Makalah Analisa Kasus Monopoli Indonesia POSTED BY TIM PENULIS ON 23:17 0 KOMENTAR
Penulis By : Usman maulana
Sejarah PLN Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan b uruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Depar temen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.
Tempat Observasi PLN Cabang APJ Majalaya : Jl. Jaksa Naranata No 1 Baleendah Bandung 40258 022-5940281 fax.022-5920772 UPJ Majalaya : Jl. Pamagersari No. 26 Majalaya Kab. Bandung 40382 022-5950354 fax.0225951350 *UPJ : Unit Pelayanan Jaringan *APJ : Area Pelayanan Jaringan MONOPOLI – MONOPOLI – KASUS PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) A. Latar belakang masalah PT. Perusahaan Listrik Negara Persero (PT. PLN) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan mandat untuk menyediakan kebutuhan listrik di Indonesia. Seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi PT. PLN untuk memenuhi itu semua, namun pada kenyataannya masih banyak kasus d imana mereka merugikan masyarakat. Kasus ini menjadi menarik karena disatu sisi kegiatan monopoli mereka dimaksudkan untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai UUD 1945 Pasal 33, namun disisi lain tindakan PT. PLN justru belum atau bahkan tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.
Pengertian monopoli Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar dimana hanya a da satu atau segelintir perusahaan yang menjual p roduk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidan industri atau bisnis tersebut. Dengan kata lain, pasar dikuasai oleh satu atau segelintir perusahaan, sementara pihak lain sulit masuk didalamnya. Karena itu, hampir tidak ada persaingan berarti. Secara umum perusahaan monopoli menyandang predikat jelek karena di konotasikan dengan perolehan keuntungan yang melebihi normal dan penawaran komoditas yang lebih sedikit bagi masyarakat, meskipun dalam praktiknya tidak selalu demikian. Dalam ilmu ekonomi dikatakan ada monopoli jika seluruh hasil industri diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan yang disebut monopolis atau perusahaan monopoli. Rumusan masalah PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan l istrik nasional. Hingga saat ini, PT. PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini PT. PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat, dan mendistribusikannya secara merata. Usaha PT. PLN termasuk kedalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT. PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Pasal 33 UUD 1 945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga. Dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelengaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama yaitu koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara” dalam a yat (2) dan (3) tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kasus monopoli yang dilakukan oleh PT. PLN adalah: 1. Fungsi PT. PLN sebagai : pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT. PLN. Saat ini telah a da 27 Independent Power Producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsui & Co, Black & Veath Internasional, Duke Energy, Hoppwell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT. PLN sendiri. 2. Krisis listrik memuncak saat PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah Jawa Barat. Semua industri di Jawa-Bali wajib menaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik
yang semakin parah karena adanya gangguan p asokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa-Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang. Dikarenakan PT. PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT. PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh diatas. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi. Analisa Beberapa alasan perusahaan melakukan monopoli : - Pertama, perusahaan mungkin menguasai sepenuhnya persediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Pada dasarnya PT PLN memiliki hak sepenuhnya untuk menggunakan sumberdaya sebagai bahan dasar listrik dan dengan demikian perusahaan tersebut bisa monopoli pendistribusian listrik di Indonesia. - Kedua, perusahaan tersebut bisa jadi memiliki hak paten atau hak cipta yang melarang peerusahaan lain untuk menggunakan proses produksi tertentu atau melarang untuk menghasilkan produk yang sama. Hak paten diberikan oleh pemerintah sebagai kebijakan kesejahteraan masyarakat. - Ketiga, dalam industri tertentu, bisa saja terjadi skala ekonomis (artinya, kurva biaya rata-rata jangka panjangnya bisa menurun) jika jumlah output yang dihasilkan cukup besar, sehingga hanya terdapat satu perusahaan yang memenuhi kebutuhan seluruh pasar. Perusahaan yang demikian dikenal sebagai monopoli alamiah (natural monopoly). Contohnya adalah fasi;itas layanan masyarakat (perusahaan listrik, gas, air, dan angkutan). Jika terdapat lebih dari satu perusahaan yang seperti itu dalam sebuah pasar, maka akan terjadi duplikasi garis penawaran dan biaya yang terlalu tinggi untuk setiap unit yang dihasilkan. Untuk menghindari hal ini, pemerintah setempat biasanya mengizinkan sebuah perusahaan tunggal beroperasi dalam pasar, tetapi mengatur harga jasa yang disediakan sehingga perusahaan hanya akan memperoleh tingkat pengembalian yang normal. - Keempat, monopoli bisa terjadi akibat adanya hak monopoli pemerintah. Dalam kasus ini, sebuah perusahaan didirikan sebagai penghasil atau distributor tunggal sebuah perusahaan listrik, tetapi harus di bawah regulasi pemerintah. Contoh paling tepat terjadinya monopoli karena adanya hak monopoli dari pemeruntah adalah PT PLN ini. Pemerintah setempat juga mengharuskan adanya lesensi untuk mengoperasikan sekumpulan jenis usaha, seperti toko minuman beralkohol, taksi, penyiaran, kantor-kantor medis, dan klinik kesehatan swasta. Tujuan pemberian lisensi ini adalah untuk memastikan standar kemampuan minimum, namun karena jumlah lisensi yang diberikan biasanya terbatas, dampaknya adalah pembatasan persaingan dan memberikan laba monopoli kepada para pemilik lisensi.
