1. Aksesibilitas Fasilitas Pendidikan Menurut Black (1981, dalam Nuraini, 2002) aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan system pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan system jaringan transportasi yang menghubungkannya. Tata guna lahan yang berbeda pasti mempunyai aksesibilitas yang berbeda pula karena aktivitas tata guna lahan tersebut tersebar dalam ruang secara tidak merata. Sehingga jarak yang biasanya dijadikan indicator aksesibilitas yang sering digunakan, akan dirasakan kurang cocok untuk digunakan sebagai ukuran aksesibilitas terutama di daerah yang tidak rata.
2. Teori Lokasi Menurut Gunawan (1981) lokasi adalah suatu area yang secara umum dapat dikenali atau dibatasi, dimana disana terjadi suatu kegiatan tertentu. Salah satu teori yang mendasri pendistribusian lokasi fasilitas yang memberikan pelayanan berupa jasa adalah teori yang dikemukakan oleh Palander (dalam Agustin 2006). Menurut teori ini setiap kegiatan yang akan menghasilkan barang dan jasa mempunyai pertimbangan ambang penduduk dan jangkauan pasar. Ambang penduduk (threshold population) adalah jumlah penduduk minimum yang dibutuhkan untuk kelancaran dan kesinambungan penawaran barang. Sedangkan jangkauan pasar (range) adalah jarak yang perlu ditempuh seseorang untuk mendapatkan jasa yang bersangkutan. Penentuan pendistribusian pusat pelayanan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu (Sujarto, 1989 dalam Agustin, 2006): a. Faktor manusia yang akan mempergunakan pusat – pusat pelayanan tersebut. Faktor ini meliputi pertimbangan mengenai jumlah penduduk yang akan menggunakan pelayanan tersebut, kepadatan penduduk, perkembangan penduduk, status sosial ekonomi masyarakat, nilai-nilai, potensi masyarakat, pola kebudayaan, dan antropologi. b. Faktor lingkungan dimana manusia tersebut melaksanakan kegiatan kehidupannya. Faktor ini meliputi pertimbangan skala lingkungan dalam arti fungsi dan peran sosial ekonominya, jaringan pergerakan, letak geografis lingkungan dan sifat keterpusatan lingkungan.
3. Tinjauan Fasilitas Pendidikan Menurut Sujarto (1989 dalam Muharani, 2003), fasilitas sosial dapat diartikan sebagai aktivitas atau materi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat yang bersifat
memberi kepuasan sosial, mental dan spiritual; diantaranya fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan dan fasilitas kemasyarakatan, fasilitas rekreasi dan olah raga serta pekuburan. Bila dihubungkan dengan definisi fasilitas sosial yang diuraikan sebelumnya maka fasilitas pendidikan dapat diartikan sebagai aktifitas atau materi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat yang bersifat memberi kepuasan sosial, mental dan spiritual melalui perwujudan suasana belajar dan proses pembelajaran yang menjadikan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas pendidikan tentunya harus memperhatikan jenis fasilitas – fasilitas yang benar – benar dibutuhkan yang disesuaikan dengan kondisi keadaan masyarakat yang menjadi targetnya. Terdapat empat jenis fasilitas pendidikan menurut Kepmen PU No. 378/KPTS/1987, yaitu: a. Taman Kanak – kanak, yaitu fasilitas pendidikan paling dasar yang diperuntukkan bagi anak – anak usia 5-6 tahun. b. Sekolah Dasar, yaitu fasilitas pendidikan yang disediakan untuk anak-anak usia antara 6-12 tahun. c. Sekolah Menengah Pertama, yaitu fasilitas pendidikan yang berfungsi sebagai sarana untuk melayani anak – anak lulusan Sekolah Dasar. d. Sekolah