ARTIKEL ANALISA PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (Study Kabupaten Padang Pariaman & Kota Pariaman ) Yenni Hartati_0821221016 I.
LATAR BELAKANG MASALAH
Pemerintah Daerah sebagai pihak yang ditugasi menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah tersebut berhasil menjalankan tugas dengan baik atau tidak tidak (Suprapto, 2006). Pemerintah daerah dituntut agar pengelolaan keuangan daerah secara baik yang harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (clean goverment), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Agar laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Kepala
Daerah berusaha melakukan pembinaan, dengan diadakan nya pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala SKPD beserta Entitas SKPD tersebut, agar laporan keuangan yang dihasilkan SKPD tersebut sesuai dengan yang yang diharapkan, dimana hasil dari perpaduan
seluruh laporan keuangan SKPD-SKPD akan menjadi menjadi Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara, Negara, antara lain menetapkan bahwa Laporan Keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh BPK. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan, kemudian hasil dari pemeriksaan BPK akan dikeluarkan pendapat atau opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan. Pemeriksaan Keuangan yang bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian informasi keuangan meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan oleh Pemerintah Daerah. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan pendapat/opini auditor BPK RI tentang
kewajaran penyajian informasi keuangan. Pemeriksaan ini adalah untuk meningkatkan bobot pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemberian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah didasarkan pada pertimbangan atas: a. Kesesu Kesesuaia aian n dengan Standa Standarr Akuntan Akuntansi si Pemerint Pemerintahan ahan;; b. Efektivitas Pengendalian Intern; c. Kepatu Kepatuhan han terhad terhadap ap ketentua ketentuan n perundangperundang-und undanga angan; n; dan d. Peng Pengung ungka kapan pan yang yang Leng Lengka kap p ( Full Full Disclosure). Disclosure). Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI memberikan empat jenis opini, yaitu : 1. Pendap Pendapat at Waja Wajarr Tanpa Tanpa Peng Pengecua ecualia lian n (Unqualified Opinion ). Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah daerah tersebut dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. 2. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion ). Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Arus Kas, Neraca dan Catatan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal hal -hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Sebagian Pemeriksa memberikan julukan little adverse adverse (ketidakwajaran yang yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan menunjukan
adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keselu ruhan. 3. Pendapat Tidak Wajar ( Adverse Opinion). Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jeni s ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan pemerintah daerah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. 4. Pernyataan Menolak Memberikan Pendapat ( Disclaimer Opinion). Adalah pendapat yang menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti pemeriksaan/audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah daerah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar. Kemudian didukung oleh salah satu kriteria pemeriksaan atas laporan keuangan, yang dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan, yang disajikan dalam laporan keuangan salah satunya berdasarkan pada pengungkapan yang lengkap ( full disclosure). Oleh karena itu pengungkapan ( disclosure) merupakan hal yang
sangat penting
dalam pemeriksaan untuk mengeluarkan opini
atas
laporan keuangan
tersebut. Begitu pentingnya peran pengungkapan (disclosure) dalam laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh pihak yang independen dikarenakan informasi pengungkapan dalam laporan keuangan memiliki konsekuensi ekonomis yang substansial dalam pengambilan keputusan. Selain itu para pengguna laporan keuangan memerlukan pihak
yang independen, untuk mendapatkan penjelasan tentang informasi
yang disajikan dalam
laporan keuangan. II .
PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan pentingnya, pengungkapan (disclosure) yang lengkap, sehingga diperolehnya penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka saya sangat tertarik untuk melakukan analisa
pengungkapan
(disclosure) laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman Dan Kota Pariaman dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Bagaimana pengungkapan (disclosure) yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Padang Pariaman dan Kota Pariaman dengan
diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Apakah terdapat perbedaan pengungkapan kedua Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.
III . TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 1.
Untuk mengetahui pengungkapan yang terkandung dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman yang memperolehnya opini wajar tanpa pengecualian.
2.
Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengungkapan yang disajikan kedua Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman yang sama-sama memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.
IV. a.
METODOLOGI Analisis Isi (Content Analysis)
Dalam penelitian ini menggunakan metode content analysis, yaitu metode pengumpulan data melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi dari Laporan Keuangan Audited kedua laporan keuangan kabupaten Padang Pariaman dan Kota Periaman, untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematik, seperti kategori isi, telaah, pemberian kode berdasarkan karakteristik kejadian atau transaksi yang terdapat dalam dokumen (Nur Indriantoro dan B. Supomo, 1999). 2. Analisis Perbandingan ( Paired Analysis)
Setelah diperoleh hasil dari content analisys, maka peneliti akan menggunakan teknik analisa T-test, dimana teknik ini dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata hitung yang ingin di uji perbedaannya, yaitu apakah berbeda secara signifikan atau tidak, dapat berasal dari distribusi sampel yang berbeda, dapat pula dari sampel yang berhubungan, atau dapat juga dari variabel kriteria untuk dua sampel independen atau untuk dua sampel berhubungan (misalnya, sebelum-setelah selesai studi, berpasangan-penelitian), atau antara suatu mean sampel dan mean dikenal (satu -sampel t-test) V.