Seorang monopolis tidaklah memiliki kekuasaan pasar yang tidak terbatas. Seorang monopolis menghadapi persaingan tidak langsung untuk memperoleh uang konsumen karena a danya produk-produk lain. Lagipula, meskipun tidak terdapat substitusi dekat atas produk yang dijual oleh monopolis itu, barang substitusi mungkin saja tersedia di pasar, misalnya, meskipun PT PLN memiliki monopoli atas produksi dan penjualan Listrik di Indonesia, PT PLN menghadapi persaingan dari Pembangkit Listriik Tenaga Aki, diesel, dan jenis listrik lainnya. Rasa takut
terhadap tindakan hukum pemerintah dan adanya potensi ancaman persaingan, juga berfungsi sebagai pengendali kekuasaan pasar seorang monopolis. Secara umum dapat disimpilkan, semua kekuatan monopoli yang berdasarkan hambatan masuk ke dalam pasar akan hilang dalam jangka panjang, kecuali monopolo yang timbul karena adanya hak monopoli akan dimiliki pemerintah seperti PT PLN ini.
Dalam kasus ini, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik, karena PT. PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Jadi tinggal mengurangi kendala yang berakibat merugikan masyarakat.
Dalam kasus ini, monopoli di PT. PLN terbentuk secara tidak langsung dipengaruhi oleh Pasal 33 UUD 1945, dimana pengaturan, penyelengaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar -besarnya kemakmuran rakyat. Maka PT. PLN dinilai etis bila d itinjau dari mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu.
L. Kesimpulan Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah melakukan tindakan monopoli, yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT. PLN ini telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
M. Saran Untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata, ada baiknya Pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk mengembangkan usaha di bidang listrik. Akan tetapi Pemerintah harus tetap mengontrol dan memberikan batasan bagi investor tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Atau Pemerintah dapat memperbaiki kinerja PT. PLN saat ini, sehingga menjadi lebih baik demi tercapainya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
N. Ada beberapa hal dimana pemerintah disepakati boleh untuk ikut campur. Pertama, mengatur industri-industri yang bersifat monopoli agar tidak merugikan masyarakat. Monopoli adakalanya tidak bisa dihindari, seperti produksi listrik yang dimonopoli oleh Perusahaan Listrik Negara. Karena list rik adalah kebutuhan orang banyak maka harganya harus murah karena itu PLN tidak dibenarkan mencari untung. Investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan harus ditanggung oleh p emerintah. Untuk itu perusahaan monopoli ini harus dikontrol oleh pemerintah.
Kedua, menghapus hambatan yang menghalangi terjadinya fleksibilitas harga-harga, menghapus hambatanhambatan yang menyebabkan tidak bekerjanya secara alamiah pasar bebas tersebut. Pemerintah juga harus
mengatur agar ekonomi berjalan dengan baik dan menghilangkan segala hambatan yang meyebabkan ekonomi tidak berjalan dengan baik melalui peraturan d an undang-undang yang dibutuhkan. Misalnya membuat aturan agar tidak ada hambatan terhadap kelancaran distribusi barang antar pulau atau antar daerah dengan menghilangkan pungutan-pungutan yang tidak perlu. Menghapus segala bentuk biaya ekonomi tinggi, dan lain-lain.
Ketiga, memproduksi barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi oleh masyarakat. Ada beberapa barang dan jasa yang tidak diproduksi oleh masyarakat karena barang dan jasa yang tersebut dapat dinikmati oleh semua orang dan sulit untuk memisahkan antara konsumen yang membayar dengan yang tidak membayar sehingga produsen tidak mendapat keuntungan. Misalnya, membuat taman kota, sekali dibangun maka semua orang akan dapat menikmati keindahan taman tersebut tetapi sulit untuk meminta bayaran dari para penikmat taman tersebut. Demikian juga dengan pertahanan negara (tentara). Sekali tentara telah dibentuk mereka akan melindungi negara secara keseluruhan; tidak bisa dibedakan antara orang yang membayar pajak besar (akan mendapat perlindungan lebih istimewa) dengan masyarakat yang membayar pajak lebih sedikit (dan mendapat perlindungan lebih kecil). Karena itu masyarakat dan dunia usaha tidak mau memproduksi barang dan jasa jenis ini karena tidak menguntungkan. Pemerintahlah yang harus memproduksinya dengan biaya yang dipungut dari masyarakat melalui pajak.
Keempat, melindungi masyarakat yang tidak produktif, masyarakat miskin dan pe nyandang masalah sosial. Masyarakat yang tidak produktif adalah orang tua, orang cacad d an orang yang tidak sanggup lagi bekerja karena berbagai hambatan. Kelompok ini hampir tidak bisa diberdayakan karena keterbatasan fisik sehingga mereka harus diberikan santunan. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Masyarakat kelompok ini juga harus dibantu oleh pemerintah karena mereka mempunyai kemampuan yang terbatas untuk menolong diri sendiri. Penyandang masalah sosial misalnya adalah anak-anak jalanan, gelandangan, pengemis dan lain-lain. Kelompok masyarakat ini masih bisa diberdayakan sehingga mereka mampu menolong diri mereka sendiri. Untuk membantu kelompok masyarakat ini maka pemerintah melakukan transfer pembayaran (transfer of payment), yaitu pemindahan uang dari masyarakat yang kaya kepada mereka yang miskin dan yang bermasalah.
Kelima, menjaga kestabilan ekonomi Negara, termasuk dalam hal ini adalah membuat kebijakan makro ekonomi seperti mengatur supply uang sesuai dengan permintan m asyarakat sehingga tercipta kestabilan makro ekonomi dan tidak terjadi inflasi. Supply uang ini harus ditingkatkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan transaksi masyarakat yang dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan output. Demikian juga dengan kebija kan fiskal seperti perpajakan dan mengatur pengeluaran pemerintah melalui APBN.
