BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum sehingga segala sesuatu mesti berdasarkan pada aturan!aturan hukum terutama sekali diperlukan adan"a aparat penegak hukum "ang diberi tugas #ungsi dan ke$enangan menurut aturan hukum "ang se%ara #ormil merupakan landasan dan dasar legitimasin"a untuk menegakkan hukum. Dalam undang!undang No. & 'ahun &((& tentang )epolisian Negara Republik Indonesia telah memberikan ekstensi*kasi ke$enangan kepada polisi mengenai hal!hal "ang berkaitan dengan tugas memelihara keamanan dan ketertiban mas"arakat menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pela"anan pada mas"arakat. 'ugas dan $e$enang )epolisian "ang diatur berdasarkan ketentuan Undang!Undang No. & tahun &((& tidak luput dari aturan!aturan )UHAP dalam melaksanakan tugasn"a sebagai pen"idik. +edangkan )P) adalah komisi di Indonesia "ang dibentuk pada tahun &((, untuk mengatasi menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. )omisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang!Undang Republik Indonesia Nomor ,( 'ahun 'ahun &((& mengenai )omisi Pemberantasan 'indak Pidana )orupsi. ke$enangan )P) untuk menangani kasus korupsi diatur dalam Pasal - huru# % UU No. ,( 'ahun &((& tentang t entang )omisi Pemberantasan 'indak Pidana )orupsi /UU )orupsi /UU )P)0 bah$a )P) mempun"ai tugas melakukan pen"elidikan pen"idikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam men2alankan tugas dan ke$enangann"a keduan"a terkadang mengalami beberapa benturan!benturan "ang mengakibatkan kon3ik dan terkadang berdampak kurang n"aman terhadap mas"arakat. Padahal keduan"a sama!sama memiliki ke$enangan se%ara atributi# sebagai pen"idik 'indak 'indak Pidana. Pidana. Polisi Polisi lebih memiliki ke$enang ke$enangan an "ang luas luas dibandingkan dibandingkan
dengan )P). Polisi berdasarkan )itab Undang!Undang Hukum A%ara Pidana )UHAP berkedudukan sebagai pen"elidik maupun pen"idik beberapa kasus Pidana se%ara Umum. sedangkan )P) lebih kearah 'indak Pidana )husus "akni )orupsi. )arena seperti hal n"a "ang kita ketahui baik Polri maupun )P) merupakan lembaga penegak hukum "ang notabene bertugas menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Namun seiring dengan selalu ada sa2a kon3ik diantara keduan"a 2elas mengganggu kiner2a kedua belah pihak dan dalam hal ini negara dan rak"atlah "ang di rugikan. 4aka penulis men%oba mengangkat kasus perseteruan antara Polri dan )P) dengan %ontoh kasus simulator +I4. 1.&. Identi*kasi masalah a.
Bagaimanakah ke$enangan Polri dan )P) dalam kasus simulator +I4 5
b.
Analisis tindakan Polri dan )P) dalam kasus simulator +I4 dikaitkan
dengan politik kriminal5
dengan )P). Polisi berdasarkan )itab Undang!Undang Hukum A%ara Pidana )UHAP berkedudukan sebagai pen"elidik maupun pen"idik beberapa kasus Pidana se%ara Umum. sedangkan )P) lebih kearah 'indak Pidana )husus "akni )orupsi. )arena seperti hal n"a "ang kita ketahui baik Polri maupun )P) merupakan lembaga penegak hukum "ang notabene bertugas menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Namun seiring dengan selalu ada sa2a kon3ik diantara keduan"a 2elas mengganggu kiner2a kedua belah pihak dan dalam hal ini negara dan rak"atlah "ang di rugikan. 4aka penulis men%oba mengangkat kasus perseteruan antara Polri dan )P) dengan %ontoh kasus simulator +I4. 1.&. Identi*kasi masalah a.
Bagaimanakah ke$enangan Polri dan )P) dalam kasus simulator +I4 5
b.
Analisis tindakan Polri dan )P) dalam kasus simulator +I4 dikaitkan
dengan politik kriminal5
BAB II 'IN6AUAN 'E7RI &.1 Pengertian )ebi2akan 8 Politik )riminal Pro# +udarto +.H pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebi2akan kriminal "aitu 9:1; 9 :1; a.
Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode "ang men2adi
dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum "ang berupa pidana b.
Dalam arti luas ialah keseluruhan #ungsi dari aparatur penegak hukum
termasuk didalamn"a %ara ker2a dari pengadilan dan polisi %.
Dalam arti paling luas "ang diambil dari 6orgen 6epsen ialah
keseluruhan kebi2akan "ang dilakukan melalui perundang!undangan dan badan!badan resmi "ang bertu2uan untuk menegakan norma!norma sentral dari mas"arakat. Dalam kesempatan lain beliau mengemukakan de*nisi singkat bah$a politik kriminal merupakan /suatu usaha "ang rasional dari mas"arakat dalam menanggulangi ke2ahatan0.:&; ke2ahatan0. :&; 7leh karena itu dapat dikatakan bah$a tu2uan akhir atau tu2uan utama dari politik kriminal adalah /perlindungan mas"arakat untuk men%apai kese2ahteraan mas"arakat0.:,; mas"arakat0. :,; &.& 'ugas 'ugas dan $e$enang )epolisian
'ugas dan $e$enang kepolisian dalam melakukan pen"idikan berhak menerima laporan dan penga$asan atas suatu tindak pidana sesuai ketentuan )UHAP terutama ketentuan "ang terdapat pada Pasal < a"at 1 /=e$enang pen"idik antara lain 9 a.
4enerima laporan atas pengaduan dari seseorang tentang adan"a
tindak pidana b.
4elakukan tindakan pertama pada saat ditempat ke2adian
%.
4en"uruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
diri tersangka Dalam melaksanakan tugas penegak hukum kepolisian 2uga diberi $e$enang untuk melakukan pen"idikan terhadap suatu tindak pidana sebagai unsur ketentuan dari Pasal 1 butir 1( Undang!undang No. & tahun &((& tentang )epolisian Negara Republik Indonesia "aitu 9 / Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan0. +alah satu tugas kepolisian
adalah melakukan pen"idikan dibidang tindak pidana korupsi "aitu masalah "ang tidak luput suatu Negara "ang sedang berkembang termasuk Indonesia dimana korupsi tersebut karena latar belakang politik so%ial ekonomi dan buda"a. +elain dari akibat kondisi tersebut 2uga disebabkan oleh karena lemahn"a mekanisme %ontrol atau lemahn"a iman seseorang "ang dapat men2adi peluang bahkan pendorong ter2adin"a korupsi. Berdasarkan Undang!undang No. ,( tahun &((& tentang )omisi Pemberantasan 'indak Pidana )orupsi Pasal >( a"at 1 men"atakan 9 Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan komisi pemberantasan belum melakukan penyelidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada komisi pemberantasan korupsi paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan!
7leh karena itu pen"idik Polri ber$enang melakukan pen"elidikan dan pen"idikan tindak pidana korupsi. Namun demikian pen"idik Polri $a2ib memperhatikan ketentuan Pasal &< Undang!undang No. ,1 'ahun 1??? sebagaimana dirubah dengan Undang!undang No.&( 'ahun &((1 tentang Pembrantasan 'indak Pidana )orupsi "ang berbun"i sebagai berikut 9 "Dalam hal ditemukannya tindak Pidana Korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi #aksa $gung!%
&., 'ugas dan $e$enang )P) )P) mempun"ai $e$enang "ang diatur pasal @ "aitu )P) dapat melakukan penga$asan penelitian atau penelahaan terhadap isntansi "ang men2alankan tugas dan $e$enangn"a "ang berkaitan dengan pemberantasan tindak korupsi dan instansi "ang dalam melaksanakan pelaa"anan publik. Dalam melaksanakan $e$enang tersebut )P) ber$e$enang 2uga mengambil alih pen"idikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidanan korupsi "ang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian atau ke2aksanan. Dalam men2alankan tugas dan ke$enangann"a )omisi Pemberantasan )orupsi berasaskan pada9 kepastian hukum keterbukaan akuntabilitas kepentingan umum dan proporsionalitas "aitu 9 a.
