ANALISA SWOT DALAM PENERAPAN VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS) UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN DI INDONESIA Darman Dosen : DR Ir Iwan Krisnadi MBA Graduate Program of Electrical Engineering Department, Mercu Buana University, Jakarta Email:
[email protected]
ABSTRACK Vessel Monitoring Systems (VMS) is the use of communication technology and naval system for tracking vessels movement. In fisheries management, VMS is one of the key components of Monitoring, Control and Surveilance (MCS) that has been implemented in Indonesia for monitoring fishing vessels with specific criteria operated in Indonesian waters. Application of VMS has been produced a lot of data. When the data is properly managed it can support the efforts on sustainable fishery resources in Indonesia. Currently the use of VMS technology in Indonesia is still continue to develop. VMS data use at the minimum level can provide data on vessels movement (position, time, route, and speed), and moreover vessel activities. Resulted from SWOT analysis the implementation of the VMS program there are benefits that are gained both from the government as a regulator of fishery surveillance control policy as well as from the fisherman owner side but there are still many complaints that are reached by the owner of the fishing vessel. Besides that the VMS program have a opportunity and also threats to implement in the future. Keywords: VMS; MCS; SWOT analysis
I. PENDAHULUAN
Unreported and Unregulated (IUU) fishing. Program VMS diatur dalam Undang-Undang No.
Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun
2003
telah
penangkapan
ikan
melakukan dengan
pengawasan menggunakan
Sistem Pemantauan Kapal Perikanan atau yang sering
disebut
dengan
Vessel
Monitoring
System (VMS). Sistem ini merupakan salah satu program pengawasan yang dilakukan dalam menjaga sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia. Program pelaksanaan
ini menjadi komponen
Monitoring,
Controlling,
and
Surveillance (MCS) dalam memerangi Illegal,
31 tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Menteri No.PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap dan Peraturan Menteri No. PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Peraturan tersebut mengamanatkan kewajiban kapal-kapal perikanan untuk memasang Transmitter Vessel Monitoring
System.
Berdasarkan
Peraturan
Menteri No.PER.05/MEN/2007 pasal 2, dalam pelaksanaannya VMS bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumberdaya ikan melalui pengendalian dan pemantauan terhadap kapal
perikanan,
meningkatkan
efisiensi
dan
terkait atau orang/perusahaan perikanan yang
efektivitas pengelolaan usaha perikanan yang
telah
dilakukan
perikanan;
masyarakat kecil pelaku perikanan hanya dapat
perikanan
kabar dari orang-orang yang belum tentu
oleh
meningkatkan terhadap
perusahaan
ketaatan
ketentuan
kapal
peraturan
perundang-
cukup
besar
usahanya,
sedangkan
kebenarannya.
undangan yang berlaku, serta memperoleh data dan informasi kegiatan kapal perikanan dalam
II. PERUMUSAN MASALAH
rangka pengelolaan sumberdaya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Vessel Monitoring System (VMS) adalah salah satu dari penerapan Monitoring, Controlling and
Sejak dilaksanakannya program ini, dirasakan bahwa masih kurang informasi yang dapat diperoleh oleh masyarakat khususnya pelaku perikanan tangkap. Kekurangan tersebut antara lain: kegunaan VMS, cara kerja, prosedur pemasangan transmitter, manfaat yang akan diterima, dan masih banyak hal mengenai VMS yang
belum
mereka
ketahui.
Kurangnya
sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah penyebab hal ini terjadi. Pelaku perikanan selama ini hanya diwajibkan memasang transmitter yang telah menjadi peraturan dalam bidang perikanan tangkap. Pada jurnal ini akan disajikan analisis manfaat mengenai MCS dan IUU fishing, serta VMS secara umum dan perkembangannya.