PEMBAHASAN HASIL
Untuk Laporan Keuangan
Pemerintahan, Pengungkapan Wajib merupakan
pengungkapan yang diwajibkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan serta Ketentuan-ketentuan lainnya. Menurut SAP pengungkapan wajib merupakan semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan Sukarela adalah pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh SAP dan Peraturan serta Ketentuan lainnya, tapi tetap disajikan karena entitas pelapor beranggapan wajar untuk diungkapkan, agar pengguna dan pembaca laporan keuangan dapat lebih mudah memahami apa-apa yang disajikan dalam laporan keuangan.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion artinya
Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum. Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan. Wajar di sini dimaksudkan bahwa Laporan Keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya. Pengertian wajar tidak hanya terbatas pada jumlah-jumlah dan ketepatan pengklasifikkasian aktiva dan kewajiban,
namun yang terpenting meliputi
pengungkapan yang tercantum dalam Laporan Keuangan. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan oleh pemeriksa, apabila : (1) Tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran Laporan Keuangan; atau ada pembatasan lingkup pemeriksaan tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosedur pemeriksaan alternatif; (2) Tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa, (3) Tidak ada penyimpangan terhadap standar akuntansi atau ada - penyimpangan dari standar akuntansi tetapi tidak material. Agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) dari BPK RI, menerapkan
suatu
sistem
pengendalian
intern
Pemerintah Daerah harus
yang
kuat
untuk
men
yakinkan tercapainya proses dan hasil kegiatan yang dinginkan, dengan penilaian risiko serta pemilihan metode tata kelola yang tepat, yang mampu meyakinkan dapat dikendalikannya proses dan diperolehnya hasil kegiatan yang mampu meningkatkan kegunaan dan keandalan informasi baik keuangan dan non keuangan. Pengungkapan yang disajikan Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman yang diteliti tidak memiliki perbedaan atau perbedaan yang ada sangat
signifikan. Kedua laporan tersebut sama-sama memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, tapi luas wilayah dan kondisi keuangan kedua tersebut sangat berbeda. Kabupaten Padang Pariaman
Penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman telah mengungkapkan informasi yang seharusnya diungkapkan dalam penyajian Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber,
alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Padang Pariaman telah menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan dan telah diklasifikasikan sesuai dengan SAP. Pengungkapan pendapatan, belanja dan pembiayaan berbentuk barang dan jasa telah disajikan penuh sebesar 100%, artinya kualitas pengungkapan pendapatan, belanja dan pembiayaan berbentuk barang dan jasa sangat baik . 1. Pendapatan
Dari 4 (empat) item pengungkapan pada pendapatan, Kabupaten Padang Pariaman telah mengungkapan ke 3 (tiga ) item tersebut, yaitu pengungkapan uraian rincian pendapatan, rincian realisasi pendapatan dengan anggaran dan penjelasan penyebab perbedaan tersebut, artinya pengungkapan pada pendapatan 75% terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapan untuk pendapatan masih belum maksimal, karena item-item pengungkapan belum diungkapkan secara maksimal atau belum mencapai 100% . 2. Belanja
Dari 3 (tiga) item pengungkapan pada belanja, Kabupaten Padang pariaman telah memenuhi semua item pengungkapan yaitu rincian belanja dan rincian realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode pelaporan dan penjelasan penyebab perbedaan antara realisasi dan anggaran, artinya pengungkapan untuk belanja 100% terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapan belanja yang disajikan sudah berkualitas sangat baik .
