1 PENERAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA ABSTRAK
Pemerintahan di seluruh dunia pada saat ini menghadapi "tekanan" dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif. Hal tersebut menyebabkan e-Government atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting bagi semua pengambil keputusan. Pemerintah Tradisional (traditional government) yang identik dengan paper-based administration mulai ditinggalkan. Transformasi traditional government menjadi electronic government (e-Government) menjadi salah satu isu kebijakan publik yang hangat dibicarakan saat ini. Di Indonesia e-Government baru dimulai dengan inisiatif yang dicanangkan beberapa tahun lalu. Penerapan e-government (e-gov) di Indonesia mulai menggeliat, prospeknya pun dinilai baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meningkatkan perkembangan penerapan e-Government dan struktur informasi yang dimiliki oleh Pemerintahan di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian kualitatif oleh deskriptif. Sesuai dengan masalah yang dijumpai pada penelitian awal, maka fokus analisis dan perancangan ini dibatasi pada bidang pelayanana publik. Hasil dari perancangan adalah sistem e-Government yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh Pemerintahan Indonesia untuk mencapai suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) khususnya dalam pelayanan publik. Kata Kunci : e-Government, pelayanan publik
2 BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) di dunia telah semakin luas. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan ICT yang tidak terbatas pada bidang perdagangan saja, melainkan juga dalam bidang-bidang lain, seperti bidang pendidikan, bidang pertahanan dan keamanan negara, sosial dan sebagainya. Dalam tujuannya memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta banyak manfaat positif lainnya maka e-government merupakan sesuatu yang perlu untuk dilakukan oleh organisasi pemerintahan. E-government menjadi sangat populer sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). E-government (e-gov) intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, ada dua hal utama dalam pengertian e-gov di atas ; yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu, dan yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya, sehingga pemerintahan dapat berjalan lebih efisien. Kendati demikian, e-gov bukan berarti mengganti cara pemerintah dalam berhubungan dengan masyarakat. Dalam konsep e-gov, masyarakat masih bisa berhubungan dengan pos-pos pelayanan, berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, atau mengirim surat. Jadi, e-gov sesuai dengan fungsinya, adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Simpulannya e-gov adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Untuk menghadapi tantangan era globalisasi tersebut pemerintah Republik Indonesia telah berinisiatif membuat kebijakan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) untuk membangun electronic government for a good governance yang terintegrasi mulai dari tingkat pemerintahan daerah hingga ke pusat. Tujuannya adalah agar infrastruktur ICT yang akan dibangun dapat dimanfaatkan secara bersama untuk berkoordinasi oleh seluruh instansi, baik pusat maupun daerah. Kebijakan pemerintah tersebut antara lain dituangkan dalam bentuk Inpres No.3 tahun 2003 dan keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang perkembangan e-Gov yang merupakan wujud keinginan pemerintah dalam upaya mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan (Knowledge-based Society). Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang “kebijakan dan startegi nasional pengembangan e-Gov Indonesia” antara lain berisikan panduan yang sudah disosialisasikan, seperti : 1. Panduan pembangunan infrastruktur portal pemerintah 2. Panduan manajemen sistem dokumen elektronik 3. Panduan penyusunan rencana induk pengembangan e-Gov lembaga 4. Panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah 5. Panduan tentang pendidikan dan pelatihan SDM e-Gov Untuk kasus di Indonesia, pemanfaatan e-gov dikarenakan adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental, dari sistem kepemerintahan yang otoriter dan sentralistik menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis, dan menerapkan perimbangan kewenangan pusat
3 dan daerah otonom. Perubahan yang tengah terjadi tersebut menuntut terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Sistem manajemen pemerintah yang selama ini merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral dikembangkan menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. Yang kedua, egov dilaksanakan di Indonesia karena adanya tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu : a. Tuntutan pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah Indonesia, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. b. Keinginan masyarakat agar aspirasi mereka didengar, sehingga pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara. Membicarakan e-government (e-gov) di Indonesia maka banyak pendekatan keilmuan yang bisa dilakukan apakah melalui pendekatan teknologi komunikasi dan informasi, manajemen, politik dan pemerintahan ataukah sosial. Namun yang paling banyak mewacanakan adalah dari pihak kaca mata teknologi dan manajemen pemerintahan. Aspek yang lain masih kurang terlihat dan sedikit sekali terlibat dalam isu egovernment. Padahal, e-government merupakan suatu penerapan konsep dan teknologi yang membutuhkan banyak pendekatan keilmuan sehingga aplikasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara ( pemerintah ) dapat terwujud secara ideal dan komprehensif. Oleh karena itu, maka tidak heran bila penerjemahan e-gov masih sangat dangkal sehingga implementasinyapun masih kurang optimal. Secara faktual pelaksanaan e-gov beberapa masih dinilai sebagai proyek “gagah-gagahan” atau bahkan hanya proyek yang harus diikuti mirip model pakaian yang lagi ngetrend. Artinya, kebanyakan dari para penyelanggara e-gov baik lembaga pemerintahaan maupun lembaga non pemerintahan masih merasa “aman’ dan “nyaman” dengan kepemilikan website tanpa peduli lagi pada optimalisasi pemanfaatan e-gov. Pada sisi lain, ada tuduhan miring yang berkesan seolah-olah e-gov hanyalah proyek “jualan” para “pedagang” teknologi komunikasi dan informasi baik hardware maupun softwarenya. Dari pengertian dan tujuannya dapat disimpulkan bahwa penerapan e-Gov di Indonesia bisa dikembangkan secara bertahap dan proporsional sesuai dengan kemampuan. Yang penting, kerangka pengembangannya tidak lepas daru pengertian dan tujuan tersebut. 1.2 Ruang Lingkup Ruang lingkup pada penyusunan Paper ini dibatasi pada : 1. Mengamati perkembangan penerapan e-Government di Indonesia. 2. Mengamati dan memberikan alternatif solusi atas masalah dan hambatan yang sering terjadi dalam penerapan e-Government. 3. Merancang strategi menuju e-Government.