Analisa Strength, Weakness, Opportunity and Treath (SWOT) terhadap penerapan VMS di Indonesia, kelebihan kekurangan peluang dan tantangan program VMS yang telah dijalankan kini
dan
saran
kedepannya
demi
peningkatan pengawasan penangkapan ikan di Indonesia. Karena program VMS sendiri tidak banyak
diketahui
oleh
masyarakat
(MCS)
yang
berbasiskan
pengawasan dengan satelit. Indonesia sendiri telah menerapkan sistem ini sejak tahun 2003. Prosedur atau tata cara pelaksanaan vessel monitoring system (VMS) masih banyak yang belum diketahui terutama oleh pelaku perikanan (nelayan/pemilik kapal). Sistematis pelaksanaan mulai dari pemasangan, pendaftaran hingga pelaporan
hasil
yang
dilakukan
Fisheries
Monitoring Centre (FMC) hingga saat ini hanya beberapa
orang
atau
instansi
yang
mengetahuinya. Secara sistematis makalah ini akan
membahas
beberapa
permasalahan
sebagai berikut: 1. Bagaimana sistem kerja program VMS dilaksanakan?
Kemudian dalam makalah ini akan disajikan
hingga
Surveillance
umum.
Informasi ini lebih sering diterima oleh instansi
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan yang
terjadi
dalam
pelaksanaan
program VMS? 3. Manfaat apa yang diterima bagi para pelaku
perikanan
(nelayan/pemilik
kapal) dengan adanya VMS?
III. KERANGKA TEORI
permen
kelautan
dan
5/MEN/2007, Transmitter
Menurut peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang sistem
pemantauan
kapal
perikanan, yang dimasksud sistem pemantauan kapal perikanan adalah salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan dan/atau
pengangkutan
menggunakan perikanan
peralatan
yang
telah
No.
adalah alat
yang
berfungsi untuk melakukan pemantauan kapal
A. Vessel Monitoring System (VMS)
penyelenggaraan
perikanan
ikan,
yang
pemantauan ditentukan.
kapal Sistem
perikanan secara langsung yang dipasang dan dioperasikan di atas kapal perikanan untuk menerima/mengirimkan
data
posisi
kapal
perikanan ke pengelola sistem. Teknologi VMS memiliki fungsi dalam menyediakan informasi umum seperti unit identifier (ID transmitter kapal), tanggal dan waktu, serta garis lintang dan bujur. Penyediaan informasi mengenai posisi kapal menggunakan sistem GPS.
pemantauan kapal perikanan/Vessel Monitoring System
(VMS)
pengawasan
adalah
kegiatan
sebuah
program
perikanan,
yang
menggunakan peralatan yang terpasang di kapal
perikanan
memberikan
informasi
mengenai kegiatan dan posisi kapal [6].
2. Sistem Komunikasi Sistem komunikasi membawa laporan data posisi dan pesan lainnya dari peralatan yang berada di atas kapal, melalui satelit untuk selanjutnya oleh satelit data dikirim ke stasiun bumi, setelah itu di akhir data dikriim ke pusat pemantauan perikanan.
3. Pusat Pemantauan Perikanan Pusat pemantauan perikanan/Fisheries Monitoring Centre (FMC) adalah sebuah pusat yang memantau dan menerima laporan yang Gambar 1. Skema jaringan VMS
dikirimkan melalui transmitter dan kemudian menyimpannya ke dalam database dari semua
VMS merupakan suatu sistem yang
kegiatan kapal penangkap ikan yang telah
menggabungkan antara teknologi dan
menggunakan sistem VMS. Pengawas di FMC
sumberdaya manusia. Secara teknis VMS
mengawasi seluruh kegiatan penangkapan dari
memiliki tiga elemen umum yaitu:
monitor dan dianalisis
jika terjadi indikasi
pelanggaran untuk segera diambil tindakan. 1. Peralatan di Kapal
FMC merupakan lokasi yang aman dimana
Peralatan elektronik yang terpasang
hanya personil atau petugas pengawasan yang
pada sebuah kapal. Alat ini biasanya terdiri dari
berwenang yang dapat mengakses data VMS.
beberapa kombinasi antena dan transceiver,
Semua data dilindungi dari kesengajaan atau
sumber daya eksternal dan kabel. Menurut
kebetulan atau memperlihatkan kerusakan.