/)epastian hukum adalah asas dalam negara hukum "ang
mengutamakan landasan peraturan perundang!undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebi2akan men2alankan tugas dan $e$enang )P). b.
)eterbukaan adalah asas "ang membuka diri terhadap hak
mas"arakat untuk memperoleh in#ormasi "ang benar 2u2ur dan tidak diskriminati# tentang kiner2a )P) dalam men2alankan tugas dan #ungsin"a. %.
Akuntabilitas adalah asas "ang menentukan bah$a setiap kegiatan
dan hasil akhir kegiatan )P) harus dapat dipertanggung2a$abkan kepada
mas"arakat atau rak"at sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang!undangan "ang berlaku. d.
)epentingan umum adalah asas "ang mendahulukan kese2ahteraan
umum dengan %ara "ang aspirati# akomodati# dan selekti#. e.
Proporsionalitas adalah asas "ang mengutamakan keseimbangan
antara tugas $e$enang tanggung 2a$ab dan ke$a2iban )P). )omisi Pemberantasan )orupsi mempun"ai tugas9 a
)oordinasi dengan instansi "ang ber$enang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi b
+uperisi terhadap instansi "ang ber$enang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi %
4elakukan pen"elidikan pen"idikan dan penuntutan terhadap tindak
pidana korupsi d e
4elakukan tindakan!tindakan pen%egahan tindak pidana korupsi 4elakukan monitor terhadap pen"elenggaraan pemerintahan negara
Dalam melaksanakan tugas koordinasi )omisi Pemberantasan )orupsi ber$enang9 1.
4engkoordinasikan pen"elidikan pen"idikan dan penuntutan tindak
pidana korupsi &.
4enetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak
pidana korupsi ,.
4eminta in#ormasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana
korupsi kepada instansi "ang terkait C.
4elaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi "ang
ber$enang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
>.
4eminta laporan instansi terkait mengenai pen%egahan tindak pidana
korupsi )P) bertanggung 2a$ab kepada publik atas pelaksanaan tugasn"a dan men"ampaikan laporann"a se%ara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia DPR dan Badan Pemeriksa )euangan. Pertangggung2a$aban publik dilaksanakan dengan %ara9 =a2ib audit terhadap kiner2a dan pertanggung2a$aban keuangan suseai dengan program ker2an"a. 4enerbitkan laporan tahunan 4embuka akses in#ormasi )e$enangan superisi oleh )P) 2uga dimaksudkan untuk meminimalisir pen"alahgunaan ke$enangan polisi dan 2aksa dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. UU No. ,( tahun &((& tentang )omisi Pemberantasan 'indak Pidana )orupsi telah mengantisipasi kemungkinan ter2adin"a pan"alahgunaan ke$enangan itu dengan memberikan ke$enangan kepada )P) untuk mengambil alih pen"idikan atau penuntutan dalam hal atau dengan alasan9 1.
Laporan mas"arakat mengenai tindak pidana korupsi tidak
ditindaklan2uti &.
Proses penanganan tindak pidana korupsi se%ara berlarut!larut atau
tertunda!tunda tanpa alasan "ang bisa dipertanggung2a$abkan ,.
Penanganan tindak pidana korupsi ditu2ukan untuk melindungi pelaku
tindak pidana korupsi angsesungguhn"a C.
Penanganan tindak pidana korupsi mengandung korupsi
>.
Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena %ampur tangan
dari pihak eksternal misaln"a eksekuti# "udikati# atau legeslati#.
-.
)eadaan lain "ang menurut pertimbangan )epolisian atau ke2aksaan
penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan se%ara baik dan dapat dipertanggung2a$abkan pasal ?.
BAB III PE4BAHA+AN 1.
Bagaimanakah ke$enangan Polri dan )P) dalam kasus simulator +I4 5
+aat ini tersangka kasus korupsi pengadaan simulator tersebut sudah ditetapkan $alaupun berbeda ersi baik oleh Polri maupun oleh )P). 7leh karena itu kasus ini sudah masuk dalam tahap pen"idikan. Berdasarkan Pasal 1C a"at 1 huru# g UU No. & 'ahun &((& tentang )epolisian Negara Republik Indonesia /UU Polri0 )epolisian bertugas men"elidik dan men"idik semua tindak pidana sesuai hukum a%ara pidana dan peraturan perundang!undangan lainn"a. )e$enangan pen"idik Polri diatur dalam Pasal < a"at 1 )UHAP9 Di sisi lain ke$enangan )P) untuk menangani kasus korupsi diatur dalam Pasal - huru# % UU No. ,( 'ahun &((& tentang )omisi Pemberantasan 'indak Pidana )orupsi /UU )P)0 bah$a )P) mempun"ai tugas melakukan pen"elidikan pen"idikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
Dengan demikian baik Polri maupun )P) berdasarkan Pasal 1C
a"at 1 huru# g UU Polri serta Pasal - huru# % UU )P) keduan"a memang memiliki ke$enangan untuk men"idik tindak pidana korupsi.
Namun )P) memiliki ke$enangan tambahan "aitu dapat mengambil alih perkara korupsi $alaupun sedang ditangani oleh )epolisian atau )e2aksaan Pasal @ a"at & UU )P). Akan tetapi pengambil alihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan "ang diatur dalam Pasal ? UU )P). +elain ke$enangan untuk mengambil alih perkara korupsi ada hal lain "ang men2adi ke$enangan )P) "aitu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU )P) dan Pasal >( UU )P)9 Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal & huru' (, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang) a!
melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang
lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara* b!
mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat* dan+atau
(!
menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp! 1!!!,
satu milyar rupiah.!
Pasal >( 1.
Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi
Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 1 empat belas. hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan!
/.
Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat 1. wajib dilakukan koordinasi se(ara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi! 0.
Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan
penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1., kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan! .
Dalam hal penyidikan dilakukan se(ara bersamaan oleh kepolisian
dan+atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan!