4 BAB 2 LANDASAN TEORI
2.1 Teori Umum Pembahasan teori-teori berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, e-government, dan pelayanan publik.
2.1.1 Pengertian Teknologi Teknologi adalah pengembangan dan penggunaan dari alat, mesin, material dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Kata teknologi sering menggambarkan penemuan dan alat yang menggunakan prinsip dan proses penemuan saintifik yang baru ditemukan. 2.1.2 Pengertian Informasi Menurut McLeod (2001, p12), informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti. Menurut O’Brien (2002, p15), informasi adalah data yang telah diubah menjadi berarti dan berguna khususnya bagi pengguna akhir. Informasi merupakan sekumpulan data. Oleh karena itu, informasi tidak dapat dipisahkan dari data. Menurut McLeod (2001, p15), data adalah sesuatu yang terdiri dari fakta-fakta dan bentuk-bentuk yang relatif tidak berarti bagi penggunaannya. Menurut Turban (2001, p17), data adalah fakta mentah atau deskripsi dasar dari sesuatu, aktivitas dan transaksi yang diambil, dicatat, disimpan dan diklasifikasikan, tetapi tidak diorganisasi untuk menyampaikan pesan tertentu. 2.1.3 Pengertian Komunikasi Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media. Dalam definisi tersebut tersimpul tujuan, yakni memberi tahu atau mengubah sikap (attitude), pendapat (opinion), atau perilaku (behavior). Jadi ditinjau dari segi si penyampai pernyataan, komunikasi yangbertujuan bersifat informatifdan persuasif. Komunikasi persuasif (persuasive communication) lebih sulit daripada komunikasi informatif (informative communicattion), karena memang tidak mudah untuk mengubah sikap, pendapat, atau penlaku seseorang atau sejumlah orang. Demikian pengertian komunikasi secara umum dan secara paradigmatis yang penting untuk dipahami sebagai landasan bagi penguasaan teknik berkomunikasi. Adalah komunikasi secara paradigmatis yang dipelajari dan diteliti ilmu Komunikasi.
5 Secara ringkas, proses berlangsungnya komunikasi bisa digambarkan seperti berikut. 1. Komunikator (sender) yang mempunyai maksud berkomunikasi dengan orang lain mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Pesan yang disampaikan itu bisa berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang bisa dimengerti kedua pihak. 2. Pesan (message) itu disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau saluran baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya berbicara langsung melalui telepon, surat, email, atau media lainnya. 3. Komunikan (receiver) menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri. 4. Komunikan (receiver) memberikan umpan balik (feedback) atau tanggapan atas pesan yang dikirimkan kepadanya, apakah dia mengerti atau memahami pesan yang dimaksud oleh si pengirim. 2.1.4 Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan: -
lebih cepat
-
lebih luas sebarannya, dan
-
lebih lama penyimpanannya.
Teknologi komunikasi merupakan alat yang penambah kemampuan orang berkomunikasi. Pengirim
KOMUNIKATOR
Informasi
Penerima
KOMUNIKAN
Teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras (hardware) dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial, yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi (ICT) merupakan salah satu mesin utama untuk pertumbuhan, inovasi dan pengembangan ekonomi di daerah-daerah yang telah dibentuk sendiri sebagai informasi masyarakat yang ramah. Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) menyediakan layanan TI sesuai dengan College dunia kelas berdiri dalam mengajar dan penelitian, yang didukung oleh perangkat tambahan dan pembaharuan biasa. Layanan tersebut meliputi: kualitas infrastruktur fisik (jaringan, server, komputer kelompok, dll); dukungan individu desktop, pengajaran dan penelitian kelompok; College berbagai layanan seperti e-mail dan pusat penyimpanan file dan tombol College manajemen sistem informasi.
6 2.1.5 Pengertian e-Government E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta penyediaan layanan informasi dari pemerintahan ke warganya (G2C), dan bisnis (G2B), serta hubungan antar pemerintah (G2G). Batas model dan kegiatan e-Government dapat dibagi menjadi: -
Government-to-Citizen or Government-to-Customer (G2C) : Pemerintah-ke-Warga Negara (disingkat G2C) yang online non-komersial interaksi antara pemerintah daerah dan pusat dan pribadi individu, bukan pada sektor bisnis komersial G2B. Misalnya Pemerintah menjadi sektor tampak terbuka untuk umum melalui Portal. Sehingga informasi dan pelayanan publik dapat diakses oleh semua.