B. Kapal Penangkap Ikan
yuridikasi suatu negara, tanpa ijin dari negara itu,
Berdasarkan Undang-Undang No. 31
atau dalam keadaan melawan hukum dan
tahun 2004 tentang perikanan bahwa kapal
regulasi negara tersebut
perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung
2) Unreported fishing, mengacu pada kegiatan
lainnya yang dipergunakan untuk melakukan
penangkapan
penangkapan
ikan,
dilaporkan secara tidak benar (misreported),
penangkapan
ikan,
mendukung
operasi
pembudidayaan
ikan,
kepada
yaitu
otoritas
tidak
dilaporkan,
nasional
yang
atau
relevan,
pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan
bertentangan dengan peraturan dan perundang-
perikanan,
undangan;
dan
penelitian
atau
eksplorasi
perikanan.
3)Unregulated fishing, mengacu pada kegiatan penangkapan
C. Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ZEE adalah suatu jalur laut yang berada diluar dan berbatasan dengan laut teritorial yang batas terluarnya diukur dari suatu garis pangkal atau surut terendah ke arah laut bebas sejauh tidak
melebihi
jarak
200
mil
laut.
ZEE
merupakan suatu rezim hukum khusus dimana
yaitu
di
dalam
area
suatu
organisasi pengelolaan regional yang dilakukan kapal tanpa nasionalitas, atau oleh kapal dengan bendera suatu negara bukan anggota dari organisasi tersebut, atau oleh suatu fishing entity dengan cara yang tidak konsisten dengan atau
melawan
aturan
konservasi
dan
pengelolaan organisasi tersebut.
negara pantai memiliki hak dan kedaulatan untuk
melakukan
kegiatan
eksploitasi
dan
ekplorasi sumberdaya alam baik hayati maupun
E. Monitoring, Controlling and Surveillance (MCS) Monitoring, Controlling and Surveillance
non hayati, termasuk yuridikasi lainnya, sedang kepentingan masyarakat internasional seperti
(MCS)
merupakan
kebebasan berlayar tetap berlaku [10].
manajemen
salah
perikanan
satu
dalam
kebijakan memerangi
masalah IUU fishing yang terjadi di dunia [9]. D. Illegal, Unreported and Unregulated (IUU)
MCS telah disepakati dalam konferensi FAO di
Fishing
Roma dengan uraian sebagai berikut [6] : IUU
perikanan
fishing yang
merupakan
kegiatan
sangat
merugikan
dapat
mengancam
manajemen
perikanan
yang
bertanggung
jawab.
IUU
fishing
dapat
1) Monitoring : the continuous requirement for the measurement of fishing effort characteristics and resources yield; 2) Control : the regulatory conditions under
dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu [10] :
which the exploitation of the resource may be
1) Illegal fishing, mengacu kepada berbagai
conducted; dan
kegiatan
3) Surveillance : the degree and types of
yang
dilakukan
oleh
kapal-kapal
nasional atau asing di dalam perairan di bawah
observation required to maintain
with the
regulatory control imposed on fishing activities.
kelemahan dan ancaman. Analisa SWOT terlihat seperti gambar di bawah
Gambar 2. Diagram pelaksanaan MCS di perikanan tangkap [5]
F. Pengawasan Kapal Perikanan Gambar 3. Diagram analisis SWOT [12]
Pengawasan kapal perikanan adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawas yang ditunjuk oleh Menteri Kelautan
IV. METODOLOGI PENELITIAN
dan Perikanan atau Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dan Gubernur Propinsi atau pejabat
1. Waktu dan Tempat Penelitian
yang ditunjuk atas nama pemerintah untuk melakukan
pengawasan
terhadap
kapal
perikanan yang masuk, membongkar ikan hasil tangkapan serta kapal perikanan yang keluar pelabuhan dengan tata cara dan prosedur sebagaimana
ditetapkan.