Bila melihat kembali Pasal >( UU )P) asalkan )P) 2uga sudah memulai pen"idikan kasus korupsi maka )epolisian atau )e2aksaan seharusn"a patuh pada undang!undang. +eperti disebutkan dalam artikel )P) )laim Lebih Dulu 'angani )asus +imulator )etua )P) Abraham +amad men"atakan bah$a )P) sudah mengeluarkan +urat Perintah Pen"idikan termasuk menetapkan tersangka pada &< 6uli &(1& sedangkan Polri baru menetapkan tersangka pada 1 Agustus &(1&. +ebenarn"a ada batasan terhadap ke$enangan pen"idikan dalam Pasal 1C huru# m Perkapolri No. 1C 'ahun &(11 tentang )ode Etik Pro#esi )epolisian Negara Republik Indonesia /Perkapolri 1C8&(110 "ang men"atakan +etiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai pen"elidik pen"idik pembantu dan pen"idik dilarang menangani perkara "ang berpotensi menimbulkan kon3ik kepentingan. Berdasarkan uraian dan analisis di atas penulis tidak bisa menentukan siapa "ang lebih pantas untuk melakukan pen"idikan karena keduan"a baik )P) maupun Polri memang memiliki ke$enangan untuk men"idik. 'api 2ika melihat dari segi etik dalam penanganan perkara memang sebaikn"a
ob2ektiitas pen"idik harus di2aga "akni dengan menghindari adan"a kon3ik kepentingan. kasus terlampir. &. Analisis tindakan Polri dan )P) dalam kasus simulator +I4 di kaitkan dengan politik kriminal5 Berdasarkan tugas superisi tersebut )P) mempun"ai $e$enang "ang diatur pasal @ "aitu )P) dapat melakukan penga$asan penelitian atau penelahaan terhadap instansi "ang men2alankan tugas dan $e$enangn"a "ang berkaitan dengan pemberantasan tindak korupsi dan instansi "ang dalam melaksanakan pela"anan publik/. Dalam melaksanakan $e$enang tersebut )P) ber$e$enang 2uga mengambil alih pen"idikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidanan korupsi "ang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian atau ke2aksanan. )e$enangan superisi oleh )P) 2uga dimaksudkan untuk meminimalisir pen"alahgunaan ke$enangan polisi dan 2aksa dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana krupsi. UU No. ,( tahun &((& tentang )omisi Pemberantasan 'indak Pidana )orupsi telah mengantisipasi kemungkinan ter2adin"a pan"alahgunaan ke$enangan itu dengan memberikan ke$enangan kepada )P) untuk mengambil alih pen"idikan atau penuntutan. +ebagai mana kita ketahui dari uraian sebelumn"a bah$a tu2uan utama politik kriminal adalah /perlindungan mas"arakat untuk men%apai kese2ahteraan mas"arakat0 namun dalam kasus ini kedua lembaga "ang seharusn"a bersama!sama dalam men2un2ung tinggi hukum tern"ata mengalami kon3ik "ang bukan han"a satu kali tapi ini "ang ke sekian kalinn"a. +eperti dalam %ontoh kasus simulator sim ini tersangka merupakan anggota kepolisian dengan pen"idik "ang merupakan anggota kepolisian 2uga dan sekarang beker2a untuk )P). 6ika dilihat dari ke$enangann"a sudah 2elas bah$a ke duan"a ber$enang namun disini terlihat adan"a rasa takut di2atuhkan baik dari polri maupun )P). Dan hal ini
"ang men"ebabkan timbuln"a kon3ik berkepan2angan "ang %ukup mengganggu keadaan politik dan proses pen"idikan tentun"a. Didalam kasus ini pendapat penulis keduan"a ada benarn"a ada 2uga salahn"a misal untuk polri sudah 2elas pen"idik mau melakukan tugasn"a untuk memeriksa tersangka namun polri seakan!akan menghalang!halangi agar tidak ter2adi pemeriksaan dengan mengangkat kasus "ang sudah lama. Benarn"a polisi karena dikha$atirkan ter2adin"a ketidakper%a"aan dari mas"arakat dalam menangani kasus korupsi "ang pelakun"a anggota polri maka kasus diserahkan kepada )P) agar tidak ada indikasi pen"alahgunaan ke$enangan dan menutup nutupi kebenaran "ang ada. Untuk )P) memang seharusn"a pen"idik "ang sudah habis masa ker2an"a memang sebaikn"a dikembalikan kepada instansi n"a dan benarn"a )P) ingin meman%ing ikan maka harus menggunakan umpan dan kail "ang sesuai. Dalam hal ini umpan dan kail merupakan orang "ang sama "aitu pen"idik Noel http988intanrostini.blogspot.%om8
analisis dan pembahasan )asus +imulator +I4
)ronologi )asus
Berikut kronologi kasus +imulator +I4 "ang dipaparkan oleh Bareskrim Polri )omisaris 6endral Pol +utarman dalam siaran persn"a 6umat ,8@. 1. )asus simulator +I4 bera$al dari pemberitaan di 4a2alah 'empo tanggal &? April &(1& "ang ber2udul /+I4+ALABI4 +I4ULA'7R +I40. &. )abareskrim kemudian memerintahkan pen"elidikan terhadap in#ormasi "ang dimuat dalam berita 4a2alah 'empo tanggal &? April &(1& hal ,> sampai dengan hal ,@ tentang /+I4+ALABI4 +I4ULA'7R +I4..0. ,. Dalam pen"elidikan Polri sesuai +prinlid8>>88&(1&8'ipidkor tanggal &1 4ei &(1& telah melakukan interogasi dan pengambilan keterangan terhadap ,, orang "ang dinilai mengetahui tentang pengadaan simulator peraga +I4 kendaraan roda & maupun roda C tersebut. C. Dalam interogasi dengan +uko%o +. Bambang Pen"elidik memperoleh in#ormasi ada se2umlah data dan in#ormasi "ang telah diberikan ke )P). >. Bareskrim men"urat kepada )P) dengan Nomor +urat 9 B8,11>8II8&(1&8'ipidkor tanggal 1< 6uli &(1& perihal Dukungan Pen"elidikan "ang isin"a untuk meminta data dan in#ormasi "ang dimiliki )P) tentang hasil pengumpulan bahan keterangan dalam perkara +imulator R& dan RC dimaksud. -. +enin ,(8@8&(1& pukul 1C.(( )etua )P) Abraham +amad dan Bapak Fulkarnaen menghadap )apolri dan diterima diruang ker2a )apolri )apolri didampingi )abareskrim dan pen"idik. Pada kesempatan tersebut ketua )P) men"ampaikan bah$a )P) akan melakukan Pen"idikan kasus simulator +I4 di )orlantas. )apolri meminta $aktu satu atau dua hari untuk mendiskusikan tindak lan2utn"a karena Bareskrim 2uga sudah melakukan pen"elidikan. <. 4enindak lan2uti hasil pertemuan )etua )P) dan )apolri Bareskrim menghubungi a2udan pimpinan )P) untuk meminta $aktu menghadap )etua
)P) tanggal ,1 6uli &(1& dan mendapat 2a$aban bah$a akan diterima pada pukul 1(.(( =IB terkait perkembangan pen"elidikan Bareskrim. /Namun ken"ataann"a pada hari "ang sama Pukul 1-.(( pen"idik )P) melakukan penggeledahan di )orlantas padahal sesuai dengan hasil kesepakatan pertemuan )apolri dan )etua )P) kita menunggu satu atau dua hari untuk presentasi hasil pen"elidikan oleh Bareskrim0 dalam siaran Polri. @. Dalam proses pengeledahan salah satu pen"idik )P) mengatakan kepada petugas )orlantas bah$a )apolri sudah mengi2inkan penggeledahan tersebut karena )etua )P) sudah menghadapi )apolri. /Padahal pertemuan saat itu 2am 1C.(( tidak membi%arakan sama sekali tentang penggeledahan sehingga ter2adi mis komunikasi dalam penggeledahan0 2elas siaran pers Polri. +etelah )abareskrim berdiskusi dengan , pimpinan )P) Abraham +amad Busro 4ukodas dan Bambang =id2o2anto didampingi Direktur Pen"elidikan dan Direktur Penuntutan )P) disepakati untuk sementara penggeledahan tetap dilan2utkan dan barang!barang hasil penggeledahan ditempatkan dalam suatu ruangan tertentu dalam keadaan tersegel dan terkun%i. ?.
+elasa ,18<8&(1& pukul 1>.(( =IB )etua )P) Abraham +amad dan
Bambang =id2o2anto di dampingi Deputi PIP4 menghadap )apolri membi%arakan tindak lan2ut penggeledahan dan pen"idikan. )P) men"atakan telah menetapkan D+ sebagai tersangka. Pertemuan saat itu disepakati )P) akan men"idik D+ sebagai pen"elenggara negara sedangkan Bareskrim akan men"idik pen"elenggara negara lainn"a dan pihak lainn"a "ang terlibat. 1(. +elasa ,18<8&(1& Bareskrim Polri meningkatkan pen"elidikan men2adi pen"idikan dan menetapkan Budi +antoso selaku pen"edia barang sebagai tersangka dalam perkara +imulator +I4 dengan +prindik81@Ca8II8&(1&8'ipidkor.
