Globalisasi dan Kapitalisme Global Oleh: I Wibowo Kelompok yang kedua disebut dengan istilah "hiperglobalis." Orang -orang pada kubu ini menganggap bahwa globalisasi a dalah proses yang baru sama sekali, yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini saja, dan telah mengubah dunia secara total dan radikal. Ia telah menghancurkan kebudayaan -kebudayaan lokal, merobek pasar-pasar pasar -pasar di belahan dunia mana pun, dan merobohkan dindingdinding -dinding batas antarnegara. Buku The End of Nation State karya Kenichi Omahe sering dipakai sebagai manifesto para hiperglobalis. Posisi tengah diambil oleh David Held ( Global Transformation, 2000) sebagai kelompok "transformatif." Benar globalisasi telah terjadi pada masa lampau, tetapi globalisasi yang sekarang tidak bisa dibandingkan dengan yang masa lampau. Tiga faktor yang membedakan: velocity, intensity, dan extensity. Oleh karena tiga faktor ini maka globalisasi menimbulkan dampak yang jauh lebih dahsyat dahsyat daripada masa sebelumnya. Tetapi, ini tidak berarti bahwa globalisasi telah melabrak segala sesuatu sampai lumat sehingga tidak menyisakan kebudayaan lokal dan negaranegara -bangsa sama sekali. Terjadi transformasi, bukan eliminasi atau anihilasi. Entah posisi posisi mana yang diambil, globalisasi adalah sebuah gejala yang pada saat ini sungguh tidak terelakkan. Televisi dan koran membawa berita -berita dari segala sudut dunia ke meja; bukan hanya berita perang, tapi juga berita olahraga, fashion, musik, dan sebagainya. sebagain ya. Orang kini bisa marah, sedih, dan gembira terhadap peristiwa -peristiwa yang tidak ia lihat dengan mata kepala sendiri. Sementara itu, produk-produk produk- produk yang tidak bisa dibuat di Tanah Air, memenuhi rak rak -rak toko dan etalase. Mereka didatangkan dari segala penjuru dunia, dari minuman, sepatu, makanan, baju, celana, hingga mobil mewah. Dan tak boleh dilupakan, para pemburu saham. Setiap hari mereka menyaksikan harga saham turunturun-naik bukan hanya yang di Jakarta, tetapi juga di London, Frankfurt, Tokyo, dan New York. Orang dibuat tidak bisa tidur, atau sakit jantung gara -gara harga saham melonjak -lonjak. -lonjak. William Greider mengamati bahwa globalisasi yang terjadi seperti angin puting beliung itu pada akhirnya hanya menguntungkan segelintir orang, dan menyengsarakan sejumlah besar penduduk planet Bumi ini. Dalam bukunya One World, Ready or Not, The Manic Global Capitalism (1998), ia melontarkan tesisnya bahwa motor di balik globalisasi adalah yang disebutnya "kapitalisme global." Sesuai dengan watak dari kapitalisme yang rakus dan tak pernah puas, mereka beramai -ramai menguras kekayaan dunia, masuk ke dalam kantung mereka, dengan memanfaatkan teknologi komputer, mengabaikan semua tatanan kesantunan hidup bersama. Memang para kapitalis global itu telah memungkinkan penyebaran peny ebaran kenyamanan dan kemudahan, tetapi itu semua hanya
1
untuk 10 persen dari penduduk bola dunia; sementara jurang antara si kaya dan si miskin (istilah baru: digital divide) menjadi kian menganga. Siapa kapitalis global itu? Mereka adalah para spekulan ua ng yang jumlahnya tidak lebih dari 200.000 orang (yang terkenal di antaranya adalah George Soros), dan sekitar 53.000 perusahaan multinasional (multi -national corporations) yang mempekerjakan sekitar enam juta orang di seluruh dunia. Harus ditambahkan di s ini adalah institusi keuangan internasional, IMF (International Monetary Fund) dan World Bank. Lembaga keuangan internasional itu didukung oleh WTO (World Trade Organization) secara langsung atau tidak langsung ikut membantu para kapitalis global untuk mem buka pasar di seluruh dunia yang sampai sekitar tahun 1970- an merupakan pasar yang tertutup. Menarik apa yang dikatakan oleh Edward Luttwak ( Turbo Capitalism, 1999) tentang peranan negara dalam proses penjarahan global ini. Kalau pada masa 20 -30 tahun yang lalu negaranegara-negara terlibat dalam yang disebut geo-politics geo-politics, pada masa sekarang yang terjadi adalah geogeo-economics. NegaraNegara-negara kini "berperang" dengan mengerahkan "pasukan" mereka yang terdiri dari para pelaku bisnis internasional dan juga birokrasi yang mereka miliki. Strategi yang dipakai juga mirip pada masa lampau: membentengi diri sambil menyerang lawan. Tentu saja negaranegara-negara maju (AS, Jepang, Eropa Barat) rata-rata rata -rata memenangi peperangan ini jika mereka mereka berhadapan berhadapan dengan dengan negara yang yang belum maju. maju. Dengan demikian, dapat dibayangkan betapa dahsyatnya angin puting beliung dari globalisasi yang merupakan kombinasi antara kekuasaan uang (kapitalis global) dan kekuasaan politik (negara). Pada tingkat ekonomi, terjadilah pemaksaan pembukaan pasarpasar -pasar di semua negara di seluruh dunia. Pada tingkat politik, terjadilah the death of democracy karena para politisi lebih suka menjamu para kapitalis mancanegara daripada konstituen mereka di dalam negeri. Pada tingkat ekologi, terjadilah perusakan lingkungan oleh perusahaan multinasional. Pada tingkat kebudayaan terjadilah McDonaldization, sebuah istilah tentang serbuan kebudayaan global (Amerika?) yang menekan kebudayaan lokal sampai ke sudut yang paling sempit. Ideologi yang dipakai untuk membenarkan semua itu disebut "neoliberalisme".
*** AKAN tetapi, berbarengan dengan makin kencangnya derap globalisasi itu, makin gemuruh pula deru perlawanan terhadap globalisasi. Berbagai macam kelompok manusia dan LSM turun ke jalan pada setiap pertemuan atau konferensi tentang ekonomi global (G7, World Bank, IMF, WTO, dan sebagainya) entah di Seattle, Genoa, Praha, Davos, Bangkok, dan sebagainya.
2
Pada "World Economic Forum" yang diadakan pada bulan Januari 2002 yang lalu di New York, bahkan penyanyi Bono dengan kelompok musikn ya, U2, juga bergabung dengan para demonstran antiglobalisasi. Para demonstran yang amat militan itu tidak takut clash polisi dan tentara yang mengawal para kapitalis global. Wilayah konferensi -konferensi yang didesain dengan mewah dan bergengsi berubah me njadi semacam medan perang, barisan tentara di satu pihak dan barisan demonstran di pihak lain. Suatu hal yang baru sama sekali dari gerakan antiglobalisasi ini adalah bergabungnya kelompok -kelompok -kelompok yang dalam spektrum ideologis lama dibagi menjadi "kiri" dan "kanan". Pembagian itu kini terasa tidak relevan lagi. Begitu banyaknya orang yang menjadi korban dari globalisasi: buruh, petani, intelektual, kaum perempuan, pejuang lingkungan hidup, dan sebagainya. Seorang sosiolog dari Inggris, Anthony Giddens, sampai sa mpai menyatakan bahwa radical politics pada masa sekarang memang bukan lagi milik kelompok "kiri", bahkan mereka telah kehilangan monopoli atas kata "revolusi" (Beyond Left and Right, 1996). Semua saja yang terempas oleh gelombang globalisasi pasti akan bersatu menyingsingkan lengan baju dan menjadi revolusioner. Perbedaan agama juga menjadi lumer dalam kaitan itu. Indonesia, sebagai korban krisis finansial pada tahun 1997, pada hakikatnya telah menjadi sebuah contoh paling jelas bagaimana puting beliung globalisasi telah membuat negara ini menjadi berantakan. Indonesia kini menjadi salah satu negara pengutang terbesar di dunia. Indonesia ditinggalkan para investor asing yang menarik modal mereka lalu menyisakan lautan buruh menganggur. Sesuai dengan "rekomendasi" IMF, Indonesia harus menurunkan tarif impor, membuka pasar, menjual aset perusahaan milik negara, menaikkan harga BBM, tarif listrik, dan sebagainya. Tidak heran kalau gerakan anti -globalisasi sebagai "radical politics " di Indonesia akan lebih radikal dibandingkan yang telah terjadi di Seattle, Genoa, atau Davos. Dr I Wibowo Anggota Cindelaras, Institute of Rural and Global Studies, Yogyakarta. Artikel ini pernah dimuat di Harian Kompas, Sabtu, 27 April 2002
Reposisi Birokrasi Birokrasi di Era Globalisasi Globalisasi dan Liberalisasi dan Liberalisasi Ekonomi Oleh: Budi Winarno Perubahan tersebut beserta implikasinya memunculkan fenomena yang kemudian disebut sebagai globalisasi. Makna globalisasi itu sendiri adalah sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu sama lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan.
3
Steiner dan Steiner (1994) melihat ada tiga faktor yang mendorong terjadinya perubahan global. Pertama, produk nasional kotor (GNP) dunia tumbuh dan meningkat dengan cepat, terutama di negaranegara -negara maju. Kedua, revolusi dalam teknologi komunikasi. Ketiga, kekuatankekuatan -kekuatan yang mempermudah munculnya perusahaan -perusahaan besar skala global. Dalam hal ini, tumbuh dan berkembangnya kekuatan -kekuatan modal besar secara tidak tetap maupun pasar- pasar modal yang lebih efisien dalam menggunakan modal secara cepat; perbaikan dalam teknik teknik -teknik manajemen; pengawasan inventaris yang lebih efisien; perbaikan teknik teknik -teknik bagi pengawasan produk; dan pemahaman tentang bagaimana membuat sumber daya manusia lebih produktif. Kondisi ini dipercepat oleh situasi politik yang ditandai oleh runtu hnya komunisme dan revolusi teknologi komunikasi yang secara khusus menjadi katalisator perubahan tersebut. Namun demikian, pergerakan ke arah globalisasi bergantung pada dukungan tambahan, yakni: pemerintah dan perusahaan (Prawiro, 1998). Dalam globalisasi yang dipimpin oleh pemerintah (a government -led globalization), globalisasi cenderung dipandang secara ambivalensi. Pada satu sisi, pemerintah secara aktif mendukung globalisasi ekonomi dunia dengan ikut terlibat aktif menandatangani perjanjian perdaga ngan bebas, seperti AFTA 2003, APEC, maupun NAFTA. Namun, di sisi yang lain, tindakan ini juga disertai oleh kekhawatiran bahwa jika ekonomi dibuka terlalu lebar dapat memberi peluang bagi ekonomi asing untuk memainkan peran dominan dalam ekonomi nasional. Selain pemerintah, perusahaan juga memainkan peran penting dalam proses globalisasi ekonomi. Kemampuan perusahaanperusahaan -perusahaan multinasional dalam membantu perluasan ekonomi global melalui perdagangan dan investasi, di luar kemampuan lembaga -lembaga politik, politi k, nasional dan internasional dalam mengarahkannya (Marcus dalam Gondolf, Marcus and Dougherty (ed.), 1991). Kritik terhadap teori keunggulan komparatif
Globalisasi yang berlangsung saat ini, bersamaan dengan kebangkitan pemikiran neo liberalisme di dunia dun ia Barat yang berusaha "menggulung" kembali pemikiran Keynesianisme, yakni suatu filsafat pertama yang koheren dengan intervensi negara dalam kehidupan ekonomi. Bagi kaum neo- liberal, prinsipprinsip-prinsip Ricardo dan Smith mempunyai relevansi kontemporer. Bagi mereka, kaum pedagang komersial harus diperbolehkan untuk mempertukarkan uang dan barangbarang -barang tanpa menghadapi hambatan -hambatan nasional. Mereka yakin
4
hanya perdagangan bebas yang akan menggerakkan persaingan dan mengembangkan pemanfaatan sumbersumber -sumber, tenaga kerja, dan modal secara efisien. Proteksionisme bagi kaum neo -liberal dipandang sebagai jeritan kaum vested interest dalam masyarakat, mendistorsi permintaan pasar, dan secara artifisial menurunkan harga serta meningkatkan ketidakefisienan. Oleh karena itu, proteksionisme harus ditentang oleh negara demi kepentingan nasional. Landasan yang digunakan acuan kelompok ini di dalam mendorong perdagangan bebas adalah teori keunggulan komparatif. Menurut mereka, hendaknya negara -negara melakukan spesialisasi spesial isasi barangbarang -barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh negara dengan harga yang paling murah berdasarkan faktor- faktor keunggulan yang mereka punyai. BarangBarang-barang ini nantinya akan ditukar dengan barang lain yang dihasilkan oleh tempat lain dengan harga yang lebih murah. Namun demikian, relevansi kontemporer teori ini telah mulai dipersoalkan. Setidaknya ada tiga keberatan terhadap teori ini. Pertama, asumsi yang digunakan Ricardo dan Smith adalah modal tidak bergerak (immobile) dan hanya disediakan untuk kepentingan nasional. Padahal saat ini, investasi dapat mengalir ke seluruh dunia dengan cepat dan tidak lagi semata -mata didasarkan pertimbangan nasional. Kedua, gagasan tentang negara- negara nasional dan berdaulat yang dipertukarkan satu sama lain seperti unitunit -unit ekonomi yang berlainan, menjadi anakhronisme. Saat ini, perdagangan dunia didominasi oleh perusahaan -perusahaan transnasional dan peran negara secara signifikan telah mulai berkurang. Ketiga , kerusakan tatanan yang terjadi secara terus -menerus dalam tatanan perdagangan multilateral. Sifat perdagangan internasional yang semakin kompetitif telah mendorong pemerintah menjauhi prinsip-prinsip prinsip- prinsip pasar bebas. Walaupun hambatan bea masuk telah dihilangkan, namun muncul hambatan lain di luar nontarif, nontari f, seperti misalnya kuota impor, dan seandainya hambatan tarif dan nontarif ini pun dibongkar, pasar tetap tidak akan menjadi bebas dalam pengertian yang lebih bermakna, karena kemampuan perusahaan- perusahaan transnasional untuk mengendalikan dan mendistorsi mendistor si pasar. Proliferasi persetujuan persetujuan-persetujuan -persetujuan perdagangan bebas dan asosiasi yang ada, seperti NAFTA, APEC, dan GATT (sekarang WTO) serta organisasi -organisasi internasional seperti G7, IMF, dan Bank Dunia merupakan indikasi pengaruh internasionalisme lib eral. OrganisasiOrganisasi -organisasi ini merupakan badan transnasional yang kuat dalam mewujudkan liberalisme perdagangan bebas. Sementara itu, para pengkritik lembaga -lembaga ini mengatakan bahwa lembaga lembaga ini memaksakan resep pembangunan yang berlaku umum untuk semua negara,
5
terlepas dari kondisi lokal. Selain itu, resep -resep yang mereka tawarkan tentang perdagangan bebas sering tidak diimbangi oleh perilaku mereka, sehingga menimbulkan keraguan besar mengenai sejauh mana internasionalisme liberal dapat me njustifikasi perdagangan bebas. Memudarnya peran negara
Proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi berakibat pada semakin menipisnya peran negara bangsa. Negara-negara bangsa tidak lagi memiliki sumber -sumber tanpa batas yang dapat dimanfaatkan secara bebas untuk mewujudkan ambisi mereka (Ohmae, 1995). Dalam globalisasi dan liberalisasi yang terjadi saat ini, peran negara secara meyakinkan akan digantikan oleh peran penting yang semakin meningkat dari aktor -aktor nonteritorial, seperti perusahaan-perusahaan transnasional, gerakan -gerakan sosial transnasional, maupun organisasi-organisasi internasional (Keohane dan Nye, 1977). Dalam kondisi seperti ini, negara harus beradaptasi dengan tuntutan dunia yang telah mengalami globalisasi. Bagaimanapun negara merupakan elemen yang penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi, bukan pemberi langsung bagi pertumbuhan, tetapi sebagai mitra, katalis, dan fasilitator. Oleh karena itu, negara yang efektif adalah sangat penting untuk memberikan barang -barang dan jasa, dan sekaligus aturan -aturan dan lembaga-lembaganya dapat mendorong pasar berkembang dan rakyat dapat hidup sehat dan bahagia. Di sinilah arti penting dilakukannya reposisi birokrasi mengingat negara merupakan satu satunya institusi yang dapat berfungsi men angkal krisis ekonomi dengan cara membatasi distorsi pasar, dan meniadakan ketidakstabilan yang melekat dalam sistem pasar. Dalam kasus seperti ini, negara kemudian berperan sebagai capitalist development state (Johnson, 1983). Agar negara mampu menjalank an peran tersebut secara efektif, maka dibutuhkan dua strategi pokok menurut Bank Dunia, yakni mengimbangi peran negara dengan kapabilitasnya dan meningkatkan kapabilitas negara dengan menyegarkan kembali atau reinvegorating lembaga-lembaga publik. Peran negara sebagai capitalist development state membutuhkan entrepreneurial bureaucracy, yaitu suatu birokrasi yang mempunyai etos entrepreneurial tertentu seperti dorongan untuk selalu mencari perubahan dan mengeksploitasi perubahan serta menjadikannya sebagai peluang (Drucker, 1985). Oleh karena itu, perlu dilakukan reinvention government , yakni suatu perubahan mendasar dalam organisasi dan sistem publik guna menciptakan peningkatan yang dramatis dalam hal efektivitas, efisiensi, adaptasi dan kemampuan inovat if. Perubahan ini dapat dilakukan melalui perubahan tujuan, insentif, akuntabilitas, struktur kekuasaan, dan budaya (Osborne dan Plastrik, 1992). DR BUDI WINARNO, Dosen Fisipol UGM, Yogyakarta
6
Artikel ini pernah dimuat di Harian Kompas, 30 April 2002
Globalisasi dan Manusia "Superpower" Jakarta, Kompas-Di masa Perang Dingin, dunia berada dalam kondisi yang sangat berantakan, membingungkan, dan tak terdefinisikan. P asca- Perang Dingin, dunia masuk dalam sistem internasional baru yang memiliki logika sendiri yang unik, berbagai peraturan, tekanan dan insentif. Karena itu, sistem itu berhak menamakan diri "globalisasi". Demikian Thomas L Friedman, melalui buku Memahami Globalisasi: Lexus dan Pohon Zaitun. Edisi Bahasa Indonesia dari buku itu diluncurkan di Jakarta, Rabu (1/5), yang antara lain didahului pembicaraan oleh Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Ralph Skip Boyce dan Wimar Witoelar. Dikatakan, globalisasi bukan hanya mode yang telah berlalu, melainkan sistem internasional dominan yang menggantikan sistem Perang Dingin, setelah tembok Berlin runtuh. Dalam arti, Perang Dingin mempunyai struktur kekuatan tersendiri, yaitu keseimbangan antara AS dan Uni Soviet. Selain itu, Perang Dingin memiliki peraturan sendiri. Misalnya, dalam masalah luar negeri, tak satu negara adidaya pun yang dapat melanggar batas pengaruh kedudukan lain. Perang Dingin pun memiliki ide dominan sendiri, yaitu pertikaian antara komunisme dan kapitalisme, nonblok, dan perestroika, serta memiliki perspekti sendiri. Artinya, demikian Freidman, dunia merupakan tempat yang dikotak -kotakkan. Baik ancaman maupun peluang dalam Perang Dingin cenderung tumbuh di luar bagian tempat asalnya. Sistem Perang Dingin digambarkan dengan satu kata "tembok". Friedman memberi contoh peran Jack Nicholson dan Tom Cruise dalam film favoritnya, A Few Good Man. Sedang ciri istimewa globalisasi, terdapat pada kata integrasi. Dunia menjadi tempat untuk menjalin hubungan. Karena ancaman maupun peluang yang ada, tergantung dari kepada siapa seseorang dihubungkan. Sistem globalisasi dibangun di tiga keseimbangan yang saling tumpang tindih dan saling mempengaruhi, yaitu keseimbangan tradisional antara negara, lalu negara dengan pasar global, dan keseimbangan antara individu dengan negara. Pasar global dalam hal ini penting karena dibentuk oleh jutaan investor yang memutar uangnya keliling dunia hanya dengan mengklik mouse. Runtuhnya tembok Berlin memberikan leb ih banyak kekuasaan bagi individu, baik untuk mempengaruhi pasar ataupun negara. "Jadi, sekarang Anda tidak hanya memiliki negara
7
adidaya, supermarket , tetapi sekarang Anda memiliki individu dengan kekuatan super (superpower people," kata Friedman. Beberapa di antara individu dengan kekuatan super itu dalam kondisi sangat marah dan dapat bertindak langsung di pentas dunia. Untuk memperjelas itu, ia antara lain menunjuk contoh Osama bin Laden yang mengendalikan serangan teror AS, 11 September. (rie) Tulisan ini pernah dimuat di Harian Kompas,,02 Mei 2002
Globalisasi, Kapitalisme Global, dan Matinya Demokrasi Oleh: I Wibowo PADA suatu pagi yang teduh di tahun 1994, aku duduk di samping Rob Johnson di Kantor Soros Fund Management yang terletak di Seventh Avenue, New York. Aku melihat bagaimana dia bekerja. Sepanjang pagi Johnson tidak hentinya omong -omong dengan perusahaan-perusahaan di London, Sydney, Zurich, Chicago, dan perusahaan Amerika, sambil melakukan perdagangan. Beli 50 juta dollar Australia di Sydney. Lepaskan sebuah posisi seharga 100 juta dollar AS pada saham Standard & Poors. Jual ribuan kontrak untuk obligasi Jerman di London dan Zurich. Mengurangi posisi perak seharga 10 juta dollar AS. "Cerita ini merupakan sepenggal kisah dari orang -orang yang terlibat dalam jual-beli surat berharga, termasuk uang. Uang jutaan dollar diputar dan diedarkan begitu saja seperi barang mainan. "Kata Johnson, "Semua ini belum seberapa. Saya hanya bermainmain saja. Tetapi, ketika saya bermain, saya mendapatkan feeling nada dari pasar." Pagi itu pasar memang sedang menunggu pengumuman kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve. Diharapkan akan terjadi perburuan obligasi setelah p engumuman itu. Sementara itu, para traders saling tukar informasi mengenai pasar lokal. Ada juga yang berteori akan datangnya permainan besar, atau berceloteh tentang Fed yang tak mau ambil tindakan." Kisah di atas dituturkan oleh William Greider dalam bu kunya yang berjudul One World, Ready or Not. The Manic Logic of Global Capitalism untuk memberi ilustrasi betapa mudahnya pada zaman globalisasi seperti saat ini uang berpindah dari satu tempat di dunia ke tempat di dunia yang lain hanya lewat gagang telepon. Pada zaman dulu (50 tahun yang lalu?) tidak mudah orang memindahkan uang dari satu negara ke negara yang lain. Bukan hanya pemindahan itu akan melibatkan prosedur administratif, tetapi juga teknologi pada waktu belum memungkinkan sebuah transaksi pada tingkat detik. Piranti komputer yang didukung oleh teknologi komunikasi satelit membuat transaksi uangberapa pun besarnya-menjadi sangat cepat, dan murah. Dalam kisah di atas Johnson diobservasi oleh Greider cuma "omong-omong" dan tentu sambil tertawa- tawa ketika ia melepas dan membeli uang dalam hitungan jutaan dollar. Harap dicatat, dalam dunia modern sekarang "uang" memang bukan alat tukar lagi, melainkan sudah menjadi barang dagangan seperti sabun, gula, daging, dan sebagainya.
8
Orang kini dapat mendapat gelar "pedagang valas" artinya ia bekerja sebagai orang yang jual-beli valuta asing (dollar, mark, yen, dan sebagainya). Yang lebih mengagumkan lagi dan pada tingkat yang lebih canggih-yang diperdagangkan bukan lagi "uang" yang biasa kita lihat berupa lembaran-lembaran kertas. Dapat disebut misalnya: bonds, stocks, commercial notes, dan seterusnya. Lagi pula orang tidak hanya dapat mengadakan transaksi pada saat ini (sekarang), juga untuk masa nanti. Dengan demikian, perputaran uang menjadi semakin rumit, dan sudah barang tentu makin sulit dibayangkan oleh orang awam. Dalam situasi seperti ini tidak heran bahwa perdagangan uang saat ini seperti video game. Orang tinggal mengawasi loncatan -loncatan cursor pada layar monitor, dan dengan sekali menekan tombol, jutaan dollar telah berpindah pemilik. Ketegangan dan kegembiraannya tidak kalah dengan yang dirasakan anak -anak yang main video game. Dengan cara seperti ini-kurang-lebih-George Soros "menghajar" mata uang Inggris pada tahun 1992. Pada hari yang disebut Black Wednesday itu Soros menjual sterling sejumlah 10 milyar dollar AS. Poundsterling yang diperdagangkan sekitar 2.85 pound terhadap mata uang Jerman (D-mark) meluncur mendekati ambang batas ERM sebesar 2.77. Untuk mempertahankan poundsterling, Bank of England harus mengeluarkan 15 milyar dolar AS. Tetapi, ini harus dibarengi juga dengan menaikkan suku bunga. Yang terakhir ini tidak mungkin dilakukan. Maka Pemerintah Inggris mengaku kalah, Inggris ke luar dari exchange rate system. Imbas lainnya, Chancellor of the Exchequer (semacam Menteri Keuangan), Norman Lamont, mengundurkan diri. Imbas lebih jauh: Inggris hingga hari ini tidak masuk dalam ERM. Dari permainan ini Soros beroleh laba 950 juta dollar AS. Permainan video game seperti ini terulang lagi pada tahun 1995 ketika mata uang peso dari Mexico juga menderita serangan yang serupa. Dan pada tahun 1997 terulang lagi, dan kali ini salah satu "korban"-nya adalah Indonesia. George Soros dan pedagang pedagang lainnya (yang jumlahnya konon cuma 200.000) tidak sadar betapa berbahayanya permainan mereka, bahwa permainan yang mereka jalankan itu mempunyai dampak yang amat dahsyat bagi kehidupan ratusan juta manusia. Seperti kita alami sendiri, akibat krisis finansial ini terjadilah kebangkrutan perusahaan -perusahaan, dan ini diiringi dengan pemutusan hubungan kerja jutaan buruh. Mengapa pemerintah tidak sanggup menahan serangan? Bukankah pemerintah/negara memiliki cadangan dana yang besar? Memang hal ini dapat dibenarkan kurang -lebih 20 tahun yang lalu. Pada tahun 1983, misalnya, lima bank sentral (Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Inggris, dan Swis) bersama-sama menguasai cadangan devisa sebesar 139 milyar dollar AS, sementara uang yang beredar di pasar uang cuma sebesar 39 milyar dollar AS. Dengan kata lain, kekuatan pertahanan bank sentral (digabung) masih lebih besar daripada kekuatan pasar dengan perbandingan 3:1. Tetapi, hanya dalam waktu tiga tahun, pada 1986, keduanya telah mencapai titik seimbang. Pada 1992 perimbangan ini telah bergeser. Kelima bank sentral hanya memiliki cadangan sebesar 278 milyar dollar AS sementara di pasar beredar sebesar 623 milyar dollar AS. Para pedagang di pasar kini memiliki kekuatan 2:1 terhadap bank sentral.
9
Maka benar ucapan seorang konsultan keuangan internasional yang m elukiskan apa yang terjadi di pasar uang internasional seperti pertarungan antara penduduk desa lawan gajah: "Sia-sia saja melawan pasar karena cadangan yang dimiliki bank sentral itu sedemikian kecilnya. Sungguh kecil. Gajah-gajah menerjang bukit dan penduduk melawannya dengan sumpitan. Gajah-gajah itu adalah orang yang punya duit. Mereka dapat merontokkan mata-mata uang dan dapat membuat bank -bank sentral tidak berkutik.
*** PASAR mata uang hanya satu wujud globalisasi ekonomi. Faktor lain yang tidak bis a dilupakan di sini adalah "penanaman modal asing" atau Foreign Direct Investment (FDI). Sebagaimana telah dicatat oleh sejarah, penanaman modal asing sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru sama sekali. Ia sudah dimulai sejak Abad Pertengahan, tetapi yang benar-benar dapat dikatakan perusahaan -perusahaan yang secara ekonomis penting muncul pada abad ke-16 ( East India Companies milik Inggris dan Belanda) dan terus berkembang hingga hari ini. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi melintasi batas teritorial negara ini disebut multinational corporations (MNC). Menurut catatan Held et al., Pada tahun 1998 terdapat sekitar 53.000 MNC di seluruh dunia yang mempunyai anak perusahaan 450.000 dengan nilai perdagangan 9,5 trilyun dollar AS. Beberapa ratus MNC terbesa r mempekerjakan sekitar enam juta buruh di seluruh dunia. Globalisasi produksi benar benar sudah merupakan fenomena yang tidak dapat ditolak lagi. Sebagian besar perusahaan-perusahaan ini mempunyai markas di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang (36.380) dan sebagian kecil bermarkas di negara sedang berkembang (7.932) Beberapa nama dapat disebutkan di sini: General Motors, Royal Dutch/ Shell Group, Exxon, Ford Motor, IBM, Mobil, British Petroleum, Toyota Motor Corporation, General Electric, Daimler-Benz, American Tel&Tel, Volkswagen, Hitachi, FIAT, Siemens, Philips, Unilever, Nissan Motor, dan sebagainya. Di Indonesia perusahaan Unilever (Belanda/Inggris) menyentuh kehidupan sehari -hari karena perusahaan inilah yang memproduksi sabun Rinso, pasta gigi Pepsodent , dan sabun Lux. Tak dilupakan perusahaan Nestl_ yang menjual kopi dan susu bubuk untuk bayi. Kehebatan dari MNC kiranya bukan hanya karena statistik ekonomi yang disebut di atas. Yang menyebabkan MNC disegani oleh banyak pemerintahan di dunia adalah bahw a MNC mampu mengadu negara satu dengan negara yang lain, politisi satu melawan politisi yang lain, memilih mana yang memberikan syarat- syarat yang lebih ringan. Jadi, MNC itu bisa datang kepada kepala -kepala pemerintah, lalu menawarkan lapangan pekerjaan, investasi di bidang infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi. Lalu mereka akan melihat siapa yang mampu memberi penawaran tertinggi. Jika sebuah negara menetapkan upah buruh yang tinggi, atau pajak yang tinggi atau syarat -syarat ketat dalam mendirikan pabrik , maka mereka akan "mengancam" negara tersebut akan ke luar dari wilayahnya. Yang paling krusial adalah masalah pajak perusahaan. MNC akan menuntut pajak yang rendah, dan kalau tuntutan ini tidak dihiraukan, maka MNC akan angkat kaki. Padahal,
10
uang dari pengumpulan pajak merupakan syarat bagi sebuah nation-state untuk menjalankan fungsinya yang banyak itu. Misalnya, Menteri Keuangan Jerman Oskar Lafontaine, berusaha untuk menaikkan pajak pada perusahaan -perusahaan Jerman pada 1999. Berita ini langsung mendapat tentangan dari beberapa perusahaan besar, seperti Deutsche Bank, Dresdner Bank, Asuransi Allianz, BMW, Daimler -Benz, dan RWE, kelompok industri enerji. Semuanya mengancam akan memindahkan investasi mereka atau pabrik mereka ke negara lain, jika kebijakan pemerintah tidak dapat mereka terima. Oskar Lafontaine memang tidak mau takluk kepada tuntutan mereka, maka ia memilih untuk mengundurkan diri. Di samping pajak, perusahaan MNC biasanya juga akan menekan negara di bidang kebijakan perburuhan. Sebagai sebuah organisasi yang semata -mata didorong oleh motif motif mengeruk profit sebesar-besarnya, perusahaan MNC tentu sangat memperhitungkan masalah labour cost ini. Perusahaan-perusahaan bertaraf internasional itu, pertama-tama, akan memilih negara yang memiliki pasar tenaga kerja yang murah. Kalau syarat ini sudah terpenuhi, perusahaan MNC akan melihat bagaimana kebijakan negara di bidang tenaga kerja. Mereka akan melihat apakah sebuah negara memiliki kebijakan yang membela buruh. Kalau sekiranya ada kebijakan seperti itu, mereka akan melihat sejauh mana negara membela hak -hak buruh. Misalnya, adakah peraturan mengenai upah minimum, adakah peraturan ketat mengenai tempat kerja, adakah peraturan ketat mengenai tunjangan dan santunan kepada buruh, adakah pera turan ketat mengenai pemogokan oleh buruh, adakah peraturan gampang untuk memutuskan hubungan kerja, dan seterusnya. Tentu yang paling diperhatikan adalah: apakah di negara itu ada serikat buruh. Kalau ingin mengetahui bagaimana para investor menilai nega ra-negara, lihat daftar yang dibuat oleh sebuah lembaga konsultasi internasional, PERC (Political and Economic Risk Consultantcy). Ada sebelas syarat agar negara dapat disebut sebagai investor friendly: (1) biaya sewa; (2) beban pajak; (3) kualitas sistem perpajakan; (4) ada/tidaknya monopoli/kartel; (5) persaingan pemerintah dan swasta; (6) birokrasi; (7) kemudahan mendirikan usaha; (8) hambatan untuk impor; (9) pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI); (10) perlindungan hukum atas HKI; (11) daya saing r egional. Sebelas syarat ini jelas mengacu kepada sejauh mana negara mengurangi campur tangannya dalam ekonomi. Butir 2, 3, dan 8 mengukur sejauh mana membebaskan para investor itu bebas bergerak: pajak yang rendah, tarif impor yang rendah. Butir 6 dan 7 sangat berkaitan, dan jelas mengacu kepada negara: semakin berbelit birokrasi, semakin tinggi campur tangan negara. Urusan mendapatkan lisensi yang paling disorot sebagai cengkeraman negara paling menakutkan investor. Cuma butir 9 dan 10 saja yang menginginkan peran aktif dan agresif dari negara untuk memerangi para pembajak.
*** SEJAUH ini, sekurangnya ada dua hipotesa mengenai dampak globalisasi ekonomi pada negara. Hipotesa yang pertama adalah hipotesa yang dramatis, yang dikemukakan oleh
11
Kenichi Omae. Ia berpendapat bahwa akibat dari globalisasi -dirumuskan sebagai gempuran dari Four I -s-akan lenyap yang disebut nation-states. Hipotesa ini memang cocok untuk dikatakan sebagai "dramatis" karena ia meramalkan suatu yang hal yang menakutkan yang menimpa sesu atu yang besar. Secara empiris-sekurang-kurangnya hingga tahun 2002 ini-belum ada nation-state satu pun yang bubar. Negara -bangsa masih berdiri, bahkan di beberapa tempat di dunia malah ada tuntutan baru untuk mendirikan negara-bangsa (Aceh, Papua, Kurdi, Taiwan, dan seterusnya). Negara- bangsa memang mengalami tekanan luar-biasa, yang belum pernah ada pada masa sebelumnya, tetapi negara-bangsa tidak bubar. Hipotesa kedua yang dikemukakan oleh Noreena Hertz ( Silent Takeover and the Death of Democracy) kiranya lebih masuk akal. Ia mengatakan bahwa akibat globalisasi ekonomi, akan terjadilah the death of democracy. Para pemimpin negara saat ini, demikian kata Hertz, memang dipilih oleh rakyat, tetapi mereka ternyata lebih sibuk untuk "melayani" pelaku bisnis global yang tidak memilihnya. Para pemimpin negara yang masih memperhitungkan para pemilih dalam negeri ( domestic constitutent ), tetapi justru demi memuaskan para konstituen inilah para pemimpin akan melakukan apa saja asal para kapitalis yang yang telah mengglobal itu mau datang di negaranya. Tentu saja para pemimpin bersaing satu sama lain karena para investor hanya akan memilih negara yang memberikan dan menyediakan syarat -syarat yang paling menguntungkan bagi bisnis mereka. Dengan demikian boleh ditanyakan: kepada siapa pemimpin negara itu mengabdi? Mengabdi konstituen/rakyat, atau mengabdi kapitalis global? Arah jawaban tampak menunjuk kepada kemungkinan kedua. Para pemimpin negara pada khirnya memang tidak berbeda dari salesman atau makelar-demikian ucapan Heertz. Mereka menjajakan negaranya, dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan: lalu-lintas mata uang yang bebas, pajak yang rendah, buruh yang terkontrol, dan sebaganya. Dengan kata lain, pemimpin negara itu benar-benar telah "menjual" negaranya kepada kapitalis global demi kursi empuk yang mereka nikmati. Demokrasi telah mati! Pemimpin negara (PM atau Presiden) yang tampaknya dipilih oleh rakyat, dan untuk mengabdi rakyat, telah membelokkan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok kapitalis global yang tidak memilihnya. Ini tidak berarti bahwa sistem atau mekanisme demokrasi telah mati. Semua itu masih tetap ada, tetapi itu hanya merupakan kamuflase. Partai -partai politik tidak hilang, pada periode yang ditentukan tetap ada kampanye pemilu, tetap ad a pemilihan umum. Ketika diumumkan pemenang pemilu, rakyat ikut bersorak -sorai, gembira. Tetapi, di balik itu semua, rakyat sebenarnya hanya disuguhi sebuah pertunjukan teater saja. Yang ada di balik layar adalah pertarungan antar kapitalis, dan partai -partai itu akan mengadakan deal dengan para kapitalis. Kemenangan sebuah partai, pada akhirnya, adalah kemenangan sebuah kelompok kapitalis tertentu. Tentu saja dalam hal ini suap -menyuap menjadi kegiatan yang paling esensial. Maka, atas dasar deal dengan kapitalis inilah, disusun sebuah kebijakan. Sebagai kasus par excellence adalah rontoknya kebijakan welfare state di Eropa Barat. Sampai tahun 1980-an, tidak ada satu pun partai di Eropa Barat yang berani mengutik -utik masalah
12
yang amat sensitif, seperti pendidikan, kesehatan, pensiun hari tua. Tetapi, sejak "sukses" reformasi ekonomi di Inggris pada dekade tahun 1980 di bawah Margaret Thatcher, satu per satu partai-partai di Eropa Barat mengambil alih "Thatcherisme". Karena welfare state dipandang sebagai sebab-musabab takutnya para investor membawa modalnya masuk ke Inggris, Thatcher, dan Partai Konservatif -nya melepaskan kebijakan welfare state. Karena keberaniannya melayani para kapitalis global maupun lokal, Thatcher sungguh berhasil duduk di kursi Perdan a Menteri selama 12 tahun, sebuah rekor terpanjang dalam sejarah politik di Inggris. Para politisi tentu saja tidak mau terang -terangan mengakui bahwa mereka telah "menjual" negara demi kursi empuk. Mereka akan membuktikan dengan angka -angka statistik bahwa dengan kebijakan-kebijakan yang baru yang mereka buat, ekonomi bangsa telah makin membaik. Mereka juga akan menyodorkan angka-angka statistik yang memperlihatkan betapa indikator -indikator ekonomi terpenting telah menunjukkan angka positif: pengangguran rendah, inflasi rendah, ekspor meningkat. Yang paling ditonjolkan tentu saja angka economic growth yang positif. Di Dunia Ketiga, dampak dari kapitalisme global tidak kalah dahsyat, malah lebih. Semua tata-cara demokratis dilaksanakan dereka akan membukt ikan dengan angka-angka statistik bahwa dengan kebijakan-kebijakan yang baru dengan tertib: ada banyak partai, pemilihan umum yang teratur, pergantian pemimpin oleh rakyat. Tapi, setelah terpilih, para elite partai tidak lagi peduli dengan konstituen yang memilihnya, melainkan sibuk melayani kebutuhan dan kepentingan kapitalis global maupun lokal. Contoh yang paling dekat adalah negara kita, Indonesia. Hubungan antara elite penguasa dengan kapitalis lokal maupun global selama masa pemerintahan Soeharto sud ah menjadi legenda. Sebagaimana diketahui oleh semua, terjadilah hubungan simbiosis yang saling menguntungkan antara pelaku binis (kapitalis) dan elite pemimpin (baca: keluarga Cendana) dan birokrat-birokrat negara. Pada masa segera sesudah jatuhnya rezim Soeharto, keadaan itu diringkas oleh para demonstran dengan sebuah akronim: KKN. Tetapi, sebutan ini masih belum menggambarkan situasi sebenarnya. Begitu parahnya penetrasi kapitalisme pada masa pemerintahan Soeharto, sehingga sulit sekali untuk memberi nama untuk rezim yang rutin setiap lima tahun sekali mengadakan pemilihan umum dan pemilihan presiden, namun nyaris tidak menghiraukan nasib rakyat, bahkan menindas hak -hak warganegara. Para elite pemimpin di sini lebih dari sekadar seorang salesman atau mak elar, melainkan sudah benar-benar menjadi entrepreneur atau pengusaha. Komoditas yang dijualbelikan tidak lain adalah negara itu sendiri.
*** "BERSATULAH kaum buruh seluruh dunia!" demikian kalimat akhir dari dari "Manifesto Komunis" yang ditulis oleh Kar l Marx 200 tahun yang lalu. Slogan yang telah menggetarkan banyak orang di seluruh dunia ini, dan membangkitkan organisasi perlawanan yang menakutkan, kini tinggal lamat -lamat terdengar. Sebagai gantinya terdengar slogan lain yang makin lama makin nyaring. Bukan "Bersatulah para kapitalis di seluruh dunia," tetapi dalam bahasa yang lebih halus: free market. Kalau Marx dulu
13
melahirkan istilah "komunisme" untuk cita-citanya, maka istilah "neoliberalisme" kini dipakai oleh para penganjur free market. Mereka berpendapat bahwa dunia ini akan makmur dan sejahtera, bahkan bebas, jika ada pasar bebas. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa ideologi neoliberalisme itu tidak hanya disebarkan oleh para pelaku bisnis, oleh para kapitalis, tetapi juga oleh institusi internasional, seperti IMF, World Bank, World Trade Organization. Satu per satu mereka menuntut dilaksanakannya pasar bebas. IMF, misalnya, menuntut negara -negara yang dalam kesulitan finansial dan dalam "perawatannya," untuk membuka pasar negara yang bersangkutan, diiringi dengan privatisasi perusahan milik negara, dan memangkas subsidi. Walaupun ia merupakan sebuah wadah perjanjian multilateral, World Trade Organization mempunyai kekuasaan untuk mengawasi negara-negara mana yang tidak menjalankan pasar bebas, bahkan menjatuhkan hukuman sesuai dengan pelanggaran. Lewat WTO ini lah pertanian mengalami penetrasi sistematis, dan hak kekayaan intelektual dijadikan alat pemerasan. Ideologi neoliberalisme memang berakar pada ekonomi neo -klasik, yang menuntut kebebasan, tetapi kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dari campur tangan negara. Negara mereka anggap sebagai penghalang berjalannya mekanisme pasar, dan dengan demikian penghalang terwujudnya pertumbuhan ekonomi ( economic growth). Dua tokoh utama yang dapat dianggap sebagai moyang atau dedengkot neoliberalisme: Milton Friedman yang harus melawan ekonomi Keynesian, dan Frederick von Hayek yang harus melawan ekonomi terencana dari negara komunis. Serangan mereka terhadap peranan negara dalam ekonomi memang mematikan dan meyakinkan. Neoliberalisme dengan sendirinya anti-welfare state dan developmental state. Kapitalisme dan kapitalisme global memang tidak mungkin beroperasi tanpa asumsi pasar bebas. Hanya dengan adanya pasar bebas maka mata uang dapat keluar- masuk sebuah negara. Begitu pula perdagangan internasional, maupun penanaman modal asing. Tetapi, ketika tuntutan "pasar bebas" menjadi ajaran, bahkan ideologi, maka ia cenderung akan menjadi selimut yang menyembunyikan realitas yang lebih luas dan lebih kompleks. Intinya adalah campur tangan negara itu. Sementara mereka menuntut pasar bebas, tetapi diam-diam mereka tetap saja menadahkan tangan kepada negara. Semua ekonom tahu, bahwa bahwa mekanisme pasar tidak dapat mengatasi sendiri market failure dan perlu bantuan negara. Begitu pula mereka menuntut negara sebagai lender of the last resort ketika terjadi moral hazard, sebuah kerugian yang harus dibayar oleh para kapitalis tetapi dibebankan kepada rakyat pembayar pajak. Ideologi neoliberalisme akan mati -matian menolak intervensi negara, dan kalau toh ada dia tidak secara suka rela mau mengakui peran negara. Dalam rangka pembicaraan tentang negara dan demokrasi, tampak kamuflase lain yang lebih besar. Hampir semua ekonom neoliberal berpendapat bahwa sistem ekonomi pasar secara niscaya akan mendorong munculnya demokrasi. Alasannya, hak milik pribadi yang menjadi landasan ekonomi kapitalis hanya terjamin oleh insitusi politik yang demokratis. Fukuyama dengan bukunya The End of History memaklumkannya secara meriah. Tetapi, seperti yang sudah kita bicarakan di atas, globalisasi ekonomi yang didasarkan atas prinsip pasar
14
bebas, malah menghasilkan the death of democracy! Para kapitalis ternyata mencoba, secara diam-diam, selangkah demi selangkah, memperlemah instit usi demokrasi, dan kalau mungkin, mengubahnya menjadi institusi politik yang tidak demokratis. Pada beberapa kasus (paling jelas: Singapura dan Cina) mereka malah seakan -akan menemukan sarang yang nyaman di kandang institusi politik yang otoriter. Stabilit as politik -entah bagaimana mencapainya-mereka puji, dan dimasukkan dalam urutan puncak daftar pemeringkatan negara-negara yang investor friendly. Bagi Indonesia yang kini tengah membangun institusi demokrasi ("transisi ke demokrasi"), kiranya menjadi jelas faktor apa saja dan aktor apa saja yang dapat menjadi penghalang pada ketika ini. Dalam keadaan diperlemah oleh IMF dan kreditor -kreditor internasional, Indonesia saat ini tidak lebih dari sebuah ladang perburuan para kapitalis global yang siap menyergap aset kekayaan di dalamnya, termasuk aset nasional. Para elite politik -eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif -mengalami kesulitan besar untuk bisa menahan godaan dan rayuan para kapitalis untuk menegakkan demokrasi. Mumpung institusi demokrasi masih lemah, demikian mereka berpikir, mengapa tidak ambil kesempatan untuk mengeruk keuntungan? Terjadilah konspirasi kotor antara pemegang kekuasaan dan pemegang modal, dengan akibat jabang bayi demokrasi akan tewas sebelum dia tumbuh besar. Kalau di negara yang sudah lama demokratis mengalami kesulitan membendung rayuan dan belitan kapitalis global, apalagi negara yang "sedang belajar" berdemokrasi. Dr I Wibowo Anggota Cindelaras Institute for Rural and Global Studies. Artikel ini pernah dimuat di Harian Kompas, Jumat, 03 Mei 2002
Mengarungi Globalisasi Oleh: Sulastomo
THOMAS L Friedman adalah seorang wartawan senior, redaktur luar negeri koran The New York Times. Pada tahun 1997 yang lalu (November), saya sempat mendengarkan ceramahnya dalam sebuah jamuan makan siang di Chicago, Amerika Serikat (AS), tentang globalisasi. Beberapa hari yang lalu, saya menerima sebuah copy bukunya dari seorang teman yang berjudul Lexus and the Olive Tree yang terbit tahun 2000. Baik ceramahnya maupun bukunya sangat mengesankan saya. Ia dikenal sebagai "penerjemah" peristiwa -peristiwa dunia yang terkemuka. Pendapatnya, pada hemat saya, tipe seorang wartawan yang sangat peduli dengan dunia dan lingkungannya. Hal ini, terlepas, bahwa ia adalah seorang Amerika, lama tinggal di Timur Tengah dan ternyata dapat memberi nasihat bagi kita semua, bagaimana menghadapi globalisasi dan bersikap kritis terhadap globalisasi itu sendiri.
15
Apa itu globalisasi?
Globalisasi, menurut Thomas L Friedman, merupakan fenomena pasca -Perang Dingin yang tidak dapat dihindari. Runtuhnya tembok Berlin, tidak hanya simbol runtuhnya bangunan fisik perang dingin yang memisahkan manusia dengan manusia lainnya, tetapi juga nilai-nilai yang menyertainya. Perang dingin yang ditandai oleh tembok -tembok yang tebal itu, runtuh bersamaan terbukanya sekat- sekat yang memisahkan bangsa bangsa sehingga kita (sekarang) hidup di alam tanpa batas. Semua itu, menurut Thomas L Friedman, merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh siapa pun. Dahulu, ketika zaman perang dingin, musuh yang kita hadapi adalah yang berada di luar tembok kita. Sekarang, karena tembok -tembok itu telah runtuh, musuhmusuh kita itu telah berada di lingkungan kita, bahkan di antara kita. Contoh paling sahih, pada hemat saya, adalah perang terhadap terorisme yang sekarang sedang kita lancarkan! Bahkan, munculnya Osama bin Laden sebagai tokoh yang ditakuti dunia, adalah fenomena globalisasi. Sebab, globalisasi, menurut Thomas L Friedman, telah melahirkan superpower, supermarket dan super -empowered individual. Kalau ada super -empowered individual yang "marah", ia dapat bertindak menyampaikan kemarahannya di panggung dunia kita yang satu ini. Dasarnya, adalah nilai-nilai yang dianut oleh super -empowered individual itu. Karena itu, pada hemat saya, terorisme justru akan mengglobal, tidak mengenal batas -batas negara, oleh karena teroris itu bisa menumpahkan kemarahannya di mana saja di dunia ini. Dalam suasana seperti itu dapat dipahami kalau nilai yang akan dominan adalah nilai yang sesuai dengan zamannya. Globalisasi, menurut Thomas L Friedman, mempunyai dimensi ideologi, yaitu kapitalisme dan dimensi ekonomi, yaitu pasar bebas. Selain itu, juga dimensi teknologi, yaitu teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. Oleh karena itu, menurut Thomas L Fredman, kita harus mengenakan "baju" baru atau software yang cocok untuk dapat mengikuti arus globalisasi itu, yang ia katakan sebagai the golden straitjacket . Baju itu menggantikan baju lama selama perang dingin, misalnya ,baju ala Mao, Nehru, ataupun baju yang dipakai orang- orang Rusia. Untuk dapat "cocok" dengan baju ba-ru itu, setiap negara harus telah menerapkan atau sedang menuju untuk menerapkan prinsip -prinsip sebagai berikut: Menempatkan sektor swasta sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, mempertahankan angka inflasi pada tingkat yang rendah dan mempertahankan stabilisasi harga barang dan jasa, mengurangi perang birokrasi, mempertahankan anggaran yang berimbang atau surplus, menghapus atau menurunkan segala tarif impor, menghapus segala hambatan investasi luar negeri, membebaskan segala bentuk kuota dan monopoli, meningkatkan ekspor, memprivatisasikan segala bentuk usaha industri barang dan jasa, diperjua l-belikan, membuka industri dan pasar modal pada kepemilikan pada investor asing secara langsung, deregulasi ekonomi untuk memberi peluang pada tumbuhnya kompetisi, memberantas korupsi di lingkungan birokrasi, membuka sistem perbankan dan telekomunikasinya bagi
16
kepemilikan sektor swasta, memberi peluang kepada setiap warga negara untuk memilih sistem pensiunnya berdasar kompetisi, termasuk yang diselenggarakan oleh pihak asing. Apabila kita sudah melaksanakan prinsip -prinsip seperti itu dengan ketat, maka kita akan cocok dengan the golden straitjacket itu. Dengan demikian, akan terjadi demokratisasi teknologi, demokratisasi keuangan dan demokratisasi untuk memperoleh informasi. Apa yang kemudian akan terjadi? Apabila sebuah negara telah melakukan semua itu, maka negara itu akan memiliki peluang atau pilihan yang agak luas di bidang ekonomi, dan sebaliknya, dalam bidang politik, pilihannya tidak banyak. Pilihan politiknya, hanya "pepsi" atau "cola" kata Thomas L Friedman. Pemilihan presiden di beberapa nega ra, misalnya Korea, tidak ada perbedaan antara kedua calon yang memperebutkan jabatan kepresidenan dari aspek visi politik. Tetapi, apabila benar negara itu belum siap dan kemudian melaksanakan prinsip -prinsip globalisasi secara ketat, sebagaimana dikemuka kan di atas, jurang perbedaan kaya-miskin akan semakin lebar. Inilah kepedulian Thomas L Friedman sebagai seorang wartawan, bahwa dengan globalisasi akan terjadi jurang perbedaan kaya -miskin yang semakin lebar antarnegara ataupun di internal negara itu. Thomas L Friedman memberi contoh, bahwa berkat globalisasi, pemain bola basket Chicago Bull, Michael Jordan, mempunyai pendapatan 40 juta dollar Amerika per tahun. Sebabnya, karena T-shirtnya dibeli anak -anak di seluruh dunia, dari Jakarta sampai Moskow. Apa artinya? Kalau anak -anak Indonesia membeli T-shirt -nya dan karena sebagian pendapatan Michael Jordan itu untuk membayar pajak pendapatannya, maka anak -anak Indonesia, secara tidak langsung, ikut membayar pajak bagi Pemerintah AS. Ditambah dengan usaha yang lain, misalnya McDonald, semua itu akan memperlebar jurang perbedaan kaya-miskin antarnegara. Demikian juga di intern sebuah negara, masyarakat yang tidak mampu bersaing akan tertinggal jauh. Meskipun seorang Michael Jordan berpenghasilan 40 juta doll ar AS/tahun, di AS terdapat banyak orang -orang homeless, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, tidur malam di emperan toko-toko, dibantu oleh program food -stamp pemerintah untuk makannya. Strategi mengarungi globalisasi
Menghadapi perubahan dunia seperti itu, di mana perubahan itu semakin lama semakin cepat, kita (ibaratnya) dipaksa untuk berenang mengarungi lautan yang bebas. Kalau kita tidak mengenakan baju renang yang cocok ( the golden straitjacket ) tidak mustahil akan ditelan ombak yang besar. Kar ena itu perlu persiapan atau katakanlah strategi menghadapi era globalisasi.
17
Kita harus memahami, bahwa globalisasi itu sendiri merupakan fenomena yang tidak dapat dielakkan. Sebagaimana juga ditulis oleh Joseph E Stiglitz, pemenang hadiah Nobel di bidang ekonomi tahun 2001 yang juga penasihat ekonomi Presiden Clinton dan mantan Chief Economist The World Bank, yang terpenting adalah bagaimana globalisasi itu dikelola. Sebagian dari problem itu, menurut Stiglit terletak pada IMF, World Bank, dan WTO, yang membuat rule of the games-nya globalisasi. Sayangnya, rule of the games itu sering lebih menguntungkan negara-negara maju, dan secara khusus interest kalangan dalam negeri negara-negara maju itu sendiri, dibanding kepentingan negara -negara yang sedang berk embang, tulis Joseph E Stiglitz dalam bukunya Globalization and its Discontent . Adapun dalam pandangan Thomas L Friedman, nasihatnya dicerminkan dalam judul bukunya Lexus and The Olive Tree (Lexus adalah sebuah merek mobil Jepang yang mewah, dan olive tree adalah nama sebuah pohon yang tumbuh di Jerusalem). Seandainya Lexus adalah simbol negara maju dan olive tree adalah simbol negara-negara yang sedang berkembang, maka ia menyarankan olive tree itu harus memiliki akar yang kokoh untuk dapat bersaing dengan "lexus". Kalau olive tree itu tidak memiliki akar yang kuat, maka ia akan tidak mampu menghadapi globalisasi. Dari dua pandangan seperti itu, bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, perlu memperhatikan dua nasihat itu: bagaimana mengelola globalisasi dan bagaimana memperkuat "akar" kebangsaan, kemampuan bangsa untuk menghadapi globalisasi. Untuk itu, ada baiknya kita melihat apa yang dilakukan oleh negara -negara lain dan bahkan perusahaan-perusahaan multinasional di dalam memperkuat kemampuan kompetisinya. Negara-negara Eropa Barat, sebagaimana kita ketahui, telah membentuk "The European Union", Negara Eropa Bersatu. Tahapannya sekarang, sudah memiliki mata uang tunggal Eropa (euro) dan bahkan hampir seluruh negara Eropa sudah akan menjadi anggotanya. Apa dampaknya? Dengan adanya kerja sama seperti itu, kemampuan Eropa menghadapi negara lain, termasuk Amerika, akan meningkat. Contohnya, dalam membangun industri pesawat terbang Airbus, yang merupakan usaha patungan beberapa negara Eropa (Jerman, Perancis, Spanyol, Belanda, dan lain- lainnya), sekarang sudah mampu bersaing dengan Boeing (Amerika). Demikian juga beberapa perusahaan besar, mereka melakukan merger atau kerja sama operasi, untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas pasar, sehingga daya k ompetisinya semakin besar, misalnya Chrysler dan Mercedes Benz, atau antara KLM dan Northwest. Dengan contoh-contoh seperti itu, di dalam mengelola globalisasi, selain kita harus memperkuat akar kebangsaan, kemampuan bangsa sendiri, juga memerlukan kerja sama dengan negara lainnya. Di sinilah sebenarnya arti strategisnya ASEAN, sebagai forum
18
kerja sama regional, yang tentunya akan memperkuat posisi tawar negara -negara anggotanya, seandainya kerja sama itu dapat benar -benar diwujudkan. Adapun strategi bagaimana memperkuat akar kebangsaan, kemampuan bangsa menghadapi era globalisasi, strategi memperkuat Indonesia sebagai negara kesatuan adalah sangat penting. Sebaliknya, desentralisasi atau otonomi yang membuat peluang Indonesia menjadi semakin fragmented , akan mengurangi kemampuan posisi tawar Indonesia. Selanjutnya untuk memperkuat akar kebangsaan Indonesia, kita harus mampu menggali potensi dalam negeri di segala bidang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), mobilisasi daya dan dana dalam negeri, misalnya melalui program jaminan sosial nasional, lebih menggunakan produk dalam negeri, serta membangun rasa solidaritas bangsa secara keseluruhan, merupakan langkah yang sangat penting di era globalisasi. Tanpa memperkuat akar kita sebagai bangsa dan kerja sama regional yang kokoh, agaknya semakin sulit bagi Indonesia untuk mampu bersaing di era globalisasi. Sulastomo, Koordinator Gerakan Jalan- Lurus URL Source: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0211/27/opini/meng04.htm
Respons Agama terhadap Globalisasi Oleh: Mun’im A Sirry
MENJELANG diberlakukan Pasar Bebas di Asia Tenggara (ASEAN F ree Trade Area/AFTA) 2003, banyak kalangan khawatir Indonesia tak akan mampu bersaing (Kompas, 24/12/2002). Tak peduli kita siap atau belum, era perdagangan bebas telah dimulai. Indonesia tak bisa menghindar dari kompetisi pasar bebas ASEAN yang efektif berlaku tahun 2003. Masalahnya adalah situasi Indonesia sendiri belum beranjak dari keadaan saat krisis melanda Asia Tenggara empat tahun silam. Di pihak lain, pemberlakuan AFTA membuka keran gelombang globalisasi dengan berbagai dampak yang ditimbulkan. Seb ab, kendati istilah "globalisasi" awalnya muncul dalam arena keuangan, perdagangan, dan ekonomi; namun dengan cepat ia meluas melampaui batasan cakupannya. Kini globalisasi dipandang sebagai sistem atau kecenderungan worldwide yang meliputi keuangan, pertu karan pasar internasional, komunikasi, politik, dan ideologi. Globalisasi bukan sekadar istilah baru soal hegemoni Barat, kendati tak dapat dipungkiri Barat memiliki posisi istimewa. Peter Beyer, misalnya, mengatakan: Globalization is more than the spread of one historically existing culture at the expense of all others. It is
19
also the creation of a new global culture with its attendant social structures, one which increasingly becomes the broader social context of all particular cultures in the world, including those of the West (1994: 9). Perkembangan komunikasi dan transportasi menyebabkan proses globalisasi berlangsung intensif, ekstensif, dan cepat. Masalah jarak ruang dan waktu tidak lagi menjadi penting. Dunia seakan menjadi kian sempit dan menyatu, atau seperti digambarkan David Harley, dunia menjadi global village. Berbagai perkembangan baru masuk ke lingkungan lingkungan yang semula eksklusif dan tertutup. Muncul kekhawatiran
Menyadari bahwa globalisasi dengan segala dampaknya pasti menyentuh sendi -sendi agama dan kehidupan beragama, maka dapat dimengerti jika umat beragama merasa perlu merespons fenomena globalisasi yang melanda kehidupannya. Dampak sampingan globalisasi komunikasi, perdagangan, politik, dan mobilitas internasional, masyarakat kian sadar akan keragaman dan urgensi melakukan refleksi kritis atas berbagai asumsi yang selama ini taken for granted. Proses globalisasi mengakselerasi kesadaran umat akan pluralitas agama. Tradisi -tradisi yang melegitimasi identitas dan homogenitas keagamaan mendapat tantangan serius globalisasi. Kita bukan saja disadarkan akan keniscayaan pluralisme agama, namun juga ada pluralitas dalam pluralisme agama. Perubahan persepsi diyakini akan mempengaruhi berbagai organisasi keagamaan. Sejauh ini, isu globalisasi lebih banyak memunculkan kekhawatiran. Pertama, globalisasi dipandang sebagai upaya untuk memperluas model Amerika (the American model) untuk mencakup seluruh dunia. Karena itu, banyak kalangan mengkritik globalisasi sebagai Amerikanisasi, atau ekspansi u niversal gagasan dan nilainilai Amerika. Dengan kata lain, globalisasi tak lebih dari bentuk lain kolonialisme atau pasca kolonialisme. Pertanyaan yang selalu menghantui adalah, bagaimana pengaruhnya terhadap negara-negara yang bercita-cita untuk membangun negara bangsa (nation state) dan mencapai perkembangan ekonominya, seperti negara -negara Muslim? Kedua, dalam perkembangannya globalisasi akan menghapus batas negara. Beberapa pakar menduga, 15 jaringan global akan menguasai pasar dunia, dan pemilik jaringan itu akan menjadi tuan dunia. Itu berarti, aktivitas perekonomian dunia hanya akan ada di tangan sekelompok orang. Sebagai ilustrasi, lima negara (AS, Jepang, Perancis, Jerman, dan Inggris) merupakan tempat 172 dari 200 perusahaan terbesar dunia. Mereka menguasai ekonomi dunia dan akan memperkuat kontrolnya. Dengan pemberlakuan ekonomi tanpa batas, perusahaan perusahaan raksasa itu akan menguasai seluruh kekayaan dunia.
20
Di antara konsekuensi sosial dari konsentrasi kekayaan dunia yang eksesif itu adalah makin luasnya jurang pemisah antarbangsa dan antarsegmen suatu masyarakat. Pada gilirannya hal itu akan akan meningkatkan angka kemiskinan. Sebab, prinsip ekonomi global adalah "memproduksi sebanyak mungkin barang dengan sedikit pekerja" (producing more goods with fewer workers). Persoalan yang menjadi perhatian para ahli adalah: Jika pertumbuhan ekonomi pada masa lalu dapat menciptakan lapangan kerja, perkembangan ekonomi dalam konteks globalisasi dan liberalisme yang ekstrem akan mengantarkan pada berkur angnya lapangan kerja. Sejumlah sektor di bidang elektronik, informasi, dan komunikasi hanya membutuhkan sedikit pekerja. Yang lebih mengkhawatirkan, dengan motto more profits, fewer workers globalisasi berdampak bertambahnya pengangguran dan akhirnya bisa berakibat krisis sosial. Respons agama
Itulah beberapa hal yang harus direnungkan dan diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Dari sudut pandang keagamaan, kehadiran globalisasi tidak hanya bersifat negatif. Sebagai keniscayan sejarah, globalisasi tidak bisa ditolak, namun perlu disikapi secara arif dan bijaksana sebagai tantangan bagi umat beragama. Pengaruh globalisasi terhadap agama, setidaknya dapat dilihat dari munculnya dua respons agama yang tampaknya berlawanan. Agama -agama bisa saja merambah dunia global atau malah menentangnya. Yang pertama, jalan universalisme: pandangan kultural yang menegaskan, kita semua ada dalam kebersamaan dan kita lebih baik belajar satu sama lain sehingga dapat menjalin kerja sama. Hal ini dapat melibatkan ragam kultura l yang akhirnya mengantar umat beragama pada kesatuan kemanusiaan sebagai satu keluarga. Namun, bisa juga muncul kecenderungan sebaliknya. Ideologi- ideologi agama atau quasi-agama bisa merespons konteks global baru dengan mengasingkan diri (‘uzlah) sembari menekankan keberbedaan. Fundamentalis Islam, Kristen, Hindu, dan beragam "fundamentalis" nasionalisme bukanlah agama masa lalu. Sebenarnya, mereka merupakan ideologi baru yang pura -pura berupaya mempertahankan "hal-hal baik di masa lalu", padahal di balik itu adalah ketidakmampuan membendung modernisasi dan globalisasi. Terbukti, kelompok -kelompok fundamentalis ini mampu mengembangkan kekuatan sosial baru-seperti terorisme bersenjata mutakhir -sebagai cara merevitalisasi sejarah yang mereka dambakan (imaging history). Dengan tepat Beyer menggambarkan kecendrungan fundamentalis agama dengan, "a fundamentalist’s respons that allows change under the insistence that nothing fundamental is changing" (1994, 10). Kendati mereka menentang gerakan HAM universal, sebagai respons juga mengembangkan kecenderungan sosial seperti didasarkan pada HAM versi sendiri.
21
Kalangan umat beragama perlu lebih mendalami semangat etis dan paradigma perubahan yang menjadi tuntutan zaman. Dengan semangat itu kita bisa menjawab tantangan globalisasi, seperti hilangnya batas-batas atau sekat-sekat etnik, golongan, bahkan negara. Kita harus membuang jauh konsepsi agama yang sempit dan eksklusif yang cenderung membatasi kebajikan sebagai milik "kita" saja, dan "mereka" tak punya. Pendekatan eksklusif tidak akan mampu mentransendenkan batas- batas keagamaan seseorang. Beberapa aspek globalisasi, seperti dikemukakan di atas, mungkin dapat membuat umat beragama lebih mudah menyampaikan pesan -pesan agama secara lebih luas dan universal. Dengan jangkauan media yang worldwide kita memiliki kesempatan membentangkan esensi agama sehingga dapat mewarnai etika perdagangan dunia. Kini masyarakat dunia telah menjadi lebih multi-religius, tidak lagi eksklusif. Realitas sosial ini dengan sendirinya mendorong kita untuk menyingkirkan sikap eksklusif dan mengembangkan orientasi universal terhadap agama sehingga dapat lebih mengakomodasi "yang lain" (the other). Satu pelajaran penting yang dapat dipetik dari arus globalisasi adalah, seluruh masyarakat lambat laun akan menyadari perihal "kemanusiaan sebagai satu keluarga" (humanity as a single family). Mun’im A. Sirry Peneliti Yayasan Paramadina, Jakarta. URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0301/17/opini/77049.htm
Mesin- mesin Paranoia Global Oleh: Yasraf Amir Piliang
ADA dua kekuatan besar dalam kehidupan sosial -politik yang berkembang sepanjang tahun 2002, yang telah menggiring masyarakat global ke sebuah iklim kekerasan, ancaman, dan kekuatan yang tidak ada akhirnya, yang bersamanya mengusik persoalan eksistensial manusia dan kemanusiaan yang amat dalam, yaitu kekuatan "radikalisme" dan "paranoia politik". Di satu pihak, "mesin-mesin radikalisme" dalam berbagai bentuk dan ideologi (agama, politik, dan ekonomi) telah memproduksi berbagai kekerasan dan teror dalam skala global, dengan meninggalkan berbagai kerusakan dan kematian massal manu sia-terror machines. Di pihak lain, "mesin-mesin paranoia" yang berkembang sebagai reaksi atas "mesin teror", telah mediseminasi ruang ketakutan dalam skala glogal, di dalamnya tiap orang dikondisikan seolah-merasa selalu dibayangi ancaman serangan dan ter or-paranoiac machines. Kedua mesin ini sebenarnya menghasilkan "produk" yang sama, "ketakutan global". Di satu pihak, "mesin terorisme global" -bagai virus-menjalar ke sudut-sudut "desa global"
22
(termasuk Indonesia) yang dijadikan "sel tidur" atau "sarang" d an menebar ketakutan. Iabagai nomad-mampu dengan cepat dan tak terlihat memindahkan "mesin teror" dari satu teritorial ke teritorial lain dalam skala global, disebabkan ia menguasai pengetahuan geografi, kekuatan mobilisasi, komunikasi dan mesin penghancu r yang hebat-nomad machines. Di pihak lain, "mesin anti-terorisme global"-dimotori Amerika Serikat (AS) -telah memperbesar efek paranoia global, dengan menciptakan global image, seakan- akan ada "kekuatan iblis terorisme global", yang didukung "negara -negara iblis" (seperti Iran, Irak, dan Korea Utara), yang lalu atas nama "keamanan" dan "kemanusiaan", "memaksa" hampir tiap negara (termasuk Indonesia) untuk memerangi "iblis menakutkan" itu. Ironisnya, ketimbang menjadi penyelamat "kemanusiaan", kekuatan anti -terorisme telah menjelma menjadi "kekuatan tiran" menakutkan, dengan kekuasaan hampir tak terbatas the despotic machine. Mesin-mesin paranoia global menciptakan "ruang paranoia" (paranoiac space), yang dihuni manusia yang tampaknya tak lagi punya rasa kem anusiaan (inhuman), yang telah membentangkan di dalamnya persoalan existenzialitat manusia yang menyesakkan. Dalam ruang itu, persoalan eksistensi manusia dan kemanusiaan, tampaknya tidak lagi mendapatkan ruang perhatian. (care). DALAM penjara mesin-mesin teror dan paranoia, meminjam istilah Martin Heidegger dalam Discourse on Thinking (1966), banyak pihak kini terjebak dalam kondisi "ketidakberpikiran" (thoughtlessness). Mereka tidak pernah berpikir panjang, atau tidak berpikir pendek sekalipun. Dalam "ket idakberpikiran", mereka hanya "berhasrat" melakukan sesuatu, lalu menggunakan segala cara dan teknologi untuk melampiaskan hasrat itu: menyerang, menghancurkan, meneror (AS), membasmi ("teroris global"), menangkap (ekstrimis). Dalam ruang paranoia, "hidup bersama sang lain" (Being with one another) -sebagai satu dimensi eksistensial manusia global -kini mengalami kerusakan. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial (homo socius) mengalami "luka eksistensial", disebabkan ada pihak -pihak yang-dalam kegilaan dan paranoianya -melukai dan merusak "kebersamaan hidup mengglobal", semata demi kekuatan dan keyakinan yang berlebihan. "Yang kuasa" (super-power) merusak karena "kehendak kuasa" (will to power) tak berbatas, keserakahan ekonomi tak bertepi, serta harga diri tak berujung. Sebaliknya, "yang tak kuasa" (the loser) merusak kehidupan lewat aksi teror, karena putus asa dan kehilangan cara untuk mendapat keadilan dan pemulihan harga diri. "Hidup bersama" (Being with) sebagai wujud eksistensi dirusak oleh mereka yang mengembangkan sebuah kehendak "hidup untuk melenyapkan sang lain", untuk pemenuhan hasrat dan keadidayaan sendiri (Being without). Rasionalitas (palsu) lalu digunakan untuk melegitimasi tiap tindak kekerasan "irasional". "Mesin anti-terorisme global" menjadi landasan "perdamaian" dan "peradaban global",
23
untuk melegitimasi tiap tindak penyerangan, pemboman, dan pembunuhan massal pihak tak bersalah. Sementara, "mesin-mesin terorisme" menggunakan pijakan agama, ketuhanan, dan "janji surga" guna melegitimasi segala tindakan pembantaian dan "penghancuran manusia" tak berdosa. Pada titik inilah, manusia telah menanggalkan sifat kemanusiaannya yang sublim (homo humanus) yaitu manusia yang berpikir dan bernurani; dan hanya menyisakan sifat kasar dan rendah (homo animalis), yaitu sifat manusia yang dalam tiap tindakan hanya bertumpu pada panggilan hasrat semata, tidak pada pikiran sehat dan nurani yang dalam. Seandainya pikiran masih digunakan, itupun hanya yang diopersikan lewat apa yang disebut Heidegger "cara berpikir hitung-hitungan", yaitu cara berpikir yang memandang segala sesuatu sebagai tak lebih dari angka, termasuk manusia sendiri. "Hanya puluhan rakyat sipil Afganistan yang tewas" (dalam operasi anti -terorisme di Afganistan). Atau, "Saya menyesal hanya sedikit orang Amerika yang mati" (dalam peristiwa peledakan bom di Bali). Inilah dua dimensi kegilaan kalkulatif tentang manusia, hidup, dan kematian, yang berasal dari dua motif berbeda: "kekuasaan" (super -power) dan "keputusasaan" (teroris). Dalam ruang paranoia, manusia tak mampu lagi berpikir meditatif, yaitu cara berpikir yang tidak dikendalikan segala bentuk hasrat praktis (kekuasaan, kekayaan, kedigdayaan), akan tetapi lebih terbuka terhadap berbagai bentuk gagasan yang lebih dalam dan komprehensif -sebuah cara berpikir yang memerlukan perenungan, refleksi, dan sublimasi soal eksistensi manusia dan kemanusiaan. DALAM ruang paranoia global, manusia terperangkap "ketidakberperasaan" (senselessness), yaitu ketidakmampuan "merasa". Dalam kondisi tumpul perasa an, mereka kehilangan empati, kemampuan merasakan penderitaan, kekuatan menghargai hidup, kecerdasan cinta pada sang lain. Yang tumbuh justru "pembesaran efek" (amplifying effect) permusuhan, perbedaan dan kebencian. Dalam ruang paranoia global, tercipta kondisi "banalitas kematian" banality of death), kondisi yang di dalamnya kematian dipandang sebagai remeh -temeh, enteng. Manusia tidak saja tidak lagi takut mati (bom bunuh diri), tetapi juga tidak punya beban dalam "menciptakan" kematian (teror, perang). "Narasi kekerasan" itu didiseminasikan lewat media global. Bagaimana "enteng" dan "telanjang" tertuduh teroris, seperti Amrozi, menceritakan terornya di media massa. Mesin-mesin paranoia global telah membentangkan "diseminasi global semiotik" (global semiotic dissemination), yaitu penyebaran tanda dan citra kekerasan, ketakutan,
24
kecurigaan, kebencian, fitnah, dan dendam dalam skala global -dengan manipulasi dan simulasi-yang menimbulkan iklim ketakutan dan kecemasan global. Pertama kali dalam sejarah, manusia hidup di sebuah dunia, di dalamnya ancaman, ketakutan, dan kekerasan tak lebih jauh dari kedipan mata. DALAM kekuasaan mesin-mesin teror dan paranoia global, di penghujung tahun 2002, kita menyaksikan sebuah lukisan dunia yang penuh warna gelap horor, ancaman dan rasa tidak aman; sebuah dunia yang tidak lagi nyaman dihuni (dwelling); tidak lagi tenang untuk berpikir jernih (thinking); yang dihuni orang -orang yang tidak mau merawat kehidupan (careless); yang cenderung melukai dan merusaknya; yang gandrung menumbuhkan arogansi dan kebencian di dalamnya. Akankah tahun 2003 mampu menawarkan perubahan dan transformasi kemanusiaan? Akan datangkah seorang "Ratu Adil" yang dapat membebaskan manusia global dari ruang-ruang teror, kebencian, kekerasan, dan paranoia yang menyesakkan? Ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab, sebab banyak hal yang kini berkembang tak terduga; banyak kejadian tidak dapat diprediksi (krisis, teror). Tidak dapat dibayangkan sebuah dunia di masa depan, di dalamnya tak ada lagi orang peduli terhadap eksistensi manusia dan kemanusiaan: sebuah dunia yang hanya dihuni "produser teror" dan "eksportir paranoia". Inikah akhir dunia itu, the end of the world? Yasraf Amir Piliang, Ketua Forum Studi Kebudayaan (FSK), FSRD -ITB URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0301/18/opini/88250.htm
Etika Global untuk Masyarakat Global Oleh: Eko Wijayanto
GLOBALISASI menunjukkan perubahan besar dalam masyarakat dunia. Apa yang ditunjukkan bukan sesuatu yang remeh -temeh. Bukan sekadar soal kita menambahkan perlengkapan modern seperti, video, fashion, televisi, parabola, komputer, dan sebagainya dalam cara hidup. Kita hidup di dalam dunia yang sedang mengalami transformasi yang luar biasa, yang pengaruhnya hampir melanda setiap aspek dari kehidupan. Entah baik atau buruk, kita didorong masuk ke dalam tatanan global yang tidak sepenuhnya dipahami oleh siapapun, namun dampaknya bisa kita rasakan. Fenomena tersebut tidak melulu dalam pengertian ekonomi. Globalisasi juga berdimensi politik, teknologi, budaya dan keagamaan. Akan sangat keliru, jika menganggap globalisasi hanya berkaitan dengan siste m-sistem besar, seperti tatanan perekonomian dunia. Globalisasi bukan soal apa yang ada "di luar sana", terpisah langsung, dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia juga merupakan fenomena "di sini", yang langsung mempengaruhi sistem kepercayaan dan kehidupa n kita.
