PSBG DALAM PERRSPEKTIF BUDAYA Penanggung Jawab : Drs. Kunto Nugroho, M.Si. Penulis utama
: Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si
Dibantu
: Sri Santosa, S.Pd., M.Pd. Drs. Tjahja Witono, M.Pd.
Editor
: Dra. Zulhelmi Asmarantaka, M.M. Dra. Endang Dwi Rahayu.
Diperbanyak oleh : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (PUG Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah)
Cetakan pertama Desember 2010
Sambutan Setiap program kegiatan bidang pendidikan harus mengacu pada analisis situasi permasalahan yang terjadi di lapangan, sedangkan data yang akurat mengenai permasalahan pendidikan dimaksud sebaiknya terpilah antara laki laki dan perempuan. Dengan maksud agar kita dapat memenuhi permasalahan kebutuhan laki laki dan perempuan dalam bidang pendiidkan. Buku analisis gender dan implementasinya merupakan acuan bagi kita, bagaimna sebaiknya pengarusutamaan gender bidang pendidikan diimplementasikan, utamanya di Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota maupun di sekolah. Tentu masing masing Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota dan sekolah mempunyai tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan daerah dengan tidak meninggalkan tujuan pendidikan nasional. Utamanya yang berkaitan dengan permasalahan kebutuhan laki laki dan perempuan atau sering disebut dengan kebutuhan gender yang adil dan setara. Kebijakan afirmatif action diperuntukkan bagi mereka yang tertinggal, perempuan maupun laki laki dengan latar belakang yang berbeda keyakinan, agama, dan budaya. Dengan mengangkat mereka yang tertinggal berarti kita menghargai martabat manusia yang mempunyai derajat yang sama dihadapan sang Pencipta. Dengan mengangkat yang tertinggal berarti kita menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Karena kenikmatan sesungguhnya adalah apabila kita bisa merasakan baersama suka maupun duka, dengan kebersamaan kita akan bisa berharap terwujutnya peradaban manusia yang lebih maju dan bermartabat sebagai makluk yang paling mulia. Terimakasih saya ucapkan hingga terwujutnya buku analisis gender dan implementasinya, yang diharapkan dapat dipakai sebagai alternative pemecahan permasalahan gender bidang pendidikan di Provinsi, Kabupaten, Kota dan sekolah. Karena ketepatan dalam menganalisis sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan kesejahteraan mereka yang tertinggal. Namun karena keterbatasan, saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada, Selamat berjuang, semoga pengarusutamaan gender bidang pendidikan mempunyai makna lebih dalam membangun relasi perempuan dan laki laki yang adil dan setara. Utamanya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jawa Tengah. Kepala Dinas Pendidikan,
Drs. Kunto Nugro HP., M.Si. NIP. 19580115 198503 1 014
KATA PENGANTAR
Puji syukur pada Tuhan bahwa dengan niat dan semangat yang kuat bersama teman teman akhirnya selesai penulisan buku Analisis gender dan implementasinya, untuk Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota dan Sekolah. Dengan munculnya buku ini diharapkan permalahan yang berkaitan dengan kebutuhan laki laki dan perempuan dapat diselesaikan dengan baik. Terimakasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang telah merekomendasikan buku ini dapat dipakai di jajaran pendikan, tentu masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu mohon koreksi dan dimaafkan. Masih banyak permasalahan gender di jajaran pendidikan yang perlu terus kita perjuangkan, dan kami berharap buku ini dapat sebagai acuan dalam menganalisa permasalahan permasalahan yang ada yang berkaitan dengan gender. Akhir kata semoga bermanfaat bagi kita di jajaran pendidikan dalam menganalisis situasi sehingga implementasi pengarusutamaan gender bidang pendidikan dapat dilaksanakan tepat sasaran. Dengan demikian kita dapat bersama sama menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Perjuangan tidak pernah akan berakhir untuk melakukan yang terbaik di bidang pendidikan, semoga Tuhan member rahmat pada kita sewkalian.
Penulis
SISTIMATIKA
SAMBUTAN DAFTAR ISI PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. LANDASAN HUKUM C. TUJUAN D. RUANG LINGKUP
1 1 1 4 5
KEBIJAKAN PENDIDIKAN RESPONSIF GENDER A. PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN
6 7
B. RUANG LINGKUP PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN C. KOMPONEN KUNCI PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN
8
KONSEP ANALISIS GENDER BIDANG PENDIDIKAN A. PENGERTIAN GENDER B. PENGERTIAN ANALISIS ANALISIS GENDER C. PERMASALAHAN/INDIKATOR GENDER BIDANG PENDIDIKAN D. TEKNIK-TEKNIK ANALISIS GENDER
11 11 13 15
APLIKASI ANALISIS GENDER BIDANG PENDIDIKAN DENGAN METODE GAP A. APLIKASI ANALISIS GENDER PADA SKPD B. APLIKASI ANALISIS GENDER PADA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
29
BAB V
ANGGARAN PENDIDIKAN RESPONSIF GENDER A. PENGERTIAN ARG B. PRASYARAT PENGINTEGRASIAN GENDER C. KATEGORI ANGGARAN RESPONSIF GENDER D. GENDER BUDGET STATEMENT
51 51 52 53 57
BAB V
PENUTUP
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
LAMPIRAN 1: CONTOH RINCIAN ANGGARAN APBS HASIL KERJA KELOMPOK PADA TOT PENDIDIKAN SEKOLAH BERWAWASAN GENDER DI BINA DHARMA SALATIGA, TANGGAL 2-7 AGUSTUS 2010
9
25
33 47
DAFTAR TABEL
NO TABEL
JUDUL
HAL
2.1.
Komponen Kunci Pelaksanaan PUG pendidikan
9
3.1.
Tabel untuk Menghitung Disparitas dan Indeks Paaritas Gender
18
3.2.
Tabel Kerja untuk Menghitung Disparitas Gender dan Indeks Paritas Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin
19
3.3.
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin Tahun 2008
20
3.4.
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin Tahun 2008
20
3.5.
Angka Partisipasi Usia Sekolah Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin Tahun 2008
21
3.6.
Persentase Penduduk 10 tahun ke-atas yang Melek Aksara menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2008
21
3.7.
Persentase Penduduk 10 Tahun ke atas yang Melek Huruf Aksara Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2008
22
4.1.
Contoh Data Terpilah Pendidikan
37
4.2
Hasil Analisis Kebijakan Responsif
42
4.3.
Indikator Gender
45
4.4.
Transformasi GAP-GBS
46
4.5. 4.6.
Warga sekolah dalam Menciptakan Budaya Sekolah Sensitif Gender Sarana dan Prasarana yang Responsif Gender
48 49
DAFTAR GAMBAR NO GAMBAR
JUDUL
HAL
2.1.
Pengarusutamaan Gender
7
2.2.
Alur Pikir Pelaksanaan PUG Pendidikan
8
3.1.
Pengertian Gender
12
3.2.
Manifestasi Ketidakadilan Gender
13
3.3.
Pengertian Analisis Gender
14
3.4.
Faktor Kesenjangan Gender
15
3.5.
Tiga Pilar Pembangunan Pendidikan
16
3.6.
Analisis Gender Materi Bahan Ajar
23
3.7.
Contoh bahan Ajar Bias Gender
24
4.1.
Perempuan Butuh Ruang Laktasi
30
4.2.
Kamar Mandi tidak Responsif Gender
30
4.3.
Alur Gender Analysis Pathway
32
4.4.
Gambar Analisis Kebijakan responsif Gender
33
4.5.
Analisis Data Terpilah
37
4.6.
Langkah Isu Gender
39
4.7.
Formulasi Kebijakan Responsif Gender
44
5.1.
Transformasi GAP-GBS
57
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang pendidikan telah secara eksplisit dituangkan dalam kebijakan pendidikan. Pengarustamaan gender bidang pendidikan dipilih sebagai strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan pendidikan. Kegiatan pengarusutamaan gender bidang pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh semua unit kerja yang ada di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Untuk memperlancar, mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan secara terpadu dan terkoordinasi, Menteri Pendidikan Nasional menetapkan Peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. (Permendiknas 84 Tahun 2008). Modul ini disusun agar mempermudah seluruh stakeholders pendidikan dalam melaksanakan pengaruustamaan gender bidang pendidikan.
B. LANDASAN HUKUM 1. Landasan Hukum Internasional
a.
Target Dakkar: Salah satu target Dakkar menyebutkan: “Penghapusan kesenjangan
gender pada pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan pada tahun 2015 dengan fokus pada kepastian sepenuhnya bagi anak perempuan terhadap akses dalam memperoleh pendidikan dasar yang bermutu”
b. Target Millennium Development Goals (MDGs):
Goal 2: Mencapai pendidikan dasar bagi semua dengan tujuan bahwa pada tahun 2015 semua anak baik laki-laki maupun perempuan dapat mengenyam pendidikan dasar Goal 3: Mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dengan tujuan untuk menghapuskan segala bentuk disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah paling lambat pada tahun 2015. 2. Komitmen Nasional a. Inpres No.9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional: Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
melalui kebijakan dan program yang
memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. b. UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJMN: Peningkatan kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) ke-2 (2010-2014). c. Permendiknas Nomor 84 tahun 2008: Permendiknas memberikan acuan bagi Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota, dan satuan pendidikan dalam memasukkan dimensi kesetaraan gender dalam pembangunan pendidikan d. RENSTRA 2010-2O14 Visi Kemendiknas 2025: Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Visi Kemendiknas 2014: “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif “ Misi (5 K) 1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan 2. Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan
2
3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan 4. Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan 5. Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan
Tujuan Strategis RENSTRA 2010-2O14 meliputi: 1. Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di
semua provinsi, kabupaten, dan kota; 2. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan Dikdas bermutu dengan dan
berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota; 3. Tersedia dan terjangkaunya layanan Dikmen yang bermutu, relevan, dan
berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota; 4. Tersedia dan terjangkaunya layanan Dikti bermutu, relevan, berdaya saing
internasional dan berkesetaraan di semua provinsi; 5. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan
yang berkesetaraan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; 6. Tersedianya sistem tata kelola dan handal dalam menjamin terselenggaranya
layanan prima pendidikan nasional Sasaran strategis gabungan pada Renstra 2010-2O14 adalah penetapan sasaran ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang berkualitas dan relevan serta berkesetaraan gender dengan memperhatikan inklusifitas di semua provinsi, kabupaten, dan kota. 3. Komitmen Daerah a.
Perda No. 4 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Komitmen pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tertuang dalam Renstra Provinsi Jawa Tengah melalui Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tahun 2008-2013 dimana salah satu isu strategisnya adalah belum terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Target yang ingin dicapai pada tahun 2013 adalah meningkatkan GDI
menjadi 65,9 dan GEM menjadi 61,8.
Pada
RPJMD tersebut dinyatakan bahwa 30% SKPD harus melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) (RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013). 3
Perda tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 411/12331 tanggal 11 Juni 2009 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender; Surat Wakil Gubernur Nomor 411/21935 tanggal 13 November 2009 tentang Ujicoba Penyusunan Anggaran Responsif Gender di setiap SKPD, Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 411/23719 tanggal 30 Desember 2009 tentang Anugerah Parahita Ekapraya dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 411/10068 tanggal 11 April 2010 yang menetapkan 15 (lima belas) SKPD sebagai ujicoba penerapan Anggaran Responsif Gender di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2011. b.
Renstra Dinas Pendidikan Pada Renstra Dinas Pendidikan ditetapkan bahwa selain mendukung 3 pilar pembangunan
pendidikan,
isu
strategis
yang
ingin
dicapai
adalah
mengakomodasi isu-isu strategis Millenium Development Goals, dimana salah satunya adalah mewujudkan kesetaraan gender bidang pendidikan. Pada renstra Dinas Pendidikan, khususnya pada misi ke dua juga dinyatakan adanya dukungan untuk mewujudkan keadilan, yaitu “menjamin penyelenggaraan pendidikan bermutu, berkelanjutan, merata dan berkeadilan sesuai otonomi daerah dan tugas pembantuan.