11. Rabu 18@8&(1& Bareskrim Polri 2uga menetapkan =akakorlantas Brig2en Pol Didik Purnomo )ompol Legimo Bendahara )orlantas 'edd" Rusma$an dan +uko%o + Bambang sebagai tersangka. Bareskrim mengeluarkan +prindik serta mengirimn"a ke )P) dan )e2agung. 1&. )amis &8@8&(1& dari pemberitaan media )abareskrim mengetahuibah$a )P) telah menetapkan Didik Purnomo +uko%o Bambang dan Budi +usanto. 1,. 6umat ,8@8&(1& atas pemberitaan di media men"atakan bah$a Pen"idik Polri tidak ber$enang 2ika kasus korupsi sudah ditangani )P). 4enurut +utarman 2oint inestigastion dalam penanganan perkara seperti ini sudah pernah dilakukan antara )P) dengan penegak hukum lainn"a &(1( lalu. /)asus pen"alahgunaan APBD )ab Langkat dengan tersangka +"amsul Ari*n dimana dalam pen"idikan kasus tersebut )P) men"idik untuk pen"elenggara negara sedangkan untuk pihak!pihak lainn"a diluar PN ditangani oleh )e2ati +umut. +ehingga pihak )e2ati +umut dapat melakukan pen"idikan perkara "ang sama $alaupun )P) 6uga sudah melakukan pen"idikan0 2elas +utarman. Berdasarkan rin%ian tersebut )abareskrim mengatakan polisi tetap akan melakukan pen"idikan pengadaan +imulator +I4 di )orlantas Polri sebelum adan"a ketentuan dan keputusan pengadilan "ang men"atakan pen"idik Polri tidak ber$enang men"idik kasus "ang sedang atau bersamaan ditangani oleh )P). mas
Diba$ah ini adalah artikel dari 4a2alah 'empo tanggal &? April &(1& "ang ber2udul /+I4+ALABI4 +I4ULA'7R +I40 9 =alau telah ter2adi setahun lebih +ukot2o +. Bambang masih mengingat pengalaman itu. )amis 1, 6anuari &(11 Direktur Utama P' Inoasi 'eknologi Indonesia ini memasukkan lembar demi lembar seratus ribuan rupiah ke dua dus bekas suku %adang Honda. +etiap dus berisi Rp & miliar. Hari itu 2uga ia mengangkutn"a ke 6akarta. +ukot2o menerima pesan dari kongsi dagangn"a Budi +usanto Direktur Utama P' Gitra 4andiri 4etalindo Abadi. Perusahaan ini memenangi tender pengadaan simulator kemudi sepeda motor dan mobil senilai Rp 1?-@< miliar di )orps Lalu Lintas )epolisian Negara Republik Indonesia. Gitra 4andiri lalu menggandeng Inoasi 'eknologi buat menger2akann"a. +a"a dipesan agar sampai 6akarta pada siang hari katan"a kepada empo akhir bulan lalu. 4enggunakan 'o"ota ortuner D!@C!4+ "ang dikemudikan sopirn"a I2ai Harno +ukot2o menu2u 6akarta. 4ereka dika$al )usno anggota )epolisian +ektor Bandung )ulon. Berangkat dari rumah di Gigonde$ah )aler Bandung pukul 1(.(( di tengah per2alanan +ukot2o menerima telepon dari Budi. +ang penelepon meminta bertemu di dekat pintu tol Pondok ede 'imur Bekasi pada tengah hari. +ukot2o tiba lebih dulu. 'ak lama Budi sampai dengan 'o"ota Gamr" hitam B! @!DA. +ukot2o turun dari mobil menemui sang kolega. I2ai dan )usno 2uga turun memindahkan satu kardus duit ke bagasi mobil Budi. 4enurut +ukot2o Budi lalu meminta dia mengantarkan satu kardus lain ke kantor )orps Lalu
Lintas Polri di 6alan 4.'. Har"ono 6akarta +elatan. Antarkan uang itu ke Pak D2oko +usilo ia menirukan permintaan Budi. Inspektur D2oko +usilo ketika itu )epala )orps Lalu Lintas kini ubernur Akademi )epolisian. 4enurut +ukot2o Budi kemudian menambahkan bah$a D2oko +usilo tidak di kantor. 6adi +ukot2o diminta men"erahkan dus itu ke 'i$i sekretaris pribadi D2oko. +ukot2o melun%ur ke markas )orps Lalu Lintas Polri dan tiba pukul 1,.((. Dia lalu masuk ke ruangan D2oko di lantai dua gedung utama. Ibu 'i$i sudah menunggu di ruang tamu. Dia menerima kiriman itu katan"a. Belakangan +ukot2o bertemu dengan seorang per$ira menengah di Bagian Peren%anaan dan Administrasi )orps Lalu Lintas. +ang per$ira menurut dia menan"akan kiriman duit darin"a. Ia mengingat per$ira "ang mengurus pro"ek pengadaan itu bertan"a Apakah paket & 4 miliar sudah sampai5 +ukot2o pun segera berpikir9 duit dalam dus merupakan setoran untuk pe2abat tertinggi di korps itu. Ditemui se%ara terpisah Budi +usanto membenarkan pernah meminta uang tunai Rp C miliar kepada +ukot2o. Dia 2uga tidak membantah pertemuan di pintu tol Pondok ede. Begitu 2uga permintaan agar +ukot2o mengantarkan satu kardus uang ke kantor )orps Lalu Lintas. 'api menurut dia uang itu bukan dikirim untuk D2oko. +a"a han"a minta dia menitipkan ke 'i$i orang "ang sa"a kenal di sana u2arn"a. Itu uang sa"a. D2oko "ang ditemui untuk $a$an%ara di kantorn"a Akademi )epolisian +emarang menolak men2a$ab pertan"aan soal ini. 'an"akan sa2a soal itu kepada )epala )orps Lalu Lintas katan"a )amis pekan lalu. +a"a tidak mau berkomentar. Inspektur 6enderal Pud2i Hartanto pengganti D2oko sebagai )epala )orps Lalu Lintas mengatakan tuduhan +ukot2o itu sedang diselidiki Diisi Pro#esi dan
Pengamanan 4arkas Besar Polri. Pen"elidikan masih ber2alan u2arn"a. 'i$i tidak bisa ditemui di kantorn"a markas )orps Lalu Lintas. +edang ada pendidikan di luar kota kata seorang pega$ai bagian tata usaha. 4enurut +ukot2o setoran uang ke markas )orps Lalu Lintas han"a satu aliran dari duit pro"ek simulator. Ia men"atakan puluhan miliar lain menggelontor ke per$ira lain. +ukot2o siap mempertanggung2a$abkan semua keterangan. 4enurut dia ke2anggalan pro"ek dan data setoran kepada per$ira tinggi 2uga sudah dilaporkan ke )epala Polri 6enderal 'imur Pradopo dan )omisi )epolisian Nasional. +a"a siap dikon#rontasi dengan mereka katan"a. +U)7'67 mengenal Budi +usanto se%ara kebetulan pada &((?. )etika itu dia tengah membantu Andrie 'ed2apranata pemilik P' 4ega%ipta Nusantara mitra bisnis Budi "ang sedang menger2akan pro"ek simulasi kemudi di )orps Lalu Lintas Polri. +ukot2o diminta membuat satu prototipe simulator plus mesin pengendalin"a untuk 4ega%ipta. Budi tertarik dan menga2ak sa"a beker2a sama katan"a. Pro"ek pertama "ang mereka garap adalah >( unit simulator ersi IsuJu El# tu2uh unit ersi Hino Ranger dan 1(( unit ersi sepeda motor. 4enggunakan anggaran )epolisian &(1( perusahaan +ukot2o merupakan subkontraktor dari perusahaan Budi. Artin"a semua simulator diker2akan perusahaan +ukot2o. Hubungan bisnis mereka berlan2ut hingga &(11. 4enurut +ukot2o le$at kedekatann"a dengan D2oko +usilo Budi berhasil memperoleh tender pengadaan <(( simulator sepeda motor senilai Rp >CC>, miliar dan >>simulator mobil senilai Rp 1C&C1> miliar. Padahal Gitra 4andiri 4etalindo Abadi milikn"a tidak pernah pun"a pengalaman menggarap simulator lihat ReJeki Nomplok 'etangga Pedangdut.