25
Dengan kian merebak dan canggihnya teknologi media, memungkinkan sebuah masyarakat menyaksikan bentuk -bentuk kehidupan dan sistem kepercayaan lain yang berbeda. Sebuah masyarakat juga menyaksikan masyarakat lain dalam macam -macam gaya hidup, orientasi keagamaan yang berlainan, ragam etnis -suku bangsa, perbedaan bahasa dan sebagainya. Bahkan, bukan itu saja, globalisasi seperti yang diungkapkan Anthony Giddens juga merupakan efek jarak jauh (time -space distanciation). Maksudnya, apa yang terjadi pada satu belahan bumi, bisa terjadi efek pada belahan bumi yang lain. Misalnya, teror bom di Bali dengan serta merta mempengaruhi dunia kehidupan masyarakat di belahan bumi lainnya. Pada intinya, kehidupan masyarakat global saat ini dihadapkan pada pluralitas kebudayaan yang saling mempengaruhi, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Saling pengaruh di antara ragam kebudayaan, jika tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan konflik yang hebat, berkepanjangan dan susah dihentikan. Seperti yang disinyalir oleh Samuel Huntington, garis -garis batas dalam dunia mutakhir (dunia era pasca-Perang Dingin) tidak berasal dari politik atau ideologi, melainkan kebudayaan. Dalam karyanya yang kontroversial ‘The Clash of Civilization" (1993), Huntington berpendapat bahwa ikatan sekelompok masyarakat modern semakin ditentukan oleh warisan agama, bahasa, sejarah, dan tradisi yang mereka miliki bersama atau yang disebut sebagai peradaban. Tatkala perjumpaan peradaban satu dengan yang lainnya, melalui globalisasi, tidak berkembang secara adil, dan tidak ada saluran komunikasi, maka benih -benih permusuhan kian menggumpal dan siap meledak. Buat kebanyakan orang yang tinggal di luar Eropa dan Amerika Utara, globalisasi terkesan tidak menyenangkan, seperti Westernisasi atau mungkin Amerikanisasi. Ketika muncul peradaban yang dominan dan dirasakan menindas oleh peradaban yang lain, kemungkinan terjadi "benturan peradaban" (Clash of Civilization) saat mungkin. Namun, konflik -konflik dalam dunia modern tidak hanya antar peradaban, bahkan dalam peradaban yang sama bisa terjadi konflik. Menurut Kenichi Ohmae, dalam peradaban yang sama, masyarakat sering berperang di antara mereka masing -masing. Misalnya, konflik di Irlandia Utara antara penganut Protestan dan Katolik, bukan merupakan alasan yang tepat untuk menyatakan kebencian yang mendalam, karena sama -sama Kristen. Contoh lain, akan sulit menjelaskan konflik di Ambon, di mana masyarakatnya berada dalam tradisi dan suku yang sama. Perbedaan keyakinan dalam masyarakat Ambon, antara Islam dan Kristen, bukanlah perbedaan besar, karena pada intinya sebenarnya kedua agama itu samapunya tradisi dan akar sejarah yang sama: semitik. Dalam bukunya yang berjudul The End of Nation State (1995), Ohmae berpendapat bahwa perang biasanya terjadi ketika para pemimpin politik menonjolkan perbedaan perbedaan kecil secara tajam seraya menciptakan kebencian latenbukan ketika antar peradaban saling berbenturan, sebagaimana dinyatakan Huntington. Seakan menyanggah tesis Huntington, Kenichi Ohmae berpendapat bahwa konflik -konflik terjadi lebih disebabkan oleh para pemimpin politik yang kolot yang melibatkan rakyat untuk melakukan konfrontasi bersenjata.
26
PERSOALANNYA adalah, bagaimana memikirkan kelangsungan kehidupan masyarakat global saat ini dan di masa depan? Bukahkah intensitas konflik -konflik dalam masyarakat global kian meningkat, sangat rawan dan terkesan tak terkendali. Bukankah kehidupan masyarakat global kian tercabik -cabik dengan begitu sering konflik -konflik di antara mereka. Apa yang memungkinkan kohesi sosial (nilai-nilai pengikat) dalam masyarakat global, yang di dalamnya terdapat beraneka ragam pluralitas, bisa diupayakan? Seiring dengan peralihan dari masyarakat tradisional yang relatif homogen ke masyarakat global yang pluralistik, terjadilah krisis legitimasi yang luar biasa di dalam masyarakat global tersebut. Krisis legitimasi dalam pengertian bahwa tatanan legitim masyarakat tradisional sebuah tatanan masyarakat yang didasarkan pada sebuah sistem kepercayaan atau agama mulai kehilangan validitasnya. Akan muncul tendensi perlawanan jika sebuah masyarakat coba diatur dengan dan oleh aturan masyarakat lain. Akan lebih kacau lagi jika setiap kelompok masyarakat memaksakan sistem kepercayaannya sebagai yang "paling benar" untuk mengatur masyarakat dunia. Oleh karena itu, diperlukan sebuah visi besar untuk mengawal perkembangan masyarakat global saat ini dan di masa depan. Seorang teolog besar abad ini, Hans Kung, mengajukan sebuah visi besarnya tentang etika global. Dalam karyanya yang berjudul A Global Ethics for Global Politics and Economics (1997), Hans Kung menyatakan tak akan ada tatanan baru tanpa sebuah etika dunia yang baru; sebuah etika global. Ia mendefinisikan etika global sebagai sebuah konsensus dasar tentang nilai -nilai pengikat dan sikap dasar yang dikukuhkan oleh semua sistem kepercayaan (agama) meskipun terdapat perbedaan dogmatis, dan yang sesungguhnya bisa juga disumbangkan oleh kaum non-beriman (ateis). Dalam kehidupan masyarakat global, menurut Hans Kung, konsensus berarti kesepakatan yang memerlukan standar etika fundamental (nilai -nilai universal) yang meskipun terdapat banyak perbedaan wujudnya dalam agama, bentuk -bentuk kehidupan, budaya, politik, namun dapat diposisikan sebagai basis terkecil bagi kehidupan masyarakat yang pluralistik. Sebuah konsensus global dimungkinkan terwujud di atas moralitas dasar yang membatasi dirinya hanya pada beberapa tuntutan fundamental (nilai -nilai universal); seperti kebenaran, keadilan, kemanusiaan, dan semacamnya. . Tentu saja, nilai-nilai universal dalam sebuah konsensus global tidak bersifat subjektif (monologal). Artinya, kebenaran dalam sebuah konsensus tidak bisa didasarkan pada klaim kebenaran yang sifatnya subjektif atau kebenaran yang dipikirkan sendiri. Menurut Jurgen Habermas, orang tidak boleh menganggap klaim kebenarannya sebagai kebenaran yang sudah selesai yang mengatasi hubungan -hubungan sosial (FB Hardiman: 2002). Karena kebenaran yang sifatnya subjektif bisa mentotalisir atau fasis, seperti yang dilakukan oleh Hitler dan Musollini. Jadi, kebenaran dalam sebuah konsensus, seperti yang dikatakan Habermas, bersifat intersubjektif (dialogal). Melalui dialog yang bebas dominasi, jujur dan terbuka, nilai -
27
nilai konsensus sebagai etika global dapat dikukuhkan. Tanpa etika global, cepat atau lambat masyarakat modern terancam konflik -konflik dan kekacauan. Namun, harus juga disadari bahwa etika global ini bukanlah obat mujarab yang langsung memberikan solusi bagi persoalan dunia. Setidaknya, etika global memberi tuntutan dan dasar moral bagi individu maupun tatanan global yang lebih baik. Hans Kung juga tidak naif, bahwa tuntutan etika global ini bukan main sulitnya untuk mahkluk rasional sekalipun. Tetapi, menurut dia, harus ada tuntutan semacam itu dalam dialog yang riil dalam masyarakat global. Kalau tidak, dialog akan jatuh pada perspektif etnosentris, entah agama, ras, bangsa, dan kelompok -kelompok kepentingan. Jadi, etika global dalam masyarakat global merupakan keniscayaan. Eko Wijayanto, Peneliti di Paramadina, dan Koordinator Program Studi Islam Paramadina URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0301/20/opini/88427.htm
Akhir Sejarah yang Tak Pantas Dirayakan
SEPULUH tahun lalu, di mana-mana ada gairah luar biasa menyambut perkembangan teknologi dan ekonomi dunia. Orang ramai bicara tentang keajaiban globalisasi: makan siang dengan beras Thailand, daging Seland ia Baru, sayuran segar dari Cianjur, sendok garpu buatan Cina, gelas keramik dari Perancis di atas meja antik dari dua abad lalu karya perajin India. PERUBAHAN pola komunikasi mengubah dimensi ruang dan waktu, akses kepada berita-berita terbaru dari lima dunia didapatkan dalam hitungan detik, hubungan hubungan langsung ke tempat-tempat yang tak terbayangkan sebelumnya, dan seterusnya. Setiap hari industri komunikasi dan elektronik menciptakan produk baru dan manusia semakin tenggelam dalam dunia maya; sebua h desa global di mana batas -batas negara menjadi tidak relevan dan cita-cita tenggang perombakan struktur masyarakat adalah masa lalu. "Inilah akhir sejarah," kata Francis Fukuyama, seperti ditirukan Hilmar Farid dari Jaringan Kerja Budaya (JKB). Akhir dari sejarah itu sebenarnya bukan hal yang layak dirayakan. Laporan Pembangunan Manusia (HDR) Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tahun 1999 mencatat, saat ini diperkirakan 840 juta orang di dunia menderita kekurangan gizi, termasuk di dalamnya satu dari empat anak di dunia, delapan orang di planet ini adalah pengangguran, Laporan itu mengungkapkan, kekayaan korporasi -korporasi multinasional dan transnasional dewasa ini jauh melampaui pendapatan negara di dunia. Pada tahun 1997, misalnya, total penjualan General Motors besarnya sekitar 164 milyar dollar AS,
28
sementara GDP Norwegia hanya 153 milyar dollar AS dan Indonesia hanya 52,2 milyar dollar AS. Sementara penduduk di separuh dunia hanya hidup dengan kurang dari dua dollar AS sehari, pemilik perusahaan Microsoft, Bill Gates, berpendapatan sebanayak 95 dollar AS per detik sejak Maret 1986. Dalam waktu 10 tahun juga terjadi pemusatan di tangan segelintir orang. Tiga orang terkaya di dunia berpendapatan lebih besar dari 48 negara miskin di dunia. Kekayaan bersih 200 orang terkaya di dunia meningkat dari 440 milyar dollar AS pada tahun 1994 menjadi 1 trilyun dollar AS pada tahun 1998, padahal sebenarnya empat persen saja dari harta mereka yang disumbangkan akan bisa mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Antara/Asian Pulse pada bulan April 2001 menulis, sekitar 64.000 orang Indonesia memiliki simpanan sebesar 257 milyar dollar AS di luar negeri; dua orang terkaya di Indonesia masuk daftar 538 orang terkaya di dunia, sementara 19,5 persen dari 210 j uta penduduk Indonesia menganggur. Biaya pemeliharaan militer di seluruh dunia mencapai 809 milyar dollar AS pada tahun 1999, sementara negara -negara di dunia hanya membutuhkan 12 persen dari seluruh dana itu untuk menyediakan pelayanan kesehatan, mengatasi kekurangan gizi dan menyediakan air bersih untuk seluruh rakyatnya. La Botz dalam Made in Indonesia mencatat, pengeluaran militer Indonesia pada tahun 1999 mencapai 50,3 milyar dollar AS, sedang dana pendidikan hanya sekitar 1,1 milyar dollar AS. Dalam waktu 10 tahun utang luar negeri dari seluruh negara berkembang di dunia membengkak 100 persen, dari 1,2 trilyun dollar AS menjadi 2,5 trilyun dollar AS. Banyak negara di dunia menghabiskan pendapatan negara untuk membayar bunga utang. Pemerintah Brasil misalnya menghabiskan 75,6 persen, sementara untuk Indonesia, bunga utang menguras 66,8 persen total pendapatan negara dalam RAPBN versi IMF tahun 1998/1999. Gaji CEO Disney Michael Fisher sama dengan upah 100.000 buruh Haiti yang memproduksi boneka dan aksesori Disney. Pendapatannya sehari setara dengan upah seorang buruh selama 166 tahun. Perusahaan NIKE di Indonesia pada tahun 1997 membawa keuntungan 5,3 milyar dollar AS yang dibawa ke Oregon. Sementara itu, setiap tahun dua juta orang meninggal karena mala ria. Dana yang diperlukan untuk pencegahan hanya sekitar 4 milyar dollar AS atau sepersepuluh dari kekayaan Bill Gates. Di Indonesia, penyakit malaria hanya ditanggapi dengan dana Rp 2 milyar setahun. SEMENTARA itu, mekanisme kerja Bank Dunia dan IMF dalam mendukung ideologi neoliberalisme sangat sistematis dan terstruktur. Bantuan Bank Dunia dalam pembuatan proyek -proyek irigasi misalnya, diyakini memberikan kesempatan bagi petani untuk menggandakan keuntungannya, tetapi melupakan jutaan orang yang tercera but dari kehidupannya karena pembangunan berbagai bendungan. Sebuah laporan alternatif dari Bank Dunia menyatakan, sekitar dua juta orang dipaksa untuk meninggalkan tanahnya karena proyek -proyek besar pembangunan infrastruktur yang dibiayai Bank Dunia anta ra tahun 1986-1993. Sekitar 80 persen dari pengungsi internal itu berada di Asia.
29
Proyek pendidikan boleh jadi akan membuat orang bisa melek huruf di daerah -daerah pedesaan, akan tetapi tidak dipertanyakan apakah pendidikan itu mampu membuat orang desa berpikir kritis tentang situasi hidupnya. Proyek -proyek AIDS barangkali membantu menahan penyebaran virus HIV yang mematikan itu, akan tetapi kemiskinan dan sistem hak paten dalam peraturan TRIPs (Perdagangan yang dikaitkan dengan Hak Milik Intelektual) dalam WTO, membuat mereka tidak mudah untuk mendapatkan akses kepada obat-obatan untuk menahan laju perkembangan virus HIV dalam tubuhnya. Lagipula, kondisi obyektifnya bukanlah data angka -angka yang dipresentasikan di mana mana oleh kelompok elite berpendidikan atau dari lembaga -lembaga penelitian ternama yang menerima dana dari sejumlah TNCs dan MNCs, atau bahkan Bank Dunia tentang manfaat globalisasi ekonomi dan kesuksesan program -program bantuan. Kesaksian masyarakat sekitar, tangisan perempuan dan anak -anak yang sakit adalah fakta yang banyak dikesampingkan. Arimbi Heruputri dari debtWatch Indonesia memaparkan bagaimana dogma data merupakan salah satu hegemoni globalisasi. Angka dan data telah menjadi alat penindasan yang paling halus. Ketika sebuah peneliti an lapangan yang dilakukan ornop menunjukkan bahwa utang dari Bank Dunia yang di sebuah desa malah semakin merusak tatanan kehidupan di desa itu, jawabannya adalah "Data Anda tidak akurat. Bagaimana Anda menyimpulkan bahwa program kami gagal jika Anda hany a meneliti satu desa, sementara proyek kami ada di ribuan desa?" Alhasil, Bank Dunia tidak pernah menindaklanjuti temuan ornop tadi. Hal -hal seperti ini membuat banyak proyek bantuan menjadi kontra -produktif. Lihat saja bagaimana persepsi mengenai program Keluarga Berencana (KB) saat ini yang begitu buruk akibat fakta-fakta yang dikesampingkan mengenai praktik koersi dalam Program KB selama Orde Baru berkuasa. Harap dicatat, turunnya laju pertumbuhan penduduk sampai di bawah 1,8 persen setahun merupakan sal ah satu prakondisi yang disyaratkan oleh negara dan lembaga kreditor bagi negara berkembang pengutang. NEOLIBERALISME sudah lama dirintis di Indonesia. Hilmar Farid menunjukkan pada awal tahun 1971, dibuat kesepakatan untuk membagi -bagi tambang minyak bumi dan mineral di Indonesia kepada perusahaan asing seperti Caltex, Frontier, IIAPCO, Sibclair dan Gulf -Western. Empat tahun sebelumnya, Presiden Soeharto menyerahkan 1,2 juta hektar tanah di Papua kepada Freeport McMoran dan Rio Tinto. Boom minyak yang sempat memberikan keleluasaan pada pemerintah Soeharto pada tahun 1970-an tidak berlangsung lama. Seperti kebanyakan negara Dunia Ketiga lainnya, Indonesia mulai mengembangkan sistem "ekonomi terbuka". Lahan -lahan baru dibuka untuk eksploitasi sumber daya alam dan pabrik manufaktur. IMF dan Bank Dunia memuji angka-angka pertumbuhan ekonomi, dan rezim Orde Baru pun menerima kucuran kredit, penanaman modal langsung dan perlindungan politik bagi apa pun yang dilakukan di dalam negeri.
30
Dalam laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) disebutkan, antara 20 -30 persen utang luar negeri yang disalurkan oleh Bank Dunia mengalir ke kantung para pejabat pemerintah untuk memperkaya diri dan memperluas pengaruh politiknya. Di Timor Lorosae pada tahun 1999 ditemukan sejumlah bu kti bahwa sebagian hasil utang juga digunakan untuk membiayai kegiatan milisi pro -integrasi. Pada pertengahan tahun 1990, para penguasa dunia menyambut Indonesia sebagai bagian dari "keajaiban ekonomi baru", menyusul Korea Selatan, Taiwan dan Singapura. Sampai awal tahun 1997 pun Bank Dunia masih menilai masa depan perekonomian Indonesia masih sangat cerah. Tetapi, krisis finansial mengubah segalanya. Seluruh borok pembangunan yang bersandar pada utang luar negeri dan ekspansi kapitalisme di seluruh bidang kehidupan mulai memperlihatkan wajah yang sebenarnya. Soeharto menolak dan menghindari konsekuensi dengan berbagai cara, termasuk menolak agenda liberalisasi IMF untuk melindungi keluarga dan para kroninya, dan menempatkan para kroni itu di posisi penting dalam pemerintahan. Menurut Hilmar Farid, telah terjadi persekutuan aneh terbentuk antara penganjur liberalisasi dengan para aktivis yang menentang kediktatoran, di bawah payung "reformasi". Ketika Soeharto mengundurkan diri, arus yang pertama segera menga mbil tempat. Kurang dari dua bulan, IMF mendesak Habibie mengambil alih tanggung jawab membayar utang yang ditinggalkan rezim Soeharto. Kesepakatan dibuat dan angka-angka utang membengkak. Dalam waktu tiga tahun setelah krisis, utang luar negeri Indonesia mencapai 144 milyar dollar AS, dengan komposisi 60 persen utang pemerintah dan 40 persen utang swasta. Sebagian besar utang pemerintah digunakan untuk menalangi utang dan menyuntikkan modal kepada bankbank swasta yang bangkrut. Para pejabat IMF dan Bank dunia serta kaum intelektual pendukung neoliberalisme di Indonesia mengkritik sistem perbankan Indonesia yang rapuh, padahal 10 tahun sebelumnya mereka mendorong program deregulasi perbankan tanpa pengawasan pemerintah. AS yang selama 32 tahun mendukung kekuasaan Soeharto dalam waktu sekejab berubah, dengan mengungkapkan kebobrokan, korupsi dan penyelewengan dan menuduh "kebudayaan Asia" sebagai biang keladinya. Kredit milyaran dollar yang tak bisa dibayar kembali dikutuk sebagai biang penyakit, padahal sebelumnya semua orang memujinya sebagai energi untuk menggerakkan roda pembangunan. Utang, menurut Hilmar Farid, adalah alat utama menekan Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan tata ekonomi neoliberal. Milyaran dollar AS yang dipinjam rezim Soeharto dan kroninya dari IMF, Bank dunia dan negara industri maju yang telah menyingkirkan rakyat, kini harus dibayar kembali oleh korban. Tuntutan penghapusan utang masa lalu tidak digubris. Sebaliknya, mereka menyiapkan "paket reformasi" perekonomian yang mengharuskan pemerintah membuka semua sektor kehidupan sebagai lahan dagang. Selagi kaum elite sibuk berebut kekuasaan, pemecatan massal terjadi di mana -mana dan kekerasan meningkat. Dalam waktu dua tahun Indonesia memiliki lebih sejuta orang
31
sebagai pengungsi di dalam negeri (Internally Displaced Persons, IDPs) akibat konflik yang dipicu oleh ras, golongan, agama dan 10.000 orang tewas dalam konflik di berbagai wilayah Tanah Air. Tiga kali pergantian pemerintahan tidak mengubah keadaan ini, malah banyak orang menilai keadaan semakin parah. Reformasi yang sebelumnya dibayangkan sebagai energi pembebasan menjadi jalan penaklukan seluruh negeri di bawah kekuasaan neoliberalisme. Semoga situasi ini bukan merupakan akhir sejarah. (mh) URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0301/20/ekonomi/89281.htm
Ritual Menolak Kematian
PADA tanggal 23 Januari sam pai tanggal 28 Januari 2003, sekitar 50.000 orang dari berbagai organisasi nonpemerintah dan masyarakat warga di seluruh dunia akan berkumpul di Porto Alegre, ibu kota Provinsi Rio Raya bagian Selatan, Brazil. Di kota berpenduduk sekitar 1,5 juta jiwa yang menjadi pelabuhan wilayah industri komersial penting di Brazil itu akan berlangsung World Social Forum (WSF) untuk ketiga kalinya dalam tiga tahun terakhir ini. WSF digelar dalam waktu yang bersamaan dengan World Economic Forum (WEF), suatu forum dunia yang menghimpun para tokoh ekonomi dunia, pemerintah, akademi, media, dan organisasi nonpemerintah serta berbagai organisasi sipil setiap tahun sejak tahun 1971 di Davos, Swiss-kecuali tahun lalu, WEF diselenggarakan di New York, sekaligus untuk merenungkan kembali ’solidaritas global’ setelah terjadinya serangan 11 September 2001 di New York yang menelan sedikitnya 3.000 korban itu. WEF yang tahun bertema "Membangun Kepercayaan" merupakan forum yang tampaknya dirancang sebagai bagian dari upaya memuluskan ja lan bagi ekspansi globalisasi melalui model ekonomi neoliberal, ideologi kapitalisme yang didukung oleh pilar-pilar badan dunia seperti Bank Dunia (WB), Dana Moneter International (IMF) dilengkapi dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), G -7 (kelompok negara maju, kini G-8, ditambah Bank Dunia), TNCs dan MNCs (Transnational Corporations, Multinational Corporations) dan pendukung lainnya. Bisa dikatakan, pertemuan itu digunakan untuk "mendiskusikan bagaimana menjaga agar hegemoni bisa lestari". Sebagaimana penyelenggaraan pertemuan -pertemuan yang menggagas globalisasi, pada tahun-tahun terakhir pertemuan WEF dihadang oleh kelompok masyarakat yang bergabung dengan aktivis di seluruh dunia. Pada tahun 2001 misalnya, Pemerintah Swiss harus mengeluarkan dana keamanan terbesar setelah Perang Dunia II. WSF tak hanya merupakan forum untuk mendiskusikan pilihan -pilihan di luar sistem ekonomi neoliberal dan merancang strategi -strategi alternatif menghadapi globalisasi,
32
tetapi terutama merupakan tanggapan atas WEF. Sl ogan yang diusungnya adalah "Another World is Possible". Usul pembentukan forum ini datang dari komunitas warga Brazil dalam berbagai organisasi di bawah Partai Buruh (IP) yang menguasai Porto Alegre dan Rio Raya bagian Selatan (Presiden terpilih Brazil, L uiz Inacio Lula da Silva adalah pendiri IP). WSF dikenal luas sebagai forum gerakan liberal antiglobalisasi dan gerakan radikal antikapitalis. PEMBENTUKAN WSF dipicu oleh berbagai peristiwa kekerasan dalam aksi antiglobalisasi yang meluas dan menguat di be rbagai tempat di dunia. Bertepatan dengan berlakunya NAFTA (Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara, ditandatangani tahun 1992 antara Meksiko, AS, dan Kanada untuk pergerakan bebas barang, jasa, dan investasi di kawasan itu, tetapi tidak manusia) pada tanggal 1 Januari 1994, terjadi pemberontakan di Provinsi Chiapas, Meksiko bagian Selatan. Sekelompok petani Indian yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Zapatista (EZLN) menduduki sebuah kota. Akan tetapi, berbeda dengan gerakan perlawanan bers enjata di Amerika Latin pada awal tahun 1970 -an, kelompok ini tidak melakukan kekerasan. Mereka hanya berseru kepada rakyat dunia agar membangun jaringan antarbenua untuk melawan kapitalisme neoliberal. Tahun berikutnya, gerakan Zapatista menyelenggarakan berbagai pertemuan besar yang melibatkan ribuan aktivis Serikat Buruh, organisasi hak asasi manusia dan lingkungan hidup, kelompok perempuan, dan lain -lain, untuk membahas strategi bersama. Pada pertemuan kedua tahun 1997, sejumlah aktivis berkumpul untuk merencanakan aksi menentang WTO, yang menjadi simbol dan alat utama globalisasi kemiskinan dan kesengsaraan. Untuk mengatur kegiatan dan menghimpun kekuatan, mereka membentuk PGA, People's Global Action Against "Free" Trade and the WTO. Aksi pertama menentang konferensi WTO tingkat menteri yang kedua, berlangsung akhir Mei tahun 1998 di Jenewa. Bersamaan dengan itu, di 28 negara ratusan organisasi melancarkan aksi protes yang melibatkan jutaan orang. Di jalanjalan kota Hyderabad, India, setengah juta orang turun ke jalan. Di Brazil 50.000 orang, terutama dari kelompok petani tak bertanah melancarkan aksi serupa. Tahun berikutnya gelombang protes semakin meningkat dan meluas. Pada tanggal 18 Juni 1999, PGA melancarkan aksi global menentang lembaga-lembaga keuangan dunia. Sekitar 100 kota di 40 negara dilanda aksi protes; mulai dari Australia sampai Zimbabwe, Swedia sampai Korea Selatan, Chile, dan Republik Ceko. Energi perlawanan mulai meluas dan mengalir ke negaranegara industri maju, pusat berkumpulnya para penguasa dunia yang menentukan kebijakan globalisasi dan sistem ekonomi neoliberal. Mereka bergabung dan menggunakan strategi baru dengan menghalangi jalannya berbagai pertemuan internasional yang keputusan -keputusannya dinilai akan semakin menyengsarakan dunia. Aksi protes pertama yang mengejutkan dilakukan sekitar 30.000 aktivis dalam pertemuan WTO di Seattle, November 1999. Sebagai upaya untuk mengimbangi distorsi dan citra buruk yang dibentuk media komersial bagi setiap usaha menolak globalisasi, pada b ulan
33
itu juga jurnalis-aktivis dan pekerja media bergabung membangun Independent Media Center (IMC), dikenal sebagai Indymedia. Jaringan yang dikelola secara kolektif dengan pusat-pusat yang independen di berbagai negara itu menjadi semacam clearinghouse berbagai informasi yang kemudian disiarkan melalui Internet dan saluran televisi publik. Dalam tiga tahun terakhir ini. Semakin banyak orang dan kelompok terlibat dalam gerakan antiglobalisasi, termasuk di kota- kota yang tenang dan damai. Puluhan ribu orang bergabung dalam aksi protes yang tak jarang diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan karena aktivis biasanya melakukan blokade untuk menghalangi para pejabat dan pengusaha menghadiri pertemuan. PERALIHAN milenium ini menjadi mimpi buruk para penguasa. Hampir semua pertemuan penting dihadang oleh gerakan protes yang melibatkan puluhan bahkan ratusan ribu orang. Di negara-negara berkembang hal serupa juga terjadi. Sekitar 1.000 aktivis yang tergabung dalam Koalisi Anti Utang turun ke jalan di Jakarta pada b ulan Januari tahun 2000, memprotes pertemuan CGI (Consultative Group on Indonesia, yang terdiri dari kelompok negara dan lembaga kreditor yang setiap tahun memberi pinjaman ke Indonesia) di Gedung Bank Indonesia. Di Equador terjadi aksi besar -besaran rakyat menentang neoliberalisme. Di Bangkok, bulan Februari, jaringan rakyat miskin pedesaan dan aktivis perkotaan melancarkan protes pada pertemuan lima tahunan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). Awal April, di kota Cochanbamba, Bolivia, ribuan penduduk memaksa perusahaan Bechtel yang akan melakukan swastanisasi pelayanan air minum, keluar dari negeri itu. Penguasa membalas dengan memberlakukan keadaan darurat. Sementara sekitar 30.000 aktivis dari seluruh dunia mengepung markas IMF dan Bank Dunia di Washington DC, aksi serupa terjadi di Brazil dan Afrika Selatan. Di Lusaka, Nairobi, kelompok perempuan melancarkan aksi serupa di bawah tekanan hebat. Pada bulan yang sama, di Havana, Kuba berlangsung pertemuan negaranegara Selatan, yang juga dihadiri Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden Fidel Castro dalam pidatonya antara lain mengatakan, "Neoliberalisme bisa membuat dunia menjadi global, tetapi tidak menguasai milyaran orang yang lapar akan roti dan keadilan. Gambar-gambar ibu dan anak korban kekeringan dan bencana lainnya di Afrika mengingatkan kita pada kamp -kamp konsentrasi di Jerman semasa Nazi. Kita perlu menggelar Nuremberg (kota tempat berlangsungnya pengadilan para penjahat perang Nazi lagi) untuk mengadili tatanan ekonomi yang dipaksakan kepada kita sekarang, yang membunuh lebih banyak korban dibandingkan Perang Dunia II." Awal Mei, pertemuan Bank Pembangunan Asia (ADB) di Kota Chiang Mai diguncang demonstrasi sekitar 5.000 mahasiswa, penganggur, aktiv is lingkungan dan rakyat pedesaan yang tergusur. Pada 10 Mei, gerakan serikat buruh India menyerukan pemogokan umum yang ternyata diikuti separuh angkatan kerja di negeri itu. Hari berikutnya, 20 juta buruh India melakukan aksi mogok, memprotes penyerahan kedaulatan nasional India ke tangan IMF dan World Bank.
34
Protes ini mengingatkan pada kejadian pada bulan Oktober tahun 1992, ketika sekitar 500.000 petani di negara bagian Karnataka memulai gerakan Satyagraha benih menentang pemberlakuan hak paten atas ben ih tanaman pertanian. Mereka menuntut pemerintah India menolak Dunkel Draft (rancangan perjanjian Putaran Uruguay), terutama yang berkaitan dengan hak -hak paten atas benih yang merugikan kehidupan petani di negara berkembang. WTO saat itu belum lahir, teta pi embrio untuk merundingkan rezim liberalisasi perdagangan internasional di bawah Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT) sudah hampir matang. Pertengahan Mei, sekitar 80.000 orang di Buenos Aires melancarkan aksi menentang IMF di Argentina. Penguasa membalas dengan kekerasan yang menyebabkan banyak orang terluka. Hal sama terjadi di Turki. Bulan Juni, ribuan orang turun ke jalan raya di Port-au-Prince, Haiti, untuk menentang utang luar negeri. Di Paraguay, serikat buruh menyerukan pemogokan umum dua hari untuk menentang swastanisasi. Hal yang sama terjadi di Lagos, Nigeria. Bentrokan antara aparat keamanan dan peserta aksi antiglobalisasi terus berlanjut. Puncaknya terjadi pada bulan April tahun 2001 di Genoa, ketika sekitar 300.000 aktivis dari seluruh penjuru dunia berkumpul untuk menghalangi pertemuan negara industri maju dan Bank Dunia yang tergabung dalam G -8. Aksi ini ditanggapi dengan reaksi yang sangat keras dari polisi, mengakibatkan seorang aktivis asal Italia, Carlo Giuliani, tewas. Puluhan aktivis yang ditahan di penjara Bolzaneto menjadi bulan -bulanan para penjaga, tentara serta polisi. Pekerja media dan aktivis yang memegang kamera di kejar- kejar dan pusat komunikasi media yang didirikan para aktivis di sebuah kompleks sekolah dihancurkan. Peristiwa di Genoa ini memicu aksi solidaritas di berbagai penjuru dunia. AKSI seperti ini terus berlangsung. Dalam Konferensi PBB mengenai Pembangunan Berkelanjutan (WSSD), Agustus-September 2002, di Johannesburg, Afrika Selatan, sekitar 10.000 orang bergabung dalam gerakan Orang -orang Tak Bertanah, mempertanyakan praktek -praktek neoliberalisme yang menyengsarakan mereka dan menentang pengaruh TNC’s yang kian kental di PBB. Di Jakarta dan berbagai kota lain di Indonesia, aksi berlangsung penuh se pekan lalu, menentang kenaikan harga BBM, kenaikan dasar listrik, dan telepon. Pemerintah Mega- Hamzah memberlakukan keputusan ini mulai tanggal 1 Januari 2003, untuk mengurangi subsidi dan defisit anggaran, dua hal yang menjadi prasyarat kredit IMF yang be lum dicairkan. Semua kegiatan ini tampak seperti suatu ritual yang digerakkan oleh kekuatan untuk menolak kematian oleh jeratan berbagai klausul utang atas resep "penyelamatan ekonomi negara" antara lain dengan matra Program Penyesuaian Struktural (SAP) kh ususnya dari IMF dan matra-matra lain yang mendukungnya dari Bank Dunia dan bank -bank regional kaki tangan dua lembaga Bretton Woods itu, untuk mencapai liberalisasi pasar yang dipaksakan oleh peraturan-peraturan WTO. Sulitnya, seperti dikatakan penerima Penghargaan Nobel Ekonomi tahun 2001, Joseph Stiglitz, banyak penguasa negara-negara, khususnya yang pernah dijajah, masih terperangkap dalam colonialized mind, menganggap bahwa resep- resep kesejahteraan,
35
perbaikan ekonomi dan "pembangunan" dari negara- negara para tuan besar yang mendominasi lembaga-lembaga ekonomi internasional sebagai yang paling manjur. Sementara negara-negara dan lembaga-lembaga kreditor juga terperangkap dalam mentalitas penjajah, sebagai apa yang disebut "white man burden" dan mengira bahwa mereka yang paling tahu apa yang terbaik bagi negara berkembang. AS, yang mendominasi hingar-bingar ekonomi global, memang tidak warisan kolonial, akan tetapi AS seperti memiliki mandat untuk melakukan ekspansionisme pada masa Perang Dingin, di mana prinsip-prinsip demokrasi dikompromikan dan dinegasikan dalam seluruh upaya menghancurkan komunisme. Dalam konteks ini, WSF bisa dikatakan sebagai forum dunia untuk pembebasan dan merebut kehidupan. (Maria Hartiningsih) URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0301/20/ekonomi/89271.htm
Gambaran Global Sangat Rumit
SEBAGIAN media internasional menyambut gelombang protes di Seattle, bulan November 1999, dengan nada miring. Mereka menyebut sejumlah fakta untuk membuktikan bahwa aksi antiglobalisasi itu tak lebih dari kerusuhan. Para birokrat dan pemimpin bisnis menyatakan, "Anak -anak itu tidak tahu apa pun tentang globalisasi. Mereka hanya kumpulan orang frustrasi yang berpikir dengan aksi semacam itu dunia akan menjadi lebih baik." T>small 2small 0< ada yang menjelaskan bahwa sumber frustrasi itu berasal dari penderitaan yang dirasakan ka um muda, terutama rakyat pekerja di negara industri maju. Selama 10 tahun terakhir terjadi pemecatan massal, pengurangan upah, pemotongan subsidi kesehatan dan pendidikan serta berbagai kebijakan yang sangat merugikan rakyat. Presiden Friends of the Earth, Brent Blackwelder, menyatakan, apa yang terjadi di Seattle hanyalah suatu awal. "Globalisasi," katanya, "adalah menghancurkan pekerjaan yang baik di satu tempat dan membangun kondisi patetik di tempat lain." Blackwelder sendiri bergabung dengan aktivis bu ruh di Seattle. Blackwelder disambut oleh ilmuwan, aktivis, feminis, asal India, Vandana Shiva, yang menyatakan bahwa globalisasi mungkin saja menciptakan lapangan kerja, tetapi sebenarnya juga menyebabkan kesengsaraan pada jutaan orang lainnya. Untuk memperluas pasar sekaligus menekan biaya produksi, perusahaan- perusahaan multinasional memindahkan pabrik -pabriknya di negara maju ke negara -negara berkembang dan kurang berkembang sebagai pasar yang ditujunya, yang buruhnya membeludak dan lapangan kerja terba tas sehingga upah buruhnya lebih murah, kondisi
36
kerja dan standar-standar kesejahteraan lebih rendah dan bisa dimainkan dengan hanya memberikan uang sogok pada birokrat yang korup. Nike, Coca Cola, McDonald, hanyalah beberapa contoh saja. Sementara, TNCs di bidang pertambangan misalnya, dengan dukungan pemerintah di suatu negara yang sentralistik, otoriter, dan korup, diizinkan mengeruk habis kekayaan sumber daya alam di suatu wilayah di negara itu, tanpa menghitung kerusakan yang ditimbulkannya, baik secara sosial maupun lingkungan. Freeport dan Rio Tinto hanyalah dua di antaranya. Tidak bisa disangkal, sebagian besar proyek besar di dunia didominasi oleh korporasikorporasi di Amerika Serikat (AS), dan kekerasan dianggap sebagai cara yang lumrah untuk mempertahankannya. Kolumnis New York Times, Thomas Friedman, dalam bukunya The Lexus and the Olive Tree (1999) mungkin keliru menjabarkan dampak globalisasi, tetapi, menurut Direktur Focus on the Global South, Walden Bello, dalam Deglobalization (2002), Friedman sepenuhnya benar ketika menyatakan, "Tangan pasar yang tersembunyi tak akan berjalan tanpa kepalan yang tersembunyi pula. McDonald takkan tumbuh subur tanpa McDonnel Douglas, pencipta pesawat tempur F -15. Kepalan tersembunyi yang mengamankan berkembangn ya teknologi lembah silikon di dunia adalah Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Marinir AS. Setelah Serangan 11 September 2001 di New York, kriteria teroris juga dijatuhkan pada kelompok anti-globalisasi. Dean R O'Hare dari Kamar Dagang Internasional di AS menyerukan agar segera diselenggarakan putaran WTO guna "menghadapi kekuatan teror dan anti-globalisasi untuk melanjutkan perluasan pasar dan investasi. PERGERAKAN barang, jasa, dan investasi, yang agresif menimbulkan kecemasan pada buruh di negara maju, karena akan mengurangi kesempatan kerja dan upah mereka. Globalisasi ekonomi dengan ideologi neoliberalisme hanya mengenal kompetisi penuh sebagai satu-satunya cara untuk bertahan. Siapa yang bertahan, dialah yang terbaik (the fittest the best), dan siapa yang bertahan dialah yang menang (survival of the fittest). Dalam hal ini tak ada kedaulatan negara, apalagi kedaulatan rakyat. Dalam kasus-kasus seperti ini, organisasi buruh di negara maju yang paling kanan sekalipun, seperti AFL-CIO (American Federation of Labor-Congress of Industrial Organization, organisasi payung berbagai organisasi buruh di AS) akan bekerja sama dengan serikat pekerja di negara berkembang untuk menuntut kenaikan upah dan perbaikan standar kerja dan kesejahteraan. Tujua n keduanya berbeda, tetapi menemukan landasan yang sama untuk bergerak. Tokoh kritis sepert Walden Bello, menyatakan, liberalisasi ekonomi yang begitu agresif dalam globalisasi, sebenarnya juga tidak memberikan banyak manfaat pada negara berkembang, kecuali kesengsaraan dan penderitaan yang makin kasatmata. Neoliberalisme berarti menolak intervensi pemerintah termasuk dalam berbagai usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak (perusahaan air minum, transportasi umum, telepon, dan listrik).
37
Deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi pasar menjadi matra bersama yang disepakati dalam Washington Consensus sebelum pertengahan tahun 1990 -an, didukung Bank Dunia (WB), Dana Moneter Internasional (IMF), dan bank regional kaki tangan mereka, seperti Bank Pembangunan Asia (ADB). Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mendukung ideologi ini dengan seperangkat sistem dan peraturan yang dikeluarkannya. Contoh paling baru, seperti dikemukakan oleh Arimbi Heroepoetri dari debtWatch Indonesia, bisa disimak dari pengalaman Perusahaan Listrik Negara (PLN). Perusahaan ini telanjur menandatangani kontrak pembelian listrik dari investor asing saat Orde Baru berkuasa, yang harganya ditentukan secara sepihak, dalam dollar AS, dan terlalu mahal, sekitar tujuh sen dollar per kwh. PLN tidak bisa menjual seharga itu kepada konsumen di Indonesia yang daya belinya hanya 2 sampai 3 sen dollar per KWH. Untuk menutup kerugian ini, pemerintah membuat kebijakan menghapuskan subsidi kepada konsumen. Harga tarif dasar listrik (TDL) pun dinaikkan. PLN sebenarnya bisa membatalkan kontrak itu, tetapi di dalam Bank Dunia terdapat lembaga MIGA (Multilateral Investment Guarantee Association), yang dibentuk untuk menangani perselisihan antara investor asing dan pemerintah negara tempat investasi dilakukan. MIGA bisa menuntut PLN untuk membayar pembatalan ini. Akan tetapi, banyak ekonom sekaligus juru bicara pasar modal, dan para tokoh yang mendapat tempat di media massa di Indonesia, misalnya, berlomba -lomba memberikan pandangannya agar Pemerintah Indonesia mematuhi anjuran lembaga-lembaga kreditor internasional, karena hanya dengan sikap takzim itu Indonesia akan mampu bersaing dalam era globalisasi dan keluar sebagai pemenang. Seorang pejabat di daerah Sulawesi Selatan (Sulsel), mendukung pidato Presiden Megawati Soekarnoputri pada HUT PDI -P di Bali, menyatakan, "Rakyat harus berkorban demi masa depan bangsa." Persoalannya, rakyat, khususnya mereka yang miskin dan paling miskin, sudah begitu banyak berkorban termasuk untuk membayari utang konglomerat yang ngemplang utang, dengan bermacam-macam pajak, dengan eksploitasi sumber daya alam yang menghidupi mereka, dengan kehilangan pekerjaan, dengan sekitar 2,8 juta bayi setiap tahun yang kekurangan gizi, dengan dipotongnya anggaran pembangunan, kesehatan dan pendidikan secara drastis. Masih harus berkorban apa lagi? GLOBALISASI sebenarnya tidak buruk. Para pendukungnya percaya bahwa dengan globalisasi akan terjadi efisiensi yang membuat tercapainya keunggulan komparatif. Tetapi, mereka melupakan bahwa 75 persen pe nduduk Indonesia misalnya, hanya berpendidikan setingkat pendidikan dasar sembilan tahun, dan hanya 17,6 persen lulusan SLTA dan perguruan tinggi (data tahun 1999). Globalisasi memang membuka isolasi. Melalui komunikasi Internet misalnya, terjadi hubungan-hubungan di mana pun di seluruh bagian dunia. Melalui komunikasi Internet, misalnya, berhasil dilakukan tekanan yang menghasilkan perjanjian internasional mengenai ranjau darat, meski ditentang banyak pemerintah negara maju. Akan tetapi juga
38
harus diingat, bahwa dana pembiayaan militer pada tahun 1999 masih sekitar 809 milyar dollar AS setahun. Tekanan untuk menghapuskan utang beberapa negara paling miskin juga berhasil dilakukan melalui cara ini, meskipun seperti dikemukakan pemenang Penghargaan Nobel Perdamaian tahun 1987, dan Presiden Kosta Rika tahun 1986 -1990, Dr Oscar Aries, utang negara miskin naik rata-rata 10 persen setahun. Penghapusan utang juga bukan sesuatu yang cuma-cuma. Aries mengatakan, negara pengutang harus memberikan kompensasi berupa negosiasi perdagangan yang menguntungkan kreditor. Menguatnya gerakan antiglobalisasi salah satunya didukung oleh sistem komunikasi lintas batas ini. Akan tetapi, menguatnya kelompok -kelompok radikal di berbagai tempat di seluruh penjuru dunia dan teror bom y ang membunuh jutaan orang tak berdosa juga memanfaatkan sarana yang sama. Sisi negatif globalisasi pun memberikan keuntungan pada pihak yang lain, ujar sebagian pembela globalisasi. Terbukanya pasar susu impor dari AS ke Jamaika tahun 1992 menghantam petani susu, tetapi juga membuat anak -anak dari keluarga miskin bisa membeli susu lebih murah. Akan tetapi tidak diperhitungkan, bagaimana orang bisa membeli susu yang paling murah sekalipun kalau pengangguran meningkat karena penutupan pabrik dan tempat -tempat kerja, akibat pengusaha lokal tak mampu bersaing, ditambah dengan kebangkrutan akibat ketidakmampuan pengusaha membayar utang yang dipinjam dalam dollar AS ketika krisis ekonomi membuat nilai uang lokal mengalami depresiasi sampai ratusan persen. Dalam liberalisasi perdagangan, pemenang Nobel Ekonomi 2001, Joseph Stiglitz, memberi contoh, hampir semua industri maju, termasuk AS dan Jepang, membangun perekonomian mereka secara bijak dan memberikan perlindungan secara selektif kepada beberapa industrinya sampai mereka cukup kuat bersaing dengan perusahaan asing. Selimut proteksionisme ini banyak tidak berjalan di negara berkembang karena cepatnya arus liberalisasi perdagangan. Memaksa negara berkembang untuk membuka pasarnya lebar -lebar bagi produk -produk impor dari negara industri memiliki konsekuensi yang berbahaya, baik secara ekonomi maupun sosial. Pemaksaan yang dilakukan sebelum negara -negara berkembang tumbuh kuat, memiliki jaring pengaman sosial dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi warganya, maka lapangan kerja dan kualitas hidup rakyatnya akan dihancurkan secara sistematis. Tidak usahlah menyebut buruh tani, petani pemilik tanah di negara berkembang pun tidak akan sanggup bersaing dengan produk -produk pertanian yang disubsidi besar- besaran dari Eropa dan AS. Jumlah subsidi dari kedua wilayah industri maju ini besarnya sekitar satu milyar dollar AS sehari. Situasinya menjadi semakin buruk karena IMF memaksa negara berkembang untuk melakukan kebijakan uang ketat yang akan mempengaruhi bunga utang dan membuat tertutupnya kemungkinan bagi penciptaan lapangan kerja.
39
Liberalisasi pasar uang yang begitu cepat, atas berbagai prakondisi yang dipaksakan IMF akan membuat negara berkembang seperti kapal yang mengarungi lautan luas dan dalam cuaca yang tidak terduga, sebelum lubang-lubang bocor dalam kapal itu ditambal, sebelum nakhodanya mempunyai kemampuan yang cukup, dan sebelum baju pelampung disediakan. Dalam kondisi terbaik sekalipun, dengan situasi seperti itu, kemungkinan untuk disapu gelombang tetap besa r. Barangkali situasi ini menjelaskan mengapa begitu banyak bank bangkrut ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia mulai tahun 1997, selain menjelaskan mengapa ada rekapitulasi program perbankan (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, BLBI), ditujukan untuk menyehatkan perbankan nasional yang sedang sekarat atas rekomendasi Dana Moneter Internasional. Sekretaris Jenderal Koalisi Anti-Utang Kusfiardi mengatakan, BLBI ini telah menjerumuskan Indonesia, yang sebelumnya tidak memiliki utang domestik kemudian terbebani obligasi sebesar Rp 640 trilyun atau sekitar 72 milyar dollar AS. Setara dengan utang luar negeri saat ini. Jumlah ini menggelembung karena bunga menjadi sampai Rp 1.030 trilyun. IMF juga memberikan dukungan bagi rencana pemerintah untuk mengeluarkan release and discharge (R&D) atau pengampunan bagi sejumlah konglomerat hitam. Sebenarnya anjuran IMF merupakan sesuatu yang bisa diantisipasi kalau melihat cara cara yang berlangsung selama ini. Tidak banyak yang menyadari bahwa bantuan dana apa pun dari luar, termasuk bantuan kemanusiaan, tidak diberikan secara cuma -cuma. Joseph Stiglitz memaparkan, kalau suatu negara maju memberikan bantuan untuk kesejahteraan rakyat di negara berkembang, misalnya untuk pembangunan sekolah, itu bukan disebabkan oleh kemurahan hati atau rasa keprihatinan pemerintah negara maju itu terhadap nasib rakyat di negara berkembang. Bantuan kemanusiaan hanya akan diberikan kalau negara calon penerima bantuan memiliki sumber dana cadangan, yang dulu bentuknya emas. Namun lembaga -lembaga Bretton Woods, seperti IMF sekarang, mensyaratkan dollar AS. Cadangan ini akan digunakan untuk menalangi (bail -out) utang kalau terjadi kebangkrutan sistem perbankan di negeri itu, meskipun kebangkrutan itu juga disebabkan oleh anjuran kreditor internasional itu. (mh) URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0301/20/ekonomi/89279.htm
Etika Global untuk Masyarakat Global Oleh: Eko Wijayanto
GLOBALISASI menunjukkan perubahan besar dalam masyarakat dunia. Apa yang ditunjukkan bukan sesuatu yang remeh -temeh. Bukan sekadar soal kita menambahkan perlengkapan modern seperti, video, fashi on, televisi, parabola, komputer, dan
40
sebagainya dalam cara hidup. Kita hidup di dalam dunia yang sedang mengalami transformasi yang luar biasa, yang pengaruhnya hampir melanda setiap aspek dari kehidupan. Entah baik atau buruk, kita didorong masuk ke dala m tatanan global yang tidak sepenuhnya dipahami oleh siapapun, namun dampaknya bisa kita rasakan. Fenomena tersebut tidak melulu dalam pengertian ekonomi. Globalisasi juga berdimensi politik, teknologi, budaya dan keagamaan. Akan sangat keliru, jika mengan ggap globalisasi hanya berkaitan dengan sistem -sistem besar, seperti tatanan perekonomian dunia. Globalisasi bukan soal apa yang ada "di luar sana", terpisah langsung, dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia juga merupakan fenomena "di sini", yang langsung mempengaruhi sistem kepercayaan dan kehidupan kita. Dengan kian merebak dan canggihnya teknologi media, memungkinkan sebuah masyarakat menyaksikan bentuk -bentuk kehidupan dan sistem kepercayaan lain yang berbeda. Sebuah masyarakat juga menyaksikan masyara kat lain dalam macam-macam gaya hidup, orientasi keagamaan yang berlainan, ragam etnis -suku bangsa, perbedaan bahasa dan sebagainya. Bahkan, bukan itu saja, globalisasi seperti yang diungkapkan Anthony Giddens juga merupakan efek jarak jauh (time -space distanciation). Maksudnya, apa yang terjadi pada satu belahan bumi, bisa terjadi efek pada belahan bumi yang lain. Misalnya, teror bom di Bali dengan serta merta mempengaruhi dunia kehidupan masyarakat di belahan bumi lainnya. Pada intinya, kehidupan masyarakat global saat ini dihadapkan pada pluralitas kebudayaan yang saling mempengaruhi, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Saling pengaruh di antara ragam kebudayaan, jika tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan konflik yang hebat, berkepanjangan dan susah dihentikan. Seperti yang disinyalir oleh Samuel Huntington, garis -garis batas dalam dunia mutakhir (dunia era pasca-Perang Dingin) tidak berasal dari politik atau ideologi, melainkan kebudayaan. Dalam karyanya yang kontroversial ‘The Clash of Ci vilization" (1993), Huntington berpendapat bahwa ikatan sekelompok masyarakat modern semakin ditentukan oleh warisan agama, bahasa, sejarah, dan tradisi yang mereka miliki bersama atau yang disebut sebagai peradaban. Tatkala perjumpaan peradaban satu dengan yang lainnya, melalui globalisasi, tidak berkembang secara adil, dan tidak ada saluran komunikasi, maka benih -benih permusuhan kian menggumpal dan siap meledak. Buat kebanyakan orang yang tinggal di luar Eropa dan Amerika Utara, globalisasi terkesan tidak menyenangkan, seperti Westernisasi atau mungkin Amerikanisasi. Ketika muncul peradaban yang dominan dan dirasakan menindas oleh peradaban yang lain, kemungkinan terjadi "benturan peradaban" (Clash of Civilization) saat mungkin. Namun, konflik -konflik dalam dunia modern tidak hanya antar peradaban, bahkan dalam peradaban yang sama bisa terjadi konflik. Menurut Kenichi Ohmae, dalam peradaban yang sama, masyarakat sering berperang di antara mereka masing -masing. Misalnya, konflik di Irlandia Utara antara penganut Protestan dan Katolik, bukan merupakan alasan yang tepat untuk menyatakan kebencian yang mendalam, karena sama -sama Kristen.
41
Contoh lain, akan sulit menjelaskan konflik di Ambon, di mana masyarakatnya berada dalam tradisi dan suku yang sama. Perbedaa n keyakinan dalam masyarakat Ambon, antara Islam dan Kristen, bukanlah perbedaan besar, karena pada intinya sebenarnya kedua agama itu samapunya tradisi dan akar sejarah yang sama: semitik. Dalam bukunya yang berjudul The End of Nation State (1995), Ohmae berpendapat bahwa perang biasanya terjadi ketika para pemimpin politik menonjolkan perbedaanperbedaan kecil secara tajam seraya menciptakan kebencian latenbukan ketika antar peradaban saling berbenturan, sebagaimana dinyatakan Huntington. Seakan menyanggah tesis Huntington, Kenichi Ohmae berpendapat bahwa konflik -konflik terjadi lebih disebabkan oleh para pemimpin politik yang kolot yang melibatkan rakyat untuk melakukan konfrontasi bersenjata. PERSOALANNYA adalah, bagaimana memikirkan kelangsungan kehidup an masyarakat global saat ini dan di masa depan? Bukahkah intensitas konflik -konflik dalam masyarakat global kian meningkat, sangat rawan dan terkesan tak terkendali. Bukankah kehidupan masyarakat global kian tercabik -cabik dengan begitu sering konflik -konflik di antara mereka. Apa yang memungkinkan kohesi sosial (nilai- nilai pengikat) dalam masyarakat global, yang di dalamnya terdapat beraneka ragam pluralitas, bisa diupayakan? Seiring dengan peralihan dari masyarakat tradisional yang relatif homogen ke ma syarakat global yang pluralistik, terjadilah krisis legitimasi yang luar biasa di dalam masyarakat global tersebut. Krisis legitimasi dalam pengertian bahwa tatanan legitim masyarakat tradisional sebuah tatanan masyarakat yang didasarkan pada sebuah sistem kepercayaan atau agama mulai kehilangan validitasnya. Akan muncul tendensi perlawanan jika sebuah masyarakat coba diatur dengan dan oleh aturan masyarakat lain. Akan lebih kacau lagi jika setiap kelompok masyarakat memaksakan sistem kepercayaannya sebagai yang "paling benar" untuk mengatur masyarakat dunia. Oleh karena itu, diperlukan sebuah visi besar untuk mengawal perkembangan masyarakat global saat ini dan di masa depan. Seorang teolog besar abad ini, Hans Kung, mengajukan sebuah visi besarnya tentang etika global. Dalam karyanya yang berjudul A Global Ethics for Global Politics and Economics (1997), Hans Kung menyatakan tak akan ada tatanan baru tanpa sebuah etika dunia yang baru; sebuah etika global. Ia mendefinisikan etika global sebagai sebuah konse nsus dasar tentang nilai-nilai pengikat dan sikap dasar yang dikukuhkan oleh semua sistem kepercayaan (agama) meskipun terdapat perbedaan dogmatis, dan yang sesungguhnya bisa juga disumbangkan oleh kaum non-beriman (ateis). Dalam kehidupan masyarakat globa l, menurut Hans Kung, konsensus berarti kesepakatan yang memerlukan standar etika fundamental (nilai -nilai universal) yang meskipun terdapat banyak perbedaan wujudnya dalam agama, bentuk -bentuk kehidupan, budaya, politik, namun dapat diposisikan sebagai ba sis terkecil bagi kehidupan masyarakat yang pluralistik. Sebuah konsensus global dimungkinkan terwujud di atas moralitas dasar yang
42
membatasi dirinya hanya pada beberapa tuntutan fundamental (nilai -nilai universal); seperti kebenaran, keadilan, kemanusiaan , dan semacamnya. . Tentu saja, nilai-nilai universal dalam sebuah konsensus global tidak bersifat subjektif (monologal). Artinya, kebenaran dalam sebuah konsensus tidak bisa didasarkan pada klaim kebenaran yang sifatnya subjektif atau kebenaran yang dipik irkan sendiri. Menurut Jurgen Habermas, orang tidak boleh menganggap klaim kebenarannya sebagai kebenaran yang sudah selesai yang mengatasi hubungan -hubungan sosial (FB Hardiman: 2002). Karena kebenaran yang sifatnya subjektif bisa mentotalisir atau fasis, seperti yang dilakukan oleh Hitler dan Musollini. Jadi, kebenaran dalam sebuah konsensus, seperti yang dikatakan Habermas, bersifat intersubjektif (dialogal). Melalui dialog yang bebas dominasi, jujur dan terbuka, nilai nilai konsensus sebagai etika globa l dapat dikukuhkan. Tanpa etika global, cepat atau lambat masyarakat modern terancam konflik -konflik dan kekacauan. Namun, harus juga disadari bahwa etika global ini bukanlah obat mujarab yang langsung memberikan solusi bagi persoalan dunia. Setidaknya, etika global memberi tuntutan dan dasar moral bagi individu maupun tatanan global yang lebih baik. Hans Kung juga tidak naif, bahwa tuntutan etika global ini bukan main sulitnya untuk mahkluk rasional sekalipun. Tetapi, menurut dia, harus ada tuntutan semaca m itu dalam dialog yang riil dalam masyarakat global. Kalau tidak, dialog akan jatuh pada perspektif etnosentris, entah agama, ras, bangsa, dan kelompok -kelompok kepentingan. Jadi, etika global dalam masyarakat global merupakan keniscayaan. Eko Wijayanto, Peneliti di Paramadina, dan Koordinator Program Studi Islam Paramadina URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0301/20/opini/88427.htm
Belajar Memperkuat Jejaring THIRD Word Social Forum yang sedang berlangsung di Porto Alegre, Brasil, adalah tempat terbaik untuk belajar bagaimana memperkuat jejaring organisasi rakyat guna merebut ruang-ruang publik dari politik "atas nama" yang selama ini dipraktikkan oleh banyak lembaga swadaya masyarakat dan partai politik. Tidak ada lembaga swadaya masyarakat atau organisasi nonpemerintah yang paling tahu apa yang dibutuhkan rakyat di tingkat paling lokal, kecuali rakyat sendiri," ujar Lilis Husna dari Lembaga Studi Pembangunan dan Su mber Daya Manusia (Lakpesdam). "Isu yang paling lokal itu tidak pernah bisa dibayangkan karena begitu lokalnya, dan rakyat bukanlah kumpulan orang bodoh. Sebaliknya, mereka justru jauh lebih cerdas," sambungnya.
43
Ia mencontohkan, di daerah Cilacap, misalnya, hanya ada satu kali kereta api yang melintasi jalur Kroya-Jakarta. "Kereta yang jalannya pelan, sampai warga bilang nama kereta api itu Argoloyo. Warga minta supaya kereta api yang melintasi jalur kecamatan itu ditambah, supaya mobilitas masyarakat lebih tinggi sehingga memungkinkan pergerakan ekonomi yang lebih tinggi," lanjut Lilis. Sejak tiga tahun lalu, Lilis dan lembaganya bekerja keras agar terjadi partisipasi warga dalam pengambilan keputusan di tingkat yang paling lokal. Tiga daerah yang dijadikan percontohan adalah Wonosobo, Cilacap, dan Jepara. "Selama ini, menurut pemerintah, sudah ada partisipasi warga, tetapi partisipasi menurut definisi pemerintah, yaitu melalui lembaga musyawarah pembangunan di tingkat desa, juga di tingkat kecamatan dan kabupaten. Tetapi, di semua tingkat itu yang ikut hanyalah kelompok elitenya, sementara warga tetap saja tidak memiliki akses kepada proses pengambilan keputusan, padahal keputusan itu menyangkut nasib mereka," ujar Lilis. Dengan demikian, Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2000 mengenai Otonomi Daerah ini hanya menjadi semacam "pintu masuk" bagi proses penguatan partisipasi warga karena hampir tidak mungkin ada demokrasi tanpa partisipasi warga. Bagi Lilis, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, apakah dengan DPRD bicara, partai -partai bicara, dan semuanya mengatasnamakan rakyat, suara rakyat sendiri tidak boleh didengarkan. "Forum warga merupakan inisiatif untuk menggalang partisipasi warga dalam konteks kebijakan publik di desa dan kabupaten dalam rangka otonomi daerah," sambung Lilis. "Ini dimaksudkan untuk menciptakan ruang publik bagi masyarakat marjinal yang selama ini tidak mempunyai akses kepada proses pengambilan keputusan." Dalam proses ini, ada dua aras yang disasar. Pertama, penguatan masyarakat wa rga. "Forum warga merupakan forum yang terdiri dari kelompok -kelompok dalam masyarakat. Ada kelompok tani, nelayan, perempuan, pedagang kaki lima, kelompok masyarakat desa, pemuda, dan lain-lain. Melalui forum warga diharapkan terjadi apa yang disebut partisipatory planning atau perencanaan yang mengikutsertakan warga. Setelah itu, forum diharapkan mampu melakukan pemantauan atas pembangunan dan kebijakan pemerintah lokal, termasuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (lokal), advokasi, serta menanggapi k omplain warga," jelas Lilis. Aras kedua adalah perwakilan demokrasi melalui forum multistakeholder. Dalam forum ini, forum warga berada sejajar atau sama tinggi dengan elite politik di tingkat lokal. "Ada hubungan timbal balik antara forum warga, kepala desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD)," lanjut Lilis. Perjuangan yang kini tengah dilakukan adalah bagaimana posisi legal kepada forum warga, supaya partisipasi warga tidak dianggap sebagai sesuatu yang di luar hukum. Gagasan forum warga mirip dengan Panchayat di India, namun tidak dalam sepenuhnya sama, karena konteks sosial- politiknya juga berbeda.
44
APA yang dikerjakan Lilis Husna dan lembaganya saling mendukung dengan apa yang tengah dilakukan Tri Susdinaryanti dan kawan -kawannya dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (Lapera), Yogyakarta. Kegiatan kedua lembaga itu sama sama dipicu oleh UU No 22/2000 tentang Otonomi Daerah. Fokus kegiatan Lapera adalah pemerintahan desa. "Kami mencoba membangun kembali Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kelurahan se bagai sarana partisipasi warga dan demokrasi di tingkat paling lokal," ujar Tri Susdinaryanti. DPR Kelurahan tidak muncul tanpa sejarah. Seperti dikemukakan Susdinaryanti, pada tahun 1946, melalui maklumat Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, dipu tuskan pembentukan DPR Kelurahan. "Tetapi DPR Kelurahan tak bisa berkembang dengan baik sebagai media demokrasi," paparnya. Antara tahun 1950 -1960, seluruh persoalan sosial-politik diwarnai dengan kepentingan partai, juga DPR Kelurahan. Pada tahun 1965, terjadi kekacauan politik. Faham politik sebagai panglima digantikan oleh ekonomi sebagai panglima. Partai -partai politik dibungkam dan hanya digantikan oleh tiga partai politik, yang ketiga- tiganya menjadi sistem pendukung bagi rezim yang berkuasa. "DPR Kelurahan pun mati setelah tahun 1965," sambung Susdinaryanti. Antara tahun 1997-1998 Lapera mulai memunculkan isu DPR Kelurahan untuk mendorong demokratisasi di tingkat yang paling lokal. "Untuk mewujudkan demokrasi pada tingkat desa, harus ada DPR Kelurahan . Karena itu, begitu UU No 22 keluar, kami mendorong terbentuknya kembali parlemen kelurahan dengan bentuk Badan Perwakilan Desa (BPD), yang bertugas sebagai lembaga legislatif di tingkat desa," ujar Susdinaryanti. Lapera sebagai gerakan tak hanya memfasilitasi rakyat supaya lebih pandai membuat rancangan hukum, tetapi terutama adalah mendorong mereka menjadi satu kekuatan di tingkat desa melalui forum-forum BPD. "Di DIY selnya mulai antardesa, lalu kecamatan, kabupaten, dan kemudian provinsi," sambung Susdinaryanti. Lapera, menurut dia, kini tengah bekerja di empat kabupaten, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Pada tanggal 31 Juli tahun 2001, telah dibentuk Forum Komunikasi BPD di DIY, sementara upaya Lapera merambah ke wilayah lain, seperti Sul awesi Selatan dan Sumatera Barat. Partisipasi warga didorong melalui dua jalur. Di bawah melalui forum BPD, di jalur atas merangkul organisasi nonpemerintah dan partai. "Kami mendidik partai agar memenuhi janji mereka kepada konstituennya," ujar Susdinaryanti. Aktivitas yang dilakukan para perempuan aktivis dalam upaya penguatan partisipasi warga ini merupakan sesuatu yang baru, namun acapkali mereka dihadang oleh pertanyaan, apakah upaya ini memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi perempuan, khususnya perjuangan kesetaraan perempuan. "Kami mendorong dan mengorganisasikan kekuatan kelompok perempuan desa melalui institut penguatan peran politik perempuan," ujar Susdinaryanti. "Kami tidak masuk melalui pemahaman jender seperti yang biasa dilakukan dalam pelat ihan-pelatihan jender.
45
Kami memasukkan isu jender di berbagai kegiatan, seperti perencanaan wilayah, kepemimpinan perempuan, pengorganisasian, dan lain- lain." Sementara Lilis Husna mengatakan, pihaknya melakukan penyadaran jender secara bersama-sama dengan program-program lain, tetapi dengan cara-cara yang paling sederhana, mudah dipahami, dan tidak membuat orang menjadi antipati pada perjuangan perempuan, bahkan bisa menganggap persoalan yang dihadapi perempuan sebagai persoalan bersama. Isu kesehatan repr oduksi misalnya, menjadi sangat krusial dalam pemberdayaan perempuan, tetapi pendekatannya tak bisa kalau hanya ditujukan kepada perempuan. Penguatan masyarakat lokal dan organisasi rakyat merupakan dua hal yang sangat penting dalam era otonomi dan globali sasi yang masif. Demokratisasi di tingkat akar rumput akan mencegah pemerintah daerah melakukan tindakan tanpa melakukan konsultasi dengan rakyatnya, termasuk misalnya menerima tawaran korporasi -korporasi multinasional untuk beroperasi di wilayahnya untuk "pembangunan" di wilayah itu. "Yang kami lakukan saat ini adalah memperkuat jaringan orang muda dari suku setempat di wilayah Timor Barat," ujar Lerry Mboeik dari Pusat Informasi dan Advokasi Rakyat (Piar) di Kupang. Menurut Lerry, otonomi daerah yang tida k dipahami secara matang telah membuat situasi di daerah menjadi lebih buruk dibanding sebelumnya karena setiap pihak "bermain" untuk kepentingan golongannya masing -masing. "Timor Barat sebenarnya tidak miskin. Yang terjadi adalah kekeliruan pengelolaan sumber daya alam dan manajemen pemerintahan yang tidak efisien. Yang menjadi korban dari semua ini adalah warganya," lanjut Lerry. Pilihan pada orang muda bukan tanpa alasan. "Mereka masih belum terkontaminasi oleh kepentingan tertentu sehingga masih lebih mudah untuk diajak kritis dan berjuang untuk kepentingan masyarakat luas," lanjutnya. ISU spesifik lain yang ditekuni oleh aktivis seperti Nila Ardhianie dari Yayasan Kajian Globalisasi Indonesia (Infog) adalah privatisasi air. Kegiatan Nila tidak secara langsung berkaitan dengan organisasi rakyat, tetapi seperti dikemukakan Diah Raharjo, peneliti lepas yang meneliti pengalihan sumber daya alam dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah- juga terkait dengan UU Nomor 22 Tahun 2000-persoalan air menjadi isu yang sangat penting di tingkat paling lokal. Menurut Nila, swastanisasi air bersih di berbagai provinsi menjadi semacam tren pemerintah daerah tanpa memahami apa yang terjadi di balik swastanisasi. "Persoalannya adalah para pejabat itu merasa tidak ada ya ng keliru kalau air minum diswastakan. Malah ada yang bilang, kalau kita mendapat bantuan dari Bank Dunia ya pantas kalau kita memenuhi permintaannya," ujar Nila. Masalah privatisasi air minum juga belum mendapatkan perhatian masyarakat sehingga undang-undang mengenai privatisasi air minum lolos dengan mudah. Di berbagai negara berkembang di mana air bersih diprivatisasi, warganya, khususnya kelas menengah
46
bawah, harus membuang sepertiga dari penghasilannya untuk membeli air. Bisa dibayangkan bagaimana perempuan, khususnya ibu rumah tangga yang tidak memiliki sumber daya ekonomi, harus berupaya memenuhi kebutuhan seluruh keluarga dengan uang jatah dari suami yang sangat pas -pasan. "Dalam banyak hal, privatisasi sumber daya alam yang merupakan hajat hidup orang banyak akan merugikan warga, khususnya kaum perempuan," ujar Nila. Maria Hartiningsih, Wartawati Kompas dari Porto Alegre, Brasil) URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0301/27/ekonomi/98029.htm
Lula, di antara WSF dan WEF "OLE... ole... ole... ole... Lula... Lula...," suara lagu berbaur teriakan ribuan orang menyebut nama Lula membahana memenuhi lapangan Anfiteatro Por-do-Sol di Porto Alegre, ketika Presiden Brasil Luiz Inacio "Lula" da Silva menampakkan diri di panggung teater di tengah lapangan. Lula dan istrinya tiba 15 menit lebih lambat dari waktu yang dijadwalkan, sekitar pukul 18.15 waktu setempat, atau Sabtu (25/1) pukul 03.15 WIB, untuk berbicara di World Social Forum (WSF), sebelum ia bertolak ke Davos, Swiss, tanggal 25 Januari untuk menghadiri pertemuan para tokoh pemerintah, bisnis, dan lembaga-lembaga keuangan internasional di World Economic Forum (WEF). ROMBONGAN orang dengan membawa panji-panji dan bendera organisasi pendukung Partai Buruh (PT) mengangkat benderanya tinggi-tinggi sehingga memenuhi pemandangan di depan panggung. Situasi ini mengundang protes ribuan orang lainnya di belakang yang ingin menatap Lula dari kejauhan. "Tolong turunkan bendera-bendera ini," ujar Lula dengan suara yang berwibawa. Presiden berusia 57 tahun yang berasal dari kalangan buruh itu memulai pidatonya dengan ucapan terima kasih atas penyelenggaraan WSF, karena forum ini memunculkan berbagai gagasan yang dapat menjadi alternatif untuk mengubah dunia. Ia juga memuji kerja panitia dan para menterinya. Meski suaranya terasa berenergi, namun kalimat-kalimat yang dipilihnya lembut dan menyentuh. "Saya berbicara dalam bahasa Portugis, dan saya tahu banyak orang di sini tidak bisa berbahasa Portugis. Tetapi, tataplah mata saya, dan Anda semua akan mengerti kata demi kata yang saya ucapkan," ujarnya, yang disambut dengan tepukan tangan. Dalam pidatonya selama hampir satu jam itu, Lula meminta dukungan rakyatnya supaya ia bisa bekerja dengan baik meski- pun warisan persoalan yang ditinggalkan pemerintah sebelumnya tidak ringan. Ia berjanji akan bekerja keras untuk memenuhi harapan dan kepercayaan rakyat kepadanya. "Setiap bangun pagi saya berkata kepada istri saya bahwa kita harus beke rja dengan keras dan bijak," lanjutnya, "Saya tidak dipilih dengan dukungan dari kelompok ekonomi kuat, tetapi saya dipilih oleh tingkat kesadaran politik yang tinggi."
Ia juga mengungkapkan harapan-harapan dan mimpi-mimpinya. "Saya bermimpi, suatu hari semua petani di Brasil memiliki tanah. Saya bermimpi, suatu hari di Brasil tidak ada lagi anak yang bangun pagi dengan ketakutan tidak mendapat sarapan. Saya bermimpi, pada suatu hari di Brasil tidak ada lagi anak-anak yang kekurangan gizi. Saya bermimpi, suatu hari nanti rakyat bisa mendapatkan akses kepada pendidikan dan kesehatan dengan mudah dan murah. Saya bermimpi, suatu hari akan terbangun masyarakat yang penuh solidaritas, ketulusan, setara, dan adil...."
