

Mangkang W etan

192,232

47,49

Randu Garut

291,243

61,04

Karang Anyar

230,103

55,79

Tugu Rejo

305,982

53,02

55,927

39,01

Tanjung Mas

197,311

51,32

Bandarharjo

110,752

49,70

Panggung Lor

45,827

23,99

Tawangsari

62,036

17,12

Tambakharjo

212,279

39,74

Terboyo Kulon

155,611

56,39

Trimulyo Trimuly o

127,983

38,60

2,754

3,63

Jerakah Semarang Utara

Semarang Barat

Genuk

Gayamsari

Tambakrej o Tambakrejo

Luas Genangan

% Tergenang

Sumber: Miladan, 2009 Dilihat dari luasan masing-masing kecamatan, terdapat beberapa kecamatan yang hampir sebagian dari wilayahnya tergenang. Khusus pada Kecamatan Gayamsari karena kecamatan ini tidak berbatasan langsung dengan Laut Jawa maka luasan yang diprediksi tergenang tidak terlalu luas dibanding dengan kecamatan-kecamatan lainnya (Miladan, 2009). Pada Kecamatan Gayamsari, genangan tersebut mengancam Desa Tambakrejo seluas 3,754 Ha. Sedangkan kecamatan yang mengalami kerawanan paling tinggi yakni Kecamatan Tugu dengan prediksi luasan genangan banjir dan rob seluas 1689,113 Ha. Kecamatan ini diprediksi memiliki tingkat kerawanan paling tinggi karena penggunaan lahan di bagian utara dari kecamatan ini didominasi oleh lahan pertambakan dan juga kondisi kondi si topografi yang lebih datar dan landai dibandingkan dengan kecamatan- kecamatan lainnya. Pada Kecamatan Tugu tidak terdapat lahan yang memiliki kemiringan lebih dari 25%. Adanya kondisi tersebut ter sebut yang menyebabkan kerawanan kecamatan ini paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan- kecamatan kecamatan lainnya. lai nnya. Selain Kecamatan

100

Tugu yang memiliki potensi kerawanan tinggi, pada Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Genuk kerawanan bencana tersebut perlu diperhatikan secara seksama karena pada kecamatan- kecamatan ini banyak terdapat pemusatan aktivitas penduduk yang utamanya sebagai kawasan pemukiman (Miladan, 2009). Berdasarkan data peta penggunaan lahan Kota Semarang , juga dapat digunakan analisis overlay dengan peta sebaran rob juga bisa diketahui prediksi peresentase penggunaan lahan yang akan ter ganggu dan hilang pada tahun 2029. Dalam Miladan (2009), penulis secara menarik menggunakan teknik overlay untuk mengetahui prediksi penggunaan lahan yang akan hilang pada Tahun 2029 tersebut, maka dipastikan Kota Semarang maupun masyarakat wilayah tersebut akan kehilangan aset-aset mereka jika tidak ada strategi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam perkiraan tersebut, lahan terluas yang akan hilang yakni kawasan in dustri seluas 893,24 Ha. Penggunaan Lahan yang yang Akan Hilang Akibat Bencana Rob pada Tahun 2029 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13. 14. 15. 16. 17.

Penggunaan Lahan Bandara Campuran (perdagangan, permukiman) Industri Instalasai pengolahan limbah Konservasi Penumpukan Olahraga dan rekreasi Pelabuhan laut Pergudangan Perkantoran Permukiman Pertanian lahan basah PLTU Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Jalan Taman Tambak Total

Luas (ha) 158.65 1,89 893,24 13,17 285,09 59,19 100,32 18,25 36,28 11,92 203,52 79,78 0,25 16,21 0,03 18,06 776,34 2.672,21

Sumber: Miladan, 2009

Bakti (2010) juga melakukan prediksi mengenai dampak sebaran dan kerusakan akibat bencana rob sapai dengan tahun 2030. Berdasarkan analisis

101

yang menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) didapatkan Apabila Tahun 2000 luas wilayah genangan rob adalah sekitar ± 2.670 hektar dengan volume air laut yang masuk mencapai sekitar 4.109.844 m 3. Setelah terjadi penurunan muka tanah selama 10 tahun, maka diperkirakan pada Tahun 2010 genangan Rob akan meluas hingga 3.438 hektar dengan volume genangan sekitar 17.029.219 m3. Berdasarkan analisis diperkirakan pada Tahun 2030, bila tanpa adanya usaha penanggulangan, maka rob akan merendam daratan seluas 4.846 hektar dengan volume mencapai 59.110.917 m3. Tabel 4.2 Prediksi Luasan dan Volume Genangan Rob di Kota Semarang Tahun

Volume (m 3)

Luas (ha)

2000

1.752

4.109.844

2010

3.438

17.029.219

2030

4.846

59.110.917

Sumber: Bakti, 2010

4.2

Analisis Kerentanan Masyarakat Penilaian

kerentanan

masyarakat

merujuk

pada

aspek-aspek

pembentuk kerentanan yang terdiri terdiri dari fisik, sosial, ekonomi ekonomi dan lingkungan. Penilaian fisik lebih menitikberatkan pada penilaian kerentanan fisik buatan yaitu kepadatan bangunan dan kondisi infrastruktur tergenang. Kemudian, penilaian ekonomi yaitu pada tingkat kemiskinan dan kepemilikan lahan. Penilaian aspek sosial dilakukan melalui indikator penduduk rentan dan kepadatan penduduk. Selanjutnya, penilaian lingkungan dimaksudkan untuk mengetahui kerentanan masyarakat dilihat dari indikator luasan hutan mangrove dan kawasan fungsional di Kota Semarang.

4.2.1 Analisis Kerentanan Fisik Analisis kerentanan fisik meliputi analisis mengenai kondisi fisik terbangun di wilayah Kota Semarang yang dinilai rentan terhadap bencana rob.