'ender memang diatur agar dimenangi Gitra 4andiri. +ukot2o menuturkan dilibatkan se2ak a$al dalam proses ini. Ia ikut men"iapkan dokumen empat perusahaan pesaing Gitra 4andiri untuk tender9 P' Bentina Agung P' Digo 4itra +logan P' Dasma Perti$i dan P' )olam Intan. 4enurut dia empat perusahaan itu han"a dipakai untuk pendamping agar tender seolah!olah dilakukan sesuai dengan prosedur. Dalam tender )etua Primer )operasi Polisi Primkoppol )orps Lalu Lintas A2un )omisaris Besar 'edd" Rusma$an ditun2uk sebagai ketua tim pengadaan. Gitra 4andiri akhirn"a benar!benar ditun2uk sebagai pemenang. Dalam dokumen surat perintah ker2a "ang diteken pe2abat pembuat komitmen =akil )epala )orps Lalu Lintas Brigadir 6enderal Didik Purnomo disepakati harga simulator sepeda motor adalah Rp <<-1C& 2uta per unit. Harga "ang diba"ar )orps Lalu Lintas Polri ini kele$at mahal. +ebab dalam dokumen per2an2ian pembelian barang dari Gitra 4andiri 4etalindo dengan Inoasi 'eknologi harga per unit simulator sepeda motor han"a Rp C&@ 2uta dan simulator mobil Rp @( 2uta per unit. Perusahaan milik Budi +usanto itu memperoleh untung lebih dari 1(( persen "akni Rp 11- miliar. 4enurut +ukot2o margin besar Gitra 4andiri 4etalindo tidak dinikmati sendiri. Dia mengaku pernah diminta Budi mengirimkan uang Rp 1> miliar ke Primkoppol )orps Lalu Lintas. Ia 2uga pernah memberikan dana ke pe2abat Inspektorat Penga$asan Umum Polri senilai Rp 1< miliar. +elain itu Rp & miliar disetorkan kepada sta# pribadi D2oko +usilo. Dalam dokumen pengiriman uang perusahaan +ukot2o trans#er dana ke rekening Primkoppol )orps Lalu Lintas dilakukan dua kali le$at Bank 4andiri. Pada 1, 6anuari &(11 dikirim Rp < miliar dan esokn"a Rp @ miliar. Ia 2uga men%atat pemberian uang untuk tim Inspektorat Penga$asan Umum sebesar
Rp <(( 2uta. Gatatan lainn"a adalah Rp 1 miliar ke Inspektur Penga$asan Umum )omisaris 6enderal a2ar Prihantono. Dana lain mengalir ke tim penga$asan )orps Lalu Lintas Polri. Permintaan setoran ter%atat dalam per%akapan +ukot2o dengan Budi +usanto ia Bla%kBerr" 4essenger. +ukot2o melaporkan kedatangan lima anggota tim penga$asan pada pukul 1(.(C &C April &(11. Budi men2a$ab 7ke 4urtono kasih Rp & 2uta "ang lain sa"a kira %ukup Rp 1 2uta karena +enin lalu baru sa"a kasih. )esaksian Budi "ang lain terekam dalam ingatan +ukot2o. )olegan"a itu berhasil mendesak )orps Lalu Lintas men%airkan dana simulator sepeda motor sebesar Rp >CC> miliar pada pertengahan 4aret &(11. Padahal saat itu dari kontrak <(( unit baru terkirim 1(( unit katan"a. Pe2abat Pembuat )omitmen )orps Lalu Lintas Polri Brigadir 6enderal Didik Purnomo mengatakan tidak tahu soal adan"a pemberian uang. Dia membantah lembagan"a memba"ar lebih mahal. 4alah terhitung murah dibanding produk luar negeri "ang selama ini kami pakai u2arn"a. Budi +usanto membenarkan adan"a permintaan pengiriman uang senilai Rp 1> miliar ke Primkoppol )orps Lalu Lintas. Itu untuk pemba"aran utang sa"a ke Primkoppol katan"a. Adapun )omisaris 6enderal a2ar Prihantono menolak di$a$an%arai. Bapak telah melimpahkan soal ini ke )epala Diisi Humas Polri +aut Usman Nasution u2ar a2udann"a. +aut ketika dihubungi mengatakan belum siap memberi 2a$aban. Hubungan dagang Budi dan +ukot2o berakhir pada 6uni &(11. Budi mengatakan +ukot2o gagal memenuhi tenggat penger2aan pro"ek. Padahal bia"a penger2aan dri2ing simulator sepeda motor dan mobil senilai Rp ?@ miliar sudah diterima bekas kolegan"a itu. Dia membuat ban"ak alasan
agar pro"ek ini ma%et dan sa"a di%ap gagal oleh )orps Lalu Lintas kata Budi.
Dari komitmen pesanan <(( simulator sepeda motor menurut Budi +ukot2o baru men"erahkan 1(< unit. Pesanan simulator mobil belum selesai satu pun. Dia menipu sa"a u2arn"a. Padahal masih ada uang sa"a Rp C& miliar "ang belum dikembalikan. Budi mengatakan telah men"elesaikan pro"ek dengan mengambil produk dari perusahaan lain. Ia mengatakan terpaksa memba"ar denda Rp &< miliar karena terlambat. +a"a sama sekali tidak memakai barang buatan +ukot2o katan"a. Ditemani A2un )omisaris Besar 'edd" Rusma$an Budi +usanto kemudian menguasai rumah dan pabrik milik +ukot2o pada pertengahan 6uli &(11. Dia berdalih pen"itaan itu merupakan kesepakatan "ang diteken +ukot2o di depan notaris. +ukot2o 2uga dilaporkan ke Polres Bandung dengan tuduhan penipuan dan penggelapan. Perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung. +ukot2o di2ebloskan ke Rumah 'ahanan )ebon =aru Bandung tempat dia menerima empo untuk di$a$an%arai.
Eri%k +amuel Paat kuasa hukum +ukot2o membantah adan"a kesepakatan untuk men"ita harta klienn"a. 4enurut dia "ang ter2adi adalah pengambilan paksa oleh Budi +usanto dengan bantuan polisi. +ukot2o dan istrin"a dipaksa membubuhkan tanda tangan di blangko kosong. Ia menambahkan )ami men"impan rekaman GG' proses pen"itaan berga"a preman ini. Pelaku "ang 'erlibat
Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator kemudi motor dan mobil pada korps lalu lintas )orlantas 4abes Polri '.A &(11 ini )P) telah menetapkan empat orang tersangka. 4ereka adalah Didik Purnomo Pe2abat Pembuat )omitmen dalam pengadaan ini sekaligus =akil )etua )orlantas 4abes Polri +ukot2o Bambang Direktur Utama P' Inoasi 'eknologi Indonesia Budi +usanto Dirketur Utama P' Gitra 4andiri 4etalindo Abadi dan D2oko +usilo )epala )orlantas 4abes Polri. )e2ahatan )orupsin"a )e2ahatan korupsi "ang ter2adi dalam kasus tersebut berkaitan dengan pembuatan atau pengadaan alat driing simulator sim. Dalam proses penganggaran untuk alat driing tersebut digelembungkan dari anggaran "ang sebelumn"a telah ditetapkan. Dana tersebut kemudian di bagi!bagikan dan masuk ke kantong masing Kmasing pe2abat instansi "ang terkait. Gara mengatasin"a Untuk mengatasi masalah "ang ter2adi seperti kasus di atas seharusn"a di dalam instansi pemerintah itu adalah ditempatkan atau dipilih orang!orang "ang tepat dalam arti mereka adalah orang "ang bersedia mengabdi kepada negara dan rak"at. Dan pemerintah harus bertindak tegas dalam memberikan hukuman "ang pantas kepada para koruptor dan bertindak %epat dalam memberantas korupsi maupun tindak ke2ahatan lainn"a "ang dapat merugikan rak"at dan negara. Peraturan "ang men2erat kasus 4elanggar Pasal & a"at 1 dan atau pasal , Undang!Undang 2o Pasal >> a"at 1 kesatu 2o pasal >- )UHP. )P) 2uga sudah men%egah mereka bepergian ke luar negeri.