Pelaku
utama
pengawasan kapal perikanan adalah pemerintah atau
petugas
yang
ditunjuk
atas
nama
Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama adalah pengumpulan data di Fisheries Monitoring Centre (FMC) Direktorat P2SDKP Departemen Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat, dan Pangkalan Pengawasan P2SDKP di PPS Nizam Zachman Jakarta. Tahap kedua adalah tahap pengolahan data.
pemerintah G. Analisa SWOT Merupakan
2. Metode penelitian untuk
Metode yang dipakai dalam penelitian
melakukan identifikasi berbagai factor secra
ini adalah studi kasus (case study). Studi kasus
sistematis untuk merumuskan factor-faktor yang
bertujuan untuk memberikan gambaran secara
menjadi
kelemahan
mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta
(weakness), peluang (opportunity) dan ancaman
karakter yang khas dari kasus ataupun status
(threats) dari pelaksanaan suatu sistem.
dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas
suatu
kekuatan(strength),
metode
Analisa di dasarkan pada logika yang
diatas akan dijadikan suatu hal yang bersifat
dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang
umum (Nazir, 1985). Tujuan lainnya adalah agar
namun secara bersamaan dapat meminimalkan
mampu
menggambarkan
dan
menganalisis
sistem kerja Vessel Monitoring System yang
telah dijalankan serta menganalisis persepsi
dilakukan untuk mengetahui kinerja dari VMS
pelaku perikanan baik nelayan, pemilik usaha
yang telah dilakukan hingga saat ini.
perikanan, maupun pengawas perikanan. Untuk itu
dilakukan
pengamatan
langsung
dan
wawancara dengan pihak yang terkait.
V. HASIL DAN ANALISA
3. Jenis dan Sumber Data Data
yang
1. Cara Kerja Sistem VMS
dikumpulkan
dalam
penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data
sekunder.
dengan
Data
melakukan
primer
dikumpulkan
wawancara
kepada
pengawas kapal perikanan yang berada di PPS Nizam Zachman maupun di Fisheries Monitoring Centre (FMC) serta unit kerja yang berhubungan dengan VMS dan kepada pelaku perikanan
telah menggunakan transmitter pada kapalnya. Data sekunder yang dikumpulkan antara lain data keaktifan transmitter. Data sekunder ini merupakan data dari Departemen Kelautan dan (DKP)
dilakukannya
sebelum
sistem
dan
pengawasan
cara
kerja
dari
sistem
pemantauan kapal perikanan ini adalah sebagai berikut : 1) Setiap Kapal Perikanan Asing (KIA) dan Kapal Ikan Indonesia (KII) di atas 60 GT wajib memasang transmitter pada kapalnya; 2) Transmitter yang telah terpasang akan mengirimkan sinyal kepada satelit provider
(nelayan ABK, kapten kapal, pemlik kapal) yang
Perikanan
Rangkaian
setelah kapal
perikanan.
masing-masing. Pengiriman sinyal dilakukan secara otomatis oleh transmitter dengan interval waktu satu jam; 3) Sinyal-sinyal yang diterima oleh satelit teruskan atau dikirimkan kembali ke processing centre untuk diolah data-data yang telah dikirimkan satelit. Lokasi processing centre ini berbeda-beda tergantung provider. Untuk argos lokasinya berada di Perancis dan inmarsat di
4. Metode Pengumpulan Data Metode
pengumpulan
Inggris; data
yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan responden dalam melakukan wawancara.