47
Pada bagian lain pidatonya, ia menyatakan alasan mengapa ia memutuskan hadir di Davos. Di tengah letupan kecewa para pendukung yang menunggunya selama berjam - jam untuk mendengarkan pidatonya, ia mengatakan, "Ketika saya mendirikan Partai Buruh pada tahun 1979, orang tidak percaya partai itu akan bisa hidup, apalagi menjadi besar dan kuat." "Sekarang, Partai Buruh adalah partai terkuat di Brasil dan memiliki posisi penting dalam peta politik di Amerika Latin," katanya lagi, dan kemudian melanjutkannya, "Saya ke Davos sebagai presiden dari 45 juta orang yang tidak bisa mendapatkan makanan yang cukup dan terancam kelaparan. Saya sudah mengambil keputusan berangkat ke Davos untuk berbicara bahwa tidak mungkin lagi dunia dibiarkan dengan situasi di mana yang satu hidup berkelimpahan, sementara yang lain hidup dari mengais sisa makanan yang dibuangnya. Itu bukan dunia yang adil, dan tata ekonomi yang tidak adil seperti itu tidak bisa lagi dilanjutkan. Saya berharap, dengan kehadiran saya, suatu hari Davos akan menjadi forum yang berbeda dengan yang selama ini berlangsung, dan kita akan membangun dunia yang bebas dari penindasan, dunia yang damai dan adil, dunia yang menjadi mimpi dari kita semua...." KEPUTUSAN Lula untuk menerima undangan ke Davos membuat kecewa gerakan kiri di dunia. Menteri Kebudayaan Brasil Gilberto Gil menyatakan, Lula dapat menjadi semacam "juru bicara" WSF di WEF dan memaparkan program-program sosial Brasil dalam isu-isu internasional. Dengan menghadiri dua forum itu, menurut Gil, Lula akan memperkuat dialog, khususnya karena Davos dan berbagai forum internasional lainnya semakin menaruh perhatian kepada isu-isu sosial. Namun, Candido Grzybowski, salah satu dari delapan anggota panitia pelaksana WSF, menyatakan, Lula adalah simbol dari perjuangan WSF di Porto Alegre. Dengan demikian, kepergian Lula ke Davos akan menimbulkan kekecewaan besar bagi banyak pihak. Partai Buruh Brasil (PT), yang didirikan dan dipimpin oleh Lula, berperan besar dalam keberhasilan WSF dua tahun pertama. Dukungan PT yang mencakup dukungan keuangan dan material lain datang dari pemerintah Negara Bagian Rio Raya bagian selatan yang dikuasai oleh PT sampai Desember, dan dari pemerintah Kota Porto Alegre, yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin PT sampai tahun 2004. Akan tetapi, dalam pidatonya Jumat petang, Lula mengisyaratkan agar WSF melakukan transformasi dan tidak tergantung pada partai politik apa pun, tidak dikooptasi oleh satu kepentingan tertentu, selain membawa kepada harapan akan masa depan yang lebih baik.
Grzybowski juga mengatakan, kepergian Lula ke Davos adalah kemunduran dari Brasil, mengingat presiden terdahulu, Fernando Henrique Cardoso, tidak pernah hadir di forum itu selama delapan tahun ia berkuasa. Kalaupun Lula membawa "pakta sosial" untuk mengesahkan kepergiannya ke Davos, Grzybowski tetap melihat kehadiran Lula di Davos tidak akan cukup bermakna, karena orang-orang di sana tidak membutuhkan dialog. Apa pun komentar orang, Lula telah memutuskan hadir di Davos. Ini bukan sikap pertama Lula yang tegas. Di dalam negeri, ia tidak terlalu peduli dengan sayap radikal dalam partainya yang melakukan protes keras saat Lula memilih Henrique Meirelles, bekas Presiden Bank Boston, untuk memimpin Bank Sentral. Di dalam pemerintahannya, Lula memilih dua orang yang secara ideologi saling berpunggungan untuk bekerja bersama. Mereka adalah Luiz Furlan sebagai Menteri Pembangunan, Industri dan Perdagangan, serta ideolog WSF Oded Grajew, presiden dari Ethos Institute for Corporate Social Responsibility. Presiden yang baru itu tampaknya juga mampu menyeimbangkan kesinambungan kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan kebijakan makro-ekonomi yang "ortodoks", sebagaimana halnya sasaran pengurangan inflasi dan penyesuaian fiskal dengan paket sosial yang menyasar pada zero hunger, termasuk pendidikan dan program landreform, serta menolak
48
kritik tajam dari para tokoh politik kiri. Namun, tampaknya toleransi ini tidak berlanjut kalau Lula memutuskan untuk hadir di Davos. WSF menarik individual dan kelompok dari gerakan sosial dalam arti luas, yang menolak tata ekonomi dan politik dunia saat ini, dan yang lainnya memberikan perhatian pada isu-isu khusus, seperti penghapusan utang kepada negara miskin, mempertahankan air sebagai milik bersama dari seluruh makhluk di dunia, solidaritas ekonomi, dan hak-hak suku asli.
Namun, seluruh debat, seminar, dan konferensi yang tengah berlangsung di Porto Alegre saat ini juga memberikan kritik keras pada hubungan i nternasional yang tidak setara, khususnya dalam bidang perdagangan dan keuangan, serta mencari alternatif-alternatif lain yang lebih adil. Itulah "dunia lain yang dimungkinkan" yang tengah dicoba dibangun oleh para peserta WSF. Sementara para pemimpin di Davos membuat forum mereka sebagai forum terbuka untuk berdialog, dan tampaknya memang dimaksudkan sebagai pusat untuk melakukan perdebatan dengan organisasi-organisasi nonpemerintah yang diundang untuk berpartisipasi. Lula akan menggunakan forum itu untuk melancarkan kritik-kritiknya dan menguraikan gagasangagasannya guna menyelesaikan berbagai masalah internasional.
"Secara prinsip boleh saja Lula menghadiri dua forum itu dan forum-forum internasional lainnya, sejauh ia tetap memegang teguh kedaulatan nasional Brasil," ujar Direktur Hubungan Internasional Universitas Katolik Rio de Janeiro Sonia Camargo kepada IPS. "Seluruh tim di dalam pemerintahan yang baru layak untuk mendapatkan kepercayaan kita." DALAM pidatonya Jumat petang di WSF, Lula juga mengingatkan, persoalan yang tengah dihadapi Brasil tidak semata-mata disebabkan oleh pengaruh kebijakan internasional. "Kita harus jujur dan mengakui, persoalan itu juga disebabkan oleh situasi di dalam negeri, seperti korupsi yang parah," ujarnya. Pernyataan Lula itu agak berbeda dengan banyak pendapat di Brasil bahwa "globalisasi, Washington Consensus, dan neoliberalisme yang menyebabkan kegagalan Pemerintah Brasil meningkatkan kesejahteraan banyak orang miskin di negeri itu. Lula mewarisi negeri itu dari Cardoso dengan utang sekitar 260 milyar dollar dan lebih 100 juta orang hidup dalam kemiskinan yang mengerikan.
Para pemuja neoliberalisme mengatakan, kemiskinan di Brasil disebabkan oleh proteksi pasar, praktik-praktik monopoli negara dan industri-industri yang dikuasai pemerintah. Ini semua menyebabkan ekonomi tidak efisien, tidak kompetitif, ringkih, dan yang terburuk dari semua itu adalah korupsi yang akut, yang menyebabkan kekayaan menumpuk pada segelintir orang. Sisanya sebagian besar masyarakat, tetap tidak berpendidikan, upahnya rendah dan miskin. Anggaran Pemerintah Brasil selalu defisit karena banyaknya biaya yang harus dikeluarkan bukan untuk perbaikan kesejahteraan kaum miskin, tetapi untuk memberikan jaminan hidup kepada kaum yang mapan, seperti uang pensiun pegawai negeri yang menghabiskan sekitar empat persen GDP. Pemerintah terus-menerus berkewajiban untuk membayar utang dengan bunga yang tinggi, sementara investor dan bank-bank diuntungkan dengan situasi itu. Namun, pengkritik IMF Joseph Stiglitz dalam bukunya, Globalization and Its Discontent, mengatakan, kalaupun tidak ada korupsi, tidak ada jaminan negara-negara seperti Brasil dan Argentina akan lepas dari krisis. Menurut peraih Nobel Ekonomi tahun 2001 itu, anjuran IMF acapkali tidak membantu, tetapi justru menenggelamkan negara yang dibantunya itu ke dalam jurang utang, dan sebenarnya sulit diharapkan ketulusan bantuan dari lembaga-lembaga keuangan internasional ini, karena mereka sebenarnya lebih mengutamakan kepentingan orang-
49
orang di Wall Street. Brasil yang dikenal sebagai murid IMF yang patuh juga tersungkur ke dalam krisis keuangan, dan kini sedang menunggu pencairan kredit sebesar 30 milyar dollar AS. Untuk sementara WSF membuat sebagian masyarakat Brasil melupakan persoalan yang dihadapi pemerintah Lula ke depan. Euporia kemenangan Lula pun belum berakhir. Banyak orang berharap ada keajaiban, seperti halnya Lula yakin bahwa ia akan berhasil membangun "Brasil yang baru". Namun, banyak orang juga mulai bertanya-tanya bagaimana Lula mampu keluar dari belitan "jasa baik" lembaga-lembaga keuangan internasional karena jumlah utang yang begitu besar dan kebutuhan akan berbagai program yang membutuhkan biaya. Di sisi lain, pemerintahan Bush yang tampak "ramah" terhadap Lula, juga mulai waswas dengan pemerintah kiri di Brasil yang memperkokoh peta sosialisme di Amerika Latin. Tantangan yang amat besar ke depan itu tak bisa lagi ditangkap hanya dengan karisma. Maria Hartiningsih,Wartawati Kompas dari Porto Alegre, Brasil)
URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0301/27/ekonomi/98029.htm
Paris Club Pasca- IMF Oleh: C Harinowo
HARIAN Kompas, dalam wawancaranya dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian selepas sidang Consultative Group on Indonesia (CGI) di Bali baru -baru ini, sekali lagi membahas strategi yang perlu diambil jika Indonesia akhirnya menyelesaikan kontraknya dengan IMF pada akhir 2003. Dari wawancara itu terlihat niat Pemerintah untuk "lulus" program IMF. Namun, perlu benar-benar disiapkan strategi paling baik untuk pengamanan keuangan pemerintah dan neraca pembayaran sesudah Indonesia terlepas dari IMF. Akhirnya, semua itu tergantung bagaimana semua hal itu berjalan. Indonesia "lulus" dari IMF ? Pertanyaan semacam ini banyak terlontar dalam forum serius maupun di jalanan. Bahkan, yang sering terlihat, desakan dari beberapa pihak untuk segera melepaskan diri dari IMF secepatnya. Pemerintah Indonesia pernah mengalami bantuan IMF pada awal Orde Baru. Tepatnya, hal itu pertama kali terjadi melalui persetujuan "Stand -by Arrangement" pada 19 Februari 1968. Saat itu, jumlah pinjaman yang diberikan sebesar 51, 25 juta dollar AS. Meski pinjaman ini berjangka waktu (pencairannya) selama satu tahun, namun akhirnya Indonesia mengikat perjan jian dengan IMF sebanyak enam kali selama enam tahun berturut-turut. Yang menarik, "Stand-by Arrangement" yang keempat sampai keenam (antara 1971 sampai 1974) Indonesia tidak mencairkan sesen pun pinjaman IMF itu, sementara pemerintah saat itu justru berse dia melaksanakan program yang dipersyaratkan dalam pinjaman itu. Akhirnya, Indonesia "lulus" program IMF, dan membawa negara
50
kita menapaki kemajuan tahap demi tahap dan membawa negara kita ke salah satu jajaran "Keajaiban Asia Timur". Untuk saat ini, perbandingan yang aktual adalah lulusnya Korea Selatan (Korsel) dan Thailand dari Program IMF. Korsel "lulus" dari Program IMF tanggal 3 Desember 2000 , Thailand "lulus" 19 Juni 2000. Bedanya, jika Korsel akhirnya mengembalikan sepenuhnya semua pinjaman IMF jauh lebih cepat dari waktunya, Agustus 2001, Thailand sampai saat ini masih terus melakukan pelunasan pinjaman IMF sesuai jadwal yang ditetapkan sebelumnya. Meski berbeda jauh jika dibanding Korsel, Indonesia kini memiliki kemiripan dengan Thailand saat "lulus" dari IMF. Bahkan, saat Thailand lulus dari program itu, masih banyak program reformasi yang belum terselesaikan. Namun demikian, perkembangan makroekonomi yang ada, dipandang mendukung negara itu berkembang mandiri tanpa bantuan IMF. Sekadar perbandingan, lihat tabel. Dari tabel itu dan perkembangan yang terjadi dalam program reformasinya, Indonesia sebetulnya dari kondisi obyektif yang ada tidak banyak beda dengan Thailand saat lulus dari IMF sehingga dapat disimpulkan, kini Indonesia sudah siap "lulus" dengan baik dari IMF pada akhir 2003. Yang menjadi persoalan sebetulnya bagaimana keuangan pemerintah pasca- IMF, terutama dikaitkan dengan kebutuhan external financing sebelumnya, antara lain dipenuhi penjadwalan kembali utang pemerintah dari Paris Club . Menutup "Financing Gap".
Dengan kemungkinan lulusnya Indonesia dari IMF, yang perlu diperhitungkan adalah berapa besar financing gap yang akan terjadi pada keuangan negara setelah lepas dari IMF. Dalam hal ini, perlu disiapkan sungguh -sungguh berbagai skenario yang akan terjadi, sehingga Pemerintah memiliki gambaran jelas berbagai pilihan yang bisa diambil. Pada tahun-tahun lalu, kebutuhan untuk menutup kesenjangan pembiayaan itu membuat Indonesia harus minta penjadwalan ulang pembayaran utang -utang Indonesia dari Paris Club. Tahun 2004 dan seterusnya, kebutuhan pembiayaan harus dilihat alternatif pemecahannya. Selesainya Indonesia dari program IMF, membuat persyaratan utama untuk bisa meminta penjadwalan kembali dari Paris Club menjadi tidak terpenuhi. Me ski Indonesia masih akan di-review ketat oleh IMF melalui Post Program Monitoring tiap enam bulan sekali, namun ternyata mekanisme itu tidak bisa digunakan secara formal guna memenuhi permintaan penjadwalan kembali pembayaran utang dari Paris Club. Paris C lub mensyaratkan tiap negara yang meminta bantuannya untuk terkait suatu program dengan IMF. Karena, bila memang bertekad lepas dari IMF, kita harus mencari alternatif lainnya. Alternatif
51
Alternatif pertama, Indonesia tetap melakukan kontrak dengan IMF, na mun tanpa menarik dananya sebagaimana terjadi tahun 1971 sampai tahun 1974. Meski demikian, sebagai persyaratan Paris Club, Indonesia masih diharapkan menarik pinjaman itu, meski hanya sekali, yaitu saat perjanjian kontrak baru dengan IMF. Pilihan ini, mes ki secara ekonomi memungkinkan, namun politik sulit diterima karena Indonesia tetap harus "ikut IMF", padahal uangnya tidak kita manfaatkan. Pilihan kedua, melakukan penjadwalan kembali secara bilateral. Contoh, Yugoslavia pernah menghadapi persoalan denga n Paris Club, meski saat itu Yugoslavia sudah terikat Program IMF. Namun, negaranegara -negara Paris Club merasa kurang bisa mendukung jika lembaga itu membantu Yugoslavia dalam penjadwalan utang melalui Paris Club. Oleh karena itu, akhirnya ditemukan mekanisme, dibentuknya kelompok Friends of Yugoslavia yang akhirnya melakukan penjadwalan ulang utang -utang Pemerintah Yugoslavia sama persis dengan terms -nya Paris Club, namun tanpa melewati Paris Club. Menko Perekonomian pernah melontarkan pemikiran untuk mendekati berbagai negara secara bilateral jika Indonesia masih memerlukan penjadwalan kembali utang kita. Mungkin, pendekatan semacam pembentukan Friends of Indonesia perlu dijajagi, karena akhirnya anggota Paris Club tidak jauh berbeda dari anggota CGI. Alternatif Alternati f ketiga, secara serius mengkaji apakah apakah kebutuhan untuk melakukan penjadwalan kembali itu mutlak diperlukan? Dalam hal ini, jika dilihat dari sisi keuangan negara, kebutuhan itu mungkin dapat dicoba ditutup melalui cara lain. Jika kesenjangan pembiayaan negara itu misalnya berjumlah tiga milyar dollar AS atau sekitar Rp 30 trilyun, berbagai cara untuk mendorong penerimaan serta penghematan dari pengeluaran bisa dilakukan guna mengurangi kesenjangan itu. Selebihnya dapat ditutup melalui pinjaman dalam negeri, dengan catatan pasar Surat Utang Negara sudah berjalan baik. Perkembangan terakhir, terjadinya oversubscription dari Obligasi Pemerintah yang berjangka delapan tahun memberi harapan kearah itu. Meski demikian, dari sisi neraca pembayaran, perlu dipikirkan serius cara untuk menutup kesenjangan pembiayaan itu. Dalam hal ini, upaya menarik investasi ke dalam negeri, termasuk investasi portfolio, merupakan hal yang memiliki prospek baik. Yang jelas, permintaan investor asing atas penjualan Obligasi Pem erintah yang lalu memberi indikasi adanya ruang gerak untuk itu. Demikian juga sukses peluncuran obligasi dan surat utang lainnya oleh berbagai bank dan korporasi Indonesia, memberi gambaran prospek itu. Sayang, aliran modal semacam ini mensyaratkan suasan a yang stabil dan kondusif untuk pasar. Oleh karena itu, desakan untuk menghentikan kontrak dengan IMF disertai "pemanasan suasana" akhirnya akan menutup kembali alternatif pembiayaan di luar IMF dan Paris Club. Bisa jadi, desakan untuk lepas dari IMF yang terlalu kuat, justru bumerang sehingga Indonesia akan kembali lagi kepelukan IMF. Jika ini yang terjadi rasanya sungguh ironis. Persoalan yang kita hadapi adalah persoalan yang riil dan serius. Pemecahan masalah ini hanya bisa dilakukan dengan tenang, ser ius, dan jelas bukan dengan retorika.
52
C Harinowo, Advisor CBPlus Mondial URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0301/28/opini/97764.htm
Dua Globalisasi Globalisasi Oleh: B HerryHerry -Priyono
KETIKA berkeliling Eropa Barat untuk mempromosikan karyanya, The End of History and the Last Man (1992), Francis Fukuyama kecewa. Bukan karena bukunya tak laris, juga bukan bukan karena orang orang tidak membacan membacanya. ya. Alasannya, Alasannya, banyak intelektual intelektual Eropa Barat Barat menjamunya dengan sedikit tertawa. Mereka tertawa bukan karena tidak sopan, tetapi karena melihat gagasan "akhir sejarah" sebagai diagnosa menggelikan. Seperti kita tahu, salah satu gagasan pokok Fukuyama dalam buku itu adalah demokrasi -liberal kapitalis merupakan bentuk definitif masa depan manusia dan dunia. Sebagai pemikir, mungkin ia tidak menghendaki karyanya dibajak para demagog. Celakanya, para demagog selalu haus gagasan pembenaran. Dan Fukuyama mengerti soal seperti itu. Kita tidak tahu apakah ia merayakan atau meratapi, saat gagasannya tentang "demokrasi"demokrasi -liberal kapitalis sebagai akhir sejarah" lalu dipakai luas sebagai pembenaran bagi corak globalisasi yang sedan g berlangsung dewasa ini. Globalisasi Davos
Ketika diterapkan pada soal globalisasi, gagasan "akhir sejarah" itu biasanya berubah menjadi argumen berikut. Corak globalisasi yang sedang berlangsung saat ini adalah keniscayaan sejarah. Ia tak terelakkan (ine vitable), dan masa depan dunia adalah urusan merawat serta memaksimalkan potensi kekuatan yang terlibat di dalamnya. Seperti apa corak globalisasi yang berlangsung dewasa ini? Tentu saja ia lebih dari sekadar lonjakan volume lalu lintas ekspor dan impor. I a menyangkut perubahan mendalam pada cara mengalami hidup. Sebagaimana komunikasi SemarangSemarang -Kupang kini bisa dilakukan dalam sekejap, begitu pula komunikasi antara ParisParis-Manila tidak lagi membutuhkan waktu berbulan. Dan itu terjadi pada migrasi, transportasi, transportas i, media, perdagangan, dan sebagainya. Maka dunia tidak lagi sunyi karena jarak waktu ruang, tetapi tetapi riuh rendah rendah dengan dengan lalu lintas lintas pertukaran pertukaran barang, barang, gagasan, perasaan, sampai perkara-perkara perkara- perkara maya (virtual). Sebagai arena tindakan, dunia kian menjadi satu unit. Sebagai rentang wawasan, dunia kian menjadi satu arena. Dari sekian banyak faktor yang terlibat corak globalisasi, mungkin tak ada yang lebih menentukan dari revolusi teknologi dan uang. Tentang uang, tahun 1971, 90 persen transaksi finansial terkait ekonomi riil berbentuk perdagangan dan investasi jangka panjang, dan hanya 10 persen menyangkut spekulasi. Di tahun 1990, pola itu sudah
53
terbalik. Tahun 1995, sekitar 95 persen dari 1,2 trilyun dollar AS transaksi finansial per hari berupa spekulasi, 80 persen di antaranya transaksi spekulatif bolak bolak -balik dalam 1-7 1 -7 hari. Di situlah kita bertemu dengan inti corak globalisasi yang sedang terjadi saat ini. Globalisasi tidak hanya menyangkut finansial dan ekonomi, tetapi juga kultural, psikologis, sosial, hukum, huku m, dan sebagainya. Tetapi, dengan menyebut begitu banyak faktor dan pelaku yang terlibat, kita cenderung menghaluskan gejala dengan nama yang kehilangan makna. Let s be honest, corak globalisasi dewasa ini disangga perkawinan antara uang dan teknologi yang digerakkan terutama para pemilik modal finansial. Fakta bahwa kinerja mereka melibatkan hidup kita semua sama sekali tak berarti kita penentu jalannya globalisasi. globalisasi. Begitu pula, pula, fakta bahwa bahwa kinerja mereka tak dimaksudkan dimaksudkan untuk menciptakan watak globalisasi globalisas i seperti yang ada dewasa ini, tidak berarti mereka bukan pelaku globalisasi. Inilah model globalisasi yang terutama dibangun di sekitar kekuasaan uang. Memang, kekuasaan tidak jatuh dari langit. Sekali lagi, untuk tidak menutup -nutupi, muasal kekuasaan adalah adalah rentetan proyek untuk melepaskan uang dari kekangan waktu, ruang, peraturan, regulasi, dan tujuan lain selain akumulasi. Ringkasnya, kebebasan gerak modal finansial bagi akumulasi laba. Tetapi, tekanan tidak terletak pada nilai "kebebasan" (freedom) sebagaimana s ebagaimana dibicarakan para filsuf. Maksudnya, "kebebasan" bernilai bukan karena ia kebebasan, tetapi karena menyangkut mobilitas uang. Lalu untuk apa mobilitas uang? Terutama untuk akumulasi laba. Fakta bahwa modal finansial berguna untuk membuat jembatan atau membeli berlian bukanlah soal utama. Sebagaimana tidak ada yang aneh dengan uang dan modal, juga tak ada yang aneh pada kinerja pencarian laba. Pada tataran filosofis, mungkin semua orang setuju. Tetapi, bawalah perkara itu ke dataran gejala sehari -hari, -hari, akan ditemui riuh rendah perdebatan. Sebabnya sederhana. Kebebasan gerak modal finansial tidak berlangsung di ruang kosong. Ia berlangsung dalam setting kian keramatnya hak milik dan hak guna pribadi (the sanctity of private property). Seperti diketah ui, kian keramatnya hak milik pribadi atas modal finansial, berbanding lurus dengan kian pudarnya "misi" sosial modal finansial bagi kesejahteraan bersama (common welfare). Itulah mengapa bisa dikatakan, yang terjadi saat ini merupakan corak globalisasi ya ng berdiri di atas agenda untuk melepas kinerja kekuasaan dan mobilitas modal finansial dari proses survival mayoritas warga dunia yang tidak memiliki uang. Itu pula kritik yang dilancarkan terhadap model globalisasi World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, 2323 -28 Januari 2003. Seperti sebelumnya, di sana berkumpul para menteri ekonomi, bankir, financiers, akademisi, pengusaha, dan mereka yang lebih mewakili model globalisasi seperti di atas. Di belah Samudra Atlantik, pada waktu yang sama, versi globalis asi alternatif sedang dibangun di Porto Alegre, Brasil.
54
Globalisasi Porto Alegre
Versi globalisasi alternatif itu disebut World Social Forum (WSF). Istilah "sosial" (the social) dipakai bukan dalam pengertian latah yang beredar di dunia bisnis, yaitu sebag ai lawan "ekonomi" (the economic). Ia dipakai untuk menunjuk agenda globalisasi inklusif yang seharusnya terjadi, termasuk globalisasi ekonomi. Di forum itu berkumpul jaringan gerakan akademisi, intelektual, lingkungan hidup, buruh, petani, pengusaha, dan sebagainya yang melihat kejanggalan corak globalisasi dewasa ini. WSF sulit dipahami di luar corak globalisasi yang sedang terjadi saat ini. Seperti ditunjuk Paul Davidson, ekonom AS, soal utama yang terlibat dalam corak globalisasi ini bisa diringkas: pasar pas ar modal finansial kini menjadi likuid (liquid). Tetapi menjadi likuid tidak berarti lebih efektif. Statistik di atas bisa bersaksi tentang ketidaksamaan keduanya. Sebelumnya, John Maynard Keynes, ekonom raksasa itu, mengingatkan: pasar modal (finansial) ada ada sebagai sumber investasi para entrepreneurs, bukan obyek judi. Karena itu, mengapa masalahnya amat serius saat bisnis menjadi gelembung buih di permukaan badai spekulasi. Dan saat perkembangan modal di suatu negara sekadar merupakan produk sampingan per judian kasino, kasino, raison d etre modal finansial itu lenyap . Namun, persis itulah yang terjadi dalam corak globalisasi dewasa ini. Stiglitz (2002), pemenang Nobel Ekonomi 2001 lugas menunjuk: "Jika para spekulan hanya saling mengeruk, itu riskan dan tak menar ik. Yang membuat spekulasi dilakukan dengan penuh nafsu dan dibantu IMF adalah, karena uang yang diincar itu milik pemerintah. Ketika tahun 1998 IMF dan Pemerintah Brasil menghabiskan 50 milyar dollar AS untuk mengungkit nilai tukar, ke mana uang itu lenya p? Bukan ke angkasa, tetapi ke kantung orangorang -orang tertentu, kebanyakan para spekulator". Apa yang makin kencang berlangsung tentu saja penguasaan modal finansial sebagai target utama gerak globalisasi. Jelas, hal itu terjadi dalam kombinasi dengan penguasaan industrial dan teknologi. Semakin kencang proses berlangsung, semakin terbentuk globalisasi yang bertumpu pada oligarki modal. Istilah "pasar modal" (capital market) terlalu sopan untuk menyebut realitas yang sebenarnya brutal. Seperti yang selalu terjadi dalam urusan kekuasaan, lalu terbentuk pola berikut: para tuan besar finansial memetik hasil terbanyak globalisasi, kaum miskin memunguti remah -remahnya, dan mereka yang ada di antaranya bingung dengan ambivalensi. Itulah kritik utama WSF atas riuh ren dah globalisasi yang kini berlangsung. Corak globalisasi kini bukan sesuatu yang niscaya dan tak terelakkan. Ia bukan gejala alam, ia melibatkan para pelaku nyata, juga bukan "akhir sejarah". Karena kritik itu, media massa dengan serampangan menyebut WSF sebagai gerakan antiglobalisasi. Itu rancu. Dengan itu media justru mengesahkan ketidakmungkinan perubahan. WSF bukan gerakan antiglobalisasi, tetapi gerakan yang mau mengarahkan globalisasi sebagai proses mondial penggunaan dan perkembangan sumber daya dunia bagi kesejahteraan bersama, bukan hanya bagi para tuan besar finansial.
55
Mungkin lebih tepat dikatakan, WSF adalah model globalisasi "demokrasi -sosial" yang sedang coba melancarkan koreksi terhadap model globalisasi "neoliberal". Salah satu pesan dari neoliberalisme ekonomi adalah, tak ada alternatif untuk bentuk globalisasi yang terjadi dewasa ini, dan gerak dunia telah menemukan "konklusi sejarah". Para pembawa pesan ini biasanya menuntut para pengkritik untuk mengajukan alternatif. Namun mereka lupa, tata t ata globalisasi yang terjadi saat ini bukan hasil genius mereka, tetapi hanya sekadar penjelmaan insting -monopolistik kekuasaan mereka. Benar, model globalisasi demokrasi -sosial masih berupa pencarian. Ia harus mencari cara bagaimana mobilitas uang tidak menjadi m enjadi orgi spekulasi. Ia juga harus menemukan cara menerapkan mekanisme demokrasi pada kekuasaan bisnis. Karena tidak sederhana, itu semua terdengar seperti utopia. Tetapi, sejarah sudah mengajar, setiap kemajuan peradaban seperti pengatasan perbudakan da n kolonialisme formal satu atau setengah abad silam, mesti menaklukkan perasaan "ketidakmungkinan", hanya karena belum pernah terjadi sebelumnya. Gagasan "akhir sejarah" adalah obat bius menidurkan. Mungkin itulah mengapa di pertengahan tahun 1999, saat berkeliling Eropa Barat untuk mempromosikan bukunya The Great Disruption (1999), Fukuyama dengan lugas mengakui kelemahan gagasan "akhir sejarah". Selama kita tetap melakukan penemuan dan refleksi baru di segala bidang, sejarah tidak akan berakhir. Untuk kita, watak globalisasi yang sedang berlangsung saat ini juga bukan suatu konklusi. B HerryHerry-Priyono, peneliti, tinggal di Jakarta
opini/96980.htm URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0301/28/ opini/96980.htm
"Another World is Possible" Oleh: A Prasetyantoko
Di WEF orangorang-orang seperti Bill Gates, Jack Welch serta jajaran CEO terkemuka dunia, para enterpreneur enterpreneur dan pelaku bisnis lain selalu mendapat tempat terhormat. Dari merekalah arah perkembangan ekonomi dan bisnis dunia ditentukan. Mereka adalah pemegang kendali modal (capital), yang pada gilirannya akan menjadi kekuasaan yang amat menentukan. Apa relevansi rele vansi WSF bagi mereka ini? Jika di WEF, para pelaku bisnis mendapat tempat terhormat, di WSF mereka dicerca sebagai pihak paling bertanggung jawab atas memburuknya situasi dunia. Di mata para aktivis, pelaku bisnisbisnis -sebagai pemegang kendali modal -telah melakukan melakukan persekongkolan tak suci (unholly alliance) dengan para birokrat Bank Dunia, IMF, dan WTO -sebagai penentu kebijakan ekonomi dunia -dengan para pejabat domestik. Para aktivis ini adalah representasi generasi yang beraliran anti -globalisasi serta antianti -paham paham neoneo-liberal. Dan, kini mereka sedang mencari dunia yang lain dari yang ada kini.
56
Dikaitkan konstelasi persekongkolan antara pelaku bisnis, pejabat lembaga multilateral dan pejabat domestik, pertanyaannya adalah is another world and another business possible? Para teoritisi bisnis banyak yang gelisah dengan pertanyaan itu. Charles Handy, salah satu tokoh strategi bisnis di London, membuat refleksi tentang peta bisnis paska -skandal keuangan di Amerika Serikat (AS). Dia membuka analisisnya dengan tesis. Mekanisme pasar selalu bertumpu pada aturan dan hukum (rules and laws), sedangkan aturan dan hukum basisnya adalah kebenaran dan kepercayaan (truth and trust). Jadi, aturan dan hukum saja tidak cukup. Di luar aturan dan hukum (beyond rules and laws), masih a da kebenaran dan kepercayaan. Skandal keuangan di AS adalah salah satu bukti, sekuat apapun aturan, jika tak didukung penerapan nilai kebenaran dan kepercayaan, manipulasi tetap mungkin terjadi. Dalam konsepsi teoritis yang dibangunnya, Handy tak hanya men gaitkan praktik bisnis dengan aturan dan hukum saja, tetapi juga dengan kebenaran dan kepercayaan. Sebuah konsepsi abstrak, tetapi mendasar dalam praktek bisnis. Perilaku bisnis
Sebuah survei di AS yang diselenggarakan Gallup Poll mengungkap, 90 persen responden (representasi orang AS) tak percaya, orang yang menjalankan bisnis akan memperhatikan kepentingan pekerjanya. Sedangkan survai serupa oleh lembaga lain di Inggris menunjukkan 95 persen responden tak mempercayainya (Harvard Business Review/HBR, 12/2002). Adakah hal yang salah? Sinisme masyarakat terhadap perilaku pengelola perusahaan ini didukung laporan yang menyebutkan, para CEO (Chief Executive Officer) di AS menerima gaji lebih dari 400 kali gaji karyawan level terendah. Sebenarnya fakta ini merup akan refleksi dari sebuah sistem yang ambisius. Dalam sistem bisnis Anglo -Amerika, kriteria sukses tidaknya sebuah perusahaan akan diukur dari tambahan nilai yang berhasil diberikan kepada para pemegang saham (shareholder value). Semakin banyak keuntungan yang bisa dibagikan (deviden), semakin sukses bisnis itu. Konsekuensinya, harga saham akan kian diburu orang, dan harga sahamnya akan segera meningkat. Sebuah logika yang menyerupai garis lurus. Peningkatan nilai saham adalah pusat seluruh aktivitas dan pe rilaku bisnis. Guna memacu para eksekutif kian rajin mengakumulasi nilai saham, mereka diberi insentif berupa kepemilikan saham (stock option). Dengan begitu para eksekutif berkepentingan meningkatkan nilai saham, karena akan mendapatkan manfaatnya dari pembagian deviden. Sebuah metode insentif yang efektif. Mengingat efektifnya mekanisme itu, tak mengherankan jika penerapan sistem ini dari hari ke hari kian populer di kalangan bisnis kontemporer. Dilaporkan, di AS, tahun 1980 hanya dua persen perusahaan ya ng menerapkan sistem itu, namun kini sudah mencapai lebih dari 60 persen. Sebuah peningkatan fantastis.
57
Atas fakta ini, Charles Handy punya sebuah pertanyaan mendasar. Untuk apa sebenarnya bisnis itu ada? Ini adalah pertanyaan yang menyangkut alasan adanya (raison d être). Apakah demi pengejaran keuntungan pada dirinya, guna memenuhi obsesi pengelolanya, atau demi kepentingan yang lain? John Browne, CEO British Petroleum (BP) punya pendapat berikut ini. Menyangkut tanggung jawab bisnis dalam pembangunan ya ng berkelanjutan, dia berujar "bagaimana mungkin bisnis tetap bisa berjalan, jika masa depan planet itu sendiri tak jelas?". Maka dari itu, bisnis bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dunia ini. Pada prinsipnya tujuan utama organisasi perusahaan adalah hidup terus, selama -lamanya. Dia akan memilih preferensi keuntungan sedang - sedang, tetapi berjangka panjang, ketimbang keuntungan besar, tetapi sesaat. Secara lebih elegan bisa dirumuskan, bisnis sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (wealth -creating community). Bisnis sama sekali tak terlepas dari konteks sosialnya. Usaha untuk menghasilkan keuntungan tak mungkin berjalan, jika konteks sosialnya tak memiliki prospek dalam jangka panjang. "Philanthropy" bisnis
Istilah belas kasihan perusahaan muncul dari asumsi, bisnis tak punya tanggung jawab sosial. Milton Friedman tahun 1970, sebagaimana dikutip New York Times Magazine, mengatakan, satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah menghasilkan keuntungan. Prinsip yang diusung para penganut paham neo -liberal ini diterapkan dengan baik oleh kebanyakan perusahaan AS. Selama 15 tahun terakhir, jumlah uang yang disalurkan perusahaan-perusahaan di AS untuk kepentingan kedermawanan perusahaan (corporate philanthropy) menurun drastis sebesar 50 persen (HBR, 12/2002). Tentu saja alasannya bisa segera ditemukan. Sederet program yang dikemas dalam CSR (corporate social responsibility) adalah kegiatan yang tak populer di mata para investor. Mereka lebih menyukai alokasi dana itu dialihkan dalam bentuk paket pembagian keuntungan (deviden). Tidak seperti pengeluaran perusahaan untuk kepentingan sosial, ongkos yang harus ditanggung demi peningkatan produktivitas perusahaan, berapapun besarnya rela dikeluarkan. Data berikut memberi konfirmasi. Banyak perusahaan di AS mengalami lonjakan pengeluaran untuk kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran dari 125 juta dollar AS/tahun pada 1990 menjadi 828 juta dollar AS (2002). Kasus Philip Morris adalah ilustrasi yang baik. Sebagai perusahaan rokok besar, mereka bertanggungjawab guna mengalokasikan dana demi kepentingan kesehatan. Tahun 1999 misalnya, dikeluarkan 75 juta juta dollar AS demi kepentingan sosial, sementara biaya untuk mempublikasi kampanye itu membutuhkan 100 juta dolla r AS (HBR, 12/2002).
58
Banyak perusahaan alergi dengan penerapan tanggungjawab sosial perusahaan. Padahal, Michael E Porter, ahli strategi bisnis dari Harvard Business School, telah menunjukkan adanya hubungan positif antara pengeluaran sosial dengan kemampu an bersaing perusahaan. Menurutnya, kedermawanan perusahaan akan meningkatkan apa yang disebut competitive context. Artinya sumbangan sosial yang diberikan perusahaan pada lingkungan sekitar akan meningkatkan kualitas lingkungan itu. Memang tidak seluruh program sosial memiliki dampak signifikan atas konteks persaingan. Sehingga, dibutuhkan kemampuan untuk mengintegrasikan keuntungan sosial (social benefit) dan keuntungan ekonomis (economic benefit) dalam sebuah program yang memiliki nilai strategis (strategic value). Misalnya, Cisco Systems, perusahaan yang menyediakan layanan sistem informasi, memberi program sosial berupa pendidikan bagi tamatan sekolah menengah dalam Cisco Networking Academy. Selain mendidik angkatan muda cuma -cuma, keuntungan yang diperoleh Cisco adalah tersedianya tenaga kerja siap pakai yang paham tentang sistem yang dibangunnya. Program serupa juga dilakukan Apple Computer yang memberi pendidikan komputer gratis pada generasi muda. Demikian juga IBM yang sejak tahun 1994 punya komitmen 70 juta dollar AS dalam program Reinventing Education, yang telah menjangkau 65.000 guru dan enam juta murid. Grand Circle Travel, perusahaan perjalanan wisata favorit di AS, memiliki komitmen mendanai program-program rehabilitasi tempat-tempat bersejarah. Misalnya, museum dan situs reruntuhan Ephesus di Turki atau museum nasional Auschwitz- Birkenau di Polandia. Selain mendeliver nilai sosial, mereka sedang meningkatkan nilai bisnis sendiri, karena akan kian banyak pelancong yang mengunakan agen perjalanannya. Singkatnya, bisnis tak selalu harus luput dari tanggungjawab untuk meningkatkan nilai sosial. Dengan demikian, konteks persaingannya menjadi semakin tinggi dan akan menambah nilai ekonomis perusahaan. Jadi, jika mau dirumuskan dengan satu kata, selur uh argumen ini akan berbunyi good business is good society. Dengan demikian, another world is really possible! A Prasetyantoko, Pengajar Strategic Management & Business Policy di Unika Atma Jaya Jakarta URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0301/28/opini/96966.htm
Merenungkan Daulat Manusia Oleh: Rendra
Dalam diri setiap manusia terkandung Kehendak Manusia dan Kehendak Alam. Beberapa bagian tubuh kita bisa kita kuasai gerak -geriknya menurut kehendak kita. Misalnya, kaki, tangan, lidah, selaput suara, mulut, bola mata, dan sebagainya. Tetapi
59
beberapa bagian yang lain tidak bisa ki ta kuasai gerak -geriknya. Misalnya, jantung, usus, hati, dan sebagainya. Bagian-bagian yang tidak bisa dikuasai oleh kehendak manusia itu dikuasai oleh kehendak alam. Bagian yang bisa dikuasai oleh manusia bisa dibudayakan; bagian yang tidak bisa dikuasai oleh manusia berjalan menurut alam. Jadi, dalam diri setiap manusia terkandung unsur alam dan unsur kebudayaan. Di sepanjang sejarah di seluruh dunia, persoalan yang selalu muncul adalah bagaimana orang menyelaraskan Kehendak Manusia dan Kehendak alam dalam hidupnya. Atau dengan kata lain, Manusia selalu terlibat didalam masalah keselarasan antara Daulat Alam dan Daulat Manusia. Pada permulaan taraf peradabannya, manusia merasa sangat jerih kepada Daulat Alam. la harus lahir, harus tua, dan akhirnya harus mati. Tidak bisa diupayakan untuk dicegah. Guntur bertalu-talu, ombak laut bergelora setinggi bukit, gunung meletus, topan badai mengganas. Semua tidak bisa dicegah. Orang merasa tidak berdaya terhadap Daulat Alam. Semakin orang tunduk dan menghormati Daulat Alam, semakin terjamin keamanan hidupnya. Pada akhirnya para pemuja Daulat Alam ini menciptakan tatanan masyarakat sesuai dengan keadaan alam. Di dalam alam tidak ada hak. Yang ada hanyalah kepastian-kepastian. Bahwa beringin itu beringin. Perdu itu perdu. Sayuran itu sayuran. Dan benalu itu benalu. Sayuran jangan bermimpi menjadi beringin. Demikian pula gajah itu gajah. Macan itu macan. Kijang itu kijang. Tikus itu tikus. Jangan tikus bermimpi bisa menjadi macan dan harus tetap berhati- hati dan tahu diri terhadap kucing. Akhlrnya, alampun sudah menetapkan: ada orang perkasa. ada orang lemah. Ada kakak, ada adik. Ada jagoan, ada orang biasa. Ada penguasa, ada rakyat yang dikuasai. Ada lelaki, ada perempuan. Ada ndoro, ada abdi. Dan orang masing-m asing harus tahu kedudukannya. Tidak ada hak, yang ada hanya unggah -ungguh, tatacara menurut hirarki, yang harus dipatuhi agar tidak merusak harmoni hidup yang kerto raharjo, selamat sejahtera. Yang adik harus tahu kedudukannya terhadap kakak, sebab si adi k tetap adik dan kakak selama-lamanya tetap kakak. Begitu juga wong cilik harus tahu kedudukannya terhadap ndoro-ndoro, sebab untuk selama-lamanya wong cilik itu tetap wong cilik, dan ndoro itu ndoro. Di dalam tatanan masyarakat seperti itu, Daulat Alam menjelma menjadi Daulat Tuanku. Kepala negara dalam masyarakat seperti itu mempunyai kedaulatan yang setara dengan penguasa alam semesta raya. Ya karena ia memang dianggap sebagai wakil tuhan diatas dunia. Sabdanya sakti. Harus dituruti. Asptrasinya menjadi hukum dan aturan negeri. Segala sesuatu yang berada diwilayah kekuasaannya adalah miliknya. L 'etat, c'est moi. Negara itu saya! Begitu kata raja Louis XIV. Ratu Kang Murbeng Jagat, Raja yang Memiliki Dunia! Begitu Amangkurat I melukiskan dirinya. Di dalam masyarakat seperti itu, patuh kepada unggah -ungguh adalah suci, bagaikan kewajiban dalam agama. Kenaikan derajat orang dalam lapisan sosial terjadi bukan karena hak prestasi, tetapi karena "wahyu" , yaitu rahmat tuhan yang sangat alami sifatnya. Kepatuhan adalah kunci keutamaan. Sebagaimana orang pasrah kepada tuhan, begitulah orang pasrah kepada kepala negara dengan segenap daulat sabdanya. Daulat Manusia bersujud kepada Daulat Alam yang memanifestasikan dirinya sebagai daulat tuanku. Apabila rakyat atau abdi Raja hendak berkata sesuatu, ia harus membuka
60
ucapannya dengan kalimat "Ampun beribu ampun" dan selanjutnya ia harus menyembah "Duli Kaki Tuanku", Debu Kaki Tuanku. Di dalam dunia pertanian sekalipun orang sedikit sekali melakukan intervensi terhadap jalannya alam. Orang tidak membuat bendungan, tetapi sekedar irigasi dan waduk, atau saluran (kanal). Dan dihalaman rumahnya, orang tidak membuat taman melainkan membuat pekarangan. Taman itu punya rancangan, sedangkan pekarangan tidak punya rancangan, segalanya tumbuh begitu saja. Paling jauh, didalam pekarangan orang hanya berlaku "merapikan", sedangkan aturan dasarnya paling sedikit sekali. Di dalam mengelola lingkungan alam, orang -orang dari budaya Daulat Alam secara naluriah sangat bersifat ekosentris. Dan di dalam hidup sehari- harinya menyelaraskan diri dengan irama matahari. Mereka bangun tidur bersama terbitnya matahari. Mereka bekerja, melakukan makan-minum selagi matahari muncul di atas jagat raya. Dan merekapun tidur, bagaikan sayur mayur waktu matahari sudah tenggelam. Tetapi Daulat Manusia itu bukan omong kosong. Daulat Manusia adalah suatu unsur di dalam diri manusia yang tidak kalah kuatnya dengan Daulat Alam. Daulat Manusia adalah bagian dari unsur kewajaran dan keutuhan di da lam pribadi manusia. Dan karena manusia itu bukan batu, melainkan mahluk yang mempunyai daya hidup, maka lambat atau cepat ia akan selalu berusaha mencapai kewajaran dan keutuhan dirinya.Apalagi ia mempunyai nalar, budi, dan bahasa. Hal -hal tersebut menyebabkan ia berbeda dari hewan yang tunduk sama sekali kepada Daulat Alam, dan ia menganggap alam dan segenap rahasianya sebagai suatu tantangan untuk ditundukan. Nalar dan budinya selalu mendorongnya untuk mempertanyakan kembali rumusan -rumusan pemikiran orangorang yang terdahulu, dan juga batas- batas dari pengetahuannya. Akhirnya, iapun mempertanyakan kedudukan Daulat Manusianya dalam berhadapan dengan kekuasaan Daulat Tuanku. Haknya atas tanah yang ia garap, dan benda- benda yang ia peroleh berkat usaha dan jerih payahnya. Haknya dalam berpendapat dan dalam keterlibatannya dalam tata masyarakat. Begitu dan seterusnya sebagaimana dilukiskan dengan baik oleh Thomas Paine dalam bukunya Rights of Man. Begitulah, melewati pergolakan -pergolakan politik didunia barat, terutama melewati Revolusi Perancis, kesadaran akan Daulat Manusia melahirkan kesadaran akan Daulat Rakyat sebagai lawan dari Dulat Tuanku. Ketika Rights of Man ditulis, bangsa kita masih hidup dibawah Daulat Alam ,dan Daulat Tuanku. Kesadaran akan Daulat Manusia hanya hadir dialam meditasi. Begitu keluar dari alam meditasi dan terjun ke masyarakat kembali, orang tertawan dalam mesin Daulat Alam yang tanpa perikemanusiaan. Kiprah Daulat Manusia dan Daulat Rakyat yang melahirkan tatan an masyarakat baru, yang lebih militan mobilitas horizontal dan vertikalnya, pun lebih memberi kesempatan yang luas kepada bangsa untuk berorganisasi dan berkoordinasi, dan juga melahirkan jaminan kepastian hidup bersama yang lebih bisa diperhitungkan dan diandalkan karena
61
adanya kepastian hukum yang mandiri dari nafsu kekuasaan pemerintah. Maka pada akhirnya kiprah itu mampu menopang perkembangan filsafat menjadi ilmu pengetahuaan yang melahirkan teknologi dan perkembangan industri. Kepastian hukum, sebagai hasil dari kiprah Daulat Rakyat, merangsang inisiatif dan daya usaha dalam masyarakat, sehingga masyarakat menjadi kaya akan sumber daya manusia. Kini, dalam menghadapi berbagai masalah didunia, termasuk masalah dengan lingkungan alam, orang bersikap antroposentris. Kepentingan Daulat Manusia menjadi pusat orientasi. Daulat Manusia mendesakan diri dengan dahsyat. Hampir tidak mengenal batas. Alam ditundukan dan diolah sejadi- jadinya. Molekul dibelah menjadi atom, menjadi nuklir, sehingga melahirkan tenaga yang sukar dikendalikan, dan limbah yang mencemarkan dan merusak alam. Daulat Manusia melahirkan paham liberalisme yang menuntut hak asasi manusia yang luas sekali dalam segala bidang. Globalisasi gerakan hippies adalah puncak dari eksperimen kebebasan hak -hak manusia. Free love, Free sex, Free expression. Begitu tidak membatasi hasrat -hasrat seks-nya, maka segenap saripati nafsu birahi yang terpendam diungkapkan: hasrat homoseksualisme, lesbianisme, biseksualisme. Seperti orang membelah-belah molekul menjadi atom dan nuklir, orang membelah -belah laku asmara sehingga menjadi seks murni yang lepas dari keutuhan manusia, lepas dari proses pergaulan yang mendalam antara pribadi dan pribadi. Dalam kepesatan perputaran seks semacam itu, aurat yang satu sama saja dengan aurat yang lain. Orgasme bukan lagi klimaks dari pergaulan antar pribadi, tetapi sekedar batas dari kemampuan seks. Dimensi seks menjadi miskin dan karenanya lama kelamaan menjadi hambar dan tidak menarik lagi. Banyak anak muda dalam tingkat seperti ini menjadi impoten. Free love, percintaan tanpa ikatan, menyebabkan kaburnya nucleus keluarga. Anak anak yang lahir dalam keadaan seperti itu menjadi yatim piatu sepanjang hiduprya, seperti daun yang melayang-layang ditiup angin, kehilangan sentuhan keunikan dari keterlibatan pergaulan yang berdasarkan ikatan darah, yang berarti ikatan alami. Padahal ia terjerumus dalam situasi hidup seperti itu bukan karena pilihannya, tetapi karena pilihan ibu dan bapaknya. la terjerembab dalam situasi murung yang ditimpakan kepadanya. Kebebasan berekspresi didorong sejauh mungkin. Sampai -sampai pornografi harus diijinkan. Mendirikan gereja setan boleh. Dan mendirikan organisasi fasisme juga boleh. Orang berekspresi atau berpikir tidak lagi dengan pertimbangan kepentingan kesejahteraan. Iman tidak lagi penting. Tanpa iman kepada tuhan, tanpa pertimbangan akan pengadilan diakhirat, menyebabkan orang bertingkah polah tanpa rambu -rambu. Akibatnya tabrakan- tabrakan dalam lalu lintas kehidupan bersama terjadi secara konyol. Tabrakan -tabrakan yang
62
hanya berarti kecelakaan dalam kehidupan. Sebagai akibat dari lalu lintas kacau karena tanpa rambu-rambu. Industri berjalan dengan kedahsyatan mesin yang tanpa perasaan. Menghasilkan produk benda-benda konsumen yang melimpah dan menguasai kehidupan manusia. Konsumen membeli produk bukan karena nilai kegunaannya, tetapi karena ia menginginkan bendera-bendera derajat, atau kedudukan didalam masyarakat. Pakaian, makanan, perabotan rumah tangga, kend araan, adalah bendera-bendera derajat yang sudah lepas dari kegunaan aslinya. Semuanya itu adalah produk dari mesin industri yang tidak boleh berhenti, sebab time is money. Dan produk -produk itu dikemas dan ditawarkan kepada daftar impian yang ada dikepala para calon konsumen. Pesawat-pesawat jet sudah dibikin dan terus harus selalu dibikin. Lalu diciptakanlah yang tadinya tidak ada. Diciptakanlah tujuan -tujuan untuk penerbangan. Turisme dikembangkan. Masa libur para pekerja harus bisa direbut oleh mas kapai penerbangan. Bali harus bisa diringkas, dikemas dalam kertas kado, sehingga bisa disuguhkan kepada para pelancong. Upacara di pura, kesenian -kesenian ritual, dikemas secara necis dan praktis sehingga menjadi objek pariwisata. Lalu terjadilah erosi ke budayaan ataupun polusi kebudayaan. Kehidupan spiritual mengalami pendangkalan. Pada akhirnya, Daulat industri muncul sebagai kedaulatan baru yang menantang Daulat Manusia. Ternyata antroposentrisme maupun ekosentrisme bisa saling membahayakan ke utuhan kemanusiaan. Untuk menciptakan keseimbangan antara Daulat Manusia dan Dau'at Alam, kita harus berorientasi kepada Kehendak Sang Pencipta Manusia dan Sang Pencipta Alam. Karena hanya Sang Maha Pencipta sendirilah yang paling tahu syariat hidup yang tepat yang bisa mendamaikan keseimbangan kepentingan antara Daulat Manusia dan Daulat Alam dalam diri umat manusia.
Somasi Advokat terhadap IMF Tak Ada Kepentingan Politik dan Perkara
Jakarta, Kompas - Tidak ada kepentingan politik ataupun kepentingan perkara berkaitan dengan somasi yang dilancarkan Tim Advokat Peduli Beban Rakyat kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Somasi dilancarkan karena kebijakan ekonomi IMF telah mendorong Indonesia memasuki ekonomi liberal yang mengorbankan rakyat. Hal itu dikatakan salah seorang Dewan Penasihat Tim Advokat Gayus Lumbuun kepada Kompas, Jumat (31/1) di Jakarta. "Sebagai tim jelas tidak ada kepentingan politik atau kepentingan perkara, namun kalau ternyata ada kepentingan perkara atau kepentingan politik dari anggota tim, saya akan mundur dari tim tersebut," kata Gayus.
63
Sebelumnya, Koordinator Tim Hotman Paris Hutapea mengemukakan, gugatan yang dilancarkan sejumlah advokat itu betul-betul karena advis yang diberikan IMF ternyata betul-betul menyengsarakan rakyat kecil. "Kami sadar, kami juga bukan orang baik -baik. Tapi sejahat- jahatnya kami, boleh dong, kami sekali ini berbuat baik kepada bangsa dan negara," kata Hutapea. Namun, salah seorang advokat Mohammad Assegaf yang dihubungi terpisah mengemukakan, seharusnya imbauan anti- IMF itu ditujukan terlebih dahulu kepada para advokat di Tanah Air yang banyak mendapat cipratan rezeki dari kehadiran IMF. "Memang terasa ironi, kalau itu dikatakan sebagai gerakan moral advokat. Karena pada satu sisi sejumlah advokat mengecam kebijakan ekonomi IMF, pada pihak yang lain sejumlah advokat ikut membantu membuat perjanjian, memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan IMF," ujar Assegaf s eraya mencontohkan, beberapa kantor pengacara ikut terlibat dalam penyusunan dan pembuatan UU Kepailitan. Somasi tertanggal 20 Januari 2003 itu ditujukan kepada Kantor Pusat IMF di Washington (AS), IMF-Asia Pasifik, dan Kantor Perwakilan IMF di Jakarta. Da lam somasi itu antara lain dicantumkan kebijakan ekonomi yang dinilai para advokat sebagai salah, yakni obligasi rekapitalisasi, penjualan badan usaha milik negara (BUMN), dan penjualan aset nasional kepada pihak asing. Ditanya tindak lanjut dari somasi te rsebut, Gayus mengatakan, tim masih memberikan waktu satu bulan lagi kepada pemerintah Indonesia untuk merevisi Letter of Intent (LoI). "Pemberian waktu satu bulan itu setelah tim bertemu dengan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono," kata Gayus seraya men ambahkan terbuka kemungkinan Pemerintah Indonesia juga turut digugat. Gayus mengatakan, kesepakatan IMF dengan Pemerintah Indonesia secara yuridis bisa dibatalkan. "Perjanjian itu bisa dibatalkan apabila didasarkan pada asas kepatutan dan kepantasan sebagaimana yang diterima secara universal. Asas itu juga sejalan dengan pandangan Mahkamah Internasional yang juga dapat memutuskan perkara tidak berdasarkan hukum melainkan berdasarkan kepatutan dan kepantasan," katanya. Ditanya di mana gugatan akan didaftarka n, Gayus mengemukakan, sesuai dengan prinsip gugatan perdata internasional, gugatan akan didaftarkan di pengadilan di Washington, kantor pusat IMF. Untuk mengajukan gugatan itu, tim tentunya akan bekerja sama dengan advokat setempat. (bdm) URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0302/03/nasional/108439.htm
64
Tak Kenal Altruisme, Etika, dan Kemurahan Hati Kapitalisme Neoliberal Oleh: Maria Hartiningsih
"DON’T owe, no pay!" Slogan "Jangan ambil utang baru, jangan bayar utang lama" ini diucapkan dengan lantang oleh Lidy Nacpil dari Jubilee South Filipina ketika ia mengakhiri komentarnya dalam diskusi mengenai isu kontroversial bertema "Dominasi Korporasi dan Krisis Sistem Keuangan Internasional" di Stadion Gigantino, pekan lalu. Peserta diskusi yang mencapai sekitar 10.000 orang bersorak memberikan dukungannya. Nacpil menjadi pembicara, di samping Susan George dari Transnational Institute, Perancis, Maude Barlow dari Council of Canadians, dan Osvaldo Martinez dari World Economic Research Center, Kuba. DISKUSI malam itu terasa sangat mencerahkan. Peserta diskusi dibuat menjadi paham apa hakikat utang negara. "Semua negara berkembang terlilit utang saat ini," ujar Nacpil. Ia pun memaparkan angka-angka yang tidak terbayangkan besarnya, dan memberikan pemahaman bahwa sampai kapan pun, dengan cara seperti yang saat ini dipraktikkan lembaga-lembaga keuangan internasional (IFIs), tidak satu bangsa pun akan sanggup keluar dari lilitan utang. "Utang negara berkembang dan bunga utangnya yang sekitar 10 tahun lalu berjumlah sekitar 1,8 milyar dollar AS, sekarang membengkak menjadi sekitar 2,5 milyar dollar AS," ujarnya. Terkait dengan hal ini, Osvaldo Martinez menambahkan, "Negara berkembang sebenarnya sudah membayar delapan kali lebih besar dari utang yang sebenarnya, tetapi masih diwajibkan untuk membayar tiga kali lagi." Di luar masalah korupsi yang akut di negara -negara pengutang, analis masalah utang luar negeri lulusan Harvard University, David Sogge, dalam bukunya Give and Take (2002) memaparkan, pembayaran kembali utang dari negara miskin ke negara kaya pada tahun 2000 sudah jauh melampaui jumlah utang yang dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka panjang, yakni sebesar 101,6 milyar dollar AS atau lebih dari tiga kali jumlah uang yang mereka pinjam tahun itu. Pada tahun 1999, ketidakseimbangan itu bahkan lebih besar lagi: negara miskin harus membayar kepada kreditor hampir lima kali lebih besar dari apa yang mereka terima sebagai "hibah". Antara tahun 1992-2000, pembayaran kembali utang pokok naik dari 14 persen menjadi 19 persen pendapatan negara dari ekspor barang dan jasa; pembayaran kembali bunga utang naik dari delapan persen menjadi 10 persen; dan pembayaran kembali dua jenis utang itu (utang pokok dan bunganya) pada tahun 1999 merampas 28 persen dari pendapatan negara miskin. Pada saat bersamaan, kehilangan nilai perdagangan membuat negara berkembang tertimbun aliran utang. Nilai komoditas ekspor negara berkembang terus turun sepanjang
65
era bantuan (utang) luar negeri. Sepanjang tahun 1980 -an, harga komoditas turun ratarata lima persen per tahun, sehingga pada tahun 1990 mereka menerima 45 persen lebih rendah dari yang mereka terima tahun 1980. Antara tahun 1980 dan tahun 1991, negara berkembang menderita kerugian kumulatif pendapatan ekspor keseluruhan dalam nilai sesungguhnya sebesar 290 milyar dollar AS. Di negara-negara nonminyak di Afrika–tidak termasuk Afrika Selatan–nilai kumulatif dari kerugian perdagangan akibat menurunnya nilai komoditas ini antara tahun 1970 1997 mencapai minus 120 persen GDP. Bank Dunia memperkirakan, nilai dari seluruh komoditas ekspor pada tahun 2010 akan leb ih rendah dibandingkan dengan tahun 1997. Kecenderungan ini bertolak belakang dengan tekanan negara atau lembaga kreditor pemberi utang kepada negara miskin agar mengentaskan kemiskinan di negaranya dengan utang yang diberikan. "Bantuan" itu sendiri bersif at ambigu dan memiliki dua wajah. Melalui berbagai lapisan, bisnis "memberi" bantuan lebih bersifat kamuflase karena tak ada bedanya dengan "mengambil" atau, kasarnya, mencuri. Baik bantuan bilateral maupun multilateral yang menyasar pada penurunan kemiski nan di negara berkembang, syaratsyaratnya ditentukan oleh bank komersial, yang acapkali lebih ketat dibandingkan pinjaman komersial biasa. Akhirnya, aliran bantuan dikerdilkan dengan aliran uang dari negara miskin ke negara kaya. UTANG membuat suatu bangsa kehilangan harga diri dan posisi tawarnya terhadap negara lain dan lembaga-lembaga keuangan internasional yang menjadi kreditor. Utang tidak dibuat dengan sendirinya oleh pemerintah negara berkembang, tetapi dikondisikan oleh pihak -pihak pemilik uang supaya negara berkembang terus berutang, karena memberi utang berarti "suntikan kehidupan" bagi kreditor. Oleh karena itu, seperti dikemukakan Nacpil, "Kreditor tidak pernah berupaya sungguh sungguh bagaimana menyelesaikan persoalan utang negara berkembang. Ya ng mereka atur adalah kemampuan membayar, bagaimana utang itu bisa dibayar kembali tanpa peduli dampaknya pada masyarakat di negara tersebut, dan bagaimana agar negara itu mengambil utang baru lagi." Jadi, sebenarnya, "Mereka membutuhkan kami lebih daripad a kami membutuhkan mereka," ujar novelis dan aktivis India Arundhati Roy saat berbicara bersama ilmuwan sosial dan aktivis perdamaian dari Amerika Serikat (AS) Noam Chomsky dalam diskusi mengenai isu kontroversial bertema "How to Face the Empire" pada sesi terakhir, hari terakhir kegiatan World Social Forum (WSF) di Gigantino, Senin (27/1). Nacpil memaparkan, utang, secara sistematis kemudian digunakan sebagai alat untuk mendominasi. Antara tahun 1970-1980-an, kalau negara tak bisa membayar utang, resep yang digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional adalah SAP, dan syarat terpenting yang harus dipenuhi negara pengutang adalah privatisasi perusahaan negara yang bukan jasa.
66
"Seperti di Meksiko tahun 1982 yang tak bisa membayar utang, lalu IMF membe rikan resep SAP, yang isunya exchange of debt for asset," ujar Maude Barlow. Pada tahun 1990-an, lanjut Nacpil, syarat yang harus dipenuhi negara pengutang adalah liberalisasi yang berkaitan dengan jasa yang menyangkut kepentingan umum seperti air bersih, listrik, dan pelayanan kesehatan. Barlow menambahkan, untuk mengantisipasi ini, AS, Bank Dunia, dan korporasi internasional (TNCs) membentuk apa yang disebut World Water Council. "Mereka sedang mempromosikan bahwa air bukan merupakan hak dasar manusia, tet api merupakan kebutuhan, dan TNCs bisa memenuhi kebutuhan itu. Padahal, sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim punya hak untuk membuat laba dari kebutuhan orang lain," paparnya. "Setiap detik, satu anak di negara berkembang meninggal disebabk an oleh penyakitpenyakit yang berkaitan dengan air yang tidak bersih atau kekurangan air. Pertanyaannya, kalau pelayanan jasa kesehatan diprivatisasi, bagaimana menyelesaikan masalah ini? ...Kemudian bayangkanlah, bahwa nilai pelayanan kesehatan ini sanga t besar, mencapai sekitar lima trilyun dollar AS per tahun dan korporasi transnasional di bidang jasa kesehatan akan mengambil alih semuanya," lanjutnya. Susan George menambahkan, 200 TNCs terbesar menguasai 25 persen kekayaan dunia, tetapi tidak banyak menyerap tenaga kerja. Ia memaparkan data Perserikatan BangsaBangsa yang memaparkan 6.000 TNCs di dunia mempekerjakan kurang dari satu persen tenaga kerja di dunia. Padahal, perdagangan antaranak perusahaan TNCs menguasai sepertiga perdagangan dunia. Utang yang dikatakan banyak pemerintah negara berkembang sebagai "pahala" karena "dengan dipercaya oleh kreditor berarti kita kredibel", sebenarnya adalah bencana dan International Financial Institutions (IFIs) adalah senjata pemusnah massal (WMD) dalam bentuk yang paling halus karena sebenarnya mereka tidak peduli pada apa pun, kecuali Wall Street. "Bisa dikatakan, semua Wall Street isinya spekulan dengan transaksi sebesar tiga trilyun dollar AS per hari di pasar internasional. Lebih dari 90 persen kegiatannya bersifat spekulasi karena tidak ada barang atau jasa yang berpindah tangan dari transaksi itu," ujar Osvaldo Martinez. KALAU Nacpil memberikan jalan keluar bernuansa provokasi, "Don’t owe, no pay", Martinez menyatakan, yang diperlukan bukan hanya "a new global financial architecture", tetapi terutama "architect" yang bebas dari neoliberalisme. "IMF tidak mungkin direformasi karena didominasi AS. Karena itu, buat lembaga baru di mana tak ada sistem veto atas dasar besarnya jumlah uang sumbangan," ujar Martinez . Di dalam IMF, sistem veto didasarkan jumlah dollar, kasarnya, "one dollar one vote", sehingga negara-negara maju pemberi dollar dalam jumlah terbesarlah yang menguasai pengambilan keputusan dalam IMF.
67
Kalau reformasi IMF membutuhkan waktu, langkah kedua yang dibutuhkan adalah kontrol yang selektif dari perdagangan modal dan investasi jangka pendek atau investasi portofolio. "Langkah ketiga, harus ada kesepakatan mengenai hedge fund. Misalnya, Anda punya tiga dollar, dan bisa pinjam enam dollar ke bank. Jadi, semakin punya banyak uang, semakin mudah meminjam uang ke bank. Biasanya, hedge fund ini digunakan untuk jual beli valuta asing, dan ini di tingkat internasional sangat membahayakan," papar Martinez. Langkah keempat yang ditawarkan Martinez adalah meng urangi belanja militer dunia sampai 50 persen. "Belanja militer dunia saat ini mencapai sekitar 780 milyar dollar AS per tahun. Padahal, kelaparan dan kekurangan gizi bisa diatasi hanya dengan 19 milyar dollar AS setahun, dan kebutuhan akan tempat tinggal bisa diatasi dengan 21 milyar dollar AS setahun. Juga bandingkan dengan satu trilyun dollar AS yang digunakan untuk belanja iklan selama setahun," lanjutnya. Penerima Penghargaan Nobel Perdamaian Tahun 1987, Dr Oscar Arias, yang juga Presiden Kosta Rika antara tahun 1986 dan 1990, dalam suatu ceramahnya mengenai globalisasi pada tahun 1999, pernah memaparkan bagaimana eksploitasi ekonomi dan penderitaan sehari-hari berjalan beriringan dengan kekayaan yang berlimpah -limpah. Warga AS, misalnya, membelanjakan delapan milyar dollar AS setahun untuk kosmetik, padahal dua milyar dollar AS setahun saja dapat memenuhi hak semua orang pada pendidikan. Warga Eropa membelanjakan 11 milyar dollar AS untuk es krim, padahal hanya sembilan milyar dollar AS dibutuhkan untuk menjamin akses semua orang miskin pada air bersih dan sanitasi. "ORANG boleh bicara mengenai bagaimana mereformasi kapitalisme," kata Susan George, "Tetapi, saya tidak setuju karena kapitalisme neoliberal tak kenal altruisme, etika, dan kemurahan hati. Karena itu, strateginya tak bisa lagi dengan persuasi karena tidak ada penderitaan yang mengerikan seperti apa pun yang mampu menggerakkan nurani mereka untuk mengubah praktik- praktiknya yang menindas." Ia melanjutkan, "Hanya kekuatan rakyat yang bisa mengub ahnya, tetapi gerakan ini harus nonkekerasan, tetapi jangan sampai kita terjebak pada praktik nonkekerasan seperti di masa lalu, karena tindakan boikot yang keras, misalnya, akan merusak diri sendiri. ...Kita juga harus tahu dan belajar dari apa yang sedang terjadi di seluruh dunia, jangan hanya melihat dunia kita sendiri." Susan menjelaskan, pada masa lalu, ketika di AS para aktivis melakukan kampanye antiperang Vietnam, warga langsung mengerti dan lalu ikut turun ke jalan. "Tetapi, sekarang kalau kita bil ang tidak mau GATT di WTO, apa artinya itu untuk orang kebanyakan? Tugas kita adalah menyederhanakan halhal seperti ini supaya orang tahu dan kemudian mendukung. Tetapi, merumuskan masalah yang sulit menjadi sederhana dan mudah dicerna bukan hal mudah," lanjutnya.
68
Kritik terhadap reformasi globalisasi, menurut Susan George, tidak akan mengubah globalisasi dalam bentuknya yang sekarang. "Namun, ada reformasi yang kalau itu bisa dijalankan, neoliberalisme akan rontok dengan sendirinya," lanjut aktivis yang kr itis terhadap utang dan pembangunan itu. Reformasi itu menyangkut pajak terhadap TNCs. "Ini harus diperjuangkan karena sekarang ini mereka maunya kalau bisa bebas pajak dan bisa merambah ke mana saja," kata Susan. Kedua, pajak untuk setiap transaksi finans ial di pasar modal dan di mana pun dengan Tobin Tax. Ketiga, menutup tax heaven, karena ada wilayah atau negara tertentu di mana orang aman melakukan money laundering atau pencucian uang. Keempat, menghapuskan utang. Kalau keempat hal ini bisa berjalan, ka ta Susan George, "Percayalah, neoliberalisme akan megap -megap dan runtuh." (Maria Hartiningsih dari Porto Alegre, Brasil) URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0302/03/so rotan/108650.htm
Catatan Permenungan dari WSF III WORLD Social Forum (WSF) III di Porto Alegre, Brasil, yang baru saja berakhir, meninggalkan banyak peristiwa mengesankan dan beragam pengalaman yang membuat orang tidak enggan untuk diam, melihat ke dalam diri, dan mencari keterkaitan antara hubungan perasaan yang personal dengan situasi sosial yang sedang berlangsung. AKAN tetapi, yang paling penting adalah pelajaran dari pengalaman gerakan resistansi nonkekerasan di banyak negara bahwa apa yang menjad i milik warga dan menjadi sumber kehidupan mereka (bumi, air, udara, hutan), seharusnya tetap menjadi milik warga; pemerintah tidak punya hak untuk menggadaikan barang sejengkal pun dari tanah itu kepada pihak lain dengan alasan apa pun. Inilah forum, yang dengan segenap kekurangannya, berhasil mempersatukan hampir 100 ribu orang dalam gelombang solidaritas dan rasa saling yang pekat; suatu forum di mana para intelektual, para tokoh perdamaian dan para tokoh kritis terhadap globalisasi dan neoliberalisme berbicara dalam bahasa rakyat kebanyakan; suatu forum di mana ekspresi solidaritas mencuat tanpa terjebak untuk melakukan tindak kekerasan; suatu forum yang membuktikan bahwa massa, betapa pun besar jumlahnya, bisa larut dalam lautan kebersamaan yang diikat oleh semangat perdamaian dan penolakan pada segala yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan manusia: perang, kekerasan, penindasan, eksploitasi dan dominasi dalam bentuk apa pun. WSF juga menjadi lambang perdamaian. Ketika aktivis perdamaian Palestina dan Israel berpelukan di panggung stadion Gigantino diiringi lagu Imagine dari The Beatles, sekitar
69
20.000 peserta yang memenuhi stadion berdiri bergandengan tangan sambil ikut bernyanyi. Rasa haru berbalut dengan semangat solidaritas yang pekat, membuat kalimat kalimat dari Imagine menemukan maknanya. Banyak peserta meneteskan air mata sambil terus bernyanyi di dalam suhu yang mencapai 30 derajat di dalam ruangan stadion itu. Di WSF, bendera negara yang tidak mendapat tempat di PBB, yakni bendera Palestin a, diusung oleh tangan-tangan peserta konferensi di Gigantino, bergerak di atas kepala kepala mereka yang memenuhi stadion dari ujung yang satu ke ujung yang lain, sambil meneriakkan yel-yel perdamaian dan menolak perang. Secara teknis pun penyelenggaraan WSF cukup mengagumkan, meskipun selalu saja ada diskusi dan pertemuan yang ditunda atau dibatalkan. Namun, kekurangan seperti itu bisa terjadi dalam forum apa saja. Hubungan -hubungan yang egaliter terjadi dalam forum ini. Tidak seperti forum-forum resmi lainnya yang memiliki acara utama, di dalam WSF tidak ada acara yang lebih istimewa dibandingkan acara lainnya. Semua acara sama pentingnya. Apa yang dikemukakan Noam Chomsky, Arundati Roy, Tariq Ali, Citto Masseli, dan Roberto Bissio, sama pentingnya dengan kesaksian Aleida Guevara, Hebe de Bonafini dari Mothers of the Plaza de Mayo, Nawal el Saadawi, Agustiana dari Serikat Petani Pasundan dan Samuel Ruiz dari Meksiko; sama pentingnya dengan apa yang dikemukakan Sebastio Selgado dan sama pentingnya dengan ac araacara kebudayaan yang digelar di mana -mana. Dalam WSF tidak tampak "bintang-bintang" yang biasanya didominasi oleh panitia penyelenggara. Anggota panitia, seperti Chico Whitaker, hanya sekali muncul dalam wawancara di La vie dari harian Perancis, Le Monde, sementara Candido Grzybowski muncul dalam tulisannya di Terraviva, harian independen yang dibagikan selama WSF berlangsung. Para petugas bekerja dengan profesional dan hambatan bahasa tidak menjadi masalah besar. Mereka melayani peserta dengan ramah. Sekitar 5.000 relawan selalu menyediakan diri membantu. Tidak ada menit tanpa senyum dan sapa, meskipun suhu udara yang mencapai 32 derajat ketika matahari berada di puncaknya, cukup cepat untuk memicu orang menjadi tidak sabar dan cepat marah. Peserta bisa mengikuti bagian apa pun dari kegiatan forum ini tanpa pemeriksaan dengan X-ray, sebagaimana terjadi dalam forum-forum resmi Perserikatan Bangsa -Bangsa (PBB) dan forum-forum lainnya. Peserta juga boleh mengenakan baju apa saja yang mereka suka, lepas dari persoalan sopan-santun cara berpakaian, karena standar mengenai "sopansantun" di Indonesia, misalnya, tidak bisa diterapkan di Porto Alegre. Konferensi di Stadion Gigantino, khususnya, yang senantiasa dipenuhi oleh 10.000 sampai 20.000 orang setiap hari dari kegiatan pada pagi sampai malam hari, misalnya, memberikan banyak inspirasi, yang membuat orang terpana pada ide -ide yang brilian, bukan dari tokoh, tetapi dari rakyat kebanyakan, seperti kemungkinan memindahkan markas besar PBB dari New York kalau in gin mengembalikan PBB pada mandat "We the Peoples". Tetapi orang juga bisa mendapatkan suasana akrab dan penuh inspirasi dari acara-acara di Dockland dan kompleks Universitas Katolik Porto Alegre, PUC RS.