-
Government-to-Business (G2B) : online non-komersial interaksi antara pemerintah daerah dan pusat bisnis komersial dan sektor swasta daripada individu (G2C). Misalnya http://www.dti.gov.uk adalah sebuah situs web pemerintah di mana perusahaan dapat memperoleh informasi dan saran mengenai ' praktek terbaik ' e-bisnis.
-
Government-to-Government (G2G) : non-komersial online interaksi antara Pemerintah organisasi, departemen, dan wewenang Pemerintah dan organisasi lainnya, departemen, dan wewenang. Ada yang umum digunakan di Inggris, bersama dengan G2C, online nonkomersial interaksi antara pemerintah pusat dan swasta dan individu, dan G2B online nonkomersial interaksi antara pemerintah daerah dan pusat komersial dan sektor usaha.
-
Government-to-Employees (G2E) : solusi tentang pemberdayaan karyawan mereka sendiri, sehingga mereka dapat mendukung masyarakat dalam banyak cara yang lebih baik dan lebih cepat, kecepatan mereka internal proses administrasi dan memberikan solusi optimal.
2.1.6 Pengertian Internet Internet ialah rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Manakala Internet (huruf 'I' besar) ialah sistem komputer umum, yang berhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol). Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan internet working. 2.1.7 Pengertian Pelayanan Publik Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek pelayanan meliputi banyak hal seperti: 1. ketersediaan fasilitas fisik dan program (tanggibles) 2. realisasi program ( reliability ) 3. kompetensi pelaksana pelayanan ( competence ) 4. kesantunan dalam pelayanan ( courtessy )
7 5. keinginan untuk selalu memberikan pertolongan pada konsumen apabila memperoleh kesulitan untuk memperoleh layanan ( responsiveness ) 6. kemampuan untuk bisa dipercaya dan diandalkan (credibility) 7. keamanan dari resiko pelayanan yang buruk ( security ) 8. kedekatan dan kemudahan untuk berhubungan dengan pelaksana layanan ( access ) 9. kemampuan untuk membuat konsumen selalu terinformasi dengan baik tentang barang dan jasa yang diberikan ( communication ) 10. dan kemampuan untuk selalu memahami keinginan pelanggan (understanding the costumer) . Kualitas pelayanan ini sepenuhnya dinilai berdasarkan persepsi masyarakat atas suatu jenis layanan.
8 BAB 3 PEMBAHASAN
3.1 Sekilas tentang E-Government E-Government berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti:wide area network, internet, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan Pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya. Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, pertambahan pendapatan dan/atau pengurangan biaya. Berdasarkan fakta yang ada pelaksanaan e-Government di Indonesia sebagian besar barulah pada tahap publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian informasi. Dari definisi tersebut dapat ditarik unsur-unsur obyek, tujuan dan alatnya sebagai terlihat pada gambar berikut:
Gambar 1: Unsur-unsur pada definisi e-government 3.1.1 Tujuan e-Government Tujuan dari e-Government adalah: 1.
Memudahkan warganya untuk mendapatkan pelayanan publik dan untuk berinteraksi dengan jajaran pemda
2.
Memperbaiki kepekaan dan respon pemda terhadap kebutuhan warga
3.
Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan accountability dalam penyelenggaraan pemerintahan
4.
Mendorong kerjasama antar lembaga pemerintah dan swasta secara interaktif untuk meningkatkan perekonomian sosial
5.
Membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang lancar, transparan dan efisien antar lembaga pemerintah.
9 3.1.2 Manfaat e-Government Dengan melihat definisi e-governement diatas dapat dilihat ada banyak manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari implementasi e-government ini, yaitu: Memberikan layanan dan informasi tanpa ada batasan waktu dan tempat. Masyarakat dapat mengakses informasi serta layanan tanpa harus terikat batasan waktu dan tempat. Informasi dan layanan disediakan 24 jam sehari 7 hari seminggu dengan pencari informasi tidak harus datang secara fisik ke kantor pemerintah penyedia informasi dan layanan yang diperlukannya. Memperluas jangkauan pemberian layanan dan informasi. Dengan menggunakan Internet sebagai salah satu media penyampaian layanan dan informasi, seorang investor Amerika dan Eropa dapat mengetahui potensi sumberdaya alam yang ada di propoinsi Lampung misalnya dengan hanya melihat informasi tersebut pada ofisial website dari propinsi tersebut. Memberikan layanan yang lebih berkualitas. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, layanan yang diberikan dalam bentuk elektronik dan multimedia (electronic form) bisa lebih menarik dan berkualitas dibandingkan layanan dan informasi yang berbasis kertas (paper form) saja. Mengurangi total biaya administrasi dan waktu yang dikeluarkan oleh masyarakat. Informasi dan layanan dapat diperoleh oleh masyarakat dengan lebih gampang tanpa harus melewati berbagai meja birokrasi dan mengeluarkan banyak biaya administrasi untuk mendapatkannya. Menjamin transparansi, akuntabilitas dan kontrol dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good corporate governance. Transparansi, akuntabilitas dan kontrol yang baik dapat menghilangkan kecurigaan dan kekesalan dari masing-masing pihak. Memberikan media pembelajaran terhadap masayarakat. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memilih metoda atau cara terbaik dan ternyaman yang dapat digunakan untuk memperoleh layanan dan informasi dari pemerintahnya. Menciptakan koordinasi kepemerintahan yang efektif dan efisien. Sebagai contoh koordinasi antar staff disuatu dinas pemerintahan yang letaknya masing-masing berjauhan dapat dilakukan melalui media email, Internet Relay Chat (IRC) atau bahkan konfrensi video secara online dan real time. Memberdayakan masyarakat sebagai mitra pemerintah didalam proses pengambilan kebijakan publik. Dengan e-goverment dapat dibuat media umpan balik (feedback) dari masyarakat dan pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pendapat dan pandangan, sehingga dapat mendorong terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Jadi dapat dilihat bahwa penerapan e-government atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di suatu daerah bukanlah merupakan suatu tujuan akhir, akan tetapi kesejahteraan dari masyarakatlah yang menjadi tujuan akhirnya. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari faktor-faktor seperti; kemampuan ekonomi dan daya beli, tingkat daya saing yang tinggi, indeks sumberdaya manusia yang tinggi, serta akses informasi yang memadai. Sehingga penggunaan teknologi informasi dan komunikasi hanya merupakan wahana untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
10 3.1.3 Macam interaksi antar pelaku dalam E-Government
E-government bertujuan untuk meningkatkan interaksi antar pelaku. Dari definisi di atas terdapat interaksi antar pelaku sebagai berikut:
Gambar 2: Macam interaksi dalam e-government 3.1.4 Macam cara/alur interaksi dengan Pemerintah dalam E-Government Disamping cara interaksi tradisional, e-government memberi kemudahan bagi warga dan dunia usaha untuk mengakses layanan pemerintah. Dalam hal ini, terdapat beberapa macam cara atau alur interaksi dari pengguna layanan ke pemberi layanan (Pemerintah) seperti dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 3: Macam cara interaksi dengan Pemerintah dalam e-government
11 3.2 Penerapan E-Government di Indonesia Berdasarkan fakta yang ada pelaksanaan e-Government di Indonesia sebagian besar barulah pada tahap publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian informasi. Data Maret 2002 menunjukkan 369 kantor pemerintahan telah membuka situs mereka. Akan tetapi 24% dari situs tersebut gagal untuk mempertahankan kelangsungan waktu operasi karena anggaran yang terbatas. Saat ini hanya 85 situs yang beroperasi dengan pilihan yang lengkap. (Jakarta Post, 15 Januari 2003). Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa e-Government bukan hanya sekedar publikasi situs oleh pemerintah. Pemberian pelayanan sampai dengan tahap full-electronic delivery service perlu diupayakan. Situs institusi publik di Indonesia selain dapat diakses secara langsung dapat diakses melalui entry point lembaga publik Indonesia www.indonesia.go.id yang merupakan portal nasional Indonesia. Dari situs ini selain memperoleh informasi pengunjung juga dapat mengakses secara langsung beberapa situs institusi publik dan media. Beberapa contoh implementasi e-Government yang mendominasi di seluruh dunia saat ini berupa pelayanan pendaftaran warga negara antar lain pendaftaran kelahiran, pernikahan dan penggantian alamat, perhitungan pajak (pajak penghasilan, pajak perusahaan dan custom duties), pendaftaran bisnis, perizinan kendaraan dsb. 3.2.1 Kebijakan Aplikasi E-Gov di Indonesia Sebagai negara berkembang, aplikasi e-gov di Indonesia sebenarnya tidak termasuk menggembirakan kendatipun pemerintah sudah berusaha untuk merumuskan banyak peraturan perundangan terkait dengan teknologi informasi. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, misalnya, tampak sekali bahwa aplikasi e-gov Indonesia masih tertinggal. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keterlambatan ini, dan tentu saja yang paling menentukan adalah kurang adanya komitmen untuk memperkecil kesenjangan digital kita dengan negara-negara maju disamping faktor infrastruktur dan kondisi geografis yang menyulitkan. Saat ini sebenarnya perangkat perundangan mengenai e-gov di Indonesia sudah cukup lengkap walaupun dibandingkan dengan negara-negara maju relatif terlambat. Dukungan pemerintah mengenai pentingnya e-gov baru mulai tampak pada awal tahun 1990-an walaupun di sektor swasta sudah banyak pelaku bisnis besar yang menggunakan teknologi dengan konsep e-commerce, e-banking atau tele-marketing. Menyadari pentingnya penerapan konsep e-gov, pemerintah menerbitkan Inpres No.3 tahun 2003 mengenai Strategi Pengembangan E-Government. Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government tidak bisa dipungkiri adalah angin bagus bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan. Seperti apa strategi pengembangan E-goverment? Dalam lampiran Inpres E-goverment, dipaparkan enam strategi yang disusun pemerintah dalam mencapai tujuan strategis e-government. Antara lain: 1. Strategi pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah. 2. Strategi kedua adalah menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat. 3. Strategi ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang
12 ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah. 4. Strategi keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government. Itu berarti, pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah. 5. Strategi kelima adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat. Strategi keenam adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur Dalam pengembangan e-government, dapat dilaksanakan dengan empat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan. 3.2.2 Langkah-langkah pengembangan E-Government Berdasarkan perkembangan e-Gov di berbagai negara, khususnya Indonesia, maka dapat diperoleh lesson learned dari good practices dan bad practices yang masing-masing negara alami. Apabila lesson learned dipadukan dengan teori yang ada, maka dapat diusulkan suatu metodologi (langkah-langkah) pengembangan e-Gov yang bisa dijadikan panduan untuk lingkungan pemerintah di Indonesia. Menurut Center for Democracy and Technology dan InfoDev, proses implementasi eGovernment terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan itu harus dilakukan secara berurutan dan masing-masing tahapan harus menjelaskan tujuan dari e-Government. Adapun ketiga tahapan tersebut, antara lain, yaitu : 1. Publish, yaitu tahapan yang menggunakan teknologi informasi untuk meluaskan akses untuk informasi pemerintah, misalnya dengan cara pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan sumber daya manusia, sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik, serta penyiapan sarana akses yang mudah.. Beberapa contoh implementasi e-government yang termasuk tahap publish ini adalah Masyarakat dapat melihat profil pejabat serta wakil rakyat di daerahnya, peraturanperaturan daerah yang telah ditetapkan, Rencana Anggaran Belanja Daerah (RAPBD). Seorang peneliti dapat melihat data statistik daerah tersebut untuk menjadi bahan kajian dan penelitiannya. Seorang investor dapat mengetahui prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan investasi di daerah tersebut. Masyarakat dapat melihat pengumuman lowongan dan penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) di kabupatennya. Wisatawan dari luar daerah dapat melihat potensi pariwisata yang dimiliki, pilihan transportasi serta hotel. 2. Interact, yaitu meluaskan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, misalnya dengan cara pembuatan situs yang interaktif dengan publik, serta adanya antarmuka yang terhubung dengan lembaga lain.Contoh aplikasi yang dapat digunakan adalah; situs portal, e-mail, mailing list, Internet Relay Chatting, tele-conference, web-TV dan sebagainya.
13 Beberapa contoh penerapan e-government pada tahap ini adalah: Seorang pasien dapat melakukan pendaftaran ke puskesmas atau rumah sakit yang diinginkan didalam pemeriksaan penyakitnya. Suatu dinas pemerintahan yang membuka lowongan kerja dapat melakukan tes penerimaan secara langsung dan online melalui Internet. Masyarakat dapat berdiskusi secara langsung melalui metoda mailing list dengan wakil rakyatnya. Suatu perusahaan swasta yang akan membuka cabang disuatu daerah dapat berdiskusi dan tanya jawab dengan instansi terkait mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditempuh. Masyarakat dapat memilih atau memberikan pendapat tentang wakil rakyat dan pejabat secara langsung menggunakan media elektronik (electronic voting). 3. Transact, yaitu menyediakan layanan pemerintah secara online. Pada tahap transaction juga terjadi interaksi dua arah seperti halnya pada tahap interactivity. Hanya disini user dapat mencari dan membeli suatu produk, atau membayar jasa layanan dan mengumpulkan suatu informasi yang akan diolah. Aplikasi yang digunakan disini jauh lebih kompleks, serta melibatkan sistem kemanan (security) yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan dengan aman dan melindungi hak-hak privacy pihak yang bertransaksi. Contoh implementasi e-government apda tahap ini adalah: Masyarakat dapat mengurus permohonan baru atau memperpanjang KTP, SIM atau passport secara langsung melalui Internet. Wajib pajak dapat langsung mengisi formulir-formulir pajak yang panjang serta membayar kewajibanya secara online melalui Internet. Proses tender berbagai proyek pemerintah dapat dilangsungkan secara online dan relatime melalui media Internet (konsep e-Procurement). Petani dan nelayan dapat menjual produknya pada pasca panen ke institusi yang berkaitan.