Menengah Umum, yaitu fasilitas pendidikan yang berfungsi sebagai sarana untuk melayani anak – anak lulusan SMP. 4. Standar – standar dan Pertimbangan Distribusi Fasilitas Pendidikan Berikut standar yang dapat dijadikan acuan dalm perencanaan fasilitas pendidikan yaitu : 4.1 Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Kota Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Table 4.1 Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Kota Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Jenis Sarana Kota SD
Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa) 1600
Jarak Mudah dengan pencapaian maksimum
Luas Lahan dicapai 2000 m2 radius 1000
meter, dihitung dari unit terjauh Radius maksimum 9000 m2 SMTP 4800 1000 meter Radius maksimum 3 1. 1 lantai 12.500 m2 SMTA 4800 km dari unit yang 2. 2 lantai 800 m2 dilayani 3. 3 lantai 5000 m2 Pada standar ini struktur pemerintahan yang dipergunakan berdasarkan pada jumlah penduduk kelurahan (30.000 jiwa), kecamatan (120.000 jiwa), wilayah (480.000 jiwa), kota (1 juta jiwa). Sedangkan pola persebaran penduduknya adalah RT (250 jiwa), RW (2500 jiwa), kelurahan (30000 jiwa), kecamatan (120000 jiwa), wilayah (480000 jiwa), dan kota (1 juta jiwa). 4.2 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia 1. Standar Satuan Pendidikan SD/MI a) Satu SD/MI memiliki 6 rombongan belajar dan maksimal 24 rombongan belajar. b) Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk leh dari 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru. c) Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SD/MI. d) Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. 2. Standar Satuan Pendidikan SMP/MTs a) Satu SMP/MTs memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. b) Satu SMP/MTs dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SMP/MTs baru.
c) Satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP/MTs yang dapat menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut. d) Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP/MTs dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. 3. Standar Satuan Pendidikan SMA/MA a) Satu SMA/MA memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. b) Satu SMA/MA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan SMA/MA baru.
4.3 Standar dan Ketentuan mengenai Daerah Layanan Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA Dalam Standar Fasilitas Pendidikan Departemen Pendidikandan Kebudayaan ini dijelaskan kriteria lokasi fasilitas pendidikan untuk SMP dan SMA sebagai berikut : A. Lokasi sebuah SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. Mudah dicapai dari setiap bagian kecamatan 2. Dapat dicapai oleh murid selama kurang dari 30 menit berjalan kaki 3. Jauh dari pusat keramaian (pertokoan/ perkantoran/ perindustrian) B. Lokasi Sebuah SMA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. Mudah dicapai dari setiap bagian kecamatan 2. Dapat dicapai oleh murid selama kurang dari 45 menit berjalan kaki. 3. Jauh dari pusat keramaian (pertokoan/ perkantoran/ perindustrian). 5. Indikator – indikator dalam Evaluasi Pemerataan Sebaran Lokasi Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA Indikator-indikator tersebut adalah : a. Indikator sebaran jumlah fasilitas pendidikan eksisting Tolak ukurnya adalah persebaran jumlah lokasi fasilitas pendidikan SMP dan SMA eksisting ditiap kecamatan memiliki komposisi sesuai dengan sebaran jumlah fasilitas menurut standar.