70
WSF III tak hanya menjadi forum yang mencari alternatif bahwa "Another World is Possible" juga menjadi forum yang merefleksikan bahwa apa yang tengah berlangsung di dunia saat ini tidak terjadi dengan tiba -tiba, tetapi telah dibangun sejak lebih dari 20 tahun lalu, ketika banyak negara mulai terperangkap d alam jebakan utang, dan rakyat mulai mengalami kekerasan demi kekerasan, penindasan demi penindasan sebagai akibat dari upaya-upaya dari pemerintahnya untuk "memperbaiki situasi ekonomi dan pembangunan" di negaranya. "WSF bukan forum biasa, tetapi merupaka n suatu puncak dari gunung es persoalan. Jaringan dan solidaritas rakyat yang dipersatukan oleh penderitaan itu sudah dibangun sejak lebih 20 tahun lalu. Di sini kami melihat semua orang merasa memiliki forum itu, " ujar Hendro Sangkoyo, peneliti lepas yang memberikan banyak perhatian pada isu perencanaan wilayah dan pembangunan, tentang kritik -kritik terhadap penyelenggaraan WSF. "Bayangkan, kalau forum yang fondasinya sudah dibangun selama 20 tahun saja masih punya banyak kekurangan, bagaimana mungkin kam i akan membuat forum yang sama dengan fondasi yang kosong?" lanjut Yoyok, panggilan akrab Hendro Sangkoyo. Memang ada satu hal yang tetap terpinggirkan, yakni suara suku asli. Lerry Mboeik dari Pusat Informasi dan Advokasi Rakyat (Piar), Kupang, dalam refleksinya, menyatakan ketidakpercayaan pada "isme" apa pun, karena dalam sosialisme di Brasil yang tampaknya menguat setelah Louis Ignatio "Lula" da Silva terpilih menjadi presiden Brasil, suara suku asli tetap saja tidak terdengar. "Kami menyaksikan WSF han ya sedikit sekali memberi perhatian pada persoalan suku asli," katanya. Akan tetapi, seperti dikemukakan Yoyok, "Forum ini tampaknya memang didominasi oleh kelas buruh dan kelompok marjinal lain yang suaranya selama ini terpinggirkan, dan seharusnya suara suku asli lebih keras di sini. Saya sendiri tidak tahu kenapa suara mereka tidak terdengar, padahal forum ini berlangsung di tanah mereka," ujarnya. Ia mengenal Ketua Coordinator Body for all Indigeneous People in the Amazon Basin, seorang anak muda yang sangat terpelajar. "Dia seharusnya ditampilkan bersama Chomsky dan Arundhati Roy di Gigantino," sambung Yoyok. Suara suku asli, mewakili suara rakyat, malah terdengar dari Bolivia. Di atas panggung Gigantino, beberapa saat sebelum Noam Chomsky dan Arundhati Roy berbicara, Pablo solon dan rekannya dari Bolivia meminta maaf kepada peserta karena pembicara dari Bolivia, Evo Morales dari Bolivia tidak bisa datang. "Situasi politik di dalam negeri tidak memungkinkannya berangkat untuk mengikuti WSF," ujar Solon. Ia kemudian menceritakan bagaimana penderitaan rakyat setelah Pemerintah Bolivia mengizinkan korporasi transnasional menjalankan swastanisasi air bersih di Cochabamba. Pada tahun 1998, Bank Dunia menyatakan menolak memberi pinjaman sebesar 25 juta dollar AS untuk pelayanan air bersih di Cochabamba, kalau pemerintah daerah tidak melakukan privatisasi perusahaan air minum negara. Perusahaan raksasa di bidang penyediaan air bersih, Bechtel, dari AS, mendapatkan semacam "mandat" untuk
71
menguasai sektor air bersih, membuat rakyat berteriak karena harga langganan air minum naik 35 persen. "Bagi rakyat kebanyakan itu berarti 35 persen dari pendapatan kami. Bagi rakyat yang lebih miskin, itu bisa berarti 75 persen dari pendapatannya hanya untuk membeli air bersih," u jar Pablo. Setelah privatisasi, bahkan menadah air hujan pun bisa dikenakan denda dan sanksi lainnya. Rakyat kemudian turun ke jalan melakukan protes pada Januari tahun 2000, dipimpin Oscar Olivera dari Coordiadora de Defense de Aguay la Vida ( Koalisi untuk Mempertahankan Air dan Kehidupan), menyusul pemogokan di berbagai sektor yang dilakukan sebelumnya. tetapi disambut oleh UndangUndang Darurat Perang oleh Pemerintah Bolivia di bawah Presiden Hugo Banzer, yang menegasikan tuntutan rakyat agar mengembalik an kontrol air bersih dari Bechtel kepada rakyat. Tindakan ini memakan korban. Seorang anak berusia 17 tahun tertembak mati. PRIVATISASI sumber daya yang menguasai hajat hidup orang adalah sesuatu dengan alasan apa pun, hal itu salah satu bentuk kolonialisasi baru. Di dalamnya ada unsur dominasi dan pemaksaan, yang menempatkan kelompok masyarakat paling lemah dalam posisi yang rentan. Tindakan resistansi terhadapnya merupakan sesuatu yang lebih kasat mata. Namun, dominasi kultural dalam gaya hidup, persepsi , interpretasi dan imaji, yang sebenarnya juga merupakan bentuk- bentuk dominasi baru dan hegemoni dalam bentuknya yang paling canggih, seperti dikemukakan oleh sutradara Citto Maselli dari Italia dan Fernando Solanas dari Argentina di Stadion Gigantino dal am ceramahnya mengenai "Politik Sinema: Kontra- homogenisasi imajinasi", membutuhkan tindakan resistansi dalam kehidupan sehari- hari, yang tidak hingar-bingar dan sifatnya individual. Sulitnya, tidak banyak orang menyadari bahwa pikiran mereka sedang dibent uk oleh ideologi-ideologi lain di luar dirinya, dan ingin menguasainya. "Kami sebenarnya membiarkan hegemoni AS memasuki eksistensi kami tanpa perlawanan," ujar penulis asal Nigeria yang kini bermukim di Inggris, Ben Okri, seperti dikutip dalam sebuah wawancara. "Tidak ada yang menodongkan pistol dan memaksa kami untuk membeli McDonald atau menonton film-film Hollywood. Tetapi, kami dengan kerelaan yang penuh memenuhi bioskopbioskop yang sedang memutar film Hollywood. Kami rela mengantre untuk membeli McDonald," ujarnya. "Tidak ada ancaman bom kalau Anda tidak mau membeli produk AS lainnya. Tidak ada ancaman apa pun, tetapi kami melakukannya dengan penuh kerelaan." AS memang kaya dan memiliki senjata nuklir terhebat dan terbesar dibanding dengan negara mana pun di dunia. Akan tetapi, dengan kenyataan itu bukan berarti kami harus menyetujui tindakan-tindakannya.
72
"Saya tidak tahu mengapa kami berlaku seperti kerbau dicucuk hidung atau seperti orang yang berada di bawah todongan senjata? Bukankah kami tumbuh den gan kebebasan spiritual? Kami harus mampu menikmati film-film dari Iran, Afrika, India, dan Belanda dengan mata kebudayaan Kami. Kami harus menumbuhkan pluralitas dan menghargai perbedaan. Kalau tidak, kami akan menjadi budak dari dunia hiburan yang diciptakan oleh mereka yang bermodal kuat," kata Okri. Ben Okri mengingatkan, pluralisme adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan bersama di Planet Bumi ini. "Membayangkan orang memiliki pandangan homogen, pikiran homogen, dan gaya hidup homogen, adala h sesuatu yang sangat mengerikan," kata Okri. Terkait dengan masalah itu, Lilis Husna dari Lembaga Kajian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan (Lakpesdam) dan Diana Handayani dari Indonesian Partnership on Local Government Initiative menceritakan apa yang k emudian mereka sebut sebagai "pengalaman spiritual". "Pengalaman ini kami rasakan sebagai sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya," ujar Diana. Kisah mereka unik. Suatu siang, dalam kondisi kepanasan dan kelelahan karena kesasa r saat mencari lokasi suatu tempat diskusi di antara ratusan acara diskusi di PUC RS, seorang relawan WSF menghampiri mereka dan menanyakan apa yang terjadi. Lilis dan Diana kemudian menceritakan pengalaman mereka tersasar, ketika mencari jalan ke tempat diskusi yang dituju di lokasi itu. Anak muda itu mengatakan, "Acapkali kita menjalani sesuatu yang tidak kita sadari bahwa kita sebenarnya sedang mencari jalan untuk keluar dari persoalan -persoalan besar yang menghambat terwujudnya tata kehidupan yang lebih adil, lebih beragam, penuh empati terhadap penderitaan orang lain, dunia nonkekerasan." Lilis melanjutkan, "Persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi mencakup soal rasisme, diskriminasi, kebencian terhadap kelompok lain yang tidak sama dengan kita, kelaparan, eksklusi, perang, dan lain-lain, yang menimbulkan banyak penderitaan dan kesengsaraan manusia. Itulah pintu masuk dan bayangkan kita melalui pintu itu, mencari jalan keluar untuk mencapai dunia yang damai dan penuh ketulusan," kata Lilis seraya menggambarkan arah pintu masuk dan pintu ke luar dengan tangannya. Lalu dengan suara tertahan ia mengungkapkan, "Dan taman ini, di tempat kita berdiri ini, adalah suara nurani yang paling dalam, yang harus kita dengarkan," (Maria Hartiningsih dari Porto Alegre) URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0302/03/sorotan/108650.htm
73
Aleida Guevara, Hebe de Bonafini, Arundhati Roy MENANTI Aleida Guevara ibarat menanti bintang. Sejak satu jam sebelum acara testimoni dimulai, ruangan Salao de Atos di Kompleks PUC RS yang sejuk itu sudah dipenuhi lebih dari 1.000 peserta, yang sebagian besar terdiri dari anak muda sehingga bangku tempat duduk tidak cukup lagi menampungnya. Sebagian besar dari anak muda itu mengenakan kaus bergambarkan Che Guevara. Buku- bukunya mengenai Che Guevara, dijual di mana-mana dalam kegiatan di luar ruang -ruang diskusi. PADAHAL, siang itu bukan kemunculannya yang pertama dalam World Social Forum III (WSF III). Sebelumnya, ia telah muncul di tempat -tempat lain yang digunakan untuk kegiatan WSF III, seperti Dockland dan Gigantino, dan pengunjungnya selalu melimpah. Ketika Aleida akhirnya muncul di panggung sesuai jadwal, pukul 13.30, perempuan berusia 43 tahun itu mendapat sambutan yang luar biasa. Standing ovation selama satu menit dilakukan, bahkan ketika ia belum mulai berkata -kata. "Saya merasa mendapatkan keistimewaan yang luar biasa karena dilahirkan sebagai anak dari keluarga yang luar biasa. Ayah saya Em esto "Che" Guevara, dan ibu saya adalah orangtua yang penuh cinta dan dalam suasana seperti itu saya dan adik -adik saya tumbuh," ujar perempuan yang menjalani karier sebagai dokter selama lebih 15 tahun itu. "Saya bahkan masih ingat, setiap hari, kami berk umpul di ruang atas dalam suasana yang sangat akrab" Aleida kemudian menceritakan situasi di Kuba setelah Pemerintah Kuba memutuskan melawan dominasi Amerika Serikat (AS) di negeri itu. Ia memaparkan penderitaan rakyat Kuba selama puluhan tahun dan kebangk itan mereka dari berbagai percobaan dalam suatu setting kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang dieksklusikan oleh komunitas internasional, dan bagaimana dalam situasi yang paling buruk sekali pun Kuba masih berupaya memberikan bantuan kemanusiaan berup a pengiriman tenaga medis dan paramedis ketika beberapa negara di Afrika membutuhkannya. Bagi yang tidak menyukai ideologi politik Kuba, seluruh ulasan Aleida bisa dituduh sebagai propaganda sosialisme. Memang secara jelas, Aleida mengungkapkan bahwa politik eksklusi (pengucilan) yang dilakukan AS terhadap Kuba tidak membuat Kuba mati; sebaliknya, membuat semakin kentalnya solidaritas di kalangan masyarakat, meskipun ada sebagian rakyat yang melarikan diri dari Kuba ketika diprovokasi oleh propaganda AS. Memang Aleida mengatakan, ia tidak menganjurkan negara lain mengikuti sosialisme Kuba, tetapi ia juga menyatakan, bahwa Kuba telah memberikan contoh, sosialisme tidak mati oleh politik eksklusi negara adikuasa. Bagi mereka yang mendengarkan penuturan Aleida dengan hati terbuka tanpa prasangka, akan terasakan kerinduan dan kekaguman seorang anak pada ayahnya, pada keluarganya, seorang anak yang kehilangan ayah yang dicintai ketika ia masih sangat membutuhkannya. "Saya hanya mengenalnya selama 4,5 tahun," ujar Aleida tentang ayahnya, yang meninggal dalam usia 39 tahun.
74
Penuturan itu juga kental dengan semangat hidup, semangat untuk bangkit, semangat untuk memberikan yang terbaik bagi kemanusiaan dalam arti luas, dan tentu saja, kepada bangsanya, meskipun kalau d irunut dari asal-usul, Aleida bukan asli orang kuba. Ayahnya, Che, sebenarnya berasal dari Argentina. "Kuba sebelum tahun 1959 hanya mempunyai 1.200 dokter untuk 6,5 juta penduduk. Para dokter itu sebagian besar tinggal di kota-kota besar. Sekarang Kuba memiliki satu dokter untuk setiap 170 penduduk," paparnya . Suasana haru terasa memenuhi ruangan ketika film mengenai masa kecil Aleida Guevara diputar. Suara Aleida muncul di antara musik pengiring yang lembut, yang dengan mudah membawa orang pada kenangan masa lalu. "Saya ingat ayah saya memberi hadiah dari Afrika ketika ia berkunjung ke sana," ujar Aleida. "Ayah saya membawakan boneka singa yang sampai sekarang masih saya simpan," Aleida menunjukkan boneka itu. "Ibu mengajar kami sejak dini untuk mengenal idealisme ayah, perhatiannya, dan ambisiambisinya. Saya berusaha mengikuti jalan hidupnya. Dalam surat perpisahannya kepada kami, anak-anaknya, ayah meminta kami menguasai teknologi dan tidak pernah lelah belajar. Hanya dengan itu kami memiliki kemungkinan berbuat yang terbaik untuk kemanusiaan," ujar perempuan yang menjalani misi kemanusiaan selama setahun di Nikaragua dan selama dua tahun di Angola. "Kedokteran merupakan profesi yang sangat manusiawi. Sebagai dokter, saya menerima sesuatu yang lebih baik dari hari ke hari; senyuman anakanak. Berapa pun banyaknya emas di dunia, tidak bisa digunakan untuk membelinya. Perasaan bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang terbaik dan orang bersikap baik kepada kami karena kami melayani kebutuhan mereka akan pelayanan kesehatan, tidak peduli Anda anak siapa. Saya kira itulah alasan mengapa saya memilih profesi ini," sambungnya. NAMA Hebe de Bonafini tidak dikenal seperti orang mengenal Aleida Guevara. Namun, siapa pun yang pernah belajar sejarah Amerika Latin, khususnya Argentina, akan tahu siapa perempuan sederhana itu. Hebe de Bonafini adalah seorang perempuan tanpa pendidikan cukup, yang memimpin "The Mothers of the Plaza de Mayo" dari Argentina. Dialah perempuan yang dengan berani mengorganisir kaum ibu, melakukan resistansi dengan cara nonkekerasan, melakukan lobi ke dalam dan ke luar negeri untuk meminta dukungan komunitas internasional atas upaya menemukan kembali anak -anak mereka yang diculik oleh rezim militer yang berkuasa, dalam keadaan hidup atau mati. Sebelumnya, ia adalah seorang ibu yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk keluarganya, khususnya anakanaknya. Akan tetapi, sejarah hidup membawanya ke jalur yang tidak pernah ia bayangkan ketika ia juga kehilangan anaknya, keponakannya, sahabat dan teman-temannya, juga pacar anaknya Padahal, seperti diakuinya, ia tidak memiliki pendidikan cukup. "Saya hanya berpendidikan SD," katanya. Ia suka sekali bersekolah, tetapi tidak bisa melanjutkan karena keluarganya sangat miskin. Namun, keinginannya untuk belajar tet ap tinggi.
75
"Saya ingat ketika pacar anak saya, Jorge, memberikan hadiah buku dari Herman Hesse, Demian, sebagai hadiah, saya tidak tahu apa isi buku itu. Mereka berdua kemudian menjelaskannya kepada saya. Saya selalu ingin belajar dan belajar," lanjutnya. Ketika rezim militer berkuasa di Argentina pada awal tahun 1970- an, ia masih tidak tahu apa yang terjadi, karena tidak memiliki cukup akses kepada informasi. Ia baru menyadari situasi bertambah buruk sekitar tahun 1975 ketika terjadi pemusnahan di La Plata. "Mereka membunuh salah satu keponakan saya dan kedua teman mereka," katanya. Kemudian teman anak -anaknya pun diculik dan tidak pernah pulang. Hebe de Bonafini adalah seorang perempuan biasa yang berhasil masuk dan memberikan keyakinan kepada semua perempuan untuk terus "hamil" dan tidak akan melahirkan sampai rezim militer yang berkuasa jatuh. Dialah perempuan yang berhasil membangun solidaritas di antara perempuan untuk memiliki perasaan yang sama sebagai seorang ibu; yang anak -anaknya dihilangkan. The Mothers of the Plaza de Mayo masih tetap hidup dan masih terus mengelilingi Plaza de Mayo setiap hari Kamis sebagai tindakan simbolik untuk menolak ketidakadilan dan kekerasan yang masih terus berlangsung di Argentina. Musuh mereka kini bukan lagi Casa Rosada. Akan tetapi, penyiksaan, pembunuhan, pemusnahan oleh rezim militer yang dijatuhkan pada pertengahan tahun 1980 -an itu hanya berakhir dengan satu hal: untuk menerapkan perencanaan ekonomi yang menyeret mayoritas penduduk ke dalam kehidupan yang sangat sulit. Ketidakadilan masih terus berjalan dan kesenjangan antara kaya -miskin semakin melebar. "Memang kelompok militerlah yang melakukan penculikan dan pembunuhan. Akan tetapi, di belakang mereka ada kelas yang selalu ingin melakukan dominasi," lanjutnya. Penindasan ekonomi dikatakan Hebe de Bonafini sebagai bentuk paling kuat dari represi. Ia tidak menyinggung secara langsung lembaga -lembaga keuangan internasional yang membuat ekonomi Argentina terpuruk. Akan tetapi, dikatakannya, sebelum resesi ekonomi yang terakhir ini, Argentina berkali-kali mengalami resesi. Upah dan gaji tak cukup untuk hidup, sementara pengangguran membengkak. Kelaparan bukan lagi menjadi kasus. "Kami masih menghadapi persoalan -persoalan yang dulu diperjuangkan oleh anak -anak kami," ujarnya. "Pemerintah masih memiliki aparat yang bisa digunakan untuk melakukan apa pun terhadap kami, kalau diperlukan." SALAH satu "bintang" yang muncul di WSF III, Arundhati Roy -yang lebih banyak dikenal dengan novelnya the God of Small Things -yang duduk berdampingan dengan ilmuwan dan tokoh perdamaian AS, Noam Chomsky pada petang hari terakhir acara WSF di Gigantino, Senin (27/1). Perempuan berperawakan kecil, berhidung bangir, yang tak pernah lepas menebar senyum itu seperti magnet yang menarik audience u ntuk tinggal dan rela berdesakan untuk mendengarkan ceramahnya "How Do We Resist the Empire".
76
"Empire" di sini tak bisa hanya diterjemahkan sebagai Transnasional Corporations (TNCs), tetapi juga seluruh sistem yang mendukungnya, termasuk sistem di dalam pemerintah-pemerintah nasional, termasuk rezim yang sedang berkuasa yang dengan alat alat kekuasaannya, yang begitu lembek terhadap seluruh prasyarat yang diciptakan lembaga-lembaga keuangan internasional sehingga memberikan jalan bagi masuknya TNCs ke suatu negara tanpa mempedulikan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan matanya yang cemerlang dan wajah yang tenang, meskipun tengah menyerukan untuk menulis ulang sejarah dan melahirkan kembali pembangkangan sipil guna menghadapi kepitalisme neoliberal itu, ia memaparkan, pemerintah AS telah memanipulasi duka akan peristiwa 11 September di New York, AS, dengan mengemasnya untuk acara khusus di televisi, yang disponsori oleh TNCs penjual deterjen dan sepatu olahraga. Tindakan ini sebenarnya telah mengurangi nilai duka itu dan mencairkan maknanya. "Hal itu dilakukan ketika rasa duka itu masih begitu dalam dan air mata masih belum kering," tutur Arundhati mengenai serangan yang menewaskan sekitar 3.000 orang itu pada suatu pagi yang cerah di Kota New York. "Di sini kami menyaksikan perampasan dari perasaan manusia yang paling personal untuk kepentingan politik atas nama ’memerangi terorisme’. Ini merupakan tindak kekerasan yang dilakukan negara terhadap warganya." Novelis yang kini lebih banyak menulis esai mengenai persoalan keadilan dalam kaitan dengan "pembangunan" ini menyatakan, selain keputusan untuk berperang melawan Irak yang dituduh menyimpan senjata pemusnah massal (WMD), AS juga memainkan peran penting untuk memaksa India dan Pakistan berada di ambang konfl ik senjata. "Perang tidak pernah digunakan untuk alasan- alasan yang altruistic," katanya, "Mereka biasanya berperang untuk hegemoni, untuk bisnis." Setelah 11 September dan perang melawan terorisme, tangan tersembunyi dan kepalan tangan dibungkus oleh sesuatu yang lain. Menurut penulis buku The Greater Common Good (1999) , Power Politics (2000) dan The Algebra of Infinite Justice (2002) itu, AS kini menggunakan senjata yang lain, yakni pasar bebas, untuk menundukkan negara berkembang dengan cengkeraman besi dan senyum menyeringai. Tugas yang tak pernah terselesaikan adalah perang yang sempurna; kendaraan yang sempurna bagi ekspansi tanpa akhir imperialisme AS. "Kami harus memiliki pilihan lain selain malevolent Mickey Mouse (Mickey Mouse yang dengki) dan kepala teroris. Kami tidak boleh tunduk pada pilihan itu," kata Arundhati, yang disambut oleh sorakan yang membahana. Ia pun menutup ceramahnya dengan mengatakan, "Saat ini, dengan berkumpulnya kita di sini, dunia lain bukan lagi hanya dimungkinkan. Dunia lain itu tengah berjalan." Dunia lain itu memang tengah ditapaki; dunia yang menolak kekuasaan tak terbatas; dan kekerasan; dan ketidakadilan; dan ketidaktulusan. Suatu dunia yang mungkin saja harus ditapaki seperti Sisiphus membawa beban berat merangkak mena iki gunung dan terus menerus jatuh karena sebuah kekuatan besar selalu mendorongnya lagi ke bawah. Tetapi
77
paling tidak, di jalur itu kini mulai ditapaki oleh banyak orang. (maria hartiningsih dari Porto Alegre) URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0302/03/sorotan/108650.htm
Catatan dari The Third World Water Forum (WWF3), Kyoto-Osaka-Shiga Perang Air, Profit Versus Hak Asasi Oleh: Budi Widianarko
KETIKA perhatian dunia terfokus pada serangan militer Amerika Serikat (AS) dan sekutunya atas Irak, di arena lain terjadi perang yang tidak kalah dahsyat dampaknya bagi kehidupan dan peradaban manusia. Genderang "perang" air ditabuh di WWF3, 16 -23 Maret 2003 di tiga kota, Kyoto, Osaka, dan Shiga. SEBUAH "drama" pengambilalihan panggung diskusi menandai perang antara pendukung dan penentang privatisasi air yang berlangsung dalam sesi utama di Aula Utama Kyoto International Convention Center 21 Maret lalu. Sesi dengan pembicara utama mantan Direktur IMF Michel Camdessus yang melaporkan hasil kerja (18 bulan) World Panel on Financing Water Infrastructure (WPFWI) itu sempat terhenti sekitar 15 menit karena di tengah jalannya diskusi tiba -tiba para aktivis anti-privatisasi air dari segenap penjuru dunia naik ke panggung dan membentangkan spanduk- spanduk protes. Meski, demonstrasi indoor ini berlangsung tidak anarkis namun tak urung suasana tegang dan emosional sempat mencekam ruang yang dipadati sekitar 1.000 orang. Diawali interupsi seorang aktivis, ketua sidang sesi itu Margaret Catley -Carlson (dari Global Water Partnership) terpaksa memberi kesempatan para aktivis LSM untuk mengajukan tanggapan. Lalu, meluncur sejumlah serangan tajam atas laporan Camdessus, termasuk oleh aktivis lingkungan berpengaruh Dr Vandana Shiva dari India. Lalu, ketua sidang memberi kesempatan para pembicara resmi namun para aktivis tetap menuntut mendapat waktu lebih pan jang. Karena tuntutan ditolak, mereka walk -out sambil sebelumnya "menduduki" panggung pembicara. Privatisasi
Dari ungkapan water for life not for profit yang terpampang di spanduk -spanduk dan diteriakkan sebagai yel-yel, terbaca apa sasaran penolakan para aktivis lingkungan itu.
78
Dalam sebuah kesempatan tanya- jawab seorang aktivis dari Bolivia menegaskan, yang dia tolak bukan halaman per halaman atau kalimat tertentu dari laporan Camdessus, tetapi dia menolak "jantung" laporan itu (the heart of the report). Dalam pandangan para aktivis, laporan Camdessus amat pro-privatisasi. Jika dicermati laporan WPFWI pimpinan Camdessus setebal 54 halaman berjudul Financing Water for All itu memang mendorong privatisasi, meski dikemas dalam istilah yang ramah, public-private partnership. Privatisasi diangkat sebagai salah satu opsi untuk mencapai sasaran pembangunan milenium yang dicanangkan KTT Bumi Johannesburg 2002, yaitu mereduksi separuh proporsi penduduk dunia yang tidak memiliki akses terhadap air pada tahun 2015. Premis generik untuk mendukung opsi privatisasi, terutama di negara -negara berkembang, adalah inefisiensi dan kelemahan teknik serta manajemen yang melekat pada institusi publik pengelola air bersih. Inilah pintu masuk bagi korporasi swasta untuk terlibat dalam jasa penyediaan air bersih. Menurut pihak korporasi, pengelolaan jasa penyediaan air minum oleh sektor publik menciptakan lingkaran setan dengan tarif rendah sebagai biang keladi sehingga biaya "produksi" tidak tertutup (low cost recovery). Hal itu mem icu inefisiensi, buruknya perawatan jaringan air bersih dan bermuara pada penurunan mutu pelayanan. Pihak korporasi mengklaim mampu memutus lingkaran setan dengan penyesuaian tarif. Dan masuknya swasta, konsumen biasanya harus membayar tarif lebih tinggi. Laporan Camdessus, gamblang merekomendasi korporasi swasta untuk terjun ke sektor air. Dalam salah satu rekomendasinya, WPFWI mendorong kebijakan pemerintah memberi jaminan keuntungan (predictable revenue framework) kepada pelaku pelayanan air, baik publik maupun swasta. Lebih jauh lagi, WPFWI merekomendasi kepada pemerintah daerah untuk mendorong instansi di bawahnya yang melakukan fungsi pelayanan penyediaan air (di Indonesia: Perusahaan Daerah Air Minum, PDAM) melakukan kontrak kerja dengan mitra swasta. Padahal, pengalaman selama ini menunjukkan, privatisasi air di berbagai belahan dunia telah menjadi lahan segelintir korporasi- korporasi raksasa transnasional seperti Vivendi, Suez, Thames, ABB, dan Bechtel. Pada tataran global, prospek privatisasi air m emang amat menjanjikan. Jika saat ini privatisasi baru mencakup lima persen dari pasokan air bersih global, maka diperkirakan dalam kurun 10 tahun ke depan 1,16 milyar orang akan menggunakan air "swasta" (Olivier Hoedeman dalam Truth Behind Water Privatiza tion, JACSES Maret 2003). Pasar utama air "swasta" adalah negara -negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Tahun lalu, Vivendi, korporasi air terbesar di dunia, penjualannya di Asia dua kali lipat dari tahun sebelumnya mencapai 647 juta dolla r AS dan diprediksi angka itu akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang (International Herald Tribune, 17/3/2003).
79
Negara berpenduduk besar seperti Cina dan India merupakan lahan ekspansi pasar korporasi- korporasi air transnasional. Di Indonesia sendiri meski belum terlalu agresif, pendekatan korporasi-korporasi air transnasional sudah mulai dijalankan di berbagai daerah. Hak asasi
Namun, seperti digambarkan di awal tulisan ini, tidak sedikit sandungan dan oposisi yang dihadapi korporasi-korporasi transnasional, bukan hanya di negara miskin, tetapi juga di negara kaya, termasuk AS. Dalam WWF3, puluhan kisah kegagalan privatisasi air disuarakan masyarakat sipil (civil society) dari kota -kota di berbagai belahan dunia, seperti Manila (Filipina), Atlanta ( AS), Buenos Aires (Argentina), dan Cochabamba (Bolivia). Yang terakhir ini diwarnai terpentalnya Bechtel (korporasi AS) karena penyediaan air diambil alih masyarakat yang kecewa terhadap kenaikan tarif yang tinggi. Akibatnya, Pemerintah Bolivia kini ditunt ut Bechtel membayar kerugian 25 juta dollar AS. Resistensi atas rencana privatisasi telah menyebar di kota -kota yang menunjukkan gairah untuk itu. Selain kenaikan tarif, masih ada beberapa hal lain yang menjadi dasar penolakan privatisasi air. Sering terjadi, pemilihan korporasi swasta sebagai mitra sudah sarat nuansa KKN. Pada kasus Jakarta, misalnya, masuknya dua korporasi transnasional, Suez dan Thames, untuk bermitra dengan PAM Jaya sebagai produk penunjukan langsung, bukan melalui lelang terbuka. Kedua korporasi raksasa itu dapat melenggang masuk berkat aliansinya dengan perusahaan lokal yang dekat pusat kekuasaan (lihat Laporan khusus Public Citizen-Water Privatization Fiascos: Broken Promises and Social Turmoil Maret 2003). Protes juga dipicu pelangg aran janji yang ada dalam kontrak kerja, seperti perluasan jaringan pelayanan dan peningkatan mutu air. Di luar semua itu, sebenarnya argumen paling fundamental untuk menentang privatisasi air adalah bahwa akses atas air bersih adalah HAM, seperti dideklar asikan PBB September tahun lalu. Menariknya argumen ini juga digunakan sebagai justifikasi privatisasi. Dengan kemampuan finansial dan efisiensi manajerialnya, korporasi swasta merasa mampu membantu mewujudkan pemenuhan hak atas air bersih bagi milyaran penduduk dunia yang masih belum memiliki akses. Sebaliknya, menurut kubu penentang sebagai hak asasi akses terhadap air bersih hanya dapat dijamin perwujudannya jika pengelolaan sumber daya air tetap berada di sektor publik. Adalah tanggung jawab politik sepenuhnya dari tiap pemerintahan untuk menjamin akses air bersih setiap individu warga negaranya. Jika kewajiban itu lalu dialihkan ke pihak swasta, maka akan terjadi praktik komodifikasi dan komersialisasi air.
80
Memperlakukan air sebagai komoditas dan memperdagangkannya merupakan sebuah pelanggaran etika kehidupan. Bagaimana mungkin memberi harga pada air? Air adalah senyawa paling vital dan intim dalam kehidupan manusia. Keyakinan bahwa air adalah berkah dan sumber segala kehidupan adalah nilai universal yan g terus hidup dalam tradisi, kepercayaan, dan bahkan agama yang dianut masyarakat dunia. Air bukan sekadar untuk kehidupan, tetapi ia adalah kehidupan sendiri. Dalam WWF3 ini, ada dua slogan yang sedang bertarung, yaitu water for life dan water is life. Kehati-hatian
Seolah terisolasi dari konflik di atas, di Indonesia kini gairah privatisasi air juga sedang marak. Banyak PDAM yang tampaknya akan segera mengikuti jejak PAM Jaya (Jakarta). Meski beberapa dari mereka sebenarnya tidak punya masalah berarti dalam operasinya. Privatisasi terkesan menjadi jalan pintas dan mudah. Kecenderungan ini tentu perlu dicermati semua pihak, termasuk masyarakat pengguna jasa PDAM. Sebagai stakeholder mereka justru seharusnya perlu dilibatkan dalam penentuan masa depan pengelolaan jasa penyediaan air. Pilihan privatisasi harus didasarkan kepentingan stakeholder bukan mengandalkan studi kelayakan sepihak yang didanai uang hibah atau pinjaman lembaga -lembaga keuangan internasional. Pada era otonomi daerah ini banyak "iming -iming" dana dari lembaga keuangan internasional yang "berseliweran" di daerah -daerah tingkat dua kita. Agar tidak berujung konflik dan kerugian masyarakat - khususnya kelompok miskinmaka sudah selayaknya tiap PDAM harus mempertimbangkan dengan penuh kehatihatian opsi privatisasi yang akan diambilnya. Bahkan, dalam salah satu sesi WWF3 ini, Alain Mathys (eksekutif Suez) menegaskan jika sektor publik (seperti PDAM di Indonesia) mampu beroperasi efisien dan menyediakan air yang mencukupi, baik kuantitas maupun ku alitas, kepada pelanggannya maka opsi privatisasi sama sekali tidak perlu. Dengan akal sehat saja bisa dipastikan, minat korporasi transnasional untuk masuk ke kota-kota kita pasti didorong prospek keuntungan. Bagaimana tidak? Selain monopolistik, penyediaan air bersih adalah "bisnis" yang permintaannya selalu ada tiap saat dan akan terus meningkat. Jadi, sebenarnya opsi privatisasi tidak terlalu menarik karena "keuntungan" harus dibagi. PDAM dengan dukungan masyarakat penggunanya seharusnya mampu mengemban gkan usahanya secara mandiri. Tetapi, semuanya ini berpulang tentu pada kemauan politik pemprov/pemkot dan PDAM untuk memilih jalan pintas privatisasi atau berjuang mengembangkan usahanya dengan lebih mengedepankan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas.
81
Prof Budi Widianarko, Ketua Program Magister Lingkungan dan Perkotaan Unika Soegijapranata, Semarang URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0304/05/opini/209224.htm
WTO d an Gerakannya Dicap sebagai Organisasi Teroris Dunia TIDAK sedikit suara yang muncul mengatakan bahwa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) itu tak ada giginya. Oleh kar ena itu, sebaiknya dibubarkan saja. Dikaitkan dengan pemahaman bahwa WTO lebih banyak mengakibatkan matinya ratusan juta petani di negara-negara berkembang, maka muncul juga pendapat yang menyebutkan kepanjangan WTO sebagai Organisasi Teroris Dunia. KARENA itu, tidak mengejutkan jika hampir setiap hari ada saja aksi protes terhadap kehadiran WTO, baik berlangsung di negara -negara anggotanya atau langsung di depan markas WTO di Geneva, Swiss. Selama hampir sepekan di markas WTO akhir Maret lalu, sedikitnya a da empat aksi protes berlangsung. Polisi Swiss bahkan sempat menghalau para pemrotes. Lee Kyung hae dan rekan-rekan petani dari Korea Selatan merupakan pemrotes yang hampir setiap hari muncul di depan markas WTO yang asri di tepian Danau Geneva itu. Bernie Kuiten, konsuler Divisi Hubungan Luar WTO, yang ditemui secara tak langsung mengakui bahwa sekitar 25 persen dari pertemuan yang berlangsung di markas WTO tak menghasilkan apa-apa. "WTO memang bukan penghasil keputusan," ujarnya. Juga ditegaskan, WTO hanya menjadi fasilitator, mediator dari 146 negara anggotanya yang sebagian besar adalah negara berkembang itu. Semua persoalan yang ada harus diselesaikan di antara anggotanya. Dengan semangat ini, maka tak heran badan perdagangan dunia yang berdiri 1 Januar i 1995 ini, tetap saja kesulitan dalam menyelesaikan masalah perdagangan yang ada. Perang tarif dan subsidi antara Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) tetap saja berlangsung. Demikian pula dalam upaya membuka pasar bagi produk non pertanian seperti tekstil dan sepatu tetap saja menghadapi kendala dari negara maju. Tetapi, melalui WTO, justru berbagai permasalahan perdagangan ini tidak berkembang menjadi suatu perang dagang terbuka. Lagi pula, menyelesaikan suatu persoalan secara multilateral jauh lebih efektif ketimbang secara bilateral yang lebih melelahkan. Dari sisi posisi runding, negara -negara berkembang jelas lebih kuat mengajukan keberatan, protesnya melalui WTO. "Hal ini terlihat, misalnya, dalam menghadapi AS yang tetap keras menolak pemberian a kses bagi obat-obatan esensial ke negara-negara miskin," ujar Supachai. Industri farmasi AS menolak dia karena berkaitan dengan hak paten dan hak cipta dan berkaitan dengan keuntungan. Padahal, obat-obatan ini diperlukan di negara -negara miskin guna mengatasi wabah penyakit di tengah daya beli yang tak memadai pada obat -obatan paten.
82
Dari>small 0< cikal bakalnya, WTO memang bertujuan memberikan sejumlah keuntungan dan kesejahteraan umat manusia. Begitu Perang Dunia II berakhir, muncul ide untuk membentuk suatu organisasi perdagangan dunia yang mengatur suatu sistem perdagangan multilateral yang kuat dan menjanjikan. Muncullah Organisasi Perdagangan Internasional (ITO) tahun 1948. ITO muncul setelah 23 negara bertemu di Geneva, Swiss, tahun 1947, membahas penurunan tarif. Pembahasan soal tarif ini mengingat suatu pertumbuhan ekonomi dunia ternyata berlangsung lebih cepat apabila ada penurunan tarif yang memadai. Studi yang dilakukan setelah perang dunia memperlihatkan, penurunan tarif produk industri hingga rata-rata 4 persen di negara-negara industri, membuat ekonomi dunia tumbuh rata-rata 5 persen per tahun. Penurunan tarif yang intinya merupakan hambatan perdagangan itu membuat tingkat perdagangan dunia tumbuh dengan 8 persen per tahun. Pembahasan soal tarif terus berlangsung. Perkembangan ekonomi menyebabkan topik soal tarif kini disertai soal nontarif, hak cipta, dan anti-dumping. Muncullah istilah Kennedy Round (1964 -1967) dan Tokyo Round (1973-1979). Jumlah peserta yang terlibat pun bertambah menjadi 102 negara. Dalam perkembangannya, muncul Uruguay Round (1986 -1994) yang kian ragam topik. Tarif dan nontarif tetap menjadi topik hangat, namun kini muncul pembahasan soal aturan, jasa, hak cipta intelektual, penyelesaian sengketa, tekstil, pertanian, dan pembentukan WTO. Jumlah peserta menjadi 123 negara. Dari sini muncul apa yang dikenal dengan WTO. Yang perlu ditekankan, bahwa dalam perjalanannya tetap saja semangat penyelesaian setiap masalah adalah kompromi di antara negara -negara anggotanya. Oleh karena itu, tidak heran bahwa suatu masalah perdagangan perlu melewati masa pembahasan hingga beberapa babak. Masalah tarif, misalnya, sudah berlangsung sejak tahun 1947 hingga tahun 2002 ini dan tak pernah mencapai kata kompromi. Tak sedikit dari anggota yang diakui mulai frustrasi. "Kami akan terus berupaya, tak ada kata menyerah," ujar Supachai Panitchpakdi, Direktur Jenderal WTO, ketika ditemui di Geneva. Memang sulit untuk bisa menyamakan pandangan di antara 146 anggota WTO yang ada. Semua negara cenderung mempertahankan kepentingan dalam negerinya, dan terus menyerang ke pihak lain pada sisi yang mengunggulkannya. Berhubungan dengan adanya perbedaan pandangan yang cukup tajam soal liberalisasi perdagangan terutama di sektor pertanian dan jasa, maka WTO mencoba mengatasinya dengan berbagai divisi yang ada. Ada badan banding, divisi penilai, dan divisi legal yang mengatasi perselisihan. Mengatasi perbedaan dalam kinerja ekonomi dan sosial, WTO juga memberikan apa yang dikenal dengan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas (Technical Assistance and Capacity Building). Namun, harus diakui, bantuan yang bisa diberikan WTO bagi anggotanya ini sangat terbatas. "WTO bukan suatu lembaga yang bisa mencari untung. Kami hanya bergantung sepenuhnya pada iuran beberapa juta dollar AS yang diberikan anggota," ujar Keith Rockwell, Juru Bicara dan Direktur Divisi Hubungan Media dan Informasi WTO. Munculnya suatu keputusan perdagangan sepenuhnya terletak pada komitmen dari negara-negara anggotanya. Persoalan yang muncul, tidak se mua anggota punya perwakilan di WTO. Padahal, untuk bisa mencapai kompromi perlu keterlibatan semua pihak. Pertemuan di WTO sendiri juga berlangsung setiap hari dan acapkali
83
berlangsung paralel. Jadi, sekalipun ada negara yang memiliki wakil tetap di WTO, maka jumlahnya juga harus memadai. Jika tidak, maka seorang pejabat harus bisa bergerak dari ruangan yang satu ke ruangan yang lain agar bisa mengikuti perkembangan pembahasan yang ada. Tentu saja dalam hal ini, belum mempersoalkan kemampuan bahasa, keahli an berdiplomasi, dan kendala lainnya. Hal lain yang juga penting yakni, semua perwakilan negara anggota di WTO berhubungan dengan komitmen penting yang harus dibuat, jelas harus berhubungan untuk konsultasi dengan pemerintahannya (capital). "Ini yang kadang memberikan kesulitan tersendiri. Jika memerlukan koordinasi antarbeberapa departemen," ujar Dubes Gusmardi Bustami yang mewakili Indonesia di WTO. "Kadang terpaksa bertindak dengan siap menanggung risiko," ujarnya saat ditemui di Geneva. Boleh-boleh saja orang menuduh WTO tak punya wibawa, tetapi kehadiran lembaga ini jelas lebih memberikan manfaat bagi negara-negara anggotanya. Tidak heran, Cina berupaya keras untuk bisa bergabung dalam WTO karena melihat manfaatnya. Sekalipun tak bisa memberikan bantuan sebagaimana Bank Dunia atau Dana Moneter Internasional (IMF), tetapi WTO punya program-program yang bisa meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam perbaikan kemampuan berunding, ataupun kelembagaan. WTO juga punya ratusan staf yang siap mengupayakan pe nyelesaian sengketa dagang yang terjadi antara negara anggota. Mekanismenya dibuat dengan melibatkan banyak pihak selain negara-negara yang bertikai. WTO juga berupaya mencari alternatif bagi pencapaian suatu terobosan dagang sebagaimana yang dikenal Propo sal Harbinson (Stuart Harbinson, Ketua Negosiasi Pertanian WTO). Harbinson mencoba mengatasi hambatan dalam perundingan produk pertanian dengan menawarkan sejumlah produk yang bisa dikecualikan dari penurunan tarif. Sekalipun kesulitan dalam mencapai suatu kesepakatan-karena harus melalui kompromi dan bukan voting apalagi hak veto sebagaimana di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa-namun kehadiran WTO memungkinkan adanya dialog mengungkapkan kepentingan dan keinginan masing -masing. Dengan demikian, menciptakan saling pengertian dan selanjutnya perdamaian. "Sistem perdagangan WTO membantu mendorong perdamaian," demikian tertera dalam booklet WTO. Dalam kondisi dunia yang kian kompleks, maka perundingan dan dialog menjadi sarana untuk mempersempit perbedaan. "Penyelesaian secara multilateral akan menghasilkan suatu perdagangan yang lebih damai," ujar Supachai. Perbedaan suara dan pandangan tetap akan lebih baik apabila diselesaikan melalui suatu pertemuan ketimbang diendapkan atau diselesaikan melalui perang. Tetapi, mengapa masih ada saja aksi protes menentang WTO sebagaimana diperlihatkan Lee Kyung-hae dan teman-temannya di depan markas WTO di Geneva? "Karena pemahaman soal WTO ini masih berkurang. Karenanya, perlu bantuan dari media massa untuk menjelask an peran positif WTO kepada siapa saja termasuk ibu rumah tangga sekalipun," kata Supachai ketika hadir pada Program Studi dan Informasi bagi Wartawan yang diadakan WTO dan lembaga Friedrcih Ebert Stidtung (FES), akhir Maret lalu.
84
Kesan yang ditangkap dalam dala m pertemuan dengan sejumlah pejabat WTO, bahwa lembaga perdagangan ini tetap saja menghadapi banyak kendala di depan. Pembahasan liberalisasi sektor pertanian bakal menjadi kendala utama karena perbedaan pandangan dan kepentingan yang begitu besar di setiap negara anggota. Sebagai gambaran, sekitar 70 persen penduduk Indonesia kini berhubungan langsung dengan sektor pertanian dan karenanya harus mendapat perlindungan serta bantuan yang total. Perang di Irak yang menyebabkan merosotnya perekonomian dunia semakin membuat WTO dihadapkan pada batu karang. Ekonomi dunia yang suram membuat siapa saja tak mau diusik. Meski demikian, WTO tetap harus dilihat sebagai mediator, sarana, dan fasilitator guna menyampaikan perbedaan yang ada. Jika tak ada kompromi, tak ada keputusan, maka sedikitnya negara lain mengenal benar adanya negara Indonesia dengan 70 persen penduduknya bekerja di sektor pertanian, dengan tingkat pendapatan yang memprihatinkan. (ppg) http://www.kompas.com/kompas -cetak/0304/12/ekoint/242863.htm
Perang Irak
Tembok Baru Menghadang WTO PRIA Korea Selatan, Lee KyungKyung -hae (56), tak ubahnya "penerima tamu" di depan Gedung Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Geneva, Swiss. D ia tepat berada di depan pintu gerbang utama dan selalu menghampiri setiap tamu yang berjalan kaki masuk ke markas besar WTO. ITU yang terlihat sepanjang pekan terakhir bulan Maret lalu. Dan, untuk peran ini, menurut pengakuannya, telah dilakukannya sejak akhir bulan Februari lalu. Akan tetapi, apa yang dilakukan Lee adalah bentuk protes atas kehadiran WTO, organisasi beranggota 146 negara yang berdiri sejak 1 Januari 1995 itu. "WTO membunuh petani", tulis Lee dalam poster yang digantung di bagian depan bad annya. "Hentikan Perundingan di WTO", bunyi poster yang bergantung di belakang. Dalam selebaran yang dibagidibagi -bagikan, Lee meminta masalah pertanian dikeluarkan dari perundingan WTO. Siapa Lee? Dia petani Korea. Bahkan, dia mengaku sebagai mantan Presiden Federasi Petani Modern Korea. Bagi Lee dan banyak petani Korea, pembicaraan liberalisasi perdagangan dalam produk pertanian merupakan awal bencana yang bakal dialami para petani terutama di negaranegara -negara berkembang. Produk pertanian Korea tak akan bisa bersaing bersaing dengan produk pertanian sejenis yang lebih murah di pasar Korea. Usaha peternakan susunya kini bangkrut karena tak mampu bersaing. Utangnya menumpuk. Apakah Lee sendirian? Tidak. Bahkan, saat ditemui akhir Maret lalu di Gedung WTO, ada lima teman Lee. Mereka mengaku dari koalisi petani Korea. Dengan mengenakan
85
rompi berwarna merah terang, mereka mendirikan tenda. Melancarkan protes dengan tidur di depan Gedung WTO. Tenda berada tepat di bagian luar dinding dari ruangan tempat para wakil anggota WTO berk umpul umpul membahas liberalisasi perdagangan produk pertanian. APA yang diungkapkan Lee dan rekan- rekannya dari Korea Selatan ini sebenarnya juga terungkap dalam perundingan soal liberalisasi perdagangan produk pertanian dalam WTO. Sebagaimana terlihat, anggotaanggota -anggota WTO gagal memenuhi batas waktu 31 Maret 2003 lalu dalam menghasilkan parameter bagi pembicaraan liberalisasi perdagangan pertanian lebih lanjut, elemen kunci dari rencana liberalisasi perdagangan keseluruhan. Dan, sebagaimana terungkap dalam sejumlah pertemuan dengan para pejabat WTO, termasuk Dirjen WTO Supachai Panitchpakdi di Geneva, akhir Maret lalu, terkesan kuat bahwa masalah liberalisasi perdagangan sektor pertanian bakal menjadi batu sandungan bagi tugas utama WTO dalam menciptakan suatu sistem dan tata perdagangan dunia yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat dunia. Boleh jadi masalah pertanian akan menjadi tembok keras yang sulit untuk dijebol. "Tidak mudah menciptakan suara yang sama. Karena itu, perlu menciptakan pemahaman yang kolektif berkaitan dengan manfaat bersama yang akan diraih. Untuk ini, perlu suatu upaya multilateral," ujar Supachai soal pembahasan liberalisasi pertanian. Pernyataan ini berkaitan dengan perbedaan pandangan yang tajam dalam percepatan dan perluasan reformasi pertanian, terutama dalam menyinggung subsidi dan tarif. Amerika Serikat dan 18 negara anggota Cairns Group (termasuk Indonesia), selaku negaranegara -negara eksportir produk pertanian terbesar, tak sabar untuk melakukan liberalisasi radikal pada pasar produk pertanian dunia. Namun, Eropa dan Jepang menghendakinya perlahanperlahan -lahan, melakukan pendekatan hati -hati, termasuk memperhitungkan peran sektor pertanian mereka dalam masalah perlindungan lingkungan dan keamanan pangan. Dari sisi negaranegara -negara berkembang, liberalisasi pertanian jelas akan mengancam puluhan juta petani mereka. Karena itu, sejumlah permintaan diajukan berkaitan dengan produk -produk pertanian tertentu agar diberikan pengecualian dalam kebijakan penurunan tarif ataupun membuka pasar. Menteri Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Rini MS Soewandi maupun Duta Besar Indonesia untuk WTO Gusmardi Bustami berupaya keras meminta pengecualian untuk beras, jagung, gula, dan kedelai. Tak pelak lagi, masalah liberalisasi pertanian merupakan hal paling sulit dalam upaya WTO menciptakan tata perdagangan dunia yang lebih baik. Ini dikemukakan Paul Shanahan, senior konsuler pada Divisi Komoditas dan Pertanian WTO yang ditemui di Geneva. "Perlu suatu pendekatan khusus dalam pembahasan ini, karena memang
86
menyangkut produk -produk -produk yang spesifik dan berhubungan dengan banyak orang," ujarnya. Dijelaskannya, perbedaan yang sangat jelas dan tegas amat terlihat dalam pembahasan soal pertanian ini. Negara-negara Negara -negara industri berupaya melindungi petani dan harga pro duk pertanian mereka dengan memberikan subsidi yang demikian besar. Sementara itu, negaranegara -negara berkembang melindungi petani mereka dengan memberlakukan hambatan perdagangan yang sangat besar. Semua ini, menurut Shanahan, karena muncul semacam ketakutan b ahwa meliberalisasi perdagangan produk pertanian ini sama artinya dengan perdagangan bebas. Akibatnya, ada ketakutan akan kehilangan pasar, lapangan pekerja yang akan diambil pihak asing, dan sebagainya. "Sama sekali tidak demikian," ujar Shanahan. Carlo Trojan, Trojan, Duta Besar Masyarakat Eropa untuk WTO, yang ditemui menegaskan, pihaknya mendukung apa yang diserukan menteri -menteri perdagangan anggota WTO di Doha, Qatar, bulan November 2001, yang antara lain menegaskan perlunya mempercepat liberalisasi perdagangan, perdagan gan, terutama di sektor pertanian dan jasa. Suatu hal yang baik bagi penciptaan efisiensi dan kesejahteraan, namun hal itu tidak bisa dilakukan segera. Akan tetapi, secara progresif, sambil ditunjang oleh suatu pelindungan yang diperlukan. Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Trojan menegaskan bahwa mereka tidak akan mencabut subsidi pertanian maupun subsidi ekspor begitu saja. Suatu hal yang jelas dikecam M Supperamaniam, Duta Besar Malaysia untuk WTO, yang ditemui sebelumnya. Memberikan pandangan dari sisi sis i Asia atas Doha Development Agenda, Supperamaniam mengatakan bahwa negaranegara -negara maju seperti Uni Eropa (UE) memberikan subsidi pertanian yang demikian besar sehingga tidak memungkinkan produk pertanian negara berkembang bersaing di pasar Eropa, bahkan juga tidak mungkin bersaing di pasar dunia. Menurut Supperamaniam, negaranegara -negara Asia mendukung kesepakatan Doha karena memberikan keuntungan bagi negara berkembang. Hal senada juga dikemukakan Faisal Ismail, Duta Besar Afrika Selatan untuk WTO. Hanya saja, negara -negara maju seperti UE, AS, dan Kanada tetap saja menerapkan subsidi ekspor, subsidi pertanian, maupun kuota. "Dalam produk tekstil, kuota tetap dipertahankan di negara -negara tadi, dan ini jelas merugikan merugikan negara negara berkembang," berkembang," ujar Supperaman Supperamaniam. iam. Menurut Menurut Ismail, pembahasan liberalisasi pertanian juga terhambat karena perseteruan yang kuat di antara negara maju seperti UE dan AS. Keduanya tetap bertahan soal subsidi ekspor dan subsidi pertanian yang demikian besar. Data yang ada bahwa AS memberikan subsidi sektor pertanian mencapai 300 milyar dollar AS per tahun. Total subsidi pertanian di negara maju mencapai 600 milyar dollar AS. Setiap desakan penurunan atau penghapusan subsidi selalu ditampik halus dengan mengatakan perlu menjelaskan dulu pada para konstituen (masyarakat pemilihnya). "Bukan suatu langkah signifikan," ujar Ismail.
87
Dari kesan yang ditangkap langsung di markas WTO ini, apakah bisa berarti upaya liberalisasi perdagangan sektor pertanian dan jasa yang dikehendaki Deklarasi Doha akan gagal? Para menteri perdagangan menyetujui sejumlah program kerja, antara lain liberalisasi pertanian, jasa, akses pasar bagi produk nonpertanian, peraturan WTO, falisitasi perdagangan, serta hubungan perdagangan dan investasi. Deklarasi ini menetapkan sejumlah rangkaian perundingan selama tiga tahun ini guna meletakkan dasar bagi liberalisasi perdagangan lebih lanjut, terutama di bidang pertanian dan jasa. Target waktunya adalah 1 Januari 2005, di mana suatu liberalisasi dalam sektor pertanian dan jasa lebih terlihat. Demikian pula dalam sejumlah program kerja lainnya. Target waktu 31 Maret lalu ternyata gagal menetapkan suatu dasar atau parameter bagi pembicaraan liberalisasi sektor pertanian. Perbedaan yang dalam antara sesama negara negara maju, antara negara maju dan negara berkembang tetap saja terlihat jelas. Kini target berikutnya adalah pertemuan tingkat menteri di Cancun, Meksiko, bulan September mendatang. Apakah akan tetap gagal? "Kami akan terus mencari jalan keluar. Perlu suatu pemahaman akan adanya peluang. Sense of opportunity perlu diciptakan, dipahami guna mengatasi persoalan yang ada," ujar Supachai. WTO akan berupaya menyelaraskan pandangan, suara guna menyukseskan Deklarasi Doha, terutama dalam pertemuan Cancun mendatang. "Kami tak ingin meminimalisasi tantangan yang ada dan semua pekerja yang ada tetap akan dilakukan, dan kami yakin semuanya akan dicapai apabila semua negara bekerja sama," tambahnya. Penegasan Supachai ini jelas kian mendapat hambatan besar. Upaya untuk meliberalisasi perdagangan, perdagang an, khususnya sektor pertanian, kian bertambah berat setelah kondisi perekonomian global yang kian tak menentu menyusul perang yang dilancarkan Amerika Serikat di Irak. Secara logika, kondisi perekonomian yang semakin sulit membuat banyak negara akan semakin defensif, menutup diri, dan berupaya mempertahankan pertumbuhan dan pasar dalam negerinya. Supachai mengakuinya. "Perang membuat biaya transportasi semakin mahal. Biaya asuransi meningkat. Nilai tukar juga menjadi tidak stabil. Jelas ini akan membuat perekonomian perekonomian menurun dan liberalisasi menjadi lebih sulit," ujarnya. Meski demikian, dia tetap meminta agar semua anggota WTO tetap konsentrasi pada masalah pertanian. Semua negara harus tetap melihat berbagai peluang dan benefit yang ada. "Di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang tak pasti, kemajuan dalam Babak Doha menuju suatu konklusi tepat hanya dapat dicapai melalui kontribusi kepercayaan yang dibutuhkan," ujarnya lagi. Supachai juga yakin, dengan dipenuhinya target waktu dari Putaran Doha ini, maka muncul muncul suatu jaminan yang lebih jelas bagi suatu pertumbuhan ekonomi dunia. Artinya,
88
WTO akan terus berupaya ada atau tanpa Perang Irak. Lebih enak jika tanpa perang. (Pieter P Gero) http://www.kompas.com/kompas -cetak/0304/12/ekoint/242861.htm
Premanisme di di Mesopotamia Oleh: B HerryHerry -Priyono
KISAHNYA mirip perkelahian dua preman. Yang satu menguasai sebuah wilayah di Timur Tengah dengan kerahasiaan manajemen tirani. Sedangkan yang lain selalu menepuk dada sebagai penguasa adidaya, selalu memburu kawasan -kawasan baru bagi operasinya sembari bicara dengan bahasa Texas berlogat histeris. Seperti umumn ya preman, penggerak utamanya bukan kemajuan peradaban, tetapi lahan baru bisnis dan kegagahan kekerasan. Dan kita menyebut semua itu realpolitik. Lalu, dengan kegagahan teknologi perang serta histeria seluas dunia, preman adidaya itu menetapkan kemenangan di atas luluhluluh-lantak peradaban Mesopotamia. Jurang antara kemenangan dan kekalahan segera menganga tajam. Hari -hari ini, kebanyakan warga dunia masih menyisir absurditas yang terlibat di dalamnya. Namun bagi kaum preman, kemenangan hanya awal suatu jalan lapang, yaitu petualangan memburu kemenangan berikutnya. Maka, rantai ancaman segera diteriakkan. Sesudah Irak jatuh, Suriah ada dalam radius pengintaian: "Kobaran api di Bagdad adalah hujan hitam di Damaskus". Dan kita menyebut semua itu realpolitik. Penebangan Penebangan hidup
Realpolitik adalah modus interaksi yang berdiri di atas premis bahwa tujuan tindakan manusia adalah kemenangan. Karena itu, premis itu selalu akan dihantui pemandangan ini: akhirnya hidup mereka yang terseret perang telah melorot menjadi sekadar lampiran dalam kalkulus kemenangan. Bagi mereka yang menyebut diri "realis politik", pokok itu dilihat sebagai argumen lunak (soft). Mengapa? Karena menyangkut alasan humanitarian, dan tidak menyentuh masalah bagaimana perang dimenangkan. Alasan humanitarian terdengar "lunak" persis karena premis awalnya adalah kemenangan militer. Cuma, proses rekonstruksi Irak akan segera membuktikan, alasan humanitarian sama sekali bukan soft argument. Membangun kembali infrastruktur fisik Irak adalah satu hal, membena rkan perang dengan alasan humanitarian adalah soal lain. Tiadanya kaitan antara perang dan soal humanitarian menemukan saksinya dalam kehancuran Ali Ismail Abbas Hamzah, bocah 12 tahun dengan kedua lengan buntung sampai dekat pangkal. Apalagi kalau bukan k arena arena rudal AS yang menghantam rumahnya di Baghdad. Gambarnya luas beredar ke seluruh dunia. Hanya orang yang belum pernah mencecap kesakitan penyingkiran hidup yang tidak akan tergerak oleh pemandangan itu.
89
Maka mulailah kisah pilu ini. Dalam kemelut bom dan asap, anak mencari bapaknya yang telah sirna, ibu menangisi anaknya yang tak lagi bersuara, kakak mencari adiknya yang tak akan pernah lagi digandengnya. Demokrasi yang dibangun di atas pembunuhan adalah demokrasi jagal. Misi "demokrasi" dan "pembebasa n" yang heboh diteriakkan di atas penebangan hidup adalah buih verbal yang pecah di tanah tanpa hunian. Dengan matafor tragedi Sisyphus, Gunther Grass, penulis besar Jerman, meringkas status perang ini bagi sejarah peradaban: "batu besar yang kita dorong ke ketinggian, sekali lagi, jatuh terdampar di kaki gunung" (Tribune, 11/4/03). Tentu, kaum "realis" dengan realpolitik -nya melancarkan propaganda bahwa semua itu bisa segera dilupakan, sembari menawarkan citra kesejahteraan masa depan. Tetapi, bahkan realpolitik para preman tidak akan bisa lolos dari fakta bahwa kerja rekonstruksi Irak pertama-tama akan berhadapan dengan endapan trauma. Bahasa modernitas terlalu miskin untuk menangkap daya misterius itu. Yang kita saksikan hanya tangan - tangan terpangkas, k aki-kaki ditebang, dan rumah-rumah yang rata tanah. Di atas segalanya, sekian banyak napas yang berhenti menyangga suara manusia. Semua disebabkan oleh perang. Pada perkara itulah agenda rekonstruksi pertama -tama perlu dikenali. Sekali lagi, kaum yang menyebut diri "realis politik" akan meniupkan buih verbal berikutnya: semua ini terjadi karena "struktur". Maksudnya, perang ini tak punya pelaku jelas, paling tidak semua ini hanya an unintended consequence dari tata dunia. Tentu saja itu bentuk kebebalan, sebab dengan jelas kita bisa menunjuk pelakunya: Bush, Cheney, Wolfowitz, Blair, Saddam dan para pengawalnya. Di tengah mereka tentu saja Donald Rumsfeld, Menteri Pertahanan AS yang dilukiskan The Economist (29/3/2003) sebagai "penderita sindrom raja-matahari, penyakit akut semua boss...". Citra keramahan warga AS dan Irak akhirnya diubah rezim mereka sendiri menjadi citra keganasan. Pokok di atas bukan sebentuk ratapan atas kekalahan (defeatism). Bukan pula bentuk psikologi korban (victimhood) atau eskapisme dari brutalitas sejarah, tetapi soal penghormatan hidup yang tidak -bisa-tidak menjadi agenda utama bagi rekonstruksi. Cuma, berita duka berikutnya adalah, rekonstruksi humanitarian akan terperangkap dalam ekonomi-politik premanisme global yang telah menunjukkan histerianya, bahkan sebelum debu perang mengendap. Realpolitik preman
Sementara kesadaran global masih menyisir jejak -jejak kehidupan yang ditebang, para preman sudah siap dengan kontrak -kontrak bisnis: minyak, air, jalan, kereta api, telepon, pelabuhan, dan obat-obatan. Bechtel Group, kontraktor terbesar di AS telah meraih kontrak bisnis infrastruktur. George Shultz, mantan Sekretaris Negara George Bush (ayah Gerorge W Bush) adalah seorang direktur Bechtel. Daftar seperti itu bisa diperpanjang, melibatkan James Woolsey (mantan direktur CIA), Jay Garner (gubernur jenderal transisi Irak), Dick Cheney (wakil presiden yang terkait Halliburton dan anak perusahaannya, Kellog, Brown & Root), dan sebagainya.
90
Kebanyakan orang AS bahkan jarang mendengar nama T he Defense Policy Group, dengan anggota 30 orang. Dalam relasi rahasianya dengan Pentagon, mereka akan menentukan para pemenang berbagai bisnis di Irak. New York Times (11/4/2003) menunjuk ekonomi-politik perang ini dengan lugas: "Kebanyakan serdadu AS berasal dari kelas buruh, tetapi para makelar bisnis yang akan meraup 100 miliar dollar AS uang rekonstruksi Irak, sama sekali bukan". Sejak makin banyak bidang kehidupan dikomersialkan, arah sejarah kian lolos dari desain bersama, dan kian menjadi sekadar un intended consequences pemburuan laba privat. Itu pula yang akan terjadi dengan istilah indah "rekonstruksi Irak". Bahkan sebelum debu perang luruh meletak di tanah peradaban Mesopotamia, pertarungan laba telah terjadi antara perusahaan-perusahaan minyak Exxonmobil (AS), British Petrolium (Inggris), Chevron-Texaco (AS), Total-FinaElf (Perancis), ConocoPhilips (AS), Lukoil (Rusia), CNPC (Cina), Japex (Jepang), dan sebagainya. Pertarungan seperti itu pula yang akan terjadi dalam bisnis air, konstruksi, telepon , pelabuhan, dan lain-lain. Dalam pertikaian itu terlibat ketegangan yang terjadi antara AS dan Eropa. Seperti kontroversi sebelum perang, poros Perancis- Jerman-Rusia di Eropa berusaha menjinakkan unilateralisme AS. Blair (Inggris) yang mencoba dari dalam, memodifikasi unilateralisme AS justru berakhir menjadi "corong" Bush. Dalam buku terbarunya, Of Power and Paradise (2003), Robert Kagan, mantan pejabat zaman Reagan, menunjukkan, apa yang terjadi antara Eropa dan AS bukan kontes karena kekuasaan militer AS tidak tertandingi. Mungkin benar. Tetapi, lebih mungkin sebabnya bukan terletak dalam superioritas kekuatan senjata, tetapi dalam ketergesaan AS untuk menyelesaikan masalah dengan menembakkan senjata. Dan ketergesaan memakai kekerasan itu biasanya merupakan ciri kaum preman. Pedomannya adalah 48 halaman dokumen The National Security Strategy of the United States yang dikeluarkan Bush September 2002, dengan doktrin preemptive warfare dan unilateral military action bila kepentingan AS terganggu. Dalam seting premanisme ekonomi-politik global seperti itulah kata "rekonstruksi" Irak perlu dipahami. Lagipula, premanisme akan beroperasi dalam kesemrawutan konflik panjang di Irak, antara kaum Syiah, teknokrat Sunni, kelompok Kurdi, Chaldean, Turkoman, dan banyak lagi. Semua itu akan terjadi dalam seting ganas konflik "abadi" di Timur Tengah antara Israel dan Palestina. Kita makin belajar, kelemahan pendekatan globalisasi dalam cirinya seperti sekarang adalah kedangkalannya mendekati konflik -konflik seperti itu. Maksudnya, pendekatan bisnis dan finansial hampir tak pernah menyentuh kedalaman psike yang terlibat dalam konflik - konflik itu. Bukan globalisasi itu sendiri yang salah, karena ia merupakan kondisi sejarah, dan bukan barang yang mesti diterima atau ditolak. Apa yang lalu menjadi urgen bagi rekonstruksi Irak adalah pendekatan global yang dalam bahasa ekonomi, tidak lagi memakai ceteris paribus. Artinya, pendekatan bisnis dilakukan sebagai salah satu solusi di antara berbagai pendekatan yang secara kategoris
91
non- bisnis. Sejarah konflik terlalu kerdil untuk disempitkan ke dalam solusi bersifat nonbisnis. Potensi ke arah sana hanya terjamin bila penataan kembali Irak berlangsung dalam multilateralisme. Soalnya, badan seperti PBB yang bisa menjadi "meja bundar" bagi multilateralisme itu telah lama pingsan. Sebelum perang, ia dikubur lebih dalam oleh para preman Paman Sam. Sesudahnya, kita semua menjadi Sisyphus yang mencari -cari jalan untuk mengangkat kembali batu besar peradaban. Lebih celaka lagi, sebuah negeri ram ah bernama AS yang selalu bisa meringankan kerja raksasa itu ada di bawah pimpinan George W Bush yang punya gelar MBA. Atau mungkin hanya sedangkal itukah para MM dan MBA melihat dan mendekati persoalan dunia? Kemenangan lewat premanisme selalu memperanakkan skeptisme. Setelah persoalan humanitarian disempitkan menjadi urusan kemenangan, sesudah rekonstruksi diciutkan menjadi urusan kontrak bisnis, harapan kita terletak pada globalisasi tekanan kepada para preman. Persis pada saat seperti inilah praksis dem okrasi menemukan urgensinya. Bila globalisasi sebuah berkah, proses rekonstruksi Irak merupakan test case bagi ciri multilateral globalisasi. Cuma, sementara memasang tinggi mimpi agung globalisasi, seyogianya kita juga bersiap menyaksikan para preman glob al berebut lahan bisnis atas nama rekonstruksi. Lalu, apa nasib misi demokrasi yang heboh diteriakkan Bush? Bahkan kebanyakan kaum Syiah yang biasa dipadipa - kai untuk melawan Saddam mulai menolak kehadiran AS. Pertama, mungkin mereka tidak ingin membagi masa depan kekuasaan pascapasca -Saddam. Kedua, mungkin karena warga Irak sendiri tahu, demokrasi yang dikotbahkan para preman biasanya juga hanya akan tumbuh menjadi demokrasi preman. B HerryHerry-Priyono, Peneliti, alumnus London School of Economics (LSE), Inggris URL Source: Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0304/22/opini/268101.htm
WTO Minta Klarifikasi 12 Isu Perdagangan
Jakarta, Kompas - Setelah berakhirnya evaluasi kebijakan perdagangan Indonesia pada tahun 1998-2002, 1998 -2002, sebanyak 12 isu perdagangan masih dipertanyakan anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Isu-isu Isu-isu itu antara lain liberalisasi sekto r telekomunikasi, produk transgenik, dan pariwisata. Namun, sebagian besar anggota WTO puas dengan penjelasan kebijakan perdagangan Indonesia. Hal ini mengemuka dalam kesimpulan akhir pertemuan Trade Policy Review Body dalam siaran pers Sekretariat WTO yang diterima Kompas di Jakarta, Selasa (1/7). Pertemuan itu berlangsung di Geneva pada 28 Juni dan 30 Juni. Delegasi Indonesia
92
dalam forum itu dipimpin Dirjen Kerja Sama Industri dan Perdagangan Internasional Pos Hutabarat. Sebelumnya, sekitar enam kebijakan perdagangan Indonesia yang sudah dievaluasi oleh Sekretariat WTO, ditanggapi oleh delegasi Indonesia. Dalam siaran persnya, Sekretariat WTO menyebutkan sejumlah anggota dalam Trade Policy Review Body meminta klarifikasi 12 isu perdagangan, yaitu status kebijakan yang baru menyangkut rencana investasi asing, persetujuan partisipasi liberalisasi perdagangan regional, sejumlah kebijakan tarif, lisensi impor, dan formulasi standar. Isu perdagangan lainnya yang dipertanyakan adalah labelisasi produk transgenik, pengadaan barang pemerintah, legislasi paten, tindakan terhadap pembajakan hak cipta, komitmen aturan jasa finansial, deregulasi sektor telekomunikasi, dan pengembangan pariwisata. Dalam siaran pers itu juga disebutkan, pada tahun 2002 Indonesia telah men urunkan berbagai tarif dengan rata -rata sekitar 7,2 persen. Sementara itu, delegasi Indonesia dalam penjelasannya setebal 25 halaman menyebutkan, sejak tahun 1998 telah menghapuskan dan mengurangi hambatan dagang, seperti menghapuskan izin impor susu dari importir terdaftar menjadi importir umum. Mengubah tata niaga cengkeh yang ditangani BPPC menjadi menjadi importir umum. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi konvensi hak kekayaan intelektual. (MAR) URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0307/02/ekonomi/404827.htm
Perundingan WTO WTO Lamban, FTA FTA Menjadi Alternatif Alternatif Baru
Jakarta, Jakarta , Kompas - Perundingan perdagangan bebas dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang berlangsung lamban mengakibatkan banyak negara cenderung memilih melakukan Free Trade Agreement (FTA/perjanjian perdagangan bebas). Pilihan ini diambil oleh negara yang pertumbuhan ekonominya sangat tergantung pada perdagangan. Direktur Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Singapura K Kesavapany dan peneliti ISEAS Rahul Sen dalam sebuah seminar yang diadakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Rabu (2/7), menyebutkan, salah satu motivasi Singapura melakukan kerja sama dengan AS dalam kerangka US Singapore Free Trade Agreement (USSFTA) adalah lambannya negosiasi WTO.
93
Direktur Eksekutif CSIS Hadi Soesastro seusai seminar mengatakan negos iasi di WTO terlalu lamban sehingga mereka yang ingin berjalan lebih cepat memilih jalan sendiri. Salah satu jalan itu adalah melalui FTA. Rahul Sen menyebutkan, selain USSFTA, Singapura juga tengah melakukan negosiasi sejenis terhadap Meksiko, Kanada, dan Cina. Kini yang masih dalam pembahasan menuju FTA adalah dengan Selandia Baru dan Jepang. Sementara yang sudah dibahas adalah Australia. Banyak faktor
Rahul menyebutkan, motivasi Singapura memilih FTA karena banyak hal, yakni lambannya negosiasi WTO, pertumbuhan pert umbuhan ekonomi Singapura yang sangat tergantung pada perdagangan, krisis di Asia yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan di ASEAN, munculnya kekuatan ekonomi Cina, dan adanya alasan strategis dengan kerja sama itu. Pilihan Singapura ini juga menyebabkan beberapa negara berupaya melakukan hal yang sama. Thailand dengan AS tengah menjajaki kerja sama serupa. Diperkirakan kesepakatan antardua negara bisa dilakukan pada Oktober 2003. Malaysia dan Filipina dengan sejumlah negara. Malaysia tengah menjajaki pemb entukan FTA dengan Cina. Dari kajiannya, Rahul menyebutkan, sejumlah keuntungan pembentukan USSFTA adalah penghematan ongkos produksi sebagai akibat penurunan tarif diperkirakan 300 juta dollar Singapura. Penghematan akibat hilangnya ongkos perdagangan bar ang sekitar 51 juta dollar Singapura per tahun. "Keuntungan lainnya, pertumbuhan akses pasar dan meningkatnya liberalisasi sektor jasa," kata Rahul. Rahul. Pada sisi lain, tingkat tingkat kompetisi kompetisi antarperusahaan antarperusahaan menjadi sangat sangat tinggi. tinggi. Menurut Hadi Soesastro, dari perke mbangan FTA di beberapa negara, maka pengusaha di Indonesia harus lebih efisien. Apalagi bila Malaysia dan Filipina melakukan kerja sama sejenis, itu akan menjadi ancaman bagi Indonesia. Ketika ditanya pilihan Indonesia untuk mengikuti FTA, Hadi mengatakan sebaiknya mencari negara yang tidak intensif ingin melakukan FTA. Ia mencontohkan kerja sama bisa dilakukan dengan Afrika Selatan. Namun, dirinya tidak sependapat bila FTA cenderung asimetris. FTA dinilai lebih mengembangkan perdagangan karena ada kreasi perdagangan dengan munculnya FTA. Jepang dan Indonesia sendiri tengah menjajaki kemungkinan pembentukan FTA.(MAR) URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0307/03/ekonomi/406846.htm
94
Globalisasi Pendidikan Inklusif Oleh: Muhamad Ali MIGRASI dan komunikasi yang semakin cepat dalam tiga dekade terakhir ini, khususnya melalui Internet, telah membawa ekspansi dan penyebaran komunitas -komunitas iman lebih cepat dari waktuwaktu -waktu lalu. Menurut www.adherents.com, penganut Kristen mencapai sekitar dua miliar, Islam 1,3 miliar, Hindu 900 juta, ateis 850 juta, Buddha 360 juta, dan seterusnya. The World Christian Encyclopedia mencatat 10.000 kelompok iman yang berbeda satu sama lain. Sebagian komunitas iman menyebar dengan tingkat kecepatan yang tinggi pada beberapa dekade terakhir. Akibat globalisasi, banyak komunitas iman memiliki penganut yang terpencarerpencar - pencar di muka Bumi. Globalisasi telah membawa efek ganda: masing -masing komunitas dapat meningkat jumlahnya dan meluas pengaruhnya pengaruhnya dan, pada pada setiap negara, negara, jumlah jumlah komunitas komunitas iman dapat terus bertambah. Internet telah membuka sebuah panorama kesem patan bagi komunitaskomunitas -komunitas iman untuk mempromosikan ekspansi iman -iman mereka, untuk mempersembahkan keyakinankeyakinan -keyakinan mereka kaitannya dengan problem -problem kontemporer dan menspiritualisasi iman dan praktik iman mereka dengan cara -cara yang personal, personal, selain komunal. Proses migrasi dan komunikasi telah menimbulkan tanggapan -tanggapan yang kontradiktif: sebagian komunitas bersifat konfrontasional, dengan menegaskan monopoli kebenaran dan akses terhadap keselamatan, sedangkan sebagian lain lebih adapt if, mencari jalan- jalan menuju menuju rekonsiliasi rekonsiliasi iman mereka mereka dengan dengan sains dan dan dinamika sekularisme. Jika kita membuat sebuah garis, maka dalam titik paling kanan kita dapati komunitaskomunitas -komunitas iman yang inklusif dan pada titik paling kiri kita dapati komunitas komunitas iman yang paling eksklusif. Pertanyaannya, bagi pemimpin dan umat beragama di Indonesia khususnya, adalah bagaimana mereka mampu menghadapi tantangan globalisasi iman ini dengan bijak. Negara jelas tidak akan mampu lagi mengontrol lalu lintas informasi melalui Internet. Kebijakan untuk mengakui beberapa agama saja (hingga saat ini enam agama, termasuk Khonghucu) pada kenyataannya tidak efektif. Yang menguat dalam konteks ini justru civil society. Masyarakat sendiri yang paling pas dan berkuasa me nentukan, memikirkan, memilih, menyaring informasi yang didapat melalui Internet. Bagi masyarakat menengah ke atas yang memiliki jaringan Internet, tentu saja globalisasi iman ini begitu terasa. Sebagian mereka semakin merasakan manfaat globalisasi itu, misalnya bahwa pengetahuan mereka tentang agama - agama dan imaniman -iman lain semakin bertambah. Sebagian lagi semakin defensif.