C. TUJUAN Modul ini bertujuan : 1. memberikan acuan bagi para pemegang kebijakan dan pelaksana pendidikan
pada SKPD pendidikan dan satuan pendidikan dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan; 2. memberikan acuan bagi perencana pendidikan pada SKPD pendidikan
maupun satuan pendidikan untuk menyusun perencanaan pendidikan berperspektif gender;
4
3. memberikan acuan bagi perencana pendidikan pada SKPD pendidikan
maupun satuan pendidikan untuk menyusun anggaran pendidikan responsif gender; D. RUANG LINGKUP Panduan ini terdiri atas lima Bab, meliputi: Bab I:
Pendahuluan, membahas latar belakang, landasan hukum, tujuan dan ruang lingkup modul.
Bab II:
Kebijakan pendidikan respsonsif gender, mencakup: pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan, ruang lingkup PUG pendidikan, komponen kunci pengarusutamaan gender bidang pendidikan.
Bab III:
Konsep analisis gender bidang pendidikan, mencakup: pengertian gender, pengertian analisis gender, permasalahan/indiktor gender bidang pendidikan, teknik-teknik analisis gender, pengenalan “Gender Analysis Pathway”.
Bab IV: “GAP” sebagai dasar penyusunan perencanaan kebijakan/program pendidikan responsif gender, mencakup: aplikasi analisis gender pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan aplikasi analisis gender pada satuan pendidikan. Bab V :
Anggaran pendidikan responsif gender, mencakup: pengertian anggaran responsif gender (ARG), prasyarat pengintegrasian gender, kategori ARG, Gender Budget Statement.
Bab VI:
Penutup.
5
BAB II KEBIJAKAN PENDIDIKAN RESPSONSIF GENDER
Landasan filosofis pendidikan sebagaimana tertuang dalam Renstra pendidikan 2010-2014 adalah memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma dan nilai, antara lain: a. norma agama dan kemanusiaan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial; b. norma persatuan bangsa untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. norma kerakyatan dan demokrasi untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan
prinsip-prinsip
kerakyatan
dan
demokrasi
dalam
kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan d. nilai-nilai keadilan sosial untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan bias gender serta terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial (Renstra Pendidikan 2010-2014). Dalam upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan menyatakan bahwa setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh
kebijakan,
dan
program
pembangunan
bidang
pendidikan
agar
mengintegrasikan gender di dalamnya. Strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender disbut sebagai pengarusutamaan gender.
A.
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN Pengarusutamaan gender adalah suatu strategi yang ditempuh untuk mencapai ksetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari 6
seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (KemenPP, BKKBN, dan UNFA, 2003: 105).
Gambar 2.1.: Pengarusutamaan Gender Alur pikir pelaksanaan PUG pendidikan digambarkan sebagai berikut:
7
Gambar 2.2. Alur Pikir Pelaksanaan PUG Pendidikan PUG bidang pendidikan sangatlah diperlukan, karena dengan PUG dapaat diidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan: 1.
Memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan;
2.
Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan;
3.
Memiliki kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan
4.
Memperoleh manfaat yang samaa dari hasil pembangunan
B. RUANG LINGKUP PUG PENDIDIKAN Dalam bidang pendidikan, PUG dapat dilakukan dalam lingkup: 1. PAUD 2. Pendidikan Dasar 3. Pendidikan Menengah 4. Pendidikan Tinggi 5. Pendidikan Non Formal 6. Pendidikan (Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender) 8
C. KOMPONEN
KUNCI
PENGARUSUTAMAAN
GENDER
BIDANG
PENDIDIKAN Komponen kunci pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan mencakup hal-hal sebagai berikut: Tabel 2.1. : Komponen Kunci Pelaksanaan PUG pendidikan No 1
Prasyarat yang Diperlukan Komitmen politik (political will) dan kepemimpinan (leadership) dari lembagalembaga eksekutif dan yudikatif serta legislatif
2
Adanya kerangka kebijakan (policy framework) sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan dan keadilan gender bidang pendidikan Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pengaruustamaan gender
3
4
Sumber-sumberdaya yang memadai
Komponen Kunci
UUD UU PP Peraturan/Keputusan presiden Peraturan/Keputusan menteri Peraturan daerah Peraturan/Keputusan Gubernur Peraturan/Keputusn Walikota/Bupati Keputusan Kepala Dinas, Juklak dan juknis Kebijakan Strategi Program Kegiatan Kerangka kerja akuntabilitas Kerangka pemantauan dan evaluasi
Struktur organissi pemerintah yang
mempunyai tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaan PUG, baik dalam bentuk unit kerja struktural ataupun dalam bentuk unti kerja fungsional seperti kelompok kerja, forum, gender focal point. Sumber daya manusia yang memiliki kesadaran, kepekaan, respon, ketrampilan dan motivasi yang kuat dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di unitnya Sumberdana dan sarana yang memadai untuk melaksanakan pengarusutamaan gender.
9
5 6
Sistem infromasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin Alaat analisis
Data dan statistik yang terpilah menurut jenis kelamin
Alat analisis gender untuk: perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi 7 Dorongan dari masyarakat Partisipasi masyarakat madani yang madani kepada pemerintah dilakukan dalam mekanismemekanisme dialog dan diskusi dalam prosess perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Sumber: Inpres 9 Tahun 2000 (dengan penyesuaian)
10
BAB III KONSEP ANALISIS GENDER BIDANG PENDIDIKAN
A. PENGERTIAN GENDER Yang dimaksud dengan gender adalah perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, harapan dan karakteristik femininitas dan maskulinitas antara laki-laki dan perempuan hasil konstruksi sosial budaya.
Gender terbentuk melalui proses
sosialisasi yang terus menerus melalui: 1.
Keluarga
2.
Media Massa
3.
Tempat Kerja
4.
Interpretasi Agama
5.
Masyarakat
6.
Sekolah
7. Negara, dll.
Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali terjadi kerancuan anatara gender dengan kodrati. Kodrat sifatnya given (terberi) dari Allah s.w.t sejak manusia lahir. Kodrat sifatnya universial, tetap, tidak berubah dan tidak bisa dipertukarkan menurut jenis kelamin. Misal: Kodrat perempuan adalah menghasilkan sel telur, memiliki rahim, memiliki kromosom XX, menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.
Sedangkan kodrat laki-laki adalah menghasilkan sperma, memiliki
squatrum, menghasilkan sperma, mengalami mimpi basah. Sifat kodrati tersebut khas berlaku bagi masing-msing jenis kelamin perempuan maupun laki-laki dan tidak bisa saling dipertukarkan. Hal ini berbeda dengan gender. Sebagai hasil konstruksi sosial, maka gender dapat saling dipertukarkan, berbeda antar budaya, berbeda antar waktu. Aktivitas memasak dapat dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki, demikian halnya mengemudikan mobil, menolong persalinan, memanjat pohon, mengemudikan perahu, mencuci pakaian, menadi direktur, menjadi tukang parkir, dll, dapat dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. 11
Gambar 3.1.: Pengertian Gender Dengan demikian, gender bisa menimbulkan masalah, bisa pula tidak menimbulkan masalah. Gender tidak menjadi masalah apabila dilakukan secara adil karena akan menguntungkan kedua belah pihak. Sebaliknya gender menjadi masalah apabila terjadi ketidakadilan gender/ketimpangan gender, antara lain: 1.
salah satu jenis kelamin dirugikan
2.
salah satu jenis kelamin dibedakan derajatnya
3.
salah satu jenis kelamin dianggap tidak mampu
4.
salah satu jenis kelamin diperlakukan lebih rendah
yang disebabkan oleh penilaian-penilaian yang berat sebelah karena faktor jenis kelaminnya, bukan karena kompetensi. Situasi terkini, terjadi ketidakadilan gender, dimana salah satu jenis kelamin mengalami: subordinasi, marginalisais, beban ganda, kekerasan dan stereotipe. Dikatakan terjadi sub-ordinasi apabila salah satu jenis kelamin senanatiasa dipandang lebih rendah dibandingkan jenis kelamin lainnya. Dikatakan terjadi marginaliasai apabila salah satu jenis kelamin senantiasa terpinggirkan secara ekonomi dibandingkan jenis kelmain lainnya. Dikatakan terjadi beban ganda apabila beban kerja salah satu jeniskelamin senantiasa lebih berat 12
dibandingkan jenis kelamin lainnya. Dikatakan terjadi kekerasan apabila salah satu jenis kelamin mengalami tekanan yang kurang menyenangkan, baik secara fisik (misal: dipukul, ditendang, dibunuh, dll), psikologis (dibuat sangat tergantung, tak berdaya, dll), ekonomi maupun kekerasan seksual (diraba bagian tubuhnya, dicium paksa, diperkosa, dll).
Gambar 3.2.: Manifestasi Ketidakadilan Gender
B. PENGERTIAN ANALISIS GENDER
Analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis teentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifiksi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya (Kementeraian PP, BKKBN dan UNFPA, 2003: 106).
13
Gambar 3.3..: Pengertian Analisis Gender
Gambar 3.4.: Faktor Kesenjangan Gender 14
Tujuan analisis gender adalah: 1.
Mengidentifikasi kesenjangan gender dilihat dari peran, akses, kontrol dan manfaat yang diperoleh;
2. Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender; 3.
Merumuskan permasalahan sebagai akibat adanya kesenjangan gender;
4. Mengidentifikasi langkah-langkah/ tindakan intervensi yang diperlukan.
C. PERMASALAHAN/INDIKTOR GENDER BIDANG PENDIDIKAN Permasalahan-permasalahan gender di bidang pendidikan dapat terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Pendidikan maupun pada Satuan pendidikan. Pada tingkat SKPD, permasalahan gender dapat terjadi dalam hal representasi perempuan dan laki-laki dalam jabatan struktural. Sedangkan pada tingkat satuan pendidikan, permasalahan gender dapat terjadi pada: 1. PAUD
2. Pendidikan Dasar 3. Pendidikan Menengah 4. Pendidikan Tinggi 5. Pendidikan Non Formal 6. Pendidikan Informal (Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender/PKBG)
Permasalahn gender dapat terjadi pada tiga pilar pembangunan pendidikan, mencakup: 1. Perluasan dan Pemerataan Pendidikan 2. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan 3. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Penitraan Publik.
15
Gambar 3.5.: Tiga Pilar Pembangunan Pendidikan
Ad 1. Perluasan & Pemerataan Pendidikan Perluasan dan Pemerataan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain: 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) 3. Angka Partisipasi Murni (APM) 4. Angka Buta Aksara / Angka Melek Aksara Suatu keadaan dikatakan terjadi kesenjangan gender apabila salah satu jenis kelamin berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan jenis kelamin lainnya. Dengan demikian kesenjangan gender dapat terjadi pada laki-laki ataupun perempuan. Kesenjangan akses pendidikan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan dapat diukur menggunakan indeks paritas gender ataupun disparitas gender. Indeks Paritas atau keseimbangan (Parity Index) dapat dihitung dengan menghitung rasio kinerja pendidikan penduduk perempuan terhadap kinerja pendidikan penduduk laki-laki. Apabila: 1. Indeks paritas mencapai angka satu mengindikasikan tidak terjadinya
kesenjangan gender terhadap pendidikan 16
2. Indeks paritas lebih besar dari satu mengindikasikan lebih besarnya proporsi perempuan yang memperoleh akses terhadap pendidikan. 3. Indeks paritas lebih kecil dari satu mengindikasikan lebih besarnya proporsi laki-laki yang memperoleh akses pendidikan dibanding perempuan. Selain menggunakan indeks paritas gender, kesenjangan gender juga dapat diukur angan cara menghitung disparitas gender, yaitu selisih antara kinerja pendidikan pada perempuan dikurangi kinerja pendidikan pada laki-laki. Apabila: 1. Disparitas gender = 0 berarti
tidak terjadi kesenjangan gender terhadap
pendidikan 2. Disparitas gender < 0, berarti terjadi kesenjangan gender, dimana perempuan berada dalam keadaan tertinggal. 3. Dispartias gender > 0 berarti terjadi kesenjangan gender, dimana perempuan berada dalam keadaan tertinggal. Cobalah menghitung disparitas gender dan indeks paritas gender dari data dibawah ini, lalu buatlah kesimpulan siapa yang berada dalam keadaan tertinggal, apakah laki-laki, ataukah perempuan? Tabel 3.1.: Tabel Kerja untuk Menghitung Indeks Paritas dan Disparitas Gender Menurut Indiktor Pendidikan No 1 2 3
Indikator Pendidikan Angka Melek Huruf (%) Rata-rata lama sekolah (th) Angka Partisipasi Sekolah (%): 7-12 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun
P 76,8 6,5
L 88,2 7,7
100 91,47 51,96
98,47 92,64 64,05
IP ............ ............ ............ ............ ............ ............