b. Indikator pemenuhan kebutuhan penduduk akan fasilitas pendidikan Tolak ukurnya adalah 100% kapasitas fasilitas pendidikan SMP dan SMA tiap kecamatan sama dengan atau melebihi jumlah penduduk usia 13-15 tahun (SMP) dan 16-18 tahun (SMA) di kota Bogor. c. Indikator daerah jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan Tolak ukurnya adalah kedudukan lokasi fasilitas pendidikan dengan tempat tinggal pengguna adalah satu kecamatan, radius jarak pelayanan maksimal fasilitas pendidikan SMP dan SMA adalah satu kilometer. d. Indicator aksesibilitas fasilitas pendidikan Tolak ukurnya adalah waktu tempuh dalam mencapai fasilitas pendidikan SMP dan SMA tidak lebih dari 30 menit, kondisi transportasi baik (mudah didapatkan, lancar dan murah)
6. Gambaran Umum Kota Bogor 6.1 Wilayah Administratif dan Fungsi Kota Bogor Kota bogor adalah salah satu kota yang berada di bawah wilayah administrative Propinsi Jawa Barat dan hanya berjarak lebih kurang 50 Km dari pusat pemerintahan Indonesia, Jakarta. Kota ini memiliki lias 11.850 Ha yang terbagi ke dalam enam kecamatan, 68 kelurahan dan berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Secara administrative Kota Bogor dikelilingi oleh Kabupaten Bogor dan sekaligus menjadi pusat pertumbuhan Bogor Raya dan secara geografis dikelilingi oleh bentangan pegunungan, mulai dari gunung/pegunungan Pancar, Megamendung, Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Salak dan Gunung Halimun yang menyerupai huruf U. Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Tahun 1999 – 2009) Fungsi Kota Bogor adalah sebagai berikut: a. Kota Perdagangan b. Kota Industri c. Kota Pemukiman d. Wisata Ilmiah e. Kota Pendidikan
6.2 Aspek Kependudukan Table 6.2 Kepadatan Pendudukan Kota Bogor menurut Kecamatan Tahun 2006
Kelurahan Kec. Bogor Selatan Kec. Bogor Timur Kec. Bogor Utara Kec. Bogor Tengah Kec. Bogor Barat Kec. Tanah Sereal Kota Bogor
Luas Wilayah (Km2)
Jumlah Penduduk (Jiwa)
30.81 10.15 17.72 8.13 32.85 18.84 118.50
170,909 89,237 153,843 106,075 195,808 163,266 879,138
Kepadatan Penduduk 2006 (Jiwa/Km2) 5,547 8,792 8,682 13,047 5,961 8,666 7,419
Kategori Kepadatan Rendah Sedang Sedang Tinggi Rendah Sedang Rendah
Wilayah kota Bogor juga dipengaruhi oleh pertumbuhan dan penyebaran penduduk di wilayah sekitarnya (Kabupaten Bogor) sebagai hinterland (Kawasan Pengaruh) bagi pertumbuhan dan perkembangan Kota Bogor. Guna menciptakan pemerataan pelayanan kepada penduduknya, maka pemenuhan berbagai kebutuhan penduduk harus didasarkan pada persebaran jumlah penduduk yang ada. Salah satu kebutuhan mendasar penduduk yang harus diutamakan pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan penduduk akan fasilitas pendidikan, terutama fasilitas pendidikan dasar dan menengah.
7. Gambaran Umum Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Bogor Tingkat pendidikan merupakan salah satu kualitas modal manusia. Salah satu faktor yang menentukan terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas adalah faktor pendidikan, oleh karena itu masalah pendidikan harus mendapat perhatian serius karena menyangkut masa depan bangsa. 7.1 Jumlah Fasilitas Pendidikan Tabel 7.1 Jumlah Fasilitas Pendidikan menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2006 Kecamatan Bogor Utara Bogor Selatan Bogor Timur Bogor Barat Bogor Tengah Tanah Sereal Jumlah
Jumlah Penduduk (jiwa) 153843 170909 89237 195808 106075 163266 879138
Jumlah Fasilitas TK 19 20 12 26 29 22 128
SD 43 53 34 67 55 42 294
SMP 10 26 11 28 24 16 115
SMA 7 11 6 9 9 5 47
PT 1 0 0 1 5 0 7
7.2 Daya Tampung Fasilitas Pendidikan Tabel 7.2 Daya Tampung (Kapasitas) Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA di Kota Bogor Tahun 2006 Kecamatan Bogor Utara Bogor Selatan Bogor Timur Bogor Barat Bogor Tengah Tanah Sereal Jumlah
