BAB II.
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
2.1.1.1 Bukti analisis kebutuhan pendirian Puskesmas 2.1.1.2 Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas 2.1.1.3 Bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan 2.1.1.4 Bukti izin operasional puskesmas 2.1.4.2 Form Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan prasarana puskesmas 2.1.4.3 Form Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring 2.1.4.5 Form Bukti tindak lanjut monitoring 2.1.5.1 Form Daftar inventaris peralatan medis dan non medis 2.1.5.2 Form Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan peralatan medis dan non medis 2.1.5.3 Form Bukti pelaksanaan monitoring, form hasil monitoring pelaksanaan pemeliharaan peralatan medis dan non medis 2.1.5.5 Bukti tindak lanjut pelaksanaan monitoring pelaksanaan pemeliharaan pemeliharaan peralatan medis dan non medis 2.1.5.6 Form Daftar peralatan yang yang perlu dikalibrasi, dikalibrasi, jadwal, dan bukti pelaksanaan kalibrasi kalibrasi 2.2.1.1 Form Profil kepegawaian Kepala Puskesmas 2.2.1.2 Form Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas. 2.2.1.3 Form Uraian tugas Kepala Puskesmas 2.2.1.4 Form Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan Kepala Puskesmas 2.2.2.1 Form Bukti analisis kebutuhan tenaga 2.2.2.2 Form Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang yang ada 2.2.2.3 Form Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana pemenuhan kebutuhan, dan tindak lanjut 2.2.2.4 Form Uraian tugas untuk tiap tenaga yang yang ada 2.2.2.5 Form Bukti berupa surat izin sesuai yang dipersyaratkan 2.3.1.1 Stuktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 2.3.1.2 SK Kepala Puskesmas tentang penetapan Penanggung jawab program Puskesmas 2.3.1.3 SOP komunikasi dan koordinasi 2.3.2.1 Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab jawab program dan pelaksana pelaksana kegiatan 2.3.2.3 Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas 2.3.3.1 Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas 2.3.3.2 Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi 2.3.4.1 Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab jawab program, dan Pelaksana kegiatan 2.3.4.2 Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatan 2.3.4.3 Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi. 2.3.4.4 Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di Puskesmas yang update 2.3.4.5 Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan, dsb) 2.3.4.6 Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihan 2.3.5.1 SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti mengikuti program orientasi bagi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru.
2.3.5.2 Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi 2.3.5.3 SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan. 2.3.6.1 SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas 2.3.6.2 SOP tentang Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas 2.3.6.3 SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas. Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan 2.3.6.4 SOP tentang penilaian kinerja yang mencerminkan penilaian kesesuaian terhadap visi, misi, tujuan, tata nilai Puskesmas 2.3.7.1 SOP pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggung jawab program dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan. 2.3.7.2 SOP penilaian kinerja, bukti penilaian kinerja. 2.3.7.3 Stuktur organisasi tiap program. 2.3.7.4 SOP pencatatan dan pelaporan. Dokumen pencatatan dan pelaporan. 2.3.8.1 Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 2.3.8.2 SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program Puskesmas. 2.3.8.3 SOP komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat tentang penyelenggaraan program dan kegiatan Puskesmas. 2.3.9.1 Kerangka acuan, SOP, instrumen tentang penilaian akuntabilitas Penanggung jawab program dan Penanggung jawab pelayanan. 2.3.9.2 SK Kepala Puskesmas dan SOP pendelegasian wewenang 2.3.9.3 SOP umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggung jawab program dan pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja. 2.3.10.1 Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaran program dan kegiatan Puskesmas 2.3.10.2 Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait. 2.3.10.3 SOP komunikasi dan koordinasi dg pihak-pihak tekait. 2.3.10.4 SOP evaluasi peran pihak terkait. Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut. 2.3.11.1 Panduan (manual) mutu Puskesmas, Pedoman Pelayanan Puskesmas, Pedoman/Kerangka acuan Penyelenggaraan Program 2.3.11.2 Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan untuk masing-masing Upaya Puskesmas 2.3.11.3 SOP pelaksanaan kegiatan-kegiatan Upaya Puskesmas 2.3.11.4 SK, Pedoman, dan SOP pengendalian dokumen dan SOP pengendalian rekaman 2.3.11.5 Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SOP 2.3.12.1 SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal. 2.3.12.2 SOP komunikasi internal. 2.3.12.3 Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal. 2.3.12.4 Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal. 2.3.12.5 Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal. 2.3.13.1 SOP tentang kajian dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap lingkungan. 2.3.13.2 SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko. Panduan manajemen risiko. Hasil pelaksanaan manajemen risiko: identifikasi risiko, analisis risiko pencegahan risiko. 2.3.13.3 Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap ganggung/dampak negatif thd lingkungan dan pencegahannya.
