ANGGARAN DASAR ( AD ) KELUARGA BESAR MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN 2016-2017
PEMBUKAAN
Sebagai anak ibu pertiwi yaitu Republik Indonesia, maka mahasiswa Indonesia berkewajiban berperan serta dalam menciptakan kesejateraan dan kemakmuran rakyat Indonesia yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mahasiswa Indonesia sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajiban, serta peran dan tanggung tan ggung jawabnya kepada bangsa ban gsa untuk bertekad b ertekad memberikan darma baktinya dalam mewujudkan nilai - nilai kebangsaan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Dan dengan keyakinan bahwa hal tersebut dapat dicapai dengan petunjuk dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta dengan usaha – usaha yang teratur, terencana dan penuh kebijaksanaan, sehingga kami sebagai mahasiswa atas nama Tuhan Yang Maha Esa membentuk Anggaran Dasar sebagai pedoman organisasi KBM FKIP UBT sebagai berikut.
BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Borneo Tarakan yang di singkat KBM FKIP UBT
Pasal 2 Waktu KBM FKIP UBT di dirikan pada tanggal 16 Oktober 2001 di Kota Tarakan
Pasal 3 Kedudukan KBM FKIP UBT berkedudukan di Universitas Borneo Tarakan.
BAB II ASAS, SIFAT, TUJUAN, DAN USAHA
Pasal 4 Asas KBM FKIP UBT berasaskan Pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Pasal 5 Sifat KBM FKIP UBT bersifat Independen.
Pasal 6 Tujuan KBM FKIP UBT bertujuan untuk membina insan akademis yang beriman dan bertaqwa demi terwujudnya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang inovatif, inovatif , kreatif, dan kritis yang berdasarkan Pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta bertanggung jawab demi mencapai cita-cita pembangunan daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pasal 7 Usaha KBM FKIP UBT berusaha sebagai berikut : 1.
Membina pribadi mahasiswa yang berwawasan ilmu pengetahuan dan berbudi luhur dengan nilai-nilai etika serta moral yang tinggi.
2.
Mengembangkan potensi spiritual, intelektual dan emosional.
3.
Mengeksplorasi potensi inovatif, kreatif dan kritis di dalam diri mahasiswa.
4.
Mengimplementasikan keilmuannya kepada masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab moral.
5.
Membangun kebersamaan sesama mahasiswa sebagai strategi mencapai tujuan organisasi dengan tujuan kebangsaan.
BAB III STATUS, FUNGSI, DAN PERAN
Pasal 8 Status KBM FKIP UBT berstatus sebagai organisasi mahasiswa.
Pasal 9 Fungsi KBM FKIP UBT berfungsi sebagai organisasi pembinaan dan pengabdian serta mempersiapkan tenaga kerja pendidik yang profesional dan berkompeten dibidangnya.
Pasal 10 Peran KBM FKIP UBT berperan sebagai Organisasi perjuangan dibidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta pengabdian kepada masyarakat.
BAB IV KEDAULATAN dan KEPUTUSAN
Pasal 11 Kedaulatan Kedaulatan tertinggi ada di tangan mahasiswa FKIP UBT.
Pasal 12 Keputusan Pengambilan keputusan tertinggi mahasiswa FKIP UBT ada di Musyawarah Besar KBM FKIP UBT.
BAB V KEANGGOTAAN
Pasal 13
Anggota KBM FKIP UBT adalah seluruh mahasiswa yang telah terdaftar dan dinyatakan aktif di FKIP UBT.
BAB VI KEKUASAAN dan KEPEMIMPINAN
Pasal 14 Kekuasaan Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Besar KBM FKIP UBT.
Pasal 14 Kepemimpinan Kepemimpinan Organisasi dipegang oleh pengurus BEM dan BPM FKIP UBT.
BAB VII KELEMBAGAAN
Pasal 16 Kelembagaan KBM FKIP UBT terdiri atas : 1.
Badan Perwakilan Mahasiswa ( BPM )
2.
Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM )
3.
English Student Association (ESA)
4.
Himpunan Pendidikan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia (HIMABSI)
5.
Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi (HIMAPBIO)
6.
Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika (HIMAPTIKA)
7.
Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (HMJPGSD)
8.
Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling (HIMABK)
BAB VIII STRUKTUR KELEMBANGAAN KBM FKIP UBT
Pasal 17 Struktur kelembagaan KBM FKIP UBTadalah sebagai berikut:
MUBES KBM FKIP UBT
BPM FKIP UBT
BEM FKIP UBT
HMJ FKIP UBT Keterangan :
( Garis Instruksi ) ( Garis Koordinasi)
BAB IX DEWAN PELINDUNG DAN PEMBINA
Pasal 18 Dewan Pelindung dan Pembina adalah pihak dekanat hingga jajarannya.
BAB X KEUANGAN DAN INVENTARIS
Pasal 19
1. Keuangan KBM FKIP UBT dikelola dengan prinsip transparansi dan bertanggung jawab secara efektif dan efisien. 2. Keuangan dan inventaris KBM FKIP UBT di peroleh dari anggaran rutin kemahasiswaan serta sumber – sumber dana lain yang bersifat tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan nilai – nilai independensi organisasi.
BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 20 Perubahan Anggaran Dasar dapat di lakukan apabila dipandang perlu dan mendesak melalui Musyawarah Luar Biasa dengan kesepakatan 50%+1 dari jumlah kelembagaan yang ada di FKIP UBT.
BAB XII
Atribut Kelembagaan Pasal 21 1. Bendera FKIP UBT 2. Logo BEM FKIP UBT
BAB XIII PENJABARAN ANGGARAN DASAR DAN PENGESAHAN
Pasal 22 Penjabaran Anggaran dasar KBM FKIP UBT 1. Penjabaran Pasal 4 tentang asas organisasi. 2. Penjabaran Pasal 5 tentang sifat organisasi. 3. Penjabaran Pasal 6 tentang tujuan organisasi. 4. Penjabaran Pasal 7 tentang usaha organisasi.
5. Penjabaran Pasal 8 tentang status organisasi. 6. Penjabaran Pasal 9 tentang fungsi organisasi. 7. Penjabaran Pasal 10 tentang peran organisasi. 8. Penjabaran Pasal 21 tentang atribut kelembagaan. 9. Hal – hal lain tentang penjabaran tertuang didalam anggaran rumah tangga.
Pasal 23 Pengesahan Anggaran dasar ini berlaku sejak ditetapkannya melalui Mubes KBM FKIP UBT.
BAB XIV
Aturan tambahan Pasal 24 Hal – hal yang belum diatur dalam anggaran dasar, diatur didalam peraturan – peraturan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar KBM FKIP UBT.
ANGGARAN RUMAH TANGGA ( ART ) KELUARGA BESAR MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU P ENDIDIKAN
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN 2016-2017
BAB I KEANGGOTAAN
Pasal 1 Anggota Muda Anggota Muda adalah Mahasiswa yang terdaftar di FKIP UBT dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Borneo Tarakan.
Pasal 2 Anggota Biasa Anggota Biasa adalah Mahasiswa FKIP UBT, yang telah mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa di tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan.
Pasal 3 Anggota Kehormatan Anggota Kehormatan adalah mahasiswa FKIP UBT yang telah lulus dan berjasa dalam kelembagaan di tingkat FKIP UBT.
Pasal 4 Masa Berakhirnya Keanggotaan 1. Selesainya masa studi setelah dinyatakan lulus dalam yudisium dan diwisuda.
2. Drop out (dikeluarkan). 3. Mengundurkan diri atau berhenti dari Universitas Borneo Tarakan. 4. Meninggal dunia.
Pasal 5 Hak anggota 1. Anggota muda dan anggota biasa memiliki hak suara serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan KBM FKIP UBT. 2. Anggota biasa berhak menjadi pengurus KBM FKIP UBT. 3. Anggota biasa berhak mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil dalam pemilihan umum KBM FKIP UBT. 4. Anggota Kehormatan berhak untuk menyampaikan saran atau usul secara lisan atau tulisan.