95
Terlepas banyaknya informasi yang diperoleh, sebagian kelompok iman cenderung mempertahankan keyakinannya sendiri dan berusaha membel a dari ancaman pola pikir keberimanan yang lain, baik aktual maupun potensial. Dengan kata lain, mereka melihat globalisasi memiliki dua efek sekaligus: positif dan negatif. DALAM konteks itu, saya kira penting untuk memahami perkembangan global di atas. Lebih penting lagi, bagaimana kita menyikapi globalisasi iman itu dalam konteks keberimanan kita masing-masing. masing- masing. Di sini penting mempelajari sejarah agama -agama atau iman-iman. iman -iman. Mengapa? Dengan belajar agamaagama -agama yang berbeda, kita dapat lebih tahu banyak te ntang agamaagama-agama (informed) dan lebih terdidik. Lebih jelasnya, kita telusuri manfaat belajar sejarah agama agama sebagai akibat globalisasi. PertamaPertama -tama, kita bisa lebih paham terhadap tradisi agama -agama. Setiap agama itu menarik karena merupakan siste m nilai yang kompleks, hubungan - hubungan, kepribadiankepribadian -kepribadian, dan kreativitas manusia. Kita tidak akan menggeneralisasi agamaagama-agama lain, misalnya mengidentikkan suatu agama dengan kekerasan. Kita dapat lebih mengerti kesamaan agama -agama. Studi agamaagam a-agama agama memerlukan simpati dan obyektivitas. Tentu saja tidak ada orang yang obyektif 100 persen, tetapi kita berusaha menuju dan makin dekat dengan obyektif. Seseorang dapat berlaku sebagai insider dan outsider sekaligus. Di situ akan ditemukan kesamaan iman dan praktik dalam banyak hal. Selanjutnya, kita dapat lebih toleran. Karena setiap manusia memiliki perasaan, agama agama mereka dapat menimbulkan perasaan -perasaan yang menggelora untuk mengatasi kesengsaraan bersama. Setiap sejarah telah membuktikan, komunitaskomunitas -komunitas agama telah bergantung pada sensor dan otoritarianisme (eksekusi, diskriminasi, dan lain -lain) untuk memaksakan kehendak. Dengan belajar agama -agama, kita dapat terbantu untuk lebih obyektif dan lebih toleran. Kita bisa lebih menghargai mengharga i perbedaanperbedaan- perbedaan. Dalam dunia yang multikultur, penghargaan atas perbedaanperbedaan -perbedaan adalah berharga, tetapi menikmati perbedaan perbedaan itu lebih baik lagi. Keragaman adalah kenyataan alamiah, dan orang yang yang dapat menikmati keragamankeragaman -dalam iman iman dan halhal-hal lainlain-tidak akan capek dalam hidup. Kita juga terbawa untuk melihat kehidupan sehari -hari. PengaruhPengaruh -pengaruh keberagamaan dapat ditemukan di mana saja dalam budaya modern dan bahkan postmodern saat ini, tidak hanya di tempat -tempat ritual. Kehidupan Ke hidupan ekonomi, politik, dan lainlain-lain, dipengaruhi keberimanan seseorang atau kelompok tertentu, baik yang formalistik maupun yang substantifistik. Dengan belajar agamaagama - agama, kita terbiasa menjalani kehidupan dengan keberagamaan kita sendiri sambil memahami, mem ahami, dan mungkin pula, mengalami keberagamaan yang lain.
96
Lebih jauh, belajar agama-agama yang berbeda dapat membantu dalam pencarian iman diri sendiri. Tidak setiap orang menjadi artis atau budayawan, tetapi kita memiliki kemampuan untuk mengapresiasi seni, musik, atau sajak misalnya. Begitu pula agama, meskipun sebagian orang tidak menganut agama yang lain, mereka dapat memiliki kemampuan untuk merasakan sebagian atau sedikit dari keberagamaan orang lain. Ada instink keberagamaan, ada rasa tentang yang suci. Cerita -cerita pencarian iman orang lain dapat membantu memperkaya pencarian iman kita sendiri. Oleh karena itu, pendidikan inklusif tampaknya perlu mendapat tempat. Jika tidak di sekolah-sekolah, paling tidak di pendidikan tinggi atau di LSM -LSM (lembaga swadaya masyarakat). Perdebatan mengenai RUU Sistem Pendidikan Nasional -yang saat ini sudah disahkan-seharusnya tidak menelantarkan salah satu tugas penting kalangan pendidik, yaitu memberikan ruang kebebasan kepada anak didik atau mahasiswa untuk mendapatkan informasi mengenai pluralitas keberagamaan, di samping keberagamaan yang sudah dipeluk sebelumnya. Menyadari globalisasi sebagai tantangan dan melihat beberapa manfaat dari belajar keragaman agama-agama seperti diurai di atas, kiranya pendidikan in klusif, selain pendidikan agama yang dipeluk, perlu dikembangkan di dunia pendidikan di negeri kita; tentu saja dengan materi, metodologi, dan pengajar yang baik dan tepat. Pendidiknya juga harus mereka yang sudah berpaham inklusif. Sebuah pekerjaan yang cukup berat dan menantang, tetapi dengan pendidikan inklusif, dapat lahir manusia manusia yang sadar, cerdas, dan bijak dalam memahami realitas keragaman iman. Muhamad Ali Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Mahasiswa PhD dan Fellow di East -West Center, AS URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0307/03/opini/392961.htm
Perempuan Seharusnya Hirau pada Perundingan WTO di Cancun
RUMAH keluarga Didih di Desa Ciptamargi, Kecamatan Tempuran, Karawang, adalah sebuah rumah petak berukuran lima kali delapam meter, berlantai tanah, berdinding separuh rumbia. Di dalam rumah sangat gelap, pengap, dan lembab. KAMAR Diah adalah sebuah ruangan berukuran sekitar dua kali tiga meter. Di tepinya ada ranjang besi berkasur tipis. Beberapa waktu sebelumnya, di sudut kamar itu masih ada lemari tetapi lalu dijual. "Untuk makan," ujar Ating, Paman Diah.
97
Diah bin Didih adalah anak sulung keluarga Didih. Ia bekerja sebagai buruh migran di Kota Abha, Arab Saudi, saat usianya 14 tahun, meski di dokumen disebut 24 tahun. Baru enam bulan dari kontrak kerja dua tahun, Diah pulang dalam keadaan hamil. Diah harus menerima cercaan dari masyarakat desa, sementara bayinya meninggal ketika berusia sekitar lima bulan karena korengan. Sejak lahir ia diberi minum teh. Keluarga itu tidak mampu menyediakan gula setiap saat, apalagi susu. Didih dan istrinya adalah buruh tani. Menurut Ating, bisa bekerja dua kali dalam seminggu, sudah merupakan keberuntungan. Kalau kerjanya sampai sore, Didih bisa mendapat Rp 7.000. Ketika anak Diah sakit, keluarga itu meminjam uang Rp 1 juta kepada rentenir.
Padahal, pinjaman Rp 1,5 juta yang digunakan untuk Diah berangkat ke Arab, juga belum terbayar. Utang itu bunga berbunga. Karena itu, menurut Ating, keluarga itu berniat menjual rumahnya untuk membayar utang-utangnya. KEADAAN keluarga Didih masih terus membayang, meski pun pertemuan dengan mereka sudah lewat satu tahun. "Keadaan seperti itu tidak terjadi secara tiba-tiba," ujar Ita F Nadia, dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Nasib Diah, keluarganya dan anaknya adalah contoh yang paling jelas untuk melihat proses pemiskinan di daerah kantung-kantung pengirim buruh migran. Sebagian besar berada di daerah pertanian, yang semakin habis karena tanahnya beralih pemilik. "Posisi perempuan sebenarnya sudah terjepit sejak revolusi hijau yang menyertakan program mekanisasi pertanian," sambung Ita. Perempuan harus keluar desa untuk membantu ekonomi keluarga karena sebagian lapangan kerja di sektor pertanian digantikan oleh mesin. Mereka bekerja sebagai buruh pabrik, pekerja sektor informal di kota atau mengadu untung keluar negeri sebagai buruh migran tanpa keterampilan khusus. Proses ini berjalan kian cepat sejak akhir tahun 1970-an, hampir bersamaan waktunya dengan menguatnya rezim pembangunanisme. Pabrik-pabrik kelas tiga dari negara maju pun berduyunduyun memindahkan pabrik-pabriknya ke negara berkembang yang upah buruhnya jauh lebih murah dan tidak ada regulasi soal pencemaran dan limbah. Jumlah investasi kemudian menjadi ukuran dan indikator yang memudahkan negeri itu memperoleh pinjaman utang untuk pembangunan di negaranya. Dengan notion "Perempuan dan Pembangunan" yang dipercaya akan "membebaskan" perempuan, kampanye kemajuan perempuan saat itu lebih banyak dilakukan untuk menarik perempuan dari sektor domestik. Situasi seperti ini terjadi di hampir semua negara di dunia, khususnya di negara berkembang dan miskin. Saat itu tidak banyak yang mengkritisi bahwa keluarnya perempuan dari sektor domestik tidak serta-merta memberdayakan. Di luar rumah, mereka dihadang diskriminasi dan kekerasan, sementara tugas di sektor domestik tetap harus dilakukan. "Pembangunan" yang dipercaya menjadi mazhab untuk "mengentaskan kemiskinan" itu berbarengan dengan penataan sistem ekonomi dunia dan seperangkat mekanisme yang mendukungnya serta utang yang menumpuk di negara berkembang dan miskin. Lidy Nacpil dari Jubilee South Filipina dalam World Social Forum di Porto Alegre, Brasil, awal tahun ini, mengemukakan, utang negara berkembang dan bunga utangnya yang sekitar 10 tahun lalu berjumlah sekitar 1,8 miliar dollar, sekarang membengkak menjadi sekitar 2,5 miliar dollar.
98
Di luar masalah korupsi yang akut di negara-negara pengutang, analis masalah utang luar negeri lulusan Harvard University, David Sogge, dalam bukunya Give and Take (2002) memaparkan, pembayaran kembali utang dari negara miskin ke negara kaya pada tahun 2000 sudah jauh melampaui jumlah utang yang dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka panjang. Yakni sebesar 101,6 miliar dollar atau lebih dari tiga kali jumlah uang yang mereka pinjam tahun itu. Pada saat bersamaan, kehilangan nilai perdagangan membuat negara berkembang tertimbun aliran utang. Nilai komoditas ekspor negara berkembang terus turun sepanjang era bantuan (utang) luar negeri. Pada tahun 1990, pendapatan mereka turun 45 persen dari yang mereka terima pada tahun 1980. Kecenderungan ini bertolak belakang dengan lembaga kreditor agar negara pengutang mengentaskan kemiskinan di negaranya dengan utang yang diberikan. Tingkat utang luar negeri jangka panjang Indonesia 67 miliar dollar AS, seperti dikemukakan Binny Buchori dari INFID dalam sebuah diskusi, sudah melampaui batas aman. Angka psikologis aman adalah 30-40 persen dari Produk Domestik Brutto (PDB). Sebagai perbandingan, utang jangka panjang negara-negara di Amerika Latin pada puncak krisis adalah 43 persen PDB . Utang luar negeri ini memakan porsi besar dari cadangan devisa. Setiap tahun, tanpa penjadawalan utang, utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo mencapai sekitar empat sampai lima miliar dollar. Ditambah beban utang swasta, total kewajiban jangka pendek Indonesia diperkirakan sekitar tujuh sampai sembilan miliar per tahun atau setara dengan seperempat sampai sepertiga cadangan devisa Indonesia. Dengan kemampuan membayar cicilan utang antara Rp 15- Rp 20 triliun per tahun diperlukan 30-40 tahun agar seluruh utang lunas. Ini pun dengan asumsi yang muskil, yaitu pemerintah tidak wajib membayar bunga dan tidak menambah utang baru. SEJAK 1994, semakin tampak jelas bahwa Bank Dunia dan IMF bekerja untuk memuluskan kerja Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sebuah institusi baru yang diciptakan dari GATT (Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan), pada tahun 1994. WTO merupakan badan multilateral yang menciptakan mandatnya sendiri, menyetir ke mana arah ekonomi dunia akan ditata.
Tiga lembaga multilateral ini sebenarnya memang diciptakan untuk saling mendukung. Bank Dunia dan IMF memainkan peran utama dalam pembangunan dan ekonomi negara -negara pascakolonial, lahir tahun 1946. Dua lembaga ini memberikan utang dengan persyaratan diterapkannya Program Penyesuaian Struktural (SAP). Diterapkannya SAP berarti dihapuskannya subsidi dan dikuranginya anggaran untuk kesejahteraan rakyat. SAP berisi sederetan program, antara lain, untuk meniadakan hambatan bagi investasi asing di sektor industri, perbankan dan jasa keuangan; reorientasi ekonomi ke arah ekspor supaya memperoleh valuta asing yang dibutuhkan untuk bayar utang, dan privatisasi perusahaan-perusahaan negara. Di belakang WTO adalah korporasi-korporasi multinasional dan transnasional (MNCs/TNCs) yang siap bekerja untuk melakukan efisiensi (baca: menguasai sumber daya) di negara-negara yang terjebak dalam pusaran utang. Di Indonesia, dari 144 BUMN yang akan diswastakan, terlihat bahwa yang mendapatkan prioritas adalah BUMN yang menguntungkan dan menguasai hajat hidup orang banyak, seperti PLN (listrik), PAM (air minum), dan Telkom (telekomunikasi). Dari sini dapat dimengerti mengapa biaya hidup semakin mencekik sejak krisis berlangsung di negeri ini; mengapa biaya listrik dan air minum meroket, mengapa biaya pendidikan dan
99
kesehatan semakin tinggi dan semakin tidak terjangkau masyarakat kelas bawah dan paling bawah. Indonesia mulai mengadopsi kebijakan neoliberal pada tahun 1980-an karena keterikatan Indonesia pada IGGI, WB dan IMF. Pengaruh paham ini mulai terasa pada tahun 1983 dengan adanya deregulasi perbankan disertai devaluasi rupiah. Namun, Indonesia baru menerima skema SAP sejak krisis tahun 1997, khususnya setelah menerima tekanan IMF lewat Letter of Intent (LoI) yang berisi 50 butir agenda liberalisasi sebagai ’resep penyembuhan’ ekonomi Indonesia. Bank Dunia memasukkan komponen pinjamannya dengan SAP, melalui SSNAL (Social SafetyNet Adjustment Loan) dan PRSL (Policy Reform Structural Loan). Bank Dunia juga memberi pinjaman secara sektoral melalui Sectoral Adjustment Loan (Secal), yang di Indonesia diberikan kepada sektor pengairan (Watsal, Water Sectoral Adjustment Loan), menyusul sektor pertanian, perdagangan, dan industri-industri energi. KEMATIAN bayi Diah memberikan gambaran yang lebih luas mengenai hubungan antara perempuan, HAM, dan rezim pasar bebas. "Ke depan situasinya lebih parah," ujar Mansyur Faqih dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) "Kekerasan terhadap perempuan akan semakin masif," sambungnya. Langkah-langkah menuju privatisasi sektor jasa, termasuk pelayanan kesehatan, membuat hanya orang yang mampu membayar dapat memperoleh akses kepada pelayanan kesehatan dasar. Pada perempuan, penyebab kekerasan yang bersifat struktural ini berkawin dengan nilai-nilai kultural yang menindas dan menempatkannya di posisi subordinat.
Langkah-langkah menuju privatisasi sektor jasa inilah yang beberapa hari ini dibahas dalam Pertemuan Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia di Cancun, Meksiko. Itu sebabnya, perempuan harus menaruh perhatian pada pembicaraan mengenai Perjanjian Umum tentang Perdagangan dalam Pelayanan (GATS). Isu kritis GATS adalah siapa yang menyelenggarakan fasilitas pelayanan umum tersebut. Isu besarnya adalah soal privatisasi. Kritik paling keras menyangkut pengaruh GATS terhadap peraturan di suatu negara. GATS akan menyebabkan terhambatnya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, karena air, listrik, sarana kesehatan, dan pendidikan diperlakukan semata-mata sebagai komoditi. Di banyak negara berkembang di seluruh belahan dunia, privatisasi dan penghapusan subsidi di bidang kesejahteraan memutuskan harapan kelompok masyarakat yang miskin dan paling miskin, khususnya perempuan. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mencatat, pada tahun 1995, di Zimbabwe angka kematian ibu melahirkan meningkat dua kali lipat dalam dua tahun setelah pemerintah memotong subsidi kesehatan sampai sepertiganya.
Seluruh kerusakan dan dampak akibat privatisasi pertama-tama akan mengenai kaum perempuan dan anak-anak, khususnya dari kelompok miskin dan paling miskin. Kalau GATS sudah diterapkan secara penuh, lupakanlah segala impian Millenium Development Goal yang menyasar pada kesejahteraan manusia! FEMINIS Vandana Shiva dari India mengingatkan jender analisis dibutuhkan tidak hanya untuk dampak dan paradigma perempuan sebagai korban, tetapi harus bergerak menuju paradigma struktural dan transformatif.
100
Dalam ceramahnya mengenai dampak WTO pada hak-hak perempuan di Johannesburg dan Porto Alegre, Vandana Shiva menyatakan, selama ini analisis jender lebih terbatas untuk melihat dampak ekonomi global pada perempuan. Rezim keuangan, perdagangan global, dan lembagalembaga korporasi memiliki dampak yang berbeda pada perempuan dan laki -laki, pada kelompok yang kaya dan kelompok miskin, juga di dalam masyarakat, karena seluruh lembaga didominasi dan dikontrol laki-laki, terutama dari kelompok G-7. Kelompok negara maju ini dibentuk oleh jender, kelas, dan ras manusia tertentu, yang memiliki aspirasi, visi, ekspresi, dan asumsi dari kelompok tertentu. Analisis jender untuk persoalan neoliberalisme tidak bisa hanya terbatas pada dampaknya terhadap perempuan, tetapi juga harus memperhitungkan basis paradigma, proses, kebijakan global, serta struktur dari ekonomi global yang bersifat sangat praiarkhal. Ini berarti, seluruh perundingan di Cancun harus mempertimbangkan prioritas dan keprihatinan serta persepsi perempuan, dan bagaimana ekonomi didefinisikan dan bagaimana persoalan ekonomi serta solusinya diimplementasikan. Ekologi, ekonomi, dan jender berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dilihat secara terpisah. Tata ekonomi dunia baru yang didefinisikan oleh laki-laki di meja-meja perundingan di Cancun hanya akan menurunkan martabat perempuan dan kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya, kalau jalannya perundingan masih seperti waktu-waktu yang lalu. Status perempuan serta anakanak dalam berbagai persoalan itu tidak pernah dilihat sebagai indikator dari pembangunan. Seperti dikemukakan feminis dari India, Gita Sen, perempuan berdiri di persimpangan jalan antara produksi dan reproduksi; antara kegiatan ekonomi dan keselamatan umat manusia; antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Perempuan bekerja di ranah publik dan domestik (di dalam rumah tangga), karena mereka merupakan pihak yang paling berisiko, dan paling menderita ketika kedua ranah itu bertemu di persimpangan kepentingan-kepentingan. Mereka juga merupakan pihak yang paling peka pada kebutuhan untuk mengintegrasikan kepentingan di kedua ranah tersebut. Persoalannya, bagaimana membumikan ini semua. (MH)
URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0309/15/swara/562071.htm
Cancun, WTO, dan Globalisasi Ekonomi Oleh: I Wibowo
KOTA Cancun di Meksiko akan segera menjadi fokus sorotan seluruh dunia pada tanggal 10-14 September 2003. Pada perhelatan besar ini, para menteri perdagangan seluruh dunia akan datang ke kota ini, ambil bagian dalam konferensi yang diadakan World Trade Organization (WTO). Banyak pengamat dan ahli khawatir, konferensi ini akan mengalami kegagalan karena negara -negara maju tidak mau mengubah kebijakan yang merugikan negara-negara miskin. BILA konferensi WTO ini gagal, diramalkan organisasi multilateral ini akan kehilangan legitimasinya atau malah akan bubar. Dunia akan ditandai proteksionisme lagi. Atau, seperti telah kita saksikan, muncul regionalisme, bilateralisme dan politik kekuasaan oleh
101
negara kuat. Dunia akan terpuruk lebih jauh ke dalam kekacauan perdagangan internasional. Yang menjadi masalah, keengganan negara -negara maju, terutama Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan Jepang, untuk bersikap fair terhadap negara -negara belum maju. Pertentangan paling panas adalah subsidi pertanian. Menurut Kevin Watkins dari Oxfam, tiap tahun negara maju mengeluarkan satu miliar dollar AS per hari untuk memberi subsidi kepada pertanian mereka. Ini tak mengherankan karena tahun 2002, 30 negara industri yang tergabung dalam OECD menghabiskan 311 miliar dollar AS untuk subsidi pertanian (yang berarti lebih besar dari GDP semua negara di Afrika Sub- Sahara). Sementara, menurut Bank Dunia, negara negara Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa memberi 913 dollar AS per sapi ke pada para peternak sapi. Dengan ini terjadilah surplus produk pertanian yang tidak bisa tidak mereka "buang" ke pasar dunia. Pada gilirannya, harga produk pertanian dalam negeri dari negara-negara belum maju mengalami kemerosotan dan akhirnya menimbulkan k emiskinan para petani. Indonesia-atas perintah IMF-sudah mengalami hal ini segera sesudah tarif impor beras diturunkan hingga nol persen. Banjir beras impor membangkrutkan petani. Mengingat negara-negara belum maju umumnya negara dengan mayoritas penduduk masih bekerja di sektor pertanian, kebijakan negara maju seperti itu dengan sendirinya dapat langsung membunuh petani. Padahal, pada Konferensi WTO di Doha (2001), Uni Eropa dan AS sudah berjanji untuk mengurangi subsidi produksi dan menghapus subsidi ekspor. Yang terjadi justru sebaliknya. Presiden AS George Walker Bush malah menandatangani undang -undang pertanian yang menaikkan subsidi pertanian. Eropa tidak mau ketinggalan. Mereka mengadakan apa yang mereka sebut "reformasi" pada CAP (Common Agricultural Policy) yang pada kenyataannya tidak mengubah kebijakan subsidi ekspor. JADI, sebenarnya free trade sebagaimana dipropagandakan negara-negara maju tidak ada, dan bahwa WTO sebagai sebagai penjamin dilaksanakan free trade juga tidak ada. Negara-negara maju umumnya tidak mau menaati prinsip perdagangan bebas dengan berbagai macam alasan. Antarnegara maju sendiri terjadi berbagai macam "perang dagang" yang berlarut-larut mengenai non- tariff bariers. Antara Uni Eropa dan AS, kini sedang terjadi pertikaian mengenai berbagai pokok. Begitu pula antara AS dan Jepang. Dari sudut lain, pertentangan serupa juga terjadi antara negara -negara maju dan negaranegara belum maju, bahkan dalam situasi dan skala yang amat tidak seimbang. Negara negara belum maju dipaksa membuka pasarnya lebar-lebar oleh negara maju dengan meminjam organisasi internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF). Seperti dialami Indonesia, sebagai bagian dari paket pertolongan IMF yang lazim disebut structural adjustment program, salah satu s yarat mutlak yang harus ditaati negara penerima bantuan adalah mengadakan liberalisasi perdagangan.
102
Perdagangan bebas tingkat global menunjukkan kemacetan, dan perlahan -lahan muncul gejala perdagangan bebas yang terbatas, yang regionalisme atau bilateriali sme. Regionalisme besar adalah Uni Eropa, NAFTA (North America Free Trade Agreement), dan AFTA (ASEAN Free Trade Agreement). Sementara itu negara- negara di Asia Tenggara mulai merencanakan perjanjian perdagangan bebas dengan AS secara sendiri sendiri (sudah dimulai Singapura, akan disusul Malaysia, Thailand, dan Filipina). Perjanjian serupa juga ditandatangani antara Cina dan ASEAN, juga Cina dan India. Para pengamat kini mulai mempertanyakan kesahihan teori "globalisasi ekonomi". Teori yang diletakkan atas dasar asumsi perdagangan bebas/pasar bebas di seluruh dunia kini kehilangan landasannya. Dengan adanya blok -blok perdagangan, dunia kini seperti terkotak -kotak di mana tiap-tiap blok atau kotak memasang pagar tinggi untuk menahan keluar masuknya peredaran barang (dan jasa). Hal ini telah diamati banyak pengamat. Paul Hirst dan Graham Thomson dengan bukunya Globalization in Question (1999) adalah salah satu contoh penting. Mereka menemukan, perdagangan bebas sejati hanya terjadi dalam blok -blok atau di antara "triad" (Uni Eropa, Jepang, dan AS). Kata mereka, "globalisasi ekonomi" itu tidak lebih dari sebuah mitos. Mengapa WTO terus didengung-dengungkan perdagangan bebas? Amat mungkin, hal ini dipakai untuk terus menghidupkan mitos perdagangan bebas di antara anggota WTO. Tetapi, tidak tertutup kemungkinan, WTO dipakai sebagai alat oleh negara maju untuk memaksa negara-negara belum maju membuka pasar mereka. Dalam sistem yang ditandai tiadanya hegemoni, pemaksaan lewat perjanjian multilateral dipandang sebagai lebih beradab dan rasional. Sementara negara -negara maju sendiri boleh melenggang, tidak usah menaati kesepakatan -kesepakatan yang dibangun dalam WTO. ATAS segala prospek itu, delegasi Indonesia di Cancun nanti jangan begitu saja meninggalkan gelanggang WTO. Rezim internasional ini belum bubar. Indonesia harus berjuang agar tak dilindas negara -negara maju. Dalam konferensi pers, Selasa (5/8), Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro -Jakti menggariskan 10 pokok yang akan diperjuangkan Indonesia. Tampak bahwa pada semua isu kritis Indonesia berusaha tidak mengorbankan kepentingan nasional. Di bidang pertanian, misalnya, dikatakan "Indonesia perlu menyeimbangkan antara pelaksanaan perjanjian yang meliputi akses pasar, support domestik, dan subsidi ekspor dengan tujuan melindungi kepentingan petani, ketahanan pangan, dan pembangunan pedesaan." Yang terpenting, bagaimana Indonesia dapat mewaspadai taktik yang dipakai negara maju guna memaksakan kehendaknya. Satu taktik licin yang dicatat Bonnie Setiawan (2003) akan digunakan negara maju untuk memenangkan agendanya: membujuk negara belum maju dengan bantuan teknis. Bila sebuah negara belum maju ingin tetap menerima bantuan teknis, negara itu harus tunduk kepada rencana yang dipegang negara maju dalam negosiasi dalam konferensi WTO.
103
Taktik yang kelihatan lunak tetapi tajam ini membuat tekad setebal baja pun akan luluh. Delegasi negara belum maju biasanya berangkat dengan kepala menengadah tetapi pulang dengan menggigit jari. Inilah akar dari dilema ikut menjadi anggota WTO. Kalau tidak ikut, ia akan terisolasi; kalau ikut, ia akan diinjak -injak. Mungkin Indonesia perlu memikirkan secara lebih serius perjanjian bilateral, bila dalam perjanjian multilateral mengalami dilema yang tidak mengenakkan itu. Dr I Wibowo Senior F ellow pada "Cindelaras Institute for Rural Empowerment and Global Studies", Yogyakarta URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0309/02/ekoint/527250.htm
World Economic F orum Vs World Social Forum) Pertarungan Wacana Globalisasi Ekonomi Oleh: I Wibowo
ANDA pasti termasuk orang yang sudah pernah membaca buku laris tulisan Thomas Friedman, The Lexus and the Olive Tree (2000). Setelah membacanya, Anda pasti tidak henti-hentinya memuji buku itu. Anda pasti merasa bahwa inilah buku yang memberikan jawaban final terhadap keruwetan ekonomi di Indonesia saat ini. Wartawan New York Times itu memang pandai menulis. Tidak heran ia mendapatkan hadiah Pullitzer, hadiah tertinggi untuk wartawan. DENGAN gaya bahasa yang lincah, jelas, dan bening, dikatakan bahwa seluruh dunia ini akan makmur kalau semua negara di dunia ini mau saling membuka perbatasa nnya. Barang- barang dapat keluar dan masuk dengan bebas, begitu juga investasi. Bukan hanya itu. Perdagangan dan investasi internasional juga akan membawa perdamaian dunia. Negara-negara memilih untuk tidak berperang karena ekonomi mereka terkait satu sama lain. Dengan amat provokatif, Friedman mengatakan bahwa negara -negara di mana terdapat gerai McDonald’s tidak saling menyerang! Inilah hukum yang dinamakan Golden Arches. Logikanya memang memikat: free trade plus free market menghasilkan kemakmuran plus perdamaian. Apa yang diterangkan Friedman sesungguhnya berdasarkan sebuah teori, yaitu teori liberal. Teori liberal dapat dikatakan teori yang paling optimistis mengenai terciptanya kemakmuran dunia. Mereka berpendapat bahwa struktur pasar internasional sa at ini akan dapat membawa kemakmuran yang dicita - citakan. Dunia memang terbagi antara "negara-negara berkembang" dan "negara sedang berkembang". Meski demikian, di antara keduanya tidak perlu terjadi antagonisme. Keduanya dapat bekerja sama untuk menciptakan kemakmuran dunia. Masalah yang bisa timbul menurut pendukung teori liberal adalah kelemahan yang terkandung dalam berbagai faktor produksi, terutama modal (capital) dan tenaga kerja
104
(labour). Cara untuk mengatasi masalah ini ada tiga: perdagangan, inve stasi asing, dan bantuan asing. Perdagangan, menurut pandangan mereka, dapat bertindak sebagai mesin pertumbuhan. Ia mendorong terjadinya spesialisasi sesuai dengan comparative advantage, yang dengan perdagangan internasional akan meningkatkan pendapatan. Spesialisasi dan perdagangan dari produk yang sesuai dengan faktor kekayaan nasional akan dapat menimbulkan alokasi sumber daya secara lebih efisien. Spesialisasi semacam itu penting bagi negara yang belum berkembang karena negara negara itu pada umumnya hanya mempunyai pasar domestik yang kecil. Tambahan pendapatan dapat ditabung, dan tabungan ini dapat dipakai untuk memacu pembangunan lewat domestic expenditure untuk menaikkan produksi atau untuk mengimpor capital equipment. Teori ini juga memandang perda gangan luar negeri sebagai suatu hal yang mempunyai efek terhadap pembangunan. Lewat perdagangan dapat diperoleh mata uang asing dan barang-barang material yang diperlukan untuk pembangunan. Perdagangan menyebarluaskan teknologi serta keterampilan manajerial. Selanjutnya, perdagangan juga mendorong masuknya modal lewat investasi internasional serta memacu terjadinya kompetisi. Investasi asing dilihat sebagai hal yang dapat membawa keterampilan manajerial dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan prod uktivitas. Bantuan asing dari negara maju diberikan tidak lewat hubungan pasar. Ia diyakini dapat mengisi kekurangan akan sumber daya di negara sedang berkembang. Misalnya, bantuan asing dapat menyediakan modal, teknologi, dan pendidikan. Pendek kata, sema kin membuka diri ke dunia luar, semakin makmur dan tidak ada pertikaian. Friedman terang terangan mengejek orang-orang yang masih terikat pada "pohon zaitun" (olive tree), yaitu desa, tanah kelahiran, negara, suku, dan sebagainya. Mempertahankan pohon zaitun tidak ada gunanya di zaman globalisasi sekarang, lagi pula hanya menghasilkan peperangan dan konflik yang membawa derita. AKAN tetapi, teori liberal dikritik oleh teori marxis. Teori marxis mengambil posisi yang berseberangan mengenai sistem pasar internasional. Sistem kapitalis internasional dipercayai oleh para marxis tidak akan menghasilkan distribusi yang merata. Negaranegara sedang berkembang itu miskin karena sejarah menempatkan mereka pada posisi subordinate dan kondisi ini bertahan terus sejauh mereka menjadi bagian dari sistem kapitalis internasional itu. Sistem pasar internasional pada dasarnya ada di bawah kendali dari negara-negara berkembang dan karena itu cara kerjanya menimbulkan kerusakan pada negara sedang berkembang. Atau secara kasar dikatakan bahwa operasi pasar internasional memungkinkan negara berkembang untuk mengeksploitasi kekayaan ekonomi dari negara yang sedang berkembang. Perdagangan antara negara berkembang (Utara) dan negara sedang berkembang (Selatan) adalah hubungan tukar- menukar yang tidak setara karena pasar internasional yang ada di bawah kontrol negara-negara maju saat ini menyebabkan merosotnya harga bahan mentah yang dihasilkan oleh negara -negara Selatan dan meningkatnya harga produk industri yang dihasilkan oleh negara -negara Utara. Yang disebut terms of trade ini
105
memang merugikan negara Selatan. Lebih parahnya, perdagangan internasional justru mendorong negara-negara Selatan untuk memusatkan diri pada bentuk produksi yang terbelakang yang sulit akan mendorong terjadi nya pembangunan. Investasi asing semakin menimbulkan hambatan dan distorsi bagi negara - negara Selatan. Mereka memegang kontrol atas industri lokal yang paling dinamis dan mengeruk surplus ekonomi dari sektor ini dengan cara repatriasi keuntungan, royalty fees, maupun lisensi lisensi. Menurut teori marxis, jelas terjadi aliran modal ke luar dari Selatan ke Utara. Tambah lagi, investasi asing dapat menimbulkan pengangguran karena mereka mendirikan pabrik - pabrik yang padat modal. Akibatnya, terjadilah distribusi pendapatan yang semakin tidak merata, menggusur modal lokal dan pengusaha lokal. Akibat yang tidak kalah menakutkan adalah terjadinya produksi yang berorientasi untuk ekspor saja dan karena itu dihasilkan pola konsumsi yang tidak aneh. Teori marxis mengkritik sistem keuangan internasional. Perdagangan dan investasi mencabut modal dari Selatan dan memaksa negara -negara Selatan meminjam dari institusi keuangan Utara, baik swasta maupun publik. Namun, debt service dan pembayaran utang mengakibatkan terkur asnya kekayaan mereka. Bantuan asing ternyata tidak membantu sebagaimana sering diyakini. Bantuan asing malah memperparah distorsi pembangunan negara -negara Dunia Ketiga yang diperintahkan untuk menggalakkan investasi asing dan perdagangan internasional. Akibatnya, tujuan pembangunan sejati terlupakan, yaitu kesejahteraan seluruh bangsa. Teori marxis menunjukkan bahwa dalam kerangka sistem perdagangan internasional ini, di tiap-tiap negara berkembang muncullah kelas yang menjadi "client" dari negara berkembang. Elite lokal yang demi kepentingan diri mereka sendiri ingin melanggengkan kekuasaan mereka dengan senang hati bekerja sama dengan elite kapitalis internasional. Kerja sama seperti ini yang melanggengkan sistem kapitalis internasional. ADA teori lain yang juga mengkritik teori liberal. Seperti halnya teori marxis, teori strukturalis berpendapat bahwa struktur pasar internasional melanggengkan keterbelakangan dan ketergantungan, dan pada akhirnya mendorong ketergantungan negara sedang berkembang kepada negara berkembang. Sebagai seorang strukturalis, Gunnar Myrdal mengatakan bahwa pasar cenderung untuk menyukai kelompok orang atau negara yang telah memiliki sumber kekayaan. Sebaliknya, ia akan mengempaskan yang belum berkembang. Perdagangan internasional yang tidak beraturan dan juga gerakan modal yang bebas akan memperparah ketimpangan internasional. Pasar internasional yang berat sebelah seperti ini, menurut kelompok strukturalis, bertumpu pada ketimpangan yang ada dalam perdagangan internasional. Perdagangan tidak bekerja sebagai mesin pertumbuhan, tetapi malah memperlebar jurang antara negara berkembang dan negara sedang berkembang.
106
Pertama, ini terjadi karena terms of trade yang merosot terhadap negara sedang berkembang. Permintaan akan ekspor produk primer yang berasal dari negara berkembang tidaklah elastik, kecuali itu kompetisi pasar internasional menyebabkan harga dari produk -produk itu semakin murah. Kedua, struktur monopoli negara -negara berkembang dan meningkatnya permintaan akan barang-barang jadi menyebabkan naiknya harga produk industri dari negara berkembang. Jadi, dalam kondisi pasar yang normal, perdagangan internasional sebenarnya memindahkan pendapatan dari negara sedang berkembang (Selatan) ke negara berkembang (Utara). Perdagangan internasional, menurut kelompok strukturalis, membawa efek negatif terhadap pembangunan sebuah negara. Spesialisasi yang dijalankan oleh negara -negara berkembang pada ekspor barang-barang yang sudah ketinggalan tidak dapat mendorong perekonomian negara itu. Ini bertentangan dengan pendapat teoretisi liberal, tentu saja. Sebaliknya, perdagangan menciptakan sektor ekspor yang advanced yang hanya kecil atau malah tidak menimbulkan efek pada ekonomi. Dengan kata lain, perdagangan menimbulkan dual economy dalam sebua h negara, sektor yang diperuntukkan ekspor yang sudah maju dan ekonomi pada umumnya yang belum maju. Penanaman modal asing juga melahirkan situasi berat sebelah. Investor asing pada dasarnya menjauhi negara sedang berkembang. Kalau toh mereka datang ke neg ara berkembang, mereka hanya mengarahkan diri pada sektor ekspor, dan karena itu makin memperparah dual economy dan efek negatif dari perdagangan. Tambah lagi, investasi asing dapat mendorong mengalirnya keuntungan ke negara maju. Sekilas tampak tidak ada perbedaan antara teori marxis dan teori strukturalis. Perbedaan di antara keduanya terletak dari pandangan mereka tentang sistem kapitalis internasional. Kelompok strukturalis masih percaya bahwa sistem kapitalis internasional dapat direformasi. Karena itu, industrialisasi dapat diubah setelah pasar internasional diubah dan industrialisasi itu sendiri akan mempersempit jurang antara negara berkembang dan negara sedang berkembang. Kelompok Marxis tidak yakin bahwa sistem kapitalis internasional dapat diubah. Ini disebabkan negara-negara berkembang tidak mau mengubah sistem itu. Perubahan hanya mungkin lewat revolusi. Sistem kapitalis internasional yang ada dihancurkan dan diganti dengan sebuah sistem internasional yang lebih adil. MELIHAT begitu tajamnya perbedaan pandangan antara kubu teori liberal di satu sisi dan kubu teori marxis dan teori strukturalis di sisi lain, pertarungan di antara keduanya tidak terelakkan. Yang menarik, pertarungan ini tidak hanya dibatasi oleh dinding ruang kuliah dari universitas-universitas, tetapi ke luar dari sana dan masuk ke dalam dunia bebas. Pertarungan berubah menjadi pertarungan antara kelompok pendukung institusi internasional yang mendukung teori liberal/neoliberal dan kelompok penentang yang anti. Kasus yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1993 membuktikan hal ini. Untuk menjamin bahwa Kongres Amerika Serikat akan meratifikasi Organisasi Perdagangan
107
Dunia (WTO), para pengusaha swasta di Amerika membangun yang disebut Alliance for GATT NOW. Aliansi ini bekerja kera s mendekati redaksi-redaksi surat kabar di seluruh Amerika dan juga mendekati anggota Kongres agar mendukung Uruguay Round. Aliansi ini berhasil menggalang tidak kurang dari 200.000 pengusaha besar maupun kecil. Tidak berhenti di situ, aliansi ini juga men yebarkan kertas dan pamflet yang memuat angka-angka statistik. Mereka juga memasang iklan di berbagai surat kabar besar dan televisi nasional. Agar argumen mereka tampak canggih dan ilmiah, dalam pamflet itu diberi catatan: "didukung oleh mantan pejabat perdagangan, 40 gubernur, dan mantan presiden, dan 450 ekonomi kondang". Aliansi itu menamai GATT sebagai A Home Run for America, dan mengatakan bahwa GATT akan memacu ekspor Amerika maupun pertumbuhan ekonomi, menciptakan jutaan lapangan kerja bagi Amerika, melindungi hak kekayaan intelektual Amerika, dan menjamin bahwa pesaing -pesaing Amerika akan "bermain menurut aturan yang juga kita patuhi". Dalam pamflet itu juga terdapat sebuah foto dari dua senator, Smoot dan Hawley, yang pada tahun 1930 berhasil membuat Amerika menerbitkan undang - undang yang amat proteksionis. Lalu ditulis: History has not been kind to those in Congress who embrace protectionism dan meminta anggota Kongres untuk "remember these fellas when you vote on GATT". Dalam koran terbesar Amerika, New York Times, dilaporkan tiga wawancara dengan tiga ekonom terkenal: Paul Krugman dari MIT, Sherman Robinson dari Universitas California di Berkeley, dan Gary Hufbauer dari Institute for International Economics. Dengan uraian yang padat dan memikat diterangkan keunggulan perdagangan bebas dan bahwa ia akan menghasilkan positive- sum world. Artikel ini memang yang terbaik yang menguraikan kehebatan ekonomi liberal/neoliberal, tetapi ia cuma satu dari banyak artikel lain yang tersebar di beberapa koran di Amerka. Konon tidak kurang dari 50 koran mendukung GATT-WTO, termasuk di sini koran dengan oplah nasional, seperti Washington Post, USA Today, Wall Street Journal, dan Journal of Commerce. Di New York Times dimuat lembaran tambahan yang memuat komentar para pejabat pemerintah, pengusaha manufaktur, dan kelompok konsumen. Semuanya menekankan keuntungan perdagangan bebas. Halaman depan New York Times mulai dengan sebuah mantra: "Free trade means growth. Free trade means growth. Free trade means growth. Just say it fifty more times and all doubts will melt away". Pada 1 Desember 1994, ketika diadakan pemungutan suara di Kongres Amerika, ratifikasi WTO mendapat dukungan suara yang nyaris mutlak. Yang menarik, dukungan suara ini lebih besar dibandingkan dengan dukungan suara yang diberikan untuk ratifikasi pendirian NAFTA, perjanjian perdagangan bebas dengan Meksiko dan Kanada. NAMUN, ketika para pendukung WTO merasa aman, pecah The Battle of Seattle yang tak dinyana- nyana itu. Ketika itu, Desember 1999, di Seattle (sebuah kota di ujung barat laut Amerika) tengah diadakan konferensi WTO. Panitia penyelenggara tidak menduga bahwa ribuan orang dari berbagai golongan dan kelompok orang berkumpul di kota yang
108
terkenal paling indah di Amerika Serikat dan memblokir jalan -jalan menuju ke tempat penyelenggaraan konferensi. Mereka menuduh WTO sebagai biang dari semua kekacauan dan kejahatan dunia: membuat orang miskin makin miskin, membuat pendidikan mahal, membuat lingkungan rusak, membuat buruh kehilangan pekerjaan, membuat kaum perempuan kian tertindas, membuat anak -anak dipaksa bekerja, dan sebagainya. Kota Seattle berhenti, pusat bisnis berhenti. Konferensi yang dibayangkan akan menjadi pesta yang menyenangkan berubah menjadi ajang pertempuran. Di luar para demonstr an menggebu menuju tempat konferensi dan dicegat oleh polisi. Mula -mula tidak ada kekerasan, tetapi lambat laun kekerasan tidak terhindarkan. Tidak ada lagi suasana damai di Seattle, digantikan "suasana perang". Konferensi WTO di Seattle gagal total, tidak menghasilkan kesimpulan apa-apa. Para menteri perdagangan pulang dengan tangan hampa. Inilah bentuk perlawanan oleh masyarakat sipil paling besar dan paling berhasil. Mereka berhasil menggagalkan konferensi elite tingkat tinggi yang tidak lain adalah koalisi antara pemerintah dan pelaku bisnis. Pertarungan antara pendukung teori ekonomi liberal dan yang bukan tidak berhenti di sini. Demonstrasi besar senantiasa mengiringi setiap konferensi atau pertemuan puncak yang diadakan oleh tiga lembaga internasional besar, WTO, Bank Dunia, dan IMF. Kecuali itu, demonstrasi besar juga membayangi setiap pertemuan para pemimpin negara -negara kaya seperti G-7. Setelah Seattle, setiap kota yang dipakai untuk konferensi itu pasti dibanjiri oleh demonstran, bukan hanya demo nstran lokal, tetapi juga dari seluruh dunia. Maka, sejak tahun 1999 itu kita lihat di layar televisi clash antara demonstran dan polisi di Washington (2000), Hawaii (2001), Genoa (2001), Chiangmai, Thailand (2001), dan sebagainya. Pihak pendukung teori liberal adalah para pelaku bisnis dan pemimpin negara yang punya uang dan kekuasaan sekaligus. Pihak lawan adalah masyarakat yang didukung oleh sejumlah LSM. Para penganut ekonomi liberal/neoliberal saat ini memang "di atas angin" persis karena merekalah yang mendominasi panggung utama dunia. Mereka tampil di acara-acara gemerlap di sidang-sidang yang diadakan di hotel dan disorot oleh kamera televisi. Foto mereka muncul di koran dan majalah. Sementara para penentangnya ada di luar panggung yang tersedia itu. Mereka tampil sebagai demonstran yang tidak terorganisasi, bahkan memberi kesan kacau. Maka tidak mengherankan bahwa dalam pemberitaan di media massa para demonstran selalu diberi nama "kaum anarkis" atau demonstrasi "antiglobalisasi." PERTARUNGAN antara pendukung ekonomi liberal/neoliberal dan yang bukan, menghasilkan dua kubu. Di dunia kini telah dikenal "World Social Forum" sebuah konferensi yang diadakan persis bersamaan ketika diselenggarakan "World Economic Forum". Yang terakhir ini diadakan di gedun g mewah di Davos, Swiss, dan dihadiri para pelaku bisnis dan kepala negara yang merancang rencana menguras kekayaan global, sementara yang pertama diadakan di kota kecil, Pôrto Alegre, Brasil, yang dihadiri
109
individu maupun LSM dari seluruh dunia yang priha tin akan kehancuran dan kesengsaraan global akibat ulah kapitalis global. World Social Forum yang pertama kali diadakan pada tahun 2001 adalah forum untuk aktivis dari berbagai bidang. Dua "forum" yang berbeda yang berdiri berhadap- hadapan, masing-masing dengan pengikutnya. Kota Pôrto Alegre dipilih karena Partai Buruh Brasil (Partido dos Trabalhadores) berkuasa di kota ini dan juga di negara bagian Rio Grande do Sul. Asal -muasal forum ini tidak bisa dilepaskan dari peran ATTAC Perancis, sebuah koalisi serikat buruh, petani, dan intelektual yang terkenal di Eropa karena penolakannya terhadap globalisasi. Asosiasi yang didirikan oleh Bernard Cassen dan Susan George pada 1989 ini berkampanye diterapkannya "Tobin Tax", yaitu pajak yang dikenakan pada semua transaksi keuangan spekulatif (James Tobin adalah pemenang hadiah Nobel). ATTAC memang telah frustrasi dengan gerakan di Amerika Utara yang dikatakan tidak koheren. World Social Forum merupakan jalan ke luar terbaik untuk menggalang orang orang yang ingin mencari pemikiran alternatif terhadap neoliberalisme saat ini. Titik perdebatan antara dua kubu meruncing dan mengarah kepada tiga pilar dari sistem ekonomi liberal/neoliberal: World Trade Organization (WTO), World Bank, dan International Monetary Fund (IMF). Orang-orang yang tergabung dalam World Economic Forum memandang tiga organisasi multilateral itu sebagai "kunci" sukses dari sistem ekonomi liberal. Dunia akan semakin makmur dan sejahtera karena bantuan dari tiga organisasi itu yang menjalankan supervisi. Sementara mereka yang ada di dalam World Social Forum mengkritik habis kehadiran tiga institusi tersebut. Tokoh -tokoh seperti Walden Bello bahkan mengatakan bahwa tiga institusi internasional itu harus dibubarkan. Kesengsaraan petani dan buruh, kerusakan lingkungan, adalah akibat dari diterapkannya peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh WTO, World Bank, dan IMF. Siapa yang menang dari seluruh pertarungan wacana ini? Pendukung World Economic Forum mencoba untuk mengakomodasi aktivis dari World Social Forum. Pada pertemuan tahun 2000, World Economic Forum mengulurkan undangan kepada para aktivis dari World Social Forum. Koran New York Times melaporkan peristiwa ini dengan judul berita yang amat mengejek: "From the Streets of Seattle to the Table at Davos" (30 Januari 2000). Pendekatan itu ditiru oleh World Bank dan IMF yang mengadakan pertemuan tahunan di Praha pada tahun 2000. Demikian pula pertemuan WTO di Doha, Qatar, sejumlah LSM yang kritis terhadap organisasi dunia itu diundang sebagai peninjau. Meski demikian, model kooptasi seperti ini pasti tidak menyurutkan para aktivis memperjuangkan pembubaran WTO, IMF, maupun World Bank. PERTARUNGAN antara mereka yang bergabung dengan "World Economic Forum" dan mereka yang masuk "World Social Forum" ini mengingkari tesis Francis Fukuyama (1989) yang mengatakan bahwa berakhirnya Perang Dingin akan disusul dengan berakhirnya konflik politik di tingkat global dan lahirnya sebuah dunia yang cukup harmonis. Katanya, "Kita akan menyaksikan berakhirnya sejarah: berakhirn ya evolusi ideologi umat manusia dan universalisasi demokrasi liberal Barat sebagai bentuk final pemerintahan yang dihasilkan manusia." Memang masih akan ada konflik di beberapa
110
negara Dunia Ketiga, tetapi konflik global telah berakhir. "Sejarah telah bera khir," masa depan tidak lagi dicurahkan untuk berkelahi mengenai ide -ide, tetapi untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan teknik. Walaupun tesis "the end of history" ini sempat mencengangkan banyak orang di seluruh dunia, tesis ini segera mendapat penolakan. Yang paling pertama menolak adalah Samuel Huntington (1996). Dunia tidak akan damai, katanya, karena dunia akan ditandai oleh "pertarungan peradaban" (clash of civilization). Meskipun Perang Dingin telah usai, dunia akan diancam oleh pertarungan tiga peradaban besar: Barat, Islam, dan Konfusian. Banyak orang di Amerika setuju dengan ramalan Huntington ini ketika terjadi peledakan Gedung World Trade Center di New York pada 11 September 2001. Baik ramalan Fukuyama maupun Huntington belumlah lengkap, bahkan keliru. Memang analis-analis telah menulis di koran- koran mengatakan bahwa "Peristiwa 9-11" telah membuat masalah ekonomi mundur ke latar belakang, digantikan dengan masalah teorisme atau paling jauh masalah keamanan (security). Orang di seluruh du nia disibukkan dengan satu persoalan itu saja. Tetapi ini terbukti tidak benar. Pada September 2002, misalnya, orang mulai disibukkan lagi oleh masalah ketimpangan global ketika diadakan "Earth Summit" di Johanesburg, Afrika Selatan. Ini disusul pada tahun yang sama oleh "World Social Forum" di Brasil yang konon dihadiri oleh sedikitnya 40.000 orang, empat kali lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Belum lagi sekian ribu protes dan demonstrasi yang terjadi setiap hari di seluruh pelosok dunia yang (sengaja) tidak diberitakan oleh media massa. Pertarungan dua wacana besar saat ini -kubu World Economic Forum (WEF) dan kubu World Social Forum (WSF)-akan terus mewarnai dunia abad ke -21. Menariknya, pertentangan ini tidak lagi dapat dimasukkan dalam kerangka "pertentangan kelas" ala Marx. Perlawanan para buruh dan petani, kata Anthony Giddens dalam Nation- State and Violence (1985), baru menampilkan satu dari empat medan perlawanan. Sedemikian besar dan kompleks kerusakan yang ditimbulkan oleh kubu WEF sehingga perlawanan oleh WSF juga mencakup masalah ekologi, masalah antimiliter, dan masalah mempertahankan kebebasan sipil. Di Indonesia, protes dan demonstrasi semacam ini juga telah mewarnai banyak kota dan desa, tetapi pejabat sering menuduh mereka "komunis," sebuah tuduhan yang meleset karena basis sosial dari gerakan protes ini jelas bukan kelas dalam arti Marxis. Dr I Wibowo Senior Fellow "Cindelaras Institute for Rural Empowerment and Global Studies" URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0309/05/opini/527254.htm
111
Koalisi Kebenaran 11 September
Dua tahun setelah serangan teroris atas Pentagon dan Gedung World Trade Centre di New York, yang menewaskan ribuan nyawa tak berdosa, dan sebagai balasan, puluhan ribu nyawa tak berdosa lainnya harus melayang di Afganistan dan Irak, pelaku utamanya masih belum terungkap. Benar bahwa dua hari setelah kejadian, Presiden Bush langsung menunjuk Osama Bin Laden dan organisasinya, Al Qaeda, sebagai "dalang" di belakang serangan mengerikan tersebut, namun sejauh ini belum ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Ironisnya, meski belum terbukti, pemerintahan Bush terkesan memaksakan kehendak untuk menyerang Afganistan yang dituduh melindungi Bin Laden. Alasan serupa juga dipakai ketika menyerang Irak, setelah tidak menemukan bukti adanya senjata pembunuh massal di "Negeri 1001 Malam" ini. Tak heran bahwa banyak pihak bertanya -tanya, atau bahkan dari waktu ke waktu, semakin mencurigai ada sesuatu di balik serangan teroris paling mengerikan dalam sejarah anak manusia tersebut. Rasa curiga bukan hanya ada pada kelompok Muslim fundamentalis, namun juga mulai merambah masyarakat Barat demokratis. Di Jerman misalnya, menurut sebuah polling mingguan bergengsi Die Zeit (20/8/2003) lebih dari dua puluh persen warga Jerman curiga atas kebenaran versi resmi Pemerintah AS tentang serangan 11 September 2001. Suara skeptis pun bermunculan di AS yang diwakili oleh sebuah kelompok inklusif "9/11 Truth Alliance", Perkumpulan untuk Pengungkapan (Aufklaerung) 11 September 2001 yang merupakan gabungan perorangan atau organisasi yang cukup beragam. Yang menarik, kelompok inti dari perkumpulan ini adalah orang tua atau keluarga dekat (sebagian) korban yang sama sekali tidak puas dengan informasi dan "penggelapan bukti" (Broeckers) dari peristiwa yang juga disebut sebagai "pembunuhan massal di New York" itu. Selain itu (sebagian) kerabat dan keluarga dekat para korban, kelompok ini juga didukung oleh mantan anggota kongres, jenderal purnawirawan, penulis terkenal, mahaguru dari beberapa universitas dan kelompok perempuan AS. Seorang kerabat korban, Nicholas Levis, yang ke turunan Yahudi(!), mengkritik redaktur acara Panorama di Televisi Jerman, ARD (21/8/2003), yang memutar film dokumenter tentang 11 September yang dianggap bias versi resmi dan tidak melibatkan suara (kerabat) korban. Ia menulis: "(….) Saya, warga AS kelahiran New York yang kerabatnya menjadi korban Tragedi 11 September. Banyak dari sahabat- sahabat saya juga kehilangan sanak keluarganya dalam kejadian mengerikan itu. Kami semua menuntut pengungkapan tuntas hal-hal yang hingga kini masih gelap. Dalam kurun wa ktu dua tahun, banyak pihak yang mencurigai kebenaran versi resmi. Baiknya, Anda ketahui, bahwa "9/11- Skepticism" bukanlah tipikal Jerman melainkan sebuah fenomena internasional, dan terutama fenomena AS. Semua ini akibat pernyataan resmi yang bolong -bolong. Juga setelah
112
mengamati taktik penghindaran dan intimidasi atas upaya penyelidikan independen yang dilakukan pemerintahan Bush. Di antara ribuan suara skeptis yang menuntut jawaban atas "Unanswered Questions of 9/11", terdapat penulis terkenal AS, Gore V idal dan Noam Chomsky; ekonom asal Kanada, Michel Chossudovsky; penulis Inggris, Nafeez Ahmed; dan mantan anggota Kongres AS, Cynthia McKinney; mantan wakil menteri di kabinet Bush Senior, Catherine Austin Fitts; serta profesor di New York University, Mark Crispin Miller. Bahkan, anggota Senat aliran konservatif dan calon Presiden AS dari Partai Demokrat, Bob Graham, yang juga adalah Ketua Pansus Penyelidikan 11 September dari Kongres AS, mengakui bahwa informasi terpenting tentang 11 September belum diungk apkan ke publik. Dari semua anggota kami, mereka yang paling gencar menuntut pengungkapan tuntas kasus ini adalah anggota keluarga para korban 11 September, antara lain Kristen Breitwasser, Mindy Kleinberg, Stephen Push, dan Julie Sweeney. (www.unansweredquestions.org) BEBERAPA dari "Unanswered Questions of 9/11", memang sangat mengganggu dan menggelitik untuk segera dijawab oleh pemerintahan Bush. Misalnya, mengapa Presiden Bush, meski telah diberitahu adanya pesawat pembajak yang menabrak Gedung WTC dan Pentagon, selama 45 menit berdiam di salah satu sekolah dasar di Florida tanpa melakukan sesuatu? Atau, mengapa Menteri Pertahanan Rumsfeld juga bersikap sama? Meski bila bertindak cepat, terdapat cukup waktu, kenapa Angkatan Udara AS tidak bereaksi sesuai standar untuk menggiring keluar pesawat dari no fly zone? Lalu, kenapa berbagai langkah pelacakan FBI, yang boleh jadi mampu mencegah pembajakan, atas perintah dari "atas" sengaja diblok? Mengapa pula para pejabat yang mencegah penyelidikan oleh FBI tersebut malah memperoleh promosi? Kenapa keluarga korban, seperti empat janda dari New Jersey harus berjuang selama 18 bulan agar pemerintah Bush akhirnya menyetujui komisi penyelidikan yang (hanya sebagian) anggotanya independen? Pertanyaan yang berkaitan dengan isu internasional dan pelaku serangan juga mengganjal. Misalnya, kenapa hingga saat ini, AS tidak memublikasikan bukti -bukti yang memberatkan Bin Laden? Kenapa pula video yang memuat pengakuan Bin Laden ternyata salah diterjemahkan? Apa pula penjelasan teknis yang mengakibatkan menara WTC yang super kokoh itu bisa ambruk dengan "hanya" diterjang dua pesawat penumpang? Bagaimana caranya 19 teroris lolos dari pengamanan ketat pelabuhan udara? Dan, bagaimana mungkin para teroris yang bermodalkan pisau pemot ong karpet membajak empat pesawat terbang penuh penumpang berikut awaknya? Kenapa para teroris itu meninggalkan barang bukti berkilo -kilo, dan diletakkan dalam sebuah tas perjalanan? Bagaimana pula para pilot yang baru belajar bisa melakukan manuver yang sangat sulit menabrak WTC? Kenapa para anggota Al Qaeda ini memilih dilatih di AS, padahal konon organisasi ini didukung oleh sekelompok negara "Islam", dan kenapa sekolah penerbangan yang melatih mereka mempunyai wewenang untuk memberikan visa? Mungkinkah pesawat terbang yang menabrak WTC diterbangkan tanpa pilot menuju sasaran tertentu? Apakah Al Qaeda sebuah organisasi internasional? Dan,
113
bagaimana mungkin, perencanaan intervensi militer di Afganistan sudah disepakati pada 9/9/2001, padahal "alasan" inter vensi baru ditemui dua hari kemudian? Warga AS yang tergabung dalam "9/11 Truth Alliance" dan kelompok sejenis yang bermunculan belakangan ini, tampaknya sangat prihatin dengan arah kebijakan AS akhir akhir ini. Sejak tragedi kemanusiaan tersebut, demikian pernyataan yang direlease oleh "9/11 Truth Alliance", (www.911TruthAlliance.Org) warga AS diwarnai oleh semakin meningkatnya kecurigaan antarsesama, dipenuhi kecemasan dan dibeberkan informasi manipulatif. Puncaknya, perang sebagai solusi masalah menjadi semakin ditolerir. Kelompok yang dari waktu ke waktu semakin memperoleh dukungan luas ini, memfokuskan kegiatannya pada klarifikasi berbagai pertanyaan tak terjawab berkaitan dengan 11 September dan "perang melawan teroris" sebagai akibat langsungnya. Lapo ran penyelidikan resmi (Juli 2003) dianggap sangat tidak memadai. Karena itu, mereka menuntut transparansi dan pengungkapan total semua fakta. Hasilnya, agar dipresentasikan ke publik AS dan dunia. Dan, berdasarkan fakta -fakta tersebut, barulah ditentukan tindak lanjut, termasuk mengangkatnya sebagai kasus pada mahkamah internasional. Kelompok, yang anggotanya kini mulai merambah negara -negara di luar AS, ini dengan rendah hati mengakui tidak mengetahui jawaban atas berbagai pertanyaan tak terjawab itu. Namun, dengan jelas diakui bahwa apa yang selama ini menjadi versi resmi dianggap telah menyembunyikan kebenaran. Pada saat yang sama, Pemerintah AS-dan juga banyak negara di dunia-dinilai telah menjadikan Tragedi 11 September sebagai alasan untuk menjadi sem akin represif. Tak jarang sambil melanggar konstitusi negerinya. Dengan mengorbankan demokrasi. Bagi kita di Indonesia, yang sejak peristiwa berdarah di New York dua tahun lalu, juga harus menanggung beberapa kali aksi teror berat, berkepentingan agar semu a kasus bisa diungkapkan secara tuntas. Aufklaerung adalah kata kunci agar tidak ada ganjalan yang boleh jadi ikut memperbesar rasa saling curiga antarsesama warga, atau antara (sebagian) warga dan pemerintah. Dukungan terhadap gerakan Aufklaerung seperti yang gencar terjadi di beberapa negara demokratis, termasuk di AS, diharapkan ikut mengurangi berbagai "ganjalan" berupa kecurigaan adanya hal yang disembunyikan atau direkayasa dalam membaca versi resmi kasus-kasus peledakan bom besar seperti di Bali dan di Hotel Marriott. Ivan A Hadar Direktur IDe (Indonesian Institute for Democracy Education), Editor Bahasa Buku (Terjemahan) "Konspirasi, Teori-teori Konspirasi dan Rahasia 11.9" URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0309/11/opini/557367.htm
114
Dunia Memperingati Dua Tahun Tragedi Serangan 11 September
RASA gamang dan tercekam masih belum lepas dari hati dan pikiran masyarakat dunia meski tragedi serangan spektakuler teroris di Amerika Serikat sudah berlalu selama dua tahun. Guncangan atas serangan ke jantung AS itu seperti belum sirna. Persis hari ini, 11 September, dua tahun yang lal u dunia dibuat terpana dan tercengang oleh serangan bunuh diri teroris dengan membajak kemudian menabrakkan dua pesawat komersial pada gedung kembar pusat perdagangan dunia (World Trade Center/WTC) serta sebuah pesawat penumpang lain ke Gedung Pentagon di Washington DC. Hanya dalam sekejap, gedung kembar WTC ambruk dan ribuan orang tewas. Suatu peristiwa luar biasa. Serangan teroris itu sangat spektakuler dan fantastis dilihat dari metode maupun kehancuran yang ditimbulkannya. Setelah dua tahun berlalu, ancaman terorisme tak berkurang meski kampanye global melawan terorisme terus meningkat. Kampanye melawan terorisme dinilai kedodoran dan kehilangan fokus. Perang melawan terorisme tidak optimal karena perhatian pecah ke kasus serangan AS-Inggris ke Irak dan isu nuklir Korea Utara. SAMPAI sekarang belum ditemukan metode efektif untuk menghancurkan mata rantai gerakan terorisme. Kaum teroris sering bergerak lebih lincah dan cerdik ketimbang aparat keamanan. Sebagai gerakan bawah tanah, gerakan terorisme memang sulit diidentifikasi dan dilacak. Kaum teroris hanya gampang dikenal dari kegiatannya, sedangkan sosoknya sulit diketahui. Maka, kemarahan AS dalam kasus 11 September 2001 sulit dilampiaskan karena penyerang bukanlah musuh konvensional yang mudah diidentif ikasi. Bangsa Amerika benar-benar merasa terhina karena serangan menusuk jantungnya. WTC merupakan lambang supremasi AS sebagai negara adidaya dalam bidang ekonomi, sedangkan Pentagon menjadi simbol keperkasaan dalam kemiliteran. Senantiasa menjadi kesulitan bagaimana mengantisipasi gerakan terorisme. Tidaklah mengherankan, perasaan tercekam dan trauma atas tragedi serangan 11 September belum sirna. Masyarakat Amerika maupun dunia seakan masih terus mengalami mimpi buruk yang amat panjang. PERASAAN dikejar-kejar ketakutan terus berkembang. Semula AS berkeyakinan, gerakan terorisme internasional dapat dipatahkan dengan menggempur Afganistan, yang dianggap sebagai pusat jaringan Al Qaeda pimpinan Osama bin Laden.
115
AS mengharapkan serangan ke Afganistan akhir tahun 2001 dapat menangkap hidup atau mati Osama bin Laden, yang dicurigai sebagai otak serangan 11 September. Namun, gempuran itu hanya menjatuhkan rezim Taliban, sedangkan keberadaan Bin Laden masih tetap misterius. Bin Laden pun dengan organisasinya, Al Q aeda, tetap menjadi sumber ketakutan. Kegagalan menangkap Bin Laden dalam keadaan hidup atau mati lebih memperlihatkan bahwa perang melawan terorisme tidaklah gampang. Sebaliknya, metode serangan teroris pada tanggal 11 September 2001 yang begitu spektakuler dan fantastis mengisyaratkan bahaya terorisme di masa mendatang. Semakin muncul pula kecemasan tentang kemungkinan kaum teroris menggunakan senjata pemusnah massal seperti senjata kimiawi, biologis, dan bahkan nuklir. Sejarah membuktikan, tingkat ancaman kaum teroris seiring dengan kemajuan teknologi persenjataan. Kaum teroris, misalnya, telah menggunakan bom dengan daya ledak tinggi. Kengerian bertambah karena kaum teroris sangat nekat, seperti terlihat dalam serangan bunuh diri. BELUM ditemukan metode efektif untuk menghadapi ancaman serangan bunuh diri. Masih sulit dijelaskan secara akal sehat, mengapa ada orang yang bersedia melakukan serangan bunuh diri. Serangan bunuh diri 11 September sungguh di luar jangkauan imajinasi paling liar siapa pun. Serangan yang menewaskan ribuan orang seketika itu merupakan kombinasi antara penguasaan teknologi penerbangan dan keberanian menghancurkan diri dengan kesadaran penuh. Segala mitos tentang kehebatan perang dan bencana di masa lalu seakan dikalahkan oleh tragedi 11 September. Perasaan terhina di kalangan bangsa Amerika tampak berlipat -lipat dibandingkan dengan ketika Jepang melakukan serangan tiba -tiba ke armada AS di Pearl Harbor, Hawaii, menjelang Perang Dunia II. Di balik tragedi 11 September segera terlihat, setiap negara rawan terhadap ancaman terorisme. Keunggulan AS dalam bidang ekonomi dan militer kehilangan maknanya di hadapan bahaya terorisme. Dalam dunia terorisme, tampaknya tidak ada yang dapat mengklaim sebagai kekuatan adidaya. TINGKAT kerawanan setiap negara terhadap bahaya terorisme praktis sama. Maka sangat diperlukan kekompakan seluruh negara di dunia dalam kampanye melawan terorisme. Seluruh negara dan bangsa harus diajak dalam perang terpadu melawan terorisme, yang merupakan kejahatan melawan kemanusiaan. Atas pertimbangan itu, berbagai kalangan sempat kaget ketika Presiden AS George W Bush mendiskreditkan Iran, Irak, dan Korea Utara berkolaborasi dalam Poros Kejahatan. Tuduhan itu hanya menimbulkan silang pendapat yang mengganggu kekompakan per ang melawan terorisme.
116
Kampanye melawan terorisme pun terasa semakin kedodoran, lebih -lebih setelah AS dan Inggris menyerang Irak tanpa memedulikan opini dunia. Dunia kecewa dan kehilangan konsentrasi dalam perang melawan terorisme URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0309/11/opini/558085.htm
WTO Harus Lindungi Petani Kecil
Cancun, Sabtu - Aliansi negara-negara berkembang yang beranggotakan 33 negara mendesak agar Organisasi Perdagangan Dunia melindungi petani kecil yang kepentingannya dirugikan akibat liberalisasi perdagangan. Negara- negara tersebut mengkhawatirkan nasib petani kecil dilupakan dalam perundingan pertanian organisasi itu. "Penting sekali bahwa perundingan Cancun berakhir dengan suatu komitmen untuk melindungi petani di negara- negara berkembang," kata Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini MS Soewandi di sela Pertemuan Tingkat Menteri WTO di Cancun, Meksiko, Sabtu (13/9). Pertemuan itu berlangsung sejak 10 September dan akan berakhir pada Minggu, 14 September. Aliansi itu mencatat sekitar 97 persen petani dunia tinggal di negara-negara miskin. Para petani tersebut telah dirugikan akibat membanjirnya produk impor. Aliansi khawatir nasib petani kecil dilupakan dalam perundingan. Desakan ini dimunculkan sehari menjelang ditutupnya perundingan itu. Para petani terus melakukan protes terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Mereka mengatakan, liberalisasi perdagangan akan menyengsarakan para petani. "Kami tidak mempunyai tempat untuk menjual jagung kami karena jagung impor sangat murah," kata Jaime Saraba (38), petani Meksiko. Saraba menginginkan agar WTO mendengarkan suara mereka.
Demo WTO Di luar perundingan, unjuk rasa yang juga dilakukan oleh perwakilan lembaga nonpemerintah terus terjadi. Mereka meneriakkan WTO hanya menguntungkan pebisnis besar dan sangat merugikan rakyat miskin.
Polisi menahan aksi demonstran hingga 10 kilometer di luar tempat perundingan. Para pengunjuk rasa mengatakan akan tetap melakukan aksi dan menerobos rintangan yang dipasang polisi. Salah satu peserta aksi, Henry Saragih, yang berasal dari Indonesia, mengatakan, pihaknya meminta dengan sangat agar pertanian dikeluarkan dari WTO. Saragih adalah satu dari sejumlah perwakilan organisasi petani dari Asia yang ikut dalam unjuk rasa antiglobalisasi di Cancun. "Kami tidak membutuhkan mereka (WTO-Red), mereka tidak membantu kami. Perdagangan bebas tidak menguntungkan kami," kata Luz Guadelupe, pengunjuk rasa lainnya. Sementara itu, fasilitator negosiasi pertanian, George Yeo, dari Singapura, mengatakan, dari berbagai konsultasi yang dilakukan sejak pagi kemarin, dia melihat adanya fleksibilitas di kalangan peserta. Ini menjadikan dirinya percaya bahwa draf perundingan bisa diterima oleh anggota WTO.
117
Pertemuan itu merupakan kesempatan terakhir bagi anggota WTO untuk menjembatani berbagai perbedaan yang ada. Malam kemarin, Yeo menyerahkan sebuah rancangan negosiasi pertanian ke Ketua Juru Runding Luis Ernesto Derbez. Yeo berusaha untuk menyeimbangkan sejumlah perbedaan yang ada seperti perlakuan khusus untuk negara berkembang dan pembukaan akses pasar. Negara berkembang hingga sekarang masih menginginkan adanya hak untuk menentukan produk yang termasuk dalam special product dan penggunaan special safeguard mechanism. Meskipun demikian perbedaan yang ada sangat besar. Para menteri tengah mengalami kebuntuan dalam melakukan perundingan. Para menteri anggota WTO tengah berjuang untuk menyepakati kesepakatan mendasar mengenai perjanjian perdagangan multilateral, meskipun terdapat perbedaan kepentingan antara dua kelompok yang ada di dalam perundingan tersebut. "Sukses atau gagalnya perundingan di Cancun ini tergantung dari sikap para menteri untuk bekerja sama bagi kepentingan yang lebih luas," kata juru bicara WTO Keith Rockwell. (ANT/AFP/MAR)
URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0309/14/UTAMA/562165.htm
Perdamaian di Timur Tengah Semakin Menjauh…
PROSES perdamaian antara Israel dan Palestina semakin lama semakin buram prospeknya. Pada tanggal 6 September lalu, Perdana Menteri Palestina Mahmoud Abbas, yang juga dikenal dengan nama Abu Mazen, mengundurkan diri. Mahmoud Abbas mengundurkan diri karena keinginannya meredam militansi militan Palestina tidak didukung Pemimpin Palestina Yasser Arafat, yang mengangkatnya sebagai Perdana Menteri Palestina pada pertengahan bulan April lalu. PERMINTAAN Abbas kepada Arafat untuk menyerahkan seluruh kendali atas pasukan keamanan tidak digubris. Padahal, Abbas memerlukan seluruh kendali atas pasukan keamanan Palestina untuk meredam militan Palestina. Abbas sepenuhnya menyadari bahwa jika ia tidak meredam militan Palestina, Peta Perdamaian tidak dapat diterapkan. Peta Perdamaian menggariskan bahwa penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina hanya akan dapat dicapai melalui penghentian kekerasan dan terorisme, yaitu ketika rakyat Palestina mempunyai kepemimpinan yang bertindak tegas melawan teror. Namun, upaya Abbas meminta Arafat menyerahkan kendali atas pasukan keamanan Palestina tidak memberi hasil. Sebagai upaya terakhir, Abbas meminta dukungan dari Parlemen Palestina. Dalam pidato di Parlemen Palestina, 4 September lalu, setelah 100 hari pemerintahannya, Abbas secara terbuka membeberkan perselisihannya dengan Arafat. Dalam kesempatan itu ia meminta kepada Parlemen Palestina untuk mendukung dia. "Kemungkinannya hanya mendukung sepenuhnya untuk menjalankan mandat yang Anda berikan, atau menarik kembali (mandat tersebut) melalui mosi tidak percaya."