102

Adapun beberapa indikator yang akan dianalisis dapat dijelaskan sebagai berikut ini. 4.2.1.1 Kawasan Terbangun Indikator pertama untuk menilai kerentanan fisik kawasan yaitu persentase kawasan terbangun terutama di wilayah yang termasuk pesisir Kota Semarang yang terletak di bagian utara. Pada analisis ini akan dilihat berdasarkan data dari Bappeda dan BPS Kota Semarang. Berdasarkan data dalam RDTRK Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 dapat diketahui bahwa jumlah bangunan yang tergenang adalah sebanyak 2.385 unit dan tersebut tersebar di 5 kecamatan. Namun sebagian besar bangunan yang tergenang tersebut berlokasi di Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Barat. Berdasarkan data dari Bappeda Kota Semarang, sebagian besar bangunan-bangunan tersebut dulunya relatif aman dari bencana rob. Dengan kata lain bahwa kawasan tersebut sebagian besar adalah kawasan genangan rob yang baru, artinya masih dalam jangka waktu 2 – 2 – 5 5 tahun terakhir. TABEL 4.1 JUMLAH BANGUNAN YANG TERGENANG TAHUN 2009 Kecamatan

Kelurahan

Tugu

Mangkang Kulon

157

Mangunharjo

240

Mangkang W etan

373

Semarang Utara

Semarang Barat

Genuk

Gayamsari

Bangunan Tergenang

Randu Garut

96

Karang Anyar

79

Tugu Rejo

77

Jerakah

10

Tanjung Mas

1.038

Bandarharjo

50

Panggung Lor

28

Tawangsari

123

Tambakharjo

49

Terboyo Kulon

13

Trimulyo

52

Tambakrejo

0

Sumber: Diolah dari Semarang dalam Angka 2009

103

1200

1116 1032

1000 800 600 Total Bangunan Tergenang

400 172

200

65

0

0 Tugu

Semarang Semarang Utara Barat

Genu enuk

Gaya ayamsa msari

Kecamatan

Gambar 4.1 Grafik Jumlah Bangunan Tergenang Akibat Bencana Rob 2009 Sumber: Analisis Penyusun, 2012 Berdasarkan data yang didapat dari instansi terkait dapat diketahui bahwa Kecamatan Semarang Utara merupakan kecamatan dengan jumlah bangunan tergenang terbanyak. Kondisi geografis Kecamatan Semarang Utara yang berbatasan langsung dengan laut. Kepadatan di Kecamatan Semarang Utara relatif padat karena pada kecamatan ini merupakan kawasan campuran pemukiman, industri, budaya, perdagangan maupun sarana transportasi (pelabuhan). Pada kecamatan ini pula terdapat kelurahan yang memiliki jumlah bangun tergenang terbanyak pula yakni Kelurahan Tanjung Mas. Pada Kelurahan Tanjung Mas tersebut jumlah jumlah bangunan yang tergenang terdapat 1.038 unit. Sedangkan kelurahan yang tidak memiliki kerentanan bangunan berdasarkan data bangunan eksisting pada RDTRK Kota Semarang Tahun 2011-2031 yakni terdapat di Kelurahan Terboyo Wetan dan Kelurahan Tambakrejo. Pada Kelurahan Terboyo Wetan mayoritas merupakan kawasan tambak. Sedangkan pada Kelurahan Tambakrejo, wilayah tergenang yang ada

104

hanya sekitar 3,75 Ha dan keberadaannya saat ini diperuntukkan sebagai lahan pertambakan/terbuka hijau. Berdasarkan data diatas juga dapat diketahui persentase jumlah bangunan yang tergenang dilihat dari total seluruh bangunan pada 5 kecamatan diatas. Dengan persentase terbesar yaitu di Kecamatan Tugu dengan 22,60%. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.x di bawah. Tabel 4.x Anslisis Kerentanan Fisik Fisik Indikator Bangunan Tergenang Tergenang Kecamatan

Jumlah Bangunan Tergenang 1.032 1.116 172 65 0

Tugu Semarang Utara Semarang Barat Genuk Gayamsari

Jumlah Total Bangunan 4.566 28.024 37.086 13.845 13.030

Persentase (%) 22,60 3,98 0,46 0,47 0,00

Sumber: Analisis Penyusun, 2012 Berdasarkan data yang didapat, dapat diketahui bahwa jumlah bangunan yang tergenang semakin meningkat secara signifikan mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Pada tahun 2005, jumlah bangunan yang tergenang hanya sekitar 1.006 bangunan dan tersebar di 5 kecamatan dan pada 2009 bangunan yang tergenang menjadi 2.385 buah (Gambar 4.2). 3000 2500 2000 1500

Bangunan Tergenang

1000 500 0 2005

2006

2007

2008

2009

Gambar 4.2 Jumlah Bangunan Tergenang di Kota Semarang 2005-2009

105

Kondisi rumah sebenarnya dapat merepresentasikan karakter dan kemampuan perekonomian penghuninya. Masyarakat yang mampu secara finansial memiliki kondisi rumah yang lebih layak dibandingkan yang kurang mampu. Namun kondisi bangunan juga seringkali berbanding lurus terbalik dengan kepadatan bangunan kawasan. Semakin padat suatu kawasan, ratarata kondisi bangunan juga semakin buruk. Hal ini dikarenakan penduduk yang mampu secara finansial akan memilih untuk menempati kawasan yang “nyaman” artinya tidak terlalu padat dan lebih memiliki aksesibilitas yang lebih baik. Kawasan yang terlalu padat juga memiliki kerentanan yang relatif tinggi, terutama terkait bencana kebakaran yang sering terjadi karena hal-hal kecil, seperti hubungan pendek arus listrik atau kompor meledak. Ketinggian suatu rumah di wilayah pesisir Kota Semarang juga dapat merepresentasikan kapasitas ekonomi ekonomi rumah r umah tangga. Hal ini i ni disebabkan oleh kebutuhan rutin tiap minimal 5 tahun sekali untuk meninggikan rumah dikarenakan bencana rob yang juga semakin semakin sering dan semakin semakin tinggi. Biaya tanah urug saat ini adalah kurang lebih Rp. 135.000, - per colt ( pick pick up). up). Minimal 1 rumah ukuran 6 m x 12 m membutuhkan 5 – – 8 colt setiap 5 tahunnya (Sariffuddin, 2009). Jika halaman dan jalan menuju rumah juga ditinggikan paling sedikit ditambah 4 colt. Sehingga kebutuhan tanah urug setiap lima tahun ada 12 colt atau seharga Rp. 1.620.000,-. Kebutuhan itu masih ditambah semen untuk plester dan sebagainya sehingga menurut masyarakat menghabiskan ± Rp. 5.000.000,- per lima tahun. Angka demikian termasuk besar bagi masyarakat di pesisir Kota Semarang dikarenakan pendapatan mereka yang rata-rata hanya sebagai buruh industri. 4.2.1.2 Kondisi Infrastruktur Dasar Indikator kedua yaitu mengidentifikasi kondisi infrastruktur dasar di daerah pesisir Kota Semarang yang rentan terhadap bencana rob. Infrastruktur dasar yang dianalisis meliputi jalan, listrik, dan air bersih. Ketiga infrastruktur dasar ini dipilih antara lain dikarenakan dianggap mewakili kebutuhan dasar masyarakat, disamping itu terganggunya akses masyarakat terhadap jalan, listrik, dan air bersih karena bencana rob akan mengganggu kesejahteraan masyarakat secara umum.