3. Surplus/Defisitan
Kabupaten Padang Pariaman telah mengungkapkan uraian mengenai surplus/deficit yang terjadi 100% terpenuhi. Artinya kualitas pengungkapan untuk surplus/deficit sudah sangat baik. 4. Pembiayaan
Dari 4 (empat) item pengungkapan pada akun pembiayaan, Kabupaten Padang Pariaman mengungkapkan 2 (dua) item yaitu uraian rincian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode pelaporan, artinya pengungkapan untuk pembiayaan 50% terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapan yang disajikan belum maksimal atau kurang baik. Neraca,
Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun neraca berdasarkan
klasifikasi yang diatur oleh SAP dan telah dibandingkan dengan periode sebelumnya. 1. Kas dan Setara Kas
Dari 3 (tiga) item pengungkapan untuk kas dan setara kas, Kabupaten Padang Pariaman mengungkapkan uraian jumlah kas yang ada per tanggal pelaporan dan uraian penanggungjawab kas yang ada per tanggal pelaporan, artinya pengungkapan untuk kas dan setara kas 83,3 % terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapan untuk kas dan setara kas belum menunjukkan kualitas yang maksimal, karena penjelasan pembatasan penggunaan kas dan setara kas dalam periode pelaporan sebaiknya diperjelas lagi, agar para pembaca memahami dan mengetahui bahwa kas dan setara kas tersebut tidak bisa bebas digunakan oleh dan kapan saja, namun ada batasan batasan yang harus diikuti. 2. Piutang pajak dan Bukan Pajak
Dari 3 (tiga) item pangungkapan, hanya uraian klasifikasi piutang pajak dan bukan pajak terinci per tanggal neraca yang diungkapkan, artinya dari 3 (tiga) item pengungkapan yang terpenuhi 33,3%. Berarti kualitas pengungkapan masih jauh dari kualitas yang baik, karena tidak menjelaskan daftar analisa umur piutang dan penjelasan naratif piutang daerah yang diperlukan. Pada hal daftar analisa umur
piutang sebaik nya dijelaskan agar semua pembaca laporan keuangan memahami dan mengetahui bagaimana dan kapan piutang tersebut jatuh tempo dan bisa mendatangkan kas atau setara kas, yang memungkinkan bisa digunakan untuk membiayai kegiatan atau operasional lainnya. 3. Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang Dari 7 (tujuh) item pengungkapan yang diungkapkan pada investasi jangka pendek dan jangka panjang, Kabupaten Padang Pariaman hanya mengungkapkan uraian klasifikasi investasi jangka pendek dan jangka panjang dan kebijakan akuntansi, artinya pengungkapan untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang terpenuhi 42,8%. Berarti kualitas pengungkapan untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang masih sangat perlu peningkatan, karena disamping angka persentase nya masih jauh dari 100% dan beberapa item pengungkapan tidak diungkapkan, padahal seandai nya itu diungkapkan akan menambah pengetahuan dan menghindari dari kesalahan dalam pengambilan keputusan bagi yang memakai laporan keuangan tersebut, seperti penjelasan perubahan harga investasi dan penjelasan perubahan nilai investasi, serta perubahan pos investasi. Hal tersebut akan dapat mempengaruhi keputusan untuk investasi masa yang akan datang. 1. Persediaan Dari 3 (tiga) item pengungkapan untuk persediaan, Kabupaten Padang Pariaman mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dan penjelasan mengenai rincian persediaan, sehingga pengungkapan untuk persediaan 66,6% terpenuhi. Artinya kualitas pengungkapan persediaan masih harus ditingkatkan lagi, dimana penjelasan
mengenai
kondisi
persediaan
harus
dijelaskan.
Hal
ini
sangat
mempengaruhi keputusan jumlah persediaan untuk masa yang akan datang, apabila persediaan yang disediakan terlalu banyak apakah bisa mendatangkan kerugian yang besar dibandingkan persediaan yang disiapkan sedikit, karena kalau persediaan yang kondisinya mudah rusak, lebih baik tidak terlalu banyak disediakan, karena mudah menyebabkan kerugiaan yang besar. Contohnya obat-obatan di rumah sakit umum daerah, sebaiknya dirinci mana obat yang mudah rusak dengan tidak mudah rusak.,
maka persediaan nya sebaiknya diperhitungkan dengan baik untuk menghindari kerugian yang besar. 2. Aset Tetap
Dari 10 (sepuluh) item pengungkapan yang diungkapkan, Kabupaten Padang Pariaman mengungkapkan uraian asset tetap secara umum, Dasar penilaian yang digunakan,
Perubahan asset tetap, Informasi penyusutan asset tetap dan jumlah
pengeluaran pada pos asset tetap dalam kontruksi, artinya pengungkapan untuk asset tetap terpenuhi sebesar 62,5%. Berarti kualitas pengungkapan untuk asset tetap masih perlu diperbaiki lagi, karena beberapa item pengungkapan tidak diuraikan seperti eksistensi dan batasan hak milik atas asset tetap, jumlah komitmen untuk akuisisi asset tetap serta penilaian atas asset tetap yang dinilai kembali. 3.
