SISTEM AKREDITASI BERBASIS MUTU
Tujuan Pembelajaran/Sosialisasi 1. Peserta dapat menjelaskan menjela skan latar belakang, belaka ng, manfaat, manfaat ,
dan mekanisme proses akreditasi. 2. Peserta dapat melakukan simulasi pengisian
formulir (borang) akreditasi 2014 dengan benar. 3. Peserta dapat memahami PBK ,menyusun dan
mempersiapkan mempersi apkan dokumen (8 standar akreditasi berbasis mutu)
Tujuan Pembelajaran/Sosialisasi 1. Peserta dapat menjelaskan menjela skan latar belakang, belaka ng, manfaat, manfaat ,
dan mekanisme proses akreditasi. 2. Peserta dapat melakukan simulasi pengisian
formulir (borang) akreditasi 2014 dengan benar. 3. Peserta dapat memahami PBK ,menyusun dan
mempersiapkan mempersi apkan dokumen (8 standar akreditasi berbasis mutu)
Mengapa Perlu Akreditasi Berbasis Mutu 1. Globalisasi menuntut lulusan LPK memenuhi standar
(ingat,AFTA 2015 !!!) 2. Industri mulai menuntut tenaga kerja yang kompeten 3. LPK dituntut masyarakat menghasilkan lulusan yang
kompeten 4. Kebutuhan LPK sendiri untuk memperbaiki
manajemen internal 5. Kebutuhan peserta pesert a akan LPK yang bermutu bermu tu dan
terakreditasi
Jumlah LPK terakreditasi 2013 No 1
Provinsi NANGGROE ACEH DARUSSALAM
2
SUMATERA UTARA
3
BENGKULU
4
JAMBI
5
RIAU
6
SUMATERA BARAT
7
SUMATERA SELATAN
8
LAMPUNG
9
BANGKA BELITUNG
10
KEPULAUAN RIAU
11
DKI JAKARTA
12
BANTEN
13
JAWA TIMUR
14
JAWA BARAT
15
JAWA TENGAH
16
DI YOGYAKARTA
17
KALIMANTAN BARAT
18
KALIMANTAN SELATAN
19
KALIMANTAN TENGAH
20
KALIMANTAN TIMUR
21
GORONTALO
22
SULAWESI SELATAN
23
SULAWESI TENGGARA
24
SULAWESI TENGAH
25
SULAWESI UTARA
26
SULAWESI BARAT
27
BALI
28
NUSA TENGGARA BARAT
29
NUSA TENGGARA TIMUR
30
MALUKU
31
MALUKU UTARA
32
PAPUA
33
PAPUA BARAT T O T A L
L P K S 2012
Jumlah LPKS
LPKS Terakreditasi
Jumlah BLKLN
BLKLN Terakreditasi
Jumlah BLK
BLK Terakreditasi
71 656 197 77 64 321 228 288 142 67 131 253 981 1,109 857 131 172 194 67 251 30 295 40 161 117 29 247 133 120 25 46 67 13
0 59 17 10 0 36 3 5 8 0 32 5 4 196 73 54 6 0 9 0 6 30 5 35 7 0 36 11 9 2 7 12 0
0 4 0 0 0 0 1 1 0 6 100 7 38 70 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 95 6 12 54 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 15 5 6 5 10 12 5 1 3 7 4 23 18 31 5 7 10 9 7 5 16 5 8 4 2 6 6 6 4 2 10 3
1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 0 9 2 5 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1
7,580
677
262
173
274
33
Jumlah Akreditor 0 9 12 9 0 16
2 12 10 0 39 10 4 39 28 31 12 5 4 5 10 38 8 1 6 15 13 12 11 14 20 5 1 401
Target LA-LPK 2014 1. Akreditasi 700 LPK, BLK, BLK-LN dan mencetak 100 asesor 2. Sosialisasi manfaat dan instrumen akreditasi 2014 ke 33
provinsi 3. Sosialisasi akreditasi mandiri untuk LPK dan BLK-LN 4. Harmonisasi standar asesor dan instrumen akreditasi dengan
departemen / kementrial lain
Kebijakan Asesor Akreditasi 1. Asesor akreditasi harus memiliki kompetensi yang
bersertifikat 2. Asesor akreditasi wajib mendampingi LPK dalam persiapan
akreditasi. 3. Memprakarsai pembentukan asosiasi asesor akreditasi
sebagai mitra LA-LPK
Sistem Akreditasi 2014 1. Akreditasi LPK yaitu pengakuan formal dimana LPK
memenuhi syarat 2. Pengakuan diperoleh melalui asesmen dan pemberian
sertifikat 3. Akreditasi ulang dapat diberi status akreditasi bintang 1, 2
dan bintang 3
Terakreditasi
Terakreditasi Silver *
Terakreditasi Gold **
Terakreditasi Platinum ***
Tujuan Akreditasi 1.
