AKUNTANSI FORENSIK PENYUAPAN, KORUPSI, DAN PENCUCIAN UANG KASUS SIMULATOR SIM
Ditulis Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Forensik Dosen Pengampu Tarmizi Achmad,PhD,Ak,CPA
Disusun oleh: Hilda Anggraeni
12030117420074
Suhita Whini Setyahuni
12030117420059
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI & BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dalam makalah ini kami akan membahas mengenai Analisis Kasus “
Penyuapan, Korupsi, dan dan Pencucian Uang : Studi Kasus Simulator SIM . Makalah ini ”
disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Forensik Makalah ini ditulis dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan makalah. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada makalah ini. Kami mengharapkan pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang membangun untuk penyempurnaan makalah selanjutnya. Akhir kata semoga makalah ini dapat d apat memberikan manfaat bagi kita semua.
Semarang, Juli 2018
Penyusun
DAFTAR ISI
Halaman Judul
................................................................................. .................................................. ...............................
Kata Pengantar
................................................................................. .................................................. ...............................
Daftar Isi
................................................................................. .................................................. ...............................
BAB I A. Latar Belakang
................................................................................. .................................................. ...............................
B. Rumusan Masalah.................................................... ............................. C. Tujuan
................................................................................. ................................................ .................................
BAB II A.
..................................................................................
B.
..............................................
C.
......................................................................
BAB III A. Kesimpulan
Daftar Pustaka
..................................................................................
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terjadinya Kasus Simulator SIM
Suatu
kegiatan
operasional
institusi
kepolisian
dalam
Proyek
pengadaan driving simulator SIM yang menggunakan anggaran tahun 2011 mulai muncul ketidakwajaran dalam menggunakan anggaran yang semestinya. semestinya. Berdasarkan penelusuran media informasi kasus ini berawal setelah PT CMMA, perusahaan milik Budi Susanto, menjadi pemenang tender proyek. Perusahaan tersebut membeli barang dari PT ITI senilai total Rp 90 miliar. Sementara nilai total tender proyek simulator roda empat dan roda dua yang dimenangkan PT CMMA mencapai Rp 198,7 miliar. Dari proyek tersebut, diduga muncul kerugian negara sekitar Rp 100 milyar. Maka suatu institusi pemerintah yang bergerak dalam bidang korupsi ingin mengusut tuntas pada kasus simulator SIM tersebut. Untuk melakukan penyelidikan tersebut, pimpinan KPK menghadap ke Kapolri. Namun Kapolri meminta waktu satu atau dua hari untuk mendiskusikan tindak lanjutnya dengan alasan Polri juga tengan menyelidiki kasus tersebut. Usai pertemuan tersebut, Bareskrim menghubungi ajudan pimpinan KPK untuk meminta waktu menghadap ketua KPK. Kemudian disetujui untuk diadakan pertemuan. Polri berniat akan mempresentasikan hasil penyelidikan pada KPK untuk ditingkatkan pada tahap penyidikan dihadapan pimpinan KPK. KPK dianggap menyerobot kesepakatan untuk melakukan pertemuan tersebut. KPK menggeledah gedung Korlantas usai para pimpinan melakukan pertemuan. Pertemuan para pimpinan di ruang kerja Kapolri tak menyinggung rencana KPK menggeledah gedung Korlantas Polri. Pada akhirnya, KPK
datang
melakukan
penggeledahan
dengan
mengatakan
bahwa
Kapolri
telah
mengizinkannya. Masyarakat menduga, sikap keras Polri untuk menangani kasus ini lebih tertuju pada upaya melokalisir kasus dalam kemungkinan keterlibatan jenderal lain. Sikap Polri yang senantiasa menyatakan adanya barang bukti yang tidak relevan dengan kasus (driving simulator), nampaknya lebih menggambarkan kepanikan atas kemungkinan terbukanya kasus-kasus lain yang ada dalam barang bukti yang disita KPK.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana kronologi kasus simulator SIM? 2. Apa saja skema skema fraud yang terdapat terdapat dalam kasus simulator SIM? SIM? 3. Bagaimana pencegahan kasus simulator SIM agar kejadian serupa tidak terjadi lagi? 4. Bagaimana model pendeteksian kasus simulator SIM?
C. Tujuan
1. Mengetahui kronologi kasus simulator SIM. 2. Mengetahui skema fraud dalam kasus simulator SIM. 3. Mengetahui cara pencegahan kasus simulator SIM. 4. Mengetahui model pendeteksian kasus simulator SIM.
BAB II PEMBAHASAN A. KRONOLOGI KASUS SIMULATOR SIM
Berikut kronologi kasus Simulator SIM yang dimuat dalam situs Anti Corruption Clearing House KPK : Tahun 2010
1. Agustus 2010, Budi Susanto mengadakan pertemuan dengan Sukotjo Sastronegoro Bambang di Starbucks Coffe-TIS-Tebet Coffe-TIS-Tebet Jakarta Selatan yang membicarakan bahwa pada TA 2010 di Korlantas Polri akan diadakan pekerjaan Pengadaan Optimalisasi Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) sebanyak 1000 unit dan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R-4) sebanyak 1000 unit yang akan dilaksanakan
dari bulan
Oktober-Desember 2010
dengan
menggunakan
dana
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan ia meminta Sukotjo agar bersedia mengerjaakan penyediaan barang-barang yang dimaksud. Namun Sukotjo menyampaikan bahwa perusahaannya tidak sanggup dengan alasan keterbatasan tempat, pegawai, dan dana yang terbatas. Kemudian Budi hanya meminta agar Sukotjo cukup menyediakan tempat dan pegawainya, sedangkan dana akan ia sediakan. Di Kantor Korlantas Polri mereka berdua kembali bertemu diruangan kerja Teddy Rusmawan, dalam kesemptan tersebut Sukotjo menyatakan bahwa ia bersedia membantu Budi Susanto terkait pengadaan tersebut. 2. Sekitar bulan September 2010, Budi Susanto meminta Sukotjo agar membantu Ni Nyoman Suartini dan Wandy Rustiwan membuat usulan pengajuan anggaran untuk pekerjaan Pengadaan Optimalisasi Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 sebanyak 1000 unit dan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 sebanyak 1000 unit di Korlantas Polri TA 2010. Namun karena PNBP di Korlantas Polri pada TA 2010 tidak memenuhi target, maka yang terealisasi hanya 100 unit untuk R-2 dan 50 unit untuk R-4. 3. Sekitar bulan Oktober 2010, Sukotjo menemui Darsian (bag. Keuangan Mabes Polri) atas permintaan Budi Susanto untuk meminta informasi mengenai jumlah dana yang akan dialokasikan terkait Pengadaan Optimalisasi Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi
R2 dan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011 dan kemudian memberikan uang Rp50 juta kepada Darsian serta staffnya sebesar Rp15 juta. Sebelum dilakuakn penyusunan pagu anggaran definitif Korlantas Polri TA 2011, dilaksanakan rapat yang dipimpin oleh Inspektur Jendral Polisi Drs. Djoko Susilo S.H., M.Si., M.Si., yang pada saat itu memerintahkan para Kasubbag, para Kasubid di Bagian Renmin, dan Ni Nyoman Suartini bersama dengan Subbag Renmin dibantu oleh Sukotjo melakukan penghitungan harga satuan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011 mengacu pada Pagu Anggaran TA 2010. Selanjutnya hasil perhitungan tersebut dipaparkan dalam rapat yang dipimpin oleh Didik Purnomo selaku Wakil Ketua Korlantas Polri dan disahkan oleh Djoko Susilo dalam bentuk Rencana Kegiatan Anggaran Kementrian/ Lembaga (RKA-KL) Korlantas Polri dan kemudian RKA-KL tersebut dikirimkan ke Asrena Polri untuk diteruskan ke Direktur Jendral Anggaran Kementrian Keuangan RI guna mendapatkan Pengesahan menjadi Pagu Anggaran Definitif Korlantas Polri TA 2011. 4. November 2010, Budi Susanto terkait pengadaan TA 2011 tersebut mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp101 miliar ke Bank BNI SKM Jakrta Gunung Sahari menggunakan nama PT CMMA dengan menjaminkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011 dan tanggung renteng dengan jaminan atas fasilitas kredit yang sedang berjalan ke Bank BNI di SKM Jakarta Gunung Sahari. Padahal saat pengajuan kredit tersebut pekerjaan maupun SPK pengadaan tersebut belum ada. Kemudian pihak Bank melakukan verifikasi kebenaran data yang dijadikan jaminan permohonan kredit kepada Djoko Susilo selaku pejabat yang berkompeten atas pengadaan tersebut dan hal tersebut dibenarkan oleh Djoko Susilo, padahal Rencana Umum Anggaran belum ditetapkan dan belum diumumkan serta belum ada pengesahan Pagu Anggaran Definitif Korlantas Polri TA 2011. 5. 29 Desember 2010, Setelah mendapat kepastian kebenaran data pihak Bank melalui surat menyetujui pemberian KMK dengan nilai maksimum sebesar Rp100 miliar kepada Budi Susanto. Pada bulan Desember 2010 pagu anggaran DIPA DIPA Korlantas ditetapkan dalam APBN Murni TA 2011 yang didalamnya terdapat penganggaran kegiatan pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi. Untuk melaksanakan kegiatan
pengadaan tersebut Djoko Susilo membentuk panitia Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan Driving Simultaor Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011 yang yang diketuai oleh Teddy Rusmawan dengan anggota Ni Nyoman Suartini. Setelah panitia tersebut terbentuk Djoko Susilo diruang kerjanya bersama Budi Susanto memanggil Teddy Rusmawan agar menunjuk Budi Susanto menjadi pelaksana dalam pengadaan TA 2011. Tahun 2011
6. Januari 2011 Djoko Susilo memimpin rapat yang dikiuti oleh Teddy Rusmawan, Budi Setyadi (Kabag Renmin), Endah Purwaningsih (Kasubbag Ren dan anggota panitia pengadaan), Heru Trisasono (Kasubbag ADA dan anggota panitia pengadaan), Ni Nyoman Suartini (anggota panitia pengadaan), dan Wandy Rustiwan (anggota panitia pengadaan) yang membahas pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R2 dan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011. Pada kesempatan tersebut tersebut Djoko Susilo secara bertentangan dengan hukum memerintahkan Budi Setyadi bahwa produk milik
Budi Susanto sebagi penyedia barang tidak bagus dan sebaiknya
spesifikasinya mengacu Driving Simulator yang ada di Singapura, sehingga Djoko Susilo memerintahkan untuk menyiapkan tim studi banding ke Singapura. 7. 12 Januari 2011, sebagai tindak lanjut dari persetujuan pemberian KMK Rp100 miliar pihak bank BNI SKM Jakarta Gunung Sahari memberitahukan kepada Budi Susanto melalui surat bahwa telah mentransfer uang sejumlah Rp35 miliar ke rekening PT ITI di Bank BNI KLN Cijeruk Bandung den Direktur Sukotjo S.Bambang. 8. 13 Januari 2011, Budi Susanto memerintahkan memerintahkan Sukotjo S.Bambang bersama Ijay Ijay Herno membawa uang sebesar Rp2 miliar yang dibungkus 1 buah kotak kardus ke kantor Korlantas Polri untuk diberikan kepada Djoko Susilo namun beliau tidak bearda ditempat sehingga uang tersebut dititipkan kepada sekertaris pribadinya Erna. Selanjutnya Sukotjo S.Bambang menghubungi Budi Susanto bahwa paket sudah diberikan kepada Djoko Susilo. 9. 14 Januari 2014, Atas biaya Budi Susanto, ia bersama Teddy Rusmawan, Heru Trisasono, dan Tejo berangkat ke Singapore Safety Driving Center (SSDC) untuk melihat contoh alat Driving Simulator di Singapura berdasarkan perintah Djoko Susilo. Saat pelaksanaan studi banding di Singapura, Teddy Rusmawan meminta uang sebesar Rp7
miliar kepada Budi Susanto untuk disetorkan ke rekening PRIMKOPPOL Ditlantas Polri. Setelah kunjungan ke SSDC, Teddy Rusmawan melaporkan kepada Djoko Susilo bahwa anggaran di Korlantas Polri tidak akan mencukupi apabila dibandingkan dengan harga Driving Simulator dari Singapura. Berdasarkan hal tersebut kemudian Djoko Susilo meminta Budi Susanto dan Teddy Rusmawan agar spesifikasi teknis Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011 disamakan dengan pengadaan TA 2010. Selanjutnya Budi Susanto bersama-sama dengan Djoko Susilo melakukan kesepakatan tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan Driving Simulator Uji Klinik Klinik Pengemudi R-4 yang nilainya tidak sama persis dengan HPS TA 2010 dengan tujuan untuk menghindari kecurigaan pihak luar Korlantas. Korlantas. Demi mewujudkan kesepakatannya tersebut Budi Susanto meminta Sukotjo S.Bambang bersama dengan Ni Nyoman Suartini menyusun HPS yang dimaksud dengan menggelembungkan harganya. HPS yang disusun tersebut selanjutnya oleh Teddy Rusmawan diserahkan kepada Didik Purnomo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untung ditandatangani dan ditetapkan sebagai HPS Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan R-4 TA 2011. 10. 24 Januari 2011, Panitia Pengadaan Korlantas Polri mengumumkan adanya Pelelangan Umum Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 dengan HPS Rp55,3 miliar dan Pelelangan Umum Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011 dengan HPS Rp143,5 miliar. Dalam upaya meloloskan PT. CMMA sebagai pemenang lelang dengan seolah-olah dilakukan pelelangan secara terbuka, maka pada sekitar akhir bulan Januari 2011, Budi Susanto atas sepengetahuan Teddy Rusmawan, memerintahkan Sukotjo S.Bambang agar menyiapkan perusahaan perusahaan yang akan dijadikan sebagai peserta pendamping dalam proses pelelangan tersebut. Sukotjo S.Bambang meminta bantuan Warsono Warsono Sugantoro alias Jumadi untuk menyiapkan perusahaan-perusahaan yang dapat dipinjam namanya sebagai peserta pendamping untuk mengikuti lelang pengadaan tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp20 juta. Untuk mengatur agar PT CMMA menjadi pemenang, maka dalam pelaksanaan proses lelang tersebut sudah diatur agar PT CMMA yang dinyatakan lulus administrasi dan teknis.