Kontruksi dalam Pengerjaan
Dalam neraca laporan keuangan Kabupaten Padang Pariaman kontruksi dalam pengerjaan termasuk dalam asset tetap, namun tetap diungkapkan sebesar 80%, karena untuk retensi tidak diungkapkan sama sekali. 4. Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Dari 8 (delapan) item pengungkapan, yang diungkapkan Kabupaten Padang Pariaman uraian klasifikasi kewajiban per tanggal neraca, penjelasan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang bunga yang terhutang, serta rincian utang pemerintah, artinya pengungkapan untuk kewajiban jangka pendek dan jangka panjang hanya 62,5% terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapan masih harus ditingkatkan lagi dengan cara mengungkapkan beberapa item pengungkapan kewajiban yang tidak diungkapkan, seperti perjanjian restrukturisasi dan tunggakan kewajiban dan biaya pinjaman. 5. Ekuitas Dana
Dari 2 (dua) item pengungkapan, Kabupaten Padang Pariaman telah memenuhi semua item pengungkapan, artinya pengungkapan untuk ekuitas dana telah terpenuhi 75%. Berarti kualitas pengungkapan untuk ekuitas dana sudah baik, namun untuk lebih baiknya lagi maka penjelasan naratif terkait ekuitas dana entitas pelapor harus lebih dijelaskan lagi.
Laporan Arus Kas , Kabupaten Padang Pariaman
telah mengungkapkan secara
terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Dari daftar item pengungkapan yang peneliti gunakan Kabupaten Padang Pariaman telah menyajikan Laporan Arus Kas dengan kualitas pengungkapan yang sangat baik atau 100% terpenuhi. Catatan Atas Laporan Keuangan,
1. Kebijakan Fiskal , Dari 3(tiga) item pengungkapan, Kabupaten Padang Pariaman telah mengungkapkan kebijakan-kabijakan pemerintahan dalam peningkatan pendapatan dan kebijakankebijakan pemerintah dalam mencapai efesiensi belanja, serta kebijakan pemerintah dalam penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan, dengan demikian untuk kebijakan fiscal pada catatan atas laporan keuangan 100% terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapan untuk kebijakan fiscal pada catatan atas laporan keuangan sudah sangat baik . 2. Kebijakan Ekonomi Makro,
Dari 3 (tiga) item pengungkapan kebijakan ekonomi makro pada catatan atas laporan keuangan, Kabupaten Padang Pariaman telah mengungkapkan indicator ekonomi yang digunakan dalam menyusun APBD dan penjelasan mengenai perubahan APBD yang pertama disyahkan DPRD dan hambatan serta kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, penjelasan kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang, artinya pengungkapan untuk kebijakan ekonomi makro pada catatan atas laporan keuangan 66,6% terpenuhi. Kualitas pengungkapan untuk kebijakan ekonomi makro baik, karena beberapa dari item pengungkapan nya sudah terpenuhi, kecuali untuk perubahan anggaran dari pertama disyahkan DPRD dan hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan belum dijelaskan..
Pencapaian Kinerja Keuangan,
Dari 4 (empat) item pengungkapan pencapaian kinerja keuangan pada catatan atas laporan keuangan, Kabupaten Padang Pariaman mengungkapkan uraian strategi dan sumber yang digunakan dan prosedur pencapaian kinerja keuangan yang telah disusun dan dijalankan managemen. Artinya pengungkapan untuk pencapaian kinerja keuangan pada catatan atas laporan keuangan 25% terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapan dari pencapaian kinerja keuangan yang disajikan kurang baik, karena uraian strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan, uraian prosedur pencapaian
kinerja keuangan
yang telah
disusun
dan
dijalankan
managemen, belum diungkapkan maksimal. Serta uraian realisasi dan rencana kinerja keuangan dan penjelesan perbedaan realisasi dengan anggaran dan periode sebelumnya belum diungkapkan, sehingga persentase pengungkapan kurang dari 100%. Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi
Keuangan
Dari 22 (dua puluh dua) item pengungkapan, Kabupaten Padang Pariaman untuk dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi keuangan mengungkapkan 11 (sebelas) item pengungkapan yaitu mengenai entitas pelaporan, basis akuntansi, basis pengukuran, pengakuan pendapatan dan pengakuan belanja, pembentukan dana cadangan
serta informasi lainnya. Artinya pengungkapan untuk dasar penyajian
laporan keuangan dan kebijakan akuntansi keuangan dalam catatan atas laporan keuangan terpenuhi 50% . Artinya kualitas pengungkapan kurang baik , karena banyak dari item pengungkapan yang tidak diungkapkan, seperti prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian Investasi, Kontrak-kontrak konstruksi, Biaya penelitian dan pengembangan, dan lainnya. Kota Pariaman
Penyajian Laporan Keuangan Kota Pariaman telah mengungkapkan informasi yang harus diungkapkan dalam penyajian laporan keuangan.
Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber,
alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Laporan Realisasi Anggaran Kota Pariaman telah
menggambarkan perbandingan antara realisasi dan
anggarannya dalam satu periode pelaporan dan telah diklasifikasikan sesuai dengan SAP. Dan pengungkapan pendapatan, belanja dan pembiayaan berbentuk barang dan jasa, artinya kualitas pengungkapan sangat baik atau 100% terpenuhi. 1. Pendapatan
Dari 4 (empat) item pengungkapan pada pendapatan, Kota Pariaman telah mengungkapan ke 3 (tiga) item tersebut, yaitu uraian rinci pendapatan dalam calk, realisasi pendapatan dibandingkan dengan anggaran dan penjelasan
penyebab
perbedaan realisasi dan anggaran pendapatan, artinya pengungkapan pada pendapatan 62,5% terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapan masih belum sempurna, karena tidak diungkapkan akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. 2. Belanja
Dari 3 (tiga) item pengungkapan pada belanja, Kota Pariaman telah mengungkapkan 2 (dua) item pengungkapan yaitu uraian rincian belanja dan rincian realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode pelaporan, artinya pengungkapan untuk belanja 66% terpenuhi. Kualitas pengungkapan untuk belanja masih perlu ditingkatkan lagi, karena penjelasan penyebab berbedaan antara realisasi dan anggaran belanja terinci belum diungkapkan. Sebaiknya untuk masa yang akan datang diungkapkan agar dapat menambah informasi bagi pemakai laporan keuangan, sehingga akan mengurangi kesalahan yang pernah terjadi tidak terulang kembali akan berkurang untuk periode yang akan datang. Kalau bisa akan meningkatkan efisiensi belanja untuk periode berikutnya. 3. Surplus/Defisit
Kota Pariaman telah mengungkapkan uraian terinci mengenai surplus/deficit yang terjadi sebesar 50% terpenuhi. Artinya kualitas pengungkapan untuk surplus/deficit masih perlu ditingkatkan dan uraian mengenai surplus/deficit masih perlu penjelasan yang lebih rinci lagi.
4. Pembiayaan
Dari 4 (empat) item pengungkapan pada akun pembiayaan, Kota Pariaman hanya mengungkapkan rincian penerimaan artinya pengungkapan untuk pembiayaan hanya 25% terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapannya masih sangat perlu peningkatan, karena beberapa item pengungkapan yang belum diungkapkan, diharapkan untuk masa yang datang agar diungkapkan dengan uraian dan penjelasan yang lebih jelas, agar para pengambil keputusan tidak salah dalam mengambil keputusan untuk pembiayaan periode berikutnya. Neraca, Kota Pariaman telah menyusun neraca berdasarkan klasifikasi yang diatur
oleh SAP dan telah dibandingkan dengan periode sebelumnya. 1. Kas dan Setara Kas
Dari 3 (tiga) item pengungkapan untuk kas dan setara kas, Kota Pariaman hanya mengungkapkan uraian jumlah kas yang ada per tanggal pelaporan,
dan uraian
penanggung jawab kas yang ada per tanggal neraca, artinya pengungkapan untuk kas dan setara kas 75% terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapan masih perlu ditingkatkan, dan sebaiknya
penjelasan kas dan setara kas yang dibatasi
penggunaannya diperjelas lagi, agar dapat menambah pengetahuan dan memahami kapan dan siapa saja yang dapat menggunakan kas, yang tercantum dalam laporan keuangan khususnya neraca. 2. Piutang pajak dan Bukan Pajak Item pengungkapan piutang pajak dan bukan pajak dari 3 (tiga) item hanya uraian klasifikasi piutang pajak dan bukan pajak terinci per tanggal neraca yang diungkapkan, artinya untuk piutang pajak dan bukan pajak yang diungkapkan hanya 33,3% terpenuhi. Artinya kualitas pengungkapan masih kurang baik, karena daftar analisa umur piutang per tanggal neraca dan penjelasan naratif piutang daerah yang diperlukan tidak diungkapkan. 3. Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Dari 7 (tujuh) item pengungkapan yang diungkapkan pada investasi jangka panjang, Kota Pariaman mengungkapkan uraian klasifikasi investasi jangka panjang dan
penjelasan naratif terkait jenis-jenis investasi jangka panjang, artinya pengungkapan untuk investasi jangka panjang 17.8% terpenuhi . Artinya kualitas pengungkapan kurang baik, karena masih banyak item-item pengungkapan yang tidak diungkapkan, seperti; kebijakan akuntansi
untuk penentuan nilai investasi jangka panjang,
penjelasan investasi yang dinilai dengan wajar dan alasannya. Dan beberapa item memang tidak bernilai karena transaksi tidak terjadi dalam periode tersebut, seperti ; penjelasan perubahan harga pasar investasi, dimana investasi dalam periode tersebut tidak berubah, namun sebaiknya diungkapkan. 4. Persediaan
Dari 3 (tiga) item pengungkapan untuk persediaan, Kota Pariaman mengungkapkan penjelasan mengenai rincian persediaan dan penjelasan tentang kondisi persediaan, sehingga pengungkapan untuk persediaan 41,6% terpenuhi. Artinya kualitas pengungkapan yang disajikan kurang baik, karena kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan tidak diungkapkan dan kurangnya penjelasan tentang kondisi persediaan . 5. Aset Tetap
Dari 10 (sepuluh) item pengungkapan yang diungkapkan, Kota Pariaman mengungkapkan uraian asset tetap secara umum dan perubahan asset tetap, jumlah pengeluaran pada pos asset tetap dalam kontsruksi dan informasi penyusutan asset tetap, artinya pengungkapan untuk asset tetap terpenuhi sebesar 40%. Berarti kualitas pengungkapan bernilai kurang baik, karena banyak item pengungkapan yang tidak diungkapkan, seperti;dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai asset tercatat, uraian pengganti asset tetap sekarang d an item lainnya. 6. Kontruksi dalam Pengerjaan
Dalam neraca laporan keuangan Kota Pariaman, kontruksi dalam pengerjaan termasuk dalam asset tetap, namun dalam calk rincian kontrak konstruksi berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian, nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya, serta jumlah biaya yang telah dikeluarkan diungkapkan, sehingga 80% terpenuhi.