Gambaran tingkat kinerja LPK untuk pembinaan dan peningkatan kinerja LPK.
2.
Informasi kepada masyarakat bahwa LPK telah memenuhi syarat, standar atau kriteria tertentu.
3.
Informasi kepada peserta pelatihan bahwa LPK telah memenuhi standar tertentu.
Manfaat Akreditasi 1.
Pemetaan indikator pencapaian standar kelayakan LPK
2.
Motivasi bagi LPK untuk meningkatkan standar mutu
3.
Pengakuan formal dari lembaga akreditasi untuk perbaikan kinerja
4.
Kebanggaan bagi peserta bahwa mereka masuk LPK bermutu
5.
Dasar pembinaan dan pemberian bantuan dari pemerintah
Persyaratan Akreditasi 1.
LPK yang memiliki izin
2. Mengajukan permohonan ke KA-LPK/ LA-LPK dilengkapi : ‒
‒
‒
3.
Surat permohonan Formulir (Borang) yang telah diisi beserta lampirannya Dokumen lainnya yang diperlukan
Bersedia mematuhi aturan dan persyaratan akreditasi LPK
Lembaga Pelaksana Akreditasi •
LA-LPK (Lembaga Akreditasi LPK) Lembaga akreditasi dibentuk Menakertrans untuk menetapkan skema akreditasi, dan menetapkan keputusan akreditasi.
•
KA-LPK (Komite Akreditasi LPK) Komite akreditasi Provinsi dibentuk LA-LPK untuk melaksanakan sosialisasi, menetapkan asesor, dan melaksanakan akreditasi.
Mekanisme dan Organisasi Kerja LA-LPK DIRJEN BINALATAS
MENAKER
LA-LPK
Komite Pengembangan
Komite SPMA
Sekretariat
DISNAKER PROPINSI
DISNAKER KOT/KAB
KA-LPK
Komite Kerjasama
FASILITATOR
TIM AKREDITOR
LEMBAGA PELATIHAN KERJA
Proses Akreditasi
TATA KELOLA DAN SISTEM AKREDITASI LPK
Tanya Jawab dan Diskusi Sesi 1
SESI 2
STANDAT MUTU AKREDITASI
S-3 S-2 S-1 D-4 D-3 D-2
9
+ 8 7
D-1 Yr-12
6
Yr-11
5 4
3 2 1
S3
Subspesialis
9
S2
Spesialis
8 7
Profesi S1
6
D IV
5
D III D II DI Sekolah Menengah Umum
AHLI
Sekolah Menegah Kejuruan
TEKNISI/ANALIS
4 3 2 1
OPERATOR
Standar Pembelajaran/Pelatihan berbasis kompetensi 1. 2. 3.
4.
5.
Program Pelatihan dan Kurikulum berbasis kompetensi (SKKNI ,KKNI ) Materi Pelatihan berbasis kompetensi Instruktur bersertifikasi kompetensi dan Pjb. Pengelola Pelatihan yang proposional dan profesional Sarana dan fasilitas pelatihan yang menunjang pelatihan berbasis kompetensi sesuai kualifikasi yang ingin dicapai Sistem asesmen berbasis kompetensi yang dapat menunjukkan bukti hasil capaian pembelajaran
8 STANDAR MUTU AKREDITASI STANDAR 1: PROGRAM PELATIHAN STANDAR 2: KURIKULUM PELATIHAN STANDAR 3: MATERI PELATIHAN STANDAR 4: TATA KELOLA/MANAJEMEN STANDAR 5: INSTRUKTUR DAN TENAGA PENGELOLA PELATIHAN STANDAR 6: SARANA DAN FASILITAS STANDAR 7: PENGELOLAAN KEUANGAN STANDAR 8: ASESMEN
3 KATEGORI KONDISI LPK
KATEGORI 1: 8 STANDAR MUTU PBK KATEGORI 2: 8 STANDAR MUTU ,NON PBK KATEGORI 3: BELUM MEMENUHI 8 STANDAR MUTU
KATEGORI 1: 8 STANDAR MUTU PBK Yaitu LPK yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi (CBT) dan asesmen berbasis kompetensi(CBA) yang memenuhi standar mutu 2. Menerapkan 8 standar mutu akreditasi mengacu pada SKKNI atau Standar Khusus atau Standar Internasional 3. Penjenjangan Kualifikasi atau Klaster, atau Unit Kompetensi mengacu pada
STANDAR KHUSUS
standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan
STANDAR INTERNASIONAL
Adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional
PRINSIP DASAR PBK a. dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan dan/atau standar kompetensi; b. adanya pengakuan terhadap kompetensi yang telah dimiliki; c. berpusat kepada peserta pelatihan dan bersifat individual; d. multi-entry/multi-exit, yang memungkinkan peserta untuk memulai dan mengakhiri program pelatihan pada waktu dan tingkat yang berbeda,sesuai dengan kemampuan masingmasing peserta pelatihan; e. setiap peserta pelatihan dinilai berdasarkan pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi; dan f. dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang teregistrasi atau terakreditasi nasional Permenakertrans,no.8/2014
KATEGORI 2: BELUM MEMENUHI 8 STANDAR MUTU Yaitu LPK yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Melaksanakan pelatihan dan asesmen tetapi belum berbasis kompetensi 2. Memenuhi 8 standar mutu akreditasi walaupun belum mengacu pada SKKNI, atau Snd.Khusus, atau Snd.Internasional 3. Penjenjangan kualifikasi atau okupasi, atau klaster, mengacu pada jenjang kualifikasi atau jabatan pada perusahaan/organisasi konsumen
KATEGORI3: BELUM MEMENUHI 8 STANDAR MUTU
Yaitu LPK yang telah melaksanakan pelatihan (CBT atau non CBT), tetapi dokumen atau rekaman kegiatan dari 8 standar akreditasi belum lengkap (sebagian atau seluruhnya) sebagaimana mestinya. Kalau kekurangan dokumen masih bisa dilengkapi didalam waktu dekat, maka asesor akreditasi bisa membimbing LPK untuk melengkapi dokumennya. Setelah seluruh dokumen lengkap , LPK tersebut bisa diproses untuk masuk pada akreditasi kategori 2 atau kategori 1.
PENTAHAPAN PROSES AKREDITASI 1. PENYAMPAIAN FORMULIR DAN DOKUMEN ( Form. Pendaftaran, Panduan Bukti, check list Audit, Panduan Pengisia Dokumen)
2. ASESMEN DIRI 3. AUDIT MEJA 4. PERSIAPAN KUNJUNGAN LAPANGAN 5. PELAKSANAAN AUDIT 6. PENYIAPAN LAPORAN DAN KEPUTUSAN AUDIT
2 ASESMEN DIRI 1.
MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN
2.
MELAKUKAN ASESMEN DIRI DENGAN MEMPELAJARI PANDUAN BUKTI (KOLOM TENGAH)PADA SETIAP KRITERIA (KOLOM KIRI) DARI 8 STANDAR AKREDITASI,KEMUDIAN MENYESUAIKAN DENGAN KONDISI LPK,
3.
MENGISI KOLOM BUKTI SEMENTARA(KOLOM PALING KANAN) SEBAGAI KETERANGAN KETERSEDIAAN DOKUMEN YANG DIMAKSUD.
4.
DENGAN MELAKUKAN ASESMEN DIRI, SUDAH BISA MEMPERKIRAKAN SEMENTARA KATEGORI AKREDITASI YANG AKAN DIIKUTI DAN KESIAPAN MENGIKUTI AKREDITASI
3. AUDIT MEJA 1. MENGIDENTIFIKASI BAGIAN YANG BELUM MEMENUHI STANDAR DENGAN MENANDAI CHECK-LIST 2. MENGIDENTIFIKASI HAL-HAL YANG PERLU DIJELASKAN LEBIH LANJUT PADA SAAT KUNJUNGAN LAPANGAN 3. MENGIDENTIFIKASI HAL-HAL YANG AKAN DIPERIKSA PADA SAAT KUNJUNGAN LAPANGAN
4. PERSIAPAN KUNJUNGAN LAPANGAN 1. PENGATURAN TENAGA AHLI,JIKA DIPERLUKAN 2. MEMUTUSKAN FOKUS DARI KUNJUNGAN, APA YANG PERLU DIPERIKSA ,SIAPA YANG HARUS HADIR, 3. MENYIAPKAN PERTANYAAN INTERVIEU, BERDASARKAN BUKTI DARI ASESMEN DIRI 4. INFORMASI KEPADA LPK PENDAFTAR MENGENAI WAKTU,TEMPAT, DAN ORANG YANG DIMINTA HADIR
5. PELAKSANAAN AUDIT 1. MENGINTERVIEU STAF KUNCI SESUAI AREA TANGGUNG JAWABNYA 2. MELENGKAPI CHECK-LIST AUDIT 3. MENGIDENTIFIKASI AREA YANG BELUM MEMENUHI STANDAR 4. MENDISKUSIKAN PERBAIKAN PADA AREA YANG BELUM MEMENUHI STANDAR KEPADA LPK, KEMUNGKINAN PERBAIKAN UNTUK PROSES AKREDITASI BERIKUTNYA