106

Analisis infrastruktur dasar yang pertama adalah memperbandingkan antara panjang jalan yang tergenang akibat bencana rob dengan panjang jalan yang ada di wilayah tersebut yang dalam hal ini panjang jalan tiap kelurahan yang ada. Jalan yang termasuk disini adalah jalan yang merupakan jalan dengan perkerasan, tidak termasuk jalan lingkungan. Dengan perbandingan tersebut nantinya dapat diketahui tingkat kerentanan prasarana jalan yang ada.

Tabel 4.2 Analisis Indikator Fisik Indikator Jalan Kecamatan

Kelurahan

Tugu

Mangkang Kulon

29.636,70

1.493,77

5,04

Mangunharjo

25.376,24

4.307,37

16,97

Mangkang Wetan

30.938,84

3.718,48

12,02

Randu Garut

29.900,81

313,18

1,05

Karang Anyar

44.208,19

3.967,26

8,97

Tugu Rejo

34.895,31

385,40

1,10

Jerakah

20.211,16

4.691,58

23,21

Tanjung Mas

114.734,81

40.540,66

35,33

Bandarharjo

57.258,88

16.952,85

29,61

Panggung Lor

79.853,77

4.890,79

6,12

Tawangsari

117.488,06

15.305,43

13,03

Tambakharjo

45.432,84

2.360,58

5,20

Terboyo Kulon

20.161,72

3.589,20

17,80

Trimulyo Trimuly o

45.717,89

13.000,27

18,44

Tambakrejo

25.550,46 25.550, 46

1.275,87

4,99

Semarang Utara

Semarang Barat Genuk

Gayamsari

Panjang Jalan (m)

Jalan Tergenang (m)

%


Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Semarang Utara memiliki ruas jalan yang paling panjang terkena dampak bencana rob, yaitu sepanjang 62.384,30 meter dari total panjang jalan 251.847,57 meter atau sekitar 24,77%. Sebagian besar ruas jalan yang tergenang terletak di Kelurahan Tanjung Mas yang merupakan jalan-jalan utama terutama untuk kegiatan industri, perdagangan, dan distribusi barang ke pelabuhan yaitu sepanjang 40.540,66 meter. Apabila dilihat dari persentase per kelurahan,

107

selain 2 kelurahan di Kecamatan Semarang Utara yaitu Tanjung Mas dan Bandarharjo, Kelurahan Tawangsari di Kecamatan Semarang Barat memberi kontribusi terbesar terhadap panjang jalan tergenang secara keseluruhan. Pada kelurahan-kelurahan ini lebih banyak tersedia akses prasarana jalan karena pada kelurahan-kelurahan ini banyak terdapat lokasi industri, pemukiman maupun fasilitas umum. Keberadaan lokasi dan aktivitas tersebut tentunya membutuhkan kemudahan akses jalan. Berdasarkan peta jaringan jalan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 2011 – – 2031, kawasan utara Kota Semarang dilewati jalan arteri primer patai utara jawa yang menghubungkan Kota Semarang dengan kota-kota lain di Pulau Jawa, yaitu Kota Demak di bagian timur dan Kabupaten Kendal di bagian barat. Arteri primer tersebut membelah Kota Semarang melewati kecamatan-kecamatan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana rob. Beberapa Beberapa kali jalur tersebut tidak tidak dapat dilalui dikarenakan rob, rob, terutama di Kecamatan Tugu dan Kecamatan Semarang Utara.

108

Analisis infrastruktur dasar yang kedua yaitu peresentase kerentanan pengguna listrik PLN akibat bencana rob dengan didasarkan pada data dari BPS Kota Semarang. Karena data untuk kerentanan pengguna listrik akibat bencana rob tidak tersedia, penyusun mencoba membuat perhitungan perkiraan dengan menggunakan data jumlah bangunan dan persentase bangunan yang tergenang. Perhitungan ini menggunakan asumsi bahwa masing-masing bangunan memili memiliki ki jaringan listrik sendiri. Tentu pendekatan ini memiliki

kelemahan,

namun

penyusun

mencoba

meminimalisasikan

pendekatan di tingkat kecamatan, sehingga angka persentase diharapkan dapat mendekati kenyataan di lapangan. l apangan. Tabel 4.x Persentase Kerentanan Pengguna Pengguna Listrik Listrik di Pesisir Kota Semarang Semarang Kecamatan

% Bangunan Tergenang

Pengguna Listrik Tergenang

Persentase (%)

3653

22,60

826

43,72

Semarang Utara

22.419

3,98

893

46,79

Semarang Barat

29.669

0,46

138 138

7,21

Genuk

11.076

0,47

52

2,73

Gayamsari

10.424

0,00

0

0,00

Tugu

Pengguna Listrik PLN


Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Barat merupakan pengguna sambungan sambungan listrik PLN yang paling besar diantara kecamatan-kecamatan lainnya di wilayah pesisir Kota Semarang. Namun dilihat dari persentase kerentanan terhadap bencana rob secara total di Kota Semarang, Kecamatan Kecamatan Tugu memiliki persentase lebih besar (43,72%) dibandingkan dengan Kecamatan Semarang Barat (7,21%). Hal ini dikarenakan letak geografis Kecamatan Tugu yang hampir seluruhnya terletak di bagian utara dan berbatasan langsung langsung dengan laut.

109

Gambar 4.x Analisis Jaringan Listrik Kota Semarang Semarang Di sebelah utara Semarang juga terdapat pembangkit listrik tenaga gas dan uap Tambak Lorok yang menopang suplai suplai listrik di Jawa dan Bali. Sampai sekarang, PLTUG Tambak Lorok relatif aman dari dampak bencana rob dikarenakan letaknya yang relatif tinggi, namun dengan penurunan tanah dan kenaikan air laut yang mengakibatkan semakin luasnya dampak rob, harus diwaspadai kemungkinan PLTUG Tambak Lorok terendam rob. Pada sebelah timur PLTUG Tambak Lorok, tepatnya di Kecamatan Genuk, membentang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang menyalurkan tenaga listrik ke bagian lain Kota Semarang dan kota-kota lainnya. Di beberapa lokasi, seperti misalnya Kelurahan Terboyo Kulon, saluran-saluran ini seringkali terendam oleh rob, namun sampai sekarang belum ada kerugian yang signifikan yang diakibatkan oleh rob, r ob, dikarenakan perawatan dilaksanakan rutin oleh pihak PLN.