Abbas dalam pidatonya juga menekankan, sekaranglah saatnya semua pihak membantu menyelesaikan konflik antara pemerintah (yang dia pimpin) dan Pemimpin Palestina.
118
"Saya tidak terikat pada jabatan ini dan tidak akan pernah berusaha mempertahankan jabatan ini. Ini adalah misi yang sangat sulit. Banyak orang menggambarkan misi ini sebagai misi yang tidak mungkin dilakukan," kata Abbas. Ternyata Parlemen Palestina tidak mendukung Abbas. Bahkan, beberapa anggota Parlemen Palestina memasukkan permohonan untuk mengajukan mosi tidak percaya kepada kepemimpinan Abbas. Melihat upayanya tidak mendapatkan dukungan, Abbas pun melayangkan surat pengunduran diri kepada Arafat. Pengunduran diri Mahmoud Abbas tentu saja mengejutkan dan menimbulkan keprihatinan karena itu berarti proses perdamaian di Timur Tengah yang sedang diupayakan melalui Peta Perdamaian (peta jalan menuju perdamaian) menjadi berantakan. PEMIMPIN Palestina Yasser Arafat bergerak cepat. Tanggal 7 September tengah malam dia segera mengangkat Ahmad Qorei sebagai Perdana Menteri Palestina, menggantikan Mahmoud Abbas. Sebagai reaksi, Ahmad Qorei mengatakan bersedia menggantikan Mahmoud Abbas jika Amerika Serikat dan Uni Eropa (UE) mendukung dia. "Tanpa jaminan dari AS dan UE saya tidak akan menerima (jabatan Perdana Menteri Palestina) karena itu hanya akan bermuara pada kegagalan baru," kata Qorei. Menanggapi pengangkatan Ahmad Qorei, Menteri Luar Negeri AS Colin Powell mengatakan, AS mengharap Perdana Menteri baru Palestina diberikan kekuasaan yang cukup besar untuk mengatasi terorisme. "Perdana Menteri baru Palestina harus diberi otoritas politik atas aparat keamanan dan diberi aset keuangan yang dia perlukan," kata Powell di Washington. Harapan yang dikemukakan Powell adalah hal yang sama yang juga diperjuangkan mati - matian oleh Mahmoud Abbas, yakni kekuasaan yang cukup besar, termasuk kendali atas aparat keamanan, untuk dapat meredam militan Palestina. Dengan harapan yang dikemukakan oleh Menlu AS Colin Powell itu, Arafat seharusnya menyadari dia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyerahkan sepenuhnya kekuasaan atas aparat keamanan Palestina kepada Perdana Menteri baru Palestina, siapa pun orangnya. Dan, kepada Perdana Menteri Palestina (dalam hal ini Ahmad Qorei), jika ingin menyelesaikan konflik dengan Israel, ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali meredam militan Palestina. Jika ia tidak mau, atau tidak mampu meredam militan Palestina, kekerasan di kawasan tersebut tidak dapat dihindari. Peta Perdamaian yang menjadi dasar bagi penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina menuntut kepemimpinan Palestina yang bertindak tegas melawan teror. Persoalan besar yang menanti Ahmad Qorei adalah bagaimana mengajak Israel berunding kembali, mengingat keadaan di kawasan itu sudah carut -marut. Keadaan saat ini, tindak kekerasan antara Israel dan Palestina seakan tidak terhindarkan. Ahmad Qorei memang bukan orang baru bagi Israel. Ia adalah salah seorang arsitek dari Kesepakatan Oslo yang ditandatangani oleh Israel pada tahun 1993, yang mengarah pada otonomi Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
119
Namun, ia perlu menunjukkan tindakan nyata terhadap militan Palestina sebelum dapat mengajak Israel kembali berunding dan melangkah bersama-sama dalam menerapkan tahapantahapan yang digariskan dalam Peta Perdamaian.
SESUNGGUHNYA proses penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina, walaupun amat sangat sedikit, tetap memperlihatkan kemajuan ketika pada tanggal 29 Juni lalu dua kelompok militan Palestina, yaitu Hamas dan Jihad Islami, sepakat mengadakan gencatan senjata dengan Israel selama tiga bulan. Kelompok militan lain, Fatah, yang dipimpin Arafat, menyatakan akan menentukan sikap secara terpisah. Kesepakatan mengenai gencatan senjata yang diajukan Hamas dan Jihad Islami itu mengandung beberapa persyaratan. Pertama, tentara Israel juga harus menangguhkan serangannya di wilayah Palestina. Kedua, Israel menghentikan tindakan menghancurkan rumah orang yang dicurigai sebagai pemimpin kelompok militan. Ketiga, Israel memindahkan pos pemeriksaan di Gaza. Selain itu, mereka juga menuntut "pembebasan" Yasser Arafat yang dikenai tahanan rumah oleh Israel. Mereka juga menuntut Israel membebaskan warga Palestina yang berada di penjara Israel. Keputusan Hamas dan Jihad Islami untuk menyepakati gencatan senjata selama tiga bulan itu mendapat tanggapan positif dari Israel. Keesokan harinya, Israel secara resmi mulai menarik mundur pasukannya dari Jalur Gaza. Bahkan, Israel juga berjanji akan menarik mundur pasukannya dari Kota Bethlehem, yang terletak di Tepi Barat. Keputusan Israel itu diambil setelah kelompok Fatah menyatakan bergabung dengan Hamas dan Jihad Islami dalam gencatan senjata. Sebelumnya, sayap radikal kelompok Fatah, yakni Brigade Martir Al-Aqsa dan Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP), menolak untuk menandatangani kesepakatan gencatan senjata tersebut. Selain karena kesepakatan gencatan senjata itu, kesediaan Israel menarik pasukannya dari Bethlehem itu juga karena adanya "tekanan" dari Penasihat Keamanan Nasional AS Condoleezza Rice yang berbicara dengan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon. Israel tidak berhenti di sana, keesokan harinya, 2 Juli 2003, Polisi Militer Palestina mengambil alih kendali keamanan di Bethlehem. Namun, perkembangan yang positif itu agak terganggu ketika pada tanggal 3 Juli 2003 sebuah roket menghantam permukiman Israel. Pemerintah Israel memprotes hal itu dan untuk sementara memblokade sebagian jalan utama di Jalur Gaza. Bukan itu saja, pasukan Israel pun menembak mati salah seorang anggota kelompok militan Palestina. Pemerintah Palestina di bawah Perdana Menteri Mahmoud Abbas bertindak cepat. Aparat keamanan mereka menangkap tujuh orang yang dianggap terlibat dalam serangan roket ke permukiman Israel. Sebaliknya, Israel menangkap 12 anggota kelompok Fatah. Setelah mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, Pemerintah Israel, sesuai dengan apa yang diatur dalam Peta Perdamaian, kemudian mengumumkan, secara prinsip bersedia membebaskan sebanyak 350 tahanan Palestina yang nama - namanya tertera dalam daftar yang diajukan Kepala Shin Bet (dinas intelijen dalam negeri Israel) Avi Dichter. Nama -nama tersebut
120
tidak termasuk aktivis faksi Hamas dan Jihad Islami atau mereka yang tertuduh membunuh warga Israel. Jumlah tahanan Palestina yang dibebaskan itu sangat jauh dari keseluruhan jumlah tahanan Palestina di penjara Israel yang diperkirakan sekitar 6.000 tahanan. Dan, dari 6.000 tahanan itu, sekitar 2.000 tahanan tertuduh melakukan pembunuhan atas warga Israel, 720 aktivis Hamas, 344 aktivis Jihad Islami, dan 136 aktivis Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina.
Akan tetapi, persoalan pembebasan tahanan itu kemudian membuat keadaan menjadi runyam. Palestina menuntut semua tahanan dibebaskan, sedangkan Israel menegaskan tidak akan membebaskan tahanan Palestina dari faksi Hamas dan Jihad Islami yang terlibat pembunuhan atau melukai warga Israel. Beberapa kalangan Palestina menuduh bahwa ketidaksediaan Israel untuk melepaskan seluruh tahanan Palestina itu sebagai kelemahan Perdana Menteri Mahmoud Abbas. Padahal, Abbas secara keras telah menuduh Israel tidak konsisten dalam melaksanakan konsep Peta Perdamaian, termasuk pencabutan kepungan atas rakyat Palestina dan pembebasan para tahanan. Tidak terima dituduh lemah, Abbas mengajukan permintaan mundur pada tanggal 9 Juli lalu. Namun, permintaan mundur itu langsung ditolak. Meskipun demikian, dunia menangkap bahwa ada konflik internal di dalam tubuh otoritas Palestina. Meskipun banyak aral melintang, seperti persoalan pembebasan tahanan Palestina yang alot, dan rencana Israel untuk membangun pagar keamanan di Tepi Barat (seperti Tembok Berlin), tetapi baik Israel maupun Palestina masih bersedia berunding. Pada tanggal 12 Agustus 2003, Israel menyatakan menunda penerapan Peta Perdamaian, sampai Pemerintah Palestina melucuti senjata kelompok militan. Akan tetapi, pada tanggal 19 Agustus 2003, seorang aktivis Hamas melakukan aksi bom bunuh diri di dalam sebuah bus di Jerusalem barat yang menewaskan sedikitnya 20 orang, termasuk enam anak, dan melukai 120 orang, 40 di antaranya anak -anak.
Israel berang dan bersiap-siap merancang serangan balasan. Perdana Menteri Mahmoud Abbas, keesokan harinya, langsung memutuskan hubungan dengan kelompok -kelompok militan Palestina, tetapi tindakan itu tidak ada artinya karena ia tidak dapat berbuat apa-apa untuk meredam kelompok militan tersebut. Pada tanggal 21 Agustus, Israel menewaskan Ismail Abu Shanab, salah seorang pemimpin Hamas. Helikopter-helikopter Israel menembakkan peluru kendali ke mobil yang ditumpangi Shanab. Serangan Israel itu ditanggapi kelompok militan Palestina dengan menyatakan gencatan senjata telah berakhir. Aksi bom bunuh diri Palestina yang segera dibalas Israel dengan membunuh salah seorang pemimpin Hamas telah mengembalikan kekerasan di kawasan tersebut.
121
TUGAS Ahmad Qorei sangat berat karena di satu sisi ia harus mengajak Israel untuk meninggalkan kekerasan dan kembali ke perundingan, sedangkan di sisi lain, ia juga harus membujuk, atau bahkan meredam kelompok militan Palestina.
Pada saat yang sama, Israel tengah menyiapkan langkah - langkah untuk mengusir Yasser Arafat. Sulit dibayangkan apa yang akan terjadi apabila Israel pada akhirnya benar -benar memutuskan melaksanakan langkah yang dianggap oleh sebagian besar orang sebagai langkah gila. AS sampai saat ini menentang keras langkah Israel itu. Mengusir Arafat dari markasnya di Ramallah, Tepi Barat, hanya akan menempatkannya pada panggung yang lebih besar, panggung dunia. Konflik antara Israel dan Palestina itu adalah konflik yang sudah berakar selama ratusan tahun sehingga diperlukan kreativitas sangat tinggi dari Ahmad Qorei untuk membawa Israel kembali ke meja perundingan. Kuartet pendukung Peta Perdamaian, yakni AS, Rusia, UE, dan Perserikatan Bangsa- Bangsa tentunya sangat diharapkan peran sertanya. Sementara perdamaian semakin menjauh. (James Luhulima)
URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0309/14/ln/561658.htm
Moskwa, Kota Gereja dan Istana
SEJAK Mikhail Serg eevich Gorbachev-Sekretaris Jenderal Partai Komunis 1985 dan Presiden Uni Soviet 1988-mencanangkan glasnost (keterbukaan) dan perestroika (restrukturisasi), gejala bahwa warga dunia akan bebas menjenguk negeri Uni Soviet mulai tampak. Dan gejala tersebut semakin memberikan gambaran kenyataan ketika Republik Federasi Sosialis Uni Soviet akhirnya menjelma menjadi Federasi Rusia pada tahun 1991. Siapa pun silakan berkunjung ke sana. Lalu, kenapa tidak ke Rusia? LAPANGAN terbang Sheremetyevodi Moskwa pun saya jejak pada akhir Juli 2003 silam. Sebuah bandar udara sederhana dengan tembok kukuh tiada berhias yang terlihat bongkah di beberapa bagian. Akan tetapi, suasana seperti itulah yang diam-diam membuat image umum mengenai Rusia menjadi sungguh utuh. Yakni sebagai negeri yang keras, dengan situasi ekonomi masih repot, disertai orang-orang tegap, dingin, tegas, dan "siap menangkap", bagai sering digambarkan dalam film Hollywood. Namun sekeluar dari bandara kenyataan yang bertolak belakang segera muncul di hadapan mata. Di langit Moskwa sebentar-sebentar melintas gesit pesawat tempur, meninggalkan asap putih panjang menggores langit bersih. Sebuah demo yang menjelaskan elitisitas dunia penerbangan bangsa ini yang dikenal sebagai pembuat MiG sampai Sukhoi. Dan di bawah langit biru itu, lihatlah berjajaran arsitektur peninggalan masa lampau yang sebagian besar berupa gereja dan istana dengan planologi wilayah yang asyik dan apik. Ratusan gedung raksasa yang klasik dan elok itu menjelmakan Moskwa yang dimitoskan "kaku", negeri kaum pekerja, menjadi megah dan aristokratik. "Memang, inilah sisi lain dari Moskwa," kata Ekaterina Smirnov, gadis putih cemerlang dan jelita, sebagaimana 100 juta gadis Rusia lainnya.
122
Maka terpandanglah Cathedral Square, sebidang plaza amat luas yang menegakkan tiga bangunan gereja raksasa yang oleh masyarakat internasional dijuluki gereja Assumption, Annunciation, dan Archangel (Malaikat Agung). Dengan kubah emasnya, tiga katedral ini mengundang siapa pun untuk menjenguk ke dalamnya, yang dipenuhi ukiran marmer, pilar granit mukibat, gemerlap jajaran lampu gantung, serta ratusan lukisan dan ikon klasik ciptaan abad 12 sampai 17. Sekeluar dari gedung ini siapa pun akan dikejutkan lonceng genta setinggi 5,34 meter. "Lonceng Ivan the Great" bikinan awal abad 16 yang berbobot 40 ton! Di kawasan Kremlin Square yang luasnya 28 hektar, membentang Krasnaya Ploshchad atau Lapangan Merah yang tersohor. Di dataran inilah berdiri Gereja Prokovski Sobor atau Katedral St Basil yang anggun ciptaan Postnik Yakovlev, arsitek yang dibutakan matanya oleh penguasa agar tak membuat bangunan serupa, pada pertengahan abad 16. Sebuah bangunan yang dijadikan simbol kegagahan Rusia dari masa ke masa dan kebanggaan budaya rakyat segala lapisan. Hingga bentuk botol air mineral Rusia pun mengambil desain kubah yang menyerupai bawang itu. Pada pertengahan 2003 katedral mahaterkenal itu sedang direnovasi. Sebagian kubahnya dibungkus sehingga menghaturkan pemandangan yang unik dan ganjil. Sejumlah tentara dengan senjata lengkap tampak berdiri di pojok-pojok untuk menjaganya. Di lapangan keras inilah pada hari-hari tertentu sebatalyon tentara Rusia berdefile dengan panser dan kuda-kuda perkasa. Peragaan yang memberikan kebesaran hati rakyat. Seperti Pemerintah Rusia membanggakan lembaga intelijennya kepada siapa saja, bagai dipertunjukkan lewat Museum KGB yang kini dibuka. Maka, kemegahan Moskwa memang beda dengan Seremietiefo yang merana. Lalu lihatlah sisi kota yang dihiasi Istana Poteshny, IstanaTerem, Istana Armoury, dan sederet yang lain. Semua istana itu menyimpan peninggalan abad-abad lampau: dari puluhan kereta kencana, ratusan mahkota bertabur berlian, ribuan perabot dan busana kerajaan. Dan jangan lupa stadion raksasa Olympiade yang dihiasi patung Paavo Nurmi, atlet peraih banyak medali emas kebanggaan Rusia. Menakjubkan pula, kota berluas 900 kilometer persegi ini memiliki sekitar 30 stasiun kereta api yang mewah dan artistik. Stasiun di bawah tanah itu bak istana-istana kecil yang berukir dalam gaya baroque, rococo, sampai art deco. Aneka fresko (lukisan dinding) bermutu tinggi bergaya klasikal setara ciptaan Titian sampai gambar-gambar beraroma propaganda patriotisme selevel karya Alexander Deineka menghias segala sisi. Kereta api Metro-Moskwa terus melintas per tiga menit sekali di stasiun-stasiun ini dan ratusan ribu penumpang naik turun setiap hari. Di sebuah stasiun terlihat rombongan turis Amerika yang diorganisir Russian-American Cultural Center dengan hening menghayati interior di situ. Pemerintah Moskwa mengklaim bahwa stasiun-stasiun Metro-Moskwa adalah stasiun yang termegah dan terindah di dunia. Mungkin betul juga. DI jalan rayanya yang serba lebar, panjang, rata, dan bersih semacam boulevard Tverskaya, Moskwa tak henti membanggakan pahlawan ideologi dan para senim annya. Patung ideolog Stalin sampai sastrawan Pushkin lantas menyapa siapa saja. Moskwa, yang memiliki sekitar 80 perguruan tinggi utama, memang diperkenalkan ke semua orang sebagai negeri pemikir dan negeri seniman. Kota penulis Anton Chekkov, kediaman komposer Rubinstein, inspirator bagi pengarang drama Nikolai Gogol, tempat lahir pengarang Dostoevsky dan Soloyev, tempat belajar pujangga Turgenev sampai Lermontov. Yang menstimulasi pelukis Ilya Repin, yang memancing ilham Surikov, dan tentu tempat berteduh astronot Yuri Gagarin. Monumentalitas patung-patung logam itu didukung gapura-gapura besar mirip Arc de Triomphe (gerbang kemenangan) di Paris, yang menjulang di banyak sisi. Kebesaran bangsa Rusia lahir dari proses asimilasi yang panjang. Semua dimulai ketika penduduk asli di situ didatangi bangsa Slav pada tahun 400 untuk kemudian disusul ekspansinya orang-orang Skandinavia (Eropa Utara) atau bangsa Russes, tahun 800. Mereka ramai-ramai menduduki daerah Novgorod dan Kiev sehingga tak pelak bangsa Rusia sesungguhnya adalah
123
orang Eropa, Rusia-Eropa, dan bukan Asia. Ketika pemimpin bangsa Russes ini, Vladimir, masuk Kristen tahun 989, Rusia pun jadi Kristen. Moskwa sendiri memperoleh perkembangan menarik ketika bangsa Tartar masuk. Meski demikian, pada tahun 1238 bangsa Mongol menyerang dan menguasainya sampai tahun 1480. Hingga kota di tepian Sungai Moskwa ini dijadikan ibu kota Kerajaan Moskovia. Bangunanbangunan istimewa seperti istana-istana dan gereja ortodoks baru tampak banyak bermunculan ketika Tsar I Ivan yang Agung (Ivan the Great) berkuasa tahun 1547. Untuk kemudian diteruskan kemegahannya oleh dinasti Romanov yang didirikan Michael tahun 1613. Dinasti Romanov baru tumbang ketika terjadi Revolusi Bolsyevik yang membawa Lenin ke tampuk pemerintahan 1917. Dan tentu kegemerlapan tsar-tsar tak pernah muncul lagi ketika pemerintahan Sosialis-Komunis Stalin, Nikita Chrusychov, Alexey Kosygin, Andrei Gromiko, Leonid Brezhnev, Mikhail "Cecep Gorbacep", Konstantin Chernenko, sampai Putin berkuasa.
Sejarah mencatat bahwa Moskwa ternyata pernah dua kali dibakar habis. Yang pertama tahun 1238 oleh bangsa Mongol. Yang kedua oleh Napoleon pada tahun 1812, yang sempat beberapa minggu menguasai kota besar itu. Namun demikian, meski dua kali luluh dimakan api, bangunanbangunan bersejarah, jutaan barang seni serta benda collectible diselamatkan oleh para penyerangnya sehingga sampai kini semua peninggalan itu bisa ditatap warga dunia sebagai sesuatu yang museumpiece. Berterimakasihlah orang-orang Moskwa kepada si Perancis Napoleon! Meski demikian, penghormatan terhadap "barang bagus" dan kesadaran mempersembahkan segala yang istimewa untuk generasi lanjut juga dilakukan dengan sepenuh hati oleh bangsa Rusia. Bukti yang nyata adalah upaya mereka dalam melindungi serta memelihara semua isi dan arsitektur gereja-gereja dan istana-istana kuno, yang sejak awal disadari sebagai kebanggaan tak terperikan bagi bangsa Rusia. Gereja dan istana bagi mereka adalah museum peradaban meski dalam sebuah kurun yang panjang pemerintah sosialis-komunis Uni Soviet pernah melarang gereja Rusia melakukan kegiatan. KRISTEN Ortodoks pada tahun 1905 diakui sebagai satu-satunya agama di negeri itu, namun setelah Patriark (pemimpin agama) Tichon wafat, pemerintah tak menghendaki ada penggantinya. Tahun 1935 gereja dinyatakan ditutup. Pintu gereja dibuka sedikit ketika Rusia berperang melawan Jerman, 1943. Uskup pun diangkat. Akan tetapi, setelah Perang Dunia II usai pintu gereja dikunci rapat-rapat dan dibuka kembali sebagai tempat ibadah serta museum ketika glasnost dan perestroika dipraktikkan dan Uni Soviet menjelma jadi Rusia lagi.
Belum banyak terlihat orang beribadah di gereja-museum itu. Seperti kata Ekaterina Smirnov, yang terus saja manis dengan mata menyala, gereja-gereja Rusia kini masih sebatas dihormati sebagai bangunan monumental, ditawarkan ke publik dunia sebagai obyek wisata. Namun saya toh sempat menyaksikan lima pemuda dengan suara yang amat bagus menyanyi koor di dekat altar Gereja Blagosveshcenski atau Gereja Warta Maria yang dibangun abad 15. Setelah lagu Kherumskay pesnya dan Predite, vidim, vervil ("Datang, lihat, dan percaya") didendangkan dengan sejuk dan setelah para turis bertepuk tangan, mereka dengan tertib berjalan ke sebuah meja yang memajang CD rekaman suaranya. Satu CD dilabeli 299 rubel. Satu rubel sekitar Rp 300. Mereka memang sedang berusaha mencari uang sendiri lewat profesinya. Akan tetapi, lantaran berpuluh tahun tidak punya tradisi menjual jasanya secara profesional, mereka belum luwes melayani pembeli. Di sekitar kompleks Kremlin banyak pedagang asongan menawarkan buku dan replika lambang lambang tentara Uni Soviet dari logam yang disematkan penuh di sebuah topi. "Tiga ratus rubel," kata pedagang dengan bahasa Inggris sekenanya. Dua ratus rubel, tawar seseorang. "Dua ratus sembilan puluh, minimum!" katanya sambil pergi. Tampak sekali mereka belum biasa bernegosiasi. Di sebuah pojok jalan berjajar wanita-wanita tua penjual sayur dan buah. Setiap pedagang mendapat jatah menempati "kios" kaki lima berupa sepetak papan berukuran 50 x 60
124
cm yang digeletakkan di lantai. Di papan itulah enam ikat sayur dan 10 buah tomat didagangkan. Wanita-wanita tua itu diam pasif menunggui dagangannya yang secuil. Kaku dan malu -malu. Moskwa yang dikonsep sebagai wilayah megah, dengan menyusupnya kapitalisme, tampak semakin berwarna. Burger King, McDonald’s, dan Kentucky tampak mejeng di beberapa tempat sehingga wajah opa Kolonel Sander kadang berlomba tampil dengan patung Lenin atau Tolstoy yang menghiasi kota. Restoran masakan Thailand dan chinese food bertumbuhan, lengkap dengan papan nama beraksara Cina. Kafe bermunculan. Bahkan di beberapa tempat bercahaya aneka pub yang menjanjikan tarian striptease dan pertunjukan gadis-gadis nude. Di sejumlah majalah muncul pula iklan-iklan kecil yang menawarkan pelayanan gadis-gadis dengan fotofotonya yang cantik dan seksi. Dolls, Lidia Escort, dan Palace Zigallov. Catat www.spg.mkw. Hubungi 29-1952-04. Ditanggung serrrr dan nginul, apalagi ketika si gadis asli Rusia. Di ibu kota yang berpenduduk delapan juta ini orang memang cukup susah mencari pekerjaan. Tawaran iseng itu seperti mengimbangi pentas-pentas serius, seperti balet dengan lakon favorit Sleeping Beauty, Don Quixote, Nutcracker, Cinderella yang setiap hari digelar di banyak gedung. Swan Lake karya Tchaikovsky arahan artistic director S Radchenko dipentaskan di teater RAMT di kawasan Teatralnaya. Teater anggun berkapasitas 900 penonton itu separuhnya diisi turis berbagai negara. Si cantik Ekaterina Smirnov mengatakan, ada ratusan grup balet di sekujur Moskwa. Setelah itu jemarinya menunjuk kios cenderamata yang menjual boneka molek matrioshka. "Sebelum Anda ke Saint Petersburg, boneka ini harus dibeli. Harus, karena ini maskot Moskwa!" ia menekan dengan manja. Agus Dermawan T Pengamat bu daya
URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0309/14/latar/559407.htm
Pertemuan Cancun Gagal, Liberalisasi Perdagangan Tak
PERTEMUAN Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pekan lalu di Cancun, Meksiko, dianggap sebagai kesempatan yang hilang. Kubu negara maju dan negara berkembang menemui jalan buntu karena gagal mencapai kesepakatan, te rutama dalam isu pertanian dan hambatan birokratis perdagangan. Kegagalan pertemuan Cancun bisa mengancam persiapan penyusunan rancangan akhir liberalisasi perdagangan global, yang harus selesai akhir tahun 2004. Awal tahun 2005, liberalisasi perdagangan m ulai dilaksanakan. Atas kegagalan pertemuan Cancun, banyak negara kembali memikirkan secara serius sistem perdagangan bilateral dan pembentukan blok perdagangan regional. Secara kebetulan, ASEAN telah mengagendakan gagasan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) dalam pertemuan puncak di Bali pada Oktober mendatang. Menurut proyeksi, AEC akan dilaksanakan tahun 2020.
125
KEMACETAN pertemuan Cancun disebabkan oleh sikap kubu negara maju dan negara berkembang yang tidak mau berkompromi. Kubu negara maju misalnya bersikeras tidak akan mencabut subsidi dan proteksi terhadap pertanian. Jauh sebelum pertemuan dilaksanakan, AS, Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan sudah mengeluarkan isyarat keras tidak akan mencabut subsidi bidang pertanian. Tidak kalah kerasnya sikap kubu negara berkembang, yang antara lain dimotori India, Republik Rakyat Cina, dan Brasil. Mereka tidak mau melangkah mundur dari tuntutan pencabutan subsidi pertanian di negara maju. Kalangan negara berkembang menggugat, bukankah proteksi dan subsidi bertentangan dengan prinsip liberalisasi perdagangan itu sendiri. Juga terasa tidak adil, negara -negara berkembang dituntut mencabut segala bentuk proteksi, tetapi negara- negara maju sendiri mempertahankan praktik proteksi dan subsidi. Kebijaksanaan proteksi kelompok negara maju di bidang pertanian tidak hanya bertentangan dengan prinsip liberalisasi perdagangan, tetapi sekaligus sangat merugikan kelompok negara berkembang pada tingkat aplikasinya. Produk pertanian negara berkembang sulit masuk ke pasar nega ra maju karena dihadang sistem proteksi. Sebaliknya, produk negara maju mudah menerjang pasar negara berkembang yang memang tidak mendapat proteksi. Posisi kelompok negara berkembang semakin terjepit karena kebanjiran barang dan jasa negara -negara maju. PERBEDAAN kepentingan antara kelompok negara maju dan kubu negara berkembang, khususnya dalam bidang pertanian, mencuat secara tajam dalam pertemuan tanggal 10 -14 September lalu di Cancun. Kedua kubu bertahan pada posisinya masing -masing. Kubu negara maju tampaknya dibuat frustrasi oleh kekompakan di kalangan negara berkembang. Fenomena ini bahkan dianggap sebagai kemenangan politik yang jarang diraih kubu negara berkembang. Manuver kubu negara berkembang di Cancun tampak dramatis jika diletakkan dalam pergulatan panjang negara-negara miskin yang cenderung tidak berdaya menghadapi tekanan dan dikte negara-negara maju. Dengan pelbagai cara, kelompok negara maju menekan dunia berkembang untuk memenangkan kepentingannya. Dalam pertemuan di Cancun, kelompok negara berkembang memperlihatkan kekompakan yang mengesankan. Negara -negara berkembang memang menyadari implikasi negatif atas pemberian subsidi dan proteksi pertanian di negara maju. Negara berkembang bisa terempas ke pinggir oleh dominasi negara maju dalam perdagangan global. Masuk akal, kelompok negara berkembang mati -matian menuntut pencabutan subsidi pertanian di negara -negara maju.
126
KETEGANGAN di antara kubu negara maju dan negara berkembang seakan tak terhindarkan. Pembicaraan benar-benar terhenti ketika kubu negara berkembang menolak membicarakan tentang peraturan baru, yang bertujuan memangkas pungutan liar maupun korupsi yang menghambat perdagangan. Secara normatif, penyusunan peraturan pemberantasan pungutan liar dan korupsi tentu saja baik. Namun, negara-negara berkembang mencurigai langkah itu bisa menjadi jebakan besar. Apalagi dalam kenyataannya negara- negara berkembang masih rawan dengan praktik korupsi, termasuk pungutan liar. Kelompok negara berkembang mencemaskan kemungkinan isu pungutan liar dan korupsi digunakan untuk menekan negara miskin dalam perdagangan. Tanpa bermaksud menolerir praktik pungutan liar dan korupsi, kelompok negara berkembang tidak ingin kelemahannya dimanfaatkan, dimanipulasi, atau dieksploitasi justru untuk keuntungan kelompok negara maju. Jelas terlihat, kubu negara maju dan negara berkembang gagal merumuskan kepentingan bersama. Sampai sekarang, kubu negara maju dan negara berkembang belum mampu menyusun strategi global untuk mengurangi ketimpangan perekonomian global. Negara maju terus saja berambisi meningkatkan kemewahan hidup. Sebaliknya, negara berkembang semakin sulit melepaskan diri dari pusaran kemiskinan dan keterbelakangan. Ketimpangan perekonomian global pun semakin lebar. Negara kaya semakin kaya, dan negara miskin bertambah miskin. Kekayaan bagi yang satu, kemiskinan bagi yang lain. Jika ketimpangan dibiarkan, dunia akan tetap rawan pergolakan dan ketegangan. URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0309/16/opini/563713.htm
KTM V WTO Gagal Mencapai Konsensus
Cancun, Senin - Konferensi Tingkat Menteri V Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Cancun, Meksiko, Minggu (14/9), ditutup tanpa menghasilkan satu konsensus mengenai belasan isu, termasuk perluasan akses pasar dan pengurangan hambatan dalam perdagangan produk -produk pertanian. Penyebab kegagalan dicapainya kesepakatan dalam negosiasi perta nian-sebagai isu sentral dalam pertemuan tersebut-terutama adalah penolakan negara-negara maju, seperti Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), dan Jepang, untuk memangkas secara drastis subsidi ekspor dan subsidi yang selama ini diberikan kepada para petani negara mereka (domestic support). Dalam konferensi tingkat menteri (KTM) yang berlangsung selama lima hari itu Jepang ngotot menolak mengubah kebijakan tarif produk pertanian dan memperluas kuota impor produk
127
pertaniannya, termasuk mengurangi bea masuk impor beras yang mencapai 490 persen sekarang ini. Alasannya, melindungi petani padinya. Uni Eropa juga menolak memangkas subsidi untuk para petaninya dalam jumlah besar. Sementara itu, AS mengelak dengan balik menunjuk keengganan negara-negara lain untuk membuka pasar mereka lebih lebar bagi produk-produk pangan dan barang-barang industri impor. Aliansi 21 negara berkembang (Group of 21) yang dimotori Brasil, India, Cina, dan Afrika Selatan, sebagai pihak yang berseberangan dengan negara-negara maju tersebut, menghendaki dicapainya kesepakatan menuju penghapusan semua subsidi yang diterima para petani negara negara maju dan hambatan-hambatan dalam perdagangan produk pertanian yang diterapkan negara-negara maju. Selain itu, aliansi negara berkembang yang mewakili 50 persen lebih penduduk dunia itu juga menuntut agar negara-negara berkembang diizinkan mempertahankan kebijakan- yang dimaksudkan untuk melindungi para petani mereka. Hingga berakhirnya pertemuan, kedua kubu tetap bertahan pada posisi masing-masing dan menolak memberi konsesi lebih besar demi dicapainya kesepakatan.
Sebelumnya, negara-negara miskin juga menolak draf deklarasi pertanian dan usulan kompromi yang diajukan fasilitator negosiasi pertanian George Yeo (Menteri Perdagangan Singapura) karena dinilai tidak mewakili kepentingan mereka. Kelompok negara berkembang berpendapat, subsidi dalam jumlah besar yang diberikan negaranegara maju kepada para petaninya telah mendistorsi perdagangan produk pertanian global dan mematikan para petani miskin di negara-negara berkembang. Pimpinan riset Oxfam, Kevin Watkins, dalam artikel di majalah Development Outreach yang diterbitkan Bank Dunia memperkirakan, setiap tahun negara-negara maju mengeluarkan lebih dari 300 miliar dollar AS untuk menyubsidi para produsen pertaniannya. Jumlah ini kira-kira enam kali lipat dari bantuan yang mereka keluarkan untuk negara- negara miskin atau negara-negara berkembang setiap tahunnya. Angka subsidi sebesar itu jauh lebih besar dari total pendapatan 1,2 miliar penduduk dunia yang sekarang ini masih hidup di bawah garis kemiskinan, sebagaimana ditunjukkan oleh pendapatan yang kurang dari 1 dollar AS per hari. Lebih dari 60 persen, dari 300 miliar dollar AS subsidi yang dikeluarkan negara-negara maju untuk para produsen pertaniannya setiap tahunnya, dikeluarkan AS dan UE. Penerapan subsidi oleh AS dan UE ini sangat memukul negara-negara produsen produk pertanian lainnya karena dominannya posisi keduanya di pasar global. Data Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang dikutip The Asian Wall Street Journal, Selasa lalu, menunjukkan, subsidi yang diberikan UE kepada petaninya pada tahun 2002 saja mencapai 112,56 miliar dollar AS atau 1,3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, subsidi yang diberikan AS kepada petaninya 90,27 miliar dollar AS atau 0,9 persen dari PDB. Untuk Jepang, nilainya 55,70 miliar dollar AS atau 1,4 persen dari PDB.
128
Dilanjutkan di Geneva Juru runding Indonesia dalam negosiasi pertanian, Kaman Nainggolan, ketika dihubungi Kompas, kemarin, memastikan bahwa rancangan deklarasi pertanian WTO mengalami kebuntuan (deadlock). Hal ini karena negara-negara berkembang masih melihat rancangan kesepakatan di bidang pertanian itu tidak sesuai dengan yang mereka kehendaki.
"Hasil ini sebenarnya jauh lebih baik daripada dipaksakan. Sebab, dari rancangan itu masih banyak klausul yang bisa mendistorsi pasar. Karena buntu, perundingan selanjutnya dilakukan di Geneva, 15 Desember mendatang," ungkapnya melalui telepon dari Cancun. Secara terpisah, dalam jumpa pers di Jakarta, Ketua Komite Pertanian Aliansi Kerja Sama Internasional Regional Asia Pasifik Sutrisno Iwantono mengungkapkan, pihaknya melihat proses penyusunan rancangan kesepakatan bidang pertanian memang tidak transparan dan tidak aspiratif sehingga tidak dapat disepakati bersama. Rancangan itu cenderung bias dan hanya menguntungkan negara maju yang selalu menghindari tuntutan penurunan subsidi domestik, penurunan tarif, subsidi dan kredit ekspor. "Draf itu lebih banyak mengadopsi kepentingan negara maju, terutama setelah AS dan Uni Eropa membuat joint proposal sebulan sebelum perundingan ini. Pertemuan informal untuk membahas rancangan ini juga hanya dilakukan dengan beberapa negara," kata Sutrisno. Hal ini ditambah dengan waktu sosialisasi rancangan kesepakatan yang sangat sempit. Rancangan itu baru disosialisasikan kepada seluruh anggota tanggal 24 Agustus 2003, atau kurang dari sebulan sebelum konferensi di Cancun. Dari sisi substansi, penolakan negara maju atas usulan penurunan subsidi domestik, penurunan tarif, subsidi dan kredit ekspor tidak dapat ditoleransi negara berkembang. Sementara itu, permintaan kelompok negara yang dipelopori Indonesia akan adanya perlakuan khusus dan istimewa untuk produk-produk pertanian tertentu juga ditolak mentah- mentah oleh negaranegara maju. Seperti diketahui, Indonesia memelopori kelompok special product (grup SP). Kelompok yang saat ini sudah beranggotakan lebih dari 30 negara ini menuntut adanya perlakuan spesial dan berbeda untuk produk-produk pertanian tertentu dalam perdagangan dunia. Beberapa komoditas pertanian yang dimintakan perlakuan khusus antara lain beras, jagung, kedelai, dan gula. Untuk sementara, keempat komoditas itu dinilai sebagai komoditas yang paling krusial bagi kehidupan petani dan penduduk negara-negara dari grup SP. "Indonesia dan sekitar 30 negara yang lain berjuang agar produk pertanian tertentu mendapat perlakuan istimewa, seperti dihindarkan dari penurunan bea masuk untuk produk impor sejenis. Kami juga berjuang agar subsidi untuk produk sejenis di negara-negara maju dihapuskan agar persaingan dapat berjalan fair," kata Sutrisno. Diungkapkannya pula, selama ini harga produk beras, jagung, kedelai, dan gula dari luar negeri jauh lebih murah dibandingkan dengan harga produk sejenis di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, dan negara- negara Afrika. Hal itu dikarenakan pemerintah negara maju memberikan subsidi pertanian yang besar sehingga biaya produksi petani rendah dan produktivitasnya tinggi.
129
"Di Eropa, jumlah petani itu hanya lima persen dari jumlah penduduk. Tetapi, pemerintahnya memberikan subsidi untuk mereka sebesar 50 persen sendiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-nya," kata Sutrisno.
Selain faktor subsidi, negara-negara tersebut juga memberikan proteksi yang teramat besar dengan menerapkan bea masuk untuk produk sejenis dari negara lain sampai 300 persen lebih. Sebaliknya, bea masuk yang diterapkan negara-negara berkembang jauh lebih rendah, tidak lebih dari 50 persen. Menurut Sutrisno, penolakan negara maju atas permintaan negara berkembang tidaklah adil. Sebab, negara maju menolak menghilangkan subsidi pertanian dengan pertimbangan kesejahteraan hewan, yang mendapat subsidi senilai 2 dollar AS per hari. Padahal, di negara berkembang ada jutaan penduduk miskin yang berpendapatan kurang dari 1 dollar AS per hari, sebagai dampak dari subsidi yang diberikan pemerintah negara maju atas pertaniannya. "Mereka adalah petani dan penduduk pedesaan yang miskin karena harga jual produk pertaniannya lebih rendah dari biaya produksinya. Kenapa? Karena harga jual di pasar didistorsi oleh harga produk dari negara maju yang bisa murah karena subsidi. Mereka enggak pernah pikirkan itu!" kata Sutrisno menjelaskan.
Ketegangan baru Kegagalan dicapainya konsensus yang telah memunculkan ketegangan baru antara negara negara maju dan negara-negara berkembang di bidang perdagangan ini disambut dengan reaksi yang berbeda oleh berbagai kubu. Sejumlah negara berkembang di Asia menyatakan kegembiraan, namun beberapa lainnya menyesalkan. Alasannya, kebuntuan dalam negosiasi ini dinilai akan semakin menunda dicapainya kemajuan dalam negosiasi pengurangan subsidi pertanian.
Para pejabat AS dan UE menuduh aliansi negara-negara berkembang yang baru terbentuk itu telah memblokade dicapainya kemajuan dalam pertemuan itu. Sebaliknya, negara- negara berkembang menuduh negara-negara maju tidak memiliki niat baik untuk memperbaiki akses pasar bagi produk-produk negara berkembang. Semula, konferensi ini diharapkan akan menghasilkan kesepakatan menyangkut sejumlah isu alot. Selain isu pertanian, perbedaan pendapat yang tajam juga terjadi menyangkut sejumlah isu yang dikenal sebagai "Singapore issues", termasuk isu aturan investasi, karena 70 negara berkembang yang dimotori India dan Malaysia dengan tegas menolak melanjutkan pembahasan isu itu.(rma/mar/tat/ AFP/AWSJ/Reuters)
URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0309/16/UTAMA/563931.htm
Terorisme Akan Persatukan Militer ASEAN?
ZAMAN memang telah jauh berubah. Cobalah sekilas kita tengok perjalanan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Menurut era kelahirannya, di penghujung dekade 1960-an, itulah era yang diwarnai semangat untuk menggalang persatuan di antara negaranegara kawasan ini. Semangat yang masuk akal setelah politik Konfrontasi sempat
130
menghadapkan Indonesia dan Malaysia dalam konflik dan membuat negara lain cemas dengan Indonesia. Persatuan di antara lima negara pendiri ASEAN masuk juga dalam konteks Perang Dingin, yang antara lain dilatarbelakangi masih hangatnya Perang Dingin. Jatuhnya Saigon, April 1975, memperkuat raison d’etre ASEAN.
Lalu datang peristiwa-peristiwa di paruh kedua 1970-an dan paruh pertama 1980-an. Semula dari kawasan Indocina ada ancaman Khmer Merah, tetapi berikutnya setelah Khmer Merah tergusur lalu muncul ancaman Vietnam yang didukung oleh Uni Soviet. ASEAN pun pada paruh pertama 1980-an itu dilanda perbedaan visi bagaimana menghadapi persoalan yang ada. Bagi Indonesia, Vietnam bukanlah ancaman-persepsi yang diturunkan dari fakta, bahwa sejarah kejuangan kedua bangsa mengandung kemiripan di sana -sini. RRC- lah yang waktu itu lebih dilihat sebagai ancaman, persepsi yang juga dilatarbelakangi pengalaman sejarahnya. Sebaliknya, negara-negara ASEAN lain seperti Thailand dan Singapura melihat Vietnam sebagai ancaman yang lebih nyata, pertama karena ia melanggar cardinal rule yang diterima ASEAN, yakni tidak ikut campur, apalagi secara militer, ke anggota lain. Vietnam menyerbu Kamboja, Desember 1978, untuk menumpas Khmer Merah. MEMASUKI dekade 1990-an, perjalanan ASEAN lebih disibukkan isu vakum kekuatan setelah Perang Dingin usai, dan kuasa-kuasa besar yang dulu hadir secara meyakinkan, pergi. AS menyatakan tetap hadir, meski tanpa pangkalan Clark dan Subic, sementara Rusia menarik diri. Sebegitu jauh urusan keamanan hanya diwarnai kekhawatiran menyangkut isu Spratly di Laut Cina Selatan, yang kalau sampai tak ditangani dengan benar bisa memicu konflik di antara enam negara yang mengklaimnya. Pembangunan militer Cina yang mengesankan menjadi catatan tersendiri di antara negara-negara ASEAN. Ditopang oleh serangkaian inisiatif, lalu juga munculnya ASEAN Regional Forum yang secara periodik membahas masalah keamanan antara ASEAN dan mitra-mitra ekstra regionalnya, maka apa yang dikhawatirkan sejumlah analis lalu terdengar agak berlebihan.
Kita ingat saat negara-negara Asia menampilkan kinerja ekonomi yang mengesankan, tak kurang pakar seperti Paul Dibb mencetuskan ramalan bahwa nasib Asia akan mengikuti sejarah Eropa, yang setelah mengalami era kemakmuran karena kemajuan ekonomi-industri lalu terjebak dalam persaingan keras, militerisme, dan akhirnya terjerumus dalam dua perang dunia. Alih-alih tambah makmur, negara-negara di kawasan ini justru tertimpa krisis finansial pada pertengahan 1997. KETIKA perekonomian mulai bisa ditata kembali di sebagian besar negara-negara ASEAN, muncul tantangan lain. Itulah ancaman terorisme yang dipicu serangan pada 11 September 2001. Mungkin berbeda dengan ancaman serangan konvensional dari negara asing yang sudah lebih diketahui formula pertahanannya, ancaman baru ini bisa dikatakan masih belum banyak diketahui. Mungkin sarana dan aksi terornya telah lebih banyak diketahui dibanding natur sebenarnya organisasi pelakunya. Tidak mengherankan kalau di sana - sini penyebutan organisasi pelaku menimbulkan kontroversi keras.
131
Di harian ini, Selasa (16/9), kita membaca berita bahwa militer ASEAN sepakat melakukan latihan bersama. Kalau sebelumnya latihan bersifat bilateral atau trilateral, kini diinginkan bersifat lebih besar, berlingkup regional. Mendengar pernyataan di Kuala Lumpur itu, pengamat ASEAN bisa saja mengernyitkan dahi, mengingat hal semacam itu mudah dicitrakan sebagai pembangunan satu pakta militer, hal yang selama ini dihindari karena memang ide dasar pendirian ASEAN itu untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dan kebudayaan.
TETAPI zaman menuntut lain. Tak bisa dimungkiri, dibandingkan dengan rentetan perkembangan peristiwa yang telah disinggung di atas, apa yang dihadapi ASEAN dewasa ini memang berbeda. Pluralitas ASEAN, tingkat kemakmuran yang berbeda-beda di antara anggota yang kini 10 negara, demikian pula persepsi ancamannya, kini menjadi faktor lebih sensitif dibandingkan masa lalu. Itu sebabnya, pejabat Malaysia yang dikutip dalam berita kemarin, Jenderal Mohamed Shahrom, mengatakan, baik pengaruh asing maupun potensi munculnya konflik internal di ASEAN telah menyebabkan munculnya situasi yang kompleks dan tidak pasti di wilayah ini. Tetapi justru karena mengantisipasi hal semacam itulah diusulkan agar terjadi kemitraan yang lebih mendalam dalam lingkup regional. Keterbukaan menyangkut informasi intelijen merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan mewujudkan ide itu. Mungkin ini pula yang akan menjadi salah satu topik utama ketika para pemimpin ASEAN bertemu Oktober nanti di Bali.
URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0309/17/opini/567123.htm
Tiga Belas Orang Itu Ditangkap atau Diculik Polisi
MEMANG sempat tersebar kabar, polisi menculik 13 orang yang kebetulan pernah berada di Afganistan. Persoalannya sempat dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Masuk akal jika isu itu segera beredar luas dan menjadi bahan pembicaraan. Masakan, dalam zaman reformasi pro- hak asasi, polisi masih melakukan penculikan terhadap warga. Duduk perkara menjadi jelas ketika Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da’i Bachtiar berapat kerja dengan Komisi I DPR hari Senin (15/9). Diakui oleh Kepala Polri, jajarannya menangkap 13 orang. Akan tetapi penangkapan itu bukanlah penculikan. Dijelaskan oleh Kepala Polri, penangkapan itu dilakukan polisi berdasarkan Undang-Undang (UU) Antiterorisme Nomor 15 Tahun 2003. Mereka ditangkap dari beberapa lokasi karena diduga terkait dengan beberapa kasus teror bom di beberapa tempat di Indonesia. Berdasarkan UU Antiterorisme itu, demikian dikatakan lebih lanjut oleh Jenderal (Pol) Da’i Bachtiar, polisi berhak menangkap seseorang yang tersangka terlibat aksi terorisme selama 7 x 24 jam.
132
Disarankan oleh Kepala Polri, jika ada warga masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan hukum polisi, agar ditempuh juga jalur hukum. Misalnya, dengan mempraperadilankan polisi. MENGAPA sempat ada pandangan dan isu ke-13 warga itu diculik? K arena, juga menurut UU Antiterorisme Nomor 15 Tahun 2003 itu, penangkapan oleh polisi terhadap orang yang disangka terlibat aksi teror, ada prosedur dan syarat-syaratnya.
Syarat-syarat itu di antaranya, keluarga yang anggotanya ditangkap, harus segera diberi tahu. Faktanya, keluarga tidak diberi tahu, sehingga polisi melakukan keteledoran. Rupanya syarat-syarat itu belum semuanya segera dipenuhi. Hal itu ikut memunculkan pendapat dan beredarnya isu penculikan. Jika demikian halnya, polisi bukan saja diharapkan bertindak tegas, tetapi harus bekerja dengan memenuhi persyaratan dan prosedur. Bagaimanapun, apa pun pertimbangan dan hukumnya, kasus warga yang ditangkap menimbulkan keprihatinan dan kerisauan keluarganya. JIKA kasusnya menyangkut atau terkait dengan aksi terorisme, kepekaan berlipat. Bagi negara lain maupun bagi Indonesia, persoalan yang menyangkut aksi terorisme sarat muatan dan nuansa sensitif, bahkan posisi dilematis. Oleh kekerasan, kekejaman, dan korban yang tidak pandang bulu dari aksi terorisme, aksi itu sendiri serba mengentakkan secara dahsyat. Berlangsung semacam aksi - reaksi yang cenderung serba ekstrem, total, dan dahsyat. Bahkan aksi-reaksi serta fenomena itulah yang kini sedang kita saksikan terutama sejak aksi teror terhadap jantung Amerika Serikat pada 11 September 2001. KEPEKAAN disebabkan bukan saja oleh dahsyatnya aksi serta korbannya, tetapi juga oleh kaitan ideologi, agama, dan ketidakadilan yang acapkali dipertalikan sebagai latar belakang, alasan, dan pembenaran. Kompleksitas ditambah rumit oleh kenyataan bahwa kini masalah terorisme berikut berbagai segi, kaitan, dan aksi- reaksinya secara nyata telah menjadi persoalan global. Satu sama lain saling ikut bicara, ikut berpendapat, bahkan ikut bertindak dari tukar-menukar informasi sampai aksi bersama. Untuk kita di Indonesia, ada nuansa dan warna lain. Di antaranya asosiasi dengan sistem politik dan ikutannya dalam bidang keamanan di masa lampau, masa sistem otokrasi. Hal itu jelas dari istilah yang dipakai dan segera populer di masyarakat. Yakni istilah penculikan. Asosiasinya dengan masa lalu segera menunjuk kepada represi, perampasan, bahkan penindasan hak asasi serta tindakan arbitratiks alias sewenang-wenang. BAGAIMANA sebaiknya menyikapi perubahan dan pergeseran masa berikut beragam substansi, kondisi, periferi, maupun hubungan interaksinya? Bagaimana sebaiknya menyikapi beragam masalah zaman yang sekaligus merupakan masalah global, masalah antarbangsa? Pandai, cerdas, waspada, dan cekatanlah semua pihak, pemerintah dan perangkatnya maupun publik serta juga perangkatnya, untuk mencermati dan memahami perkembangan dan perubahan masa itu.
133
Polisi dan perangkat keamanan sesuai wewenang, kewajiban, dan lingkungan tugasnya harus bertindak, wajib bertindak. Bertindak menurut UU yang berlaku berikut hak-hak warga dan keluarga. Bertindak tegas, tetapi bagaimanapun agar cerdas dan bijak. Justru dalam masa perkembangan dan perubahan sekarang ini, komunikasi, dialog, pendekatan bersama tetap diperlukan, bahkan semakin diperlukan. Sebab, salah paham apalagi dalam persoalan yang sensitif bisa mahal korban dan akibatnya. SISTEM politik berubah. Dari otokrasi ke demokrasi. Kebebasan warga, kelompok, dan organisasi meluap-luap dalam bentuk opini, ekspresi diri, protes, dan unjuk rasa. Sebaliknya, meskipun dalam alam kebebasannya demokrasi, pemerintah tetap menyandang kewajiban dan tanggung jawab. Yakni menyelenggarakan pemerintahan yang meliputi bidang kepentingan rakyat dalam ekonomi, sosial, budaya, dan bidang keamanan, ketertiban, kepastian hukum. Dalam kondisi normal, tugas publik maupun tugas pemerintah itu sudah serba sulit dan rumit. Apalagi dalam kondisi transisi, perubahan dan semua itu masih dalam keadaan krisis. Lebih-lebih sulit lagi, bagi publik maupun bagi pemerintah.
KARENA itu, demokrasi pun bermakna pemerintahan yang dialogis. Dialog atau komunikasi antara publik beserta warga dan lembaganya dengan pemerintah, perangkat, dan lembaganya semakin diperlukan.
URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0309/17/opini/567123.htm
Gugatan terhadap Negara Maju di Masyarakat Persemakmuran
PERBINCANGAN atas kegagalan pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia di Cancun, Meksiko, masih bergaung kuat. Resonansinya antara lain terdengar dalam pertemuan Masyarakat Persemakmuran di Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Sebagai perkumpulan yang didominasi negara-negara berkembang bekas jajahan Inggris, Masyarakat Persemakmuran (MP) yang beranggotakan 54 negara cenderung mengecam kelompok negara maju. MP mendesak kelompok negara kaya memperlihatkan komitmen lebih kuat terhadap upaya pembentukan sistem perdagangan multilateral yang lebih adil. Dalam pembukaan pertemuan para menteri keuangan MP hari Selasa 16 September di Brunei Darussalam, Sekretaris Jenderal MP Don McKinnon mengecam keras perilaku negara-negara kaya yang selalu ingin memaksa kehendak ke negara-negara berkembang. Bahkan, McKinnon mengingatkan, sungguh merupakan kejahatan jika negara-negara berkembang terus dipaksa untuk menerima sesuatu rencana belum matang. Pelaksanaannya pasti akan kedodoran karena negara-negara berkembang belum begitu siap.
134
GUGATAN cenderung meningkat terhadap perilaku negara-negara maju, yang ingin mempertahankan dominasi dan hegemoni dalam sistem perdagangan global. Tidak sedikit orang mulai mewacanakan tentang kemungkinan munculnya neo-imperialisme dan neo-kolonialisme dalam sistem liberalisasi perdagangan global. Dominasi dan hegemoni kelompok negara maju antara lain terlihat jelas pada pemaksaan standardisasi produk dan jasa berdasarkan ukuran negara kaya. Produk negara berkembang yang tidak memenuhi kualifikasi, presisi dan standardisasi, yang umumnya ditentukan negara maju, akan sulit memasuki pasar negara-negara maju. Ruang gerak perdagangan kelompok negara berkembang terus dijepit oleh tuntutan pencabutan segala bentuk proteksi untuk melapangkan jalan bagi pelaksanaan liberalisasi perdagangan. Ironinya dan sungguh tidak adil, kelompok negara kaya bersikeras mempertahankan subsidi dan proteksi terutama di bidang pertanian.
JELAS terlihat manuver negara-negara maju untuk mendapat keuntungan besar dari liberalisasi perdagangan global. Dengan menggunakan dalih liberalisasi perdagangan, negara-negara maju ingin menerjang habis pasar negara-negara berkembang. Sudah dipastikan, produk teknologi dan jasa negara berkembang akan kalah bersaing. Perdagangan dikhawatirkan hanya akan berlangsung satu arah. Kiranya beralasan jika muncul kekhawatiran, jangan- jangan ujung liberalisasi perdagangan merupakan bentuk penjajahan baru di atas muka Bumi. Kerisauan semakin kencang sejak pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Seattle, Amerika Serikat, tahun 1999. Demonstrasi penuh kekerasan pecah di jalan- jalan Seattle untuk menentang liberalisasi perdagangan global. Kaum demonstran menilai liberalisasi perdagangan mengancam masa depan dunia karena hanya akan memperbesar ketidakadilan ekonomi global. LIBERALISASI perdagangan dianggap hanya akan menguntungkan kelompok negara maju. Ketimpangan perekonomian melebar karena negara-negara kaya tidak ingin mengurangi kemewahan untuk membantu penduduk dunia yang miskin. Sekitar 815 juta penduduk dunia, yang umumnya berada di negara berkembang, hidup dalam kelaparan hebat, yang setiap saat mengancam nyawanya. Tidak kurang dari 770 juta penduduk lagi berada dalam kelangkaan pangan. Belasan juta balita di negara berkembang meninggal setiap tahun akibat kekurangan gizi.
Kaum penentang liberalisasi perdagangan mengkhawatirkan kemungkinan membesarnya ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi jika kepentingan kelompok negara miskin tidak dilindungi dalam pelaksanaan perdagangan bebas. Sejak pertemuan WTO di Seattle lima tahun lalu, gerakan menentang liberalisasi dan globalisasi perdagangan terus menguat dan meluas. TELAH terjadi pula perkembangan menarik karena gugatan terhadap liberalisasi perdagangan tidak hanya muncul di jalanan, tapi sudah mulai masuk ke dalam ruang persidangan seperti terlihat di Cancun dalam pertemuan tanggal 10-14 September lalu. Kelompok negara berkembang memperlihatkan kekompakan dalam menuntut pencabutan subsidi bidang pertanian di negara-negara maju. Tuntutan kelompok negara berkembang ini tidak diterima sehingga pertemuan Cancun mengalami kemacetan dan dinyatakan gagal. Kegagalan itu merupakan pukulan berat bagi negara-negara maju, yang selama ini memang selalu berada di atas angin karena gampang mendikte negara-negara berkembang.
135
Sebaliknya, kelompok negara berkembang merayakan kemenangan politik karena mampu menantang ambisi negara-negara maju. Negara-negara berkembang pun meninggalkan ruang sidang dengan rasa kepercayaan diri yang semakin tinggi.
URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0309/18/opini/568894.htm
Libya Mulai Memasuki Era Pembaruan dan Keterbukaan
TIRAI kusam yang mengisolasi Libya tampaknya mulai sobek dan dicampakkan. Angin perubahan memang sedang menerjang negara di Afrika Utara itu, yang bertahun-tahun cenderung menutup diri atau diisolasi Barat, terutama Amerika Serikat. Isyarat munculnya era keterbukaan antara lain terlihat dari kunjungan Perdana Menteri (PM) Spanyol Jose Maria Aznar selama dua hari ini. Meski Aznar bukan pemimpin Barat pertama yang berkunjung ke Libya selama lebih dari satu dasawarsa terakhir, tetapi kunjungannya memberi aksentuasi tinggi atas perubahan yang sedang berlangsung di Libya. Bulan Oktober 2002, PM Italia Silvio Berlusconi berkunjung ke Tripoli, ibu kota Libya. Lawatan itu tentu penting bagi hubungan bilateral, tetapi kurang menimbulkan sensasi karena citra Libya belum berubah saat itu. Sensasi dan efek publikasi atas kunjungan PM Aznar termasuk tinggi, lebih-lebih karena Libya sedang menghadapi arus perubahan. Embusan angin perubahan internal dan semangat keterbukaan telah membuat citra Libya berubah di panggung pergaulan internasional. Lebih dari satu dasawarsa Amerika Serikat dan negara Barat lainnya mengucilkan dan memperlakukan Libya sebagai paria. Dunia Barat mendiskreditkan Pemimpin Libya Moammar Khadafy sebagai tokoh yang mendukung gerakan terorisme. Namun, Khadafy mampu bertahan. KUNJUNGAN Aznar tampaknya akan menjadi awal perubahan corak hubungan Libya dengan negara-negara Barat. Hubungan permusuhan dan penuh prasangka tampaknya akan segera mengalami transformasi menuju kerja sama ekonomi. Bahkan Aznar langsung menegaskan, Libya merupakan mitra penting Spanyol. Kunjungan Aznar ke Libya merupakan hasil kontak rahasia berbulan-bulan. Tampaknya Spanyol juga ikut berperan dalam membujuk Libya untuk membuka diri terhadap pergaulan dunia. Tidak kalah menariknya bagaimana Khadafy, yang dikenal sebagai salah satu tokoh kontroversial dunia, mencuri perhatian atas kunjungan PM Spanyol. Kunjungan itu telah dijadikannya sebagai panggung besar untuk mendapat sorotan dunia. Manuver Khadafy selama tahun 2003 semakin menarik dicermati. Bulan Juni, Khadafy mendorong reformasi bidang ekonomi. Sistem ekonomi sosialis yang dipraktikkan selama ini hendak diubah menjadi ekonomi liberal. Namun, fungsi sosial ekonomi dipertahankan. Khadafy memang tidak ingin melepaskan gagasannya, Teori Universal Ketiga, yang dikembangkan sejak tahun 1970 -an. Teori itu
136
menjelaskan jalan tengah perekonomian, yang intinya bukan kapitalisme dan bukan pula komunisme. MESKI arah pembaruan belum begitu jelas, tetapi kegairahan sudah mulai terasa. Pengaruhnya segera terlihat pula pada keterbukaan terhadap dunia luar. Perkembangan terasa berjalan begitu cepat, bahkan jauh lebih cepat dari perkiraan siapa pun. Namun, terobosan paling mengejutkan ketika Khadafy menyatakan kesediaan membayar kompensasi kepada keluarga korban kasus peledakan pesawat Boeing 747 milik PanAM tahun 1988 di atas wilayah udara Lockerbie, Skotlandia. Khadafy menyetujui pembayaran 2,7 miliar dollar AS bagi seluruh 270 penumpang dan awak pesawat yang tewas dalam penerbangan tanggal 21 Desember 1988. Kesediaan Khadafy itu mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan lalu mencabut sanksi ekonomi, yang dijatuhkan atas kasus Lockerbie. Kasus Lockerbie belum selesai tuntas karena AS masih mempertahankan sanksinya, termasuk larangan impor minyak Libya. Khadafy harus meyakinkan AS tentang niat baik Libya. Dalam konteks sekarang, upaya meyakinkan AS berarti Libya harus memperlihatkan komitmen mentang gerakan terorisme global dan tidak tergoda mengembangkan program persenjataan pemusnah massal. SEJAK kasus Lockerbie, lebih-lebih lagi setelah tragedi serangan teroris pada 11 September 2001 di AS, Libya ikut dipojokkan AS sebagai negara yang dicurigai mendukung gerakan terorisme dan ingin mengembangkan program persenjataan pemusnah massal. Hubungan permusuhan AS-Libya sempat memuncak pada era Presiden AS Ronald Reagan. Bahkan, atas perintah Reagan, AS melancarkan serangan udara ke Tripoli dan Benghazi tahun 1986, menewaskan puluhan orang, termasuk seorang putri angkat Khadafy, sedangkan Khadafy sendiri lolos dari maut.
Tentu tidak ada alasan kuat lagi bagi AS mempertahankan hubungan permusuhan dengan Libya. Khadafy (61 tahun) sudah menegaskan kepada PBB tentang komitmen Libya menentang terorisme dan tidak akan mengembangkan program persenjataan pemusnah massal. Maka orang memperkirakan, pencabutan sanksi dan perbaikan hubungan dengan AS hanya tinggal waktu. Apalagi setelah berkuasa 34 tahun, sejak melancarkan kudeta ketika berpangkat kolonel tahun 1969, Khadafy merasa perlu membuka diri untuk mendapatkan embusan angin segar karena terlalu lama merasa pengap di bawah sistem yang tertutup.
URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0309/20/opini/572962.htm
Tumpang Tindih Krisis Timteng, Isu Terorisme dan Kasus Irak
KOMPLIKASI atas tumpang tindih konflik Timur Tengah dengan isu terorisme dan kasus Irak telah menambah perasaan tidak nyaman, gerah, dan suntuk di ti ngkat global. Sensitivitas dan
137
keruwetannya bertambah karena perilaku Amerika Serikat yang dinilai hanya memperkeruh keadaan. Dalam dunia yang cepat berubah, keberanian masyarakat global untuk berbicara tampak semakin hebat, termasuk mengecam dominasi dan hegemoni AS. Keberanian mengecam AS itu juga diperlihatkan dalam kaitan konfl ik Timur Tengah (Timteng), isu terorisme dan kasus Irak. Meski tidak langsung menyebut AS, Presiden Megawati Soekarnoputri di depan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti sudah diberitakan, mengecam negara besar yang bersikap tidak adil dan penuh pemihakan dalam konflik Timteng. Perlakuan tidak adil yang sangat dirasakan bangsa Palestina, ditambah merasa disingkirkan dan diabaikan, hanya mendorong iklim kekerasan, termasuk aksi teror. Sikap anti-Amerika pun berkembang karena pemihakan AS yang berlebihan terhadap Israel.
Konflik Israel-Palestina sudah membuat suntuk dan sumpek kawasan Timteng serta membangkitkan sentimen anti-Amerika. Kesuntukan dan sentimen anti-Amerika bertambah setelah pasukan gabungan AS-Inggris menyerang Irak. Krisis Irak pun hanya menambah panas kondisi kawasan Timteng. Apalagi kasus Irak telah menambah mata rantai kekerasan. Serangan bom bunuh diri akhirnya merebak di Irak pula. Sejak gempuran pasukan gabungan AS-Inggris berakhir awal Mei lalu, Irak diguncang tiga kali serangan bom bunuh diri, termasuk dua kasus terhadap markas PBB. Serangan itu dianggap bagian dari ekspresi kebencian terhadap AS. TIDAKLAH berlebihan kesimpulan Presiden Megawati, yang disampaikan di depan Sidang Majelis Umum PBB, bahwa serangan ke Irak hanya menimbulkan banyak masalah ketimbang menyelesaikan persoalan. Keadaan Irak memang digambarkan memburuk dan semakin kacau akibat gempuran AS-Inggris.
Lebih memprihatinkan lagi, serangan sepihak AS ke Irak telah mengacaukan koalisi global melawan terorisme. Fokus yang semula diarahkan untuk membangun kerja sama global melawan terorisme menjadi pecah oleh kontroversi serangan AS-Inggris ke Irak. Bahkan serangan itu dianggap kontraproduktif terhadap upaya melawan terorisme. Serangan AS-Inggris hanya meningkatkan iklim kekerasan, perasaan tertindas dan disingkirkan yang sudah merebak dalam konteks konflik Israel-Palestina. Kehadiran AS dan Inggris di Irak telah mengundang aksi teror seperti terlihat dalam serangan bom bunuh diri yang sudah berlangsung tiga kali. Administrator AS pimpinan Paul Bremer tampaknya tidak mampu mengendalikan keadaan.
Bahkan pasukan AS-Inggris terus menjadi bulan-bulanan serangan. Puluhan tentara AS-Inggris tewas sejak perang berakhir awal Mei lalu. Kecaman dan sentimen anti-Amerika meningkat karena terbukti Irak tidak memiliki program persenjataan pemusnah massal sebagaimana dituduhkan AS-Inggris. Tuduhan itu ternyata hasil rekayasa, yang telah membawa petaka besar bagi bangsa Irak. Kasus Irak pun dianggap sebagai preseden buruk atas pelaksanaan doktrin unilateralisme AS. Menurut doktrin yang dilontarkan Presiden AS George Walker Bush setelah tragedi serangan teroris 11 September 2001 di AS, Amerika dapat melakukan serangan penangkap terhadap negara yang dianggap berbahaya bagi keamanan AS dan dunia.
138
TAK terhindarkan pula, kasus Irak telah membuat banyak negara menjadi takut atas kemungkinan diserang secara sepihak oleh AS. Apalagi keperkasaan AS dalam bidang ekonomi dan militer menggetarkan semua negara. Meski demikian, ambisi AS menjadi polisi dunia dan adidaya satu-satunya tidak berjalan mulus. Tantangannya kelihatan besar, bahkan datang dari negara-negara yang dalam era Perang Dingin merupakan sekutu terdekatnya. Perancis dan Jerman, misalnya, yang dikenal sebagai sekutu paling dekat AS dalam Perang Dingin, tidak mendukung serangan AS ke Irak. Kedua negara pun terus menuntut agar proses transisi di Irak dikendalikan oleh PBB, bukan AS lagi.
Sikap menentang juga diperlihatkan negara-negara berkembang terhadap dominasi AS dan negara-negara maju lainnya seperti terlihat dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalam pertemuan awal Agustus lalu di Cancun, Meksiko, negara-negara berkembang tidak tunduk terhadap dikte dan tekanan AS dan kawan-kawan agar menerima kebijaksanaan subsidi pertanian di negara-negara maju. KENYATAAN ini semakin menjelaskan, konfigurasi hubungan dari era Perang Dingin benarbenar sudah mencair dan praktis tidak ada sisanya. Pola hubungan baru belum juga terbentuk. Sistem multipolar untuk menggantikan sistem bipolar belum kelihatan sosoknya. Corak hubungan memang masih mencair. Kewibawaan AS sebagai negara adidaya, yang didukung kekuatan ekonomi dan militer, tidak membuat negara-negara lain begitu saja tunduk terhadap tekanan AS. Belum lagi lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang memiliki jaringan global, dapat menggalang aksi protes pula.
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0309/27/opini/587120.htm
Bali Concord 2 dan Komunitas Keamanan ASEAN Oleh: Faustinus Andrea
Satu agenda penting KTT ASEAN di Bali adalah ditetapkannya Bali Concord 2. Selain merupakan refleksi kebutuhan akan norma dan prinsip yang mengatur kerja sama politik dan keamanan dewasa ini, Bali Concord 2 dapat membantu memahami bentuk dan substansi keamanan regional dan substansi kerja sama politik, yang memuat aturan main bagi semua anggota organisasi regional. Pada tahun 1976 ASEAN membentuk Bali Concord yang dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan kerja sama dengan negara anggota yang meliputi aspek politik, keamanan, ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan lainnya. Namun, karena kerja sama ASEAN lainnya selama lebih dari 36 tahun usia ASEAN berkembang begitu cepat, sedangkan kerja sama politik dan keamanan agak lamban karena dianggap terlalu sensitif untuk disinggung, maka ketika masalah besar datang, seperti peledakan bom di Bali, Oktober 2002, dan masalah terorisme internasional yang akhir-akhir ini makin marak, kebutuhan suatu "norma baru" bagi ASEAN menjadi amat penting. Sehubungan dengan itu, usul Indonesia tentang Komunitas Keamanan ASEAN (ASC) yang disepakati pada pertemuan pejabat tinggi (SOM ASEAN) di Senggigi, Lombok, 12 September
139
2003, diagendakan dalam KTT ASEAN di Bali dengan implementasi Bali Concord 2 atau The Declaration of ASEAN Concord 2003. TANPA mengurangi arti kerja sama ekonomi dan kerja sama ASEAN lainnya, Bali Concord 2 dapat berjalan seiring Bali Concord 1 tahun 1976. Adapun pembentukan concord biasanya didasarkan pada pertimbangan pokok. Pertama, kebutuhan menggalang kerja sama yang lebih erat antarnegara di kawasan guna m emajukan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran. Kedua, keamanan hanya bisa dicapai melalui upaya bersama secara kooperatif. Ketiga, untuk membangun tatanan keamanan, politik, ekonomi dan sosial yang lebih adil. Keempat, untuk memajukan keadilan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum. Pertanyaannya, sampai sejauh mana Bali Concord 2 relevan bagi ASC? Dalam kamus Oxford, istilah concord diartikan sebagai mengambil beberapa bentuk, termasuk "persetujuan antarperorangan" dan "keselarasan dan kesepahaman".
Dalam praktik diplomatik, concord menunjuk pada "keadaan damai dan bersahabat antara negara atau sebuah "perjanjian yang membentuk hubungan damai dan bersahabat". Jadi, concord pada dasarnya adalah sebuah kesepakatan tertulis yang memuat aturan main dalam hubungan antar negara dan berfungsi sebagai landasan perdamaian dan kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Penggunaan istilah concord sering merujuk pada dua gagasan yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu concert dan accord. Baik concord dan concert mengandung aspirasi yang sama, yaitu membentuk sistem yang diatur oleh dan didasarkan pada aturan-aturan yang telah disetujui bersama dan bukan diatur dominasi kekuatan tunggal (single power dominance). Meski mengandung aspirasi yang sama, dalam praktik fokus pendekatan concord dan concert agak berbeda. Fokus concert lebih diletakkan pada dinamika hubungan antar negara -negara besar di kawasan, dalam hal ini Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan Rusia. Adapun concord lebih difokuskan pada penerimaan persetujuan antara banyak pihak (multi party agreement). Contoh ASEAN Declaration of Concord 1976. Inti sebuah concord adalah seperangkat daftar prinsip-prinsip dan norma-norma yang disepakati oleh negara-negara dan negara-negara itu menerima prinsip-prinsip dan norma-norma itu sebagai aturan-aturan yang mengatur perilaku mereka.
Concord dapat mengatur masalah-masalah yang spesifik, misalnya penyelesaian sengketa secara damai atau penghormatan atas integritas teritorial. Contoh Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Sebagai kesepakatan tertulis, concord harus dipandang sebagai kerangka yang mencakup mekanisme dan sistem yang dibutuhkan guna membangun perdamaian dan hubungan yang lebih konstruktif, mulai dari pertahanan kolektif, keamanan kolektif, rezim keamanan dan komunitas keamanan sampai keamanan komprehensif. Bila diperhatikan saksama, pembentukan Bali Concord 2, yang antara lain mencakup ASC, cenderung mengadopsi pendekatan keamanan komprehensif sebagai pendekatan untuk membangun kerja sama politik dan keamanan di Asia Tenggara. Meski ASC belum dijelaskan tuntas, setidaknya ASC memiliki cakupan luas. Bukan saja meliputi kerja sama militer, tetapi juga aspek-aspek lain seperti kerja sama untuk menciptakan aturanaturan dalam berinteraksi dan menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara anggota ASEAN. ASC lebih menempatkan prinsip keamanan yang komprehensif daripada sebuah pakta pertahanan, aliansi militer, atau kebijakan bersama di bidang politik luar negeri. Dengan kata lain, ASC menempatkan konsep keamanan dengan aspek amat luas di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya selaras dengan visi ASEAN 2020 (Kompas, 13/9).
140
PADA dasarnya gagasan ASC sudah memiliki infrastruktur dalam organisasi ASEAN itu sendiri. Namun, kerja sama politik dan keamanan akan dibangun lebih komprehensif, meliputi mekanisme yang memungkinkan anggota ASEAN memiliki tanggung jawab yang sama dalam menghadapi ancaman-ancaman keamanan dan kestabilan kawasan, khususnya kejahatan transnasional, terorisme dan separatisme. Dalam konsep itu akan didirikan sebuah pusat untuk memerangi terorisme, pelatihan pasukan pemelihara perdamaian, pusat kerja sama untuk isu-isu nonkonvensional, dan pertemuan secara teratur antara polisi dan menteri pertahanan ASEAN.