11. 17 Februari 2011, Oleh Panitia Pengadaan PT CMMA ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan tersebut. Kemudian Teddy Rusmawan melaporkan pada Djoko Susilo bahwa pada saat proses pelelangan, tidak ada perusahaan-perusahaan lain yang memasukan
dokumen
penawaran
kecuali
perusahaan-perusahaan
yang
sudah
dikondisikan oleh Budi Susanto. Oleh karena nilai pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011 lebih dari Rp100 miliar maka yang berwenang menetapkan pemenang lelang adalah KAPOLRI selaku Pengguna Anggaran. 12. 25 Februari 2011,
Didik Purnomo (PPK) dan Budi Santoso
(PT CMMA)
menandatangani SPJB pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dengan nilai kontrak Rp54,5 miliar miliar untuk 700 unit dengan harga satuan Rp77,8 juta. 5 Maret 2011, setelah dilakukan perhitungan dengan mengurangi body dan hidrolic serta penawaran harga oleh Budi Santoso, Sukotjo S. Bambang memaparkan harga Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 mencapai Rp80 juta per unit dan untuk R-2 sebesar Rp43 juta per unit, keduanya sudah termasuk biaya instalasi, training dan perawatan tetapi tidak termasuk biaya pengiriman. 13. 14 Maret 2011, Budi Susanto selaku Direktur PT CMMA Mengajukan Pencairan anggaran untuk pembayaran untuk pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 Kepada Kolantas Polri sebesar 100%, meskipun pekerjaan pengadaan belum diselesaikan seluruhnya. Menindaklanjuti Menindak lanjuti pengajuan pencairan p encairan anggaran dari Budi Susanto tersebut Ni Nyoman menghubungi Murtono dan mengatakan "Pak Murtono nanti akan dibuat BAPPM dan BAPPB R-2. Tolong nanti segera ditanda tangani karena ini perintah pimpinan." Kemudian Murtono menjawab "Saya akan periksa dulu. Ikuti saja ketentuan supaya sama-sama aman." Beberapa saat kemudian Wahyudi selaku staf dari Ni Nyoman Suartini datang keruangan Murtono mengantarkan Draft BAPPM dan BAPPB yang isinya menerangkan sebanyak 700 unit Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 dalam kondisi siap dioperasionalkan, namun Murtono tidak mau menandatangani BAPPM dan BAPPB tersebut dikarenakan belum melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap barang pengadaan pengad aan tersebut. 14. 15 Maret 2011, Budi Susanto keruangan Legimo di Bensar Korlantas Mabes Polri dan mengatakan : " Pak lek, saya diperintah Kakor nii.. suruh cepet." Menindaklanjuti permintaan dari Budi Susanto tersebut, Legimo melakukan verfikasi pada dokumen
pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011, dan setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut diserahkan Legimo kepada Budi untuk dilengkapi dengan mengatakan "Ini belum lengkap, berita acaranya belum ada... Tolong dilengkapi." 16 Maret 2011, dokumen pengjuan pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 yang diserahkan Legimo kepada Budi pada tgl 15 Maret 2011 untuk dilengkapi sudah berada di meja Legimo, dan diatas dokumen tersebut terdapat selembar kertas yang bertuliskan nomor atau angka. Kemudian apda siang harinya Budi Susanto ke ruangan Legimo dan Legimo menanyakan lembaran kertas tersebut berasal darimana. Kemudian Budi Susanto menjawab bahwa nomor tersebut dari Ni Nyoman. Setelah mengetahui nomor tersebut dari Ni Nyoman , Legimo menelpon Ni Nyoman dan mengatakan : " Man mana berkasnya? kok cuma catatan nomor dan tanggal saja?" Kemudian dijawab oleh Ni Nyoman dengan mengatakan "Sebentar pak lek, itu nomor dan tanggalnya dulu.. berkasnya masih diproses". Selanjutnya dokumen pengajuan pencairan anggaran tersebut yang belum lengkap tapi sudah ada nomornya tidak ditindak lanjuti oleh Legimo karena menunggu berita acara yang masih dalam proses. Namun pada sore harinya Budi Susanto mendesak dokumen tersebut untuk segera diselesaikan, Legimo menelepon Djoko Susilo dengan mengatakan : " Mohon ijin pak, ini berkas Driving Simulator R-2 masih belum lengkap ... mohon petunjuk." Atas pertanyaan dari Legimo tersebut Djoko Susilo menjawab "Yasudah... sampean bantu saja." Selanjutnya karena sudah ada perintah dari Djoko Susilo untuk mrncairkan dana anggaran pekerjaan pengadaan yang diajukan oleh Budi Susanto tersebut, kemudian Legimo menindaklanjuti perintah dari Djoko Susilo dengan memproses pengajuan pencairan anggaran. Sekitar pukul 16.00 WIB, Djoko Susilo dengan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku KPA atau kedudukannya selaku Kepala Korps Lalulintas Polri menandatangani pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan pengadaan barang Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 berupa 1 lembar asli Surat Perintah Membayar dengan nilai nominal Rp48.760.186.364,-. Setelah dokumen pencairan anggaran tersebut disetujui dan ditanda tangani oleh Djoko Susilo, kemudian Budi menanyakan kepada Legimo apakah sudah selesai dan Legimo memberitahu bahwa dokumen tersebut sudah selesai. Selanjutnya
Budi meminta Legimo segera merealisasikan perintah Djoko Susilo mencairakan anggaran atas pengadaan tersebut. 15. 17 Maret 2011, dilakukan pencairan dana anggaran pembiayaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 sebesar 100% yaitu Rp48.760.186.364,- setelah potong pajak yang selanjutnya ditransfer ke rekening PT CCMA, padahal pekerjaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 belum selesai 100%. Seminggu setelah pencairan tersebut, Wahyudi staf dari Budi Santoso menitipkan 4 kardus yang berisi uang Rp30 miliar kepada Legimo untuk diberikan kepada Djoko Susilo. 16. Tgl 24 s/d 25 Maret 2011, 18 April 2011, serta tgl 6 Mei 2011, Tim Pemeriksa dan penerima barang yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah dari Djoko Susilo selaku kepala Korlantas Porli dan KPA melakukan pengecekan barang Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 ke lokasi perakitan pembuatan spare part dan gudang penyimpnan PT CMMA di Bandung, dan hasil pengecekan barang tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Djoko Susilo dan Didik Purnomo (PPK) dengan dibuat BAPPM tgl 6 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Murtono, Wishnu Buddhaya, Edith Yuswo Widodo, Wahyudi, Suyatim selaku Tim Pemeriksa dan Penerima Barang dan Didik Purnomo selaku PPK. Selanjutnya BAPPM tersebut diajukan kepada Legimo untuk dimintakan nomor, tetapi Legimo tidak mau memberikan nomor untuk BAPPM tgl 6 Mei 2011 tersebut karena sebelumnya sudah ada Berita Acara yang dibuat yaitu BAPPM tgl 14 Maret 2011 dan berita acara penyerahan pengadaan barang Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 Korlantas Polri TA 2011 Tgl 15 Maret 2011. 