110

Analisis selanjutnya didasarkan pada kerentanan pada jaringan air bersih PDAM yang ada pada wilayah tergenang berdasarkan data pada Tahun 2009. Analisis ini didasarkan bahwa jaringan PDAM akan memiliki kerentanan terkait keberadaan air yang merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Berdasarkan survey di lapangan didapatkan bahwa wilayah pesisir Kota Semarang merupakan wilayah yang rentan terhadap air bersih. Hal ini seringkali terkait dengan keberadaan air tanah yang seringkali telah bercampur dengan air laut karena terjadinya proses intrusi air laut ke lapisan tanah sehingga tidak bisa lagi digunakan. Kondisi seperti ini juga terjadi di Wilayah Pesisir Kota Semarang dimana beberapa bagian kawasannya kondisi air tanahnya bercampur bercampur dengan air laut (intrusi air laut/asin). Dengan adanya kondisi seperti ini tentunya penyediaan jaringan air bersih yang dilayani oleh PDAM merupakan solusi untuk mendapatkan akses air bersih di Wilayah Pesisir Kota Semarang. Berdasarkan pada kondisi eksisting, diketahui bahwa masih banyak rumah tangga/penduduk tangg a/penduduk yang masih memanfaatkan air tanah sebagai sumber sumber air bersih mereka. Hal ini juga tentu saja memperparah kondisi instrusi air laut di wilayah pesisir tersebut. Kondisi masyarakat yang masih menggunakan air tanah ini tentunya sangat rentan terhadap kerawanan bencana kenaikan air laut dikarenakan di karenakan penurunan penurunan permukaan tanah. Jika wilayah tersebut tergenang tentunya akses terhadap penggunaan air bersih yang berasal dari air tanah semakin rentan/terancam. Hal ini berbeda jika banyak penduduk yang memanfaatkan memanfaatkan jaringan perpipaan PDAM tentu kerentanan itu dapat lebih rendah karena akses air bersih tersebut masih dapat terpenuhi. Atas dasar tersebut maka penilaian kerentanan jaringan PDAM ini i ni dapat menjadi salah satu indikator kerentanan di Wilayah Pesisir Kota Semarang. Untuk mempermudah analisis kerentanan jaringan PDAM ini maka digunakan analisis terhadap data pengguna jaringan PDAM di 5 kecamatan di pesisir Kota Semarang. Pada penelitian ini pula, karena tidak ada data pasti jumlah pengguna jaringan PDAM di wilayah tergenang maka perlu disusun asumsi jumlah pengguna jaringan PDAM di wilayah tersebut. Asumsi ini didasari pula karena wilayah tergenang tersebut, merupakan beberapa kawasan dari kelurahan- kelurahan pesisir yang ada (tidak seluruh wilayah

111

administrasi masing-masing kelurahan tergenang). Pada proses analisis ini karena lingkup data yang tersedia skala kecamatan maka perlu dilakukan asumsi jumlah pengguna jaringan PDAM di wilayah tergenang melalui perbandingan jumlah bangunan yang ada di wilayah rawan genangan tersebut dengan jumlah bangunan di kecamatan masing-masing. Pendekatan ini dirasa yang paling sesuai dalam penyusunan asumsi tersebut karena adanya pemikiran bahwa tiap bangunan pasti membutuhkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari penghuni/penduduknya. Atas dasar tersebut maka jumlah pengguna jaringan PDAM di wilayah rawan genangan tersebut dapat dihitung. Tabel 4.x Persentase Kerentanan Pengguna PDAM di Pesisir Pesisir Kota Semarang Kecamatan

Tugu

Pengguna PDAM

Jumlah KK

% Bangunan Tergenang

Jumlah Pengguna PDAM tergenang

4.147

6.778

22,60

937

Semarang Utara

20.529

28.715

3,98

818

Semarang Barat

28.437

36.696

0,46

132

Genuk

14.133

19.619

0,47

66

Gayamsari

16.156

21.078

0,00

0


Berdasarkan analisis diatas, dapat diketahui bahwa pengguna PDAM di Kecamatan Tugu paling rentan terhadap bencana rob, dengan total genangan sebanyak 937 pengguna air bersih PDAM terendam, sedangkan Kecamatan Genuk dan Gayamsari masih relatif aman. Berdasarkan observasi di lapangan, diketahui bahwa keengganan masyarakat menggunakan pasokan air bersih dari PDAM dikarenakan aliran air PDAM yang tidak pasti (kadang hidup dan lebih sering mati). Beberapa warga juga mengatakan bahwa lebih baik menggunakan air tanah untuk keperluan sehari-hari (mandi, cuci, kakus) dan membeli untuk memasak dan air minum karena air PDAM tidak bisa diandalkan oleh mereka. 4.2.2 Analisis Kerentanan Sosial

112

Analisis ini merupakan analisis terhadap kerentanan kondisi sosial masyarakat terhadap bencana rob. Analisis ini dilakukan untuk memotret kondisi sosial yang berpengaruh terhadap kerentanan masyarakat terhadap bencana rob di Kota Semarang. Analisis ini didasarkan pada variabel-variabel yang

telah

ditentukan

dalam

metodologi

yakni

variabel

kepadatan

penduduk, ,jumlah penduduk rentan, dan organisasi kemasyarakatan dalam penanggulangan bencana. Variabel kepadatan penduduk dipilih dikarenakan kawasan yang memiliki kepadatan tinggi akan berbanding lurus dengan kerentanan terhadap bencana. Bencana disini antara lain kebakaran maupun penyakit akibat rob yang akan sangat cepat tersebar dikarenakan bangunan yang sangat rapat antara satu dengan lainnya. Kemudian indikator penduduk rentan, seperti wanita, balita, dan orang tua dikarenakan kelompok tersebut relatif lebih rentan apabila terjadi bencana rob. Analisis-analisis tersebut untuk lebih lengkapnya dijabarkan sebagaimana berikut. 4.2.2.1 Kepadatan Penduduk Analisis ini merupakan analisis terhadap tingkat kepadatan penduduk pada kawasan yang diprediksi akan tergenang akibat bencana rob di Wilayah Pesisir Kota Semarang. Seperti halnya analisis sebelumnya, oleh karena data kepadatan penduduk yang tersedia hanya dalam lingkup terkecil kecamatan, maka

kepadatan

penduduk

dalam

analisis

ini

diasumsikan

melalui

perbandingan antara jumlah bangunan yang ada di wilayah tergenang dengan jumlah bangunan yang ada. Hasil persentase dari jumlah bangunan tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk kecamatan yang akan menghasilkan jumlah penduduk di wilayah tergenang. Asumsi jumlah penduduk tergenang tersebut kemudian dibagi dengan luas wilayah tergenang pada masing-masing kecamatan. Berdasarkan dasar pemikiran tersebut maka dapat dihasilkan tingkat kerentanan pada tiap-tiap kecamatan berdasarkan kepadatan penduduk.