Pendapat Pribadi
Arum
o Dampak bagi Negara M rak"at 9 4enurut sa"a kasus tersebut membuat semakin merugikan Negara karena dana "ang tadin"a bisa digunakan untuk men2alankan program pembangunan di segala se%tor malah masuk ke kantong pribadi ini men"ebabkan pula pertumbuhan Negara men2adi terhambat. Dan pada akhirn"a rak"at pun 2uga tidak akan mendapatkan hakn"a. o +ebagai mahasis$a 9 4enurut sa"a kasus korupsi tersebut menambah buruk %itra instansi pemerintahan. +elain itu seharusn"a pemerintah segera mengambil langkah tegas dalam setiap kasus korupsi "ang telah ter2adilangkah tegas tersebut dapat di%erminkan dari penetapan sanksi atau hukuman tindak korupsi. Hukuman "ang ada sekarang ini tidak dapat menghilangkan kasus korupsi di Negara ini mungkin seharusn"a kita dapat meniru Negara %ina dalam penetapan hukuman "aitu dengan memberikan hukuman mati. o +ebagai rak"at 9 4enurut sa"a para pe2abat pemerintahan tersebut tidak memiliki hati nurani dan %enderung serakah. +ebaikn"a dalam melakukan pemilihan pe2abat instansi pemerintahan harus dilakukan terlebih dahulu pembinaan rohani "ang mendalam. Eianth" &-&(?>>-9 o Dampak bagi Negara M rak"at 9
4enurut sa"a mas"arakat sekarang akan lebih berpihak dan mendukung )P) sebagai harapan terakhir rak"at dalam menegakkan hukum mela$an para koruptor di N)RI. 6ika Polisi masih tidak mau tau diri dan lupa akan 2ati dirin"a maka seluruh rak"at akan menghadapi )epolisian RI dan )epolisian RI akan berada pada posisi diu2ung tanduk. Dalam hal ini )AP7LRI harus segera di PEGA' oleh Presiden 2ika presiden 2uga tidak bergeming dan membiarkan ini ter2adi maka PEGA' lah 2uga presiden kita 'URUNkan presiden kita dengan %ara "ang tidak terhormat karna dia tidak bisa tegas memimpin bangsa ini. o +ebagai mahasis$a 9 4enurut sa"a Polisi sudah bukan sesuatu "ang harus dihormati lagi seperti dulu $iba$a seorang polisi agakn"a semakin ter%oreng $alaupun tidak semua polisi bertindak demikian. Ban"akn"a polisis "ang sering menilang pengendara bermotor dan u2ung!u2ungn"a minta Ouang damai sudah merupakan bentuk 2atuhn"a $iba$a seorang polisi ditambah sekarang kasus simulator +I4. Entahlah apa pikiran para polisi ini ga2i besar pangkat tinggi apa lagi "ang di%ari5 o +ebagai rak"at9 Polisi maun"a apa sih5 +epertin"a Polisi itu lupa bah$a mereka adalah milik rak"at "ang suatu saat rak"at bisa sa2a men"atakan mosi tidak per%a"a kepada Polisi. +emua kebutuhan Polisi kita sudah dipenuhi oleh Rak"at termasuk ga2i bulanan mereka dalam porsi keekonomian N)RI saat ini. +emua ini maksudn"a adalah agar Polisi bisa dapat menegakkan hukum dan dapat memberikan rasa keamanan kepada seluruh rak"at di N)RI ini. ela 9 o Dampak bagi Negara M rak"at 9
4enurut sa"a kasus dugaan korupsi pengadaan simulator +I4 "g men"eret para petinggi Polri ini men%oreng %itra polri dikalangan mas"arakat.. Diduga ada beberapa polisi "ang melakukan pen"ele$engan terhadap dana uang "ang digunakan untuk pengadaan simolator sim.. Polisi "ang seharusn"a menegakan hukum berlaku malah melakukan pelangganggaran terhadap hukum itu sendiri.. 6ika terbukti benar ada beberapa petinggi polri "ang terlibat maka tentu sa2a harus tindak se%ara hukum.. o +ebagai mahasis$a 9 4enurut sa"a sebagai mahasis$a ini tindakan "ang sangat memalukan.. Gitra polisi sebagai penegak hukum akan diragukan oleh mas"arakat.. =alaupun tidak semua polisi bertindak melanggar hukum tapi mas"arakat akan tetap menilai negati# %itra polisi.. +alah satu %ara mengembalikan kembali %itra positi# polri dengan %ara mengungkap kasus ini tanpa ada "ang tutupi.. 'api ter2adi lagi sedikit masalah "ang ditimbulkan dimana polri dan kpk berebut untuk men"elidiki kasus ini.. o +ebagai rak"at9 Pihak polri merasa mereka "ang berhal melakukan pen"elidikan sedangkan kpk "ang menganggap ini sebagai kasus korupsi maka mereka "g berhak melakukan pen"elidikan.. 4enurut sa"a seharusn"a polri dan kpk tidak perlu bersikap seperti itu 2ika mereka ingin men"elesaikan kasus maka mereka dapat berker2a sama..Bukankah tu2uan polri dan kpk itu sama "aitu men"elesaikan kasus ini dan men"eret pelakun"a ke ranah hukum..
4aria &-&(??,, 9 o Dampak bagi Negara M rak"at 9 Dari kasus di atas tentun"a dampak bagi negara dan rak"at sangatlah dirugikan. Para $akil rak"at tersebut bukann"a melakukan hal "ang
membangun negara dan meningkatkan kese2ahteraan rak"at tetapi mala melakukan korupsi "ang dimana pihak "ang sangat dirugikan adalah rak"at Indonesia. Dan dampakn"a dapat dilihat seperti sekarang ini negara kita tidak berkembang dan rak"atn"a tidak se2ahtera. o +ebagai mahasis$a 9 +ebagai mahasis$a "ang dapat sa"a pela2ari dari kasus di atas adalah para $akil rak"at ini masih belum men"adari adan"a tanggung2a$ab "ang harus mereka 2alankan dan mereka tidak bisa men2adi seorang $akil rak"at "ang dapat men2adi %ontoh bagi rak"atn"a. Dan dari kasus ini "ang dapat dipela2ari adalah dalam men2alankan setiap tugas harus bertanggung2a$ab dan memberikan "ang terbaik. o +ebagai rak"at9 +ebagai rak"at sa"a melihat bah$a para $akil rak"at tersebut tidak men2alankan tugasn"a dengan baik. 4ereka bukann"a membantu dan memberikan kemudahan kepada rak"at tetapi mala merugikan rak"at. +eharusn"a mereka malu dengan apa "ang mereka 2an2ikan berbeda 2auh dengan apa "ang mereka lakukan.
Barr" &-&(?@1C 9 o Dampak bagi Negara M rak"at 9 'entun"a adan"a kasus korupsi sangatlah merugikan negara dan rak"at di Indonesia karena uang negara di ambil men2adi uang pribadi. +ehingga pertumbuhan negara 2adi buruk dan rak"at tidak se2ahtera. o +ebagai mahasis$a 9
Dari kasus ini sa"a bisa mempela2ari pemerintahan di Indonesia masih ban"ak "ang perlu diubah karena pemerintahan "ang sekarang masih buruk dan tingkat kesadaran mereka sebagai $akil rak"at masih buruk. o +ebagai rak"at9 Dari kasus ini sa"a melihat bah$a kiner2a pemerintahan di Indonesia sangat buruk bukann"a membantu memimpin dan mema2ukan negara tapi 2ustru men2atuhkan negara serta men"engsarakan rak"at http988eianth"blog.blogspot.%om8&(1,8(18analisis!dan!pembahasan!kasus! simulator.html )asus )orupsi Pengadaan +imulator +I4 )omisi Pemberantasan )orupsi )P) menahan tersangka kasus korupsi pengadaan alat simulator +I4 mantan )akorlantas 4abes Polri Ir2en Pol. D2oko +usilo di Rutan untur )odam 6a"a +enin ,81&.
'im pen"idik )omisi Pemberantasan )orupsi )P) resmi menahan )epala )orps Lalu Lintas )akorlantas 4abes Polri Inspektur 6endral Polisi D2oko +usilo terkait kasus dugaan korupsi pro"ek pengadaan alat +imulator +urat IJin 4engemudi +I4 di )orps Lalu Lintas )orlantas 4abes Polri.
Pen"idik melakukan upa"a penahanan terhadap D+ D2oko +usilo mantan )akorlantas 4abes Polri terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator untuk roda dua dan roda empat simulator +I4 di )orlantas tahun anggaran &(11 ungkap 6ohan Budi 2uru bi%ara )P) +enin ,81&. Qang bersangkutan ditahan di rutan negara kelas 1 6akarta 'imur %abang )P) "ang berada di untur Pomdam )elurahan atau )e%amatan 4anggarai untuk dilakukan penahanan selama &( hari mulai hari ini ,81& tambahn"a.