D ............... ............... ............... ............... ............... ...............
Cara menghitung Indeks Paritas (IP) adalah membagi kinerja hasil pembangunan pada perempuan dibagi laki-laki. Jadi: IP Angka Melek Huruf = 76,8 dibagi 88,2 = 0,87. IP rata-rata lama sekolah = 6,5 dibagi 7,7 = 0,84. IP angka partisipasi sekolah 7-12 tahun = 100 dibagi 98,47= 1,01 17
IP angka partisipasi sekolah 13-15 tahun = 91,47 dibagi 92,64= 0,98 IP angka partisipasi sekolah 16-18 tahun = 51,96 dibagi 64,05= 0,81 Cara menghitung Disparitas Gender adalah dengan mengurangkan kinerja hasil pembangunan pada perempuan dikurangi laki-laki. Jadi: Disparitas (D) Angka Melek Huruf = 76,8 dikurangi 88,2 = -12,4 D rata-rata lama sekolah = 6,5 dikurangi 7,7 = -1,2 D angka partisipasi sekolah 7-12 tahun = 100 dikurangi 98,47= 1,53 D angka partisipasi sekolah 13-15 tahun = 91,47 dikurangi 92,64= -1,17 D angka partisipasi sekolah 16-18 tahun = 51,96 dikurangi 64,05= -12,09 Berdasarkana hasil perhitungan diatas dapat dimasukkan dalam tabel kerja sebagai berikut: Tabel 3.2.: Tabel Kerja Hasil Perhitungan Indeks Paritas dan Disparitas Gender Menurut Indiktor Pendidikan No 1 2 3
Indikator Pendidikan Angka Melek Huruf (%) Rata-rata lama sekolah (th) Angka Partisipasi Sekolah (%): 7-12 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun
P 76,8 6,5
L 88,2 7,7
IP 0,87 0,84
D - 12,4 - 1,2
100 91,47 51,96
98,47 92,64 64,05
1,01 0,98 0,81
1,53 -1,17 - 12,09
Selanjutnya dengan melihat hasil perhitungan sebagaimana tersebut diatas, kita dapat menarik kesimpulan siapa yang berada dalam keadaan teringgal dilihat dari jenis kelaminnya. Apabila IP lebih kecil dari 1 berarti perempuan berada dalam keadaan tertinggal dibandingkaan laki-laki, dan apabila IP lebih besar dari 1 berarti laki-laki lebih tertinggal dibandingkan perempuan. Apabila IP sama dengan 1 berarti tidak terjadi kesenjangan gender. Demikian halnya dengan Disparitas gender, apabila hasil perhitungan menunjukkan angka plus berarti laki-laki berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan perempuan, apabila hasil perhitungan menunjukkan minus berarti perempuan berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan laki-laki dan apabila hasilnya sama dengan nol berarti tidak ada kesenjangan gender.
18
Contoh lain, hitunglah disparitas dan indeks paritas tentang rata-rata lama sekolah (dalam tahun) penduduk berusia 15 tahun keatas menurut tipe daerah dan jenis kelamin tahun 2008.
Tabel 3.3.: Tabel Kerja untuk Menghitung Indeks Paritas dan Disparitas Gender Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin No Tipe Daerah 1 Perkotaan (K) 2 Perdesaan (D) 3 K+D Sumber: Bappenas, 2008.
P 8,5 5,7 7,1
L 9,4 6,6 8,0
IP ............... ............... ...............
D ............... ............... ...............
Hitunglah disparitas gender dan indeks paritas gender pada data-data pendidikan dibawah ini.
Adakah kesenjangan gender?
Adakah perbedaan
kesenjangaan gender antara daerah perdesaan dengan daerah perkotaan? Tabel 3.4.: Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin 2008
19
Tabel 3.5. : Angka Partisipasi kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin 2008
Tabel 3.6.: Angka Partisipasi Usia Sekolah Menurut Partisipasi Sekolah dan jenis Kelamin 2008
20
Tabel 3.7.: Persentase Penduduk 10 Tahun ke atas yang Melek Huruf Aksara Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2008
Dengan mengacu pada tabel 3.1. hingga tabel 3.7. dapat diketahui bahwa kesenjangan gender bidang pendidikan dapat terjadi pada perempuan maupun lakilaki. Selain itu kesenjangan gender juga dapat terjadi antar desa dan kota. Sebagai contoh dapat dilihat pada tabel 3.3. kita dapat melihat APM menurut jenjang pendidikan dan tipe daerah tahun 2008.
Data yang ada menunjukkan bahwa di
perkotaan APM SMA/MA/SMK pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, sebaliknya di perdesaan, APM SMA/MA/SMK laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan. B. Mutu dan Relevansi Pendidikan Analisis gender terhadap mutu dan relevansi pendidikan
dapat
dianalisis
dengan menggunakan data dan informasi seperti: 1. Keberadaan materi bahan ajar yang bias gender 2. Proporsi penulis bahan ajar perempuan terhadap laki-laki 3. Proporsi siswa perempuan terhadap siswa laki-laki meneurut program studi pada jenis pendidikan kejuruan dan jenjang pendidikan tinggi. Tahap-tahap analisis gender pada materi bahan ajar dapat digambarkan sebagai berikut: 21
Gambar 3.6.: Analisis Gender Materi Bahan Ajar Analisis materi bahan ajar dapat dilakukan terhadap isi substansi bahan ajar maupun gambar-gambar yang digunakan sebagai contoh dalam bahan ajar. Selanjutnya analisis dapat dilakukan dengan menggunakan kategori bias gender seperti: subordinasi, beban ganda, kekerasan dan marginalisasi.
22
stereotipe,
Gambar 3.7..: Contoh bahan Ajar Bias Gender (Sumber: Nurhaeni, 2010).
Berdasarkan gambar 3.7. diketahui bahwa pada bahan ajar digambarkan lakilaki sebagai direktur, sedangkan perempuan sebagai sekretaris. Perempuan sedang memarut, sedangkan laki-laki digambarkan sebagai dokter.
Gambaran tersebut
menunjukkan indikasi bahwa salah satu jenis kelamin (dalam hal ini laki-laki) digambarkan memiliki kedudukan ekonomi yang selalu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Itulah yang disebut sebagai sub-ordinasi. Selain itu juga terdapat gambar yang bersifat stereotipe,
dimana aktivitas-aktivitas terkait teknologi diasosiasikan
dikerjakan oleh laki-laki sedangkan aktivita menjual jamu dilakukan oleh perempuan. Selain dalam bentuk gambar, bias gender juga bisa termanifestasi dalam bentuk kalimat. Contoh Bias Gender Dalam Kalimat: 1. Pak Johan mengasuransikan pendidikan anaknya agar ......” 2. ”Pak Raharja mengasuransikan perusahaannya agar ........” 3. ” Bu Astuti seorang pensiunan guru. Tiap bulan .......”
4. ”Pak Arif seorang importir di Surabaya membeli ........ Untuk memenuhi permintaa Pak Arif ……. membayarkan 1.000 poundsterling kepada Tuan Charly di London” 5. ”Pak Herman mengimpor alat-alat elektronik ....” 23
6. ”Pak Made Wiratha mengekspor ukiran-ukiran Bali kepada Tuan Antonio di Manila ......” 7. Bu Tatik jualan pisang goreng ..... (Sumber: Nurhaeni, 2010) Kalimat-kalimat tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh laki-laki mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. D.
Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Permasalahan gender dalam hal tata kelola, akuntabiltas dan pencitraan publik dapat dilihat antara lain: 1. guru tersertifikasi (IPS, Bahasa, MIPA) 2. Kepala sekolah SD, SMP, SMA, PT, Pendidikan Non Formal 3. Pengawas sekolah/Tutor 4. Data pendidik dan kependidikan formal dan non formal, dll.
D. Teknik -Teknik Analisis Gender
Ada berbagai macam teknik analisis gender, antara lain: teknik analisis gender model Sara Longwee, teknik analisis gender model Havard, teknik analisis gender model Moser, teknik analisis Gender Analysis Pathway (GAP), teknik analisis gender Problem Base Anaysis (PROBA), dll.
Masing-masing teknik
analisis gender tersebut digunakan sesuai dengan konteksnya dan ada kelebihan maupun kelemahan dari masing-masing teknik analisis gender tersebut.
Pada
bagian ini akan diuraikan secara singkat tentang teknik analisis gender model Sara Longwee, model Harvard, model Moser, model Gender Analysis Pathway (GAP) dan model PROBA. Sedangkan pada bagian akhir akan dijelaskan lebih detail tentang model “GAP”. Sara H Longwe mengembangkan teknik analisis gender yang dikenal dengan ”Kerangka Pemampuan Perempuan”. Metode Sara H. Longwe mendasarkan pada pentingnya pembangunan bagi perempuan, bagaimana menangani isu gender sebagai kendala pemberdayaan perempuan dalam upaya memenuhi kebutuhan spesifik perempuan dan upaya mencapai kesetaraan gender. Pemberdayaan perempuan mencakup tiga hal: (1) capacity building bermakna membangun 24
kemampuan perempuan; (2) cultural change yaitu perubahan budaya
yang
memihak kepada perempuan; (3) structural adjustment adalah penyesuaian struktural yang memihak perempuan. Upaya pemberdayaan diarahkan pada tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui kesetaraan gender. Kriteria analisis yang digunakan dalam metode ini terdiri atas 5 (lima) kriteria, yaitu: (1) kesejahteraan; (2) akses; (3) penyadaran; (4) partisipasi; (5) kontrol. Harvard mengembangkan model analisis gender yang dimaksudkan untuk: 1.
Membantu para perencana merancang proyek yang lebih efisien dan memperbaiki produktivitas kerja secara menyeluruh.
2.
Mencari informasi yang lebih rinci sebagai dasar untuk mencapai tujuan efisiensi dengan tingkat keadilan gender yang optimal.
3.
Untuk memetakan pekerjaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan melihat faktor penyebab perbedaan. Kerangka analisis Harvard mengumpulkan data pada tingkat
mikro
(masyarakat dan rumah tangga), meliputi empat komponen yang berhubungan satu dengan lainnya, yaitu Profil Kegiatan, Profil akses dan kontrol, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan akses dan kontrol, Analisis siklus proyek. Moser menggunakan 6 alat dalam perencanaan untuk semua tingkatan, dari proyek sampai perencanaan daerah, yaitu ( 1) Identifikasi Peranan Gender (Tri Peranan); (2) Penilaian Kebutuhan Gender; (3) Pemisahan kontrol atas sumberdaya dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan di rumah tangga; (4) menyeimbangkan peranan; (5)
Matriks Kebijakan Women in Development
(WID) dan Gender and Development. (GAD); (6) Melibatkan perempuan, organisasi penyadaran gender dan perencana dalam perencanaan. Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan salah satu alat analisis gender
yang
dapat
membantu
para
perencana
dalam
melakukan
pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan atau program pembangunan. Dengan GAP dapat diidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana/kebijakan/ program/ kegiatan yang responsif gender (NFPA, Kementerian PP dan BKKBN,2001; Bappenas, CIDA dan WSP, 2001).
Metode GAP adalah metode analisis 25
untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, peran, manfaat dan kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam programprogram pembangunan. Dengan GAP dapat diidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana/kebijakan/ program/proyek/kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut. Analisis PROBA dikembangkan oleh Kementerian PP dan BKKBN atas dukungan dari UNFPA. Analisis ini lebih menekankan pada identifikasi masalah kesenjangan gender dalam merumuskan program intervensi pemerintah yang tepat. Metode ini dianjurkan untuk dipelajari dan diterapkan dalam proses perencanaan baik di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota. Langkah Analisis Proba meliputi: (1) Analisis masalah gender; (2) Telaah kebijakan; (3) Formulasi kebijakan baru responsif gender; (4) Penyusunan rencana aksi dan kegiatan intervensi; (5) Monitoring dan evaluasi.