Tabel 4.x Analisis Kerentanan Sosial Indikator Kepadatan Penduduk

113

Kecamatan

Bangunan Tergenang (%)

Tugu

Jumlah penduduk tergenang (jiwa)

Jumlah Penduduk (jiwa)

Area Tergenang (km2)

Kepadatan area tergenang (jiwa/km2)

22.60

27.598

6.238

18,92

329.69

Semarang Utara

3.98

127.359

5.072

19,52

259.83

Semarang Barat

0.46

160.117

743

14,81

50.14

Genuk

0.47

83.106

390

12,87

30.32

Gayamsari

0.00

73.878

0

2.,7

0.00

Berdasarkan penilaian kerentanan dalam Tabel 4.x diketahui bahwa kerentanan kepadatan penduduk yang tergolong tinggi terletak di kawasan tergenang yang berada di Kecamatan Tugu, meskipun secara umum jumlah penduduk di kecamatan tersebut tidak terlalu besar.

Penyusun juga mencoba melakukan analisis kepadatan penduduk dengan menggunakan Peta Kepadatan Penduduk dari Bappeda Kota Semarang. Berdasarkan analisis peta tersebut dapat diketahui bahwa yang termasuk kriteria kepadatan tinggi adalah Kecamatan Kecamatan Semarang Utara. Utar a. Hal ini terjadi

karena

jumlah

penduduknya

cukup

besar

namun

wilayah

administratifnya tidak terlalu luas. Selain itu pula, kondisi yang mendukung terjadi kerentanan tinggi ini karena kenyataan yang ada bahwa sebaran

114

bangunan di kecamatan ini cukup padat yang berimplikasi terhadap banyaknya penduduk yang mendiami di kawasan tergenang pada kelurahan ini. Kecamatan Semarang Utara memiliki sebaran bangunan yang cukup padat karena terdapat permukiman Puri Anjasmoro dan kawasan perumahan elite di sekitar Pantai Marina. 4.2.1.1 Kelompok Rentan Kriteria penduduk rentan pertama yang akan dianalisis yaitu penduduk usia tua. Termasuk dalam kriteria tua disini menggunakan standar dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu umur 65 tahun ke atas. Pada analisis ini secara konsep analisis sama seperti halnya penentuan kerentanan pada kepadatan penduduk. Dalam analisis ini diperbandingkan antara jumlah penduduk usia tua dan penduduk yang ada di wilayah tergenang sehingga menghasilkan persentase penduduk usia tua di wilayah tersebut. Adapun asumsi yang ada bahwa

semakin

persentase

penduduk

usia

tua

tersebut

tentunya

kerentanannya akan lebih tinggi. Pada analisis i ni juga didasarkan pada lingkup wilayah administratif kecamatan. Hal ini karena data yang tersedia dalam proses analisis ini berupa data penduduk usia tua di l evel kecamatan. kecamatan. Adapun untuk jumlah penduduk usia tua yang ada di wilayah tergenang juga dilakukan asumsi berdasarkan persentase bangunan yang tergenang seperti halnya analisis-analisis sebelumnya. Tabel 4.x Analisis Kerentanan Sosial Indikator Penduduk Rentan Usia Tua

Kecamatan

Tugu


Jumlah pdd usia tua (jiwa)

Jumlah pdd usia tua di daerah tergenang (jiwa)

Jml pdd wil tergenang (jiwa)

Penduduk usia tua di wil tergenang (%)

22.60%

1.556

352

6.238

5.64%

Semarang Utara

3.98%

9.091

362

5.072

7.14%

Semarang Barat

0.46%

10.645

49

743

6.65%

Genuk

0.47%

3.845

18

390

4.63%

Gayamsari

0.00%

4.263

0

0

0.00%

115

Berdasarkan analisis kerentanan kelompok rentan usia tua yang telah dijabarkan pada Tabel 4.x diketahui di ketahui bahwa kerentanan penduduk usia tua yang ada di wilayah rawan genangan tersebut yang paling rentan adalah di wilayah Kecamatan Semarang Utara. Pada hasil analisis kerentanan tersebut kerentanan rata-rata masih di bawah 10% sehingga belum ada kerentanan penduduk usia tua pada kategori kerentanan tinggi. Kondisi ini didasarkan bahwa jumlah penduduk usia tua di wilayah tergenang per kecamatan tersebut tidak terlalu tinggi. Analisis indikator penduduk rentan berikutnya yaitu analisis kerentanan kelompok rentan wanita. Pada saat bencana alam, kaum perempuan termasuk kelompok yang paling rentan terhadap berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya. Sebagai contoh, kurangnya fasilitas kesehatan di tempattempat pengungsian dapat menimbulkan masalah-masalah kesehatan reproduksi perempuan. Bagi mereka yang sedang hamil dan menyusui, tinggal di pengungsian dengan makanan dan sanitari yang tidak memadahi bisa membahayakan kesehatan sang ibu dan anak. Berbagai kebutuhan yang dibutuhkan perempuan seperti pembalut, baju dalam, pakaian untuk beribadah, pil kontrasepsi, dan sebagainya juga sulit didapatkan, mengingat bantuan untuk korban bencana biasanya terfokus pada makanan dan pakaian. Contoh lain adalah terbatasnya alat-alat untuk memasak di tempat pengungsian menyebabkan kaum perempuan harus menghabiskan banyak waktu untuk memasak sehingga mengurangi mobilitas mereka untuk mendapatkan akses pekerjaan dan rumah (employment ( employment and housing access). access ). Di tambah tambah lagi, peran perempuan dan lelaki dalam kultur tradisional di masyarakat yang seolah-olah mendikte bahwa perempuan harus menjadi penjaga utama ( primary primary caretakers) caretakers) untuk para korban bencana; seperti anak-anak, orangorang yang terluka dan lansia, menambah menambah beban perempuan semakin berat. Konsep analisis ini sama seperti penentuan kerentanan pada penduduk usia tua. Analisis ini memperbandingkan antara jumlah penduduk wanita dan penduduk yang ada di wilayah tergenang sehingga menghasilkan persentase penduduk wanita di wilayah tersebut. Tabel 4.x

116

Analisis Kerentanan Sosial Indikator Penduduk Rentan Wanita

Jumlah penduduk wanita

Jumlah wanita di daerah tergenang

Jml pdd wil tergenang

22.60%

11118

2513

6238

40.29%

Semarang Utara

3.98%

52474

2090

5072

41.20%

Semarang Barat

0.46%

64494

299

743

40.28%

Genuk

0.47%

33195

156

390

39.94%

Gayamsari

0.00%

29616

0

0

0.00%

Kecamatan


Penduduk wanita di wil tergenang (%)