Jumlah fasilitas 10 26 11 28 24 16 115
SMP Jumlah kelas 56 200 66 197 362 191 1072
Kapasitas (jiwa) 2240 8000 2640 7880 14480 7640 42880
Jumlah fasiltas 7 11 6 8 9 5 47
SMA Jumlah kelas 80 123 80 101 140 79 603
Kapasitas (jiwa) 3200 4920 3200 4040 5600 3160 24120
7.3 Jumlah Permintaan Fasilitas Pendidikan Tabel 7.3 Jumlah Penduduk Usia SMP (13-15 tahun) dan Usia SMA (16-18 Tahun) di Kota Bogor Tahun 2006 Jumlah Jumlah penduduk Jumlah penduduk penduduk (jiwa) usia 13-15 (jiwa) usia 16-18 (jiwa) Bogor Utara 153843 8397 8982 Bogor Selatan 170909 9655 10051 Bogor Timur 89237 4977 5160 Bogor Barat 195808 10235 11324 Bogor Tengah 106075 5063 5910 Tanah Sereal 163266 9312 9819 Jumlah 879138 47639 51246 Pada tabel di atas menunjukan jumlah penduduk usia sekolah tiap kecamatan di Kecamatan
Kota Bogor. Data tersebut akan dibandingkan dengan data daya tampung fasilitas di tiap jenjang pendidikan yang ada di kota Bogor.
8. Analisis Persebaran Jumlah Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA Tabel 8 Analisis Persebaran Jumlah Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA Kecamatan Bogor Utara Bogor Selatan Bogor Timur Bogor Barat Bogor Tengah Tanah Sereal Jumlah
Jumlah Penduduk (jiwa) 153843 170909 89237 195808 106075 163266 879138
Jumlah Fasilitas Minimal SMP SMA 26 26 28 28 15 15 33 33 18 18 27 27 147 147
Jumlah Fasilitas Esisting SMP SMA 10 7 26 11 11 6 28 9 24 9 16 5 115 47
Selisih Jumlah Fasilitas SMP SMA -16 -19 -2 -17 -4 -9 -5 -24 6 -9 -11 -22 -32 -100
Dari tabel di atas, dapat diketahui kondisi saat ini untuk kota Bogor, sebaran fasilitas pendidikan SMP dan SMA eksistingnya belum memenuhi sebaran menurut standar Cipta Karya Departemen PU. Terdapat perbedaan selisih jumlah fasilitas pendidikan SMP dan SMA (eksisting dengan minimal) antara satu kecamatan dengan kecamatan lain. Ini artinya sebaran jumlah fasilitas pendidikan SMP dan SMA di Kota Bogor belum menunjukan adanya pemerataan.
9. Analisis Pemenuhan Kebutuhan Penduduk Akan Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA Agar fasilitas pendidikan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat maka penentuan lokasi fasilitas pendidikan menurut Golany (1976) perlu memperhatikan beberapa faktor, diantaranya adalah usia siswa dan jarak dari tempat tinggal, dimana semakin muda usia siswa semakin dekat jarak dari sekolah ke tempat tinggalnya. 9.1 Fasilitas Pendidikan SMP Tabel 9.1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SMP Tahun 2006 Kecamatan
Bogor Utara Bogor Selatan Bogor Timur Bogor Barat Bogor Tengah Tanah Sereal Jumlah
Jumlah fasilitas SMP 10 26 11 28 24 16 115
Jumlah Kelas 56 200 66 197 362 191 1072
Kapasitas (Jiwa) 2240 8000 2640 7880 14480 7640 42880
Jumlah penduduk usia 13-15 (jiwa) 8397 9655 4977 10235 5063 9312 47639
Persentase Pemenuhan Kebutuhan (%) 27 83 53 77 286 82 90
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kapasitas fasilitas pendidikan SMP yang ada dihampir semua kecamatan di Kota Bogor belum bisa memenuhi kebutuhan penduduk usia 13-15 tahun akan pendidikan ditingkat SMP. Secara keseluruhan, dengan kapasitas total sebanyak 42880 jiwa, fasilitas pendidikan SMP yang ada di Kota Bogor ini hanya bisa memenuhi 90 % kebutuhan akan pendidikan dari 47639 jiwa penduduk usia 13-15 tahun. Walaupun secara keseluruhan persentase pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan SMP ini sudah mendekati baik yaitu sebesar 90%, tetapi bila kita lihat pemenuhan kebutuhan di setiap kecamatan ternyata belum menunjukkan capaian pemenuhan yang baik. Dari enam kecamatan, hanya satu kecamatan saja yang memiliki sediaan kapasitas lebih besar daripada kebutuhan dalam kecamatan itu sendiri, yaitu kecamatan Bogor Tengah.