Pasal 6 Kewajiban Keanggotaan 1. Anggota muda dan anggota biasa berkewajiban untuk menjaga dan menaati serta patuh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ( AD / ART ) KBM FKIP UBT. 2. Anggota muda dan anggota biasa berkewajiban untuk menjaga citra organisasi dan almamater UBT. 3. Setiap anggota muda dan anggota biasa berkewajiban menjunjung tinggi etika, sopan santun dan moralitas dalam berprilaku dan menjalankan organisasi. 4. Setiap anggota muda dan anggota biasa wajib menghormati simbol – simbol organisasi KBM FKIP UBT.
Pasal 7 Rangkap Anggota Dan Rangkap Jabatan 1. Pengurus KBM FKIP UBT dilarang keras merangkap jabatan sebagai anggota dan pengurus organisasi partai politik.
2. Dilarang merangkap jabatan pengurus inti pada organisasi intern KBM FKIP dan KBM UBT. Pasal 8 Sanksi anggota 1. Sanksi merupakan sebuah bentuk hukuman sebagai bagian dari proses pembinaan dan diberikan oleh organisasi kepada anggota yang melanggar AD / ART atau mencemarkan KBM FKIP UBT dan atau melakukan tindakan kriminal. 2. Sanksi berupa teguran secara lisan atau tertulis yang dapat diberikan oleh lembaga yang terkait di KBM FKIP UBT. 3. Anggota dan pengurus yang dikenakan sanksi dapat melakukan pembelaan diri di musyawarah besar.
BAB II MUSYAWARAH-MUSYAWARAH
Pasal 9 Musyawarah Besar 1. Musyawarah Besar KBM FKIP UBT merupakan musyawarah seluruh mahasiswa FKIP UBT. 2. Musyawarah Besar dilaksanakan 1 tahun sekali sejak dikeluarkannya SK pengurus BEM FKIP UBT. 3. Musyawarah Besar dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum SK berakhir.
Pasal 10 Peserta Musyawarah Besar a.
Peserta Musyawarah Besar KBM FKIP UBT terdiri dari Pengurus BPM, BEM dan tiap-tiap HMJ.
b.
Peserta utusan penuh mempunyai hak bicara dan suara, sedangkan peninjau hanya memiliki hak bicara.
c.
Pengurus BEM FKIP UBT dalam MUBES ini dengan sendirinya (secara otomatis) hanya memiliki hak bicara (peserta peninjau) tidak memiliki hak suara.
d.
Jumlah utusan suara penuh dalam MUBES KBM FKIP UBT dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :
ESA
: 3 suara penuh
HIMAPTIKA
: 3 suara penuh
HIMABSI
: 3 suara penuh
HIMABK
: 3 suara penuh
HIMAPBIO
: 3 suara penuh
HMJ PGSD
: 3 suara penuh
e. Utusan suara peninjau dalam MUBES KBM FKIP UBT adalah seluruh Mahasiswa FKIP UBT.
Pasal 11 Musyawarah Luar Biasa 1. Musyawarah Luar Biasa KBM FKIP UBT merupakan musyawarah utusan dari BPM, BEM, tiap-tiap HMJ. 2. Musyawarah Luar Biasa dapat dilakukan apabila dianggap perlu dan sifatnya mendesak. 3. Usulan musyawarah luar biasa harus disampaikan secara tertulis dengan alasan dan bukti dengan persetujuan 50%+1 kelembagaan yang ada di KBM FKIP UBT.
Pasal 12 Kekuasaan dan Wewenang 1. Meminta pengurus BEM FKIP UBT untuk menjabarkan laporan pertanggung jawaban pengurus KBM FKIP UBT secara transparan dan mengesahkannya. 2. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ( AD / ART ) FKIP UBT dan penjabarannya.