Tugu

Berdasarkan pada analisis kerentanan yang telah dijabarkan pada T abel 4.x diatas diketahui bahwa kerentanan penduduk wanita yang ada di wilayah rawan genangan tersebut yakni rata-rata pada kategori kerentanan tinggi karena berada diatas 25%. Kondisi ini yang ada bahwa jumlah penduduk wanita di wilayah tergenang tiap kelurahan tersebut hampir seimbang dengan jumlah penduduk penduduk pria. pria. Adanya hal tersebut tersebut yang menjadikan dasar kerentanan kerentanan ini tinggi. Selain kerentanan tinggi terdapat pula satu kecamatan yang termasuk dalam kategori kerentanan rendah. Hal ini karena pada kawasan tergenang pada Kecamatan Gayamsari tersebut tidak terdapat komposisi penduduk wanita yang diperkuat dengan data tidak ada bangunan pada kawasan tergenang di wilayah kecamatan tersebut. Analisis selanjutnya untuk mengetahui indikator kerentanan sosial indikator penduduk rentan yaitu melalui analisis kelompok rentan balita. Konsep analisis ini sama seperti penentuan kerentanan pada penduduk usia tua dan wanita. Dalam hal ini yang diperbandingkan yakni antara jumlah penduduk balita dan penduduk yang ada di wilayah tergenang sehingga menghasilkan persentase penduduk balita di wilayah tersebut. Pada analisis ini juga didasarkan pada lingkup wilayah administratif kecamatan. Hal ini karena data yang tersedia dalam proses analisis ini berupa data penduduk anak-anak pada level kecamatan. Dengan adanya berbagai pemikiran tersebut, analisis yang dilakukan hampir sama dengan analisis kerentanan penduduk usia tua dan wanita.

117

Tabel 4.x Analisis Kerentanan Sosial Indikator Penduduk Rentan Balita Kecamatan Tugu


Jumlah penduduk balita

Jumlah balita di daerah tergenang

Jml pdd wil tergenang

Penduduk balita di wil tergenang (jiwa)

22.60%

993

224

6238

3.60%

Semarang Utara

3.98%

4159

166

5072

3.27%

Semarang Barat

0.46%

6263

29

743

3.91%

Genuk

0.47%

2890

14

390

3.48%

Gayamsari

0.00%

2820

0

0

0.00%

Berdasarkan pada analisis kerentanan yang telah dijabarkan pada T abel diatas diketahui bahwa kerentanan penduduk usia balita yang ada di wilayah rawan genangan tersebut yakni kerentanan rendah karena masih di bawah 10%. Kondisi ini tentunya didasarkan bahwa jumlah penduduk usia balita di wilayah tergenang tiap kecamatan tersebut tidak banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. 4.2.3 Analisis Kerentanan Ekonomi Ekonomi Analisis ini merupakan analisis terhadap kerentanan kondisi ekonomi masyarakat akibat bencana rob. Analisis ini dilakukan terhadap kondisi ekonomi masyarakat terutama di wilayah pesisir Kota Semarang yang berpengaruh terhadap kerentanan masyarakat ketika terjadi bencana rob. Analisis ini didasarkan pada indikator kerentanan ekonomi yang telah ditentukan yaitu indikator tingkat kemiskinan dan status kepemilikan lahan. Indikator tingkat kemiskinan ini dipilih karena kondisi kemiskinan penduduk akan berpengaruh pada cara pandang masyarakat serta pola adaptasi dan mitigasi dalam menyikapi bencana rob yang akan terjadi. Sedangkan status kepemilikan lahan sangat berpengaruh terhadap kepemilikan aset oleh penduduk yang akan terancam hilang akibat bencana tersebut. Adanya keterancaman aset ini tentunya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Pada analisis tingkat kemiskinan ini seperti halnya analisis-analisis sebelumnya juga didasarkan pada persentase bangunan yang ada di wilayah

118

tergenang. Hal ini karena tidak ada data pasti jumlah penduduk miskin di wilayah

tergenang,

sehingga

penentuan

jumlah

tersebut

dilakukan

berdasarkan pada sebaran bangunan yang ada. Dari sebaran tersebut kemudian dikomparasikan dengan jumlah penduduk miskin di kecamatan yang ada. Adanya ketersediaan data tersebut, tentunya penentuan penilaian kerentanan juga didasarkan pada persentase penduduk miskin dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah tergenang pada level l evel kecamatan.

Tabel 4.x Analisis Kerentanan Ekonomi Indikator T ingkat Kemiskinan Kecamatan Tugu


Jumlah pdd

Jumlah pdd tergenang

Jumlah pdd miskin

Jumlah pdd miskin tergenang

Pdd miskin tergenang (%)

22,60

27.598

6.238

4.930

1.114

17,86

Semarang Utara

3,98

127.359

5.072

16.517

658

12,97

Semarang Barat

046

160.117

743

16.540

77

10,33

Genuk

0,47

83.106

390

9.610

45

11,56

Gayamsari

0,00

73.878

0

7.652

0

0,00

Atas hasil penilaian kerentanan di atas diketahui bahwa tingkat kerentanan penduduk miskin di Wilayah Pesisir Kota Semarang pada tingkatan kerentanan sedang dikarenakan masih di bawah 25%. Hal ini dikarenakan persentase penduduk miskin di wilayah rawan r awan genangan kenaikan air laut pada Tahun 2009 tidak terlalu besar dibandingkan jumlah penduduk secara keseluruhan pada wilayah tersebut. Kerentanan tertinggi di Kecamatan Tugu dengan persentase penduduk miskin tergenang sebesar 17,86% kemudian Semarang Utara dengan 12,97%. Kemiskinan dan kerentanan akibat bencana rob di Kota Semarang ibarat lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Sebagaimana kita ketahui wilayah pesisir merupakan daerah kantong -kantong kemiskinan yang sudah sejak dulu ada. Disatu sisi bencana rob mengakibatkan