6ohan Budi menambahkan penahanan itu dilakukan )P) guna pengembangan pen"idikan kasus pro"ek senilai Rp 1?-@ miliar. Pen"idik )P) menemukan bah$a D2oko selaku )akorlantas sekaligus pe2abat penandatangan surat perintah memba"ar +P4 diduga telah melakukan perbuatan mela$an hukum. Akibat perbuatan mantan ubernur Akademi )epolisian +emarang itu menurut 6ohan negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 1(( miliar.
Hari 6umat ,(811 lalu perhitungan kerugian negara dalam kasus simulator +I4 sementara ini "ang dihitung mungkin bisa bertambah sekitar Rp 1(( miliar. Pihak Badan Pemeriksa )euangan BP) bersama pen"idik )P) melakukan perhitungan bersama kerugian negara "ang mun%ul dari kasus itu. +a"a kira dalam $aktu "ang tidak terlalu lama perhitungan akhir akan selesai karena ini ada di berbagai tempat 2elas 6ohan Budi.
+esaat sebelum masuk mobil tahanan mantan )a)orlantas Inspektur 6endral Polisi D2oko +usilo mengatakan siap koorperati# dalam men2alani proses hukum di )P). Hari ini sa"a selesai melaksanakan pemeriksaan dan berdasarkan surat perintah penahanan hari ini sa"a melaksanakan proses hukum kata D2oko +usilo.
+ementara itu Hotma +itompul selaku kuasa hukum D2oko +usilo mengatakan sebelum menandatangani surat penahanan klien men2alani pemeriksaan pen"idik )P) selama lebih kurang sembilan 2am. )lienn"a itu menurut Hotma siap mengikuti proses hukum "ang tengah ber2alan.
Qa harus diterima kalau ditahan apa lagi "ang bisa dilakukan5 Ikuti sa2a proses ini dengan baik. Pertan"aann"a kurang lebih ada &( poin. Lalu diberikan surat perintah penahanan. )ita taat pada hukum kata Hotma +itompul.
+ebelumn"a pada &< 6uli lalu )P) menetapkan tersangka dalam kasus ini "aitu mantan )akorlantas Ir2en Polisi D2oko +usilo =akil )epala )orlantas non!akti# Brigadir 6enderal Polisi Didik Purnomo Direktur Utama P' Gitra 4andiri 4etalindo Abadi G44A Budi +usanto selaku perusahaan pemenang tender pengadaan simulator dan +ukot2o + Bambang sebagai Direktur P' Inoasi 'eknologi Indonesia I'I "ang men2adi perusahaan subkontraktor dari P' G44A.
+ukot2o +. Bambang telah dionis &> tahun pen2ara dan ditahan di Rutan )ebon =aru Bandung atas perkara terpisah karena diduga menggelembungkan nilai pro"ek. )P) 2uga telah memeriksa se2umlah saksi diantaran"a )etua Panitia Pengadaan Barang dan 6asa +imulator A2un )omisaris Besar Polisi 'edd" Rusma$an dan Bendahara )orlantas Polri )omisaris Polisi Legimo.
Budi +usanto dionis @ tahun pen2ara ditambah denda Rp >(( 2uta subside bulan kurungan. Direktur P' Gitra 4andiri 4etalindo Abadi P' G44A itu dianggap terbukti bersalah dalam menggelembungkan harga alat simulator. +elain itu ma2elis hakim 2uga men2atuhkan hukuman pengganti sebesar Rp 1<,- miliar. 6ika Budi tidak memba"arkan setelah kasusn"a berkekuatan hukum tetap maka harta bendan"a akan disita untuk Negara. 6ika harta benda tidak men%ukupi maka akan diganti pidana pen2ara selama dua tahun.
Inspektur 6enderal D2oko +usilo dionis lebih berat oleh Pengadilan 'inggi D)I 6akarta dari 1( tahun pen2ara men2adi 1@ tahun pen2ara dan denda Rp 1 miliar serta diperintahkan memba"ar uang pengganti senilai Rp ,& miliar.
+elain itu Pengadilan 'inggi D)I 2uga men%abut hak D2oko untuk memilih dan dipilih dalam 2abatan publik. Pengadilan 2uga memerintahkan semua barang bukti "ang telah disita senilai lebih dari Rp &(( miliar dirampas untuk Negara.
3umber 9 $$$.oaindonesia.%om
Analisa :
'im Pen"idik )P) akhirn"a telah berhasil mengungkapkan kasus korupsi pengadaan alat simulator +I4 di kubu )apolri "ang dilakukan oleh mantan )akorlantas 4abes Polri Ir2en D2oko +usilo "ang diduga merugikan Negara sekitar Rp 1(( miliar. +elain tersangka Ir2en D2oko +usilo pada tanggal &< 6uli )P) menetapkan tersangka lain "aitu =akil )epala )orlantas non!akti# Brigadir 6enderal Polisi Didik Purnomo Direktur P' Gitra 4andiri 4etalindo Abadi P' G44A Budi +usanto selaku perusahaan pemenang tender pengadaan simulator dan +ukot2o + Bambang sebagai Direktur P' Inoasi 'eknologi Indonesia I'I "ang men2adi perusahaan subkontraktor dari P' G44A. Untuk tersangka +ukot2o + Bambang dionis &> tahun pen2ara atas perkara terpisah karena diduga menggelembungkan nilai pro"ek.
'ersangka Budi +usanto dionis @ tahun pen2ara ditambah denda Rp >(( 2uta subside - bulan kurungan. +elain itu ma2elis hakim 2uga men2atuhkan hukuman pengganti sebesar Rp 1<,- miliar. 6ika Budi tidak memba"arkan setelah kasusn"a berkekuatan hukum tetap maka harta bendan"a akan disita untuk Negara. 6ika harta benda tidak men%ukupi maka akan diganti pidana pen2ara selama dua tahun. Dan untuk tersangka Inspektur 6enderal D2oko +usilo dionis lebih berat oleh Pengadilan tinggi D)I 6akarta dari 1( tahun pen2ara dan denda Rp 1 miliar serta diperintahkan memba"ar uang pengganti senilai Rp ,& miliar. +elain onis itu Pengadilan 'inggi D)I 2uga men%abut hak D2oko untuk memilih dan dipilih dalam 2abatan publik. Pengadilan 2uga memerintahkan semua barang bukti "ang telah disita senilai lebih dari Rp &(( miliar dirampas untuk Negara.
Solusi :
Untuk para tersangka kasus korupsi pengadaan alat simulator +I4 harus dihukum lebih berat lagi kalau perlu ada hukuman "ang bisa membuat para tersangka men2adi 2era dan tidak memandang rendah hukum di Indonesia "ang bisa dibeli dengan uang. +emua aset!aset para tersangka harus dikembalikan ke Negara karena mereka telah merugikan Negara hingga Rp 1(( miliar. http988etika!pro#esitik.blogspot.%om8&(1C8(>8kasus!korupsi!pengadaan! simulator!simS-.html A.
Latar Belakang 'er2adin"a )asus +imulator +I4
+uatu kegiatan operasional institusi kepolisian dalam Pro"ek pengadaan dri2ing simulator +I4 "ang menggunakan anggaran tahun &(11
mulai mun%ul dalam ketidak $a2aran dalam menggunakan anggaran "ang semestinn"a. Berdasarkan penelusuran media in#ormasi kasus ini bera$al setelah P' G44A perusahaan milik Budi +usanto men2adi pemenang tender pro"ek. Perusahaan tersebut membeli barang dari P' I'I senilai total Rp ?( miliar. +ementara nilai total tender pro"ek simulator roda empat dan roda dua "ang dimenangkan P' G44A men%apai Rp 1?@< miliar. Dari pro"ek tersebut diduga mun%ul kerugian negara sekitar Rp 1(( mil"ar. 4aka suatu institusi pemerintah "ang bergerak dalam bidang korupsi ingin mengusut tuntas pada kasus simulator +I4 tersebut. Untuk melakukan pen"elidikan tersebut pimpinan )P) menghadap ke )apolri. Namun )apolri meminta $aktu satu atau dua hari untuk mendiskusikan tindak lan2utn"a dengan alasan Polri 2uga tengan men"elidiki kasus tersebut. Usai pertemuan tersebut Bareskrim menghubungi a2udan pimpinan )P) untuk meminta $aktu menghadap ketua )P). )emudian disetu2ui untuk diadakan pertemuan. Polri berniat akan mempresentasikan hasil pen"elidikan pada )P) untuk ditingkatkan pada tahap pen"idikan dihadapan pimpinan )P). )P) dianggap men"erobot kesepakatan untuk melakukan pertemuan tersebut. )P) menggeledah gedung )orlantas usai para pimpinan melakukan pertemuan. Pertemuan para pimpinan di ruang ker2a )apolri tak men"inggung ren%ana )P) menggeledah gedung )orlantas Polri. Pada akhirn"a )P) datang melakukan penggeledahan dengan mengatakan bah$a )apolri telah mengiJinkann"a. 4as"arakat menduga sikap keras Polri untuk menangani kasus ini lebih tertu2u pada upa"a melokalisir kasus dalam kemungkinan keterlibatan 2enderal lain. +ikap Polri "ang senantiasa men"atakan adan"a barang bukti "ang tidak relean dengan kasus driing simulator nampakn"a lebih menggambarkan kepanikan atas kemungkinan terbukan"a kasus& lain "ang ada dalam barang bukti "ang disita )P).