17. Sekitar bulan Juni 2011, Teddy Rusmawan memberitahu Wishnu B. bahwa Driving Simulator Uji Kilinik Pengemudi R-2 TA 2011 yang telah dinyatakan lengkap oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Barang pada tgl 6 Mei 2011 sebanyak 700 unit, tetapi kotak untuk menyimpan barang tersebut yang sudah jadi banyak yang kosong dan tidak ada isinya. 16 Juni 2011 Djoko Susilo mengeluarkan surat perintah yang memerintahkan Teddy Rusmawan dan Sumardi untuk melaksanakan kunjungan di Pabrikan dan Pengecekan Gudang Penitipan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Pengemudi R-2 di Bandung. 18. 4 Juli 2011,
Teddy Rusmawan bersama-sama dengan Budi Santoso melakukan
pengecekan ulang ke gudang PT CMMA dan ternyata benar kotak untuk menyimpan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 masih banyak kosong dan Teddy
Rusmawan marah kepada Sukotjo S. Bambang. Setelah peristiwa tersebut, kemudian dilakukan rapat yang dipimpin Budi Setyadi yang bersepakat untuk melaporkan Sukotjo S. Bambang ke Polisi dengan sangkaan melakukan tindak pidana penggelapan guna melindungi Djoko Susilo, yang telah memerintahkan melakukan pencairan anggaran pembayaran pekerjaan pengadaan peng adaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 R -2 TA 2011 sebesar 100% padahal pekerjaan belum selesai.menyimpan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 masih banyak kosong dan Teddy Rusmawan marah kepada Sukotjo S. Bambang. Setelah peristiwa tersebut, kemudian dilakukan rapat yang dipimpin Budi Setyadi yang bersepakata untuk melaporkan Sukotjo S. Bambang ke Polisi dengan sangkaan melakukan tindak pidana penggelapan guna melindungi Djoko Susilo, yang telah memerintahkan melakukan pencairan anggaran pembayaran pekerjaan pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 sebesar 100% padahal pekerjaan belum selesai. 19. Setelah itu dibuat laporan hasil pengecekan barang alat UKP R-2 TA 2011 di Bandung dengan membuat tanggal mundur yaitu tertanggal 14 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Murtono selaku Ketua Tim Pemeriksa dna Penerima Barang, padahal sebenarnya Tim Pemeriksa tidak pernah melakukan pengecekan pada tanggal tersebut dan pengecekan baru dilakukan pada tanggal 24 Maret 2011 di Gudang Perakitan PT ITI Bandung dengan kesimpulan : Pada tabel Pengecekan Gudang Perakitan : Alat UKP R-2 Citra Motor SP (Sample) sebanyak 1 unit sesuai dengan Spektek dengan keterangan sebanyak 85 dalam proses pengerjaan, dna pada tabel pengecekan penyimpanan : UKP R-2 yang telah dikemas dalam peti sebanyak 200 unit sesuai dengan spektek dengan keterangan siap dikirim. Adapun foto-foto yang disusun sebagai lampiran pada laporan hasil pengecekan barang alat UKP R-2 TA 2011 Di Bandung tertanggal 14 Maret 2011 tersebut, sebenarnya foto-foto tersebut diambil pada saat dilakukan pengecekan pada tanggal di gudang PT CMMA Di Bandung tgl 6 Mei 2011. Atas laporan hasil Pengecekan Barang Alat UKP R-2 TA 2011 di Bandung yang dibuat dengan tanggal mundur tersebut selanjutnya dibuat nota dinas yang diberi nomor dan tanggal mundur yaitu tertanggal 9 Maret 2011 perihal Laporan Hasil Pengecekan Barang UKP Driving Simulator R-2 tgl 14 Maret 2011 di Gudang PT CMMA Bandung Jawa Barat dari Murtono selaku ketua Tim Pemeriksa dan Penerima Barang kepada Djoko Susilo. Selain
itu dibuat juga BAPPM yang diberi Nomor dan tanggal mundur tertanggal 14 Maret 2011, padahal pada tanggal tersebut Tim Pemeriksa dan Penerima Barang belum melakukan Pengecekan di Gudang PT CMMA sehingga belum diketahui berapa jumlah produksi alat Driving D riving Simulator Uji Klinik Pengemudi P engemudi R-2 R -2 yang sudah jadi, alat tersebut sudah sesuai atau tidak dengan spektek, serta kelengkapan seluruhnya dalam kondisi baik atau tidak. Selanjutnya dibuat BAPPB Driving Simulator UKP R-2 Korlantas Polri 2011 yang diberi nomor dna tanggal mundur tertanggal 15 Maret 2011, padahal Tim Pemeriksa belum melakukan pengecekan di Gudang PT CMMA pada tanggal 14 Maret 2011 dan pengecekan baru dilakukan pada tanggal 24 s/d 25 maret 2011, 18 April 2011, serta tgl 6 Mei 2011. 20. 19 Juli 2011, Budi Santoso dengan dalih untuk meyelesaikan pekerjaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan R-4 TA 2011 kemudian mengambil alih manajemen PT ITI dari Sukotjo S. Bambang. September 2011 Tim Pemeriksa dan Penerima Barang pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 melakukan pemeriksaaan ulang ke gudang PT CMMA. Sampai dengan bulan Oktober 2011 PT CMMA baru dapat menyelesaikan pekerjaan pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 dan mendistribusikannnya sebanyak 579 unit, sedangkan untuk pekerjaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 R -4 TA 2011 baru dapat diselesaikan dan didistribusikan sebanyak 556 unit. 21. Awal bulan Desember 2011, Budi Santoso (PT CMMA) mengajukan pencairan 100% anggaran untuk pembayaran pekerjaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011 sebesar Rp127.526.116.109,- kepada Djoko Susilo kemudian Legimo membuat dokumen pengajuan pencairan tersebut. 6 Desember 2011 dana tersebut dicairkan, padahal pada kenyataannya pendistribusian Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 ke Polda diseluruh Indonesia Indonesia baru selesai dilakukan pada bulan April 2012. Budi Santoso dalam pelaksanaan pekerjaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan R-4 TA 2011 di Kantor Korlantas POLRI dengan cara menggelembungkan harga kontrak dan menyediakan barang yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang tersebut dalam kontrak, sehingga mengakibatkan penegeluaran keuangan negara cq. Korlantas POLRI yang tidak seharusnya dibayarkan sebesar Rp122 miliar.