9.2 Fasilitas Pendidikan SMA Tabel 9.2 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SMA Tahun 2006 Kecamatan
Bogor Utara Bogor Selatan Bogor Timur Bogor Barat Bogor Tengah Tanah Sereal Jumlah
Jumlah fasilitas SMA 7 11 6 9 9 5 47
Jumlah Kelas
Kapasitas (Jiwa)
80 123 80 101 140 79 603
3200 4920 3200 4040 5600 3160 24120
Jumlah penduduk usia 16-18 (jiwa) 8982 10051 5160 11324 5910 9819 51246
Persentase Pemenuhan Kebutuhan (%) 36 49 62 36 95 32 47
Dari enam kecamatan ternyata belum ada satu kecamatan pun yang bisa terpenuhi seluruh kebutuhan penduduknya akan fasilitas pendidikan SMA. Pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan SMA yang paling tinggi adalah di kecamatan Bogot Tengah yaitu sebanyak 95% dan yang paling rendah ada di kecamatan Tanah Sareal dengan persentase pemenuhan kebutuhan sebesar 32%. 10. Analisis Tingkat Pelayanan Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA di Kota Bogor Analisis ini akan dibagi ke dalam dua bagian yaitu : analisis daerah jangkauan layanan dan analisis aksesibilitas fasilitas pendidikan SMP dan SMA. 10.1 Analisis Daerah Jangkauan Layanan Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA Seperti halnya pada fasilitas pendidikan SMP, ternyata daerah jangkauan fasilitas pendidikan SMA pun lebih cenderung lintas kecamatan dan bahkan keluar wilayah kota Bogor. Sebagian besar responden kedudukan tempat tinggalnya berbeda kecamatan dengan SMA tempat bersekolah yaitu sebanyak 70,5% dan hanya sebagian kecil saja yaitu sebanyak 29,5% responden yang tempat tinggalnya satu kecamatan dengan fasilitas pendidikan SMA tempat sekolahnya. 10.2 Analisis Aksesibilitas Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA Waktu tempuh mayoritas responden yang diperlukan dalam menjangkau fasilitas pendidikan SMP adalah kurang dari 30 menit dengan total 76%. Sehingga bila dievaluasi dengan ketentuan standar yang menjadi tolak ukur dalam indicator evaluasi maka kondisi waktu pencapaian ini masih dalam rentang yang disarankan yaitu kurang dari 30 menit. Untuk tingkat SMA, sebagian besar responden yaitu sebanyak 70,8% mencapai fasilitas pendidikan SMA dalam waktu maksimal 30 menit. Oleh karena itu dengan melihat aspek waktu tempu maka fasilitas pendidikan SMP dan SMA di Kota Bogor
memiliki tingkat aksesibilitas yang sudah cukup baik. Hal ini dimungkinkan karena dukungan sarana transportasi dalam menjangkau fasilitas pendidikan sudah cukup baik.
