Kasus Bank Century - Kasus Bank Century hingga kini masih menjadi pemberitaan hangat disejumlah media massa, baik media massa yang berorientasi elektronik dan cetak. Kasus Bank Century juga telah menyeret berbagai institusi hukum di Indonesia, seperti halnya KPK, POLRI,dan POLRI, dan DPR. 2003 Bank CIC diketahui didera masalah yang diindikasikan dengan adanya suratsurat berharga valutas asing sekitar Rp2 triliun, yang tidak memiliki peringkat, berjangka panjang, berbunga rendah, dan sulit di jual. BI menyarankan merger untuk mengatasi ketidakberesan bank ini. 2004 Bank CIC merger bersama Bank Danpac dan bank Pikko yang kemudian berganti nama menjadi Bank Century. Surat-surat berharga valas terus bercokol di neraca bank hasil merger ini. BI menginstruksikan untuk d i jual, tapi tidak dilakukan pemegang saham. Pemegang saham membuat perjanjian untuk menjadi surat-surat berharga ini dengan deposito di Bank Dresdner, Swiss, yang belakangan ternyata sulit ditagih. 2005 BI mendeteksi surat-surat berharga valas di Ban Century sebesar US$210 juta.
30 Oktober dan 3 November 2008 Sebanyak US$56 juta surat-surat berharga valas jatuh tempo dan gagal bayar. Bank Century kesulitan likuiditas. Posisi CAR Bank Century per 31 3 1 Oktober minus 3,53%. 13 November 2008 Bank Century gagal kliring karena gagal menyediakan dana (prefund) 17 November 2008 Antaboga Delta Sekuritas yang dimilik Robert Tantutar mulai default membayar kewajiban atas produk discreationary fund yang di jual Bank Century sejak akhir 2007. 20 November 2008 BI Mengirim surat kepada Menteri Keuangan yang menentapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan mengusulkan langkah penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Di hari yang sama, Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang beranggotakan BI, Menteri Keuangan, dan LPS, melakukan rapat. 21 November 2008 Ban Century diambil alih LPS berdasarkan keputusan KKSK dengan surat Nomor 04.KKSK.03/2008. Robert Tantular, salah satu pemegang saham Bank Century,
bersama tujuh pengurus lainnya di cekal. Pemilik lain, Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al-Warraq menghinglang. 23 November 2008 LPS memutuskan memberikan dana talangan senilai Rp2,78 triliun untuk mendongkrak CAR menjadi 10%. 5 Desember 2008 LPS menyuntikkan dana Rp2,2 triliun agar Bank Century memenuhi tingkat kesehatan bank. 9 Desember 2008 Bank Century mulai menghadapi tuntutan ribuan investor Antaboga atas penggelapan dana investasi senilai Rp1,38 triliun yang mengalir ke Robert Tantular. 31 Desember 2008 Bank Century mencatat kerugian Rp7,8 triliun pada 2008. Aset-nya tergerus menjadi Rp5,58 triliun dari Rp14,26 triliun pada 2007. 3 Februari 2009 LPS menyuntikkan dana Rp1,5 triliun. 11 Mei 2009 Bank Century keluar dari pengawasan khusus BI. 3 Juli 2009 Parlemen mulai menggugat karena biaya penyelamatan Bank Century terlalu besar. 21 Juli 2009 LPS menyuntikkan dana Rp630 miliar. 18 Agustus 2009 Robert Tantular dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp50 miliar subsider lima bulan kurungan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya pada 15 Agustus, manajemen Bank Century menggugatnya sebesar Rp2,2 triliun. 3 September 2009 Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar terus mengejar aset Robert Tantular sebesar US$19,25 juta, serta Hesham Al-Warraq dan Rafat Ali Rizvi sebesar US$1,64 miliar.