Rangkaian perbuatan Djoko Susilo dengan menyalah gunakan kewenangan dalam jabatannya selaku KPA atau kedudukannya selaku Kepala Korps Lalulintas Polri yang telah melanggar Hukum dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan selaku KPA bersama-sama dengan Didik Purnomo selaku pejabat pembuat Komitmen dan Teddy Rusmawan selaku ketua Panitia Pengadaan serta bersama-sama dengan Budi Susanto selaku Direktur PT CMMA dan Sukotjo S. Bambang selaku Direktur PT ITI telah menguntungkan Djoko Susilo sebesar Rp32 miliar serta menguntungkan orang lain atau suatu korporasi Didik Purnomo sebesar Rp50 juta, Budi Susanto Rp93,4 miliar, Sukotjo S. Bambang (PT ITI) sebesar Rp4 miliar , PRIMKOPPOL Mabes Polri sebesar Rp15 miliar , Wahyu Indra P sebesar Rp500 juta, Gusti Ketut Gunawan sebesar Rp50 juta, Darsian sebesar Rp50 juta dan Warsono Sugantoro alias Jumadi sebesar Rp20 juta. Akibat perbuatan Djoko Susilo dengan menyalahgunakan kewenangan jabatannya tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp145 miliar atau setidak-tidaknya Rp121.830.768.863,59 sesuai dengan Surat dari BPK tertanggal 27 Maret 2013 perihal penyampaian hasil investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan Driving Simulator R-2 dan R-4 pada Korlantas Polri TA 2011.
B. SKEMA FRAUD KASUS SIMULATOR SIM
Skema yang digunakan tersangka dalam kasus tersebut adalah skema korupsi. Korupsi adalah salah satu bentuk kecurangan dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu pelaku korupsi ini biasanya merupakan orang-orang yang memiliki kedudukan dalam suatu instansi maupun organisasi untuk kepentingan pribadi dalam hal ini adalah untuk memperkaya diri sendiri. Skema korupsi “Simulator SIM” melibatkan Irjen Pol Djoko Susilo yang ketika itu menjabat sebagai KAKORLANTAS POLRI, beserta pejabat POLRI lainnya dengan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) sebagai perusahaan pemenang tender proyek simulator SIM serta PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) selaku perusahaan yang digandeng untuk membuat simulator. Djoko Susilo resmi menjadi tersangka dalam kasus pengadaan ini, KPK menjerat Djoko dengan pasal 2 dan pasal 3 UU
31\/1999 tentang pemberantasan korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri. Skema korupsi dalam kasus “simulator SIM” ini dibagi menjadi dua subskema yaitu skema penyuapan dan skema konflik kepentingan, sebagai berikut: a. Skema penyuapan ( bribery )
Adalah bentuk korupsi dalam bentuk suap, penawaran, pemberian, penerimaan atau permohonan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat keputusan bisnis. Adapun alasannya dalah PT Citra Mandiri Metalindo Abadi itu menangkan tender proyek simulator Korlantas, sudah disetting/diatur sejak awal. Jadi penyuapan ini dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan yaitu Irjen Pol Djoko Susilo dalam mengambil keputusan untuk memenangkan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) dari empat peserta pesaing tender dalam proyek simulator SIM. Dalam tender, Ketua Primer Koperasi Polisi (Primkoppol) Korlanrtas AKBP Teddy Rusmawan ditunjuk sebagai ketua tim pengadaan. Padahal PT Citra Mandiri Metalindo Abadi tak pernah punya pengalaman menggarap proyek itu. Berdasarkan keterangan Bambang, PT Citra Mandiri Metalindo Abadi memenangi proyek simulator kemudi sepeda motor dan mobil itu senilai Rp 196,87 miliar. Jadi penyuapan dilakukan untuk mempengaruhi keputusan dalam hal ini keputusan untuk mengatur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi memenngkan tender proyek simulator SIM. Kemudian keuntungan dari adanya proyek tersebut dibagikan kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya kepada pejabat polri. b. Skema Konflik Kepentingan
Yang merupakan pertentangan kepentingan terjadi ketika karyawan, manajer dan eksekutif perusahaan memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi yang mengakibatkan dampak kurang baik terhadap organisasi. Pada pertengahan Juni 2011, Bambang selaku pemilik PT ITI dilaporkan ke polisi oleh bos PT CMMA berinisial BS konflik ini terjadi karena Bambang dituduh gagal memenuhi target proyek. Sejak awal, Bambang memang menyatakan tidak sanggup memenuhi, namun dia tetap diminta memproduksi alat itu. Sebelumnya PT ITI merupakan perusahaan yang diajak bekerjasama oleh PT CMMA untuk menangani proyek simulator SIM. Polres Bandung dengan dugaan penipuan dan penggelapan. Saat ini, Bambang meringkuk di tahanan Kebon Waru, Bandung. Kasusnya masih berjalan di tahapan kasasi. Bambang juga sudah berkali-kali diperiksa KPK terkait kasus yang melibatkan mantan Kakorlantas Irjen Djoko Susilo ini. Berdasarkan peemeparan diatas konflik kepentingan terjadi antara Bos PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) sebagai perusahaan pemenang
tender proyek simulator SIM dengan PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) selaku perusahaan yang digandeng untuk membuat simulator yang berujung pelaporan kepada pihak berwajib atas dasar bos PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) dengan dugaan d ugaan peniipuan d an penggelapan. Bambang dituding gagal memenuhi target proyek. Padahal sejak awal, Bambang memang menyatakan tidak sanggup memenuhi, namun dia tetap diminta memproduksi alat itu. C. RED FLAGS DALAM KASUS SIMULATOR SIM