11. Keterkaitan hasil analisis dengan indicator evaluasi dan sasaran penelitian Setelah dilakukan analisis di atas maka untuk melihat konsistensi alur penelitian dari awal sampai akhir dalam studi ini maka dibuatlah keterkaitan dengan indicator evaluasi dan sasaran penelitian dalam bentuk tabel 11 sebagai berikut : Tabel 11 Sasaran, Indikator dan Hasil Analisis Evaluasi Sebaran Lokasi Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA di Kota Bogor No.
Sasaran
Indikator
1
Menganalisis
Sebaran
Hasil Analisis jumlah
fasilitas Sebaran
persebaran jumlah pendidikan eksisting lokasi
jumlah
pendidikan
fasilitas
baik
SMP
fasilitas Tolak ukur : persebaran fasilitas maupun SMA eksisting di
pendidikan
SMP pendidikan
dan SMA eksisting eksisting di kota Bogor.
SMP di
memiliki
dan
tiap
SMA Kota Bogor yang ternyata
kecamatan komposisi sebarannya di tiap
komposisi
sesuai kecamatan
dengan sebaran jumlah fasilitas dengan menurut standar.
tidak
sebaran
sesuai menurut
standar. Terjadi perbedaan selisih jumlah fasilitas antara satu
kecamatan
dengan
kecamatan lain yang sangat mencolok. 2
Menganalisis
Pemenuhan kebutuhan penduduk Fasilitas pendidikan SMP
pemenuhan
akan fasilitas pendidikan
kebutuhan
Tolak
penduduk fasilitas pendidikan
ukur:
kapasitas
akan fasilitas pendidikan SMP dan SMA
tiap
kecamatan
usia
13-15
hanya bisa memenuh 90% kebutuhan.
sama Kebutuhan akan fasilitas
SMP dengan atau melebihi jumlah
dan SMA di kota penduduk Bogor.
100%
yang ada di kota Bogor
tahun
pendidikan SMA di kota bogor
hanya
terpenuhi
(SMP) dan 16-18 tahun (SMA) di
sebesar 47% oleh fasilitas
Kota Bogor
pendidikan yang ada. Persentase
pemenuhan
kebutuhan
fasilitas
No.
Sasaran
Indikator
Hasil Analisis pendidikan SMP dan SMA di tiap kecamatan yang sangat
beragam
yang
menunjukkan
adanya
disparitas
pemenuhan
kebutuhan akan fasilitas pendidikan
di
tiap
kecamatan.
3.
Menganalisis
Daerah
jangkauan
pelayanan
tingkat pelayanan fasilitas pendidikan
pendidikan
yang
Tolak ukur : kedudukan fasilitas
fasilitas SMP
pendidikan
dengan
tinggal
di
kecamatan
luar
dimana
tempat
sekolah berada sebanyak
adalah
satu
58,4%. Sedangkan yang
radius
jarak
dan SMA di kota
tinggal
Bogor.
kecamatan
dan
pelayanan
maksimal
siswa
Jumlah responden SMP
tempat
fasilitas
tinggalnya
kecamatan
dengan
pendidikan SMP dan SMA adala
sekolah
1 km
sebanayak 41,6%.
satu
hanyalah
Sebagian besar responden kedudukan
tempat
tinggalnya
berbeda
kecamatan dengan SMA tempat bersekolah yaitu sebanyak
70,5%
dan
hanya sebagian kecil yaitu 29,5% responden tempat
yang
tinggalnya
kecamatan
satu
dengan
fasilitas pendidikan SMA tempat sekolahnya.
Hanya 17,5% responden SMP yang jarak tempat
No.
Sasaran
Indikator
Hasil Analisis tinggal ke sekolahannya kurang
dari
kilometer, 82,5%
satu
selebihnya
lokasi
tempat
tinggalnya lebih dari 1 km.