7.
Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Dari 8 (delapan) item pengungkapan, yang diungkapkan Kota Pariaman uraian klasifikasi kewajiban per tanggal pelaporan, penjelasan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang,
jumlah saldo kewajiban sesuai dengan klasifikasinya,
artinya
pengungkapan untuk kewajiban jangka pendek 25% terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapan yang disajikan belum maksimal, karena banyak item pengungkapan tidak diungkapkan, seperti Rincian utang pemerintah, Bunga terhutang, Pajak restrukturisasi, Tunggakan kewajiban, serta Biaya pinjaman . 8.
Ekuitas Dana
Dari 2 (dua) item pengungkapan, Kota Pariaman telah mengungkapkan semua item pengungkapan, walaupun persentase penyajian berbeda,
sehingga pengungkapan
untuk ekuitas dana telah terpenuhi 62,5%. Berarti kualitas pengungkapan perlu ditingkatkan lagi, hal ini disebabkan kurang nya penjelasan naratif terkait ekuitas dana entitas pelapor yang diungkapkan. Laporan Arus Kas, Kota Pariaman telah mengungkapkan secara terpisah kelompok
utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi non keuangan, pembiayaan dan non anggaran, sehingga pengungkapan 100% terpenuhi, artinya kualitas pengungkapan yang disajikan sangat baik . Catatan Atas Laporan Keuangan ,
1. Kebijakan Fiskal , Dari 3(tiga) item pengungkapan, Kota Pariaman telah mengungkapkan kebijakankebijakan pemerintahan dalam peningkatan pendapatan dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mencapai efesiensi belanja dan kebijakan pemerintah dalam penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan, dengan demikian untuk kebijakan fiscal pada catatan atas laporan keuangan 66,6
% terpenuhi. Artinya kualitas
pengungkapan perlu ditngkatkan lagi, dimana item pengungkapan sebaik nya ditingkatkan lagi penjelasannya atau lebih dijelaskan lagi, untuk kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mencapai efesiensi belanja dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan.
2. Kebijakan Ekonomi Makro, Dari 3 (tiga) item pengungkapan kebijakan ekonomi makro pada catatan atas laporan keuangan, Kota Pariaman telah mengungkapkan indicator ekonomi makro yang digunakan dalam menyusun APBD dan penjelasan mengenai perubahan APBD yang pertama disyahkan, artinya pengungkapan untuk kebijakan ekonomi makro pada catatan atas laporan keuangan 62,5% terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapan yang disajikan masih perlu peningkatan, dimana item pengungkapan untuk penjelasan kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana anggaran periode mendatang agar diungkapkan kalau memang ada, tapi kalau tidak ada sebaiknya juga dijelaskan. Secara keseluruhan pengungkapan untuk catatan atas laporan keuangan terpenuhi sebesar 62,5%. Pencapaian Kinerja Keuangan,
Dari 4 (empat) item pengungkapan pencapaian kinerja keuangan pada catatan atas laporan keuangan, Kota Pariaman telah mengungkapkan uraian strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan, uraian realisasi dan rencana kinerja keuangan, penjelasan perbedaan realisasi dengan anggaran dan periode sebelumnya, uraian prosedur pencapaian kinerja keuangan yang disusun dan dijalankan managemen, artinya pengungkapan untuk pencapaian kinerja keuangan pada catatan atas laporan keuangan 37,5% terpenuhi. Berarti kualitas pengungkapan kurang baik, dimana item yang diungkapkan belum maksimal atau perlu penjelasan lagi. Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Keuangan
Dari 21 (dua puluh satu) item pengungkapan, Kota Pariaman untuk dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi keuangan mengungkapkan
yaitu
mengenai Entitas pelaporan, Basis akuntansi, Basis pengukuran dalam menyusun laporan keuangan, Uraian sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan ketentuan-ketentuan masa transisi PSAP yang diterapkan oleh sutau entitas pelaporan, Pembentukan dana cadangan, Informasi lainnya serta kejadian penting selama tahun pelaporan, artinya pengungkapan untuk dasar penyajian laporan
keuangan dan kebijakan akuntansi keuangan dalam catatan atas laporan keuangan terpenuhi 26%. Artinya kualitas pengungkapan yang disajikan masih jauh dari kualitas baik, walaupun kejadian penting selama periode pelaporan diungkapkan yaitu