BAB III Pengurus BEM FKIP UBT
Pasal 13 Status
1. Pengurus BEM FKIP UBT adalah badan/instansi kepemimpinan tertinggi organisasi di tingkat KBM FKIP UBT. 2. Pengurus BEM FKIP UBT di SK-kan dan dilantik oleh Pimpinan FKIP UBT. 3. Masa jabatan pengurus BEM FKIP UBT adalah 1 tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan (SK). 4. Tidak dapat menjalankan aktifitas/program kerja apabila belum disahkan melalui surat keputusan (SK).
Pasal 14 Personalia Pengurus BEM FKIP UBT 1. Pengurus personalia BEM FKIP UBT sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua BEM, Wakil Ketua BEM, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Kepala Bagian lainnya. 2. Personalia pengurus BEM FKIP UBT disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan mahasiswa dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisien kinerja pengu rus. 3. Syarat menjadi pengurus BEM FKIP UBT adalah : a.
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b.
Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi atau sanksi dari Universitas, Fakultas dan Jurusan.
c.
Telah mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan.
4. Syarat menjadi Ketua BEM dan wakil Ketua BEM FKIP UBT adalah: a.
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b.
Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi atau sanksi dari Universitas, Fakultas dan Jurusan.
c.
Calon Ketua BEM dan Wakil ketua BEM merupakan anggota biasa.
d.
Pernah menjabat sebagai pengurus inti atau pengurus lembaga baik di Universitas atau Fakultas.
e.
Saat mencalonkan diri sebagai Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM harus mendapatkan dukungan minimal 150 mahasiswa FKIP UBT yang dibuktikan dengan KTM asli.
f.
Calon Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM minimal semester 5 dan maksimal semester 7.
g.
IPK minimal 3,00.
5. Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM FKIP UBT harus membentuk komposisi pengurus BEM yang baru selambat – selambatnya 30 hari setelah terpilihnya Ketua dan Wakil ketua BEM FKIP UBT. 6. Apabila Ketua dan Wakil Ketua BEM tidak dapat menjalankan tugas / non aktif Maka dapat di pilih pejabat sementara Ketua BEM. 7. Yang di maksud tidak dapat menjalankan tugas / non aktif adalah : a.
Meninggal dunia.
b.
Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 3 bulan berturutturut.
c.
Drop out / dikeluarkan .
d.
Cuti.
e.
Yudisium
8. Usulan pemberhentian Ketua BEM dan wakil Ketua BEM harus disampaikan secara Tertulis, disertai dengan alasan, bukti dan saksi sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari jumlah pengurus BEM FKIP UBT. 9. Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM dapat melakukan reshuffle atau pergantian personalia pengurus BEM FKIP UBT setelah berkoordinasi kepada BPM FKIP UBT dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat BEM FKIP UBT. b. Dianggap tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. c. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat BEM FKIP UBT. 10. Ketika pengurus BEM FKIP UBT tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama 6 bulan maka dianggap sebagai situasi yang mendesak.
Pasal 15 Tugas dan Wewenang 1.
Menjalankan organisasi berdasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) KBM FKIP UBT.
2.
Melaksanakan ketetapan-ketetapan Mubes KBM FKIP UBT.
3.
Bersama-sama dengan KBM FKIP UBT bertanggung jawab untuk mensosialisasikan hasil Mubes kepada anggota KBM FKIP UBT.
4.
Melaksanakan rapat pengurus BEM FKIP UBT setiap 2 bulan sekali yang dihadiri oleh seluruh pengurus BEM FKIP UBT.
5.
Melaksanakan rapat harian minimal satu kali dalam satu bulan.
6.
Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada Mubes KBM FKIP UBT.
7.