Hanya
sebesar
responden
11,3%
SMA
yang
menyatakan jarak tempat tinggal
ke
kurang
sekolahnya dari
satu
kilometer, dan selebihnya 88,7%
lokasi
tempat
tinggalnya lebih dari 1 km Aksesibilitas fasilitas pendidikan
Waktu tempuh mayoritas
Tolak ukur: waktu tempuh
responden
(76%)yang
dalam
diperlukan
dalam
mencapai
fasilitas
pendidikan SMP dan SMA
menjangkau
tidak lebih dari 30 menit dan
pendidikan SMP adalah
kondisi
kurang dari 30 menit.
transportasi
baik
fasilitas
(mudah didapatkan, lancar dan
Untuk
murah)
sebagian besar responden yaitu
tingkat
sebanyak
mencapai
SMA,
70,8% fasilitas
pendidikan SMA dalam waktu maksimal 30 menit.
Hampir seluruh responden menyatakan
mudah
memperoleh
alat
transportasi
untuk
mencapai sekolah, dengan proporsi yang menyatakan
No.
Sasaran
Indikator
Hasil Analisis mudah sebanyak 91,3% responden
SMP
dan
89,8% responden SMA.
Masih banyak responden SMP SMA
(31,2%)
maupun
(30,9%)
yang
menyatakan
kondisi
transportasi
dalam
bersekolah itu macet.
Masih banyak responden SMP SMA
(10,4%) (20,1%)
menyatakan
maupun yang biaya
transportasi itu mahal.
12. Temuan Studi mengenai Sebaran Lokasi Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA di Kota Bogor Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di atas, dapat dikemukakan beberapa temuan studi sebagai berikut : 1. Berdasarkan sebaran jumlah penduduk yang ada, sebaran jumlah fasilitas pendidikan SMP dan SMA eksisting di Kota Bogor belum sesuai dengan sebaran jumlah minimal fasilitas pendidikan yang seharusnya menurut standar Cipta Karya Departemen PU. Terdapat perbedaan selisih jumlah fasilitas pendidikan SMP dan SMA (eksisting dengan standar) antara satu kecamatan dengan kecamatan lain di kota Bogor. 2. Pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan SMP menurut usia sekolah (13-15 tahun) di kota Bogor secara keseluruhan telah mencapai angka 90%. Bila dilihat dari pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan untuk tiap kecamatan, maka terdapat disparitas yang sangat mencolok antara satu kecamatan dengan kecamatan lain. Hasil ini juga diperkuat dengan hasil survey langsung terhadap pengguna fasilitas pendidikan yang ada di kota Bogor ternyata dari 320 responden SMP sebanyak 43,4% menyatakan lokasi tempat tinggal mereka berbeda kecamatan dengan lokasi sekolahnya artinya sebagian besar penduduk menggunakan fasilitas pendidikan SMP lintas kecamatan.
3. Pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan SMA di Kota Bogor secara keseluruhan hanya 47%. Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan SMA di tiap kecamatan yang sangat beragam menunjukkan adanya disparitas pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan di tiap kecamatan maka ini memperlihatkan bahwa persebran lokasi fasilitas pendidikan SMA di Kota Bogor belum merata. 4. Sebagian besar responden SMP ternyata tinggal di luar kecamatan dimana sekolah berada yaitu 58,4%, sedangkan yang bertempat tinggal satu kecamatan dengan sekolah hanyalah 41,6%. Hal ini menunjukkan sebagian besar SMP yang ada di kota Bogor daerah jangkauannya tidak lagi dalam satu kecamatan namun sudah lintas kecamatan dan bahkan lintas kota. Hal ini menunjukkan sebaran fasilitas pendidikan SMP dan SMA belum merata. 5. Dengan melihat aspek waktu tempuh fasilitas pendidikan SMP dan SMA di kota Bogor memiliki tingkat aksesibilitas yang sudah cukup baik yang dinyatakan dengan sebagian besar responden memerlukan waktu tempuh dari tempat tinggal ke sekolah masih dalam rentang yang disarankan standar waktu pencapaian fasilitas pendidikan yang ada. Namun demikian masih adanya responden yang harus menempuh waktu lebih dari 30 menit dalam mencapai sekolah dengan persentase yang tidak sedikit (24% responden SMP dan 29,2% responden SMA)tetap menunjukkan bahwa sebaran lokasi fasilitas pendidikan SMP maupun SMA di Kota Bogor masih belum merata. 6. Dari aspek transportasi didapatkan hamper seluruh responden menyatakan mudah memperoleh alat transportasi untuk mencapai sekolah, dengan proporsi yang menyatakan mudah sebanyak 91,3% responden SMP dan 89,8% responden SMA. Tidak sedikit responden SMP dan SMA yang menyatakan kondisi transportasi dalam bersekolah macet. Begitu pula dari aspek biaya, masih banyak responden SMP dan SMA yang menyatakan biaya tranportasi mahal.