6. LAPORAN DAN KEPUTUSAN AUDIT 1.
ASESOR MEMBUAT LAPORAN HASIL AUDIT DARI SEMUA PENGAMATAN YANG DILAKUKAN
2. ASESOR MENYAMPAIKAN KEPUTUSAN SEMENTARA HASIL AUDIT APAKAH TERAKREDITASI KATEGORI 1 (CBT), KATEGORI2(NON CBT), KATEGORI3 (SEMENTARA), ATAU TERAKREDITASI DENGAN CATATAN 3. KALAU TEAKREDITASI DENGAN CATATAN, BERARTI ADA KEKURANGAN YANG BERSIFAT MINOR YANG PELU DILENGKAPI OLEH LPK YANG BERSANGKUTAN, DAN ADA KESANGGUPAN UNTUK MELENGKAPINYA SEGERA
TANYA – JAWAB DAN DISKUSI
SESI 2
SESI 3
PENILAIAN 8 STANDAR AKREDITASI
1. STANDAR 1 :PROGRAM PELATIHAN A. KATEGORI 1 : PBK 1. Penyusunan dan pengembangan program pelatihan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan dan/atau sesuai standar kompetensi (SKKNI,Std.Khusus, Std.Internasional) 2. Program pelatihan disusun /dikembangkan bersama dan atau disetujui oleh industri/perusahaan pemesan
B. KATEGORI 2 : NON PBK 1. Penyusunan dan pengembangan program pelatihan berdasarka hasil identifikasi kebutuhan pelatihan ,tetapi belum mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan oleh Kemenaker trans 2. Program pelatihan disusun bersama dan atau disetujui oleh perusahaan pemesan
TRAINING PROGRAM DESIGN MARKET ANALYSIS
TNA TRAINING PROGRAM PRETEST RPL RCC
POLA PENYUSUNAN PROGRAM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PELATIHAN
Analisis Standar Kompetensi (KKNI/SKKNI)
Job Analysis/ Task Analysis
Analisis Kompetensi yang dikehendaki
Skill Audit
Kebutuhan Pelatihan Program Pelatihan Modul Pelatihan (Buku Informasi, Buku Kerja dan Buku Penilaian
FORMATPROGRAM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI 1. 2. 3. 4.
Judul/Nama Pelatihan : Kode Program Pelatihan : Jenjang Program Pelatihan : Tujuan/hasil Pelatihan : 4.1. 4.2. Dst 5. Nama Unit Kompetensi yang ditempuh: 5.1 Unit Kompetensi Umum 5.2 Unit Kompetensi Inti 5.3 Unit Kompetensi Khusus 6. Lama Pelatihan : ... Jam Pelatihan (@45 menit) 7. Persyaratan Peserta Pelatihan: 7.1. Pendidikan : 7.2. Pelatihan 7.3. Pengalaman Kerja : 7.4. Umur/Usia : 7.5. Jenis Kelamin : 7.6. Kesehatan : 7.7. Test Kemampuan :
TRAINING PROGRAM DESIGN MARKET ANALYSIS
TNA TRAINING PROGRAM
PRETEST Adm
POLA PENYUSUNAN PROGRAM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PELATIHAN
Job Analysis/ Task Analysis
Pretest
Kebutuhan Pelatihan Program Pelatihan Paket Pelatihan(Hand Out) (Information sheet, Job Sheet dan Evaluation Sheet)
FORMAT PROGRAM PELATIHAN SESUAI KEBUTUHAN KONSUMEN 1. 2. 3. 4.
Judul/Nama Pelatihan : Kode Program Pelatihan : Jenjang Program Pelatihan : Tujuan/hasil Pelatihan : 4.1. 4.2. Dst 5. Topik Materi Pelatihan yang ditempuh: 5.1 Materi Dasar 5.2 Materi Inti 5.3 Materi Penunjang 6. Lama Pelatihan : ... Jam Pelatihan (@45 menit) 7. Persyaratan Peserta Pelatihan: 7.1. Pendidikan : 7.2. Pelatihan 7.3. Pengalaman Kerja : 7.4. Umur/Usia : 7.5. Jenis Kelamin : 7.6. Kesehatan : 7.7. Test Kemampuan :
STANDAR DUA : KURIKULUM A. KATEGORI 1 : PBK Kurikulum pelatihan dibuat dan dikembangkan berdasarkan unit- unit kompetensi yang ada didalam program pelatihan dengan jenjang kualifikasi mengikuti KKNI
B. KATEGORI 2 :,NON PBK Kurikulum dan silabus pelatihan dibuat dan dikembangkan berdasarkan topik materi pelatihan yang ada didalam program pelatihan
KURIKULUM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI JAM PELATIHAN NO I.