Gambar 4: Tingkatan layanan e-government Situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan egovernment secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Pembuatan situs web pemerintah daerah merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e-
14 government di Indonesia dengan sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet. Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui jaringan informasi, pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu : a. Tingkat 1 – Persiapan • Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga. • Sosialisasi situs web untuk internal dan publik. • Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan e-government • Penyediaan sarana akses publik antara lain dalam bentuk Multipurpose Community Center (MCC), warung dan kios internet dan lain-lain • Pengembangan motivasi kepemimpinan (e-leadership) dan kesadaran akan pentingnya manfaat e-government (awareness buliding). • Penyiapan peraturan pendukung b. Tingkat 2 – Pematangan • Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif, antara lain dengan menambahkan fasilitas mesin pencari (search engine), fasilitas tanya jawab dan lainlain. • Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain (hyperlink). c. Tingkat 3 – Pemantapan • Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik. • Pembuatan penyatuan penggunaan (interoperabilitas) aplikasi dan data dengan lembaga lain. d. Tingkat 4 – Pemanfaatan • Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C) yang terintegrasi. ( Buku Panduan Penyelenggaran situs Pemerintah Daerah, Depkominfo, 2003 ). • Pengembangan proses layanan e-government yang efektif dan efisien • Penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (best practice). Selain itu tahapan yang harus dilalui oleh suatu negara dalam pengembangan egovernment yang relatif sama di rekomendasikan oleh United Nations Online Network in Public Administration and Finance (www.unpan.org), yang merupakan organ PBB yang menjembatani studi di bidang administrasi publik dan keuangan. Tahapan-tahapan tersebut adalah: 1. Emerging: yaitu, tahapan di mana negara melakukan komitmen awal untuk menjadi pelaku e-government. Beberapa situs internet dibuat untuk menyediakan informasi poliltik dan organisasional pemerintahan. Situs-situs ini menyediakan informasi kontak (contact information) bagi penggunanya, namun pada banyak kasus tidak terdapat fitur FAQ (Frequently Asked Questions) dalam situs tersebut. Situs inipun jarang di-update. 2. Enhanced: yaitu tahapan di mana kehadiran suatu negara di Internet semakin diperkukuh dengan bertambahnya situs-situs departemen dan lembaga-lembaga pemerintahan. Isinya pun semakin kaya dengan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan up-to-date. Publikasi pemerintah, legislasi, dan bulettin digital (newsletter) mulai tersedia, lengkap dengan fitur pencarian dokumen, alamat e-mail, dan lain-lain. 3. Interactive: Pada tahapan ini, terbukalah akses yang luas terhadap bermacam-macam
15 situs institusi dan pelayanan pemerintah. Situs-situs ini mulai menawarkan interaksi kepada penggunanya yang sedang online lewat e-mail maupun ruang untuk memberikan komentar (chat box). Kapasitas data yang tersedia semakin banyak, dan data-data ini diperbaharui (update) secara teratur. 4. Transactional: pada tahapan ini, telah tersedia layanan yang menyeluruh dan aman untuk digunakan sebagai media transaksi. Masyarakat, misalnya, dapat mengurus paspor, visa, berbagai surat izin, dan dapat melakukan pembayaran pajak dan bukan pajak secara online. Tahapan ini membutuhkan infrastruktur internet yang “kebal” terhadap serangan cyber crime yang dilakukan oleh para cracker atau black hackers. 5. Fully Integrated: pada tahapan akhir ini, telah tercapai kapasitas atau kemampuan untuk mendapatkan seluruh aspek-aspek pelayanan pemerintah. Di sini, tidak ada garis pemisah antara departemen pemerintah yang satu dengan yang lainnya. Pembayaran pajak, misalnya, dapat juga dilakukan pada situs Kepolisian. Layanan akan di-cluster-kan ke dalam kebutuhan masyarakat yang paling umum. Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam rangka mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan e-government berorientasi pada kerangka arsitektur dibawah ini.
Gambar 5. Kerangka Arsitektur e-Government Dapat diterangkan bahwa kerangka arsitektur e-government terdiri dari empat lapis struktur, yakni : 1) Akses. Jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik. 2) Portal Pelayanan Publik. Situs web Pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait. 3) Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi. Organisasi pendukung (back office) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.
16 4) Infrastruktur dan Aplikasi Dasar. Semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi (antar back office, antar portal pelayanan publik dengan back office), maupun antar portal pelayanan publik dengan jaringan internet secara handal, aman, dan terpercaya. ( Buku Panduan Penyelenggaran situs Pemerintah Daerah, Depkominfo, 2003 ) Oleh karena itu, siap tidaknya institusi pemerintahan maupun non pemerintahan untuk mulai menerapkan konsep e-Government sangat bergantung pada 2 faktor yang utama, yaitu: pertama, kebutuhan seperti apa yang saat ini menjadi prioritas utama dari masyarakat di Negara terkait,dan yang kedua adalah ketersediaan sumber daya yang terdapat pada domain masyarakat dan pemerintah tersebut. Beberapa implementasi yang bisa diterapkan pada penyelenggaraan egovernment diantaranya adalah : a. Penyediaan sumber informasi yang sering dan banyak dicari masyarakat seperti potensi daerah,pendapatan daerah, komoditas daerah serta kualitas sumber daya masyarakat di suatu daerah. b. Penyediaan mekanisme akses melaui kios informasi yang tersedia di kantor pemerintahan dan tempat publik sehingga menjamin keseteraan kesempatan mendapat informasi c. E-procurement ; pemerintah dapat melakukan tender secara on line dan transparan 3.3 Tantangan dan Hambatan Penerapan E-Government di Indonesia Jika dilihat dari keteranan di atas, tentunya sangat diinginkan adanya E-Government di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan EGovernment di Indonesia. 1. Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi ini. 2. Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software engineering. 3. Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal. 4. Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini. 5. Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan
17 tempat-tempat umum lainnya. Hambatan-hambatan di atas sebetulnya tidak hanya dihadapi oleh Pemerintah Indonesia (atau pemerintah daerah) saja. Di negara lain pun hal ini masih menjadi masalah. Bahkan di Amerika Serikat pun yang menjadi pionir di dunia Internet masalah E-Government pun merupakan hal yang baru bagi mereka. Namun mereka tidak segan dan tidak takut untuk melakukan eksperimen. Sebagai contoh adalah eksperimen yang dilakukan di California dimana mereka masih mencoba meraba implementasi E-Government yang pas untuk mereka. 3.2 Solusi Penerapan E-Government di Indonesia Berikut beberapa rekomendasi alternatif untuk memecahkan permasalahn hambatan-hambatan dalam implementasi e-gov: a. Untuk hambatan di bidang regulasi dan pedoman penyelenggaran situs web pemda maka pemerintah pusat perlu membuat master plan dan grand strategy e-gov yang dituangkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah beserta petunjuk pelaksanaan teknisnya karena implementasi membutuhkan tindakan dan penyediaan sarana dan bukan hanya konsep belaka. Selain itu pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memikirkan anggaran operasional serta anggaran pemeliharaan yang memadai. Oleh karenanya perlu penekanan bagi pemerintah daerah untuk memasukkan anggaran e-gov pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah serta menempatkan program e-gov sebagai skala prioritas di dalam pembangunan daerahnya. b. Untuk mengatasi belum meratanya literacy masyarakat tentang penggunaan e-gov maka diperlukan strategi sosialisasi kepada masyarakat dengan beberapa tahapan yaitu ; Tahapan sosialisasi yang pertama adalah ditujukan kepada pimpinan lembaga pemerintah. Karena secara kultur faktor pemimpin sangat memegang peranan dalam implementasi e-government. Banyak contoh keberhasilan pelaksanaan e-gov di berbagai negara, daerah atau kantor pemerintah disebabkan karena faktor skill dan kepedulian manajemen para pemimpinnya. Tahapan ke dua adalah memberikan penekanan dalam sosialisasi e-government di kalangan para pimpinan tentang manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan ICT dalam tata pemerintahan. Baik itu dari segi politis, ekonomi, produktivitas kerja pegawai dan juga omage di mata masyarakat. Tahapan ke tiga, adalah melibatkan semua bagian dalam lembaga pemerintah termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam merumuskan dan membuat rencana induk (masterplan) pelaksanaan e-government daerah dan instansi. Keterlibatan DPR memiliki peran penting dalam kesuksesan pembangunan e-gov semua elemen pemerintahan harus terlibat di dalamnya Tahapan ke tiga dalam sosialisasi e-gov adalah memberikan brand awarness kepada para masyarakat luas tentang manfaat dan kegunaan bentuk-bentuk layanan dalam egov. Mengingat beragamnya status sosial dan ekonomi masyarakat maka yang pertama diberikan penekanan sosialisasi adalah golongan masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi menengah ke atas terlebih dahulu, karena mereka lebih dekat dengan teknologi internet dan konsep e-gov. Selain itu cara ini juga akan mampu menjadikan mereka untuk menjadi stimulan pendorong bagi golongan masyarakat lain tentang manfaat dan kegunaan e-gov. c. Untuk hambatan SDM maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegarsi. Secara apragmatis hendaknya pelatihan tersebut bersifat“inhouse” di tingkat penyelenggara pemerintah daerah agar diperoleh
18 pemahaman dan literacy yang menyeluruh dikalangan pegawai pemerintah daerah. Inhouse training tersebut dapat melibatkan para pakar di daerah maupun di lain daerah serta kerjasama dengan pihak perguruan tingi yang ada. Sementara di tingkat pusat perlu diselenggarakan secara sentralisasi (oleh Depkominfo melalui Diklat terpadu) dan secara desentralisasi dengan membuat pusat-pusat diklat di lembaga pendidikan milik Depdagri atau Lembaga Pendidikan milik swasta yang bekerjasama dengan Depkominfo, maupun perguruan tinggi. Selain itu diklat ini dapat dilaksanakan sendiri oleh masing-masing pemda yang lebih tahu kebutuhannya sendiri berkaitan dengan implementasi e-government. Peningkatan SDM pegawai untuk implementasi e-government perlu penanganan yang serius dan dilakukan bersama oleh pemerintah, Perguruan Tinggi, dan pihak swasta. Yang paling penting dan utama untuk disampaikan dalam pelatihan tersebut adalah perlu diubah pandangan tentang keberhasilan pelaksanaan e-gov bukan terletak pada teknologinya tetapi bergantung pada kemampuan manusia yang mengelolanya Pada sisi manajerial perlu dibuat suatu model pengelolaan e-government, baik untuk tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada struktur organisasi yang ada di departemen, kementerian dan Lembaga pemerintah Non Departemen perlu dipertegas bagian dari organisasi yang menangani egovernment disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi yang telah ada agar tidak terjadi kerancuan di dalam pengelolaan dan implementasi e-government di pemerintahan daerah. Hal lain yang perlu diingat, bahwa di dalam manajemen e-gov kepedulian pimpinan baik dalam anggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi adalah penting. Situs web pemda akan kelihatan