Red flag yang mungkin timbul dari kasus SIMULATOR SIM, adalah : C.1. Red flags untuk skema penyuapan 1. Anomali dalam menyetujui vendor
Anomali dalam menyetujui vendor merupakan suatu keganjilan, keanehan atau penyimpangan dari keadaan biasa/normal yang berbeda dari kondisi umum dalam menyetujui vendor/pemasok. PT CMMA sebagai pemenang tender proyek simulator Korlantas, dimana sudah disetting sejak awal. Padahal PT CMMA tidak pernah punya pengalaman menggarap proyek tersebut. Ada empat peserta pesaing tender dalam proyek tersebut. Namun semua hanya pelengkap saja. Dalam tender, Ketua Primer Koperasi Polisi (Primkoppol) Korlanrtas AKBP Teddy Rusmawan ditunjuk sebagai ketua tim pengadaan. 2. Penemuan hubungan antara karyawan dan vendor
Hal ini diawali pada pertengahan Juni 2011, Bambang selaku pemilik PT ITI dilaporkan ke polisi oleh bos PT CMMA berinisial BS karena dituduh gagal memenuhi target proyek. Sejak awal, Bambang memang menyatakan tidak sanggup memenuhi, namun dia tetap diminta memproduksi alat itu. Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukotjo S Bambang yang membeberkan masalah ini. Perusahaan yang dipimpinnya digandeng untuk membuat simulator SIM oleh PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA), perusahaan pemenang tender proyek itu di Korlantas Polri. Berdasarkan keterangan Bambang, PT CMMA memenangi proyek simulator kemudi sepeda motor dan mobil itu senilai Rp 196,87 miliar. Masing-masing untuk motor sebanyak 700 unit senilai Rp 54,453 miliar dan mobil 556 unit senilai Rp 142,415 miliar. Sedangkan, PT CMMA membeli alat-alat itu ke PT ITI dengan harga total Rp 83 miliar. PT CMMA itu menang tender proyek simulator Korlantas. Itu sudah disetting sejak awal. Padahal mereka tak pernah punya pengalaman menggarap proyek itu, Erick menambahkan, ada empat peserta pesaing tender dalam proyek itu. Namun semua hanya pelengkap saja. Dalam tender,
Ketua Primer Koperasi Polisi (Primkoppol) Korlanrtas AKBP Teddy Rusmawan ditunjuk sebagai ketua tim pengadaan. harga disepakati simulator motor Rp 77,79 juta per unit dan mobil Rp 256,142 juta per unit. Tapi itu mahal banget, ke klien saya, PT CMMA bayar Rp 42,8 juta motor dan mobil Rp 80 juta per unit. 3. Perubahan Gaya Hidup
Harga disepakati simulator motor Rp 77,79 juta per unit dan mobil Rp 256,142 juta per unit. PT CMMA membayar Rp 42,8 juta motor dan mobil Rp 80 juta per unit. Untungnya lebih dari 100 persen," papar Erick seraya menduga uang keuntungan proyek itu disebar ke sejumlah pihak, termasuk pejabat kepolisian. Djoko resmi menjadi tersangka dalam kasus pengadaan ini. KPK menjerat Djoko dengan pasal 2 dan pasal 3 UU 31\/1999 tentang pemberantasan korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri. Kasus ini terbukti memperkaya tersangka atau pihak yang yang terlibat dan mengakibatkan kerugian Negara. Dengan gaji resminya resminya yang hanya berjumlah 30 juta rupiah sebulan, Kekayaan Djoko Susilo pada 2003-2010 berjumlah Rp 54,625 miliar, dan US$ 60 ribu, tetapi laporan harta kekayaannya hanya Rp 1,2 miliar. C.2. Red Flag Konflik kepentingan
Kecurangan konflik kepentingan melibatkan karyawan yang memiliki hubungan dengan pihak ketiga dimana karyawan dan / atau pihak ketiga memperoleh keuangankeuntungan. Penipu menggunakan pengaruh untuk kepentingan pihak ketiga karena kepentingan pribadi ini pada pihak ketiga. Entitas harus memiliki kebijakan(etika atau kecurangan) yang secara khusus melarang kegiatan semacam ini. Bendera merah meliputi: 1. Sejumlah besar transaksi dengan vendor tertentu
Berdasarkan keterangan Bambang, PT CMMA memenangi proyek simulator kemudi sepeda motor dan mobil itu senilai Rp 196,87 miliar. Masing-masing untuk motor sebanyak 700 unit senilai Rp 54,453 miliar dan mobil 556 unit senilai Rp 142,415 miliar. Sedangkan, PT CMMA membeli alat-alat itu ke PT ITI dengan harga total Rp 83 miliar. Harga disepakati simulator motor Rp 77,79 juta per unit dan mobil Rp 256,142 juta per unit. Akan tetapi PT CMMA hanya membayar Rp 42,8 juta motor dan mobil Rp 80 juta per unit. Sehingga mendapat keuntungan lebih dari 100 persen, Erick menduga uang keuntungan proyek itu disebar ke sejumlah pihak, termasuk pejabat kepolisian.
2. Penemuan hubungan antara karyawan dan pihak ketiga itu sebelumnya tidak diketahui.
Hal ini diawali pada pertengahan Juni 2011, Bambang selaku pemilik PT ITI dilaporkan ke polisi oleh bos PT CMMA berinisial BS karena dituduh gagal memenuhi target proyek. Sejak awal, Bambang memang menyatakan tidak sanggup memenuhi, namun dia tetap diminta memproduksi alat itu. "Setelah itu dilaporkan klien kami ke Polres Bandung dengan dugaan penipuan dan penggelapan," terangnya. BS belum bisa dimintai konfirmasi hingga saat ini. Inilah awal terungkapnya kasus korupsi yang melibatkan pejabat polri. Saat ini, Bambang meringkuk di tahanan Kebon Waru, Bandung. Kasusnya masih berjalan di tahapan kasasi. Bambang juga sudah berkali-kali diperiksa KPK terkait kasus yang melibatkan mantan Kakorlantas Irjen Djoko Susilo ini.