Responden
yang
dipilih
telah
ditentukan sebelumnya menjadi nelayan ABK, kapten
kapal,
pemilik
kapal
yang
telah
memasang transmitter pada kapalnya. Ini untuk mengetahui tanggapan (persepsi) dari pelaku perikanan tentang Vessel Monitoring System. Wawancara kepada pengawas perikanan
4) Setelah diolah menjadi data-data posisi kapal, kemudian data dikirimkan ke pusat pemantauan kapal perikanan. Di FMC, data tersebut diolah server gambar
yang dimiliki untuk pergerakan
kapal
dapat tampilan serta
data-data
lainnya; 5) Di FMC data kapal di analisis. Jika terdapat pelanggaran maka akan dilakukan pemeriksaan; 6) Tampilan posisi kapal yang telah diterima FMC, kemudian akan di beritahukan kepada para pemilik kapal. Ini dilakukan dengan
menggunakan fasilitas website yang dikelola
perusahaan tersebut adalah PT. CLS Argos
oleh FMC; dan
Indonesia, PT. Amalgam Indocorpora, PT. SOG
7)
Pemilik
kapalnya
yang
ingin
dapat
mengetahui
mengakses
posisi
website
ke
http://VMSdkp.dkp.go.id
Indonesia, dan PT. Pasifik Satelit Nusantara. Tiga dari empat
provider
tersebut
adalah
perusahaan swasta asing yang berada di Indonesia. Provider-provider tersebut memiliki
Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal
peranan dalam menyediakan alat dan sarana
perikanan dapat terpantau melalui pergerakkan
komunikasi
kapal di layar pengawasan FMC. Pelanggaran-
penyelenggaraan
palanggaran
adalah
perikanan. Provider menyediakan kebutuhan
saat
transmitter yang akan dipasangkan pada kapal-
yang
kapal perikanan. Dalam satu unit transmitter
yang
terpantau
pelanggaran
yang
dilakukan
pengawasan
ataupun
pada
pelanggaran
dilakukan di waktu yang lampau. Pelanggaran yang dilakukan kapal perikanan seperti : 1. Mematikan
transmitter
yang
dibutuhkan
sistem
dalam
pemantauan
kapal
tersebut memiliki kelengkapan seperti: 1. Kabel catu daya;
secara
2. Kabel data; 3. Junction box;
disengaja; 2. Menggunakan
alat
tangkap
yang
4. Bracket; 5. Tiang; dan
dilarang; 3. Melakukan penangkapan
di
wilayah
6. Buku petunjuk.
yang tidak sesuai izin penangkapan; 4. Melakukan penangkapan
di
wilayah
yang dilarang; 5. Melakukan penangkapan atau kapal berlayar
melewati
wilayah
ZEE
Tabel 1. Provider VMS di Indonesia
Indonesia; 6. Melakukan ketidaktaatan berlabuh di
3. Analisa SWOT dalam program VMS
pelabuhan pangkalan; dan
Di
7. Melakukan transshipment.
dalam
pemantauan Indonesia, pendapat
2. Provider Provider merupakan suatu perusahaan
perikanan.
kapal banyak
atau Dari
pelaksanaan perikanan
(VMS)
ditemukan
persepsi mereka
dari
sistem di
pendapatpara
dapat
pelaku
diketahui
yang bekerjasama dengan pemerintah dalam
berbagai hal teknis dalam pelaksanaan VMS,
menyelenggarakan sistem pemantauan kapal
baik itu berupa kelebihan maupun kekurangan
perikanan.
dalam
yang ditimbulkan dari program ini. Dan itu
menyediakan alat dan perlengkapan komunikasi
semua di dapat dari pengalaman-pengalaman
sistem satelit. Provider yang bekerjasama kini
mereka selama berpartisipasi dalam program
berjumlah empat perusahaan provider. Keempat
VMS.
Provider
bekerjasama
yang
Salah satu kekurangannya adalah biaya
pengawas perikanan, transmitter-transmitter
harus
tersebut memiliki kelemahan mengirimkan sinyal
mereka
keluarkan
untuk
kepartisipasian dalam program ini menurut
di wilayah perairan tertentu. Di dalam
mereka dinilai terlalu mahal. Mereka harus
pengawasan, transmitter tertentu tidak dapat
membeli transmitter untuk dipasang pada kapal
terdeteksi di pusat pemantauan kapal perikanan.
mereka yang harga satu unitnya berkisar dua
Seperti argos yang tidak dapat terdeteksi di
puluh juta hingga tiga puluh juta rupiah. Biaya
wilayah perairan timur Indonesia. Hal ini karena
airtime yang harus dibayarkan setiap satu
posisi satelit yang orbit lintasannya tidak dapat
tahunnya yang juga tidak kecil yaitu berkisar
mendeteksi daerah tersebut. Jika seperti ini
enam
tentunya akan menghambat proses
juta
hingga
delapan
pertahunnya.