UNIT KOMPETENSI
KODE UNIT
PENGETAHUAN
KETERAMP ILAN
JUMLAH
KELOMPOK UNIT KOMPETENSI DASAR/UMUM 1.....................
..........
.......
.......
.......
..........
.......
.......
.......
..........
.......
.......
.......
..........
.......
.......
.......
Jumlah I II.
KELOMPOK UNIT KOMPETENSI INTI 1.....................
Jumlah II III.
KELOMPOK UNIT KOMPETENSI KHUSUS 1......................
Jumlah III IV.
PELATIHAN DI TEMPAT KERJA (OJT) 1......................
Jumlah IV V
ASESMEN HASIL PELATIHAN 1.Formative 1.Sumative
asesmen
Asesmen
..........
.......
.......
.......
Asesmen
..........
.......
.......
.......
Jumlah V Jumlah I s/d V
KURIKULUM PELATIHAN BERBASIS KEBUTUHAN NO I.
KODE MATERI
TOPIK MATERI PELATIHAN
JAM PELATIHAN
PENGETAHUAN
KETERAMP ILAN
JUMLAH
KELOMPOK MATERI PELATIHAN DASAR 1.....................
..........
.......
.......
.......
..........
.......
.......
.......
..........
.......
.......
.......
..........
.......
.......
.......
evaluation
..........
.......
.......
.......
evaluation
..........
.......
.......
.......
Jumlah I II.
KELOMPOK MATERI PELATIHAN INTI 1.....................
Jumlah II III.
KELOMPOK MATERI PELATIHAN PENUNJANG 1......................
Jumlah III IV.
PELATIHAN DI TEMPAT KERJA (OJT) 1......................
Jumlah IV V
EVALUASI HASL PELATIHAN 1.Formative 1.Sumative
Jumlah V Jumlah I s/d V
STANDAR TIGA - MATERI PELATIHAN A. KA TEGORI 1 : PBK - Materi pelatihan (modul)dibuat dan dikembangkan per unit kompetensi yang ada didalam kurikulum pelatihan, dimana kriteria unjuk kerja (kuk)pada setiap elemen dari unit kompetensi diuraikan dalam bentuk pengetahuan,keterampilan dan sikap kerja yang harus dipenuhi(training out come) didalam modul pelatihan. = Modul terdiri dari 3 buku,yaitu: buku informasi,buku kerja, dan buku penilaian
B. KATEGORI 2 : NON PBK - Materi pelatihan dibuat dan dikembangkan sesuai materi pelatihan yang ada didalam kurikulum - Materi pelatihan terdiri dari: Hand out, Job sheet, dan Evaluation sheet
MODUL PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
1..
BUKU INFORMASI
2..
BUKU KERJA
3..
BUKU PENILAIAN
BUKU INFORMASI
SKKNI SILABUS MATERI PELATIHAN (K, S, A)
Aktifitas Pekerjaan/fung si dasar
Instruksi Kerjatau prosedura pada Industri yang Terukur dan dapat diobservasi
Unit – unit kompeten si
Elemen Kompetensi
Kontekstual di tempat kerja
Kriteria Unjuk Kerja
Deskripsi aspek kritis pengetahuan dan ketrampilan penting untuk asesmen
Batasan Variabel Panduan Penilaian
FORMAT SILABUS PBK I. UNIT KOMPETENSI DASAR / UMUM Unit Kompetensi
:
Kode Unit Kompetensi
:
Prakiraan waktu Pembelajaran
:
ELEMEN KOMPETEN SI
KRITERIA UNJUK KERJA
“GIVEN” SKKNI
INDIKATOR UNJUK KERJA
? “GIVEN” SKKNI
MATERI PELATIHAN Pengetahuan Keterampilan
JAM PELATIHAN Sikap
Pengetahuan Keterampilan
Buku kerja PENILAIAN KETERAMPILAN (elemen kompetensi) 1. Nama tugas 2. Waktu penyelesaian tugas 3. Tujuan pelatihan praktik 4. Daftar alat dan bahan yang diperlukan 5. Indikator unjuk kerja 6. Keselamatan dan kesehatan kerja 7. Standar kinerja 8. Instruksi kerja 9. Daftar cek unjuk kerja tugas
Buku penilaian Lembar Penilaian Teori -Materi penilaian satu unit kompetensi merupakan penilaian sumatif yang hasilnya digunakan untuk menentukan /menyatakan peserta latih kompeten atau belum kompeten. -Materi pertanyaan pada aspek kritis , kompetensi kunci, dan bentuk tes objektif Lembar Penilaian Praktik 1. Penilaian praktik disusun untuk satu unit kompetensi 2. Susunan materi penilaian praktik sama dengan buku kerja
MODUL PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
1..