2.3.14.1 Identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja 2.3.14.2 Program pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, jadual dan penanggung jawab tiap kegiatan pembinaan 2.3.14.3 Rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring 2.3.14.4 Rekam tindaklanjut kegiatan pembinaan 2.3.14.5 Rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring dan pelaporannya 2.3.15.2 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan. 2.3.15.3 Panduan penggunaan anggaran. 2.3.15.4 Panduan pembukuan anggaran. 2.3.15.5 SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan. 2.3.15.6 Hasil audit kinerja pengelola keuangan. 2.3.16.1 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan. 2.3.16.3 Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan. 2.3.16.4 Dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan. 2.3.16.5 Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan. 2.3.17.1 SK Kepala Puskesmas tenatang ketersediaan data dan informasi di Puskesmas. SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab. 2.3.17.2 SOP pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) data. 2.3.17.3 SOP analisis data. 2.3.17.4 SOP pelaporan dan distribusi informasi. 2.3.17.5 Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann data dan informasi. 2.4.1.1. SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan Puskesmas. Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa Puskesmas. 2.4.1.2 Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa Puskesmas. 2.4.1.3 SK Kepala Puskesmas dan SOP untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna. 2.4.2.1 SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan internal yang berisi peraturan bagi karyawan dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan di Puskesmas. 2.4.2.2 Peraturan internal karyawan sesuai dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan Puskesmas 2.5.1.1 SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja 2.5.1.2 Dokumen kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga. 2.5.1.3 Dokumen kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga. 2.5.2.1 Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak. 2.5.2.2 SOP monitoring kinerja pihak ketiga. Instrumen monitoring dan evaluasi, dan hasil monitoring kinerja pihak ketiga. 2.5.2.3 Bukti tindak lanjut hasil monitoring 2.6.1.1 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang. 2.6.1.2 Daftar inventaris 2.6.1.3 Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan. 2.6.1.6 SK penanggung jawab kebersihan lingkungan Puskesmas. Program kerja kebersihan lingkungan.
2.6.1.8 SK Penanggung jawab kendaraan Program kerja perawatan kendaraan. 2.6.1.10 Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris.
Dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan, maka bagi Tenaga Kesehatan yang terdiri dari tenaga medis, keperawatan, kefarmasian, keterapian medis, keteknisian medis dan tenaga pengobatan komplementer-alternatif harus memiliki surat izin terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul.
Dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Ketentuan praktik bidan:
a. SIPB di fasilitas pelayanan kesehatan diajukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat bekerja; b. SIPB untuk praktek perseorangan diajukan oleh yang bersangkutan; c. berlaku sepanjang Surat Izin Bidan (SIB) masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Praktik Bidan (SIPB); d. wajib membuat dokumentasi asuhan keperawatan; e. wajib merujuk pasien ke dokter/dokter spesialis yang mempunyai kompetensi apabila tidak cukup hanya dengan melakukan pemeriksaan dan atau pengobatan sendiri atau t idak sesuai dengan kewenangannya; f. bidan tidak boleh menyerahkan obat kepada pasien kecuali obat-obat tertentu yang diperbolehkan berdasar peraturan perundang-undangan; dan g. wajib memasang papan nama dan mencantumkan nomor SIPB. (2) Ketentuan izin kerja perawat:
a. diajukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat bekerja; dan b. izin berlaku sepanjang Surat Izin Perawat (SIP) masih berlaku dan tempat bekerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Kerja (SIK) perawat. (3) Ketentuan izin kerja perawat gigi :
a. diajukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat bekerja; dan b. izin berlaku sepanjang Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) masih berlaku dan tempat bekerj a masih sesuai dengan Surat Izin Kerja (SIK) perawat gigi. (4) Ketentuan izin praktik perawat (SIPP) :
a. diajukan oleh yang bersangkutan; b. berlaku sepanjang Surat Izin Perawat (SIP) masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Praktik Perawat (SIPP); c. wajib membuat dokumentasi asuhan keperawatan; d. wajib merujuk pasien ke dokter/dokter spesialis yang mempunyai kompetensi apabila tidak cukup hanya dengan melakukan asuhan keperawatan sendiri atau tidak sesuai dengan kewenangannya; e. perawat tidak boleh menyerahkan obat kepada pasien kecuali obat-obat tertentu yang diperbolehkan berdasar peraturan perundang-undangan; dan f. wajib memasang papan nama dan mencantumkan nomor SIPP. (5) Ketentuan Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif (ST-TPKA) dan Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif (SIK-TPKA):
a. pengobatan Komplementer-alternatif hanya dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan; b. fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas harus memiliki izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku; c. paktek perorangan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. (6) Selain perijinan di atas terdapat juga beberapa perizinan bagi tenaga kesehatan yang dilayani di Dinas Perijinan, meliputi : a.
Izin bagi tenaga kefarmasian) meliputi
b.
Izin bagi tenaga keterapian medis meliputi :
c.
izin praktek apoteker; izin kerja apoteker; dan izin kerja tenaga teknis kefarmasian.
izin praktik fisioterapis; izin praktek okupasi terapis; dan izin praktek terapis wicara.
Izin bagi tenaga keteknisian medis meliputi :
izin kerja refraksionis optisien (RO); dan izin kerja radiografer.
(7) Selain perijinan di atas terdapat juga beberapa perizinan bagi tenaga medis yang dilayani di Dinas Kesehatan, meliputi : a. izin praktik dokter;
b. izin praktik dokter gigi; c. izin praktik dokter spesialis; dan d. izin praktik dokter gigi spesialis. (8) Adapun untuk surat tanda daftar yang meliputi Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) dan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) dilayani di Dinas Kesehatan. Klasifikasi pengobatan tradisional yang mendapatkan surat tanda daftar meliputi : a. jenis battra ketrampilan meliputi : 1) akupunkturis; 2) battra refleksi; 3) battra pijat urat; 4) battra patah tulang; 5) battra tusuk jari (akupressuris); 6) battra sunat; 7) chiropractor; dan 8) pengobat tradisional lain yang sejenis. b. jenis battra ramuan; 1) jamu; 2) gurah; 3) sinshe; 4) tabib; 5) homeopathy; 6) aromaterapi; dan 7) pengobat tradisional lainnya yang sejenis. c. jenis battra pendekatan agama; d. jenis battra supranatural; 1) battra tenaga dalam (prana);
2) battra paranormal; 3) battra reiky master; 4) battra qigong; 5) battra dukun kebatinan; dan 6) pengobat lainnya yang sejenis. (9) Sertifikasi bidang kesehatan terdiri dari sertifikasi makanan minuman dan sertifikasi sanitasi lingkungan, dilayani di Dinas Kesehatan meliputi : a.
Sertifikasi makanan minuman meliputi :
1)
sertifikasi kursus keamanan pangan industri rumah tangga ( PKP-IRT);
2)
sertifikasi kursus higiene sanitasi bagi pengusaha
3)
sertifikasi kursus higiene sanitasi bagi penjamah makanan;
4)
sertifikasi kursus higiene sanitasi depot air minum bagi pengusaha;
5)
sertifikasi kursus higiene sanitasi depot air minum bagi operator;
6)
sertifikasi industri rumah tangga pangan (P-IRT);
7)
sertifikasi laik higiene sanitasi jasa boga;
8)
sertifikasi laik higiene sanitasi restoran dan rumah makan;
9)
sertifikasi laik higiene sanitasi depot air minum; dan
10) sertifikasi laik sehat makanan jajanan; b.
Sertifikasi sanitasi lingkungan terdiri dari :
1)
sertifikasi laik sehat hotel; dan
2)
sertifikasi laik sehat kolam renang dan pemandian umum.