Selain
biaya
pembayaran
airtime,
bertambah transmitter.
jika
terjadi
juta
pembelian
dan
tersebut
akan
Manfaat yang seharusnya diterima juga
terhadap
sangat kurang atau tidak dirasakan langsung
biaya
kerusakan
Kerusakan
rupiah
yang
terjadi
akan
pengawasan.
oleh pengguna transmitter. Menurut beberapa
menjadi tanggung jawab pemilik kapal.
nelayan bantuan sering terlambat ataupun tidak
Kerusakan transmitter tersebut harus segera
ada bantuan sama sekali ketika terjadi masalah
diperbaiki oleh provider. Perbaikan ini tentunya
terhadap kapalnya. Hal ini membuat pengguna
akan mengeluarkan biaya perbaikan. Biaya
transmitter
perbaikkan untuk teknisinya sekitar satu juta
keuntungan dari pemasangan transmitter. Selain
lima ratus ribu rupiah per satu kali perbaikkan.
itu manfaat yang diberikan dari VMS yaitu
Menurut pengawas perikanan di
merasa
tidak
mendapatkan
pemilik dapat memantau kapalnya bagi mereka
pelabuhan bahwa pada awal pelaksanaan
tidak berpengaruh besar. Menurut mereka hal
periode kedua program vessel monitoring
semacam itu dapat mereka lalukan dengan
system, banyak ditemukan terjadinya kerusakan
radio komunikasi ataupun telepon selular. Cara
transmitter. Kerusakan yang terjadi disebabkan
ini cukup mudah dilakukan dan murah.
oleh kejadian force majeure atau lebih sering
Jika dilihat tingkat pengetahuan tentang
dikarenakan kondisi kapal yang tidak
VMS
mendukung. Kerusakan yang sering dialami
maupun ABK kapal sangat berbeda. Hal ini
adalah putusnya sikring pada transmitter atau
dapat dilihat pada Tabel berikut ini:
dari
nelayan
pemilik
kapal,
kapten,
kabel yang putus karena gigitan tikus. Hal ini dapat terjadi karena kondisi wheel house yang terlalu berantakan disekitar transmitter. Seharusnya kejadian ini tidak harus terjadi jika
Tabel 2. Tingkat pengetahuan tentang VMS
saja terdapat pengetahuan yang cukup dari kapten kapal ataupun ABK. Setiap unit transmitter yang dikeluarkan oleh provider juga memiliki kelemahan. Menurut
Berdasarkan Tabel 5 diatas, masih banyak ditemukan kekurang-pahamandari para pelaku perikanan seperti pemilik kapal, nakhoda,
serta
ABK
kapal.
Hasil
wawancara
yang
dilakukan pada kapal perikanan di PPS Nizam Zachman menunjukkan bahwa masih banyak pelaku perikanan tidak mengetahui maksud, tujuan,
maupun
manfaat
dari
sistem
pemantauan kapal perikanan ini.
Berikut tabel 3 mengenai kelemahan dan kelebihan program VMS serata table 4 mengenai mendatang
peluang terhadap
dan
ancama
program
VMS
dimasa dalam
sistem pemantauan kapal perikanan dalam sistem VMS. Kelebihan dan kelemahan tersebut diperoleh dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan.