B.
Pokok Permasalahan Antara )apolri s )P)
Pokok permalahan antara kapolri dengan kpk memiliki , masalah dasar9 1.
Perbedaan pandangan tentang siapa "ang akan ber$enang dalam
menanggani kasus simulator +I4 ini apakah Polri atau )P). &.
Perbedaan tentang penugasan personil pen"elidik kepolisisan di
lembaga antirasuah itu. ,.
Ren%ana penangkapan.
+ebenarn"a perseteruan ini tidak ter2adi antara dua pihak apabila dua lembaga menga2u pada aturan main apakah itu )itab Undang!Undang Hukum A%ara Pidana )UHAP Undang!Undang )P) atau nota kesapahaman "ang sudah ditandatangani oleh kedua lembaga tersebut.
G.
Lima )e2anggalan )asus +imulator +I4
Dalam kasus +imulator ini bisa kita lihat lima ke2anggalan "ang ter2adi di kasus ini. Adapun ke2anggalann"a adalah sebagai berikut9
1.
Ada!tidakn"a korupsi
4a2alah 'empo edisi &, April menuliskan korupsi pro"ek simulator. Pemberitaan itu dibantah oleh 2uru bi%ara 4abes Polri pada 1, 4ei. Isin"a tidak ada korupsi di )orps Lalu Lintas Polri sebesar Rp 1?- miliar terkait dengan pro"ek simulator. Badan Reserse dan )riminal 4abes Polri 2ustru men"elidiki kasus simulator setelah melihat pemberitaan 'empo. Perintah pen"elidikan bernomor +prinlid 8>>88&(1&8'ipidkor tanggal &1 4ei &(1&.
&.
A$al mula pengusutan
)P) mengusut kasus simulator se2ak 6anuari &(1&. Pada &< 6uli &(1& )P) menetapkan Inspektur 6enderal D2oko +usilo bekas )epala )orps Lalu Lintas sebagai tersangka. Polisi mengaku baru memeriksa ,, saksi. Belum ada tersangka.
,.
Penggeledahan
Pada ,( 6uli )P) menggeledah kantor )orps Lalu Lintas. Polisi men"andera dengan alasan bah$a kasus simulator 2uga sedang diusut.
C.
Penetapan tersangka
Pada ,1 6uli polisi menetapkan lima tersangka. 'iga orang di antaran"a sama dengan )P).
>.
)er2a sama inestigasi
Polisi dan )P) menggelar pertemuan dan membuat kesepakatan bersama pengusutan kasus simulator. Pasal >( a"at , Undang!Undang )P) dengan tegas men"ebutkan 2ika )P) mulai men"idik )epolisian dan )e2aksaan tak ber$enang lagi.
D.
'iga 'ersangka +imulator +I4 ersi )P)
)epolisian diminta segera melimpahkan berkas pemeriksaan tiga tersangka kasus dugaan korupsi simulator u2ian surat iJin mengemudi +I4 ke )omisi Pemberantasan )orupsi men"usul pern"ataan Presiden +usilo Bambang Qudho"ono. )etiga tersangka itu adalah Brigadir 6enderal Polisi Didik Purnomo +ukot2o + Bambang dan Budi +usanto. +eperti diberitakan sebelum"a penanganan perkara tiga tersangka kasus simulator +I4 itu seolah men2adi rebutan )P) dengan )epolisian. +elain men2adi tersangka di )P) ketigan"a 2uga ditetapkan sebagai tersangka di )epolisian. Penanganan perkara tiga tersangka selain D2oko +usilo itu masih mengambang di )P). +ementara )epolisian sudah melimpahkan berkasn"a ke )e2aksaan Agung meskipun kemudian dikembalikan )e2aksaan karena masih ada kekurangan se%ara material maupun #ormil. )epolisian 2uga menahanan Brig2en Didik di Rumah 'ahanan 4ako Brimob )elapa Dua Depok sementara Budi di Rutan Bareskrim 4abes Polri. Dalam pern"ataann"a "ang disampaikan +enin @81(8&(1& malam Presiden +usilo Bambang Qudho"ono tegas memerintahkan Polri untuk men"erahkan sepenuhn"a penanganan kasus hukum dugaan korupsi simulator +I4 kepada )P). )eputusan itu sekaligus memutus polemik dualisme penanganan kasus oleh )P) dan kepolisian "ang mengemuka dan menimbulkan polemik se2ak pertengahan Agustus lalu. )eputusan diambil setelah Presiden bertemu dengan pimpinan )P) Abraham +amad dan Bambang =id2o2anto serta )epala Polri 6enderal Pol 'imur Pradopo +enin siang. Pertemuan tertutup di Istana Negara itu 2uga dihadiri 4enteri +ekretaris Negara +udi +ilalahi dan =akil 4enteri Hukum dan Hak Asasi 4anusia Denn" Indra"ana.
RIIE= Pro"ek pengadaan dri2ing simulator +I4 "ang menggunakan dana anggaran tahun &(11 mun%ul dalam ketidak$a2aran menggunakan anggaran "ang tidak semestin"a. Bera$al setelah P' G44A perusahaan milik Budi +usanto men2adi pemenang tender pro"ek. Perusahaan tersebut membeli barang dari P' I'I senilai total Rp ?( miliar. +ementara nilai total tender pro"ek simulator roda empat dan roda dua "ang dimenangkan P' G44A men%apai Rp 1?@< miliar. Dari pro"ek tersebut diduga mun%ul kerugian negara sekitar Rp 1(( mil"ar. Permasalahan dasar "ang ter2adi pada kasus simulator +I4 adalah "ang pertama terdapat perbedaan pandangan siapa "ang akan menangani kasus tersebut apakah )P) atau Polri. )edua adalah perbedaan tentang penugasan personil pen"idikan di lembaga tersebut. )etiga adalah ren%ana penangkapan tersangka "ang terkait dengan kasus simulator +I4 tersebut. 'erdapat empat tersangka dalam kasus simulator +I4 "aitu D2oko +usilo Didik Purnomo Budi +usanto +ukot2o +. Bambang. Penanganan ketiga tersangka selain D2oko +usilo men2adi rebutan oleh )P) dengan Polri. +etelah Presiden +BQ memberi perintah kepada Polri untuk men"erahkan kasus ini sepenuhn"a ke )P) barulah penanganan kasus tersebut 2elas siapa "ang menangani dan tidak men2adi rebutan lagi. +ARAN 4enurut sa"a sebaikn"a kasus tersebut ditangani oleh )P) karena )P) merupakan badan khusus "ang menangani masalah korupsi di Indonesia lain haln"a dengan Polri "ang menangani masalah keamanan dan ketertiban. =alaupun kasusn"a sedang berada di Polri tetapi tetap sa2a "ang naman"a korupsi itu harus ditangani oleh badan khusus bukan dari Polri itu sendiri sehingga kasus tersebut bisa dapat 2elas terlihat inti permasalahann"a serta