lebih “cantik” bila bupati dan walikota bukan sekedar nampang fotonya tetapi memberikan akses ruang publik untuk berinteraktif melalui situs web pemda tersebut tanpa diwakilkan oleh admin. Fenomena ini akan menjadikan akuntabilitas pemda beserta jajaran struktur di mata publik. Berdasarkan pengamatan penulis, ada korelasi yang signifikan antara kemajuan penyelenggaraan e-gov dengan IT literacy kepala daerah. Kepala daerah yang memahami dan mengetahui kemampuan teknologi komunikasi dan informasi, umumnya pembangunan e-gov di daerahnya relatif lebih maju dan lebih berprestasi ( situs web pemkot Yogyakarta ( www.jogja.go.id ). d. Dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana; maka diperlukan suatu solusi dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk merangkul pihak swasta khususnya provider ITC dalam bentuk kerjasama terpadu yang tentunya menguntungkan ke dua belah pihak. Sebagai contoh misalnya MOU yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak Microsoft yang menuangkan kebijakan bahwa akan dilakukan pemutihan bagi aplikasi software yang “bukan resmi” yang digunakan lembaga pemerintah adalah merupakan terobosan dalam mengatasi infrastruktur yang mahal. Selain itu, secara teknis pihak pemerintah daerah perlu membuat masterplan e-government yang bisa melibatkan semua satker yang mencakup aspek pembangunan infrastruktur, aplikasi, sumber daya manusia, perundang-undangan dan anggaran. Bila di perlukan maka pihak pemda bisa melibatkan pihak ketiga (konsultan) dalam membuat masterplan yang bisa memfasilitasi kebutuhan dan keinginan semua satker. Akan tetapi harus diingat jangan sampai peran konsultan tersebut hanya "menginduk" pada salah satu satker karena tidak menjadikan e-gov komprehensif, selain itu perlu dipertimbangkan pilihan konsultan yang bukan money and bussiness oriented tetapi lebih yang mengutamakan pada profesionalisme kerja. Didalam masterpaln tersebut harus mendahulukan hal-hal yang bersentuhan dan yang memiliki dampak langsung pada publik seperti masalah perizinan, pajak, kependudukan dan sebagainya. Setelah hal tersebut terpenuhi baru dipikirkan hal-hal kebijakan lain yang akan dituangkan dalam implementasi e-gov. Yang terakhir dalam kasus ini, pihak pemerintah pusat maupun daerah dibantu pihak swasta harus melakukan penambahan akses dan jangkauan infrastruktur telematika bagi semua kalangan masyarakat dari atas hingga bawah. Termasuk dalam hal ini adalah menetapkan tarif yang transparan dan 10 terjangkau untuk semua kalangan. Kalau perlu pihak pemerintah sedikit memberikan tekanan agar tercapai deferensiasif tarif khusus untuk
19 menunjang pelaksanaan e-gov. BAB 4 SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan dan saran Paparan di atas memberikan beberapa simpulan yang penting diperhatikan dalam implentasi egov di Indonesia yaitu ; bahwa implementasi e-gov di Indonesia masih separoh jalan dan masih jauh di bawah standar yang ideal dan yang diinginkan. Kekurangan idealnya bukan saja dalam konteks lokal namun juga dalam konteks global. Capaian secara kuantitatif menunjukkan progress yang cukup berarti namun dari sisi kualitas belum memadai karena kekurangan di dalam SDM, infrastruktur serta regulasinya. Oleh karena itu maka harus dilakukan penyempurnaan konsep dan strategi pelaksanaan egov dari berbagai sisi. Adanya regulasi dan standard pembangunan e-gov perlu dibuat agar tidak terjadi pendefinisian dan pemaknaan e-gov secara sendirisendiri oleh pihak penyelenggara yaitu pemerintah daerah. Secara manajerial, e-gov yang dilaksanakan oleh pemda meski mengikuti parameter panduan dari depkominfo namun secara nyata masih berorientasi pada web presence saja 2 tahapan lainnya yaitu transaksi, dan transformasi masih di abaikan untuk dijalankan . Oleh karenanya perlu dilakukan sosialisasi ulang secara komprehensif melalui diklat, kursus dan workshop kepada para penyelenggara situs web daerah. Sosialisasi ulang penyelenggaran e-gov tidak saja membenahi masalah back office nya atau segi manajerialnya tetapi juga membenahi front office nya yaitu content yang disediakan bagi publik untuk diakses dan digunakan. Secara teknis, pihak pemerintah daerah sebagai penyelenggara e-gov tidak memiliki blue print atau masterplan penyelenggaraan dan pengembangan e-gov. Kalaupun ada, nampaknya masih menggunakan pendekatan teknis telematika saja dan mengabaikan aspek lain seperti ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini juga menjadi alasan tuduhan mengapa e-gov di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Oleh karenanya diperlukan satu blue print atau master plan e-gov di Indonesia yang sejalan dengan arah pembangunan nasional baik untuk jangka panjang dan jangka pendek yang menghampiri aspek pemerintahan, politik, budaya, manajemen, ekonomi, antropologi, filsafat, agama, pertanian, industri, perdagangan, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya hakekat menyelenggarakan e-gov adalah identik dengan menyelenggarakan kebijakan pemerintahan untuk kemaslahatan masyarakat dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayan publik secara menyeluruh.
20 DAFTAR PUSTAKA
McLeod Jr, R. (2001). Management Information System, 8th edition. Prentice Hall International Inc, New Jersey. O’Brien, J.A. (2002). Introduction To Information System: Essential For The E-Business Enterprise, 11th edition. McGraw Hill, New York. Turban, Efraim and Aronson, Jay E. (2001). Decision Support Systems And Intelligent Systems, 6th edition.. Prentice Hall, Inc, New Jersey. http://edwi.dosen.upnyk.ac.id/Tantangan%20egov.pdf http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi http://one.indoskripsi.com/click/508/0 http://www.cert.or.id/~budi/articles/e-gov-makassar.doc http://www.dwiantoro.com/documents/Pertemuan-1_Pendahuluan.pdf http://www.investindk.com/visArtikel.asp?artikelID=8149
21