119

hidup masyarakat miskin akan semakin menderita, namun di sisi lain, masyarakat tidak memiliki pilihan lain dikarenakan keterbatasan finansial finansial yang mereka miliki. Indikator kerentanan aspek ekonomi berikutnya yaitu indikator kepemilikan lahan yang tergenang akibat bencana rob di Kota Semarang. Pada analisis ini diharapkan dapat melakukan penilaian terhadap kerentanan status kepemilikan lahan baik milik masyarakat dan swasta maupun pemerintah. Pada analisis ini diasumsikan diasumsikan

jika kepemilikan lahan yang yang dimiliki dimiliki oleh

masyarakat tergolong tinggi/banyak maka tingkat kerentanan kepemilikan lahan tersebut akan tergolong tinggi. Kondisi ini didasarkan bahwa semakin banyak aset yang dimiliki oleh masyarakat maupun swasta pada wilayah wil ayah tergenang maka kerugian yang akan dirasakan akan lebih besar dan juga dampak sosial ekonomi akan lebih besar dibandingkan jika status kepemilikan lahannya milik pemerintah. Hal ini dikarenakan fokus penelitian ini adalah mengukur kerentanan masyarakat akibat bencana rob. Adapun status lahan yang dimiliki oleh pemerintah pada wilayah tergenang tersebut meliputi kawasan bandar udara, Kawasan Instalasi Pengolahan Limbah Cair (WWTP), kawasan olahraga dan rekreasi, kawasan pelabuhan laut, kawasan perkantoran, kawasan PLTU Tambak Lorok, Kawasan Pendaratan Ikan (PPI) dan taman-taman kota. Sedangkan kawasan selain yang tersebut di atas, kepemilikannya kepemilikannya merupakan milik masyarakat dan swasta. Analisis ini juga dilakukan berdasarkan status lahan di kawasan tergenang yang dibatasi oleh lingkup administratif kecamatan. Pembatasan lingkup administratif kecamatan tersebut didasarkan pada ketersediaan data serta untuk mempermudah penilaian kerentanan yang dilakukan. Tabel 4.x Analisis Kerentanan Ekonomi Indikator Kepemilikan Lahan Kecamatan

Lahan Tergenang (km2)

Lahan milik Pemerintah (km2)

Non Pemerintah (km2)

Persentase (%)

Tugu

18.92

3.66

15.26

80.63

Semarang Utara

19.52

3.78

15.74

74.84

Semarang Barat

14.81

2.87

11.94

41.51

Genuk

12.87

2.49

10.38

75.94

120

Gayamsari

2.57

0.50

2.07

41.50

Berdasarkan analisis dan penilaian yang dilakukan diketahui bahwa pada wilayah pesisir Kota Semarang rata-rata status kepemilikan lahannya memiliki tingkat kerentanan tinggi. Hal ini dikarenakan memang banyaknya lahan yang dimiliki oleh pihak masyarakat maupun swasta pada wilayah yang tergenang tersebut. Sedangkan untuk lahan yang memiliki kerentanan di bawah 50% hanya berada di Kecamatan Semarang Barat dan Gayamsari. Hal ini dikarenakan lahan yang dimiliki pemerintah cukup luas disamping luasan bencana rob yang relatif tidak sebesar daerah-daerah lain. Pada Kecamatan Seamrang Barat terdapat areal Bandara Ahmad Yani yang cukup luas, kemudian Kawasan Olahraga dan Rekreasi Marina yang juga cukup luas. Sedangkan pada Kecamatan Gayamsari, karena kawasan yang tergenang tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan kecamatan kecamatan lain lai n dan pada kawasan tergenang tersebut hanya terdapat sedikit lahan industri, lahan konservasi dan prasarana jalan sehingga aset lahan yang dimiliki pemerintah juga relatif cukup cukup besar. 4.1.4 Analisis Kerentanan Lingkungan Pada analisis ini merupakan penilaian kerentanan terhadap kondisi lingkungan yang ada akibat adanya bencana rob di Wilayah Pesisir Kota Semarang. Pada analisis ini didasarkan antara lain terhadap indikator kawasan hutan mangrove. Dari analisis indikator tersebut diharapakan dapat mengukur tingkat kerentanan lingkungan akibat bencana rob di Kota Semarang. Analisis kawasan hutan mangrove didasarkan pada keberadaan hutan mangrove yang ada di Wilayah Pesisir Kota Semarang sebagai salah satu barrier atau atau penghalang masuknya air pasang ke daratan. Pada analisis ini, kerusakan hutan mangrove di wilayah pesisir dinilai sebagai salah satu bentuk kerentanan yang akan mengakibatkan bencana rob. Berdasarkan data yang didapat dari Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir (RTRWP) Kota Semarang Tahun 2009-2028 diketahui bahwa pada Wilayah Pesisir Kota Semarang terdapat beberapa sebaran Kawasan Hutan Mangrove seperti ditampilkan pada Tabel 4.X di bawah ini.

121

Tabel 4.x Analisis Kerentanan Lingkungan Indikator Luasan Mangrove Kecamatan

Luasan Mangrove (ha)

Tugu

31.63

Semarang Utara

14.62

Semarang Barat

0

Genuk Gayamsari Total

30.2 17.08 93.53

Panjang garis pantai Semarang adalah 25 km. Tebal ideal mangrove untuk perlindungan pesisir adalah 100 meter, sehingga luas total ideal mangrove untuk pesisir Kota Semarang adalah 250 hektar. Pada saat ini Kota Semarang hanya memiliki 37% dari total luas ideal konservasi mangrove. Dengan persentase tersebut, kenaikan SLR sebesar 21 cm (CC-ROM IPB, 2010) menyebabkan 40% lahan tambak saat ini akan tergenang. dengan total

122

kerugian sekitar 7.2 Milyar pertahun. Dengan pediksi yang lebih ekstrim dimana SLR akan meningkat sebesar 38 cm (DKP, 2008), maka 75% lahan tambak saat ini akan tergenang dengan total kerugian mencapai 13,2 Milyar pertahun. Luas mangrove di Kota Semarang menunjukkan trend yang terus menurun. Dalam 50 tahun yang akan datang diestimasikan bahwa Kota Semarang hanya memiliki 18% dari total luas l uas ideal konservasi mangrove mangrove yang disarankan. Atau dengan kata lain luas konservasi mangrove turun setengah dari saat ini. Pada situasi ini, kenaikan SLR sebesar 21 cm menyebabkan 50% lahan tambak saat ini akan tergenang dengan total kerugian sekitar 9 Milyar pertahun. Dengan pediksi yang lebih ekstrim dimana SLR akan meningkat sebesar 38 cm, maka 90% lahan tambak yang ada saat ini akan tergenang dengan total kerugian sebesar 16,3 Milyar pertahun (DKP, ( DKP, 2008). Indikator kedua yaitu indikator kawasan fungsional Kota Semarang. Berdasarkan data dari tata guna lahan dan rencana pola r uang Kota Semarang didapatkan bahwa di wilayah pesisir Kota Semarang terdapat kawasankawasan fungsional yang memiliki nilai strategis baik dari sisi ekonomi maupun historis.