HAND OUT
2..
JOB SHEET
3..
EVALUATION SHEET
INFORMATION SHEET PENGETAHUAN DASAR PENGETAHUAN
TERKAIT PELAKSANAAN PRAKTIK PENGETAHUAN
TERKAIT REGULASI/KETENTUAN KHUSUS
JOB SHEET Pembimbingan
Praktik: Diskripsi Gambar kerja Langkah kerja Daftar kebutuhan bahan dan alat
EVALUATION SHEET
PENILAIAN
PENGETAHUAN
PENILAIAN KETERAMPILAN
STANDAR EMPAT - TATA KELOLA A. KA TEGORI 1 : PBK Tata kelola LPK dilakukan sesuai dengan standar operasional LPK, dimana 3 pilar manajemen LPK (puller, core, dan support) bersinerji dengan baik sesuai dengan fungsinya masing masing untuk mencapai hasil pelatihan yang bermutu tinggi B. KATEGORI 2 : NON PBK Tata kelola LPK dilakukan sesuai dengan standar operasional LPK, dimana 3 pilar manajemen LPK (puller, core, dan support) bersinerji dengan baik sesuai dengan fungsinya masing masing untuk mencapai hasil pelatiha yang bermutu tinggi
TATA KELOLA BERBASIS MUTU Perbaikan berkelanjutan SISTIM MANAJEMEN MUTU
P E
P
L
e
A
r s
N
y
G G A N
P
Tanggungjawab Manajemen
E K e
Manajemen Sumberdaya
a
p u
Pengukuran, analisis & perbaikan
a s
r
a
a t
n
a n
Masukan
Realisasi Produk / Jasa
Produk / Jasa
Luaran Kunci :
Kegiatan penambahan nilai Aliran Informasi
L A N G G A N
TRAINING PROGRAM DESIGN MARKET ANALYSIS
TNA TRAINING PROGRAM PRETEST RPL RCC
"PENDEKATAN SISTEM" -EXTERNAL -SENSORY
R&D
Customer PULLER
value
Market/customer sensitivity
-INTERNAL -CORE BUSINESS
CORE
Quality assurance
*Sense of quality, *Sense of service
SUPPORT
Power Resouces
Care of training resources
MENGUKUR KEPUASAN PELANGGAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
MONITORING PENEMPATAN
EVALUASI PURNA JUAL
STANDAR LIMA-INSTRUKTUR DAN TENAGA PENGELOLA PELATIHAN A. KA TEGORI 1 : PBK Memiliki instruktur yang kompeten (memiliki serifikat kompetensi) sesuai SKKNI dan KKNI dengan jumlah instruktur dan staf administrasi yang sesuai target group dan kejuruannya yang dilatih B. KATEGORI 2 : NON PBK Memiliki instruktur dan staf administrasi yang bermutu sesuai dengan jumlah target group pelatihan menurut kejuruan dan jenjang kualifikasinya
Transcendent Quality: SKKNI INSTRUKTUR KKNI
SDM PELATIHAN
KOMPETENSI TEKNIS KOMPETENSI METODOLOGI S JENJANG KUALIFIKASI FUNGSIONAL KOMPETENSI TEKNIS
SKKNI KOMPETENSI MANAJERIAL
PENGELOLA PELATIHAN KKNI
JENJANG KUALIFIKASI STRUKTURAL
STANDAR ENAM-SARANA DAN FASILITAS
A. KA TEGORI 1 : PBK Memiliki sarana dan fasilitas pelatihan sesuai dengan jumlah target group pelatihan menurut kejuruan dan jenjang kualifikasinya berbasis pada SKKNI dan KKNI B. KATEGORI 2 : NON PBK Memiliki sarana dan fasilitas pelatihan sesuai dengan jumlah target group pelatihan menurut kejuruan dan jenjang kualifikasinya berbasis pada kebutuhan masyarakat/konsumen
STANDAR MUTU SARANA PELATIHAN
KEJURUAN KUALIFIKASI/ LEVEL JNS.PERALATAN JNS.PROG.&LEVEL JML PERALATAN JML PESERTA
TATA LETAK K3,Prod,Eff, Efek
CONTOH
WORKSHOP MESIN PRODUKSI 3 5
1
FITTING ROOM