26
Gambar – 3.8.: Model Analisis Proba
27
BAB IV APLIKASI GAP SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBIJAKAN/PROGRAM PENDIDIKAN RESPONSIF GENDER
Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan salah satu alat analisis gender yang dapat membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan atau program pembangunan. Dengan GAP dapat diidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana/kebijakan/ program/ kegiatan yang responsif gender (NFPA, Kementerian PP dan BKKBN,2001; Bappenas, CIDA dan WSP, 2001). Metode GAP adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, peran, manfaat dan kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam program-program pembangunan.
Dengan GAP dapat
diidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana/kebijakan/program/proyek/kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut. Rencana/kebijakan/program/kegiatan
yang
responsif
gender
adalah
Rencana/kebijakan/ program/ kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan cara merespon perbedaan aspirasi, kebutuhan, kepentingan perempuan dan laki-laki dalam kebijakan/program/ kegiatan yang dibuat. Perbedaan perempuan dan laki-laki melahirkan perbedaan kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman. Beberapa contoh perbedaan tersebut dapat divisualisasikan dalam gambar berikut:
28
Gambar 4.1.: Perempuan butuh ruang laktasi
Gambar 4.2.: Kamar mandi tidak responsif gender
Yang dimaksud kesetaraan gender adalah: bahwa semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh stereotype, peran gender yang kaku. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, tetapi hak, tanggung jawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan) (Unesco dalam Nurhaeni, 2009). Contoh kesetaraan gender anatar lain:
perempuan dapat menjadi direktur,
presiden, insinyur, dokter spesialis asal memiliki kompetensi untuk menduduki posisi itu. Demikian halnya laki-laki dapat menjadi ahli masak, ahli mengasuh anak, perawat, penolong persalinan, dll asal memiliki kompetensi untuk menduduki posisi itu. Dengan demikian, kita tidak perlu lagi mempermasalahkan apakah suatu posisi diduduki oleh laki-laki ataupun perempuan karena yang menentukan posisi itu adalah kompetensi seseorang, bukan jenis kelaminnya. Yang dimaksud dengan keadilan gender
adalah keadilan dalam
memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai kebutuhan mereka. Hal ini mencakup perlakuan yang setara atau perlakuan yang berbeda tetapi diperhitungkan ekuivalen dalam hal hak, kewajiban, kepentingan dan kesempatannya. Contoh keadilan gender : perempuan diberi kelonggaran utnuk tidak mengikuti plajaran olah raga fisik ketika sedang menstruasi, batas usia untuk mendapatkan bea siswa melanjutkan pendidikan bagi perempuan dibedakan dibandingkan laki-laki karena perbedaan fungsi reproduksi 29
antara leduanya (misal perempuan pada usia 35 tahun masih disibukkan dengan berbagai urusan seperti melahirkan, mengasuh anaknya yang masih kecil, dll sehingga diberi kelonggaran hingga usia 40 tahun. Langkah-langkah melakukan Gender Analysis Pathway Terdapat tiga tahap utama dalam GAP, yaitu:
Pertama: lakukan analisis kebijakan responsif gender. Pada umumnya kebijakan pemerintah hingga saat ini masih netral gender (gender netral) dan kadang-kadang,
secara
tidak
sengaja,
mempunyai
dampak
kurang
menguntungkan bagi perempuan dan atau laki-laki sebagai suatu kelompok. Gunakan data pembuka wawasan, baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif, untuk melihat bagaimana kebijakan dan program yang ada saat ini memberikan dampak yang berbeda kepada laki-laki dan perempuan. Data harus dipilah menurut jenis kelamin, sehingga para perencana memahami adanya perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan antara perempuan dan laki-laki. Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan antara laki-laki dan perempuan (gender gap), identifikasi isu-isu gender apa saja yang ada di dalamnya.
Kedua: Formulasikan kebijakan responsif gender dengan menyusun sasaran kebijakan kesetaraan dan keadilan gender sebagai upaya untuk mengurangi atau menghapus kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Formulasi kebijakan kesetaraan dan keadilan gender dibuat untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi lebih optimal dalam proses pembangunan dan mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan tersebut. Untuk mengevaluasi keberhasilannya, gunakan indikator gender, baik berupa indikator kuantitatif
maupun
indikator
kualitatif
yang
memperlihatkan
apakah
kesenjangan gender telah berkurang atau terhapus.
Ketiga: Susun rencana aksi kebijakan Kesetaraan dan Keadilan Gender. Seluruh Kegiatan dalam rencana aksi harus sesuai dengan tujuan yang telah diidentifikasi dalam tahap formulasi kebijakan kesetaraan dan keadilan gender. Rencana aksi perlu disertai dengan adanya indikator keberhasilan untuk mengukur kinerja dalam mengimplementasikan rencana aksi. 30
Gambar 4.3.: Alur Gender Analysis Pathway
31
A. Aplikasi analisis gender pada SKPD Untuk memulai analisis gender pada SKPD, langkah-langkah operasional yang harus dilakukan dalam GAP adalah sebagai berikut: 1. Lakukan analisis kebijakan yang responsif gender
a.
Analisis terhadap tujuan kebijakan/program: Pada tahap ini, perlu dilakukan analisis terhadap tujuan kebijakan/program
SKPD yang saat ini berlaku seperti renstra strategis SKPD, Rencana operasional, dll. Analisis gender dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan umum kebijakan/ program/ kegiatan yang ada. Pertanyaan dasar yang dapat diajukan pada langkah ini antara lain:
Tujuan kebijakan/program/kegiatan apa saja yang telah dirumuskan untuk meningkatkan kedudukan perempuan?
Apakah komitmen tersebut telah diintegrasikan dalam kebijakan/program proyek/ kegiatan tersebut? Apabila tidak, apa yang perlu dilakukan? Tahap 1: Analisis Kebijakan Responsif Gender:
Analisis tujuan/sasaran kebijakan/program/kegiata n:
Tingkat Daerah:
Apakah formulasinya:
RPJM
RKPD
Netral Gender
Renja SKPD
Bias Gender
Renstra SKPD
Responsif Gender
Gambar 4.4.: Analisis Kebijakan Responsif Gender Catatan: Pada umumnya kebijakan maupun program pemerintah hingga saat ini masih netral gender dan kadang-kadang secara tidak sengaja mempunyai dampak
32
kurang menguntungkan bagi perempuan dan atau laki-laki sebagai suatu kelompok.
Tahap yang harus dilakukan adalah: lakukan analisis terhadap satu/beberapa kebijakan/program yanag ada pada SKPD. Kebijakan yang dipilih sangat tergantung pada pilihan anda, apakah rumusan kebijakan pada renstra/RKPD/Renja SKPD. Setelah anda sudah menetapkan kebijakan/program yang akan dianalisis, kemudian lakukan analisis pada tujuan/sasaran kebijakan/program/kegiatan, apakah formulasinya netral gender, bias gender atau responsif gender. Suatu kebijakan dikatakan netral gender apabila kebijakan/ program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak pada salah satu jenis kelamin. Suatu kebijakan dikatakan bias gender apabila kebijakan/program/kegiatan tersebut menguntungkan pada salah satu jenis kelamin yang berakibat munculnya permasalahan gender. Suatu kebijakan dikatakan responsif gender apabila kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang dirumuskan sudah memperhatikan berbagai pertimbangan untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan pada berbagai aspek kehidupan antara laki-laki & perempuan. Contoh analisis gender tahap 1 langkah 1: Rumusan kebijakan: Pembangunan sub bidang pendidikan diarahkan kepada perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat Program: Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan: Perintisan Wajar 12 Tahun (Sumber: Propeda Kabupaten Karanganyar 2004-2008). Pertanyaan:
lakukan analisis terhadap formulasi program dan kegiatan tersebut,
apakah masuk kategori netral, bias atau responsif gender?
b. Data Terpilah
33
Sajikan data kuantitatif dan kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan. Data kuantitatif adalah .nilai variabel yang terukur. Data kualitatif adalah nilai variabel yang tidak terukur dan sering disebut atribut. Pertanyaan yang dapat diajukan : Apakah data yang ada mengungkapkan kesenjangan atau perbedaan yang cukup berarti antara perempuan dan laki-laki? Ada tidaknya kesenjangan gender gender secara kuantitatif dapat dihitung dengan disparitas gender aataupun indeks paaritas gender. Disparitas gender gender adalah selisih antara kinerja pembangunan pada perempuan dikurangi kinerja pembangunan pada laki-laki. Apabila: Disparitas gender sama dengan 0 berarti tidak terjadi kesenjangan gender . Disparitas gender lebih kecil dari 0 (nol) berarti terjadi kesenjangan gender, dimana perempuan berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan laki-laki. Disparitas gender lebih besar dari 0 (nol) berarti terjadi kesenjangan gender, dimana laki-laki berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan perempuan.
Contoh: apabila data terpilah menurut jenis kelamin dalam hal angka melek huruf (AMH) diperoleh hasil: AMH perempuan sebesar 76,8% dan AMH laki-laki sebesar 88,2%, maka disparitas gendernya adalah: 76,8%-88,2%= -11,4%. Karena disparitas gender menunjukkan angka minus 11,4% berarti terjadi kesenjangan gender dalam hal angka melek huruf dimana perempuan berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan laki-laki. Contoh lain, diketahui rata-rata lama sekolah penduduk perempuan sebesar 6,5 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki sebesar 7,7 tahun, maka disparitas gendernya adalah: 6,5 tahun dikurangi 7,7 tahun = -1,2 tahun. Karena disparitas gendernya menunjukkan angka minus 1,2 tahun berarti terjadi kesenjangan gender dalam hal rata-rata lama sekolah, dimana perempuan berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan laki-laki. Indeks Paritas atau keseimbangan (Parity Index) atau rasio kinerja pendidikan penduduk perempuan terhadap kinerja pendidikan penduduk laki-laki. Apabila Indeks paritas mencapai angka satu mengindikasikan tidak terjadi kesenjangan gender. 34
Apabila indeks paritas lebih besar dari satu mengindikasikan lebih besarnya proporsi perempuan yang memperoleh akses terhadap pendidikan. Apabila Indeks paritas lebih kecil dari satu mengindikasikan lebih besarnya proporsi laki-laki yang memperoleh akses pendidikan dibanding perempuan. Contoh: apabila data terpilah menurut jenis kelamin dalama hal angka melek huruf (AMH) diperoleh hasil:
AMH perempuan sebesar 76,8% dan AMH laki-laki
sebesar 88,2%, maka indeks paritas gendernya adalah: 76,8% dibagi 88,2%= 0, 0,87%. Karena disparitas gender menunjukkan angka lebih kecil dari satu berarti terjadi kesenjangan gender dalam hal angka melek huruf dimana perempuan berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan laki-laki. Contoh lain, diketahui rata-rata lama sekolah penduduk perempuan sebesar 6,5 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah laki-laki sebesar 7,7 tahun, maka indeks paritas gendernya adalah: 6,5 tahun dibagi 7,7 tahun = 0, 84. Karena disparitas gendernya menunjukkan lebih kecil dari satu berarti terjadi kesenjangan gender dalam hal rata-rata lama sekolah, dimana perempuan berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan laki-laki.
35
Operasionalisasi langkah 2: Sajikan Data Pembuka Wawasan:
Kuantitatif
Kualitatif
(Data harus relevan dengan langkah 1)
Tujuan:
Menunjukkan ada/tidaknya kesenjangan gender
Menunjukkan bagaimana kebijakan saat ini memberi dampak berbeda
Menunjukkan pada perencana tentang adanya kesenjangan karena perbedaan pengalaman, aspirasi dan permasalahan antara perempuan dan laki-laki
Gambar- 4.5.: Analisis Data Terpilah
Contoh data terpilah: Tabel - 4.1. Contoh Data Terpilah Pendidikan No 1. 2. 3.