123

Disamping itu pada bagian utara Kota Semarang terdapat sejumlah kawasan industri, terutama di Kecamatan Genuk dan Kecamatan Tugu. Berdasarkan proyeksi kenaikan muka air laut, kawasan industri tersebut juga akan tergenang. Jenis industri ini terdiri dari berbagai macam, mulai dari industri rumah tangga, industri kecil, sampai industri besar. Jika kawasan industri ini tergenang maka akan mengakibatkan beberapa dampak, diantaranya (Setiadi dan Kunarso, 2009): (1) aktivitas produksi yang ada akan terhambat; (2) kegiatan ekspor-impor akan terganggu; (3) kawasan pesisir tidak menarik lagi menarik sebagai lokasi berinvestasi; (4) berkurangnya permintaan tenaga kerja di sektor industri; dan (5) menurunnya PAD Kota Semarang.

Berdasarkan analisis diatas dapat disusun Proses Perkembangan Kerentanan ( progression progression of vulnerability ) masyarakat akibat bencana rob yang dijelaskan pada tabel di bawah ini: Tabel 4.x Proses Perkembangan Kerentanan Masyarakat akibat Bencana Rob Di Kota Semarang

Aspek Fisik

Unsafe Condition

Dynamic Pressure

Root Cause

Kepadatan bangunan yang relatif padat di daerah pesisir.

Peningkatan jumlah bangunan yang cukup signifikan sejak tahun 2005 Laju urbanisasi sebagai buruh industri Menurunnya daya dukung tanah

Kurangnya penataan kawasan Kurangnya kerja di penyangga Semarang

Terputusnya akses jalan arteri primer yang menghubungkan Kota Semarang dengan daerah lain.

Tidak optimalnya fungsi Terminal Terboyo sebagai terminal antar kota antar provinsi. Terhambatnya akses distribusi barang.

Konstruksi jalan yang kurang adaptif terhadap bencana rob

Ancaman kerusakan kerusakan jaringan listrik listrik kawasan. kawasan.

Terendamnya instalasi- Kurangnya perencanaan instalasi utama untuk jaringan listrik jangka menyalurkan listrik panjang dengan mempertimbangkan ancaman rob

sosialisasi ruang lapangan daerah Kota

124

Minimnya pasokan bersih dari PDAM.

Sosial

Ekonomi

Kerusakan jaringan pipa Kurangnya perencanaan PDAM karena terendam jaringan air bersih bersih PDAM rob. jangka panjang dengan dengan mempertimbangkan ancaman rob

Kepadatan penduduk di Kecamatan Semarang Utara yang relatif besar.

Peruntukan lahan kecamatan Semarang Utara yang mayoritas diperuntukkan sebagai permukiman.

Kerentanan penduduk rentan wanita di wilayah studi rata-rata 40%.

Komposisi penduduk wanita yang hampir sama dengan penduduk pria Banyakya kantongkantong kemiskinan di wilayah pesisir. Kurangnya akses masyarakat miskin kepada sumberdaya memperparah kerentanan terhadap bencana rob. Sebagaian besar Kepemilikan lahan yang tergenang di wilayah studi merupakan milik pribadi/swasta Proyek reklamasi pantai di utara Kota Semarang.

Persentase penduduk miskin tergenang tertinggi di Kecamatan Tugu (17,86%) dan Kecamatan Semarang Utara (12,97%).

Tingginya ekonomi indikator lahan. Lingkungan

air

kerentanan dengan kepemilikan

Rusaknya hutan mangrove di pesisir Kota Semarang.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Semarang yang tidak mempertimbangkan aspek rob dan penurunan daya dukung tanah. Kurangnya sosialisasi penguatan peran wanita

Kurangnya pemberian akses terutama modal kepada masyarakat miskin

Tidak adanya penataan kawasan pesisir dengan pengaturan kepemilikan lahan. Kurangnya perencanaan untuk rehabilitasi mangrove Semarang.

125

3.6 Penilaian Bahaya yang Berisiko Tinggi Penilaian resiko didasari dengan dua penilaian ancaman yaitu dengan menilai probabiltas yaitu kemungkinan terjadinya bencana dan dampak kerugian atau kerusakan ditimbulkan. Hasil penilaian kemudian diplot ke dalam matriks pemilihan risiko. Berdasarkan Buku Pedoman Penilaian Risiko yang disusun oleh BNPB dan UNDP disusun indikator sebagai berikut: TABEL 3.X SKALA PROBABILITAS Angka

Level Kemungkinan Kemungkinan

Spesifikasi Kejadian Kejadian

5

Sangat pasti

Hampir dipastikan 100% terjadi tahun depan

4

Hampir pasti

10-100% terjadi tahun depan atau sekali dalam 10 tahun mendatang

3

Mungkin

1-10% terjadi tahun depan atau sekali dalam 100 tahun

2

Kemungkinan Kecil

Kurang dari sekali dalam 100 tahun

1

Tidak Pasti

Sama sekali tidak terjadi

Sumber: UNDP, 2007

TABEL 3.X SKALA DAMPAK

126

Angka 5

Level Kemungkinan Kemungkinan Sangat parah

Spesifikasi Kejadian Kejadian Hampir dipastikan 100% wilayah hancur dan lumpuh total

4

Parah

50 – 50 – 75% 75% wilayah hancur/ lumpuh

3

Cukup parah

10-50% wilayah hancur

2

Ringan

Kurang 10% wilayah yang terkena

1

Tidak parah

Sama sekali tidak parah

Sumber: UNDP, 2007

Dikarenakan fokus penelitian ini untuk merumuskan kerentanan masyarakat terhadap bencana rob, oleh karena itu dalam melihat preferensi masyarakat terhadap bencana dilakukan di wilayah pesisir yang terkena dampak rob, yaitu Kecamatan Genuk, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Barat, dan Kecamatan Tugu dengan hasilnya adalah sebagai berikut: TABEL 3.X PENILAIAN BAHAYA Jenis Ancaman Bahaya

P

D

Banjir

5

4

Longsor

4

3

Kekeringan

2

2

Rob

5

2

1

2

Angin Putting Beliung Beliung Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2012

Perhitungan diatas menggunakan angka rata-rata dengan metode pembulatan untuk mendapatkan angka skoring tanpa angka di belakang koma. koma. Setelah didapatkan angka untuk skala kemungkinan dan skala kerusakan dapat diploting ke dalam matrik sekala tingkat bahaya untuk medapatkan gambaran mengenai tingkat bahaya di Kota Semarang berdasarkan preferensi masyarakat.

127

128

129

130

131

132

Analisis Kerentanan Masyarakat Terhadap Bencana Rob - Studi Kasus Kota Semarang

Recommend Documents