AD_ART AsDI

ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI DIETISIEN INDONESIA

ASOSIASI DIETISIEN INDONESIA (AsDI) 2012

ASOSIASI DIETISIEN INDONESIA

Mukadimah

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, disadari usaha perbaikan gizi dan dietetik khususnya mempunyai peranan yang menentukan dalam nasional. Kami, Dietisien sebagai warga negara yang setia kepada Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: a. Kesadaran dan rasa tanggungjawab penuh akan kewajiban kami terhadap negara dan bangsa Indonesia. b. Keyakinan kami bahwa perbaikan gizi dan dietetik khususnya merupakan salah satu unsur penting dalam mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. c. Tekad kami yang bulat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran demi tercapainya bangsa yang sehat, kuat serta masyarakat adil dan makmur. Atas dasar ini kami menyatakan diri dalam suatu organisasi profesi Asosiasi Dietisien Indonesia dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut: ANGGARAN DASAR ASOSIASI DIETISIEN INDONESIA BAB I NAMA DAN LAMBANG ORGANISASI Pasal 1 Nama (1) Organisasi ini bernama Asosiasi Dietisien Indonesia disingkat AsDI. (2) Dalam hubungan internasional dipakai terjemahan : The Indonesian Dietetic Association, disingkat IDA. Pasal 2 Lambang Organisasi (1) Lambang organisasi dan artinya terdapat dalam penjelasan AD/ART. (2) Tulisan dalam Lambang AsDI adalah Asosiasi Dietisien Indonesia yang berarti wujud dari persatuan dan kesatuan Dietisien seluruh Indonesia. (3) Tata cara penggunaan Lambang dan Pataka AsDI diatur oleh Keputusan DPP AsDI.

1

BAB II WAKTU PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN Pasal 3 Waktu Pendirian (1) Didirikan pada tanggal 25 Januari 1996, dengan nama semula Forum Komunikasi Dietetik Indonesia (FKDI). (2) FKDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disempurnakan menjadi AsDI pada tanggal 25 Januari 1998 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pasal 4 Kedudukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AsDI berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berkedudukan di ibukota Provinsi dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota. BAB III SIFAT DAN AZAS Pasal 5 Sifat (1) AsDI adalah suatu organisasi profesi yang menyatukan tenaga profesional di bidang dietetik. (2) AsDI merupakan suatu badan hukum yang bersifat otonom dan bernaung di bawah Organisasi Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI). Pasal 6 Azas AsDI berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. BAB IV TUJUAN DAN USAHA Pasal 7 Tujuan AsDI bertujuan untuk: a. Mengembangkan kemandirian Dietisien dalam menjalankan profesinya; b. Menghimpun dan mempererat hubungan antar Dietisien di seluruh Indonesia; c. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Dietisien dalam bidang dietetik, asuhan gizi dan pelayanan makanan; dan d. Mengadakan dan membina hubungan dengan persatuan profesi terkait lainnya di dalam dan luar negeri.

2

Pasal 8 Usaha Untuk mencapai tujuan maka usaha yang dijalankan adalah: a. Melaksanakan akreditasi pendidikan Dietisien dan registrasi Dietisien (Registered Dietitian) bersama PERSAGI; b. Melaksanakan sertifikasi Registered Dietitian; c. Menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah Dietetik di tingkat Nasional (PIN) dan Regional secara berkala; d. Menggiatkan keterlibatan Dietisien dalam penelitian ilmiah dan terapan dalam bidang dietetik, asuhan gizi dan pelayanan makanan; e. Mengupayakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan di bidang dietetik, asuhan gizi dan pelayanan makanan; f. Menerbitkan buletin/majalah ilmiah; dan g. Membantu usaha Pemerintah dalam mewujudkan paradigma sehat serta program-program yang berkaitan dengan dietetik, asuhan gizi dan pelayanan makanan. BAB V STATUS DAN PERAN Pasal 9 Status AsDI merupakan organisasi profesi Dietisien di Indonesia. Pasal 10 Peran AsDI berperan dalam : a. Pengembangan anggotanya; dan b. Peningkatan keadaan gizi perorangan dan masyarakat, terutama di Rumah Sakit-Rumah Sakit seluruh Indonesia. BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 11 (1) Anggota AsDI terdiri dari : a. Anggota Biasa; b. Anggota Luar Biasa; dan c. Anggota Kehormatan. (2) Semua anggota AsDI merupakan anggota PERSAGI. BAB VII KEPENGURUSAN DAN KEKUASAAN ORGANISASI Pasal 12 Kepengurusan (1) Kepengurusan di tingkat pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AsDI. (2) Kepengurusan di tingkat daerah Provinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AsDI.