Kota Pariaman mengalami penggantian manajemen pemerintahan yang
diungkapkan dalam laporan keuangan. Dimana berdasarkan pilkada dilakukan pergantian dari walikota yang lama yaitu H.Mahyuddin dengan H.Mukhlis R sebagai Walikota terpilih. Namun banyak item pengungkapan yang tidak diungkapkan dalam hal dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi keuangan. Dilihat dari persentase pengungkapan Kabupaten Padang Pariaman mengungkapkan sebesar 65 % dan Kota Pariaman sebesar 55 %. Menurut analisa peneliti dengan metode yang digunakan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman masih jauh dari sempurna, tapi karena tidak adanya pedoman ukuran untuk kualitas pengungkapan, maka kedua laporan keuangan dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Walaupun hasil yang diharapkan untuk laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian ini adalah 100%. Namun bila di pisahkan antara pengungkapan wajib dengan pengungkapan sukarela, dengan menggunakan metode penelitian ini, maka diperoleh angka persentase pengungkapan yang baik, dimana Kabupaten Padang Pariaman pengungkapan wajib sebesar 92,8% dan pengungkapan sukarela sebesar 43,6%. Sedangkan Kota Pariaman pengungkapan wajibnya sebesar 83% dan pengungkapan sukarela sebesar 21%. Hal ini menunjukkan pengungkapan wajib yang baik, sehingga diperoleh nya opini wajar tanpa pengecualian untuk kedua laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.
Paired Samples Test
Paired Differences 95%Confidenc Interval of the Difference
Mean Std. Deviati Pair Padang Paria 1 - Pariaman
9.358
14.673
Std. Erro Mean Lower
Upper
5.9904 -6.0405 24.757
t 1.56
df
Sig. (2-tail 5
.179
Hasil paired sample test dimana dipaparkan hasil analisis SPSS terhadap perbedaan rata-rata atas kualitas pengungkapan kedua laporan keuangan, yaitu tidak terdapat perbedaan kualitas pengungkapan yang disajikan laporan keuangan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman dengan menggunakan alfa 5% maka sigmanya 0,179. Artinya kualitas pengungkapan kedua laporan keuangan pemerintah daerah tersebut tidak terdapat perbedaan, atau perbedaan yang ada sangat signifikan, sehingga tidak mempengaruhi opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dapat dibuktikan dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). VI.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dimuka, dari kedua laporan keuangan yang memperoleh opini WTP ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut a. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman telah melaksanakan Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) dengan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan serta ketentuan yang berlaku umum. b. Berdasarkan metode penelitian yang dilakukan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman secara garis besar rata-rata tingkat pengungkapannya yaitu sebesar 65%, sedangkan untuk Kota Pariaman yaitu sebesar 55%. Artinya kedua laporan keuangan pemerintah daerah tersebut telah mengungkapkan pengungkapan wajib,
disertai dengan adanya pengungkapan
sukarela. c. Namun bila dipisahkan pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela dengan menggunakan metode penelitian ini, maka untuk Kabupaten Padang Pariaman diperoleh persentase pengungkapan wajib sebesar 92,8% dan pengungkapan sukarela sebesar 43,6%, sedangkan Kota Pariaman pengungkapan wajib sebesar 83% dan pengungkapan sukarela sebesar 21%. Hal ini menunjukkan kesadaran entitas pelaporan keuangan kedua pemerintah daerah untuk pengungkapan
sukarelanya (Voluntary Disclosure) masih sangat rendah, sehingga
perlu
ditingkatkan lagi, agar mencapai persentase maksimal 100% terpenuhi. d. Untuk mengetahui perbedaan kedua laporan keuangan tersebut
dilakukan
pengujian dengan menggunakan statistic spss paired t.test, dimana hasilnya tidak terdapat perbedaan kualitas pengungkapan kedua laporan keuangan pemerintah daerah tersebut, dimana dengan menggunakan alfa 5% diperolah sigma 0,179 yang artinya kualitas pengungkapan yang disajikan kedua laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian tersebut tidak memiliki perbedaan, atau perbedaan yang ada sangat signifikan.