Upaya Indonesia itu merupakan produk proses multilateral yang amat mengutamakan stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara secara keseluruhan. Prinsip-prinsip yang dicakup ASC tampaknya disiapkan untuk menghadapi tantangan keamanan multidimensional, dan prinsipprinsip itu sekaligus memberi petunjuk sulitnya memberlakukan dan memperluas konsep-konsep keamanan ASEAN secara menyeluruh. Meski tidak secara jelas menyebutkan infrastruktur apa saja yang terkandung dalam ASC, setidaknya dapat disebut beberapa persetujuan, perjanjian atau deklarasi yang dapat dipakai sebagai referensi untuk membangun norma-norma dan prinsip yang mungkin dianggap berguna bagi kerja sama politik dan keamanan di Asia Tenggara, yaitu: (1) Piagam PBB 1945, yang mencantumkan pemberdayaan organisasi keamanan regional; (2) ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) 1967; (3) Deklarasi zona damai, bebas dan netral (Kuala Lumpur Declaration) 1971; (4) The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976; (5) The Declaration of ASEAN Concord (Bali Concord) 1976; (6) The ASEAN Declaration on the South China Sea 1992; (7) The Treaty of Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone 1995. MEMBANGUN norma dan prinsip-prinsip kerja sama yang dapat diterima dalam suatu kawasan yang amat luas dan beragam seperti Asia Tengara bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Kemauan politik dari kalangan pembuat keputusan untuk membangun proses yang interaktif dan kesediaan para akademisi untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan concord amat diperlukan guna tetap mempertahankan kesinambungan diskusi-diskusi mengenai keamanan Asia Tenggara. Paul Evans dalam Towards a Pacific Concord yang disampaikan dalam Pacific Rountable, Kuala Lumpur: ASEAN-ISIS, 1996, menawarkan empat tahapan usaha untuk mewujudkan concord.
Pertama, menerbitkan sebuah makalah yang disusun oleh para jurnalis dan akademisi mengenai konsep-konsep alternatif tatanan keamanan tahun 2010. Kedua, inventarisasi usul dan menu pilihan yang telah ada. Tahap ini dapat dilakukan kelompok kerja Dewan Keamanan Asia Pasifik (CSCAP). Ketiga, TAC sebagai landasan berlakunya concord regional yang lebih luas, termasuk kawasan Asia Timur (misalnya, Asia Pacific Security Vision). Keempat, mengkaji hubungan antara dinamisme ekonomi dan pengaturan keamanan. Misalnya, mengkaji institusi, prinsip, dan kerangka seperti apa yang dapat menjamin perdamaian serta kemakmuran. Meski ada tahapan yang demikian, realisasinya cukup sulit karena membutuhkan waktu untuk membangun pemikiran yang kolaboratif. Namun, negara-negara ASEAN harus bersedia dan berani mengambil komitmen yang efektif agar aksi kolektif ASEAN dapat menjamin lingkungan keamanan dan politik yang stabil. Jika ASC berhasil merealisasikan gagasannya, dimensi politik dan keamanan dari komunitas itu harus terus dikaji agar gagasan Bali Concord 2 kian relevan.
Faustinus Andrea Analis Hubungan Internasional CSIS, Jakart
141
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0310/06/opini/602973.htm
ASEAN dan Komunita s yang Kapitalistis Oleh: PLE Priatna
PRESIDEN Megawati Soekarnoputri membuka KTT ASEAN ke-9 di Bali 7-8 Oktober 2003. Presiden hadir bersama 14 kepala negara/ pemerintahan dari 10 negara ASEAN, Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan. Ini memberi bobot pentingnya pertemuan itu. Pertemuan puncak kepala negara ASEAN untuk merumuskan masa depan ASEAN menjadi komunitas keamanan dan ekonomi ASEAN (ASEAN Security and Economic Community) tentu menjadi sebuah perhelatan istimewa. Pertemuan tersebut penting karena Indonesia menjadi Ketua ASEAN sekaligus momentum bagi Indonesia untuk "memimpin ASEAN" menuju proses integrasi menyeluruh. Penggagas arah dan kerangka membangun komunitas keamanan dan kemakmuran ASEAN. Rancang bangun Bali Concord II. Sebuah mosaik dan jigsaw puzzle begitu luas dari the imagined community yang dipetakan bersama. Mengapa tidak ? ASEAN telah membuktikan diri sekurangnya selama empat dasawarsa, memberi kontribusi positif ke dalam maupun keluar. Asosiasi dialog dalam konteks the ASEAN way telah mewujudkan sebuah identitas sekaligus pusaran lingkungan keamanan, kestabilan, penyelesaian konflik, dan kemajuan ekonomi.
Namun, di sana-sini harus diakui banyak masalah internal menggelayuti dan membutuhkan terobosan. Selain berwatak elitis, ASEAN dikenal jago retorika, namun lemah dalam implementasi (Kompas, 5/10). Di tengah kritik seperti itu, ASEAN berhasil membuktikan diri menjadi kekuatan politik dan ekonomi kawasan yang diperhitungkan. Bahkan KTT ASEAN ke-9 di Bali, di mana Indonesia menjadi ketua, dianggap sebagai momentum baru bagi pergerakan ASEAN di tengah kemandekan atau kemacetan. Maju ke depan sekaligus mengikis persoalan di belakang, begitu kira-kira pikiran positif yang menandaskan ASEAN tetap relevan di era global. Melihat ke depan sekaligus mengatasi tantangan internal yang membungkusnya adalah kekuatan politik yang sebenarnya dimiliki sekaligus relevansi keberadaannya menghadapi situasi global yang tid ak menentu. We can not let past differences interfere with present duties, seperti diucapkan Presiden George W Bush baru-baru ini.
Pendekatan baru Kasus Aung San Suu Kyi, hubungan Malaysia-Singapura, Singapura-RI, RI-Malaysia, MalaysiaFilipina, soal perbatasan Thailand-Myanmar, soal terorisme dan jaringan Jemaah Islamiyah, flexible engagement dalam prinsip nonintervensi adalah sebagian persoalan internal yang dihadapi. Mengapa banyak masalah mendasar atas nama solidaritas, persoalan ini harus dikesampingkan dulu? Demikian sebagian pertanyaan Menlu RI Hassan Wirayuda yang terasa menggelitik, segar sekaligus bernuansa introspektif (Kompas, 5/10). Pertanyaan dan analisis itu menarik disimak. Menurut Menlu, banyak masalah sensitif muncul dan tidak terselesaikan tuntas karena dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi pendekatan tidak seimbang dalam kerja sama ASEAN.
142
Sejak Bali Concord I lahir tahun 1976, ASEAN selalu memfokuskan kerja sama pada pilar ekonomi. Dari tahun 1976 hingga 2003 fokus perhatian ASEAN pada bidang ekonomi meski ASEAN mengamanatkan untuk mendorong kerja sama bidang politik, keamanan, sosial dan budaya. Kondisi ini mengakibatkan hubungan di antara negara ASEAN terjalin tidak sehat. Dalam arti bukan semangat kekeluargaan, rasa kekitaan, atau kebersamaan yang hidup, namun semangat kompetisi tak sehat. Karena itu, diperlukan pendekatan baru, keseimbangan baru tiga pilar kerja sama yang ada. Introspeksi semacam itu patut dilakukan. Melewati ulang tahun ASEAN ke-36, dari gambaran makro, kita melihat sederet deklarasi hasil KTT ASEAN ke-8 sebelumnya. Setumpuk komitmen dengan lingkup implementasi kegiatan meluas, tidak hanya semakin sektoral, tetapi juga semakin teknis. Dari sisi ekonomi hambatan tarif dan nontarif dikikis habis, peran pemerintah diperkecil, perangkat aturan dilonggarkan, para pedagang, para pemodal, diberi keleluasaan sepenuhnya dengan sifat-sifat kapitalistis dalam ekonomi pasar yang bebas. Karena terlalu dipusatkan pada kepentingan ekonomi, tidak ada keinginan untuk mempertanyakan sistem ekonomi ASEAN yang akan dianut, semua tenggelam menerima kemajuan dan keuntungan dalam mekanisme pasar bebas. Pada gilirannya, kepentingan bersama dan rasa persaudaraan akan dikorbankan logika ekonomi pasar bebas yang kapitalistis. Apa artinya solidaritas politik jika tidak memberi keuntungan ekonomis? Kepentingan bersama macam apa, yang bisa dibangun dalam ketidaksetaraan? Karena itu, ada benarnya percepatan kerja sama ekonomi ASEAN tidak dengan sendirinya meningkatkan solidaritas ASEAN. Percepatan kerja sama ASEAN yang terpusat di bidang ekonomi (apalagi dalam mekanisme pasar bebas yang kapitalistis) cenderung memperlemah kerja sama politik dalam menghidupkan komitmen "keuni-aseanan".
Masa depan ASEAN ASEAN dihadapkan pada kenyataan kontradiktif dan paradoksal. Di satu sisi para pemimpin ASEAN secara politik mengumandangkan solidaritas ASEAN, kebersamaan, dan dialog. Sementara dari sisi ekonomi, masyarakat luas harus menghadapi bangunan dan struktur kemasyarakatan yang kapitalistis. Para pemimpin ASEAN hidup dalam retorika kerukunan ASEAN, sementara masyarakat luas secara ekonomis harus menghadapi realitas ekonomi yang berwatak persaingan bebas (free fight liberalism). Gagasan besar komunitas keamanan dan ekonomi ASEAN yang menyeluruh itu pada gilirannya harus mampu mengatasi kendala paradoksal yang dihadapi ASEAN. Hambatan yang bermuara pada asumsi bahwa secara politik anggota ASEAN harus solid dalam mewujudkan semangat solidaritas ASEAN dalam berbagai kegiatan dan perwujudannya, di sisi ekonomi masyarakat ASEAN dipacu untuk bersaing dalam struktur yang bercorak kapitalistis. Sebuah tarikan ekonomi dan politik yang bisa memperlemah posisi ASEAN, sementara masalah internal lainnya belum terselesaikan secara berarti. Percabangan persoalan politik dan ekonomi bilateral yang muncul di tengah pacuan global (baca: kapitalisme yang sepenuhnya) ini-dibarengi rencana aksi yang belum sepenuhnya tergarapmemperlihatkan tahapan integrasi ASEAN yang menyeluruh terasa masih jauh. Pada gilirannya, analisis yang diikuti langkah rumit dalam bahasa teknis yang berbelit, menyangkut kesiapan ASEAN memasuki era baru komunitas regional yang terbuka ini, justru cenderung tidak membumi (down to earth). Mengingat masa depan ASEAN yang diharapkan, dalam bahasa amat sederhana adalah sebuah komunitas yang aman, stabil, dan sejahtera penduduknya. Apa pun namanya, ASEAN harus mampu mendorong terwujudnya masyarakat ASEAN yang adil dan makmur, memiliki kepedulian sosial (caring societies), dan tidak semata masyarakat kapitalistis yang asosial.
143
PLE Priatna Pemerhati Masalah Internasional
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0310/09/opini/613583.htm
Mengidentifikasi Agenda Ke-ASEAN- an Oleh: Ahmad Rosadi Harahap
Mampukah KTT Bisnis dan Investasi ASEAN (ASEAN-BIS), 4-7 Oktober 2003, di Nusa Dua, Bali, mengikuti evolusi regionalisme yang sudah lebih dulu mapan di Uni Eropa? Memadaikah stakeholders yang hadir pada ASEAN-BIS yang hanya terdiri atas unsur pemerintahan dan kalangan pebisnis itu mewujudkan Komunitas Perekonomian ASEAN (KPA) yang efisien dan efektif bagi masyarakatnya, dan kompetitif terhadap counterpart-nya Uni Eropa (EU) di jalur perdagangan atlantik dan NAFTA di jalur perdagangan pasifik? Pertanyaan itu tentu relevan dan signifikan untuk ditindaklanjuti dalam KTT ASEAN ke-9, 6-8 Oktober 2003, sebagai tindak lanjut hasil-hasil yang telah dicapai pertemuan ASEAN-BIS itu. BILA dibandingkan dengan evolusi EU dan NAFTA, ada perbedaan mendasar yang menjadi latar belakang menguatnya niat ASEAN mewujudkan KPA pada 2020 mendatang. Perkembangan EU dan NAFTA lebih disebabkan murni faktor kompetisi regionalisme blok perdagangan internasional di jalur atlantik dan pasifik antara negara Eropa dan AS.
Tahun 1967, Jean Servan-Schreiber menulis buku The American Challenge, menggugah masyarakat Eropa pasca-Perang Dunia II. Ia melihat, modal dan bisnis AS yang awalnya dibutuhkan dalam rangka membangun kembali Eropa pasca-PD II telah berubah menjadi ancaman bagi ekonomi Eropa yang mulai stabil di era 1960-an. Karena itu, Servan-Schreiber menyarankan agar Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) mengupayakan penyatuan kebijakan Eropa (European merger policy), dalam rangka menguatkan perusahaan multinasional (MNEs) Eropa supaya memiliki skala ekonomi yang dapat mengimbangi kekuatan pasar (market power) perusahaan-perusahaan AS yang sudah lebih dulu besar, baik secara kapital maupun manajerial di pasar global. Hal ini disebabkan perusahaan AS itu diuntungkan oleh Tatanan Ekonomi Bretton Wood yang dilahirkan pasca-PD II (terutama sistem "dolarisasi" ekonomi global melalui IMF dan IBRD/Bank Dunia). Didukung runtuhnya Blok Timur-Komunis, akhinya EEC bermetamorfosa menjadi EU tahun 1993 dan mulai mengimbangi "dolarisasi" dengan disetujuinya mata uang tunggal Euro tahun 2002. Sementara NAFTA yang lahir pada Januari 1994 merupakan reaksi negara-negara Amerika Utara (terutama AS) atas terbentuknya EU tahun 1993. Pembentukan NAFTA yang dimotori AS merupakan upaya lanjut AS untuk mengimbangi EU-selain APEC yang didirikannya bersama Jepang counterpart-nya di jalur pasifik dalam rangka mengimbangi kekuatan ekonomi EU di jalur atlantik lewat pertemuan Bogor tahun 1994. Bagaimana dengan niat pengembangan KPA? Meski embrio KPA telah ada sejak 27 tahun lalu yang tertuang dalam Bali Accord 1976, semangat untuk mewujudkan KPA baru serius dilakukan saat ini untuk mengatasi keamanan wilayah ASEAN dari ancaman terorisme global. Anehnya, krisis finansial dan ekonomi yang melanda ASEAN sebagai dampak globalisasi sistem moneter tidak memberi pengaruh sekuat isu terorisme global dalam mewujudkan KPA yang terkandung dalam Bali Accord 1976.
144
Dengan latar belakang ini, asumsi politis tentu akan lebih mewarnai evolusi KPA nantinya daripada asumsi ekonomis regionalisme perdagangan global. Jika demikian perkembangannya, kita tidak dapat berharap banyak, KPA yang akan diwujudkan tahun 2020 secara efektif dan efisien mampu menjadi kompetitor regionalisme perdagangan internasional yang ada di EU maupun NAFTA dalam rangka menarik investasi global (FDI) guna memajukan kesejahteraan sekitar 550 juta orang yang hidup di ASEAN. Karena itu, Dewan Penasihat Bisnis ASEAN (ASEAN-BAC) perlu berperan aktif dalam memberikan pendekatan yang lebih berperspektif regionalisme perdagangan global dalam setiap KTT ASEAN dengan tidak reaktif menjadikan isu temporer, seperti terorisme, menjadi concern utama dalam mewujudkan KPA. Bagaimanapun, liberalisasi bertahap (progressive liberalization) perdagangan global (globalization) belum sepenuhnya dapat diwujudkan saat ini sebagaimana terlihat pada KTT WTO di Cancun, Meksiko, bulan lalu. Karena itu, globalisasi (regionalisme) lewat KPA tentu menjadi penting untuk didesain dengan serius agar ASEAN tidak menjadi pelanduk yang terinjak di tengah pergumulan antara gajah atlantik dan gajah pasifik.
KITA juga perlu belajar dari negara - negara Amerika Selatan dalam mengimbangi kekuatan blok perdagangan Amerika Utara (AS, Kanada, dan Meksiko). Dalam menghadapi kekuatan ekonomi regional Amerika Utara, Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay membentuk MERCOSUR. Selain itu, di benua ini juga ada blok ekonomi regional bernama CARICOM yang didirikan negara-negara Karibia dan Masyarakat Andean. Ada kesamaan antara ASEAN dan MERCOSUR dan CARICOM. Ketiga blok perdagangan regionalisme ini bersatu karena adanya afinitas kultural. Perbedaannya, sentimen afinitas kultural itu digunakan negara-negara Amerika Selatan untuk menghadapi/kompetisi kekuatan hegemonik politik dan ekonomi negara- negara Amerika Utara, terutama AS. Adapun afinitas kultural ASEAN dalam sejarahnya cenderung melemah dan minim kerja sama regional setiap kali mendapat tekanan, baik politis maupun ekonomis, dari negara-negara maju (terutama AS dan Jepang), sebagaimana tampak dalam penyikapan masing-masing negara ASEAN dalam menghadapi isu terorisme atau krisis finansial lewat IMF beberapa waktu lalu. Padahal, afinitas kultural ASEAN sebenarnya lebih mempermudah ASEAN membentuk KPA dibanding pembentukan EU misalnya. Adapun dalam pembentukan NAFTA, sebagaimana dianalisis Katherine van Wezel Stone (1996), cenderung terbentuk sebagai upaya Kanada dan Meksiko guna menghindari penerapan doktrin unilateralisme jurisdiksi hukum bisnis AS di kedua negara itu. Belajar dari sejarah EU, masalah utama pembentukan EU adalah karena minimnya afinitas kultural disebabkan kemapanan (embedded) tradisi nasional masing-masing bangsa Eropa yang telah berusia ratusan tahun. Dalam menata ulang masyarakatnya, setidaknya Eropa berutang kepada Jurgen Habermas dan Anthony Giddens, dua pemikir besar Eropa saat ini. Lewat perspektif "kebenaran argumentatif" dalam membentuk "masyarakat komunikatif"-nya Habermas, perbedaan nasional di masyarakat Eropa didiskursuskan dalam ranah publik secara argumentatif demi menghindari kekerasan nasionalistik (didukung trauma PD I dan II) masing-masing negara Eropa. Lewat konsep time-space distanciation- nya, Giddens berhasil meyakinkan bangsa Eropa untuk mendefinisi ulang tradisi (reflexive modernity) dan geopolitik bangsa Eropa yang telah mapan. Hasilnya, bangsa Eropa memiliki jati diri (identity) keeropaannya sebagai modal dasar membangun masyarakat Eropa dalam menghadapi kompetisi global yang amat ketat saat ini (yakni, relokasi di bidang manufaktur, capital flight bidang investasi, dan konflik race to bottom practices bidang regulasi perdagangan nasional). Perspektif kedua filsuf Eropa ini lalu dikonseptualisasikan dalam instrumen konstitusional Uni Eropa yang dikenal dengan model
145
Social Partnership atau Sozialpartnerschaft. Perbedaan dan kekuatan ideologi dan kultural negara- negara anggota masyarakat Eropa, relatif berhasil mereka kelola lewat paradigma Social Partnership.
Pelajaran apa yang dapat kita petik dari sejarah EU? Secara singkat dapat dikatakan, inisiasi mewujudkan KPA lewat ASEAN-BIS yang hanya terdiri atas unsur pemerintahan dan kalangan pebisnis tentu akan kurang memadai. Dalam mewujudkan KPA, dibutuhkan tidak saja keterlibatan pemerintahan ASEAN dan pelaku bisnis besar ASEAN. Sebagaimana jargon Social Partnership EU, ASEAN juga memiliki jargon "Komunitas ASEAN yang saling memperhatikan (caring society)". Jargon ini harus terus dipropagandakan, baik secara politik-kultural maupun akademis-intelektual, seperti masyarakat Eropa berutang kepada Habermas dan Giddens. Untuk kebutuhan ini, wacana-wacana publik harus mulai diisi jargon caring society ASEAN itu. Sebagaimana diungkapkan Noam Chomsky (1993) dalam buku Manufacturing Consent, wacana publik akan efektif bila kolaborasi media massa, akademisi, dan penguasa bersifat sinergis dalam memasyarakatkan jargon caring society ASEAN. Ini berarti membutuhkan keterlibatan masyarakat ASEAN keseluruhan, tidak hanya kalangan pemerintahan dan pebisnis saja.
TERAKHIR, keterlibatan seluruh masyarakat ASEAN juga dibutuhkan mengingat kondisi objektif yang ada berupa kesenjangan tingkat pembangunan antara negara -negara ASEAN-6 (original members) dan negara-negara ASEAN-4 (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam). Sekali lagi belajar dari EU yang hingga kini masih kerepotan mengatasi kesenjangan pembangunan antara Eropa Barat dan Eropa Timur yang relatif baru dengan sistem ekonomi pasar, hendaknya dalam proses mewujudkan KPA, prinsip-prinsip progressive liberalization lewat mekanisme special and differential (S&D provisions) dalam rangka pengintegrasian ekonomi negara-negara ASEAN-4 dengan ASEAN-6 tanpa melanggar prinsip most favoured nation (MFN). Dengan demikian, diharapkan KPA akan benar-benar berjalan secara kooperatif agar tak mengalami hambatan sebagaimana dialami WTO baru- baru ini karena prinsip- prinsip progressive liberalization WTO terkesampingkan oleh polarisasi kesenjangan tingkat pembangunan ekonomi antara negara- negara maju dengan negara-negara berkembang di W TO. Ahmad Rosadi Harahap Alumnus London School of Economics and Political Science (LSE), London
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0310/09/opini/613582.htm
IMF, DPR, dan Pasar dalam Kebijakan Publik
RABU (8/10) lalu Indonesia kembali mendapat persetujuan pencairan pinjaman Dana Moneter Internasional (IMF) terkait dengan penyelesaian evaluasi kesepuluh program IMF di bawah Extended Fund Facility. Dalam kurun waktu yang relatif sama, Indonesia juga mendapatkan perbaikan peringkat dari segi mata uang lokal dan asing jangka panjang dari Standard and Poor, serta dari Moodys sebagai hasil komitmen dan implementasi kebijakan ekonomi pemerintah yang dianggap baik dan konsisten.
146
Dunia internasional dan pasar menjadi semakin relevan dan penting dalam menyumbangkan pandangannya, bahkan dukungan atau oposisi terhadap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah. Hal ini merupakan konsekuensi yang tidak terelakkan karena perekonomian kita yang makin terinteraksi dengan pasar global, terutama dari jalur arus modal internasional. Sejalan dengan realitas tersebut, menarik untuk diamati perkembangan kebijakan publik di Indonesia sejak lebih dari lima tahun terakhir. Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 memaksa Indonesia mencari dukungan IMF untuk menyokong neraca pembayarannya yang menderita defisit kronis akibat krisis kepercayaan dan larinya modal dari Indonesia. Hal ini berimplikasi pada keharusan kita untuk menjalankan reformasi ekonomi. Sejak i tu peranan IMF nyata terasa dalam proses pembuatan kebijakan (ekonomi) di Indonesia. N egara yang berada dalam program IMF harus melalui proses negosiasi kebijakan ekonominya yang sangat sering tidak mudah (baik secara politis maupun secara teknis). RESEP yang dibawa IMF pada dasarnya bertumpu pada prinsip kebijakan makro- ekonomi (fiskal, moneter, dan nilai tukar uang) yang hati-hati dan konsisten untuk menjaga dan mengembalikan stabilitas ekonomi sebagai landasan bagi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu juga disertai kebijakan struktural, terutama yang menyangkut restrukturisasi sektor keuangan dan perbankan yang sering menjadi sumber malapetaka ekonomi suatu negara. Masalah governance, reformasi sistem hukum, dan perbaikan institusi publik juga menjadi aspek yang makin penting dalam program IMF, di landasi pemikiran bahwa perbaikan di bidang i ni merupakan syarat mutlak bagi pemulihan kepercayaan dan keberlanjutan pertumbuhan dan perbaikan ekonomi. Kita mengikuti beberapa episode pasang surut hubungan IMF dan Pemerintah Indonesia yang kemudian disertai reaksi pasar yang sering tidak menguntungkan. Banyak faktor menjadi penyebab pasang surut hubungan tersebut, mulai dari pergantian pemerintahan, perbedaan persepsi dalam melihat masalah, hingga pada perbedaan dalam cara atau metode menangani masalah, termasuk di dalamnya persoalan menentukan urutan prioritas kebijakan dan waktu. Sebatas perbedaan tersebut menyangkut persepsi dan pada metode, prioritas dan urutan kebijakan, maka negosiasi merupakan ajang yang penting untuk mencapai kesepakatan. Dalam hal ini kepemimpinan, kepiawaian, dan reputasi negosiator pemerintah akan sangat menentukan posisi tawar Indonesia. Namun, bila perbedaan menyangkut adanya konflik kepentingan at au governance (contohnya pada kasus Bank Bali), sering negosiasi menjadi buntu, yang kemudian menimbulkan gelombang reaksi pasar negatif dari masyarakat maupun pasar. Setiap tiga bulan negosiasi IMF dilakukan, yang kemudian diikuti dengan diterbitkannya letter of intent pemerintah dan persetujuan dari Dewan Eksekutif IMF mengenai kemajuan program. Bila disetujui, diikuti dengan pencairan dana. Ini menjadi proses yang rutin terjadi selama lima tahun terakhir. Secara tidak disadari, proses kebijakan publik kit a yang disimak terus oleh masyarakat dan pasar telah terbiasa dengan mekanisme interaksi dengan IMF tersebut. PROGRAM IMF yang sedang berjalan saat ini akan berakhir pada akhir tahun 2003. Adalah waj ar dan memang seharusnya bila perekonomian suatu negara sudah pulih, t erutama kondisi neraca pembayaran telah makin stabil, maka program IMF juga harus diakhiri.
147
Program dukungan pinjaman IMF memang seharusnya bersifat temporer dan hanya untuk m enangani kebutuhan khusus suatu negara yang mengalami kesulitan atau krisis. Berakhirnya program IMF di Indonesia yang seharusnya menjadi fenomena yang wajar menjadi berita besar karena berbagai alasan. Pasar, masyarakat kita dan dunia internasional yang sudah demikian terbiasa dengan kehadiran IMF lima tahun terakhir di Indonesia, merasa gamang dan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan persepsi mereka dalam melihat Indonesia tanpa IMF. Persepsi dan kepercayaan memang merupakan konsep yang abstrak, yang terbentuk melalui suatu proses penilaian (cukup panjang) terhadap kinerja dan reputasi secara keseluruhan. Kinerja kit a yang pasang surut yang disebabkan transisi politik yang sangat rumit menjadi modal yang kurang meyakinkan untuk menenangkan kegamangan tersebut. Eskalasi kompetisi politik menjelang Pemilihan Umum 2004 juga menambah kekhawatiran berbagai pihak karena retorika politik, namun minim substansi dan implementasi, akan makin menjadi suguhan utama dalam panggung Indonesia. Langkah untuk menerbitkan paket kebijakan ekonomi m enjelang berakhirnya program IMF memang sangat diperlukan dan tepat waktu. Terlepas dari isinya yang beragam dan bahkan oleh sementara kalangan dirasa cukup ambisius, langkah ini merupakan cerminan rasa tanggung jawab publik yang patut di hargai untuk menjawab kegamangan berbagai pihak. Paket ini juga penting untuk mendidik dan membiasakan kembali persepsi pasar dan masyarakat tentang proses kebijakan publik yang normal dan seharusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pada bangsa kita. Ada perubahan yang signifikan yang juga seharusnya muncul dalam proses ini. Kebijakan publik dalam sistem demokrasi akan melibatkan eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPR) untuk saling berdebat, bernegosiasi, dan mengambil keputusan. Idealnya, kedua pihak dengan mengatasnamakan rakyat harus bergulat mencari keputusan yang terbaik yang bisa diukur secara nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan rakyat atau publik. Untuk itu diperlukan kemampuan formulasi kebijakan dan komunikasi publik yang memadai dan kredibel dari kedua belah pihak. Bahwa DPR dan pemerintah merupakan institusi yang sarat berbagi kepentingan yang akan mewarnai arah dan preferensi kebijakan, hal it u merupakan kenyataan yang terjadi di semua negara di dunia. Oleh karena itu, terciptanya mekanisme yang transparan dan akuntabel menjadi keharusan dalam menyertai proses ini. Penerbitan data, informasi, analisa, dan pertimbangan dari suatu keputusan harus menjadi satu paket dengan kebijakan itu sendiri. Faktor lain yang akan ikut berperan dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik pasca-IMF adalah pasar. Bagi Indonesia, hal ini menjadi faktor yang makin penting dan tidak terelakkan karena proyeksi keadaan ekonomi Indonesia ke depan menunjukkan bahwa pemerintah akan makin mengandalkan pasar modal (domestik dan internasional) untuk membi ayai dan mengelola keuangan negara. Negosiasi dengan IMF mungkin relatif lebih mudah karena mekanisme periodik memberikan banyak peluang bagi pemerintah dan staf IMF untuk saling memahami kesulitan dan hambatan suatu kebijakan. IMF biasanya tidak melakukan reaksi spontan dan instan dalam menilai kinerja kebijakan pemerintah. Reaksi IMF bersifat persuasif dan bertahap dengan harapan pemerintah akan melakukan penyesuaian bila terjadi target yang meleset.
148
Pasar memiliki reaksi yang sangat berbeda, biasanya instan, terlalu peka, dan sering tidak simetris. Berita baik biasanya direspons secara hati- hati, namun bila kabar buruk langsung menimbulkan reaksi negatif atau menjadi hukuman yang sering tidak proporsional dalam bentuk nilai tukar, harga obligasi negara, dan harga saham yang langsung merosot. Pasar meminta transparansi dan konsistensi kebijakan yang tinggi. Pasar juga meminta implementasi yang efektif, tidak hanya retorika yang besar dan berlebihan. Pemerintah dan Bank Indonesia baru-baru ini melakukan kegiatan lawatan ke berbagai pusat pasar dunia (New York dan London), setelah menghadiri pertemuan tahunan IMF/Bank Dunia di Dubai, untuk menjelaskan kebijakan ekonomi dan menjajaki persepsi awal pasar terhadap Indonesia yang baru saja pulih dari krisis. Temu muka pemerintah (dan Bank Indonesia) dengan pasar akan menjadi menu rutin dan keharusan dan kebiasaan kita di masa depan. Penting bagi kita untuk membuat kebijakan ekonomi yang solid dan baik serta mampu menjelaskan secara meyakinkan dan kredibel kepada pasar. Ini merupakan realita yang harus disadari para partai politik yang akan bertarung dalam pemilu tahun depan. Konstituen kita bukan lagi hanya rakyat Indonesia yang makin cerdas dan makin penting untuk disimak suaranya, namun juga pasar yang sangat sensitif dan bahkan sering paranoid dan apriori dalam menyimak suatu fenomena. Partai politik kita harus makin pandai membaca perubahan dan tantangan ini bila memang benar-benar bertujuan menyejahterakan rakyat Indonesia. Selamat bertarung secara sehat dan menyongsong tanggung jawab baru yang tidak mudah. (*)
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/ 0310/13/utama/622220.htm
KTT OKI Harus Agendakan Kemajuan Para Anggotanya
HARI-hari ini perhatian kita tertuju pada pertemuan puncak atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang berlangsung di ibu kota pemerintahan Malaysia, Putrajaya. Rangkaian pertemuan OKI ini sudah dimulai Sabtu lalu dengan pertemuan para pejabat senior. Satu hal perlu dicatat, inilah pertama kalinya KTT OKI dilangsungkan di negara Asia Tenggara. Sebelum ini, pertemuan di Asia pernah sekali dilangsungkan, yaitu di Lahore, Pakistan, tahun 1974. Itu saja sebenarnya menyiratkan satu hal penting. OKI tampaknya mulai melihat, tradisi menyelenggarakan KTT di wilayah Timur Tengah perlu diubah. Faktanya di Asia Tenggaralah terdapat negara dengan populasi Muslim paling besar di dunia, yakni Indonesia, dan di kawasan ini pula terdapat bangsa Muslim yang perekonomiannya sekarang ini paling berkembang, yakni Malaysia.
Kesadaran untuk mengubah lokasi KTT ke wilayah baru memang kita harapkan membawa OKI pada visi baru. Visi yang berorientasi pada kemajuan, masa depan, dan lepas dari belenggu tradisionalisme.
149
SECARA obyektif, di antara anggota OKI sendiri memang berlangsung perubahan. Tidak sedikit kalangan yang menilai bahwa ternyata negara-negara Arab tidak berhasil menjadi pemimpin yang bisa menghidupkan kembali pengaruh dan kemakmuran bangsa -bangsa Islam yang pernah dicapai satu saat di masa lalu.
Bangsa-bangsa Arab selama kurun beberapa dekade terakhir justru banyak terlibat dalam konflik internal kawasan dan yang paling akhir justru tidak diuntungkan dengan maraknya isu terorisme. Jadi, kalau di masa lalu bangsa-bangsa Arab melihat diri mereka sebagai bangsa yang bisa menetapkan arah ke mana Islam harus menuju, itu kini harus diubah. Sebagaimana dikatakan oleh Abdul Razak Baginda dari Pusat Riset Strategis Malaysia, rezim-rezim di sana gagal untuk membawa perbaikan, dan karena itu mereka kehilangan pamor. Pandangan Baginda yang dikutip oleh kantor-kantor berita (JP, 13/10) itu juga menyebutkan, kegagalan tersebut juga menyebabkan terjadinya pergeseran penekanan, dari dunia mereka ke dunia Asia Tenggara. HANYA saja, ujar Abdul Razak Baginda menambahkan, bangsa-bangsa Asia Tenggara dewasa ini punya problemnya sendiri. Ada ketegangan yang disebabkan oleh meningkatnya militansi, yang ditandai dengan pecahnya rangkaian aksi teror di bagian -bagian kawasan ini. Namun, kecenderungan bahwa Asia mulai memperlihatkan kepemimpinan di antara bangsabangsa Muslim juga diamati oleh pakar terorisme Rohan Gunaratna, guru besar di Institut Pengkajian Strategi dan Pertahanan Singapura. Ia juga menilai, Muslim Asia lebih moderat dan toleran dibandingkan dengan Muslim Timur Tengah.
MELIHAT penilaian seperti itu, maka semestinyalah para pemimpin bangsa Muslim di kawasan ini segera menanggapi momentum yang ada. Pemimpin Malaysia Mahathir Mohamad, atau pemimpin Pakistan Pervez Musharraf dinilai memenuhi kriteria untuk meraih kepemimpinan Islam di kawasan ini. Tampak bahwa yang akan ditonjolkan dalam KTT OKI adalah kepemimpinan yang tegas, namun berkarakter moderat. Presiden Musharraf dalam pidatonya nanti disebut- sebut juga akan mengangkat tema moderasi tercerahkan, serta kerja sama lebih erat di antara negara-negara Muslim untuk memerangi ekstremisme dan terorisme. Figur Musharraf sendiri termasuk yang akan banyak disorot karena ialah di antara pemimpin yang tergolong menerapkan agenda keras untuk memerangi ekstremisme dan terorisme di dalam negerinya sendiri sejak mengambil alih kekuasaan empat tahun silam. Dalam kaitan ini, tidak mengherankan bila pemimpin Pakistan itu juga melihat perlunya OKI direkonstruksi agar menjadi satu organisasi yang hidup. ADAPUN tentang pandangan pemimpin Malaysia yang diberitakan akan lengser ini, sudah banyak orang yang mengetahuinya, khususnya menyangkut sikapnya yang amat kritis dan vokal terhadap Barat. Meskipun demikian, orang juga perlu fair dalam menilai Perdana Menteri Mahathir. Selain urusan Barat, pemimpin Malaysia ini sudah berulang kali menegaskan, agar bisa mengimbangi kemajuan Barat, bangsa-bangsa Muslim juga harus mendapatkan keterampilan dan menguasai teknologi sehingga bisa menciptakan persenjataan modern yang bisa membuat takut hati musuh. Kenyataannya, dengan segala kontroversi yang acap ia munculkan, memang sulit untuk mengingkari fakta, Mahathir-lah pemimpin bangsa Muslim yang paling berhasil. Selama 22 tahun,
150
ia telah memimpin dengan berhasil bangsa yang mayoritas Muslim, tetapi juga memberi kebebasan kepada minoritas Cina dan India. KTT OKI dengan demikian memang harus dilaksanakan tidak sebagaimana biasanya. Para anggota harus bisa sadar dan bangun, sekaligus menyadari, bahwa zaman memang sudah jauh berubah. Penilaian Gunaratna bahwa negara-negara Muslim gagal melakukan modernisasi karena para pemimpinnya tidak memiliki visi dan pandangan jauh ke depan, perlu dijadikan bahan perenungan. Bisa juga ditambahkan, bahwa kekayaan minyak yang melimpah ruah ternyata tidak membantu apa pun bagi bangsa-bangsa Arab.
URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0310/14/opini/622797.htm
Subsidi dan Pemiskinan Global Oleh: G Martin Sirait
Lee Kyung Hae tiba-tiba memanjat barikade. Ia membentangkan spanduk bertuliskan, WTO membunuh para petani. Petani Korea Selatan ini lalu menikam dadanya dengan sebilah pisau. Beberapa saat kemudian ia meregang nyawa di rumah sakit. Rekan-rekannya menyebut tindakan bunuh diri pemimpin delegasi petani dan serikat buruh Korea Selatan ini sebagai "tindakan pengorbanan" untuk mengekspresikan perlawanannya terhadap ketidakadilan sistem perdagangan dunia yang telah menyengsarakan petani di negara miskin dan berkembang. Itu terjadi di hari pertama konferensi para menteri perdagangan WTO di Cancun, Meksiko. Isu ini kian panas dengan proposal yang diajukan Benin, Burkina Faso, Chad, dan Mali pada sidang hari pertama. Dalam proposalnya (Cotton Proposal), keempat negara Afrika Barat ini mendeskripsikan kerusakan ekonomi dan pemiskinan di negaranya yang diyakini sebagai akibat kebijakan dan praktik subsidi kapas di negara kaya. Mereka meminta subsidi pertanian dihilangkan dan menuntut kompensasi setimpal guna mengganti kerugian yang diderita.
Subsidi pertanian Menengok ke belakang, sejarah kebijakan subsidi dimulai pada masa -masa sulit. Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyubsidi petaninya saat Great Depression agar mereka mampu bertahan dalam situasi di mana biaya produksi melonjak, sementara harga pasar stagnan. Negara Eropa mengalirkan subsidi kepada petani guna mendongkrak produksi makanan dan menghindari malnutrisi seusai Perang Dunia II. Namun, kini ceritanya lain. Negara maju kini sedang kelebihan pangan. Salah satu indikasinya adalah problem obesitas. Intensi subsidi pertanian bertransformasi seiring dengan atmosfer globalisasi perdagangan. Subsidi yang semula dimaksudkan untuk menghindari kelaparan telah bergeser pada keinginan untuk mengejar keuntungan di arena pasar global. Produk pertanian adalah komoditas kedua, setelah farmasi, yang meraup surplus perdagangan terbesar pada ekonomi AS. Kondisi ini merupakan kepentingan perusahaan agribisnis di negara adidaya itu. Lobi petani berskala industri menaikkan sumbangan politisnya ke Partai Republik yang berkuasa, dari 37 juta
151
(1992) ke 53 juta dollar AS (2002). Artinya, kini 72 persen dari penerimaan dana partai itu berasal dari perusahaan agribisnis (The New York Times, 9/9). Sebagai balas budi, Presiden George W Bush tahun lalu menandatangani kebijakan pertanian baru yang merestui kenaikan subsidi pertanian sebesar 180 miliar dollar AS untuk 10 tahun ke depan. Oxfam, sebuah lembaga kemanusiaan dan pembangunan internasional, dalam laporan Running into the Sand, Agustus lalu, menggarisbawahi fakta, negara kaya menghabiskan satu miliar dollar AS saban hari guna menyubsidi petani besar mereka. Nilai ini terhitung enam kali lebih besar dibanding bantuan yang digelontorkan ke negara miskin. Negara Uni Eropa menyubsidi petani gula 50 Euro untuk tiap satu ton panen tanaman penghasil gula. Nilai subsidi ini sama dengan lima kali harga pasar dunia. Subsidi pertanian ini memacu petani berskala industri di negara kaya untuk memproduksi sebanyak-banyaknya. Para petani tradisional, atas nasihat big guys, mengubah aktivitas bertani dengan menerapkan prinsip produksi massal sebagaimana dipraktikkan dalam industri manufaktur. Akibatnya, terjadi surplus produksi di pasar dalam negeri. Kelebihan barang ini lalu dilempar ke pasar internasional dengan harga amat rendah, bahkan lebih rendah dari biaya produksinya (dumping). Produk pertanian murah yang membanjiri negara miskin dan berkembang pada gilirannya menganjlokkan harga komoditas serupa. Petani lokal di negara itu tak mampu lagi berkompetisi. Keuntungan komparatif negara miskin dan berkembang, antara lain berupa ongkos buruh murah, tidak berpengaruh dalam sistem perdagangan seperti ini. Tidak aneh jika kondisi ini akan membangkrutkan petani lokal.
Selain bermain dengan subsidi pertanian, negara kaya menerapkan tarif dagang yang tidak proporsional. Laporan Oxfam menguakkan produk ekspor negara berkembang menghadapi hambatan empat kali lebih besar dibanding negara maju dan barang yang diproduksi di negara miskin mengalami hambatan impor. AS menarik pajak impor dari negara miskin, misalnya Bangladesh, 14 kali lebih tinggi dibanding Perancis. Barang ekspor Vietnam, yang penduduk miskinnya 81 juta jiwa, dikenai bea masuk enam kali lebih tinggi dibanding Belanda. Pakaian jadi impor dari India dikenai pajak 19 persen oleh Washington, sementara barang impor dari Jepang, Perancis, dan Jerman berkisar 0 hingga 1 persen. Kebijakan subsidi dan ketidakseimbangan perdagangan ini telah memurukkan negara miskin pada lembah kemiskinan. Ian Goldin, Wakil Presiden Bank Dunia untuk urusan eksternal, pernah berujar, kebijakan pertanian di negara kaya telah mengakibatkan kelaparan di belahan lain dunia. Dampak serius perdagangan bebas internasional ini sebenarnya sudah pernah diangkat pada konferensi WTO keempat di Doha, Qatar (2001), yang menelurkan Agenda Pembangunan Doha (Doha Development Agenda). Di situ negara Utara (AS, Uni Eropa, dan Jepang) berjanji mengubah kebijakannya yang merugikan negara miskin, antara lain dengan mengurangi subsidi pertanian. Dua tahun berlalu, namun komitmen itu tak dipenuhi. Kenyataannya malah kebalikannya sebagaimana dilakukan AS.
Pemiskinan global Hingga hari ini masih ada sekitar 2,7 miliar penghuni bumi ini hidup dengan kurang dari dua dollar AS sehari. Mereka umumnya hidup di kantong-kantong pedesaan di Asia, Afrika, dan Amerika Tengah-Selatan. Mereka menggantungkan hidup dari aktivitas pertanian berskala kecil. Kebijakan dan praktik subsidi pertanian di negara kaya, yang lalu menganjlokkan harga produk pertanian domestik di negara miskin, menyerang tepat ke jantung kemiskinan itu. Jatuhnya harga berkaitan dengan menurunnya penghasilan para petani dan menaikkan tingkat kesulitan hidup. Di Meksiko, 15 juta petani jagung tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan dasar pemeliharaan kesehatan mereka. Para petani di Afrika kini hidup dengan kurang dari satu dollar
152
AS sehari. Di Indonesia, terutama petani jagung dan kedelai, mulai menjual tanah pertanian mereka. Uangnya digunakan untuk modal usaha nonpertanian atau menjadi TKI/TKW. Itu yang lumayan beruntung. Yang buntung, menjadi bagian pengangguran yang tahun ini mencapai 10,13 juta orang (Perdagangan Bebas yang Menyisihkan Kelompok Marjinal, Kompas 15/9). Titik lain yang menyebabkan pemiskinan global adalah ketidakseimbangan distribusi sistem perdagangan bebas dunia. Menurut laporan Oxfam, negara-negara miskin yang merupakan 40 persen dari penghuni planet ini hanya mendapat tiga persen dari setiap satu dollar AS yang dihasilkan melalui ekspor. Sementara negara-negara kaya, yang populasinya cuma 15 persen, meraup tiga per empat dari total jumlah ekspor dunia. Untuk mencegah proses pemiskinan lebih parah lagi, berbagai usulan sudah dilontarkan. Sebagian kalangan meminta agar negara kaya mengubah kebijakan subsidi dari fokus akan kuantitas kepada kualitas produk pertanian. Usulan lebih radikal yakni mengurangi secara bertahap subsidi atau menghapuskan sama sekali. Brasilia memprediksi, jika subsidi dan hambatan impor dihapus, mereka akan meraup sekurangnya 10 miliar dollar AS tahun ini dari ekspor pertanian. Pendapatan Mozambik akan meningkat 100 juta dollar AS per tahun-hampir sebanding dengan bantuan yang diterima dari negara-negara Eropa- jika Uni Eropa bersedia menghilangkan hambatan perdagangan. Penghilangan hambatan impor tekstil dan garmen di negara kaya diestimasi dapat membuka lapangan kerja bagi 27 juta orang di negara-negara berkembang. Isu-isu krusial inilah yang diangkat koalisi baru G-21 (kelompok aliansi 21 negara miskin dan berkembang, lalu menjadi G-22) yang dimotori India, Brasilia, dan Cina. Sayang, konferensi Cancun tanpa hasil. Terjadinya kebuntuan perundingan karena tak dicapai titik temu dalam isu terpanas: pertanian. Negara-negara utara lebih tertarik membahas isu investasi asing dan kompetisi perdagangan. Adapun Kelompok-21 bersikukuh menegaskan kaitan antara perdagangan dengan isu pembangunan, utamanya kemiskinan dan ketidakadilan sistem perdagangan dunia. Dari sudut negara kaya, kegagalan pembicaraan di Cancun bisa mengakibatkan kerusakan serius pada kampanye perdagangan global yang bebas dan adil (free and fair). Dari sisi negara miskin dan berkembang, sebagian kalangan menilai, kebuntuan ini merupakan kemenangan karena untuk pertama kali dalam pertemuan perdagangan dunia, negara kaya tak berhasil mendikte negara miskin. Tetapi kira-kira apa yang dipikirkan dan dirasakan Lee- jika ia masih hidup-dan ratusan juta rekannya sesama petani gurem yang terus mengalami pemiskinan global? G Martin Sirait Master dalam Bidang Regional Economic and Social Development di University of Massachusetts Lowell, USA
URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0310/16/opini/628687.htm
Wawancara Kompas dengan Presiden Bush Indonesia Harus Jelaskan Wataknya ke Dunia
Washington, Kompas - Sangatlah penting bagi Indonesia menjelaskan kepada dunia bahwa mayoritas penduduknya berwatak moderat, menghargai demokrasi dan menghendaki kehidupan damai. Seiring dengan itu, Indonesia tidak boleh membiarkan diri ditentukan oleh sekelompok kecil orang yang memiliki rasa benci.
153
Desakan itu disampaikan Presiden Amerika Serikat George Walter Bush menjelang lawatannya ke Asia, termasuk Indonesia, dan Australia tanggal 19-23 Oktober. Lebih jauh, Presiden Bush mengungkapkan, perang melawan terorisme akan dijadikan salah satu agenda utama pembicaraannya dalam lawatan ke lima negara Asia dan Australia tanggal 19-23 Oktober. Perang melawan terorisme, menurut Bush, sudah mencapai banyak kemajuan, tapi masih banyak lagi yang harus dilakukan. Sangat diperlukan upaya terpadu dan tanpa lelah untuk melawan kaum teroris yang digambarkannya sebagai pembunuh berdarah dingin atas orangorang yang tidak bersalah. Selama lawatan lima harinya yang meliputi Jepang, Filipina, Thailand, Singapura, Indonesia dan Australia, Presiden Bush (56 tahun) juga akan membahas berbagai topik penting lain seperti kerja sama ekonomi, nilai demokrasi, perdamaian dan kebebasan. Kunjungan Bush yang ketiga ke Asia sejak menjadi presiden ke -43 AS Januari 2001, juga untuk menyatakan terima kasih. “Ini merupakan kesempatan bagi saya untuk menyatakan terima kasih ke sejumlah negara atas persahabatan dengan Amerika, atas kerja sama dengan Amerika dalam mengapai kepentingan bersama," kata Presiden Bush tentang tujuan kunjungannya. Dalam wawancara dengan wartawan Kompas Rikard Bagun bersama lima wartawan lainnya, masing-masing satu dari Jepang, Filipina, Thailand, Singapura dan Australia hari Selasa siang 14 Oktober (Rabu larut malam 15 Oktober WIB) di Gedung Putih, Presiden Bush lebih jauh menegaskan, lawatannya ke Asia dan Australia bertujuan memperkuat aliansi jangka panjang. “Aliansi itu penting sebagai bagian kebijaksanaan luar negeri kami. Secara bersama-sama kita dapat menyelesaikan banyak urusan penting. Tidak ada yang lebih penting lagi daripa meneruskan perang terhadap teror," kata Bush. Dalam pembicaraan dengan lima pemimpin Asia dan Australia, Presiden Bush akan meminta untuk memperbaharui tekad dan usaha melacak kaum teroris, membawa mereka ke pengadilan, menjebloskan mereka ke dalam sel tahanan, memotong jalur pendanaannya dan mencegah agar tidak terulang petaka jatuhnya korban di kalangan masyarakat yang tidak bersalah. “Saya akan maju terus dengan tekad kuat untuk melanjutkan kerja sama dengan para pemimpin itu dalam perang melawan teror. Sangatlah penting bagi mereka untuk melihat saya dan mendengarkan saya karena tekat saya begitu kuat saat ini seperti ketika 12 September 2001," kata Bush tentang pernyataan perang melawan terorisme yang dikeluarkannya sehari setelah tragedi teroris 11 September 2001 di AS. Kunjungan Bush juga untuk membicarakan masalah kerja sama ekonomi. “Saya akan menyatakan kepada sahabat-sahabat saya bahwa banyak hal sedang menggeliat dalam perekonomian Amerika, tapi semakin banyak lagi pekerjaan yang harus dilakukan." Lebih jauh Bush menjelaskan, salah satu komponen kunci bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di AS maupun di negara-negara sahabat Amerika ialah kebijaksanaan perdagangan, yang mendorong pasar terbuka. “Pada saat bersamaan perlu diketahui, kami menyerukan ajang permainan yang sama. Perdagangan harus bebas, tapi pada saat yang sama harus ada pula kebijaksaan yang adil agar masyarakat kedua pihak dalam perdagangan itu diperlakukan secara adil," kata Bush.
154
Khusus tentang kegagalan pertemuan Perdagangan Dunia (WTO) di Cancun, Meksiko, Presiden Bush menganggapnya sebagai kesempatan yang hilang. Namun Bush menyatakan akan tetap membicarakan tentang kesepakatan perdagangan bebas dengan negara -negara sahabat. “Kami baru menyelesaikan dengan Singapura. Mengenai kesepakatan perdagangan bebas dengan yang lain, akan kami bahas. Akan tetapi salah satu bagian terpenting dari lawatannya ini ialah membahas tentang kebijaksanaan ekonomi yang saling menguntungkan." Bush menegaskan, jika terjadi perdagangan yang timpang, perlu diingatkan tentang keinginan bersama bagi perdagangan yang adil. “Saya sungguh percaya, dunia yang komp etitif merupakan sesuatu yang positif, sejauh kompetisi itu berlangsung adil," kata Bush. Lawatan Bush juga akan digunakan untuk membahas tentang nilai kebebasan dan demokrasi. Bush menyatakan akan mendorong gerakan kelompok moderat di sejumlah negara karena akan menjadi bagian terpenting bagi proses pembentukan sebuah masyarakat yang sangat diimpikan. Kelompok moderat ini diharapkan akan berpartisipasi dalam meletakkan tradisi demokrasi bagi negerinya. Bush menyatakan akan menjelaskan bagaimana AS memperta hankan dan membela demokrasi. Dengan berpijak pada nilai-nilai demokrasi, AS menurut Bush mengambil tindakan tegas di dunia, bukan hanya untuk keamanan dunia, tapi juga untuk kebebasan. Perjalanan keliling Bush ke Asia-Australia, termasuk ke Bali 22 Oktober, akan diisi pula dengan membagi pengalaman tentang nilai-nilai penting kebebasan, demokrasi dan perdamaian di depan berbagai kalangan, dan bada-badan legislasi, parlemen. Dalam wawancara yang berlangsung di Roosevelt Room di Gedung Putih hari Selasa siang 14 Oktober (larut malam hari Rabu WIB 15 Oktober), Presiden Bush yang tampak rileks menjawab berbagai pertanyaan, termasuk soal perasaannya sebagai orang paling berkuasa di dunia saat ini. Pentikannya antara lain sebagai berikut.
Tanya: Indonesia adalah negeri moderat, tapi kampanye melawan terorisme telah mengundang kontroversi antara kelompok militan yang kecil jumlahnya dengan kelompok moderat yang dominan. Persoalan kemudian timbul karena kelompok militan mendapatkan peluang besar untuk membicarakan kepentingan, ideologi dan nilai-nilainya, yang dapat merugikan proses pencerahan dan demokratisasi di Indonesia. Apa yang harus dilakukan? Jawab: Saya pikir sangatlah penting bagi Indonesia untuk pertama-tama mengumandangkan corak masyarakat Islam yang moderat. Jelaskan kepada dunia bahwa mayoritas luas masyarakat Muslim di negeri itu menghargai demokrasi dan menghendaki kehidupan penuh damai. Seiring dengan itu, sangat penting pula tidak membiarkan segelintir pembunuh menentukan Indonesia. Maka selanjutnya perlu menentukan fokus dan upaya terpadu membawa orang-orang itu ke pengadilan. Oh ya, satu hal yang ingin saya sampaikan terima kasih kepada masyarakat Thailand karena telah membuat kami bisa membawa Hambali ke pengadilan. Ia merupakan pria yang menjadi otak ledakan bom Bali. Ledakan ini menghancurkan banyak. Saya ingin melanjutkan pembicaraan dengan Ibu Megawati tentang persoalan ini bahwa kami tidak ingin Indonesia ditentukan oleh sekelompok kecil orang yang memiliki rasa benci. Sangatlah penting, kita menggabungkan upaya, bukan hanya antara Amerika Serikat dan Indonesia, tapi seluruh asset untuk membantu Ny Megawati membawa sisa-sisa sel itu ke pengadilan, dan mencegah jangan sampai aktif lagi.
155
Apalagi Indonesia adalah salah satu negara yang sangat penting. Penting karena lokasinya strategis. Penting karena bawaan (the nature) penduduknya. Sangatlah penting negara ini berhasil, dan kami berusaha bekerja sama dengan Indonesia. Tanya: Bulan September lalu di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Megawati Soekarnoputri menegaskan, isu terorisme tidak akan dipecahkan jika akarnya di konflik Timur Tengah tidak dicabut. Sepanjang negara besar mempertahankan kebijaksanaan yang tidak adil dan sepihak di Timur Tengah, konflik akan berlangsung terus dan kampanye melawan terorisme akan mengalami kesulitan. Mr President, bagaimana Anda menanggapi keprihatinan Presiden Megawati selama berkunjung ke Bali tanggal 22 Oktober?
Jawab: Pertama-tama, saya bergembira untuk membicarakan tentang kebijaksanaan saya tentang Timur Tengah. Saya sudah menyampaikannya kepada Ny Megawati. Saya dengan sangat jelas menyatakan kepadanya bahwa Peta Perdamaian Timur Tengah masih berlaku. Persoalannya, kita membutuhkan orang yang ingin menjunjung tinggi tanggung jawab. Saya menyampaikan pidato di Taman Mawar (Rose Garden) di sini tanggal 24 Juni 2002, yang meletakkan visi bagi sebuah negara Palestina yang hidup berdampingan dengan Israel. Namun saya juga menyatakan, orang-orang Palestina harus berbuat sekuat tenaga untuk meng hentikan teror, mencegah sekelompok orang yang ingin membunuh dan menghentikan proses perdamaian. Kami mendapatkan peluang mendorong maju proses perdamaian ketika Abu Mazen (alias Mahmoud Abbas -red) tampil ke depan, dan bersedia menyatakan secara terbuka dan jelas bahwa bangsa Palestina ingin membongkar kelompok-kelompok teroris, yang menghancurkan kehidupan orang-orang yang tidak bersalah. Hal itu memberikan peluang penuh harapan. Itu pula yang membuat saya dapat terus mengartikulasikan kebijaksanaan bahwa semua pihak harus memperlihatkan tanggung jawab. Israel bertanggung jawab membantu munculnya negara Palestina dengan penuh kedamaian, dan menciptakan kondisi yang diperlukan bagi perdamaian untuk bergerak ke depan. Sebaliknya negara-negara Arab bertanggung jawab untuk tidak mendukung kelompok-kelompok teroris. Sayang sekali, Perdana Menteri (Mahmoud Abbas) tidak bertahan lama dalam kekuasaan karena disingkirkan oleh tokoh tua (Yasser Arafat), yang membuat bangsa Palestina mengalami kegagalan. Tokoh tua ini sudah cukup lama dalam kekuasaan, tapi membuat hidup semakin memburuk, bukan semakin membaik. Maka saya akan terus mengingatkan Presiden Megawati bahwa kita harus mempunyai sebuah visi tentang dua negara, yang hidup berdampingan secara damai. Saya merupa kan presiden pertama Amerika yang mengartikulasikan visi itu. Namun untuk itu, diperlukan prasyarat tertentu. Salah satu syarat ialah kecaman dan perlawanan terhadap teror. Hal itu tentu saja tidak hanya berlaku bagi Timur Tengah, tapi berlaku di mana-mana. Sebab, Indonesia maupun di Amerika, Australia, Thailand dan Filipina terdapat sekelompok kecil pembunuh, yang tidak mempunyai ideologi, kecuali penghancuran untuk menciptakan ketakutan. Mereka membajak nama agama besar. Mereka membunuh orang tak bersalah dengan menggunakan nama agama besar, tapi maksudnya untuk menciptakan ketakutan. Maka kita harus memerangi mereka. Kita harus memerangi mereka (sambil memukul tangan ke meja). Tidak ada perundingan dengan orang-orang itu. Tidak ada duduk di meja perundingan damai. Anda tidak bisa berurusan dengan para pembunuh dengan perundingan. Saya ingin terus menjelaskan dan mengartikulasikan kebijaksanaan kami tentang Timur Tengah, tapi pada saat yang sama, jelaslah pula bahwa satu -satunya cara berurusan dengan sekelompok
156
kecil orang yang ingin merusak harapan banyak orang itu ialah dengan membawa mereka ke pengadilan. Itulah kami. Kami telah menunjukkan kemajuan yang baik. Dunia telah berubah secara mendasar. Jika Anda berpikir tentang kerja sama yang berlangsung sebelum 11 September 2001 dibandingkan saat ini, sungguhlah berbeda dunianya. Maka sebagian dari kunjungan saya akan digunakan untuk terus menekankan kebutuhan timbal balik untuk memperkuat demokrasi, dan mendukung orang-orang yang hidup penuh damai di Indonesia atau negara lain. Dukungan diberikan kepada mereka, kepada harapan dan aspirasi mereka dengan mengalahkan orang orang yang berseberangan secara absolut dengan kaum moderat. Tanya: Dalam kenyataannya, Indonesia merupakan salah satu korban serangan teroris seperti terlihat dalam kasus bom Bali 12 Oktober 2002 dan bom Hotel Marriot Jakarta 5 Agustus 2003. Namun Indonesia yang sudah menjadi korban itu, dikorbankan lagi (victimized) oleh larangan pergi (travel ban) ke Indonesia oleh sejumlah negara. Mr President, apa komentar Anda? Jawab: Penting bagi kita bekerja sama secara dekat untuk memperhatikan dan melacak kaum teroris. Tindakan penangkapan dan tindakan tegas diperlukan untuk mencegah orang -orang itu merasa nyaman. Itulah sebabnya, putusan Presiden Megawati menangkap orang-orang itu merupakan sinyal sangat penting. Saya akan terus berbicara dengan dia dan bekerja sama dengan dia tentang masalah ini. Saya sangat berapresiasi atas usaha Pemerintah Indonesia untuk membawa teroris ke pengadilan. Tanya: Tampaknya sentimen anti-Amerika sedang meningkat di sebagian kawasan Asia Tenggara. Apakah Anda ingin meredamnya? Jawab: Tentu saja, itu merupakan bagian dari maksud kunjungan. Ingin memastikan agar orangorang yang mencurigai negeri kami, akhirnya paham bahwa motivasi kami murni. Kami percaya akan kebebasan semua orang. Kami percaya akan perdamaian. Kami tidak percaya pada segelintir pembunuh, yang ingin menentukan nasib dan masa depan banyak orang. Kami percaya akan pendidikan. Kami percaya akan kesehatan. Sal ah satu yang disebut-sebut tentang bangsa ini ialah kami kuat secara militer, tapi kami juga sangat iba (compassion). Kami membantu mendalangi perang melawan AIDS internasional. Dalam perjalanan ini, akan disampaikan sejelas mungkin, bahwa negara ini (AS -red) peduli terhadap rakyatnya, dan juga peduli akan masa depan masyarakat di negara-negara di kawasan itu (Asia Tenggara -red). Di samping itu, masyarakat di kawasan itu harus memahami bahwa kami memerangi orangorang yang ingin membunuh. Anda dapat menjelaskannya dengan menggunakan bahasa saya bahwa kaum teroris yang merampas hidup orang tak berdosa harus diperlakukan sebagai pembunuh berdarah dingin karena begitulah sifat mereka. Kami akan terus bekerja sama dengan teman-teman kami yang paham bahwa membawa orangorang itu ke pengadilan dimaksudkan agar kita tidak lagi pergi ke penguburan dan meletakkan karangan bunga. Dengan demikian, kita tidak lagi menyelenggarakan peringatan pembunuhan brutal atas nama agama terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Mereka menginginkan kita rubuh dan pergi menyingkir, sehingga mereka dapat menyebarkan ideologi yang salah berdasarkan kebencian. Ideologi Amerika berdasarkan iba, kesantunan dan keadilan. Saya berusaha mewujudkan hal itu. Tanya: Bagaimana keprihatinan Anda tentang terorisme dan jaringannya di Asia Tenggara? Jawab: Bukan menjadi pertanyaan lagi, sebagian kekerasan di Asia Tenggara berasal dari kegiatan teroris. Itulah sebabnya salah satu agenda kunci dalam perjalanan saya ialah
157
pembahasan tentang teror, dan mengingatkan masyarakat bahwa kita berurusan dengan para pembunuh berdarah dingin, yang merenggut nyawa orang-orang tak berdosa untuk menciptakan rasa takut. Tanya: Mr President, Anda menyinggung tentang kemajuan melawan teroris. Bagaimana penilaian Anda, apakah ancaman jaringan terorisme di Asia Tenggara sudah berkurang? Jawab: Ya, sudah. Hambali sudah pergi, dan untuk itu terima kasih kepada Thailand sebagai salah satu operator besar dalam perang melawan teror. Ia dibawa ke pengadilan. Itulah salah satu pukulan besar terhadap seluruh jaringan yang berkaitan dengan Al -Qaeda. Masih banyak yang dikerjakan. Namun perlu saya ingatkan, perang melawan teror, sekurangkurangnya dari perspektif Pemerintah Amerika Serikat, akan berlangsung cukup lama. Saya tidak tahu sampai kapan, tapi terpenting negara-negara bebas memahami bahwa ini upaya jangka panjang. Kita tidak boleh melemah dan menyerah. Saya menyadari salah satu tugas terberat yang perlu saya jelaskan bahwa ini perang jenis lain. Perang lazimnya kita pikirkan tentang armada pasukan, serangan bom dan sebagainya. Namun perang terhadap teror -- meski memiliki momentum ajang perang tradisional dan momentum aksi militer seperti perang di Baghdad yang merupakan bagian dari perang terhadap teror --- paling banyak menggunakan intelijen, tim yang sangat terlatih yang dapat bergerak dengan cepat. Juga diperlukan keinginan dan tekad bersama berbagai pemerintahan untuk terus melakukan pengejaran. Kita sedang mencapai kemajuan, tapi masih banyak yang harus dikerjakan.
Tanya: Pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Cancun, Meksiko, mengalami kegagalan. Bagaimana kelanjutannya. Apakah Anda masih melihat peluang? Jawab: Pertemuan di Cancun memang tidak berlangsung baik, tapi saya tidak mengecam atas kegagalan putaran pertemuan WTO itu. Namun makna yang saya tangkap bahwa banyak negara merasakan ini sebagai sebuah kesempatan yang hilang. Duta besar kami berkeyakinan, sudah ada kerangka agar proses dapat dimulai lagi dan mendorong maju. Kemajuan substansial sudah dibuat, dan kami berkepentingan agar proses dimulai lagi dan berjalan. Dengan kata lain, Amerika Serikat belum menghentikan proses. Itulah cara terbaik untuk menyatakannya. Tanya: Bagaimana dengan kesepakatan perdagangan bilateral?
Jawab: Saya juga berbicara sejelas mungkin bahwa kami akan membicarakan kesepakatan bilateral dengan negara-negara itu. Strategi kami ialah perdagangan bebas dunia dan perdagangan bebas regional melalui Perdagangan Bebas Amerika (FTA) dan perdagangan bebas yang berbasis bilateral. Kami sangat mengharapkan WTO terus maju. Namun hal itu sama sekali tidak menghalangi kami untuk berbuat, melakukan perundingan bilateral dengan negaranegara lain. Tanya: Anda menyinggung demokrasi. Bagaimana Anda melihat perkembangan terakhir di Myanmar saat ini? Jawab: Sangat disayangkan keadaan Myanmar. Ada tokoh di Myanmar yang perlu diperlakukan dengan rasa hormat, dan keinginan rakyatnya harus dihormati. Kami akan berbicara terus seperti sudah kami lakukan selama ini. Kami akan terus menekan untuk kebebasan d i Myanmar. Aung San Suu Kyi adalah tokoh besar. Ia adalah perempuan heroik. Negeri ini menghormati dia, dan kami akan terus menekan bagi pembebasannya.
158
Tanya: Sudah berlangsung 30 tahun perang berintensitas rendah di Mindanao, Filipina Selatan. Apakah Amerika Serikat ingin memainkan peran bagi proses perdamaian di sana? Jawab: Ya, peran untuk proses perdamaian. Saya mengeluarkan pernyataan ketika Presiden Arroyo berkunjung ke sini, mendesak berbagai pihak yang terlibat untuk duduk bersama. Dalam kenyataannya, sudah ada kemajuan. Saya tidak tahu persis di mana kami mendiskusikan itu, tapi tidak lama setelah kunjungannya, pihak-pihak yang terlibat datang ke meja perundingan, yang merupakan perkembangan sangat positif. Jika tidak berkeberatan, saya ingin berbicara tentang isu yang lebih besar di Filipina. Pertamatama, saya menghormati Presiden Arroyo. Saya menghormati keinginannya. Saya menghormati harapannya untuk berurusan dengan Abu Sayyaf misalnya. Ia sangat kuat, dan sudah ada kemajuan dalam mendekati para pemimpin kelompok ini. Masih banyak lagi akan dikerjakan. Ia menyadari sekali ketika warga Amerika Serikat dan warga negara lain diculik dan dibunuh, Filipina dinilai secara negatif. Hal itu justru tidak menceritakan karakter dan tabiat sesungguhnya orang Filipina. Masyarakat Filipina merupakan orang-orang yang menyenangkan, santun dan baik. Kaum teroris itu lagi -lagi ingin menciptakan atmosfer dan lingkungan yang berbeda. Gloria Arroyo menyadari hal itu, dan karena itu mengapa dia menjadi sangat kuat. Itulah mengapa kami mempunyai hukungan kerja sama yang mendalam. Misi latihan dan kajian keamanan menyeluruh yang sedang berlangsung, akan saya bahas dengan Presiden Arroyo. Dalam konteks yang lebih besar, sikap tegas Presiden Arroyo terhadap mereka yang menculik, membunuh dan memuntungkan merupakan strategi sangat baik. Suatu strategi yang kami dukung kuat, dan kami bersedia bekerja sama untuk hal yang ia perlukan bantuan. Dalam upaya membawa pertikaian panjang ke penyelesaian penuh damai, pandangan saya ialah semakin kuat pemimpin bertindak melawan teror, semakin tinggi pula keinginan masyarakat duduk bersama, membuat pengaturan dan kesepakatan. Saya berkeyakinan, itulah salah satu sebabnya mengapa Presiden Arroyo mampu melakukan kemajuan atas pergolakan panjang itu. Tanya: Apakah Amerika Serikat benar-benar melihat Australia sebagai deputy sheriff, wakil kepala kepolisiannya bagi kawasan Asia Tenggara? Jawab: Tidak. Kami tidak menganggapnya sebagai deputy sherrif. Kami menganggapnya sebagai sheriff (sambil ketawa). Bagaimanapun, hubungan itu bersifat mitra sejajar, sahabat dan sekutu. Tidak ada deputy dalam hubungan ini. Tanya: Bagaimana rasanya menjadi orang sangat berkuasa di dunia? Jawab: Ya, tapi hal itu berarti pula (dengan sikap dan suara merendah) perlu tanggung jawab besar sekali di sana. Pertanyaan ini sangatlah menarik. Akan tetapi pertanyaan paling mendasar sebenarnya, apa yang Anda buat dengan kekuasaan? Saya berkeyakinan, sangatlah penting bagi Presiden untuk bekerja sama dengan yang lain untuk menuntun dunia yang lebih damai dan bebas. Sedangkan sebagian penggunaan kekuasaan saat ini, harus kita gunakan untuk memerangi teror. Dalam waktu bersamaan, kita harus menggunakan kekuasaan dan kekayaan untuk membantu memperbaiki hidup orang-orang yang menderita. Perlu kerendahan hati untuk memikirkan hal itu. Itu juga menjadi tanggung jawab mengesankan, yang saya sikapi secara serius. Sebagai bagian dari perjalanan, saya mengharapkan Anda menangkap suasana umum dari diskusi yang akan berlangsung. Akan disampaikan dengan sangat jelas kepada sahabat dan sekutu kami bahwa
159
kami ingin bekerja sama untuk mengapai kepentingan bersama. Saya sangat serius akan hal itu.(*)
URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0310/16/utama/630154.htm
Cina Puji Pahlawan Ruang Angkasanya
Beijing, Kamis - Keberhasilan Cina di ruang angkasa lengkap sudah. Astronot pertama Cina, Yang Liwei, yang berada di ruang angkasa selama 21 jam dan mengelilingi Bumi selama 14 kali, Kamis (16/10) pagi, tepatnya pukul 06.23, kembali ke Bumi dengan selamat. Pesawat ruang angkasa Shenzhou 5 yang membawa Yang Liwei di dalamnya mendarat di padang rumput di wilayah Mongolia, di bagian utara Cina. Saat parasut Shenzhou membuka dan mengembang, truk-truk penyelamat dan helikopter bergegas menuju ke tempat yang telah ditentukan. Namun, pusat pengendali penerbangan mengemukakan, kapsul itu mendarat sejauh 3,8 kilometer di luar sasaran yang telah ditentukan. Akan tetapi, segala sesuatunya berlangsung dengan baik. Yang Liwei kemudian keluar sendiri dari kapsul dengan mengatakan, "Saya merasa baik. Saya bangga terhadap tanah air saya," sebelum ia dibawa dengan helikopter ke Beijing untuk menemui para pemimpin politik Cina. "Saya melihat planet kita (Bumi-Red). Planet itu sangat indah," kata Yang Liwei. Ia juga mengatakan, "Ini adalah masa yang paling indah dalam sejarah tanah air saya, hari yang terindah dalam hidup saya." Tes medis memperlihatkan bahwa Yang Liwei dalam keadaan sehat. Para pejabat Cina memuji pahlawan ruang angkasanya dan menyatakan, sasaran berikut dalam program ruang angkasa Cina adalah membuat laboratorium dan stasiun di ruang angkasa. Kembalinya Yang Liwei dengan selamat ke Bumi menjadikan Cina sebagai negara ketiga yang dapat mengirimkan manusia ke ruang angkasa, setelah Rusia (dulu Uni Soviet) dan Amerika Serikat. Seusai berbicara dengan Yang Liwei, Perdana Menteri Cina Wen Jiabao mengirimkan ucapan selamat dan memuji penerbangan ke ruang angkasa itu sebagai sukses yang komplet. Pujian dari berbagai penjuru dunia pun langsung berdatangan. Di Amerika Serikat, Kepala NASA Sean O’Keefe menggambarkan keberhasilan Cina itu sebagai pencapaian yang penting. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan mengatakan, eksplorasi ruang angkasa tidak mengenal batas-batas bangsa. "Penerbangan Shenzhou 5 adalah sebuah langkah maju bagi peradaban manusia," katanya.
160
Wartawan BBC Louisa Lim di Beijing mengatakan, para pemimpin Cina berharap kesuksesan besar yang mereka peroleh lewat pengiriman pesawat ruang angkasa berawak ke orbit itu akan meningkatkan patriotisme dan persatuan bangsa. Louisa Lim yang menemui warga Beijing dalam berbagai kalangan mengungkapkan, mereka yang ditemui itu memuji keberhasilan tersebut. "Cina selalu merupakan superpower, dan sekarang, dengan sebuah langkah besar ke depan, kami dapat mendengar suara, ’Kami sudah kembali!’" kata seorang laki-laki kepada BBC News. "Kini dunia akan menyadari bahwa kami tidak hanya membuat pakaian dan sepatu," kata seorang lainnya. Yang Liwei, yang sebelumnya adalah pilot pesawat tempur pada Angkatan Bersenjata Cina dan ketika keluar dari kapsul mendapatkan sambutan dari 600 orang lebih, kini namanya disebutsebut di seluruh dunia. Direktur Kantor Pesawat Ruang Angkasa Berawak Cina Xie Mingbao mengatakan, "Hari ini, tanggal 16 Oktober 2003, adalah hari yang akan diingat oleh rakyat Cina, dan merupakan harta karun. Karena, ini adalah untuk pertama kali kami berhasil menempatkan manusia di ruang angkasa." Ia menambahkan, mereka merencanakan untuk mengirimkan Shenzhou 6 sebelum akhir tahun 2005. "Perkembangan teknologi ruang angkasa Cina telah meningkatkan kekuatan nasional dan pengaruh internasional Cina secara signifikan, khususnya dalam hal kebanggaan nasional," kata Xie Mingbao. Seperti juga di bagian dunia lainnya, di samping banyak yang memuji keberhasilan program ruang angkasa, ada juga kalangan di dalam negeri Cina yang melihat keberhasilan itu dengan nada minus atau sinis. "Mengapa kami harus bergembira. Mana yang lebih penting, menghasilkan yuan yang banyak atau mengirimkan pesawat ke ruang angkasa?" kata salah seorang warga.(AP/AFP/Reuters/jl)
URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0310/17/utama/630784.htm
KTT Ke-10 OKI di Putrajaya, Malaysia Tantangan Memulihkan Citra Umat Islam
KONFERENSI Tingkat Tinggi (KTT) Ke-10 Organisasi Konferensi Islam/OKI (Organization of Islamic Conference/OIC) akan diselenggarakan di ibu kota pemerintahan Malaysia, Putrajaya, 16-18 Oktober ini. Ini akan menjadi sebuah peristiwa historis karena merupakan KTT OKI pertama yang digelar di negara Islam di kawasan Asia Pasifik, setelah KTT-KTT sebelum diadakan di negara-negara anggota di kawasan-kawasan lain dunia, seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan.