D. MODEL DETEKSI KASUS SIMULATOR SIM
Model deteksi untuk kasus simulator SIM adalah : 1. Dokumentasi
Pencarian dokumen yang tidak lengkap. Prosedur lelang pengadaan alat simulator SIM harus dilengkapi dokumen yang memadai. Saksi kasus korupsi simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) Sukotjo Sastronegoro Bambang mengaku menyiapkan dokumen empat perusahaan bayangan untuk mengikuti lelang fiktif. Dokumen perusahaan itu dibuat atas perintah Teddy Rusmawan (Ketua Panitia Lelang Simulator SIM tahun 2011), Ni Nyoman Suartini (Sekretaris), dan Budi Santoso (Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi). Ketiga orang tersebut selanjutnya meminta kemenangan mutlak lelang fiktif oleh PT Citra Mandiri Metalindo Abadi. Empat perusahaan yang dokumennya do kumennya direkayasa agar a gar bisa mengikuti lelang lelan g adalah PT Bentina Agung, A gung, PT Kolam Intan, PT Digo Mitra Slogan dan PT Prima Kasih Sentosa. Bambang mengaku, saat dibuka tender pengadaan simulator SIM roda dua dan mobil di Korlantas pada 2011, Budi memintanya menyiapkan persyaratan dokumen-dokumen tender. Karena PT CMMA sebagai peserta tender tak mampu menyusun dokumen. doku men. Didik didakwa mengetahui penunjukan penu njukan langsung perusahaan pemenang lelang PT Citra Mandiri Metalindo Abadi milik Budi Santoso melalui lelang fiktif. Padahal, pelelangan tak pernah dilakukan. Meski perusahaan tersebut dinyatakan sebagai pemenang tender, namun proyek justru digarap oleh PT Inovasi Teknologi Indonesia,
perusahaan yang dikelola oleh Sukotjo. Dengan demikian, dokumen lelang PT CMMA dapat dipastikan tidak lengkap dan janggal. 2. Hubungan antara pihak pertama dan vendor
Untuk melaksanakan proyek simulator, Korlantas membentuk Panitia Pengadaan yang diketuai Teddy. Sebelum lelang, Djoko memanggil Teddy dan menyampaikan proyek simulator dikerjakan Budi. Pernyataan Djoko diteruskan pada Kabag Renmin Budi Setyadi. Kabag
Renmin
memperingatkan,
barang
perusahaan
Budi
tidak
bagus
dan
dia
meminta driving simulator mengacu pada spesifikasi yang ada di Singapura. Permintaan itu disetujui, kemudian ada tim yang melakukan studi banding ke Singapura. Tapi, dari hasil kunjungan itu, Teddy melaporkan kepada Djoko anggaran yang tersedia tidak cukup untuk membeli driving simulator seperti yang dimiliki Singapura. Djoko lalu memerintahkan spesifikasi teknis driving simulator simulator tahun 2011 disamakan dengan pengadaan tahun 2010. Teddy menindaklanjutinya dengan mengadakan pembahasan spesifikasi bersama Sukotjo dan teknisi PT ITI. Djoko bersama-sama Budi melanjutkan kesepakatan mengenai penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Agar tidak menimbulkan kecurigaan, HPS untuk R2 ditentukan Rp79,930 juta per unit, sedangkan HPS untuk R4 Rp258,917 juta per unit. Tindakan Djoko dan Budi menurut penuntut umum sama dengan penggelembungan harga. Salah satunya dengan menaikan harga satuan komponen dari harga sebenarnya. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa vendor PT CMMA memiliki hubungan dengan pihak polri yaitu Djoko Susilo. 3. Waktu Pemrosesan
Waktu pemrosesan dan persetujuan pemenang lelang yang singkat dapat dijadikan alat pendeteksian kasus simulator SIM. PT CMMA sebagai pemenang tender proyek simulator Korlantas, dimana sudah disetting sejak awal. Padahal PT CMMA tidak pernah punya pengalaman menggarap proyek tersebut. Ada empat peserta pesaing tender dalam proyek tersebut. Namun semua hanya pelengkap saja. Dari penyelidikan aktivitas operasi PT CMMA diketahui bahwa PT CMMA adalah produsen tutup botol, bukan produsen peraga simulator SIM. Sehingga model deteksi dapat dikembangkan dengan melakukan background check setiap perusahaan peserta lelang. 4. Keterlibatan karyawan
Apakah ada keterlibatan karyawan dalam proses pengadaan? Campur tangan yang berlebihna dari senior manajer atau top manajemen, memberikan petunjuk penting untuk mendeteksi kasus fraud. Dalam kasus Simulator SIM, keterlibatan Djoko Susilo sejak awal memang patut dicurigai. Djoko memanggil Teddy dan menyampaikan proyek simulator dikerjakan Budi. Pernyataan Djoko diteruskan pada Kabag Renmin Budi Setyadi. Kabag
Renmin
memperingatkan,
barang
perusahaan
Budi
tidak
bagus
dan
dia
meminta driving simulator mengacu pada spesifikasi yang ada di Singapura. Permintaan itu disetujui, kemudian ada tim yang melakukan studi banding ke Singapura. Tapi, dari hasil kunjungan itu, Teddy melaporkan kepada Djoko anggaran yang tersedia tidak cukup untuk membeli driving simulator seperti yang dimiliki Singapura. Djoko lalu memerintahkan spesifikasi teknis driving simulator simulator tahun 2011 disamakan dengan pengadaan tahun 2010 5. Peserta Lelang yang tidak qualified
Dari penyelidikan aktivitas operasi PT CMMA diketahui bahwa PT CMMA adalah produsen tutup botol, bukan produsen peraga simulator SIM. Ini menunjukkan bahwa vendor PT CMMA sebenarnya tidak qualified untuk memenangkan lelang pengadaan
simulator SIM. Sehingga
model deteksi dapat dikembangkan dengan melakukan background check setiap perusahaan peserta lelang. 6. Pembatalan Vendor Lainnya
Apakah ada pengunduran diri dari vendor-vendor lain setelah pengumuman lelang dilakukan? Jika ada anomali atau kejadian janggal tentang pengunduran diri vendor-vendor peserta lelang secara mendadak, dapat dijadikan petunjuk bagi auditor forensik untuk mengungkap kecurangan dalam proses pelelangan. Dalam kasus simulator SIM, yang digunakan adalah perusahaan fiktif, agar tidak terkesan penunjukan langsung. Sekali lagi, background check kepada seluruh peserta lelang menjadi petunjuk penting untuk pengungkapan kasus Simulator SIM. 7. Seleksi vendor
Mereview proses seleksi vendor penting untuk menemukan bukti kecurangan dan kejanggalan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dalam kasus simulator SIM, agar PT CMMA menjadi pemenang lelang pengadaan driving simulator, sekitar Januari 2011, Budi atas sepengetahuan Teddy memerintahkan Sukotjo menyiapkan beberapa perusahaan untuk menjadi peserta pendamping. Mereka meminjam bendera perusahaan, seperti PT Bentina Agung, PT Digo Mitra Slogan, PT Kolam Intan Prima, dan PT Pharma Kasih Sentosa.
Saat evaluasi administrasi, sejumlah perusahaan itu sengaja tidak memberikan dokumen dan spesifikasi yang lengkap. Maka PT CMMA memenangkan lelang. Sekitar Maret 2011, Teddy dipanggil Djoko untuk membahas perintah Kapolri mengenai pembentukan tim sepak bola PS Bhayangkara. Djoko menanyakan mengenai dana yang dapat dicairkan dalam waktu dekat dan Teddy menjawab dana simulator. Selain itu, Budi meminta kepada Sukotjo uang Rp1,5 miliar untuk Tim Itwasum Mabes Polri guna memenangkan PT CMMA sebagai pelaksana pekerjaan simulator. Atas dasar rekomendasi Tim Itwasum, Kapolri selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan yang menetapkan PT CMMA sebagai pemenang lelang, dimana kemudian ditandatangani Teddy selaku ketua panitia pengadaan.