2 4
6 RUANG PENGUKURAN
1
= Ruang Kerja Bangku
2
= Ruang Peralatan
3
= Ruang Mesin Bubut
4
= Ruang Mesin Frais
5
= Ruang Fitting
6
= Ruang Mesin CNC
pedoman jarak tata letak untuk satu mesin
MESIN BUBUT
SPACE SEKITAR MESIN BERJARAK 90 cm
Gambar Denah Tata Letak Workshop Automotif (Mobil) Berdasarkan Standar Tempat Uji Kompetensi LSP Teknisi Otomotif KOMPRESOR
Pintu Utama Belakang
Unit Overhaul
Measuring Room
Chasis Spare Parts Room
Car Lift Power Train Instructors Room
Spooring
Teaching Aid
Tools
Tempat Uji Kompetensi (TUK) Body Electrical
Engine Electrical
Tune-up
Chief of Department Room
Balancing machine
Tyre Changer
Pintu Utama Depan
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Test Bench
WC Rak
WC WC
Locker
Selang Kompresor Selang Asap Troly+ Alat Motor Lift+Motor Praktik Trainer Motor
WORKSHOP SEPEDA MOTOR
Lemari Alat dan Bahan
Meja Instruktur
Meja Kelistrikan
Tata Letak Meja Kelistrikan Sepeda Motor
RUANG KELISTRIKAN SEPEDA MOTOR
Gambar Denah Tata Letak Bengkel Las 2
1
3
4
5
7
6
KETERANGAN: 1.
= RUANG PENYIMPANAN/GUDANG
2.
= RUANG INSTRUKTUR
3.
= RUANG PENYIMPANAN PAKAIAN LAS DAN PERALATAN K3 LAINNYA
4.
= RAK/LACI PENYIMPANAN ALAT
5.
= BILIK LAS TIG, MIG, MAG
6.
= MEJA LAS ASITILIN
7.
= BILIK LAS SMAW, GTAW
8.
= RUANG ULTRA SONIC
9.
= RUANG GERINDA
10. = MEJA KERJA DAN RAGUM 11.
8 9
10 11
= GUNTING TUAS DENGAN KEMAMPUAN MEMOTONG KETEBALAN 8 mm
Gambar Tata Letak Ruang Praktik Komputer
1 2 3 4 5
6
Keterangan: 1 : Layar 2 : Scanner, Printer, Switch+ Wilan Adaptor+LAN Adaptor, Access Point,UPS 3 : Meja Instruktur+Komputer PC 4 : Kabel Jaringan 5 : Komputer PC 6 : Infocus/Projector (diletakkan di langit-langit)
Tata Letak Ruang Praktik Teknisi Komputer
Lemari Alat+Bahan Meja+Komputer untuk Dibongkar Pasang
Printer Scanner Switch Access Point
Meja Instruktur
Tata Letak Ruang Praktik Teknik Pendingin/AC Keterangan: 1 : AC Window 2 : AC Split 3 : Trainer Commercial 4 : Trainer AC Mobil 6 : Trainer Lemari Es 7 : Trainer AC Window 8 : Trainer AC Split 9 : Mesin Recovery Refrigerant 10 : Mesin Bor 11 : Mesin Gerinda 12 : Mesin Potong Plat 13 : Mesin Lipat Plat 14 : Freezer 15 : Tempat Sampah 16 : Kulkas Satu Pintu 17 : Kulkas Dua Pintu 18 : Las LPG dan Oxygen 19 : Lemari Pipa Tembaga 20 : Lemari Botol Refrigeran 21 : Lemari Peralatan Praktik 22 : Komputer+meja+kursi 23 : Meja+kursi Instruktur 24 : Lemari Arsip 25 : Meja Kerja 26 : Ragum
Denah Ruang Teori/Kelas PAPAN TULIS MEJA INSTRUKTUR
MEJA LCD 0,8 m
0,8 m
0,9 m 0,6 m 0,8 m
0,8 m
0,8 m
0,8 m
1,2 m
0,8 m
0,8 m
Standar ENAM: SARANA DAN FASILITAS KRITERIA 6.1
LPK memiliki sarana dan prasarana untuk mencapai unit kompetensi.
BUKTI / PANDUAN EVALUASI 77
Dapat menunjukkan ruang kelas,tempat workshop praktek/ bengkel dan ruang administrasi
78
Dapat menunjukkan perjanjian tertulis dari pemilik bangunan untuk menggunakan ruang kelas, workshop praktek/ bengkel dan ruang administrasi.