13. Kesimpulan mengenai Sebaran Lokasi Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA di Kota Bogor Sesuai dengan tujuan dan sasaran studi maka kesimpulan dari penelitian mengenai sebaran lokasi fasilitas pendidikan SMP dan SMA di Kota Bogor ini adalah : 1. Persebaran jumlah fasilitas pendidikan SMP dan SMA yang merata belum terwujud diwilayah kota Bogor dengan ditemukannya fakta bahwa sebaran jumalah fasilitas pendidikan SMP dan SMA yang ada (eksisting) belum mengikuti sebaran jumlah fasilitas pendidikan menurut standar dimana sebaran menurut standar ini
mencerminkan bagaimana pemerataan jumlah fasilitas pendidikan yang seharusnya di Kota Bogor yang didasarkan pada sebaran jumlah penduduk di tiap kecamatan di Kota Bogor. 2. Fasilitas Pendidikan SMP dan SMA yang ada saat ini belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan penduuduk kota Bogor akan fasilitas pendidikan SMP dan SMA. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian pemenuhan fasilitas pendidikan yang hanya memenuhi 90% kebutuhan untuk fasilitas SMP dan 47% untuk kebutuhan fasilitas pendidikan SMA. 3. Tingkat pelayanan fasilitas pendidikan SMP dan SMA yang baik dan merata belum tercapai di wilayah kota Bogor. Hasil studi ini menunjukkan sebagian besar SMP dan SMA yang ada di kota Bogor daerah jangkauannya tidak lagi hanya satu kecamatan namun sudah lintas kecamatan dan bahkan lintas kota, padahal kebutuhan lokal (di dalam) di hamper setiap kecamatan belum bisa terpenuhi. Begitu pula daerah jangkauan fasilitas pendidikan SMP dan SMA belum memenuhi standara dan kriteria yang disarankan bila dilihat dari faktor jarak jangkauan fasilitas. Dengan melihat aspek watu tempuh dan transportasi maka fasilitas pendidikan SMP dan SMA di Kota Bogor memiliki tingkat aksesibilitas yang belum baik karena belum sepenuhnya memenuhi standar atau ketentuan yang ada. Dengan demikian secara keseluruhan sebaran lokasi fasilitas pendidikan SMP dan SMA di Kota Bogor dilihat dari indicator sebaran jumalah, pemenuhan kebutuhan, daerah jangkauan danaksesibilitas fasilitas pendidikan, belum dapat dikatakan merata.
14. Saran Studi Lanjutan a) Perlu dilakukan studi yang lebih kompehensip dengan memperhitungkan seluruh bentuk sekolah termasuk MTs, MA, dan SMK b) Perlu dilakukan studi mengenai peranan sekolah – sekolah swasta dalam hal pemerataan fasilitas pendidikan. c) Perlu juga dilakukan studi tentang arahan penyediaan fasilitas pendidikan dasar dan menengah sehingga permasalahan pemerataan sebaran fasilitas pendidikan akan bisa lebih diperbaiki. d) Perlu dilakukan studi untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi persebaran jumlah lokasi fasilitas pendidikan dasar dan menengah khususnya untuk SLTP dan SLTA.