Indikator
P
L
76,8 6,5
88,2 7,7
-11,4 -1,2
Indeks Paritas 0,87 0,84
APS 7-12 tahun
100,0
98,47
1,53
1,02
APS 13-15 tahun
91,47
92,64
-0,17
0,99
APS 16-18 tahun
51,96
64,05
-12,09
0,81
Angka Melek Huruf (%) Rata-rata lama sekolah (tahun) Angka Partisipasi Sekolah
36
Disparitas
Data tersebut menunjukkan bahwa: Angka melek huruf perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki dengan disparitas gender sebesar -11,4% dan indeks paritas sebesar 0,87. Rata-rata lama sekolah perempuan lebih pendek dibandingkan laki-laki dengan disparitas gender sebesar -1,2% dan indeks paritas sebesar 0,84. Angka partisipasi sekolah perempuan pada kelompok usia 7-12 tahun lebih tinggi dibandingkan laki-laki dengan disparitas gender sebesar 1,53 dan indeks paritas sebesar 1,02. Angka partisipasi sekolah perempuan pada kelompok usia 13-15 tahun (SMP) lebih rendah dibandingkan laki-laki dengan disparitas sebesar -0,17 dan indeks paritas sebesar 0,99. Angka partisipasi sekolah perempuan pada kelompok usia 16-18 tahun (SMA) lebih rendah dibandingkan laki-laki dengan disparitas sebesar -10,09 dan indeks paaritas sebesar 0,81. Semakin tinggi kelompok usia pada APS, semakin tinggi ketertinggalan perempuan dibandingkan laki-laki. Jadi ada ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan, khususnya dalam hal angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi sekolah kelompok usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun. c. Faktor Penyebab Kesenjangan Analisis
sumber
atau
faktor-faktor
penyebab
terjadinya
kesenjangan
gender.dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu analisis pada proses perencanaan, analisis pada internal organisasi dan analisis pada eksternal organisasi. Pada proses perencanaan dapat diidentifikasi tentang: apakah ada perbedaan tentang: akses perempuan dan laki-laki terhadaap sumber daya pembangunan; partisipasi perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan;
37
penguasaan/kontrol
perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya
pembangunan manfaat hasil pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki. Langkah 3: Isu Gender
Analisis faktor penyebab kesenjangan gender
Proses perencanaan: Akses Peran/Paartisipa si Kontrol
Internal lembaga/ budaya organisasi: Kurangnya pemahaman gender Lemahnya komitmen Belum ada produk hukum
Eksternal lembaga: Budaya patriarki Stereotipe (laki-laki sebagai KK, perempuan tidak perlu pendidikan tinggi)
Gambar- 4.6.: Langkah Isu Gender
Fakor penyebab kesenjangan gender dapat dilihat sbb: Faktor Akses: Akses bagi perempuan untuk melanjutkan studi tidak disebabkan oleh sistem seleksi masuk sekolah, tetapi lebih disebabkan oleh rendahnya persentase perempuan yang melanjutkan studi ke jenjang pendidikan SMP dan SMA. Faktor Partisipasi : Pada jenjang SMP dan SMA, angka partisipasi sekolah perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Gejala tersebut merupakan akibat dari adanya stereotipe (pelabelan) dalam masyarakat tentang peran gender.
38
Faktor Kontrol: Dalam keluarga, ayah berfungsi sebagai kepala keluarga. Nilai, sikap, pandangan ayah sebagai kepala keluarga berpengaruh di dalam proses pengambilan keputusan keluarga, khususnya keputusan untuk melanjutkan studi. Perempuan yang dianggap sebagai pemeran fungsi domestik (rumah tangga), lebih diarahkan untuk membantu keluarga di rumah, terlebih ketika ekonomi keluarga terbatas, dan tinggal di daerah perdesaan.
Laki-laki yang dianggap sebagai penopang ekonomi keluarga
diarahkan untuk tetap melanajutkan sekolah. Faktor Manfaat: Ketidaksetaraan gender dalam melanjutkan studi berakibat kepada pekerjaan dan penggajian. Laki-laki memiliki kesempatan memperoleh keahlian dan status profesional yang tinggi. Akibatnya, rata-rata penghasilan laki-laki lebih tinggi dibandingkan rata-rata penghasilan perempuan, serta terjadi bias gender dalam peranperan sosial yang berbeda.
Faktor Internal Lembaga/Budaya Organisasi: Pada tingkat internal organisasi seringkali dijumpai kurangnya
pemahaman
geder para perencana pembangunan yang mengakibat lemahnya komitmen mereka untk mendesain kebijakaan publik responsif gender. Selain itu belum ada produk hukum yang menjamin keadilan dan kesetaraan gender (KKG). Faktor Eksternal Lembaga: Budaya patriarki yang masih berakar kuat mengakibatkan adaanya stereotipe gender yang kaku dimana (laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga dan perempuan dianggap tidak perlu memperoleh pendidikan yang tinggi karena mereka dianaggap sebagai ibu rumah tangga semata.
39
d. Identifikasi Isu Gender Identifikasi masalah gender di wilayah garapan. Analisis bias gender ini meliputi kesenjangan dalam faktor sosial ekonomi, faktor sosial budaya, maupun faktor agama. Pertanyaan dasar : Apa masalah-masalah gender yang diungkapkan oleh kesenjangan tersebut? Dimana terjadinya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki? Apakah kesenjangan terjadi di wilayah publik dan/ataukah terjadi di wilayah domestik? Mengapa terjadi kesenjangan tersebut? Apakah kebijakan/program/proyek/kegiatan yang ada justru memperlebar kesenjangan tersebut, mempersempit kesenjangan tersebut atau tetap? Apakah akar permasalahannya? Untuk melakukan analisis gender, gunakan matrik dibawah ini: Hasil dari analisis kebijakan responsif gender dituangkan ke dalam matrik sebagai berikut:
40
Tabel-4.2. Hasil Analisis Kebijakan Responsif Gender Langkah 1
Langkah 2
Langkah 3
Langkah 4
Langkah 5
Analisis kebijakan yang Responsif Gender Pilih Isu gender: apa, dimana, mengapa, bagaimana kebijakan/program/ Data pembuka Faktor kesenjangan Sebab Sebab kegiatan wawasan kesenjangan kesenjangan pembangunan yang internal eksternal akan dianalisis (1)
(2)
Kebijakan: Pembangunan sub bidang pendidikan diarahkan kepada perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat Program: Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan: Perintisan Wajar 12 Tahun (Sumber: Propeda Kabupaten Karanganyar 20042008).
AMH: P: 76,8% L: 88,2% Rata-rata lama sekolah: P: 6,5 tahun L: 7,7 tahun APS 7-12 th: P: 100 % L: 98,47 % APS 13-15 th: P: 91,47 % L: 92,64 % APS 16-18 th: P: 51,96 % L: 64,05 %
(3)
(4)
(5)
Ada ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan, khususnya dalam hal angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan APS 13-15 tahun dan APS 16-18 tahun. Akses perempuan untuk melanjutkan studi tidak disebabkan oleh sistem seleksi masuk sekolah, tetapi lebih disebabkan oleh rendahnya partisipasi dan kontrol mereka untuk melanjutkan studi sehingga berakibat pada status profesional yang berbeda (sosial dan ekonomi)
Kurangnya pemahaman gender Lemahnya komitmen Belum ada produk hukum yang menjamin KKG
Budaya patriarki Stereotipe (laki-laki sebagai KK, perempua n tidak perlu pendidika n tinggi)
Petunjuk pengisian: Kolom 1 Kolom 2
: :
Isikan kebijakan saat ini yang saudara analisis. Data terpilah, diisi dengan data laki-laki dan perempuan, berkaitan dengan masalah yang
Kolom 3
:
terungkap dalam matrik 1. Faktor kesenjangan berdasarkan akses diisi dengan permasalahan yang terungkap dalam matrik 1, apakah kesenjangan itu mengungkapkan kesenjangan dalam hal peluang
Kolom 4 Kolom 5
: :
memperoleh sumberdaya tertentu antara laki-laki dan perempuan. Masukkan hasil analisis faktor kesenjangan dari aspek internal organisasi Masukkan hasil analisis faktor kesenjangan dari aspek eksternal organisasi
41
Langkah ke tiga: Formulasi kebijakan Responsif Gender dan Indikator Gender a. Rumuskan kembali kebijakan/program/proyek/kegiatan dengan mempertimbangkan input dari keseluruhan proses analisis gender yang dilakukan, sehingga menghasilkan kebijakan/program/proyek/kegiatan baru yang responsif gender. Pertanyaan dasar : Langkah apa yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan yang ada? Alternatif kebijakan, peraturan perundang-undangan, program, proyek atau kegiatan apa untuk memecahkan kesenjangan yang ada? Rumusan tujuan kebijakan, peraturan perundang-undangan, program, proyek atau kegiatan yang bagaimana yang dapat menjamin kesetaraan dan keadilan gender pada kelopok sasaran?
Contoh formulasi kebijakan responsif gender : Kebijakan: Pembangunan sub bidang pendidikan diarahkan kepada perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan sehingga mereka dapat memperoleh pendidikan setidak-tidaknya sampai jenjang sekolah menengah atas atau yang sederajat. Program: Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan: Perintisan WAJAR 12 tahun bagi seluruh lapisan masyarakat, baik perempuan dan laki-laki.
42
Tahap Kedua
FORMULASI KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER (2 langkah)
Perumusan kembali kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender
Indikator Gender (alat ukur keberhasilan)
Gambar- 4.7.: Langkah Isu Gender
b. Identifikasi indikator gender dari setiap kebijakan, peraturan perundang-undangan, program, proyek atau kegiatan yang dihasilkan. Yang dimaksud dengan indikator adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukkan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan suatu hal yang menjadi pokok perhatian. Indikator gender menyajikan secara langsung perbedaan status laki-laki atau perempuan terhadap suatu hal yang menjadi pokok perhatian. Pertanyaan dasar: Indikator apa saja, baik kuantitatif maupun kualitatif yang dapat diidentifikasi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program/proyek/ kegiatan yang responsif gender? Indikator apa saja yang dapat menjelaskan apakah faktor-faktor kesenjangan sudah berkurang, memperlihatkan tetap atau bahkan melebar? Apakah ukuran keberhasilan kesetaraan dan keadilan gender? Indikator gender memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah menghilang atau berkurang; dan/atau memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan perilaku dan 43
nilai pada para perencana kebijakan/program/kegiatan, di internal lembaga; dan/atau memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga, dan/atau di masyarakat. Pada umumnya hasil analisis data terpilah pada awal penyusunan analisis gender digunakan sebagai baseline data.
Contoh Indikator Gender: Tabel 4.3.: Indikator Gender No
Indikator Gender
Data base-line
Ukuran keberhasilan Yang ingin dicapai P L 80,0 90,0 7,0 8,0
P 76,8 6,5
L 88,2 7,7
APS 7-12 tahun
100,00
98,47
100,00
100,00
APS 13-15 tahun
91,47
92,64
92,00
93,00
APS 16-18 tahun
51,96
64,05
55,00
65,00
1. 2.
Angka Melek Huruf (%) Rata-rata lama sekolah
3.
(tahun) Angka Partisipasi Sekolah
Hasil formulasi kebijakan dan indikator gender dituangkan dalam matriks sebagai berikut:
44
Tabel 4.4.: Hasil Analisis Kebijakan Responsif Gender Langkah 6
Langkah 7
Perumusan kebijakan dan rencana aksi Reformulasi Tujuan Rencana Aksi (6)
(7)
Kebijakan: Pembangunan sub bidang pendidikan diarahkan kepada perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan sehingga mereka dapat memperoleh pendidikan setidaktidaknya sampai jenjang sekolah menengah atas atau yang sederat.
Peningkatan upaya penarikan kembali siswa putus sekolah jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B dan lulusan SD/MI/paket A yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan tanpa diskriminasi gender melalui pemberian beasiswa pendidikan khusus untuk perempuan, dll. Capacity buliding (advokasi, sosialisasi, dsb.) kepada eksekutif, legislatif dan masyarakat. Data dan informasi pendidikan terpilah menurut jenis kelamin Pembuatan regulasi untuk menjamin KKG
Program: Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan: Perintisan Wajar 12 Tahun bagi seluruh lapisan masyarakat, baik perempuan dan laki-laki)
Langkah 8
Langkah 9
Pengukuran Hasil Data Dasar (Baseline) Indikator Gender (8)
(9)
AMH: P: 76,8% L: 88,2%
AMH: P: 80,0% L: 90,0%
Rata-rata lama sekolah: P: 6,5 tahun L: 7,7 tahun
Rata-rata lama sekolah: P: 7,0 tahun L: 8,0 tahun
APS 7-12 th: P: 100 % L: 98,47 %
APS 7-12 th: P: 100 % L: 100 %
APS 13-15 th: P: 91,47 % L: 92,64 %
APS 13-15 th: P: 92 % L: 93 %
APS 16-18 th: P: 51,96 % L: 64,05 %
APS 16-18 th: P: 55 % L: 65 %
B. Aplikasi analisis gender pada Satuan Pendidikan
Analisis gender pada satuan pendidikan sekurang-kurang dapat dilakukan pada empat komponen pendidikan yang ada di sekolah, antara lain: (a) Organisasi dan Budaya Sekolah; (b) Sarana dan Prasarana; (c) Administrasi Sekolah; (d) Kebijakan dan Pengelolaan Sekolah. 1.