3

(3) Kepengurusan di tingkat daerah Kabupaten/Kota disebut Dewan Pimpinan Cabang (DPC) AsDI. (4) Masa bakti kepengurusan adalah 5 (lima) tahun. Pasal 13 Kekuasaan Organisasi (1) Kekuasaan tertinggi organisasi berada pada Kongres Nasional AsDI (Konas AsDI) dan/atau Sidang Paripurna Anggota (SPA). (2) DPP AsDI melaksanakan kebijaksanaan dalam bentuk program kerja sesuai dengan keputusan Konas AsDI dan/atau SPA. (3) DPD AsDI melaksanakan program kerja sesuai dengan ketentuan DPP AsDI. (4) Dalam setiap sidang/rapat, keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat kecuali apabila dengan jelas dinyatakan cara lain. BAB VIII KEKAYAAN ORGANISASI Pasal 14 Harta Benda ASDI diperoleh dari : a. Uang pangkal; b. Iuran Anggota; dan c. Sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan kode etik Dietisien.

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 15 Perubahan Anggaran Dasar Anggaran Dasar hanya dapat diubah dan disahkan oleh Kongres Nasional AsDI dan/atau SPA. Pasal 16 Pembubaran Organisasi Organisasi hanya dapat dibubarkan bila ada keputusan/mufakat dari Konas AsDI dan/atau SPA yang diadakan khusus untuk maksud tersebut atas usul dari sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah DPD AsDI. BAB X KETENTUAN TAMBAHAN Pasal 17

4

(1) Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) AsDI. (2) Segala sesuatu yang dalam Anggaran Dasar menimbulkan tafsiran berbeda akan diputuskan oleh DPP AsDI dan kemudian dipertanggungjawabkan kepada anggota melalui Konas AsDI dan/atau SPA.

5

ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI DIETISIEN INDONESIA (AsDI) Pasal 1 Keanggotaan Anggota AsDI adalah sebagai berikut: a. Anggota Biasa yaitu RD dan TRD; b. Anggota Luar Biasa yaitu Tenaga Gizi dengan dasar pendidikan D III Gizi yang berminat terhadap dietetik; dan c. Anggota Kehormatan yaitu Sarjana disiplin ilmu lain yang terkait gizi dan berminat menjadi anggota. Pasal 2 Tata Cara Penerimaan Anggota (1) Permintaan menjadi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa AsDI diajukan secara tertulis kepada DPD AsDI. (2) Anggota Kehormatan ditetapkan oleh Konas AsDI dan/atau SPA atas usul DPP AsDI atau DPD AsDI. (3) Penerimaan menjadi Anggota AsDI ditentukan oleh DPP AsDI atau DPD AsDI. (4) Sahnya menjadi Anggota AsDI dinyatakan dengan kartu anggota. (5) DPD Wajib melaporkan data keanggotaan kepada DPP. Pasal 3 Kewajiban Anggota (1) Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa berkewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Profesi serta semua peraturan dan keputusan AsDI. (2) Anggota Kehormatan berkewajiban menjaga nama baik dan memajukan AsDI. Pasal 4 Hak-hak Anggota (1) Anggota Biasa AsDI mempunyai hak: a. Memiliki kartu anggota; b. Memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pimpinan; c. Mengikuti segala kegiatan AsDI; d. Mengemukakan pendapat; e. Bertanya dan mengajukan usul; dan f. Membela diri dan mendapat bantuan perlindungan serta bantuan pembelaan hukum dari AsDI dalam melaksanakan profesinya sebagai Dietisien. (2) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan AsDI mempunyai hak: a. Memiliki kartu anggota; b. Mengikuti segala kegiatan AsDI; c. Mengemukakan pendapat; dan d. Bertanya serta mengajukan usul.

6

Pasal 5 Tindakan Disiplin (1) Tindakan disiplin dilakukan secara tertulis oleh DPP AsDI dan/atau DPD AsDI terhadap Anggota AsDI karena merugikan organisasi dan nama baik organisasi. (2) Menurut beratnya pelanggaran, tindakan disiplin dapat berupa: a. Teguran; b. Peringatan; dan c. Pemecatan. (3) Pemecatan seorang anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c hanya dapat dilakukan oleh DPP AsDI. Pasal 6 Berhenti Menjadi Anggota Anggota AsDI kehilangan keanggotaannya karena: a. Pengunduran diri atas permintaan sendiri yang dilakukan secara tertulis kepada DPP AsDI melalui DPD AsDI; b. Pemecatan yang dikeluarkan oleh DPP AsDI dilakukan melalui surat pemecatan; dan c. Meninggal dunia. Pasal 7 Dewan Pimpinan Pusat (1) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terdiri dari: a. Dewan Penasehat b. Dewan Pengurus (2) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dari anggota AsDI Senior yang berjasa kepada AsDI. (3) Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Ketua Umum; b. Ketua I; c. Ketua II; d. Sekretaris; e. Ketua Bidang; f. Bendahara; dan g. Wakil Bendahara. (4) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipillih untuk jabatan yang sama maksimum sebanyak dua kali masa bakti. (5) Serah terima jabatan dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang baru dilakukan selambat lambatnya satu bulan sesudah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) baru terbentuk. (6) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melakukan hubungan keluar organisasi, baik pada tingkat Nasional dan Internasional. Pasal 8 Dewan Pimpinan Daerah