Komentar: (0) PENANGGUNGJAWAB PROGRAM/KEGIATAN
Berlatar belakang pendidikan paling sedikit tenaga medis atau sarjana kesehatan lainnya. Pangkat serendah-rendahnya golongan II/a Pernah mengikuti penataran, pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai program dan bersertifikat bila ada
Trampil/cekatan serta berpengetahuan luas tentang program yang dibidangi Mempunyai SP dari Kepala Puskesmas
PETUGAS ADMINISTRASI
Pendidikan serendah-rendahnya SMA/Sederajat Mau dan mampu menjalankan tugas sebagai Administratur yg tertib Administrasi Menjalankan tugas dg penuh dedikasi dan bertanggungjawab Berwawasan luas dan mau meningkatkan pengetahuan sesuai bidangnya. Menjalankan tugas sesuai SOP dan Protap Mempunyai SP dari Kepala Puskesmas
PELAKSANA PROGRAM/ KEGIATAN
Pendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat Pangkat serendah-rendahnya golongan II/a Pernah mengikuti penataran, pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai program dan bersertifikat bila ada Trampil/cekatan serta berpengetahuan luas tentang program yang dibidangi Mempunyai SP dari Kepala Puskesmas
PETUGAS BENDAHARA
Pendidikan serendah-rendahnya SMA/Sederajat PNS minimal golongan II a Mau dan mampu mengembangkan tugas sebagai Bendahara Berkomponen, jujur, berdedikasi dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas Tertib Administrsi. Menjalankan tugas sesuai SOP dan Protap Loyal terhadap Pimpinan Mempunyai SP dari Kepala Puskesmas
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS NGLIPAR I KEPALA DINAS KESEHATAN ,
a. bahwa struktur organisasi UPT Puskesmas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 133 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Dan Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas;
Menimbang
:
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dipandang perlu diuraikan tugas UPT Puskesmas dengan lebih spesifik; c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Dan Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2.
Mengingat
:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah; 5.
Peraturan Bupati Gunugkidul Nomor 62 Tahun 2011 tentang Uraian
Tugas Dinas Kesehatan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :KESATU
KEDUA
:
:
Menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, dan tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Nglipar I dan bagan uraian tu gas sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila nanti dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Wonosari pada tanggal KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL, AGUS PRIHASTORO
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS NGLIPAR I KEDUDUKAN, DAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS 1. UPT Puskesmas Nglipar I terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan : Kepala UPT; 2. Unsur Pembantu Pimpinan : Subbagian Tata Usaha; 3. Unsur Pelaksana :Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Organisasi UPT Puskesmas Nglipar I terdiri dari : 1. Kepala UPT; 2. Subbagian Tata Usaha; 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bagan Uraian Tugas UPT Puskesmas tercantum dalam Lampiran II.
4. Kepala UPT Puskesmas berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan secara operasional bertanggung jawab kepada Camat di wilayah kerjanya.
5. Kepala UPT Puskesmas bertugas: 1. Menyusun rencana kegiatan UPT; 2. Menyusun kebijakan teknis UPT; 3. Melaksanakan pengelolaan mutu pelayanan UPT; 4. Melaksanakan pelayanan kesehatan dasar; 5. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat; 6. Melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat; 7. Melaksanakan ketatausahaan UPT; 8. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan masyarakat; dan 9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT.
6. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
7. Subbagian Tata Usaha sebagaimana mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha; 2. Menyusun kebijakan teknis pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan masyarakat; 3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan masyarakat; 4. Menyusun rencana operasional pengelolaan UPT; 5. Menyusun rencana kinerjan dan penetapan kinerja UPT;
6. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan masyarakat; 7. Melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, keumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat; 8. Melaksanakan pelayanan administrative dan fungsional di lingkungan UPT; 9. Menyusun laporan kinerja dan laporan tahunan UPT; dan 10. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
8. Kelompok Jabatan Fungsional: 1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu. 2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dal am jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian. 3. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. 4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 5. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
9. Tata Kerja 1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagia, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit orgainisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing. 2. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. 3. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPT bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 4. Setiap bawahan di lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. 5. Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL, AGUS PRIHASTORO