Melakukan rapat kordinasi antar kelembagaan KBM FKIP UBT setiap 2 bulan sekali. Pasal 16 Logo BEM FKIP UBT
MAKNA LOGO : BENTUK : 1. Bintang
Di ambil dari Pancasila,sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang maha esa “ simbol ini yang bermakna bahwa keluarga besar mahasiswa FKIP UBT bertakwa kepada Tuhan yang Maha esa. Sebagai pilar dasar pancasila 2. Logo UBT
Melambangkan BEM FKIP berada di naungan Universitas Borneo Tarakan 3. Bentuk lingkaran pada logo
Melambangkan BEM FKIP UBT memiliki misi persaudaraan, persatuan, dan kebersamaan dalam membangun mahasiswa FKIP yang berbudi luhur dan berwawasan nasional
4. Bentuk bungga memiliki enam sisi
Melambangkan sinergi enam jurusan yang ada di fakultas keguruan dan ilmu pendidika ,yaitu : 1) BIOLOGI 2) BAHASA INGGRIS 3) BAHASA INDONESIA 4) BIMBINGAN KONSELING 5) PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 6) PENDIDIKAN MATEMATIKA 5. Padi dan kapas
Padi dan kapas melambangkan kesejahterahan dan kemakmuran. 6. Pena
Dua pena yang berada di kiri dan kanan buku melambangkan keseimbangan ilmu pendidikan. 7. Buku
merupakan simbol pendidikan dan teknologi 8. Toga berwarna hitam
warna hitam melambangkan misteri dan kegelapan yang harus dikalahkan oleh sarjana FKIP dengan ilmu pengetahuan. Bentuk persegi pada topi toga yang terdiri dari sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana FKIP harus berpikir rasional dan memandang segala hal dari berbagai sudut pandang 9. Garis tepi
Garis tepi yang berwarna hitam Memiliki makna keabadian dalam ikatan kuat keluarga besar mahasiswa FKIP UBT 9. Tiga simpul
Melambangkan tri dharma perguruan tinggi. WARNA :
1. Kuning : warna kuning melambangkan daya ingatan, rasional, energi sosial, kerjasama, kebahagiaan, kegembiraan, kehangatan, pemahaman, kebijaksanaan, dan optimisme 2. Merah : warna merah melambangkan keberanian dan salah satu merupakan bendera negara republik indonesia
3. Hitam : melambangkan Kedalaman ilmu 4. Hijau : melambangkan kesuburan dan keseimbangan 5. Putih : melambangkan kedamaian dan Kesucian
Pasal 17 Sanksi Kepengurusan Apabila tidak menyampaikan LPJ pada mubes KBM FKIP UBT akan diberikan sanksi tertulis kepada seluruh pengurus yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan sebagai pengurus yang cacat organisasi di tandatangani oleh dekan FKIP UBT.
BAB IV BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ( BPM FKIP)
Pasal 18 Status, Fungsi, Keanggotaan, dan Masa Jabatan 1. Badan Perwakilan Mahasiswa ( BPM ) FKIP UBT di sahkan dan di lantik oleh dekan / pimpinan fakultas. 2. Tidak dapat beraktifitas / menjalankan tugasnya apabila belum di sahkan. 3. BPM FKIP UBT berfungsi mengawas kinerja pengurus BEM dalam melaksanakan AD/ART dan aturan dibawahnya serta memberikan penilaian konstitusional atas perkara konstitusional pengurus BEM. 4. Anggota BPM berjumlah 18 orang yang terdiri dari 3 orang delegasi dari setiap HMJ FKIP UBT. 5. Anggota BPM adalah mahasiswa dengan syarat : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Tidak dalam sedang dijatuhi sanksi organisasi. c. Telah mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan. d. Maksimal semester 7. 6. Masa jabatan BPM FKIP UBT adalah 1 tahun terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan BPM FKIP UBT.