Organisasi dan Budaya Sekolah 45
Di tingkat satuan pendidikan perlu dibangun organisasi dan budaya sekolah yang sensitif gender dengan cara memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi seoptimal mungkin tanpa terkendala oleh adanya stereotipe yang merugikan salah satu jenis kelamin, tidak diskriminatif dan terbebas dari ancaman terjadinya kekerasan berbasis gender. Budaya sekolah sensitif genderdapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap, norma dan relasi warga sekolah yang memungkinkan laki-laki dan perempuan memperoleh keuntungan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pendidikan. Hal tersebut bisa berupa (1) Ekspresi verbal; (2) Ekspresi non-verbal; (3) Lingkungan internal dan eksternal, dan (4) Kultur sekolah. Sekolah perlu dibangun di atas landasan keadilan dan kesetaraan gender, terutama yang berkaitan dengan perkembangan sikap, norma dan hubungan antar gender . Langkah menciptakan Budaya Sekolah yang Sensitif Gender meliputi: 1. Menciptakan rasa aman dan nyaman tanpa ada kekerasan fisik, psikis, seksual
berbasis perbedaan jenis kelamin 2. Memberikan penghargaan dan penghormatan kepada perempuan dan laki-laki
sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing 3. Menghindari terjadinya diskriminasi gender baik terhadap laki-laki maupun
terhadap perempuan 4. Menghilangkan stereotipi gender baik mengenai fungsi dan peran laki-laki
maupun perempuan 5. Tidak menggunakan simbol-simbol, gambar, poster, lukisan dan bahasa verbal
maupun non-verbal yang dapat menimbulkan pelecehan laki-laki maupun perempuan. Budaya sekolah responsif dapat diciptakan oleh seluruh warga sekolah dan stakeholder pendidikan (komite sekolah dan lingkungan masyarakat). Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh warga sekolah dalam membangun budaya sensitif gender antara lain: Tabel 4. 5: Warga sekolah dalam Menciptakan Budaya Sekolah Sensitif Gender
46
b.
No 1
Unsur Tenaga pendidik
2
Kepala sekolah
3
Peserta Didik
4
Karyawan
5
Komite Sekolah
Aktivitas 1. Memberikan keteladanan yang setara dan adil gender 2. Menerapkan pembelajaran responsif gender 3. Membangun relasi gender yang egaliter 1. Memberikan keteladanan yang setara dan adil gender 2. Membuat kebijakan responsif gender 3. Membanagun relasi gender yang egaliter 1. Mengembangkan hubungan sosial yang tidak saling melecehkan 2. Membangun relasi yang non diskriminasi 3. Mematuhi kebijakan sekolah responsif gender 1. Memberikan keteladanan yang setara dan adil gender 2. Memberi pelayanan yang responsif gender 3. Membanagun relasi gender yang egaliter 1. Memberikan keteladanan yang setara dan adil gender 2. Menerapkan pembelajaran responsif gender 3. Membangun relasi gender yang egaliter
Sarana dan Prasarana Dalam mewujudkan pendidikan di sekolah yang berwawasan gender (PSBG), pengembangan sarana dan prasarana pendidikan perlu diupayakan responsif gender sehingga semua warga sekolah memiliki akses yang sama untuk mendayagunakannya tanpa membedakan jenis kelamin.
47
Tabel 4.6. : Sarana dan Prasarana yang Responsif Gender Aspek Sarana dan
Indikator Tersedia sarana prasarana di sekolah yang
prasarana sekolah
mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Misal: menyediakan kelengkapan sarana UKS berupa pembalut wanita, pil anti nyeri haid, runag pemeriksaan kesehatan yang nyaman; menyediakan ruang ganti pakaian yang aman dan nyaman, dll.
C. Administrasi Sekolah
Satuan pendidikan perlu memiliki data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dan disajikan pada berbagai dokumen sekolah. Indikator yang dikembangkan dalam sistem pendataan dan informasi tersebut diusahakan mencakup unsur-unsur input, proses, dan hasil, seperti: jumlah peserta didik menurut jenis kelamin, jumlah guru menurut pangkat, jabatan, pendidikan terakhir dan jenis kelamin, dll. D. Kebijakan dan Pengelolaan Sumberdaya
Analisis gender dalam hal kebijakan dan pengelolaan sumberdaya bisa dilakukan salah satunya dengan membuat RAPBS/APBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) responsif gender. APB/RAPBS responsif gender perlu dibuat dengan berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan untuk laki-laki dan perempuan secara setara, adil, dan seimbang. APBS merupakan instrumen yang cukup penting dalam rangka menciptakan iklim sekolah yang responsif gender. Beberapa pertanyaan kunci untuk menyusun indikator APBS dan kesetaraan gender adalah sebagai berikut: a. Seberapa besar anggaran yang diperuntukkan pada kebutuhan perempuan
sebagai tindakan khusus (affirmative action)? b. Seberapa besar anggaran untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender di sekolah? 48
c. Seberapa besar anggaran untuk kebijakan dan program sekolah yang responsif
gender dengan indikator akses, partisipasi, kontrol dan manfaatnya untuk lakilaki dan perempuan secara setara dan adil gender? Contoh selengkapnya tentang RAPBS ressponsif gender diuraikan secar lengkap pada bab V. Kesetaraan dan keadilan gender dapat pula diintegrasikan melalui tugas dan fungsi (tupoksi) sekolah dalam menerapkan MBS yang meliputi komponen-komponen seperti pengelolaan proses belajar mengajar, perencanaan, evaluasi, dan supervisi, pengelolaan kurikulum dan pembelajaran, pengelolaan ketenagaan, pengelolaan fasilitas, pengelolaan keuangan, pelayanan siswa, peran serta masyarakat, pengelolaan budaya sekolah.
49
BAB V ANGGARAN PENDIDIKAN RESPONSIF GENDER
A.
PENGERTIAN Dilihat dari terminologinya, ada bermacam-macam istilah yang digunakan terkait dengan anggaran responsif gender, antara lain: 1. Gender responsif budget atau anggaran responsif gender 2. Anggaran gender atau gender budgets 3. Anggaran perempuan atau women’s budget 4. Anggaran yang sensitif gender atau gender-sensitive budgets
Semua terminologi ini mengacu pada satu hal yaitu upaya untuk menjamin agar anggaran yang dialokasikan dapat mendorong keadilan dan kesetaraan gender. Yang dimaksud dengan ARG adalah: 1. Upaya untuk menjamin agar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah beserta kebijakan dan program yang mendasarinya dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan setiap warga negara dari kelompok manapun, baik lakilaki maupun perempuan. 2. Merupakan anggaran yang disusun dan disyahkan melalui proses analisis dalam
perspektif gender. 3. Anggaran yang responsif gender bukan anggaran 50% untuk laki-laki dan 50% untuk perempuan 4. Bukan pula anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki 5. Anggaran yang responsif gender mencakup seluruh anggaran yang dialokasikan
untuk pembangunan. 6. Perlu kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan dalam menjawab isu gender.
50
B. PRASYARAT PENGINTEGRASIAN GENDER Ada sekurang-kurangnya 4 prasyarat untuk mengintegrasikan Anggaran responsif gender, yaitu: 1.
Komitmen Politis dari seluruh pemangku kepentingan di daerah seperti pemerintah, DPRD, Ormas/LSM, PT/PSW, dll) untuk melakukan upaya strategis dalam implementasi PUG. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain: membuat kebijakan yang responsif gender berupa perda pendidikan yang responsif gender, membuat keputusan kepala dinas pendidikan, pedoman ataupun juklak, membuat peraturan/keputusan internal sektor pendidikan yang memungkinkan terlaksananya PUG, Dinas Pendidikan mengeluarkan SK Pokja PUG, identifikasi perda bidang pendidikan yang bias gender, materi bahan ajar, dll.
2. Kapasitas teknis SDM yang mampu untuk mengimplementasikan strategi PUG di setiap tahapan pembanagunan dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monev. Kegiatan yang dilakukanL SDM telah bergerak dari sensitivitas ke implementasi, prosedur, kriteria organisasi berubah sejalan dengan penguatan kemampuan SDM, msal: dikembangkan modul KIE peningkatan kapasitas SDM bidang pendidikan yang mampu melakukan strategi PUG, peningkatan kapasitas bagi perencana program dan anggaran, dll. 3. Akuntabilitas berupa mekanisme dalam organisasi yang menjain terlaksananya kesetaraan gender. Kegiatan yang dapat dilakukan berupa: menyusun dan mengkaji target dan sasaran terpilah sektor pendidikan, mengembangkan kajian kebijakan
pendidikan
yang
responsif
gender,
mengembangkan
pertanggungjawaban (LAKIP) yang responsif gender ditunjukkan dengan performance kinerja, rencana aksi yang responsif gender.
Contoh:
mengintegrasikan gender pada indikator input, output dan outcome pelaporan akuntabilitas kementerian/lembaga. 4. Budaya organisasi berupa norma, etika, aturan yang mengatur pola perilaku
organisasi yang mendukung kesetaraan gender. Kegiataan bisa dimulai dari unii yang paling siap untuk melaksanakan strategi PUG, kemudian dikembangkan ke unit kerja yang lain, mengembanagkna iklim keterbukaan, 51
mengembangkan mekanisme kesetaraan gender di internal organisasi. Misal: isu-isu gender terinternalisasi dalam rapat-rapat
perencanaan program
pendidikan, disusun pedoman pelaksanaan perencanaan dan penganaggaran sektor pendidikan.
C.
KATEGORI ANGGARAN RESSPONSIF GENDER Pengalokasian anggaran responsif gender dapat menggunakan pendekatan kategori anggaran: 1. Alokasi untuk kebutuhan spesifik 2. Alokasi untuk meningkatkan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan
(Affirmative action) 3. Alokasi untuk pelembagaan kesetaraan gender 4. Alokasi anggaran umum (paling penting karena umumnya mencapai 99% dari total anggaran)
Contoh alokasi anggaran untuk kebutuhan spesifik antara lain:
penyediaan
pembalut wanita, penyediaan pil anti nyeri haid bagi wanita, penyediaan vitamin yang mengandung Zat Besi, dll. Contoh alokasi anggaran untuk meningkatkan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan (affirmative action) antara lain: peningkatan kapasitas kepemimpinan terhadap tenaga pendidik perempuan untuk siap menduduki jabatan sebagai kepala sekolah karena selama ini ada anggapan bahwa kemampuan kepemimpinan perempuan menjadi penghamabat bagai dirinya untuk promosi sebagai kepala sekolah, latihan kepemimpinan bagi peserta didik perempuan atau laki-laki agar siap menjadi pengurus OSIS, dll. Contoh alokasi anggaran untuk pelembagaan PUG bisa dilakukan dalam bentuk capacity builidng tentang PUG, penyusunan data dan informasi pendidikan terpilah menurut jenis kelamin, pembuatan media KIE, dll. Contoh alokasi anggaran untuk isu kesetaraan gender (pengarusutamaan gender) bisa dilakukan dalam bentuk intergasi sasaran penerima beasiswa pada program bea siswa sekolah. Gambaran tentang conoth anaggaran reponsif gender dapat dilihaat pada gambaar berikut: 52
53
54
55
D.
GBS (GENDER BUDGET STATEMENT) Gender Budget Statement adalah dokumen akuntabililtas spesifik-gender yang disusun oleh SKPD, menunjukkan niat SKPD untuk melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender; dan menunjukkan bahwa SKPD mengalokasikan
anggaran
untuk
merealisasikan
niat
tersebut.