Tabel 4. peluang dan ancaman program VMS
VI. KESIMPULAN
Sistem kerja Vessel Monitoring System (VMS) dibagi
menjadi
tiga,
yaitu
pemasangan
transmitter yang dilakukan oleh provider atau pengawas lapangan, pemantauan oleh petugas atau operator pengawasan, dan penindakan Tabel 3. kelemahan dan kelebihan program VMS
oleh Ditjen P2SDKP. Pengelolaan sistem VMS dilakukan oleh Fisheries Monitoring Centre (FMC) Jakarta sebagai pusat dan dua Regional Monitoring Centre (RMC) di Batam dan Ambon sebagai pengelolaan pendukung. Analisa SWOT yang dilakukan dalam program VMS ini memiliki beberapa
kelebihan
dan
masih
banyak
kekurangannya serta peluang dan ancaman
yang harus dihadapi oleh Kementrian Kelautan
tujuan, manfaat, cara teknis
dan perikanan selaku pembuat program VMS ini.
pengelolaan, dan perawatan transmitter.
Diantara analisa tersebut adalah pengusaha
3. Perlu penelitian tentang pengaruh VMS
perikanan mudah memantau kapalnya namun
terhadap pelanggaran kapal perikanan
pendapat
di Indonesia.
pelaku
menyatakan
perikanan
bahwa
VMS
lebih
banyak
lebih
banyak
menyulitkan dan merugikan nelayan baik dari
VIII. DAFTAR PUSTAKA
pengadaan transmitter maupun pelaksanaannya. Manfaat yang diterima oleh pemerintah adalah meningkatkan
efektivitas
pengelolaan
sumberdaya ikan melalui pengendalian dan pemantauan
terhadap
kapal
perikanan,
[1] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No:Permen.05/MEN/2007.Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.
meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha perikanan yang dilakukan oleh perusahaan perikanan, dan memperoleh data dan informasi
[2] Departemen Kelautan dan Perikanan. 2004. UU No. 31 Tentang Perikanan. Jakarta: DKP
tentang kegiatan kapal perikanan dalam rangka pengelolaan
sumberdaya
ikan
secara
bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sedangkan manfaat yang diterima pemilik kapal atau nelayan hanya sebatas untuk memantau
[3] Departemen Kelautan dan Perikanan. 2008. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No: Permen.05/MEN/2008tentangUsaha Perikanan Tangkap. Jakarta: DKP.
keberadaan dan perilaku kapal di laut yang dilakukan melalui Website.
[4]
DirektoratSaranadanPrasarana
Pengawasan.
2008.
Standar
Operasional
Prosedur Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
VII. SARAN
(Vessel
Monitoring
System).
Jakarta:
Departemen Kelautan dan Perikanan. 34 hal. 1. Direktorat Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
[5] Fyson, J. 1985. Design of Small Fishing
hendaknya perlu melakukan perbaikan
Vessels. England: Fishing News Book.
sistem pemantauan kapal perikanan dalam proses pengurusan transmitter,
[6]
proses
Rensponsible Fisheries - Fishing Operaions - 1
analisis
data
transmitter,
pelaksanaan transmitter di kapal dan
FAO.
1998.
Technical
Guidelines
for
Suppl. 1 - 1. Vessel Monitoring Systems. Roma
penampilan gambar pada website VMS. 2. Perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan
[7] Mansur, A. 2007. Kinerja Pengawasan Kapal
terhadap pelaku perikanan (pengusaha,
Perikanan (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan
nakhoda, dan ABK kapal) mengenai
Samudera Nizam Zachman Jakarta). [Tesis].
Bogor:
Sekolah
Pasca
Sarjana.
Institut
Pertanian Bogor.
[8] Mukhtar. 2008. Pengaturan Penggunaan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Vessel Monitoring Sistem). [terhubung tidak berkala]. www.mukhtarapi.Blogspot
[9] P2SDKP. 2008. The Policy of Surveillance and Control for Marine Resources and Fisheries. Jakarta
[10]
Widodo.
2003.
Pemanfaatan
dan
Pengelolaan Sumberdaya Ikan di Perairan ZEE Indonesia dan Sekitarnya. Balai Riset Perikanan Laut. Jakarta: Departemen Kelautan Perikanan. 37 hal.
[11] Iwan Krisnadi, Key Managemnt Model, Materi Kuliah Managemnt Bisnis ICT, UMB