Pasal 19 Tugas dan Wewenang BPM FKIP UBT. 1. Mengawasi kinerja BEM FKIP UBT. 2. Mengawasi pelaksanaan AD/ART dan ketetapan Mubes. 3. Menyampaikan hasil pengawasannya dalam rapat pleno. 4. Mempersiapkan draf materi Mubes bersama panitia. 5. Memberikan saran baik yang diminta ataupun tidak. 6. Memfasilitasi dalam pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) FKIP UBT. 7. Mengeluarkan SK PANWASLU FKIP UBT. 8. Menampung dan merespon aspirasi KBM FKIP UBT. 9. Memfasilitasi terlaksananya Musyawarah Luar Biasa.
BAB V KOMISI PEMILIHAN UMUM ( KPU ) DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ( PANWASLU )
Pasal 20 1. Panitia pelaksana Pemilihan Umum adalah kepanitiaan yang pembentukannya difasilitasi oleh BPM FKIP UBT. 2. KPU disahkan oleh Wakil Dekan FKIP UBT. 3. KPU tidak dapat melaksanakan tugasnya apabila belum disahkan. 4. Anggota KPU dan PANWASLU adalah sebagai berikut: a. Anggota KPU berjumlah 18 orang yang terdiri dari 3 orang delegasi dari tiap-tiap HMJ FKIP UBT. b. Anggota PANWASLU berjumlah 18 orang yang terdiri dari 3 orang delegasi dari tiap-tiap HMJ FKIP UBT.
5. Anggota KPU dan PANWASLU adalah mahasiswa dengan syarat : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Tidak dalam sedang dijatuhi sanksi organisasi c. Telah mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan. d. Panitia Pengawas Pemilihan Umum bertugas menjaga jalannya pemilihan dan bertanggung jawab terhadap pihak dekanat. e. Pemilihan Umum Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM yang terpilih dapat dibatalkan oleh KPU berdasarkan Laporan yang disertai dengan bukti dari PANWASLU. f.
Penetapan Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM FKIP UBT secara lisan dan tulisan disampaikan oleh KPU bersama-sama dengan PANWASLU.
g. Masa jabatan panitia pelaksanaan pemilu dan panitia pengawas pemilu berakhir setelah Ketua BEM dan wakil ketua BEM disahkan atau dilantik. h. Pembentukan KPU dan PANWASLU selambat-lambatnya 2 minggu setelah mubes KBM FKIP UBT. 6.
Jika KPU dan PANWASLU melakukan kecurangan dalam melaksanakan tugas maka akan diberikan sanksi sebagai berikut: a. Sanksi lisan b. Sanksi tertulis c. Pembubaran KPU dan PANWASLU
BAB VI ALUMNI KBM FKIP UB
Pasal 21 Alumni 1. Alumni KBM FKIP - UBT adalah anggota FKIP UBT yang telah diyudisium dan diwisuda. 2. KBM FKIP UBT dan alumni memiliki hubungan historis, aspiratif, dan emosional.
3. Alumni KBM FKIP - UBT berkewajiban menjaga nama baik KBM FKIP dan Universitas Borneo Tarakan.
BAB VII KEUANGAN DAN INVENTARIS
Pasal 22 Pengelolaan Keuangan dan Inventaris 1. Sumber dana berasal dari dana kemahasiswaan serta sumbangan dari pihak manapun yang tidak terikat. 2. Dilakukan secara transparan tentang sumber dan penggunaannya. 3. Penggunaan anggaran dipertanggung jawabkan penggunaannya secara tertulis dan disertai bukti. 4. Prinsip efektif adalah dana yang digunakan berguna bagi program kerja. 5. Prinsip kesinambungan adalah upaya untuk memperoleh dan menggunakan dana dengan tidak merusak sumber pendanaan. 6. Inventaris adalah milik organisasi.
BA VIII PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
Pasal 23 Perubahan Perubahan ART dapat di lakukan apabila dipandang perlu dan mendesak melalui Musyawarah Luar Biasa dengan kesepakatan 50 % + 1 dari jumlah kelembagaan yang ada KBM FKIP UBT.
BAB IX ATURAN TAMBAHAN
Pasal 24
Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga akan diatur di dalam aturan-aturan lainnya yang tidak bertentangan dengan anggaran rumah tangga KBM FKIP UBT.