10 September 2009 Robert Tantular divonis 4 tahun penjara dan dengan Rp50 miliar. Dengan adanya kasus Bank Century ini, maka beberapa saat yang lalu masyarakat juga sempat dihebohkan kasus Bibit-Chandra yang disebut-sebut terkait dengan kasus Bank Century itu sendiri. Dalam sebuah pemberitaan yang diterbitkan oleh liputan6.com, maka Tif pencari Fakta (TPF) kasus Bibit-Chandra menduga, upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK yang berujung pada penahanan Bibit dan Chandra, terkait dengan kasus Bank Century. "Menurut kami, ada kaitannya. Tapi sejauhmana kaitannya masih kami dalami," kata Sekretaris TPF Deny Indrayana, Selasa (10/11). eperti diberitakan sebelumnya, upaya penyelamatan Bank Century diwarnai dugaan korupsi dan suap yang melibatkan Kabareskrim Komjen Susno Duadji. Susno diduga ikut menikmati aliran dana Rp 10 miliar dan tengah diselidiki oleh KPK. Namun dalam beberapa kali kesempatan, Susno Duadji yang sempat dinonaktfikan dari jabatannya selalu membantah dugaan itu. Bahkan saat mengikuti rapat dengan Komisi III DPR, Susno sempat bersumpah bahwa dirinya tidak menerima uang dari Bank Century. Hal yang sama juga diungkapkan Susno ketika dimintai keterangan oleh TPF beberapa waktu lalu. Kini TPF bekerja keras untuk mengungkap apakah memang ada keterkaitan langsung antara Kasus Bank Century dengan upaya kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra. Atas kasus Bank Century hal yang paling mencuat akhir -akhir ini adalah mengenai Hak Angket DPR untuk kasus Century. Mengenai hak angket Century sejauh ini telah terbentuk Tim Sembilan yang diharapkan dapat memimpin Panitia Angket Century itu sendiri. Sejumlah aktivis dari berbagai elemen masyarakat, Kamis (3/12), menyatakan sikap, berharap Tim Sembilan, tim yang mengusung hak angket Bank Century, untuk turut dalam panitia khusus hak angket Bank Century. Mereka mendukung dan memercayai anggota Tim Sembilan untuk memimpin dan menjadi anggota panitia angket tersebut.
"Saya pikir yang diusulkan semestinya ketua pansus itu dari Tim Sembilan," ujar aktivis KOMPAK, Ray Rangkuti, ketika ditemui dalam konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah, di Jakarta, Kamis (3/12). Turut hadir dalam pertemuan tersebut aktivis dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KOMPAK), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Forum Kepemimpinan Muda Indonesia (FKIP), dan beberapa elemen lainnya. Harapan mereka adalah adanya penyeleksian dalam memilih orang-orang yang akan duduk dalam panitia hak angket tersebut. "Kalau bisa orang-orangnya diseleksi," kata Ray. Dalam pernyataan sikapnya, mereka mengatakan, kepercayaan masyarakat telah tertambat kepada Tim Sembilan sejak upaya mereka yang tidak kenal lelah dalam mengusung dan mengajukan hak angket ini. Mereka berharap pemimpin parpol sebaiknya tidak mengabaikan kepercayaan rakyat tersebut. Selanjutnya, Jumat (4/12) besok, bertepatan dengan penetapan panitia hak angket Bank Century oleh DPR, para aktivis tersebut berencana akan menggelar aksi di Nusantara Tiga Gedung DPR RI, Jakarta, pukul 14.00. Tema yang diusung masih sama, yaitu "Tolak Penumpang Gelap Pansus Century"
VIVAnews – Partai
Demokrat menolak usul hak interpelasi t erkait kebijakan pengetatan remisi dan bebas
bersyarat bagi koruptor dan teroris. Interpelasi dinilai tak cocok digulirkan untuk mempersoalkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM tersebut.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai De mokrat Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum, Didi Irawadi Syamsudin, j ika tetap dipaksakan mengajukan interpelasi, maka sama saja artinya anggota DPR berpihak pada koruptor. Padahal, pengetatan pemberian remisi bagi koruptor justru bertujuan untuk memberikan efek jera.
“Karena kejahatannya yang luar biasa, sangat layak k alau koruptor tidak berhak menikmati hak istimewa itu dengan gampang. Oleh karenanya, diatur lebih ketat. Jika ada pihak yang kemudian menolak itu, maka tidak diragukan lagi itu merupakan semangat membela koruptor,” kata Didi di Jakarta, Selasa 20 Maret 20 12.
Hak interpelasi, kata dia, seharusnya digunakan apabila menyangkut isu strategis dan berdampak luas pada masyarakat. Misalnya mengenai kenaikan harga sembako yang tidak terjangkau masyarakat. “Sementara jika interpelasi digunakan dalam kasus pengetata n remisi bagi koruptor, maka yang diperjuangkan jelas bukan masyarakat luas, namun hanya segelintir koruptor yang jelas-jelas telah mengkorup dan menjarah hak rakyat,” ujar anggota Komisi Hukum DPR itu.
Koruptor, kata dia, justru harus dijatuhi hukuman berat dan tidak perlu diberi remisi ataupun pembebasan bersyarat. Menurut Didi, kebijakan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat telah sesuai dengan UU No mor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Sementara Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri menyebutkan bahwa pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi wajib memperhatikan rasa keadilan masyarakat. “S aat ini sebagian masyarakat tak hentihentinya menuntut pemerintah agar secara konsisten dan sungguh- sungguh memberantas korupsi,” papar Didi.
Menurutnya, kebijakan pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor ini juga tak melanggar ketentuan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kebijakan itu selaras dengan ketentuan hukum internasional yang diatur melalui konvensi internasional tentang UNCAC ( United Nations Convention Againts Corruption) Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor
7 Tahun 2006.
Menurut UNCAC Tahun 2003, negara harus mempertimbangkan secara ketat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi.