GBS
menginformasikan suatu kegiatan sudah responsif gender. GBS disusun dengan mendasarkan diri pada analisis gender (a.l. GAP). Transformasi GAP ke GBS dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada tabel berikut: Tabel 5.1.: Transformasi GAP-GBS Langkah 1
GAP Kebijakan/program/kegiatan
Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7
Data pembuka wawasan Faktor kesenjangan Sebab internal kesenjangan Sebab eksternal kesenjangan Reformulasi tujuan Rencana aksi
Langkah 8 Langkah 9
Data dasar (baseline) Indikator gender
56
GBS kegiatan,
Program, output kegiatan Analisis situasi -Sda-Sda-SdaTujuan out-put/sub output Rencana tindak (komponenkomponen yang berkontribusi kepada kesetaraan gender Dampak/ hasil output kegiatan
1. Contoh Gender Budget Statement (GBS) (Pernyataan Anggaran Gender)
(Format GBS Model Pemerintah Pusat)
Kementerian Negara/Lembaga
: Departemen Pendidikan Nasional
Unit Organisasi
: Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal Direktorat Pendidikan Masyarakat
Program
Pendidikan Nonformal
Kegiatan
Pendidikan Keaksaraan Fungsional Sub-kegiatan
Analisis Situasi
Pengendalian mutu Angka Buta Aksara sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2008 terus mengalami penurunan. Data penurunan tersebut adalah: Jumlah Jumlah Penduduk BA Tahun (jutaan) (jutaan)
% L
P
L+P
D isparitas G ender
1971
119.2
46.49
28
50
39
22
1980
147.6
45.76
22
40
31
18
1990
179.4
37.67
15
27
21
12
2000
205.6
18.18
9.8
19.4
14.6
9.6
2003
213.6
15.41
6.5
13.9
10.2
2005
215.2
14.89
6.62 12.85 9.55
6.59
2006
218.7
12.88
5.40
10.73 8.07
5.33
2007
224.9
11.82
5.04
9.36
7.20
4.32
9.76
4.27
7.51
5.97
3.34
2008*) 228.5
7.4
Berdasarkan data di atas, angka buta aksara perempuan terus menurun, namun dalam kenyataannya angka buta aksara perempuan masih sangat tinggi dibanding laki-laki. Pogram pemberantasan buta aksaa dilakukan melalui pendekatan: 1). Menentukan daerah Prioritas, yaitu 10 provinsi terpadat buta aksaranya; daerah perbatasan, dan terpencil; 2). Sistem Blok, Sistem ini ditekankan dalam upaya membertantas secara tuntas di suatu kecamatan atau kabupaten yang terpadat buta aksaranya. 57
3) Pendekatan Vertikal (Vertical Approach)Melalui kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai pada tingkat pelaksana teknis di lapangan 4)
Pendekatan Approach )
Horisontal
(Horizontal
Dalam pedekatan ini pemerintah melakukan kerjasama formal dengan Perguruan tinggi, organisasi perempuan, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan Dalam rangka menjaga warga masayarakat terutama perempuan agar tidak buta aksara kembali, maka dilakukan kegiatan keaksaraan usaha mandiri dan koordinasi terutama dengan 10 provinsi terpadat buta aksara. Pemberantasan buta aksara yang lebih memprioritaskan buta aksara perempuan, dengan menjaga tidak terulangnya buta aksara kembali melalui pendekatan kegiatan Keaksaraan Usaha Mandiri, dan koordinasi sertta evaluasi teruatama pada 10 provinsi terpadat buta aksara secara nasional.
Kegiatan yang direncanakan
Grup Akun 1
Indikator Input 1
Indikator Output 1 Grup Akun 2
Peningkatan mutu Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan - Para pemangku kepentingan di 10 provinsi terpadat buta aksara mempunyai data buta aksara berdasarkan jenis kelamin (by name, by address) - Adanya pendekatan pemberantasan buta aksara yang memprioritaskan buta aksara perempuan - Terjadi penurunan angka buta aksara perempuan secara siginifikan di 10 provinsi terpadat buta aksara terutama bagi perempuan; - Laki-laki dan perempuan terlibat secara aktif dalam program pemberantasan buta aksara terutama sebagai tutor di lapangan; Peningkatan Kapasitas Inovasi Pendidikan Keaksaraan - Pastikan bahwa warga yang sudah 58
Indikator Input 2
Indikator Output 2 Grup Akun 3 Indikator Input 3
Indikator Output3
menyelesaikan keaksaraan dasar laki-laki dan perempuan mengikuti kegiatan Keaksaraan Usaha Mandiri; - Pastikan bahwa perempuan dan laki-laki yang mengikuti Keaksaraan Usaha Mandiri mempunyai Kelompok Belajar Usaha (KBU) yang produktif dalam meningkatkan pendapatan keluarganya. - Tersedianya data warga laki-laki dan perempuan yang telah menyelesaikan kegiatan keaksaraan dasar; - Tersedianya tutor laki-laki dan perempuan secara seimbang dalam penyelenggaran kegiatan Keaksaraan Usaha Mandiri Warga Keaksaraan Usaha Mandiri laki-laki dan perempuan dapat mengikuti secara aktif dan mampu membentuk KBU sehingga ekonomi keluarganya meningkat Pengembangan Keaksaraan Berbahasa Ibu - Tersedianya tutor laki-laki dan perempuan yang masih aktif - Tersedianya penyelenggara laki-laki dan perempuan yang masih aktif Meningkatnya kemampuan tutor dan penyelenggara pendidikan keaksaraan dalam menyusun bahan ajar dengan menggunakan pendekatan bahasa ibu dalam pembelajaran pendidikan keaksaraan
59
Grup Akun 4
Indikator Input 4
Indikator Output 4
Grup Akun 5 Indikator Input 5
Peningkatan Kualitas Program dan Substansi Pendidikan Kkeaksaraan - Tersedianya tutor laki-laki dan perempuan yang masih aktif - Tersedianya penyelenggara laki-laki dan perempuan yang masih aktif Meningkatnya kemampuan tutor dan penyelenggara pendidikan keaksaraan dalam melakukan inovasi pembelajaran dan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Program Dikmas - data lembaga penyelenggara program pendidikan masyarakat
Indikator Output 5
Meningkatnya kemampuan lembaga penyelenggara program pendidikan keaksaraan dalam melaksanakan program Pendidikan Mamsyarakat.
Grup Akun 6
Evaluasi Program Pendidikan Keaksaraan
Indikator Input 6
Tersedianya data WB, Tutor, Penyelenggara yang terpilah laki-laki dan perempuan - Terevaluasinya kinerja penyelenggara program
pendidikan keaksaraan selama tahun 2010 Indikator Output - Terlaksananya pembinaan dan pembimbingan 6 program pendidikan keaksaraan - Tersusunnya strategi penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan tahun 2011 Grup Akun 7 Penyusunan Rencana Teknis tahun 2011
- garis besar rencana dan program yang memfasilitasi kebutuhan laki-laki dan perempuan Indikator Input 7
- istrumen pembinaan program dengan mencantumkan kebutuhan laki-laki dan perempuan
- jumlah aparat pelaksana dan fasilitas sarana
prasarana dengan mempertimbangkan petugas pelaksana dan sarana prasarana yang memfasilitasi kebutuhan laki-laki dan perempuan Indikator Output - Tersusunnya garis besar rencana dan program pendidikan keaksaraan tahun 2011 7 - Dapat dilakukannya estimasi potensi dan masalah pembinaan program pendidikan keaksaraan pada tahun 2011 60
- Meningkatnya kesiapan aparat pelaksana dan Grup Akun 8
Anggaran sub-kegiatan Indikator Outcome (dampak/hasil ) (dapat mengambil outcome pada tingkat kegiatan atau program)
sarana prasarana pendukung bagi pembinaan pendidikan keaksaraan tahun 2011 Kelompok Kerja Pendidikan Keaksaraan
Indikator Input 8
Data kelompok kerja yang seimbang antara anggota pokja laki-laki dan perempuan.
Indikator Output 8
Meningkatnya kemampuan kelompok kerja dalam memberikan dukungan operasi manajemen pelaksanaan tugas pembinaan pendidikan keaksaraan Rp. 5.518.354.000,00
- Menurunnya angka buta aksara perempuan pada 10 provinsi terpadat buta aksara secara signifikan sehingga disparitas gender buta aksara lebih kecil; - Meningkatnya patisipasi perempuan dan laki-laki dalam membentuk KBU baru, sehingga ekonomi keluaga warga buta aksara lebih baik dan tidak terjadi buta aksara kembali.
61
2. Contoh Gender Budget Statement Pada Satuan Pendidikan SMP
(format GBS Model Provinsi Jawa Tengah
Program Kegiatan Pembinaan Kesiswaan Program
Kegiatan Pembinaan Kesiswaan
Kegiatan
Pengorganisasian Kesiswaan (OSIS) Subkegiatan
Analisis situasi
Pembentukan Pentenaga pendidiks OSIS OSIS merupakan satu-satunya organisasi yang sah di sekolah yang berguna untuk membina siswa agar mampu berorganisasi dengan baik. Susunan pentenaga pendidiks OSIS terdiri dari siswa laki-laki ataupun perempuan. Pengamatan di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan bahwa jumlah pentenaga pendidiks OSIS lakilaki lebih dominan dibanding perempuan atau sebaliknya, dimana pentenaga pendidiks OSIS lebih didominasi oleh perempuan. Keadaan ini perlu diubah dengan melibatkan perempuan dan laki-laki secara berimbang dalam kepentenaga pendidiksan OSIS. , misalnya 60% laki-laki dan 40% perempuan atau sebaliknya , 60% perempuan dan 40% laki-laki. Bisa juga berimbang 50%:50%. • Sekolah perlu menyusun aturan yang berkaitan dengan komposisi pentenaga pendidiks OSIS dengan perbandingan 60%:40% atau 50%:50% antara laki-laki perempuan. • Sekolah menyusun program pembinaan kesiswaan, misalnya LKDO (Latihan Kepemimpinan Dasar Osis), pembinaan siswa berprestasi, kegiatan lomba, dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi siswa, baik untuk laki-laki maupun perempuan.
Kegiatan yang direncanakan
Grup akun 1
Masa Persiapan (Rapat Para Perwakilan Kelas)
62
Indikator input
Grup akun 2 Indikator input
Grup akun 3 Indikator input
Grup akun 4 Indikator input
Grup akun 5
• Peserta perwakilan kelas adalah laki-laki dan atau perempuan yang mewakili kelasnya. • Pembagian tugas dalam rapat dengan melibatkan wakil kelas perempuan menjadi petugas dalam rapat, misalnya menjadi pembawa acara. Pelaksanaan Rapat Pembentukan Pentenaga pendidiks OSIS • Penentuan jumlah pentenaga pendidiks dengan mengacu peraturan yang ditetapkan oleh kepala sekolah. • Komposisi pentenaga pendidiks antara lakilaki dan perempuan berimbang, misalnya: jika laki-laki menjadi ketua maka wakilnya perempuan, demikian pula sebaliknya, jika perempuan sebagai ketua maka laki-laki sebagai sekretaris. Penyusunan Program kegiatan OSIS • Program OSIS disusun dengan memperhatikan kebutuhan siswa laki-laki dan perempuan. • Kegiatan OSIS dapat diikuti oleh siswa lakilaki dan perempuan pada waktu dan tempat yang sama. Pelaksanaan Program Kegiatan OSIS • Jenis kegiatan yang dilaksanakan bisa diikuti oleh sebagian laki-laki dan sebagian perempuan. • Kegiatan OSIS dapat bersifat lomba. Anggaran Kegiatan OSIS Rp 2.500.000,00
Indikator input
Penggunaan anggaran harus seimbang: • • • • •
Anggaran untuk masa persiapan. Anggaran untuk pelaksanaan rapat. Anggaran untuk penyusunan program. Anggaran untuk pelaksanaan program. Anggaran untuk pelaporan pelaksanaan program.
Contoh Gender Budget Statement Pada Satuan Pendidikan SMP Program Kegiatan Pembinaan Kesiswaan 63
Program
Kegiatan Pembinaan Kesiswaan
Kegiatan
Pembinaan Siswa Berprestasi Subkegiatan
Analisis situasi
Pelaksanaan Pembelajaran Tambahan (model les) Pembelajaran tambahan selama ini diberikan kepada siswa kelas IX dengan target kelulusan yang tinggi. Kelas VII dan VIII kurang diperhatikan. Padahal prestasi di kelas IX sebenarnya dibangun sejak di kelas sebelumnya. Dalam kenyataannya siswa putra cenderung tidak mengikuti dibandingkan dengan siswa perempuan. Kondisi ini jika dibiarkan akan berdampak buruk. Karena itu, perhatian serius kepada siswa laki-laki perlu lebih ditingkatkan.