79
Memiliki catatan tertulis yang menghubungan inventaris peralatan dengan unit kompetensi
80
Memiliki bukti peralatan, perlengkapan dan area workshop/ bengkel telah sesuai dengan prosedur keselamatan bagi staff, siswa dan pengunjung serta adanya pemeriksaan keselamatan secara teratur.
81
Memiliki bukti peralatan dan perlengkapan dipelihara secara teratur dan dirawat agar tetap berfungsi dengan baik.
Ad Tdk
STANDAR TUJUH-PENGELOLAAN KEUANGAN
A. KA TEGORI 1 : PBK Melaksanakan tatakelola keuangan yang sehat dengan bukti tertulis dari setiap penerimaan dan pengeluaran B. KATEGORI 2 :,NON PBK Melaksanakan tatakelola keuangan yang sehat dengan bukti tertulis dari setiap penerimaan dan pengeluaran
PELAKSANAAN ASESMEN
A. KA TEGORI 1 : CBT Melakukan asesmen untuk pembuktia unjuk kerja (S,K,A) dari setiap unit kompetensi yang dilatihkan dan sesuai jenjang kualifikasi (KKNI) yang ingin dicapai dengan menggunakan perangkat asesmen yang memenuhi kriteria : valid, andal, adil dan fleksibel. B. KATEGORI 2 : NON CBT Melakukan asesmen dari hasi pembelajaran/pelatihan dengan menggunakan perangkat asesmen yang memenuhi kriteria : valid, andal, adil dan fleksibel
STANDAR DELAPAN-ASESMEN
VALIDASI INSTRUMEN ASESMEN: - Formatif : Kesesuaian materi asesmen (teori, praktik) dengan materi yang ada didalam Buku Kerja - Sumatif : Kesesuaian materi asesmen (teori, praktik) dengan materi yang ada didalam Buku Penilaian . SISTEM ASESMEN: - Sistem pencatatan hasil asesmen - Proses Banding - Sistem pengembangan materi asesmen
Prinsip Asessesment
TANYA – JAWAB DAN DISKUSI
SESI 3
Lembaga Akreditasi - Lembaga Pelatihan Kerja Nasional Komite Akreditasi - Lembaga Pelatihan Kerja Provinsi
Penawaran Akreditasi 1.
Akreditasi LPK, LPK, BLK (UPTP/ UPTD), BLK-LN dan BLK Kementerian lain dapat diajukan kepada KA-LPK atau LA-LPK.
2.
Penawaran akreditasi bersifat terbuka dan sukarela kecuali BLK-LN; Berlaku baik LPK yang sudah terakreditasi maupun yang belum.
3.
Sebelum akreditasi dilakukan seluruh LPK perlu mempersiapkan tatakelola LPK dan dokumen yang diperlukan sekitar 3 bulan.
4.
Selama masa persiapa persiapa akreditasi, akreditasi, LPK dapat minta bantuan LA-LPK atau KA-LPK dan LA-LPK akan menunjuk ahli atau asesor.
5.
Honorarium Honorarium bagi ahli maupun asesor yang membantu persiapan akreditasi LPK ditanggung oleh LPK dan besarnya honorarium dirundingkan langsung dengan ahli maupun asesor.
Bidang Fasilitasi 1.
Penyusunan Penyusunan kurikulum, lesson plan, dan asesmen
2. Menentukan metode pelatihan yang sesuai berbasis
kompetensi 3. Mengkonstruksi Mengkonstruksi macam-macam asesmen pelatihan 4. Pembuatan Pembuatan materi pelatihan sesuai dengan standar
kompetensi 5. Membuat evaluasi kurikulum, prosedur dan dokumentasinya 6. Pengembangan kurikulum, prosedur dan dokumentasinya.
Proses Akreditasi
Persyaratan Akreditasi 1.
LPK telah menerapkan 8 standar paling sedikit selama 3 bulan.
2.
LPK telah mendokumentasi penerapan 8 standar akreditasi sebagai lampiran formulir permohonan akreditasi.
3.
LPK telah memiliki ijin operasi dari Dinas tenaga kerja / instansi terkait setempat yang masih berlaku
4.
Mengajukan permohonan ke KA-LPK/ LA-LPK dilengkapi dengan Surat permohonan, Formulir (Borang) yang telah diisi beserta lampirannya, dan Dokumen lainnya yang diperlukan
5.
Bersedia mematuhi aturan dan syarat akreditasi dari LA LPK.