E. PENCEGAHAN KASUS SIMULATOR SIM
Pencegahan kasus Simulator SIM dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1.
Otorisasi Transaksi
Proses pengadaan dan pembelian barang dan jasa harus melalui otorisasi yang cukup dari pejabat yang berwenang. Dalam kasus simulator SIM, tampak bahwa Djoko Susilo sebagai Kakorlantas Polri memiliki wewenang untuk mengotorisasi seluruh proses lelang pengadaan simulator SIM. Seharusnya, Kapolri menjadi pihak yang harus bertanggung jawab mengotorisasi seluruh kebijakan pembelian dan pengadaan barang dan jasa. 2.
Pemisahan Fungsi
Pemisahan fungsi untuk bagian yang memproses kontrak dengan vendor dan bagian pembayaran perlu dilakukan untuk menghindari adanya manipulasi proses pengadaan barang dan jasa. Fungsi yang memproses order pembelian, receipt, dan invoices juga harus berbeda. 3.
Membangun Internal Control yang Efektif
Kontrol internal yang bagus, paling tidak harus mencakup kontrol lingkungan yang bagus, sistem akuntansi yang bagus, dan kontrol prosedur (aktivitas) yang juga bagus. Becermin dari sebuah pernyataan Committee of Sponsoring Organization (COSO) “the control environment sets the tone of the organization, and is largely responsible for employees being conscious (and
therefore vigilant) about controls”. Intinya, kontrol lingkungan harus mencakup integritas; nilai
etika dan kompetensi sumber daya manusia (SDM); gaya dan filosofi manajemen; gaya manajemen dalam mengalokasikan wewenang, tanggung jawab, dan pengembangan SDM; serta perhatian dan arahan dewan direksi. Sementara, sistem akuntansi yang bagus harus memberikan informasi yang benar, lengkap, dan tepat waktu. Kontrol prosedur yang bagus harus mencakup kontrol fisik atas aset-aset, otorisasi yang tepat, segregasi tugas, pengecekan independen, dan dokumentasi yang lengkap. Perlu dicermati, tidak ada sistem kontrol internal yang kebal terhadap fraud serta efektivitasnya akan sangat bergantung pada kompetensi orang-orang di bank yang harus memastikan pelaksanaan internal kontrol yang tepat dan solid. Sistem kontrol internal hanyalah salah satu elemen program pencegahan fraud yang komprehensif. Dari kasus Simulator SIM, dapat dipastikan bahwa Internal Control di tubuh Polri lemah atau tidak efektif, sehingga banyak kasus-kasus fraud terjadi di kepolisian. 4.
Rotasi Pekerjaan
Employee melalui pengendalian system rekrutmen, proses mutasi dan rotasi karyawan dan
kebijakan cuti wajib (block leave). Sistem rekrutmen dengan memperhatikan catatan kriminal dan riwayat hutang. Perusahaan sebaiknya tidak menerima karyawan baru yang memiliki indikasi tersebut. Pemberian cuti dan rotasi kerja juga harus dilakukan secara rutin. Apabila ada indikasi menolak cuti dan rotasi, perusahaan perlu mencurigai dan menindaklanjuti hal tersebut. Dalam kasus Simulator SIM, tersangka Djoko Susilo telah menduduki jabatan di Satlantas Polri sejak tahun 2009. 5.
Kebijakan Etika
Konsistensi pelaksanaan kebijakan dan prosedur fraud penting untuk menciptakan iklim antifraud. Mempunyai sederet peraturan jika tidak dilaksanakan akan sia-sia. Kebijakan dan penanaman nilai-nilai budaya antifraud harus dimulai dari atasan, dalam hal ini Kapolri sebagai Tone at the top, yang diikuti komitmen dari seluruh organisasi. Penanaman budaya antifraud juga berlaku bagi polisi muda yangbaru direkrut. Faktanya, untuk mendaftar menjadi taruna masih ada praktik-praktik suap dalam masa pendaftaran taruna baru. Hal ini sama saja dengan menyemai benih-benih fraudster baru di tubuh kepolisian. Upaya mencegah dan memberantas
fraud harus tuntas sampai pada seleksi taruna baru, yang diberikan pelatihan dan kebijakan antifraud. Dengan demikian, apabila buadaya antifraud telah tertanam pada organisasi, akan mengurangi dan mencegah potensi terjadinya fraud.
BAB III KESIMPULAN
Proyek pengadaan driving simulator simulator SIM yang menggunakan dana anggaran tahun 2011 muncul dalam ketidakwajaran menggunakan anggaran yang tidak semestinya. Berawal setelah PT CMMA, perusahaan milik Budi Susanto, menjadi pemenang tender proyek. Perusahaan tersebut membeli barang dari PT ITI senilai total Rp 90 miliar. Sementara nilai total tender proyek simulator roda empat dan roda dua yang dimenangkan PT CMMA mencapai Rp 198,7 miliar. Dari proyek tersebut, diduga muncul kerugian negara sekitar Rp 100 milyar. Terdapat empat tersangka dalam kasus simulator SIM, yaitu Djoko Susilo, Didik Purnomo, Budi Susanto, Sukotjo S. Bambang. Model deteksi yang dapat dikembangkan untuk kasus simulator SIM adalah mengecek Dokumentasi, mencari hubungan antara pihak pertama dan vendor, menilai waktu pemrosesan kontrak lelang, menemukan adanya keterlibatan karyawan, mereview apakah ada peserta lelang yang mengundurkan diri, mereview kualifikasi peserta lelang, dan menyeleksi vendor serta background check kepada setiap vendor peserta lelang. Adapun metode pencegahan fraud untuk kasus simulator SIM yang dapat dikembangkan antara lain : melakukan otorisasi transaksi, melakukan pemisahan fungsi, membangun internal kontrol yang efektif, melakukan rotasi kerja, dan menerapkan kebijakan etika.
DAFTAR PUSTAKA
Coenen, T., 2008, Essential of Corporate Fraud , New York: John Wiley & Sons, Inc. Golden, T. W., Skalak, S.T., Clayton, M. M., 2006, A Guide to Forensic Accounting Investigation, New York: John Wiley & Sons, Inc
Singleton, TM and Singleton, AJ, 2010, Fraud Auditing and Forensic Accounting , 4th ed., New Jersey : John Wiley & Sons, Inc. http://www.gresnews.com/berita/hukum/74589-penyelesaian-kasus-simulator-sim-harussampai-aktor-kunci-/ https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150205134352-12-29882/perusahaan-pesertalelang-simulator-sim-dibayar-rp-15-juta http://www.tribunnews.com/nasional/2012/08/02/pt-cmma-tak-bisa-susun-dokumentender-simulator-sim http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5177483faa5c6/petualangan-korupsi-djokosusilo https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/60-budi-susanto