REFERENSI
Rai, I Gusti Agung (2008), Makalah Peran Badan Pemeriksa Keuangan DalamPerbaikan , .
Pengelolaan Keuangan Negara
Hendriksen, Eldon dan Vanbreda,M.2002. Teori Akuntansi, Edisi Kelima, Buku 2. Terjemahan dari Herman Wibowo dari Accounting Theory. Interaksara. Jakarta Aksu, Mine and Arman Kosedag., The Relationship Between Transparansy and Disclosure and Firm Performance in the Ise: Does IFRS Adoption Make a Difference, Http: / www. Aahq.org, 2005 Belkaouli, Ahmed R.2000. Teori Akuntansi, Buku 1. Salemba Empat. Jakarta Meek, roberts & gray (1995), Voluntary disclosures act as one of the ways that these MNCs can use to overcome the international ... Lobo and Zhou, 2001. Disclosure frequency and earnings management: Mardiasmo, 2005, Akuntansi Sektor Publik , Andi Offset. Nordiawan, Deddi, dkk, 2007, Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat Suwardjono,2005, Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan, BPFE Yogyakarta Suhanda,2007, Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Forum Dosen Sektor Publik, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah, Telaah Kritis PP No.24 Tahun 2005, BPFE Yogyakarta, 2006 Budiartha Ketut, Menelusuri opini auditor indenpenden atas LKPD Pemerintah Propinsi Bali, 2007 Robin, Walter A and Kenneth. Autum 1986. Disclosure Quality in Govermental Financial Report
:
An
Assesment
of
The
Appropriateness
Measure.“Journal of Accounting Research. Vol 24 No.2
of
Compound
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Jakarta, 2005. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2008, Jakarta, 2008. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Peraturan BPK RI No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Jakarta, 2007. Komite Standar Akuntansi Pemerintah, Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, Jakarta, 2006. Nurzi Sebrina, 2009, Pengaruh Politik, Insentif Pengawas dan Insentif Manajemen terhadap kualitias pengungkapan Laporan keuangan Pemerintah Daerah Hasan Bakri Sinaga, WTP Belum Memuaskan, Majalah Pemeriksaan No.115/Nov-Des 2008/Thn XXVIIII Mawarta , 2001, Hubungan antara Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Ungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia , Working Paper SNA IV Subiyantoro, Edi, 1997, Hubungan Antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Karakteristik Perusahaan Publik di Indonesia, Simposium Nasional Akuntansi I Susanto, Djoko, 1992, An Empirical Investigation of the Extend of Corporate Disclosure in Annual Reports Companies Listed on The Jakarta Stock Exchange, Ph.D Dissertation, University of Arkansas, USA, Khomsiyah, 2003, Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi : Pengujian Secara Simultan, Working Paper SNA VI, Khomsiyah dan Susanti , 2003, Pengungkapan, Asimetri Informasi dan Cost of Capital, Working Paper SNA VI. Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik . Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
Abdullah, Sukriy. dan Abdul Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Makalah dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi VI. Syukriy, 2009 oktober, Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK Harry Andrian Simbolon SE., M.Ak., QIA, Pengungkapan Laporan Keuangan Mandasari, Putriesti. 2009. Practices of Mandatory Disclosure Compliance in Indonesian Local Government . Tesis Master. Universitas Sebelas Maret. Marwata. 2001. Hubungan Antara Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Ungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia. Makalah dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi IV, 2001. Na’im, Ainun dan Fuad Rakhman. 2000. Analisis Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 15No. 1. pp
70-82.
Makalah IPDN, Analisis Pengembangan SumberDaya Manusia Untuk Pengembangan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bambang Irawan 2006 , Faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta Puspita Manda Sari , 2007, Analisis Perbedaan Tingkat Mandatory Disclosure antara Perushaan Dispered, Dominant dan Majority Ownership Djunaidi Lababa, Artikel Paired Sample T-Test Dengan SPSS Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan PSAP 01 - PSAP 02 - PSAP 04
Puspitas Mandasari, Analisi Perbedaan Tingkat Mandatory Disclosure dan Majority Ownership, Studi Empiris pada perusahaan public sector manaufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta
Chariri dan Ghozali , 2003. Ada dua jenis pengungkapan laporan keuangan, yaitu: pengungkapan wajib ... pengungkapan 4 yang tepat mengenai informasi yang penting bagi para ... Veronica, Sylvia dan Yanivi S. Bachtiar. 2003. Hubungan Antara Manajemen Laba dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Andami Fardela Aspek Pembeda Praktek Pengungkapan Keuangan Perusahaan Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. _______________. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. _______________. 2004. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. _______________. 2004. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. _______________. 2004. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. _______________. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 52 _______________, 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