7

(1) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dibentuk di daerah Provinsi yang minimal mempunyai lima orang Dietisien. (2) Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) terdiri dari: a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Bendahara; (3) Sesuai dengan jumlah anggota yang ada, kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dirangkap. Pasal 9 Bidang dan Seksi (1) DPP dan DPD berhak membentuk bidang dan seksi yang dianggap perlu dan bermanfaat untuk organisasi. (2) Ketua Bidang DPP dapat diberi kekuasaan mewakili DPP guna kepentingan organisasi dan bertanggungjawab kepada DPP atas pekerjaan bidangnya. (3) Ketua seksi DPD dapat diberi kekuasaan mewakili DPD guna kepentingan organisasi dan bertanggungjawab kepada DPD atas pekerjaan seksinya. Pasal 10 Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Pedoman organisasi dan tata laksana AsDI disusun oleh DPP selambatlambatnya 3 bulan setelah dilantik. Pasal 11 Kekayaan (1) Uang pangkal dan iuran bulanan Anggota AsDI ditetapkan oleh Konas Dietetik dan/atau SPA. (2) DPD menyerahkan 10% dari uang pangkal dan iuran kepada DPP, yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. (3) Usaha-usaha AsDI yaitu: a. Usaha-usaha yang dilakukan secara terencana dan usaha lain yang dibenarkan oleh AsDI; dan b. Sumbangan-sumbangan yang dapat diperoleh dari sponsor dietetik atau pihak lain yang bersifat sah dan tidak mengikat. Pasal 12 Kemitraan (1) AsDI boleh menjalankan kemitraan dengan pihak lain diatur dengan nota kesepahaman sepanjang tidak bertentangan dengan Kode Etik Profesi. (2) Pada tingkat nasional atau lebih dari satu provinsi nota kesepahaman ditandatangani oleh Ketua Umum DPP AsDI. (3) Di tingkat daerah nota kesepahaman ditandatangani oleh Ketua DPD dan wajib melaporkan kepada DPP AsDI.

Pasal 13

8

Kongres Nasional (Konas) AsDI dan Sidang Paripurna Anggota (SPA) (1) Konas AsDI dan SPA dilakukan di Pusat dan Daerah. (2) Konas AsDI dan SPA adalah sidang dalam bentuk kongres yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% wakil DPD dengan ketentuan : a. Jumlah wakil yang dapat dikirim oleh suatu daerah ditentukan oleh jumlah anggotanya, yaitu satu wakil untuk tiap sepuluh anggota suatu daerah; dan b. Konas AsDI dan SPA diadakan sekurang-kurangnya nya tiga tahun sekali. (3) Sidang Paripurna Anggota Daerah (SPAD) yaitu : a. Sidang di Daerah yang dihadiri oleh sekurangnya 50% dari anggota AsDI daerah; dan b. SPAD diadakan sekurang-kurangnya dua tahun sekali. (4) Keputusan dalam semua sidang harus diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat kecuali apabila dengan jelas dinyatakandengan cara lain. Pasal 14 Rapat Pengurus (1) Rapat berkala pengurus DPP dan DPD dilakukan sekurang kurangnnya empat bulan sekali. (2) Rapat evaluasi pelaksanaan program kerja DPP dilakukan setahun sekali oleh tim khusus yang dibentuk DPP. (3) Rapat evaluasi pelaksanaan program kerja DPD dilakukan setahun sekali oleh tim khusus yang dibentuk DPD. (4) Rapat luar biasa dilakukan oleh DPP dan DPD pada waktu yang dianggap perlu oleh DPP dan DPD. (5) Keputusan dalam semua rapat harus diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat kecuali apabila dengan jelas dinyatakan dengan cara lain. Pasal 15 Pembubaran Organisasi (1) Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang kuat yang diputuskan melaluui Konas Dietetik/SPA yang khusus diadakan untuk maksud tersebut dan dihadiri paling kurang oleh 2/3 anggota. (2) Usulan pembubaran organisasi diajukan sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum Konas AsDI dan/atau SPA. (3) Jika organisasi dibubarkan, urusan harta benda yang dimiliki diatur oleh Konas Dietetik dan/atau SPA. Pasal 16 Perubahan Anggaran Rumah Tangga Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah dan disahkan oleh konas AsDI dan/atau SPA. Pasal 17 Penutup

9

Hal-hal yang belum termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur kemudian oleh DPP AsDI. Disahkan dengan Musyawarah Dalam Kongres Nasional III AsDI Surabaya, 11 Oktober 2012 DEWAN PIMPINAN PUSAT Asosiasi Dietisien Indonesia (AsDI) Ketua Umum,

---------------------------

10