Kegiatan yang direncanakan
Grup akun 1 Indikator input
Grup akun 2 Indikator input
Subkegiatan Analisis situasi
• Sekolah merencanakan program kegiatan pembelajaran tambahan pada kelas VII s.d. IX. • Perlu sikap tegas dan kontinyu kepada para siswa laki-laki yang kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran tambahan. • Ada upaya pembimbingan untuk memberikan motivasi kepada siswa laki-laki. Menyusun Jadwal Pelajaran Tambahan • Sekolah menyusun jadwal pelajaran tambahan untuk kelas VII, VIII, dan IX. • Sekolah menekankan bahwa kegiatan pelajaran tambahan harus diikuti semua siswa tanpa kecuali. • Perlu tindakan motivasi siswa laki-laki agar mereka mempunyai semangat dalam mengikuti kegiatan pelajaran tambahan. Pelaksanaan Pembelajaran tambahan • Pada pelaksanaan pembelajaran tambahan siswa laki-laki yang tidak mengikuti pelajaran tambahan, dibimbing secara persuasive. • Disadarkan bahwa laki-laki mempunyai taggung jawab besar akan masa depan karena merekalah yang akan menjadi kepala rumah tangganya. Pelaksanaan Kegiatan Lomba OSN (Olimpiade Sain Nasional) Peserta pada kegiatan lomba kebanyakan dari siswa perempuan karena mereka lebih tertarik pada kegiatan lomba dibanding dengan siswa laki-laki. Hal ini berdampak negative karena siswa laki-laki akan 64
mengalami penurunan rasa percaya diri. Oleh karena itu, penyertaan peserta siswa laki-laki perlu ditingkatkan. Pemberian motivasi dan persuasi kepada siswa laki-laki lebih diintensifkan. • Sekolah memprogramkan kegiatan lomba yang lebih menarik bagi semua siswa. • Sekolah memrogramkan kegiatan lomba yang lebih menarik bagi siswa laki-laki.
Kegiatan yang direncanakan Grup akun 1
Mempublikasikan Secara Luas
Indikator input
• Publikasi dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada siswa laki-laki dan perempuan secara proporsional. Melaksanakan Lomba
Grup akun 2 Indikator input
Subkegiatan Analisis situasi
• Peserta lomba dipilih dari laki-laki dan perempuan tiap kelas secara proporsional. • Penilian penampilan menggunakan standar tertentu sehingga tidak diskriminatif. Kegiatan Ekstrakurikuler Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang bersifat eksploratif sebagai upaya pengembangan diri atas minat dan bakat siswa. Karena itu, diupayakan menjadi media untuk mengembangakan bakat dan minat siswa , baik laki-laki maupun perempuan. Kegiatan ekstra seperti pramuka, PMR, dan kesenian lebih didominasi oleh siswa putri. Hal ini perlu dihindari dengan cara banyak melibatkan siswa lakilaki dalam kegiatan ekstra tersebut.
65
• Sekolah menyusun program ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh siswa laki-laki dan perempuan.
Kegiatan yang direncanakan Grup akun 1
Menyusun program pengembangan diri
Indikator input
• Sekolah merencanakan berbagai kegiatan ekstrakuri-kuler yng bisa diikuti oleh siswa lakilaki dan perempuan dalam waktu dan tempat yang sama. Melaksanakan kegiatan
Grup akun 2 Indikator input Grup akun 3 Indikator input
• Kegiatan yang melibatkan siswa laki-laki dan perempuan perlu diatur sedemikian rupa sehingga tidak mendeskriditkan kelompok tertentu. Penggunaan anggaran Rp 80.038.400,00 • Anggaran yang disediakan untuk kegiatan kesiswaan diatur sedemikian sehingga terjadi keseimbangan. Persentase pembagiannya, misalnya: 50% kegiatan kesiswaan dan 50% untuk peningkatan prestasi akademik.
66
Contoh Gender Budget Statement Pada Satuan Pendidikan SMP Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Dan Kependidikan
Program
Peningkatan Profesionalisme Tenaga pendidik
Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Profesi Tenaga pendidik Subkegiatan
dan
Kompetensi
• Diklat/Workshop
Analisis situasi
Diklat/workshop merupakan upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalitas tenaga pendidik laki-laki maupun perempuan. Kenyataan di lapangan peserta diklat atau workshop kebanyakan tenaga pendidik laki-laki dibanding perempuan. Pelaksanaan ini akan menimbulkan ketidakseimbangan kualitas antara tenaga pendidik laki-laki dengan perempuan. Padahal, tenaga pendidik professional dan kompeten bukan milik tenaga pendidik laki-laki saja. Oleh karena itu, perlu pemerataan peran sehingga kualitas tenaga pendidik tidak hanya milik tenaga pendidik lakilaki tetapi juga para tenaga pendidik perempuan.
Kegiatan yang direncanakan
Sekolah mengirimkan atau menyelenggarakan diklat/workshop secara merata antara tenaga pendidik laki-laki dengan perempuan.
Grup akun 1
Pelaksanaan diklat/workshop
Indikator input
Tenaga pendidik mata pelajaran diikutkan dalam pelaksanaan diklat/workshop tanpa mendiskriminasikan tenaga pendidik laki-laki atau perempuan tetapi memberi kesempatan yang sama kepada keduanya.
Grup akun 2
Tindak lanjut
Indikator input
• Tenaga pendidik mata pelajaran yang telah mengikuti diklat harus menyusun laporan hasil diklat. • Tenaga pendidik mata pelajaran tersebut 67
Subkegiatan Analisis situasi
diharapkan mampu menerapkan hasil diklat dalam tugasnya. Seminar/symposium Seminar atau simposium merupakan media untuk menambah wawasan tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas sehingga akan lebih berkualitas. Selama ini kegiatan seminar/simposium belum melibatkan tenaga pendidik perempuan secara proporsional. Agar simposium/seminar juga menjadi milik tenaga pendidik perempuan maka sudah selayaknya tenaga pendidik perempuan diikutkan dalam kegiatan tersebut.
Kegiatan yang direncanakan
Sekolah mengirimkan tenaga pendidik perempuan mengikuti kegiatan simposium/seminar yang sesuai dengan bidang tugasnya. Grup akun 1
Menugaskan tenaga mengikuti seminar
pendidik
perempuan
Indikator input
• Tenaga pendidik perempuan didaftarkan sebagai peserta seminar atau simposium yang ada.
Subkegiatan
• Pelatihan Komputer
Analisis situasi
Banyak tenaga pendidik perempuan yang merasa enggan mengembangkan kompetensi dalam menguasai ITC sehingga penugasan diberikan kepada tenaga pendidik laki-laki. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap penguasaan computer. Oleh karena itu, pelatihan computer perlu dilakukan secara adil dan merata. Tenaga pendidik perempuan yang belum neguasai ITC perlu diberikan kesempatan mengikutinya.
Kegiatan yang direncanakan
Sekolah merencanakan pengiriman tenaga pendidik perempuan untuk mengikuti diklat ITC dalam rangka penguasaan komputerisasi. Grup akun 1
Menugaskan tenaga pendidik perempuan mengikuti pelatihan komputer/internet.
Indikator input
• Sekolah mengirimkan tenaga pendidik perempuan mengikuti diklat computer.
Grup akun 2
Menugasi tenaga pendidik perempuan melaksanakn pengimbasan hasil diklat. 68
Indikator input
Subkegiatan
Tenaga pendidik perempuan ditugasi melaksanakan pengimbasan hasil diklat computer kepada semua karyawan/tenaga pendidik di sekolahnya. Lomba Tenaga pendidik Berprestasi
Analisis situasi
Kebanyakan lomba tenaga pendidik berprestasi kebanyakan diikuti oleh tenaga pendidik laki-laki. Hal ini berkorelasi dengan pencalonan kepala sekolah yang umumnya tenaga pendidik laki-laki.
Kegiatan yang direncanakan
Sekolah mengirimkan tenaga pendidik perempuan mengikuti kegiatan simposium/seminar yang sesuai dengan bidang tugasnya. Grup akun 1
Menugaskan tenaga mengikuti seminar
Indikator input
Tenaga pendidik perempuan didaftarkan sebagai peserta seminar atau simposium yang ada.
Grup akun 2
Mengadakan kegiatan sejenis seminar di sekolah
Indikator input
Kepala sekolah menunjuk tenaga pendidik perempuan menjadi penyaji dalam kegiatan seminar.
Grup akun 3
Menugasi tenaga pendidik perempuan melaksanakan pengimbasan hasil diklat.
Indikator input
Tenaga pendidik perempuan ditugasi melaksanakan pengimbasan hasil diklat kepada semua karyawan/tenaga pendidik di sekolahnya.
Subkegiatan
Peningkatan Kompetensi Tenaga pendidik
69
pendidik
perempuan
Analisis situasi
Kompetensi tenaga pendidik harus terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan dan tuntutan zaman dan perubahan paradigma di bidang pendidikan. Peningkatan kompetensi bisa dilakukan dalam berbagai cara, misalnya pelatihan computer, studi banding dan lain-lain. Kesempatan memperoleh peningkatan kompetensi didominasi oleh tenaga pendidik laki-laki. Padahal, kompetensi di bidang pendidikan milik semua tenaga pendidik. Karena itu, keseimbangan kesempatan perlu diperhatikan.
Kegiatan yang direncanakan
Sekolah mengadakan studi banding sebagai upaya meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Grup akun 1
Mengadakan studi banding ke sekolah lain
Indikator input
Semua tenaga pendidik(perempuan dan laki-laki) diikutkan dalam studi banding.
Grup akun 2
Menyusun Laporan Hasil Studi Banding
Indikator input
• Hasil studi banding harus dilaporkan secara tertulis dan semua tenaga pendidik diharapkan mampu menyimpulkan. • Sebagai tindak lanjut semua tenaga pendidik diharapkan menyusun rencana pasca studi banding. Penggunaan Anggaran Rp 44.570.000,00
Grup akun 3 Indikator input
Sekolah menyediakan anggaran untuk kegiatan ini dengan pengatruran yang seimbang, misalnya: 40% untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik, 30% untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik, dan 30% untuk peningkatan kualitas pegawai.
70
CATATAN: 1. Anggaran yang dicontohkan pada tampilan ini hanya salah satu dari sekian komponen anggaran pendapatan dan belanja sekolah pada sekolah berstandar nasional (SSN). 2. Contoh rincian penggunaan anggaran responsif gender ini dapat dilihat pada lampiran. a.
Anggaran kegiatan siswa (1.4)
b.
Anggaran kegiatan lomba (1.4.3)
c.
Anggaran ekstrakurikuler (1.4.4. s.d. 1.4.11)
d.
Anggaran peningkatan akademik siswa (1.5)
e.
Anggaran peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (2.1,
2.2, dan 2.3)
71
BAB V PENUTUP
Komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan harus didukung semua pihak. Pengarusutamaan gender bidang pendidikan sebagai strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender mensyaratkan adanya penguasaan “tools” (alat) sebagai dasar dari setiap proses pengarusutamaan gender, baik dari aspek kebijakan, program, maupun kegiatan yang akan dikembangkan.
Alat tersebut adalah analisis gender.
Dengan analisis gender
diharapkan kesenjangan gender dapat diidentifikasi dan dianalisis sehingga dapat ditemukan faktor penyebab serta langkah-langkah pemecahannya secara tepat. Dengan demikian diharapkan masalah gender di bidang pendidikan dapat diatasi dan dipersempit sehingga program pendidikan yang berwawasan gender dapat diwujudkan.
72
DAFTAR PUSTAKA
Dinas Pendidikan. 2009. Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013. Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 2002. Panduan Pelaksanaan INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 2004. Bunga Ramapai Panduan dan Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN dan UNFPA. Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. 2009. Reformasi Kebijakan Pendidikan Menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender (edisi kedua). Surakarta: UNS Press. Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. 2009. Kebijakan Publik Pro Gender. Press.
Surakarta: UNS
Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. 2010. Pendidikan Adil Gender: Konsep dan Aplikasi di Sekolah. Surakarta: UNS Press. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Daerah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tahun 2008-2013 Sardjunani, Nina dan Setywati, Lilik e(d.). 2009. Panduan Sekolah Berwawasan Gender. Direktorat Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan Nasional.
73
74