161
MALAYSIA yang akan menjadi ketua OKI selama tiga tahun ke depan, tampaknya tak mau menyia-nyiakan momentum penting ini. Lewat KTT yang dituanrumahinya, Malaysia bertekad mengegolkan sejumlah gagasan, yang kelak memungkinkannya memainkan peran besar dan historis dalam masa kepemimpinan organisasi bangsa-bangsa Islam itu. Gagasan utama yang akan disampaikan Malaysia adalah gagasan untuk mereformasi total OKI. Tujuannya agar organisasi beranggotakan 57 negara itu dapat bekerja lebih efektif dalam memperjuangkan berbagai kepentingan umat Islam. Maklum, selama ini OKI dinilai hanya pandai menelurkan berbagai resolusi, namun lemah dalam pengimplementasiannya. Seperti dilaporkan kantor berita Malaysia, Bernama, awal bulan ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Luar Negeri Malaysia Tan Sri Ahmad Fuzi Abdul Razak menyatakan, Malaysia akan melakukan usaha-usaha serius untuk merestrukturisasi OKI pada saat negara itu mengambil alih kepemimpinannya. Usulan untuk merestrukturisasi OKI pertama kali diajukan Malaysia pada 2001. Ketika itu, sebuah perusahaan konsultan telah diminta melakukan kajian soal bagaimana cara memperbaiki organisasi itu. Rencananya, restrukturisasi akan dilakukan dengan pendekatan yang bercabang dua, yang diarahkan pada sekretariat OKI sendiri, dan pada usaha pembenahan menyeluruh cara kerja OKI. Reorganisasi sekretariat OKI di Jeddah bertujuan untuk menghapus kelemahan-kelemahan yang membuat organisasi tak berfungsi sebagaimana mestinya. Setelah itu baru akan dilakukan langkah kedua, yakni memperbaiki cara kerja O KI. Secara khusus, Malaysia juga berniat akan memotori pengkajian ulang Piagam (Pendirian) OKI sekaligus memperkenalkan prosedur-prosedur baru, yang belum pernah digunakan OKI sejak awal pendiriannya. Menurut Ahmad Fuzi, dalam setiap KTT-nya OKI mendaftarkan tak kurang dari 160 resolusi untuk dibahas. Dalam setiap KTT berikutnya, usulan- usulan yang sama selalu diajukan kembali dan diperbarui. OKI didirikan di Rabat, Maroko, pada 25 September 1969, setelah peristiwa pembakaran Masjid Al Aqsa di Jerusalem oleh kaum Zionis Yahudi. Umumnya beranggotakan negara-negara yang sebagian besar warganya beragama Islam, organisasi antarbangsa ini didirikan antara lain untuk menggalang kerja sama di berbagai bidang. OKI juga dibentuk untuk melindungi tempat- tempat suci Islam, dan berjuang menghapus diskriminasi rasial dan kolonialisme. Kini, OKI beranggotakan 57 negara yang tersebar di empat benua, mulai dari Albania di Eropa, Mozambik di Afrika, Guyana di Amerika Selatan, sampai Indonesia di Asia Tenggara. Tak semua anggota merupakan negara atau bangsa Islam. Beberapa bahkan hanya memiliki populasi kaum Muslim yang relatif kecil. Namun, semua bersepakat untuk bersatu, menggabungkan berbagai sumber daya yang dimiliki, dan berbicara dalam satu suara. Tak pelak lagi, OKI merupakan salah satu organisasi internasional terbesar di dunia. Negaranegara anggotanya mencakup hampir sepertiga dari jumlah anggota Perserikatan BangsaBangsa (PBB). Sebagian anggota OKI adalah negara-negara kaya, yang secara bersama-sama menjadi pemilik 70 persen dari seluruh cadangan minyak mentah dan 50 persen cadangan gas alam dunia.
162
Ironisnya, sebagai sebuah organisasi tetap miskin. Dana operasionalnya untuk tahun 2000-2001 tercatat hanya 11,4 juta dollar AS, jumlah yang amat terbatas untuk sebuah organisasi antarbangsa. Badan tertinggi OKI adalah KTT yang diselenggarakan tiga tahun sekali. Dalam KTT-nya pertama di Rabat (1969) diputuskan, negara-negara anggota akan membicarakan bersama langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka pengembangan kerja sama yang erat di bidang-bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan spiritual yang bersumber pada ajaran Islam yang abadi. Dalam setiap masa di antara dua KTT, para menteri luar negeri (menlu) OKI melakukan pertemuan untuk membicarakan pelaksanaan berbagai keputusan bersama para kepala negara. Pertemuan pertama para menlu ini dilakukan pada 1972, saat disepakati dan disahkannya Piagam OKI. Namun, pengelolaan harian organisasi yang mewakili 650 juta umat Islam di berbagai belahan dunia ini dijalankan oleh Sekretariat OKI, yang dipimpin seorang sekretaris jenderal, yang dipilih empat tahun sekali. Sekjen OKI saat ini ialah Abdelouahed Belkeziz, seorang diplomat senior Maroko. Meski bermanfaat sebagai forum diskusi di antara bangsa- bangsa Islam, OKI tak memiliki cara dan sarana untuk mengimplementasikan berbagi resolusinya. Banyak di antara resolusi-resolusi OKI yang tak punya arti apa-apa dan tetap merupakan deklarasi yang tak digubris oleh siapa pun. Pada 1981, misalnya, OKI mengeluarkan seruan untuk memboikot Israel dan meningkatkan usaha membebaskan Jerusalem dan wilayah-wilayah pendudukan Israel. Namun, beberapa negara anggotanya, seperti Mesir, Jordania, Uni Emirat Arab, dan juga Indonesia, tetap saja mempertahankan hubungan ekonominya dengan Israel.
Contoh lain, janji- janji OKI untuk memberi bantuan finansial kepada negara-negara anggota atau komunitas-komunitas Muslim yang sedang menderita akibat perang saudara atau bencana alam, sering kali tak sepenuhnya ditepati. Sebagai sebuah organisasi besa r, yang negara-negara anggotanya secara geografis terpencar di seluruh bagian dunia, efektivitas OKI juga kerap terkendala oleh kenyataan bahwa para anggotanya memiliki orientasi politik yang beragam. Dalam OKI tergabung negara- negara Islam revolusioner macam Irak dan Iran hingga negara ultrakonservatif seperti Arab Saudi. OKI kadang juga berada dalam kondisi yang rentan pada kemungkinan terjadinya perpecahan karena terjadinya sengketa di antara sesama negara anggotanya, seperti yang pernah terjadi antara Irak dan Iran, serta antara Irak dan Kuwait.
Perbedaan-perbedaan orientasi politik dan adanya konflik-konflik internal inilah yang menjadi sumber penyebab lahirnya resolusi-resolusi yang lemah, atau resolusi-resolusi yang dikeluarkan hanya untuk dilanggar. Hal ini pula yang menyebabkan kerapnya terjadi pemboikotan KTT OKI oleh negara-negara anggotanya sendiri. Pada 1991, 12 kepala negara/pemerintahan Arab tak menghadiri KTT yang diselenggarakan di Senegal, sebagai protes atas kehadiran Jordania dan Organisasi Pembebasan Palestina, yang berada di pihak Baghdad dalam Perang Teluk 1991, yang pecah menyusul invasi Irak ke Kuwait tahun 1990.
163
SEJUMLAH isu penting yang berhubungan dengan nasib umat dan negara -negara Islam di berbagai penjuru dunia. Masalah Palestina merupakan isu yang pasti akan menjadi fokus perhatian segenap pemimpin negara anggota OKI. Masalah Palestina adalah masalah klasik yang sudah dibicarakan sejak KTT yang pertama. Bahkan, pendirian OKI sendiri pada tahun 1969 pada dasarnya didorong oleh ad anya keinginan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat Palestina. Diharapkan, KTT kali ini tak lagi dipenuhi retorika, seperti biasanya, tetapi lebih menekankan pada rencana aksi untuk mendorong pengimplementasian rencana perdamaian yang menyangkut nasib 3,5 juta rakyat Palestina. Pengambilan keputusan soal sikap OKI berkaitan dengan konflik Israel-Palestina menjadi kian mendesak karena proses perdamaian Timur Tengah kini tengah berada di tepi jurang kehancuran.
Hal ini terjadi seiring den gan merebaknya aksi serangan bom bunuh diri kaum militan Palestina, yang selalu dibalas dengan digelarnya berbagai operasi militer Israel ke permukimanpermukiman Palestina. Kini, bahkan telah terbuka lagi kemungkinan pecahnya perang ArabIsrael, setelah Israel juga menyerang negara tetangganya, Suriah, yang dianggap melindungi para gerilyawan militan Palestina. Isu pembangunan kembali Irak, yang porak-poranda setelah digempur pasukan gabungan pimpinan Amerika Serikat (AS), juga pasti akan diagendakan. Sebagai tuan rumah Malaysia juga mengagendakan pembicaraan sebuah masalah lain. Seperti diungkapkan Menlu Malaysia Datuk Seri Syed Hamid Albar, isu itu adalah usaha memperbaiki citra Islam. Dalam pidato pembukaan Konferensi Ulama Sedunia yang juga diselenggarakan di Putrajaya, Juli silam, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyatakan, citra umat Islam kini kurang baik. Hal ini disebabkan telah terjadinya penafsiran yang salah terhadap ajaran Islam, yang dilakukan oleh sementara ulama. Pengajaran Islam yang salah ini tak jarang dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai berbagai tujuan politiknya. Islam politik inilah yang menurut Mahathir telah merusak citra Islam karena menampilkan wajah Islam yang tidak bersahabat, tidak toleran, dan sekaligus mendorong berbagai tindakan kekerasan dan teror. Hal ini sama sekali tak sesuai dengan jaran Islam yang sesungguhnya sebagai sebuah agama yang mulia. Citra Islam juga merosot karena umatnya sudah lama mengabaikan ilmu pengetahuan. Sementara bangsa-bangsa beragama lain terus menggali ilmu pengetahuan dan mengembangkan teknologi, umat Islam justru meninggalkannya. Padahal, pada masa lalu, para pakar dan cendekiawan Islam pernah berada di barisan terdepan dalam pengembangan berbagai ilmu, mulai dari ilmu pasti, kedokteran, sampai astronomi. "Nasib buruk yang menimpa umat Islam sekarang ini adalah karena kesalahan mereka sendiri, karena mereka gagal mempraktikkan ajaran Islam yang sebenarnya," demikian kata Mahathir di akhir pidatonya, ketika itu.
164
Masalah-masalah aktual seperti konflik Israel-Palestina dan pembangunan kembali Irak memang merupakan isu-isu mendesak bagi OKI untuk dibicarakan dan ikut berperan mencari solusinya. Namun, pemulihan citra Islam sebenarnya juga merupakan masalah yang juga penting. Bahkan, ini adalah masalah terbesar dan paling mendasar. Pulihnya citra positif Islam bukan hanya menjadi kepentingan umat Islam di Palestina atau Irak, tetapi kepentingan segenap kaum Muslim di seantero jagat. Karena itu, kecuali diharapkan menjadi awal pembenahan organisasi, cara kerja, serta awal dilahirkannya resolusi-resolusi yang lebih bergigi, KTT OKI kali ini juga diharapkan menjadi garis start usaha nyata memulihkan kembali citra kemuliaan Islam dan umatnya. Insya Allah. (mulyawan karim)
URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0310/17/opini/630265.htm
Selain Tunjuk Pihak Lain, OKI Sebaiknya Juga Konsolidasi
BUKAN Perdana Menteri Mahathir Mohamad kalau pidatonya tidak menyentak. Ini pula yang didengar luas tatkala pemimpin Malaysia ini berpidato dalam pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam di Putrajaya (pusat pemerintahan baru), Malaysia, Kamis (16/10). Dalam kesempatan itu, Perdana Menteri (PM) Mahathir mengatakan bahwa dunia Islam telah ditundukkan oleh Yahudi. Oleh karena itu, ia menyerukan agar negarawan Muslim yang sedang berkonferensi tingkat tinggi (KTT) di Malaysia untuk menyatukan sumber daya pikiran dari dunia Islam untuk membalik perkembangan di atas. "Muslim yang berjumlah 1,3 miliar tidak bisa dikalahkan oleh Yahudi yang jumlahnya beberapa juta saja," ujar Mahathir tegas dalam KTT yang berlangsung dua hari itu seperti dilaporkan Wayne Arnold di International Herald Tribune (17/10). MALAYSIA yang selama tiga tahun ke depan akan memimpin Organisasi Konferensi Islam (OKI) memang harus merumuskan langkah apa yang sebaiknya dilakukan organisasi ini. Apalagi dunia yang ada sekarang ini jauh berbeda dibandingkan dengan saat OKI ber -KTT terakhir tiga tahun silam. KTT tahun ini adalah yang pertama setelah terjadinya serangan 11 September 2001. Setelah itu juga masih terjadi serbuan ke Afganistan dan ke Irak, dua perkembangan yang telah menempatkan dunia Islam dalam posisi defensif. Seperti juga disampaikan Presiden Megawati Soekarnoputri saat berpidato di KTT, terjadinya berbagai tindak terorisme yang tidak berperikemanusiaan bukan saja menimbulkan korban jiwa dan harta. Tindakan itu juga menyebabkan timbulnya pemahaman yang keliru tentang pandangan hidup Islam, yang lalu dicitrakan sebagai agama yang penuh gelimang kekerasan dan agresi (Kompas, 17/10).
165
Dalam kaitan ini, apa yang disinyalir PM Malaysia-yang akan lengser 31 Oktober mendatangmemang diyakini juga ada peranannya dalam terpuruknya citra Islam. Pihak Yahudi disebut telah menindas dan mempermalukan dunia Islam melalui pengaruhnya di dunia Barat. SEMENTARA butir di atas mengandung kebenaran, bangsa-bangsa Muslim sendiri tidak cukup hanya bisa menyalahkan pihak lain. Itu sebabnya, Mahathir juga menyerukan agar bangsa bangsa Muslim bersatu dan meningkatkan kemampuan diri. Memang Mahathir juga menyesali, mengapa bangsa- bangsa Islam tidak berprestasi dalam memajukan ekonomi dan menguasai teknologi. Dalam kaitan ini, pemimpin Malaysia itu juga menolak pandangan yang sering dilontarkan kalangan fundamentalis bahwa pendidikan modern, teknologi, dan kemajuan adalah anatema bagi Islam. Seperti telah kita singgung di forum ini awal pekan kemarin, penyelenggaraan KTT OKI di Malaysia di satu pihak menyampaikan pesan simbolik bahwa para peserta KTT bisa menjadikan negara tuan rumah KTT kali ini sebagai model. Di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad selama 22 tahun, tetangga Indonesia ini telah membuktikan diri sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim yang berhasil tidak saja dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga dalam memajukan kestabilan politik. Kritik memang ada terhadap pemerintahan PM Mahathir dan dalam beberapa tahun terakhir gaya sekuler pemerintahan ini mulai dilawan oleh kubu konservatif. Akan tetapi, secara umum, masih banyak dari Malaysia yang dapat dijadikan contoh oleh negara -negara OKI. DENGAN berada di Malaysia, mendengar sendiri pengalaman tuan rumah dalam membangun diri, maka diharapkan para anggota OKI mendapat masukan baru. "Kita berkekuatan 1,3 miliar jiwa. Kita pemilik cadangan minyak terbesar di dunia. Kita mengenal cara kerja ekonomi dan keuangan dunia. Kita juga menguasai 50 dari 180 negara di dunia. Suara kita dapat mengukuhkan atau meruntuhkan organisasi-organisasi internasional. Tetapi tetap saja kita seperti tak berdaya," kata PM Malaysia menambahkan. Oleh sebab itu, seruan agar bangsa Muslim bisa lebih pintar dan berpikir modern menjadi tema utama pandangannya. Bahkan, untuk memperlihatkan apa yang ia sampaikan, Mahathir ketika berpidato tidak mengenakan baju tradisional negaranya, tetapi berdasi dan berjas rapi. Pemilihan Putrajaya sebagai tempat berlangsungnya KTT juga simbolik karena inilah tempat yang didukung oleh teknologi modern multimedia super corridor dengan telekomunikasi serat optik berkecepatan tinggi. JADI, pertama-tama memang bangsa Muslim harus berkonsolidasi, merapatkan barisan, dan menetapkan langkah-langkah prioritas. Pertama tentu berupaya untuk memajukan diri sehingga setidaknya bisa seperti apa yang diperlihatkan oleh negara tuan rumah KTT. Berikutnya, mereka bisa menggalang pandangan yang kompak, misalnya ketika harus menyatakan sikap mengenai Palestina.
Apabila bangsa-bangsa Muslim bisa bersatu, bukan saja mereka bisa memperkuat suara, tetapi juga kekayaan yang dimiliki. Dengan demikian, sikap yang lebih tepat tentu saja bukan sekadar menyalahkan pihak lain, tetapi juga disertai dengan introspeksi dan konsolidasi untuk memperbaki diri lebih dahulu.
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0310/18/opini/632979.htm
166
APEC Lokomotif Integrasi Pasifik Oleh: Vladimir Putin
PADA malam menjelang pertemuan pemimpin negara Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik di Bangkok, Thailand, 20 Oktober 2003, saya akan membagi pemikiran tentang partisipasi Rusia dalam forum tersebut. Yang pertama dan terpenting adalah bergabungnya Rusia dengan asosiasi internasional yang dipandang merupakan langkah yang tepat. Saya yakin bahwa mitra kami di dalam forum tersebut puas dengan pilihan yang mereka buat pada musim gugur tahun 1 998. Rusia adalah mitra politik dan ekonomi yang dapat diandalkan. Hal itu terlihat jelas dan dapat diterima mengingat tidak ada satu pun persoalan global dan antarregional yang serius, yang dapat diselesaikan tanpa partisipasi aktif Rusia. Itu adalah alasan mengapa Rusia merasa aman dengan konsepsi kebijakan luar negeri mengenai perkembangan aktif dari interaksi di dalam semua vektor dari kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik. Dalil Kipling yang terkemuka, yang tampak tidak tergoyahkan di masa lalu, yakni Barat adalah Barat dan Timur adalah Timur, sudah ketinggalan zaman. Perdagangan, ekonomi, dan investasi Rusia dengan mitra luar negeri sangat aktif akhir- akhir ini. Dalam kaitan itu, saya ingin mencatat peningkatan kerja sama dengan Amerika Serikat, Cina, India, Jepang, serta negara-negara Asia Tenggara dan Amerika Latin. Investor dari negaranegara Barat dan Timur pun menikmati peluang pasar di wilayah kami yang sangat luas. Hal itu tampak nyata di bagian timur Rusia, di Siberia, dan timur jauh Rusia yang memiliki sumber daya alam beragam serta membutuhkan teknologi dan ilmu pengetahuan. Secara pribadi, saya yakin akan kenyataan tersebut saat beberapa kali melakukan perjalanan melintasi Rusia. Sebab itu, hal yang alami jika kami berjuang untuk menggunakan ke anggotaan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dalam upaya mengintegrasikan bagian timur Rusia ke dalam mekanisme integrasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang sudah berjalan dalam kerangka APEC. Dipandu oleh pragmatisme, kami berjuang untuk mengambil bagian yang lebih aktif dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dihadapi oleh komunitas kawasan Asia Pasifik, serta menggunakan sumber daya kerja sama multilateral regional untuk mengembangkan Siberia dan wilayah timur jauh Rusia.
Lokomotif integrasi Rusia melihat forum APEC sebagai lokomotif menuju integrasi wilayah cincin Pasifik. Negaranegara anggotanya berbeda satu sama lain, baik dari segi ukuran, jumlah penduduk, sejarah, kebudayaan, bahasa, kepercayaan, tradisi, maupun adat istiadat. Sebab itu, adalah sangat penting jika rakyat dari negara-negara yang berbeda- beda itu disatukan oleh keinginan bersama untuk memecahkan persoalan sosial-ekonomi dengan menggabungkan usaha melalui konsensus. Rusia mengambil peran yang aktif dan menarik untuk menuju ke arah tersebut. Memerangi terorisme Meniadakan terorisme internasional adalah salah satu prioritas dari kegiatan APEC. Rusia secara tegas mendukung usaha aktif APEC untuk memperkuat kerja sama antiteroris. Usaha itu antara lain memotong suplai finansial bagi kegiatan terorisme serta menjamin keamanan perdagangan,
167
urat nadi transportasi, dan sistem informasi. Langkah antisipasi perlu dicari guna menciptakan mekanisme untuk menjamin stabilisasi dalam bidang politik, ekonomi keuangan, intelijen, dan militer. Saya secara khusus menekankan, kami percaya diperlukan skema kompensasi yang sempurna bagi material yang rusak oleh tindakan teroris. Rusia telah menarik perhatian dari komunitas internasional pada Sidang Ke-58 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pada tingkat regional, mitra alamiah APEC memerangi terorisme di kawasan adalah ASEAN, ASEAN Regional Forum on Security, dan Shanghai Cooperation Organization. Sekarang saya ingin mengatakan beberapa kata tentang sumbangan yang diberikan Rusia terhadap tujuan bersama APEC dalam memerangi terorisme. Kami secara aktif berjuang untuk menghalangi saluran-saluran finansial kepada teroris. Negara kami tidak saja menyempurnakan mekanisme legislatif, tetapi juga sungguh- sungguh memerangi pencucian uang. Undang-undang internasional yang penting telah diratifikasi, atau telah diajukan untuk diratifikasi. Komite Monitoring Finansial Rusia telah bertugas sesuai dengan kapasitasnya. Bukti nyata dari efektivitas pekerjaan yang dilakukannya itu adalah diterimanya Rusia sebagai anggota Financial Action Task Force (FAFT). Kami mengambil bagian yang aktif dalam pertukaran pengalaman dengan mitra luar negeri kami, dan memperkuat kerja sama kami dengan mereka pada tingkat departemen serta pelayanan yang relevan. Rusia melihat APEC sebagai elemen penting dari usaha merumuskan strategi jangka panjang untuk melenyapkan "setan abad ke-21", baik pada tingkat regional maupun pada tingkat global. Pada saat ini terorisme telah menjadi problem ekonomi yang serius. Beberapa perkiraan menyebutkan, serangan teroris pada tanggal 11 September 2001 telah mengakibatkan penurunan dalam produk domestik bruto (GNP) dunia sebanyak satu persen. Sebagai akibat dari serangan teroris di Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya, jumlah turis yang datang merosot drastis dan perekonomian di beberapa negara melambat. Rusia siap memberikan kontribusi beras untuk mengusir ancaman serius tersebut bagi kemakmuran ekonomi di kawasan Asia Pasifik.
Nontradisional Dewasa ini kami dapat mengatakan bahwa dalam kenyataannya kita menghadapi persoalanpersoalan baru, yang nontradisional. APEC sedang mencari jalan untuk menghadapi persoalanpersoalan tersebut. Beberapa orang mempertanyakan yang dapat dilakukan APEC untuk memerangi, katakanlah sindrom pernapasan akut parah (SARS), di saat kita memiliki Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menghadapi itu. Tentu saja APEC tidak dapat memecahkan misteri dari sebuah virus baru, tetapi APEC dapat menciptakan sistem reaksi cepat untuk menghadapinya. Pertama, setiap ekonomi harus membentuk titik-titik kontak, tergantung dari problem yang tengah dihadapinya, untuk saling menukar informasi yang relevan. Kedua, mereka harus dapat membuat keputusan yang terkoordinasi untuk mengatasi krisis. Kita berbeda, tetapi mempunyai tugas yang sama. Sebab itu, Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC di Bangkok yang mengambil tema "Perbedaan di Dunia: Kemitraan bagi Masa Depan",
168
sangat relevan. Ya, kita semua berbeda. Bagaimanapun kita melihat persoalan yang sama di depan kita dan siap untuk bersama-sama menjawab persoalan tersebut. Dunia telah berubah sejak pembentukan APEC 14 tahun yang lalu. Tidak ada lagi konfrontasi antarblok ekonomi dan politik, bahkan peta geografi dunia pun telah berubah dengan munculnya negara-negara baru. Dalam kondisi baru ini kita harus bekerja lebih keras untuk memperkuat kolaborasi dalam bergerak ke arah tujuan bersama APEC
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0310/18/UTAMA/633376.htm
Ke Berlin, Jangan Lupa Checkpoint Charlie
SETELAH melihat bekas-bekas reruntuhan Tembok Berlin, tidak lengkap rasanya bila Anda datang ke Berlin tanpa melihat kawasan Checkpoint Charlie di Friedrichstrasse. Sejak runtuhnya Tembok Berlin pada 9 November 1989, kawasan ini oleh Pemerintah Jerman dijadikan sebagai salah satu obyek wisata terpenting bagi wisatawan yang datang ke Berlin. K>small 2small 0< ini begitu penting bagi siapa pun yang datang ke Jerman untuk mengenang atau bernostalgia akan sejarah runtuhnya Tembok Berlin yang sudah berlangsung selama hampir 14 tahun itu. Dan kenyataannya, orang-orang yang datang ke Jerman untuk melihat Tembok Berlin banyak yang meneruskan perjalanannya untuk melihat Checkpoint Charlie. Betapa tidak. Kawasan Checkpoint Charlie didirikan polisi militer Amerika Serikat untuk merespons atas sikap tentara Uni Soviet yang telah mendirikan Tembok Berlin pada 13 Agustus 1961. Checkpoint Charlie ini didirikan sepuluh hari setelah Tembok Berlin berdiri. Tujuan pendirian Checkpoint Charlie digunakan polisi militer Amerika Serikat untuk memeriksa dan mendaftarkan tentara Barat yang keluar masuk dari Berlin Barat ke Berlin Timur. Berdasarkan keputusan, otoritas Jerman hanya membolehkan kepada angkatan tentara sekutu untuk tidak diperiksa. Kepada turis asing yang datang ke Berlin, hanya diwajibkan memberitahukan tanpa harus diperiksa di Barat. Bentuk Checkpoint Charlie ini berupa gardu atau pos jaga berukuran 4 x 2,5 meter dengan tinggi bangunan 2,5 meter beratapkan seng. Satu meter di depan gardu ditempatkan karung-karung pasir sebanyak dua lapis sebagai penghalang jika terjadi serangan tiba -tiba terhadap tentara Amerika. Jarak Checkpoint Charlie ke perbatasan Berlin Barat dan Berlin Timur hanya sekitar 20 meter. Penyebutan Checkpoint Charlie diambil bukanlah nama dari tentara Amerika atau lainnya. Penyebutan itu diambil dari kata alfabet fonetik "C" yang berarti "Charlie", sekadar untuk memudahkan penyebutan. Sebab, tempat pemeriksaan di Berlin ada tiga tempat. Selain Checkpoint Charlie, ada dua tempat pemeriksaan lagi, yaitu Checkpoint Alpha yang terletak di Helmstedt dan Checkpoint Bravo di Dreilinden yang didirikan di tengah jalan bebas hambatan. KINI, di Friedrichstrasse, bangunan Checkpoint Charlie dibuat di tempat asalnya, persis seperti aslinya pada 13 Agustus 2000. Sementara yang aslinya dipindahkan ke museum pada 22 Juni
169
1990. Hanya saja, menara jam (watch tower) Jerman Timur yang ada di Checkpoint Charlie dibongkar pada 9 Desember 2000. Sejumlah bangunan kuno masih dibiarkan berdiri tegak menghiasi kawasan tersebut, seperti hotel dan tempat-tempat perbelanjaan. Di depan bangunan gardu Checkpoint Charlie berdiri tegak bendera Amerika Serikat. Begitu juga papan bertulisan bahasa Inggris, You Are Leaving The American Sector, bahasa Rusia dan Jerman, dipajangkan sekitar 10 meter dari Checkpoint Charlie. Jika kita hendak melihat seperti apa aslinya gambaran kegiatan Checkpoint Charlie, dapat dilihat di museum, yang diberi nama Museum Haus am Checkpoint Charlie. Letak museum hanya 10 meter jaraknya.
Di museum itu masih disimpan gardu -gardu sekutu yang lama atau yang masih asli. Gambargambar peristiwa runtuhnya Tembok Berlin dipamerkan, termasuk korban-korban peristiwa runtuhnya Tembok Berlin. Begitu juga bekas-bekas atau sisa-sisa reruntuhan tembok yang asli disimpan secara baik. Namun demikian, bukan berarti pendatang tak bisa membawa bekas-bekas reruntuhan bangunan Tembok Berlin ke negara asalnya. Di sekitar Checkpoint Charlie, banyak toko menjual suvenir, mulai dari batu-batu bekas reruntuhan bangunan tembok yang dikemas dalam kotak plastik, hingga kaus bergambar Checkpoint Charlie, topi, dan foto-foto peristiwa runtuhnya Tembok Berlin, juga dapat dibeli di toko-toko suvenir dengan harga dari 2,5 EUR sampai 12 EUR (1 EUR setara dengan Rp 9500). Untuk memudahkan wisatawan menikmati Checkpoint Charlie ataupun tempat bekas-bekas reruntuhan Tembok Berlin di Potsdamer Platz, di sekitar Checkpoint Charlie telah banyak berdiri hotel-hotel berbintang dari bintang tiga sampai bintang lima. Tarif hotelnya mulai dari harga 59 EUR (Rp 560.500 dengan kurs 1 EUR = Rp 9.500), 79 EUR, 100 EUR, sampai 200 EUR. Hotel hotel tersebut ada yang bentuknya klasik, seperti Hotel Kubrat atau bentuk bangunannya lama seperti Hilton Berlin yang jaraknya 0,4 sampai 0,6 kilometer dari Chekpoint Charlie.
Pokoknya, bagi orang-orang yang berduit, yang senang bepergian ke luar negeri, uang sebanyak itu tidak masalah. Apalagi yang hendak dituju adalah sebuah kota bersejarah di dunia bernama Tembok Berlin. (SMN)
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0310/20/Jendela/630267.htm
Tembok Berlin Bukan Sekadar Sejarah Masa Lalu
HARI Sabtu (27/9) pukul 11.00 (waktu Jerman), suhu udara di Kota Berlin berkisar 18-20 derajat Celsius. Di sudut kawasan Potsdamer Platz terlihat orang berkumpul secara berkelompok, mereka datang silih berganti. Umumnya mereka membawa peralatan, seperti kamera foto dan handycam. Ada yang datang dengan naik bus umum, kereta api, taksi, bus wisata, sepeda motor, sepeda, hingga berjalan kaki.
Tempat ini dikunjungi ribuan orang. Letaknya persis di jantung Kota Berlin yang berpenduduk 3,5 juta jiwa dengan luas 889 kilometer persegi. Lalu lalang ribuan mobil dan sepeda motor seakanakan menjadikan kawasan ini tak mengenal waktu siang dan malam.
170
Di sana ada pusat perbelanjaan terbesar di Berlin, Potsdamer Platz Arkaden. Gedung-gedung modern pencakar langit yang dijadikan sebagai pusat bisnis, seperti Sony Center dan Daimler Benz, sebuah perusahaan mobil terbesar di Jerman dengan merek Mercedes Benz. Ada juga gedung akuntan publik, PricewaterhouseCooper. Bahkan, di kawasan ini terdapat gedunggedung sinema dan teater. Akan tetapi, ramainya orang yang datang ke Potsdamer Platz bukan sekadar ingin berbelanja atau melakukan kontrak hubungan bisnis. Lebih dari itu, khususnya bagi para pendatang, terutama wisatawan, tempat itu menjadi penting karena di daerah itu masih terdapat sisa-sisa bekas reruntuhan Tembok Berlin (The Berlin Wall) yang runtuh pada 9 November 1989. Sebuah sejarah penting bagi negara-negara Eropa khususnya dan dunia umumnya atas menyatunya negara Jerman Timur (berhaluan komunis) dengan Jerman Barat (berhaluan kapitalis).
Yang namanya sisa-sisa bekas reruntuhan Tembok Berlin tentulah bentuknya sudah tidak utuh lagi. Di perempatan Potsdamer Platz ada dua tempat sisa-sisa reruntuhan Tembok Berlin yang sengaja tidak diruntuhkan secara rata. Kedua tempat ini menjadi pilihan pendatang ataupun wisatawan yang datang ke Jerman. Satu tempat disisakan berupa sebuah tembok berukuran 1,5 x 3,5 meter yang letaknya dekat dengan perempatan persimpangan lampu lalu lintas. Pada sisi pertama sisa reruntuhan di tempat tersebut sudah dicat warna-warni, merah, kuning, biru, hitam, dan putih, secara sembarangan. Ada tulisan sebuah situs web, www.berlinwall.de. Pada sisi kedua terdapat gambar simbol mobil Mercedes Benz yang dicat dengan warna kuning dalam ukuran hampir sepanjang tembok. Di sisi kedua ini juga terdapat dasar bangunan tembok seukuran 1,5 meter dengan tebal semen 15 sentimeter. Orang yang datang ke lokasi itu tidak dilarang untuk memegang ataupun berfoto di bekas tembok itu. Satu lagi sisa reruntuhan terletak di depan gedung Sony Center. Bentuk reruntuhan di dekat kawasan Sony Center lebih panjang dan lebar daripada reruntuhan pertama. Diperkirakan, ukurannya sekitar 12,5 x 3,5 meter. Tembok di tempat ini dicat lebih rapi dan ditata dalam lima gambar, atau satu gambar seukuran 3,5 x 2,5 meter. Isi gambar yang dicat adalah mobil Mercedes dengan pelat nomor polisi Nov 9 -89 yang menembus tembok dengan tulisan, We come together. Ada gambar tiga remaja perempuan Jerman dengan tulisan, Don’t worry history. Dan, ada gambar burung merpati dan beruang merah sedang bermain bola. Kemudian, ada gambar bercat merah kuning dengan dasar hitam, seperti lambang warna bendera Jerman, dan ada pula gambar bercat seperti kotak-kotak berwarna-warni. Selain itu, tembok tersebut dipagari dengan kawat besi, dan di dalam bangunan tembok masih terdapat sejumlah sisa-sisa batu beton dan satu rumah. Sisa-sisa fondasi atau bangunan dasar tembok pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur selebar 15 sentimeter, yang ada di tengah jalan raya, tak dibongkar habis. Sisa-sisa dasar bekas tembok dibiarkan membelah jalan raya sebagaimana aslinya sehingga dari tengah jalan raya akan mudah terlihat bekas-bekas dasar bangunan Tembok Berlin. Menariknya, orang yang datang ke Potsdamer Platz ini bukan hanya bangsa -bangsa dari luar, seperti Asia, Australia, dan Amerika Serikat, tetapi sebagian juga termasuk Eropa daratan dan lautan yang belum pernah maupun sudah pernah berkunjung.
"Masih ada juga orang-orang di sekitar wilayah Jerman belum pernah melihat bekas runtuhnya Tembok Berlin. Makanya, tidak heran malah sebagian ada juga yang datang dari sekitar negara-
171
negara bagian di Jerman. Itu bisa terjadi karena di antara warga Jerman Timur dan Jerman Barat ada juga secara psikologis yang belum percaya telah bersatu," kata Iwan Wijaya Mulyanto, staf Kedutaan Besar RI di Berlin. Selain kedua bangunan tersebut, ada juga bangunan Tembok Berlin yang tergolong masih utuh sepanjang sekitar 100 meter. Tembok yang dipagari kawat besi setinggi 175 sentimeter itu terletak tidak berapa jauh dari lokasi Potsdamer Platz menuju bekas US Army Checkpoint Charlie, sebuah tempat pengecekan keluar masuknya orang Jerman Timur dan Jerman Barat. Keadaan tembok masih seperti yang asli. Hanya saja, di dinding-dinding tembok terdapat coretan-coretan tulisan. Ada juga dinding tembok yang sudah dijebol selebar 1,5 meter. SEJARAH berdirinya Tembok Berlin tak terlepas dari kejatuhan Adolf Hitler pada Perang Dunia II tahun 1945. Hitler menyerah kalah tanpa syarat. Jerman pun kemudian diduduki oleh AS, Uni Soviet, Inggris, dan Perancis. Wilayah Berlin mendapat perlakuan khusus dan diurus secara bersama oleh keempat negara tersebut. Berlin pun dibagi-bagi menjadi empat komandan kota sehingga akhirnya membentuk satu sekutu bersama. Dengan munculnya Perang Dingin (Cold War), Berlin pun terancam pecah karena terjadi friksi soal pembagian kewenangan pengurusan wilayah antara blok Barat dan blok Timur. Pada ta hun 1948 Uni Soviet mencoba memaksa blok Barat meninggalkan Kota Berlin. Uni Soviet melakukan blokade sehingga blok Barat harus menyediakan kebutuhan bahan pokok. Setahun kemudian, Uni Soviet kembali membuka blokadenya. Setelah itu, pertikaian semakin menajam sehingga negara Jerman pun dibagi menjadi dua wilayah. Uni Soviet mendirikan Deutschland Demokratische Republik (DDR) dengan ibu kota Berlin Timur, sedangkan AS mendirikan Bundesrepublik Deutschland (BRD) dengan ibu kota Berlin Barat. Di bawah tekanan politik dan sulitnya ekonomi, banyak warga negara dari kelompok DDR, Berlin Timur, yang lari menyeberang ke BRD, Berlin Barat. Untuk menghentikan pelarian warga Berlin Timur, Uni Soviet berupaya mengusir orang-orang Berlin Barat dari Kota Berlin, tetapi tidak berhasil. Khawatir pengungsian dari Berlin Timur ke Berlin Barat terus berlangsung. Pada 13 Agustus 1961 didirikanlah tembok perbatasan secara militer oleh 40.000 tentara dan polisi Berlin Timur sepanjang 155 kilometer dengan cara membentangkan kawat berduri di sepanjang perbatasan. Tercatat, ada 254 orang yang meninggal karena berupaya menyeberang melalui Tembok Berlin. Berlin Barat dan Berlin Timur pun berkembang dengan caranya masing-masing, tanpa ada hubungan secara resmi. Berlin Barat berkembang sebagai tempat permukiman badan pemerintahan, kota pameran dan kongres. Akan tetapi, Berlin Barat mengalami kekurangan orang sehingga akhirnya mendatangkan tenaga kerja dari luar (gastarbeiter), seperti Turki. Sementara itu, Berlin Timur berkembang menjadi kota industri dan pusat politik. Akhirnya, pada 9 November 1989, dunia dikejutkan dengan runtuhnya Tembok Berlin yang berdiri kokoh membelah Jerman Barat dan Jerman Timur. Siapa pun tak bisa mengempang menyatunya kembali warga Jerman Barat dan Jerman Timur dari ambisi kekuasaan. Benar. Keinginan bersatunya kembali warga Jerman Timur dan Jerman Barat merupakan persoalan fitrah kemanusiaan yang secara asasi ingin memperoleh kedamaian dan kebebasan. Kini, sudah hampir 14 tahun runtuhnya Tembok Berlin, tetapi ribuan orang tetap datang berbondong-bondong berkunjung ke daerah itu. Seakan-akan jika tidak datang langsung berkunjung ke Berlin, kita tidak percaya warga Jerman Timur dan Jerman Barat sudah menyatu.
172
(Surya Makmur Nasution, dari Berlin)
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0310/20/Jendela/630266.htm
Kontroversial, tetapi Bush adalah Pemimpin Bangsa Besar
MEMBACA berita sekitar kunjungan Presiden AS George W Bush ke beberapa negara Asia Pasifik, tidak bisa tidak kita menyimpulkan betapa kontroversialnya pemimpin AS tersebut. Bush dalam lawatan dari tanggal 17 hingga 23 Oktob er 2003 dijadwalkan mengunjungi Jepang, Filipina, Thailand, Singapura, Indonesia, dan Australia. Memang baik menurut prosedurnya, maupun realita sejarahnya, kunjungan pemimpin AS selalu disertai dengan pengawalan ketat. Ini sendiri selalu menjadi pemberitaan menarik. Di sana-sini diwarnai pula dengan cerita seperti mitos tentang dinas rahasia, limusin tahan peluru, pesawat kepresidenan yang serba canggih dan ultramodern. Sementara legenda-legenda tersebut masih terus terdengar sama, yang kini terdengar semakin wah adalah pengamanannya, yang lalu disebut menjadi "ekstra ketat". Disebut-sebut keterlibatan dinas rahasia dalam jumlah ribuan yang sudah tiba terlebih dulu di kota yang akan dikunjungi Bush, bahkan beberapa pekan sebelum pemimpin AS ini tiba. Ringkas kata, kunjungan Presiden Amerika tak lepas dari nuansa film Hollywood, yang selain terkesan ribet, juga penuh dengan show. Bagaimana tidak aksi melihat pesawat kepresidenan Air Force One terbang dikawal dua jet tempur canggih F-15. Pastilah itu lawatan yang mahal sekali, apalagi apabila mengingat durasi lawatan di sebagian negara yang dikunjungi hanya beberapa jam saja. Namun, ya itulah gaya lawatan pemimpin negara adidaya satu-satunya di dunia.
AKHIR pekan kemarin Presiden Bush berada di Thailand dalam rangka menghadiri pertemuan puncak Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Sebelumnya selama di Filipina, Bush sempat didemo oleh masyarakat yang antiperang. Sebagaimana kita baca di harian ini kemarin, sejumlah anggota Kongres Filipina melakukan walk out ketika Bush berpidato. Selain diprotes karena kebijakannya menginvasi Irak, Bush juga dikecam di negara seperti Indonesia karena kebijakannya menyangkut penanganan terorisme. Dalam kaitan topik terakhir ini, KTT APEC yang semestinya mencurahkan sebagian besar pembicaraannya untuk memajukan kerja sama ekonomi mau tak mau masih akan banyak memfokuskan diri pada isu terorisme. Seperti diakui oleh diplomat senior Indonesia, Makarim Wibisono, di harian ini kemarin, terorisme sudah berkurang di kawasan Asia Pasifik. Akan tetapi, tidak satu negara pun bisa mengesampingkan masalah keamanan, di mana salah satu faktor kuncinya adalah melakukan tindakan pencegahan. Dalam hal ini, kunci keberhasilan melawan teror adalah kerja sama internasional.
173
DI samping cara-cara penanganan terorisme yang kurang pas, hal lain yang banyak menimbulkan kegusaran terhadap AS, khususnya terhadap pemerintahan sekarang, adalah penerapan kebijakan yang unilateralis, tidak mengindahkan sistem internasional, dan penuh diwarnai kepongahan. Ini amat tampak dalam invasi ke Irak terakhir. Lalu ciri lain yang juga diamati adalah bahwa banyak dari kebijakan tersebut penuh dengan standar ganda, terlalu berat sebelah, dan-dengan itu-tidak adil. Inilah yang terjadi dalam kebijakan AS di Timur Tengah, khususnya menyangkut konflik Palestina-Israel. Sampai-sampai orang sering bertanya-tanya, apakah sebenarnya AS patron Israel atau sebaliknya Israel merupakan majikan AS sehingga adidaya ini demikian tanpa reserve dalam memberikan dukungannya terhadap negara Yahudi itu. Kemudian yang berkaitan dengan Indonesia adalah stigmatisasi yang cenderung kelewatan, terlalu menggeneralisasi, bahwa teror melawan AS dilakukan oleh Islam. Bagi bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pemberian cap semacam itu sungguh menimbulkan kegeraman.
KINI saat berada di negara-negara Asia Pasifik, semestinyalah George W Bush meluangkan waktu untuk mendengarkan sendiri apa yang disuarakan para pemimpin di kawasan ini. Khususnya selama empat jam berada di Bali/Indonesia, Bush juga bersedia mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh pemimpin Muslim yang ditemuinya. Kita yakin bahwa tokoh-tokoh terkemuka Muslim yang bersedia menemui Bush dapat menyampaikan segamblanggamblangnya apa yang menjadi bahan kerisauan dan ketidaksenangan kita selama ini menyangkut kepemimpinan Bush dan kebijakan pemerintahan AS yang kita pandang tidak menyenangkan. Namun, selebihnya, sebagai tuan rumah kita pun harus dapat memperlihatkan diri sebagai warga bangsa yang menjunjung adab. Suka tidak suka, Bush adalah pemimpin bangsa besar yang telah rela menempuh bahaya untuk datang ke wilayah yang menurut anggapannya sendiri amat berbahaya untuk dikunjungi. Toh demi mendengar masukan, ia bersedia menempuh bahaya.
Hanya saja, kita tentu juga ingin melihat apakah setelah itu ada perubahan gaya dari kepemimpinan Bush. Kalau ada, itu tanda Bush serius dan tulus. Kalau tidak, sebaliknyalah yang harus kita percayai.
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0310/20/opini/635307.htm
Geliat Perubahan di Arab Saudi
ARAB Saudi pada Senin (13/10) lalu mengumumkan akan menyelenggarakan pemilihan umum pertama untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk di dewan pemerintahan kota. Pengumuman tersebut menyusul keputusan sidang Dewan Kabinet Arab Saudi pada hari itu juga, berupa perluasan partisipasi penduduk dalam urusan daerah/kota melalui pemilihan umum (pemilu). Hal itu untuk mengaktualisasi dewan kota, di mana separuh dari anggota tersebut harus dipilih lewat pemilu.
174
Pengumuman itu tentu merupakan pertanda lagi terus bergulirnya roda reformasi politik di salah satu negara Arab Teluk tersebut yang selama ini terbilang konservatif. Pada bulan Mei lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi Pangeran Suud Faisal juga mengumumkan bahwa Raja Fahd Bin Abdul Aziz telah menyetujui pembentukan komite hak asasi manusia nonpemerintah.
Faisal lalu menegaskan, komite itu independen dan pemerintah akan berusaha membantu agar komite tersebut independen dan mandiri. Ia juga membantah ada tekanan luar negeri dibalik pembentukan komite hak asasi manusia itu. PERSETUJUAN Arab Saudi atas pembentukan komite hak asasi manusia tersebut adalah suatu perubahan sikap dan persepsi atas isu hak asasi manusia itu sendiri. Sebelum ini, Arab Saudi memandang ada sejumlah prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui dunia saat ini tidak sinkron dengan ajaran Islam.
Namun dalam perjalanan waktu, persepsi Arab Saudi melunak dan kemudian menerima prinsip hak asasi manusia itu. Tragedi 11 September 2001 dan invasi Amerika Serikat (AS) ke Irak disebutkan merupakan faktor utama berubahnya persepsi Arab Saudi atas nilai-nilai hak asasi manusia tersebut. Prioritas utama kebijakan politik AS di kawasan Arab saat ini adalah upaya mensosialisasikan dan menerapkan demokrasi di kawasan tersebut. Kementerian Luar Negeri AS mempunyai program khusus untuk pembangunan demokrasi di dunia Arab yang dipimpin oleh putri Wakil Presiden AS Dick Cheney, Elizabeth Cheney. Pemerintah AS mencanangkan secara resmi untuk pengembangan demokrasi dalam proyek yang dikenal dengan nama "kemitraan AS-Timur Tengah" yang disampaikan Menlu AS Colin Powell pada bulan Desember 2002. AS menyediakan dana sebanyak 29 juta dollar AS per tahun untuk proyek tersebut. Penasihat keamanan nasional AS, Condoleezza Rice, menegaskan, AS akan bekerja sama di kawasan Timur Tengah dengan mereka yang berusaha mengembangkan demokrasi, toleransi, kebebasan, dan kemakmuran. Pada Februari tahun 2003, Presiden AS George Walker Bush mengatakan, dunia memiliki kepentingan bagi tersebarnya nilai-nilai demokrasi karena akan mendorong ke arah terciptanya kehidupan yang lebih baik.
Dari pernyataan para pejabat AS itu, perhatian AS untuk penyebaran demokrasi itu berkaitan erat dengan kepentingan keamanan nasional AS. AS pun tidak cukup hanya memerangi faksi-faksi radikal dan sumber dananya, tetapi lebih jauh yakni meletakkan strategi yang bertujuan menghancurkan pijakan yang membantu memperkuat fenomena radikalisme di dunia Arab dan Islam. Dalam konteks ini, Elizabeth Cheney mengatakan, dasar hubungan AS dengan negara -negara Arab berubah secara mendasar setelah tragedi 11 September 2001, di mana AS akan berusaha mengubah infrastruktur tatanan sosial bangsa Arab yang dianggap sebagai sumber bagi lahirnya radikalisme dan terorisme. Condoleezza Rice juga menyatakan, problema politik dan ekonomi di dunia Arab telah menyuburkan bagi tumbuhnya ideologi yang mengusung kekerasan dan kebencian. Menurut
175
Rice, perasaan putus asa memaksa seseorang berbuat bunuh diri yang membawa korban tewas dan luka-luka orang lain. Maka, menurut Deputi Menlu AS Wiliam Burns, ada empat butir yang harus dilakukan dalam proses demokrasi di Timur Tengah. Pertama, rezim-rezim Arab harus mulai melakukan keterbukaan politik. Kedua, perubahan ke arah demokrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi yang lebih luas, yakni upaya menyelesaikan konflik Arab-Israel.
Ketiga, perubahan ke arah demokrasi adalah perubahan secara bertahap. Perubahan itu tidak hanya ditandai oleh penyelenggaraan pemilu, tetapi menegakkan supremasi hukum, memperkuat civil society dan membangun lembaga-lembaga yang kuat. Keempat, perubahan ke arah demokrasi tidak semata pesanan sponsor dari luar negeri, namun merupakan aspirasi dari dalam negeri, yakni rakyat dan pemerintahnya. Burns mengatakan, demokrasi tidak semata merupakan nilai dunia Barat atau menjadi pilar bagi tegaknya hak asasi manusia, tetapi hal itu merupakan bagian dari kepentingan AS. Menurut Burns, barangkali ada rezim Arab yang sulit atau tidak ada usaha yang cukup melakukan perubahan, maka rezim tersebut akan pasti gagal dan kemudian ambruk. Tak pelak lagi negara-negara kawasan itu pun dengan kadar yang berbeda antara satu dan lain terpaksa mengakomodasi keinginan AS itu. Itulah yang juga terjadi pada Arab Saudi saat ini. Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz kini sering kali menyerukan harus memerangi KKN dan memberi peran lebih besar pada kaum wanita. Selain itu, Arab Saudi juga mulai menghadapi tekanan ekonomi. Dilaporkan, angka pengangguran di kalangan warga Arab Saudi sendiri bisa mencapai 30 persen dari angkatan kerja dalam beberapa tahun mendatang. Pemerintah Arab Saudi mulai berusaha memberi kesempatan yang sama pada penduduknya. Kementerian Sosial Arab Saudi, menurut laporan harian Al Hayat edisi hari Kamis (16/10), mengeluarkan keputusan, tenaga kerja Arab Saudi harus mengganti tenaga kerja asing pada 25 macam profesi selama jangka waktu tiga tahun yang akan dimulai pada awal tahun depan. Keputusan tersebut dalam upaya mengatasi gejala pengangguran yang kini mencapai angka 8,6 persen dan diperkirakan bisa mencapai 30 persen beberapa tahun mendatang jika tidak segera diatasi. Menteri Tenaga Kerja dan Sosial Arab Saudi Ali Bin Ibrahim Namla mengungkapkan, kementeriannya telah mengeluarkan keputusan bahwa semua lembaga dan perusahaan Arab Saudi harus mempekerjakan warga asli Arab Saudi di bidang dan profesi yang memungkinkan bisa dikerjakan oleh mereka. SEMENTARA itu, keputusan akan menggelar pemilu anggota dewan kota diambil setelah pimpinan Arab Saudi berkali-kali memberi isyarat pentingnya menggulirkan proses reformasi politik di negara itu. Pidato Raja Fahd Bin Abdul Aziz pada pembukaan kerja Dewan Syura tahun ke III pada 17 Mei 2003 menegaskan pentingnya reformasi politik. "Urusan dalam negeri kita, harus dievaluasi yang mengharuskan kita melakukan reformasi politik," kata Raja Fahd. "Saya ingin menyampaikan kepada kalian, bahwa kami akan terus melanjutkan reformasi politik dan administrasi. Kami akan mengoreksi struktur kelembagaan dan pendidikan, serta memperluas partisipasi rakyat," lanjutnya.
176
Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Abdullah Bin Abdul Aziz dalam suatu pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat negara itu juga menegaskan, saya memiliki perasaan dan obsesi yang sama dengan kalian tentang masa depan negara ini. Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Sultan Bin Abdul Aziz dalam forum yang sama menyatakan pula akan segera memulai proses reformasi di negara itu. Menlu Arab Saudi Pangeran Suud Faisal mengungkapkan, Arab Saudi akan menyelenggarakan pemilu dewan kota karena merupakan tuntutan yang terus meningkat dari rakyat negara itu. "Dewan menteri memutuskan untuk memperlebar partisipasi warga negara dalam menangani persoalan-persoalan lokal melalui pemilihan umum dengan aktif di dewan pemerintahan, di mana separuh anggota dewan itu akan dipilih," tulis kantor berita resmi pemerintah itu. Kolumnis harian Al-Watan, Mohammed al-Harfy, mengatakan, dirinya berharap keputusan kerajaan itu bukan sebagai keputusan sepihak hanya untuk menenangkan individu yang menuntut reformasi. "Saya pikir ini merupakan langkah positif karena banyak orang di masyarakat kita telah diminta untuk ikut pemilihan umum, termasuk dewan pemerintahan," tambahnya. "Tetapi ini saja tidak cukup. Kita berharap pemilihan umum nanti merupakan yang awal dan terus dilanjutkan di pemilihan umum di Dewan Syura, di perguruan-perguruan tinggi, dan hak membentuk sebuah sindikasi."
Sedangkan Menteri Dalam Negeri Pangeran Nayef hari Senin lalu menangkal kritik-kritik Barat terhadap catatan hak asasi manusia dari satu sisi. "Kita sudah biasa mendengar tuduhan seperti itu, tetapi disayangkan kita tidak pernah mendengar (kritik-kritik) soal hak asasi manusia yang dilakukan di negara mereka sendiri," tegas Pangeran Nayef. AKAN tetapi, rumitnya mekanisme proses pengambilan keputusan dan terabaikannya aspek politik dalam pembangunan negara, membuat banyak pengamat masih tanda tanya tentang pelaksanaan janji dari keluarga kerajaan negara itu menyangkut reformasi politik. Karena itu, keputusan memperluas partisipasi rakyat dalam urusan lokal merupakan peristiwa historis dalam proses reformasi politik. Pemilu anggota dewan pemerintahan kota itu dianggap historis, karena pemilu tersebut bisa menjadi pintu bagi proses reformasi politik berikutnya. Pemilu anggota dewan pemerintahan kota itu bisa berandil membangun struktur politik baru yang berpijak pada kedaulatan rakyat. Hal itu bisa dilihat dari se jumlah faktor berikut ini, yaitu pertama, memperkuat dan memperluas budaya pemilu di masyarakat Arab Saudi melalui proses mobilisasi politik dan menerima hasil pemilu dengan jiwa penuh toleransi, apa pun hasilnya, yakni kalah atau menang.
Kedua, lebih memberi peran pada civil society dalam pembangunan. Di negara-negara berkembang, pengambilan keputusan berpusat pada kota-kota besar, sedangkan pemilu dewan kota berandil mengalihkan sebagian keputusan ke kota -kota lain, terutama kota-kota kecil atau pinggiran. Dengan demikian, terjadi perluasan mekanisme pengambilan keputusan melalui pemilu dewan kota itu.
177
Ketiga, seseorang yang terpilih lewat pemilu dewan kota tersebut akan terlepas dari tekanan administratif dan birokrasi, di mana dia bisa konsentrasi untuk pengabdian kota dan penduduknya dengan harapan ia bisa terpilih lagi di masa mendatang. Keempat, pemilu dewan kota lebih memberikan pusat perhatian pada pelayanan sehari-hari penduduk kota. Peningkatan pelayanan pada penduduk bisa berandil meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik mereka. Kelima, pemilu dewan kota bisa memperkuat persatuan nasional, karena anggota dewan terpilih harus melayani semua tuntutan penduduk, terlepas dari latar belakang sosial dan politik. Keenam, terbentuknya dewan kota bisa memperingan tekanan atas pemerintah pusat. Seorang warga tidak perlu lagi membawa urusan sehari-harinya pada pemerintah pusat, tetapi bisa diselesaikan di tingkat dewan kota. Arab Saudi masih dalam tahap pertama dari proses reformasi politik. Pada tahap pertama itu, pemerintah ingin melihat apakah pemilu lokal dapat menggapai tujuan politiknya, yakni bekerja sama dengan pemerintah pusat membangun daerah-daerah. Keputusan Arab Saudi menggelar pemilu dewan kota adalah suatu tanda bertiupnya angin perubahan di situ dan kawasan Teluk pada umumnya. (Musthafa Abd Rahman, dari Cairo)
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0310/21/ln/635261.htm
Isu Politik Mendominasi "Quo Vadis" APEC?
DARI segi organisasi, kelompok bernama Asia Pacific Economic Cooperation (Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik/APEC) adalah yang terbesar di dunia. Selain beranggotakan 21 negara, APEC memiliki kekuatan ekstra besar yang tidak dimiliki organisasi serupa di dunia ini dalam konteks perekonomian. BAYANGKAN saja, APEC berpenduduk 2,3 miliar jiwa dari 6 miliar jiwa penduduk dunia. Setengah dari perdagangan dunia terjadi di APEC. Sebesar 18 triliun dollar AS produksi domestik bruto (PDB) dunia-dari total 30 triliun dollar lebih PDB dunia- ada di APEC. Lima dari 10 negara yang memiliki kekuatan perekonomian terbesar di dunia ada di APEC, yakni Amerika Serikat (AS), Jepang, Cina, Kanada, dan Meksiko. Sangat akbar, berwibawa dan berkekuatan luar biasa, itulah sebenarnya ciri-ciri lain dari APEC. Berdiri tahun 1989, misi APEC adalah menciptakan kawasan perdagangan bebas dan membebaskan aliran investasi dari berbagai hambatan. Itulah tujuan utama dari APEC pada awalnya. Masalahnya, berbagai hambatan pada perdagangan dan arus investasi global masih terhambat sehingga memperlambat realisasi potensi perekonomian. Itulah alasan mengapa sekelompok negara kemudian mengikrarkan pendirian APEC, dengan Australia sebagai salah satu motornya.
178
Misi awal itu juga telah dipakukan lagi pada Deklarasi Bogor, ketika Indonesia menjadi tuan rumah APEC tahun 1994 lalu. Pada deklarasi itu dicanangkan bahwa APEC akan menjadi kawasan perdagangan dan arus investasi yang bebas pada tahun 2010 -untuk anggota APEC yang maju-dan 2020-untuk anggota dengan perekonomian yang terbelakang. Namun, di dalam perjalanan APEC di tahun-tahun kemudian-setelah 1994-pamor APEC seakanakan mulai sirna. Misalnya, tidak ada peraturan- peraturan di APEC yang mengikat anggotanya untuk menciptakan peraturan yang bisa mempermulus APEC menjadi sebuah kawasan perdagangan yang bebas. Dalam dua tahun terakhir, topik APEC juga semakin kabur dari misi awal, dan semakin terlibat jauh di dalam pembahasan terorisme dan isu-isu politik. Itu memang penting, tetapi fokus APEC menjadi terbengkalai.
Dominasi AS bahkan semakin menjadi- jadi dan sering kali mendiktekan isu yang hendak dibahas di APEC. Contoh paling jelas adalah pertemuan para Menteri Keuangan (Menkeu) APEC di Phuket, Thailand, awal September 2003 lalu. Menkeu AS John Snow menjadikan isu mata uang Cina sebagai topik penting. AS lewat pertemuan itu mendesak Cina melonggarkan kontrol terhadap renminbi (mata uang Cina) dengan tujuan memuluskan ekspor AS ke Cina.
Pada tahun ini, topik-topik non-ekonomi juga terus mencuat. Di APEC 2003 ini misalnya dicoba juga pembahasan soal isu nuklir Korea Ut ara. Namun, Rusia memblokir isu nuklir Korea Utara dan tidak masuk dalam agenda APEC. Demikian pula soal pejuang demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi, isu non -ekonomi lain kini dibahas di APEC dengan dukungan Thailand. Topik soal terorisme, tentunya sudah jelas, merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan untuk dibahas. Bahkan dalam pertemuan dua hari para pejabat senior APEC-14 hingga 15 Oktober lalu-topik soal terorisme dan pencegahannya telah diputuskan. Topik itu dibahas intensif oleh pemimpin APEC pada pertemuan 20-21 Oktober. "Topik soal terorisme tidak bisa dihindarkan meski isu ekonomi mendapatkan penekanan penting. Tidak bisa berterima bagi negara maju untuk membahas perdagangan tanpa membicarakan keamanan. Perekonomian dan keamanan berjalan seiring," kata Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Persoalan muncul! Fokus APEC soal perdagangan, investasi dan isu-isu ekonomi menjadi tenggelam untuk tidak mengatakan terganggu. MENJELANG pertemuan APEC, Korea Selatan dan Jepang mencanangkan penciptaan kawasan perdagangan bebas. Dua negara itu akan memasukkan Meksiko di dalamnya. Namun isu itu tenggelam oleh hiruk-pikuk soal topik terorisme. Kantor berita Agence France Presse (AFP) menuliskan bahwa APEC semakin didominasi isu- isu politik yang sedang hangat pada saat APEC mengadakan pertemuan. Bahkan, dikatakan, isu politik menenggelamkan masalah-masalah ekonomi yang justru menjadi tujuan awal APEC.
179
"Di balik layar, Anda akan mendapatkan kesempatan mendiskusikan isu-isu yang tidak didapatkan pada forum lain," kata Kepala Political and Economic Rick Consultancy (perusahaan konsultan berbasis di Hongkong) Bob Broadfoot. Kritik juga mengatakan bahwa APEC tidak memiliki misi yang jelas lagi. Dan bahkan tidak mudah untuk mendapatkan satu pun misi yang jelas tentang ekonomi di APEC. "APEC telah memiliki beberapa putaran dan hampir semua putaran benar-benar tidak menghasilkan sesuatu yang nyata," kata ekonom dari Standard Chartered Bank Singapura Joseph Tan. Ada masalah ekonomi yang akan hangat dibicarakan adalah soal World Trade Organization (WTO). Ini adalah topik penting setelah kegagalan pertemuan WTO di Cancun, Meksiko, awal September lalu. Pertemuan WTO di Cancun itu merupakan bagian dari rangkaian Doha Development, yang mencanangkan penciptaan peraturan baru perdagangan internasional yang adil. Itu adalah salah satu topik penting untuk dibahas.
Thailand juga sudah merancang tema-tema ekonomi yang akan dibahas di pertemuan APEC 2003 kali ini (lihat tema dan subtema APEC 2003), meski kalimat-kalimatnya sangat mengambang dan tidak membumi. Namun, topik itu telah telanjur tenggelam oleh isu-isu nonekonomi. Sebenarnya, setiap negara anggota berkepentingan mengajukan topik sesuai kepentingannya untuk dibahas di APEC. Namun demikian, kekuatan dan pengaruh AS di APEC membuat negara-negara di luar AS hanya sebagai pengikut dan menuruti saja. Entah bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan APEC ke jalurnya. Itulah yang masih menjadi pertanyaan berbagai kalangan dan belum ada jawaban untuk itu. Di APEC juga sebenarnya ada semacam kesepakatan agar negara maju memberikan bantuan kepada negara berkembang (yang menjadi anggotanya). Itulah sebabnya mengapa banyak negara berkembang di APEC menjadi antusias untuk berada di dalam APEC. Namun itu tidak terealisasi hingga sekarang. Mengapa? Tampaknya jawabannya tergantung pada inisiatif pemimpin negara berkembang yang ada di APEC. Namun, bisakah mereka diharapkan bersuara lantang demi kepentingan rakyatnya? Bagi pemimpin negara berkembang seperti Indonesia, apakah menjadi anggota APEC hanya sekadar untuk berada di kelompok organisasi yang memiliki anggota terkuat di dunia, yakni AS? Jika itu yang terjadi, janganlah terlalu banyak berharap pada APEC. Quo vadis APEC? (MON) Tema-tema APEC 2003 • Tema APEC 2003 "Dunia yang Berbeda: Kemitraan demi Masa Depan". Tujuannya membawa semua potensi terbaik yang dimiliki APEC untuk menghadapi tantangan masa depan. Meski ada perbedaan budaya dan level kemajuan ekonomi, setiap anggota APEC memiliki kekuatan yang unik dan bisa memberikan kontribusi pada proses kerja sama APEC. Seiring dengan niat APEC menjadi kawasan perdagangan dan arus investasi yang bebas -sebagaimana digariskan pada Deklarasi Bogor 1994-kemitraan yang harmonis menjadi kunci untuk mencapai tujuan itu. • Subtema:
180
- Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Knowledge-Based Economy/KBE). KBE adalah fondasi pertumbuhan ekonomi di kawasan APEC. Thailand menyerukan APEC untuk menggandakan kekuatan untuk mengejar KBE. Itu penting untuk memperkuat perekonomian yang berbasis pengetahuan, antara lain dengan memaksimalkan penggunaan informasi dan teknologi komunikasi, mendorong pengembangan sumber daya manusia, menciptakan kerangka peraturan yang kondusif dan sistem hukum yang mendukung. Pekerjaan APEC di bidang ini akan meningkatkan kemampuan perekonomian anggota APEC untuk mencapai kawasan perdagangan bebas dan meraih status sebagai kawasan investasi ya ng liberal, seperti digariskan Deklarasi Bogor. - Menciptakan Manusia yang Bertanggung Jawab (Promoting Human Security). Memberdayakan warga untuk menjadi aktif dan mandiri di kawasan APEC. Itu akan menjadi inti dari penciptaan manusia yang bertanggung jawab. Lewat program penciptaan kemampuan dan kesempatan di dalam program pengembangan sumber daya manusia, kekuatan dan potensi dari semua warga APEC akan dapat direalisasikan. Sebagai kawasan yang bergerak ke arah Deklarasi Bogor, proses perubahan perekonomian harus dikoordinasikan secara tepat. Penyediaan jaring pengaman sosial (JPS) akan turut memperkuat cita-cita yang mendambakan agar semua pihak mendapatkan akses secara sosial dan ekonomi. - Arsitektur Keuangan bagi Dunia yang Berbeda (Financial Architecture for a World of Differencess). Untuk mengurangi kerapuhan sistem keuangan- sembari berupaya meningkatkan arus investasi dan perdagangan bebas-APEC memerlukan arsitektur keuangan internasional yang baik pula. Itu penting untuk menghindari munculnya krisis moneter, yang menimpa sejumlah negara Asia tahun 1998 lalu. APEC berada di dalam posisi yang bisa memainkan peran penting di dalam mereformasikan sistem keuangan global. Perhatian terhadap terciptanya peraturan keuangan dan corporate governance sangat penting bagi APEC. Itu akan kondusif bagi APEC menuju kawasan perdagangan bebas. APEC akan terus melanjutkan perhatian pada penciptaan pasar obligasi regional. - Perusahaan Baru yang Sedang Berkembang: Perusahaan Berskala menengah dan Kecil dan Bisnis Mikro (New Growth Enterprises: SEMs and Micro-Business). Ada jiwa wiraswasta yang belum termanfaatkan di APEC. Dengan mengurangi birokrasi, maka jiwa wiraswasta seperti itu akan bisa berbisnis tanpa diganggu berbagai urusan yang memberatkan dan memberatkan biaya berbisnis bagi usaha berskala menengah dan kecil. Hal itu akan semakin mendorong perdagangan lintas batas dan selanjutnya akan bisa membuat perekonomian lokal semakin kuat dan mampu menciptakan kesempatan kerja. Memberi dukungan pada lahirnya bisnis mikro, baik di negara maju dan negara berkembang anggota APEC, akan memperkuat fondasi bagi distribusi pendapatan yang lebih seimbang. Hal itu selanjutnya akan memperkuat stabilitas dan pembangunan komunitas APEC yang lebih besar. Thailand akan menindaklanjuti soal SMEs itu, yang sudah mulai diperkenalkan pada tahun 2002, saat pertemuan APEC di Meksiko. - Berbuat dengan Tindakan Nyata (Act on Development Pledge). Kemakmuran masa depan APEC tergantung pada dedikasi APEC untuk mengimplementasikan janji- janjinya. APEC berbeda dari agen pembangunan lainnya. Thailand yakin akan implementasi atas janji- janji itu lewat kemitraan di dalam perdagangan, investasi dan kerja sama ekonomi dan teknis (economic and technical cooperation/ECOTECH). Itu artinya kerja sama jenis itu lebih dari sekadar pembangunan akibat kucuran bantuan keuangan lunak (berbunga rendah). Lewat ECOTECH, negara berkembang mendapatkan dana juga bantuan teknis. APEC juga akan dapat memberikan kontribusi penting bagi WTO Doha Development Agenda, baik secara tidak langsung maupun tidak langsung. Dengan itu, APEC akan dapat menyatukan warga dan komunitas seiring dengan rencana APEC untuk meraih misi Deklarasi Bogor. Sumber: Sekretariat APEC
181
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0310/21/ln/630244.htm
Iran Bersikap Kooperatif, tetapi Tekanan Barat Tak Berkurang
PEMERINTAH Iran akhirnya mengundang menteri luar negeri Inggris, Perancis, dan Jerman untuk menuntaskan silang pendapat masalah nuklir. Rupanya Iran tidak ingin membiarkan isu nuklir yang begitu sensitif berlarut-larut. Silang pendapat tentang program nuklir Iran telah memancing ketegangan. Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) terus menekan Iran dengan tuduhan negara di Teluk Persia itu mengembangkan program persenjataan nuklir. Iran membatah tuduhan itu dan mengaku hanya mengembangkan program listrik bertenaga nuklir dengan bantuan teknologi Rusia.
Meski tekanan bertubi-tubi, Iran kelihatannya tidak ingin menghindar dan siap menghadapi tuduhan dunia Barat. Secara tegas Iran menyatakan siap diperiksa oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Bahkan Iran mengajak Uni Eropa dan AS membuktikan kebenaran tuduhannya. Itu pula sebabnya, Pemerintah Iran mengundang menteri luar negeri Inggris, Perancis, dan Jerman, sebagai tiga anggota utama Uni Eropa, melakukan dialog konstruktif atas isu nuklir Iran. Namun, undangan itu kurang mendapat tanggapan positif Inggris. Sudah bisa diduga pula, tanggapan serupa datang dari Jerman dan Perancis. PADAHAL, undangan Iran merupakan lanjutan atas keinginan melakukan perundingan, yang sudah disampaikan sebelumnya. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan, ketiga negara anggota Uni Eropa itu telah mengirim surat untuk membantu menyelesaikan isu nuklir Iran. Bahkan Inggris, Perancis, dan Jerman menyatakan bersedia memberikan bantuan teknis penyusunan laporan seperti yang disyaratkan IAEA. Namun, tawaran bantuan ketiga negara dikhawatirkan bisa menjadi jebakan bagi Iran karena Uni Eropa tetap berkeyakinan Iran memiliki program persenjataan nuklir yang dirahasiakan.
Meski sudah berkali-kali membantah tuduhan Uni Eropa dan AS, Iran tetap memperlihatkan semangat kooperatif dan ingin membangun dialog yang konstruktif. Iran tampaknya sadar betul, sikap tidak kooperatif justru akan mengundang tekanan lebih keras dari Uni Eropa dan AS. Sampai akhir pekan lalu masih beredar berita Menlu Inggris Jack Straw dan rekannya, Dominique de Villepin dari Perancis dan Joschka Fisher dari Jerman, akan mengunjungi Teheran awal pekan depan sebagai upaya diplomatik mengakhiri krisis program nuklir Iran. Uni Eropa mendesak Iran menerima pengawasan ketat atas program nuklirnya dengan menandatangani dan melaksanakan protokol tambahan atas Traktat Nonproliferasi (NPT), yang mengizinkan IAEA melakukan inspeksi secara mendadak setiap saat.
182
Iran sudah mengisyaratkan membuka diri terhadap inspeksi IAEA, termasuk yang bersifat mendadak. Namun, isyarat Iran tidak menghentikan AS dan Uni Eropa terus menekan dan menuduh Iran sedang mengembangkan program persenjataan nuklir secara rahasia. KENYATAAN ini justru menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan memburuknya atas kontroversi program nuklir Iran. Bahkan berbagai kalangan mencemaskan kemungkinan Iran diperlakukan secara tidak adil seperti kasus Irak. Atas tuduhan memiliki persenjataan pemusnah massal, Irak digempur AS dengan dukungan Inggris. Tuduhan itu terbukti tidak benar dan hanya sebagai dalih untuk menyerang Irak dan menjatuhkan rezim Saddam Hussein. Kehadiran pasukan gabungan AS-Inggris tidak membuat Irak menjadi lebih baik. Sebaliknya Irak saat ini sedang dilanda kekacauan luar biasa. Kehadiran administrator dan pasukan AS sama sekali tidak mengembalikan keamanan Irak, tetapi malah sebaliknya. Gangguan keamanan meningkat, termasuk serangkaian serangan bom bunuh diri. Perkembangan keadaan Irak yang memburuk tentu di luar perkiraan AS dan Inggris. Kedua negara tampak semakin kewalahan menghadapi situasi Irak sehingga terpaksa meminta bantuan pasukan dan dana negara-negara lain dalam pemulihan keamanan dan pembangunan kembali Irak. SEOLAH tanpa merasa bersalah, AS-Inggris tidak pernah meminta maaf atas kasus serangan ke Irak. Sebaliknya AS dan Inggris terus membela diri dan membenarkan serangan ke Irak sebagai apa yang disebut sebagai bagian kampanye melawan terorisme internasional. Irak bersama Iran dan Korea Utara dianggap Presiden AS George Walker Bush berkonspirasi dalam Poros Kejahatan karena mengembangkan program senjata nuklir yang dapat mengancam keamanan AS dan masyarakat internasional. Tidaklah mengherankan, banyak orang mencemaskan kemungkinan Iran dan Korea Utara menjadi sasaran serangan AS setelah Irak. Itulah sebabnya, masyarakat internasional semakin cemas ketika Uni Eropa dan AS terus memojokkan Iran atas tuduhan kepemilikan program persenjataan nuklir. Sebagai negara berkembang, Iran tentu tidak berdaya menghadapi tekanan keras Uni Eropa dan AS. Komunitas internasional pun diperkirakan tidak dapat berbuat banyak dan tidak mampu menghentikan AS jika ingin menyerang Iran seperti dalam kasus Irak. Namun, semakin terbukti pula taruhan yang harus dibayar AS tidaklah kecil. Kasus Irak, misalnya, telah menimbulkan kerepotan luar biasa bagi pemerintahan Bush. Korban terus berjatuhan di kalangan tentara AS dan Inggris di Irak, yang memancing gelombang protes dalam negeri. Tidak tertutup kemungkinan AS akan dipermalukan di Irak seperti pernah dialaminya di Vietnam.
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0310/21/opini/638472.htm
183
Kunjungan Bush ke Bali dalam Perspektif Hubungan RI AS
MESKIPUN hanya sekitar empat jam, kunjungan Presiden Amerika Serikat George Walker Bush ke Bali tidak terlewatkan begitu saja. Dalam lawatannya ke Asia Tenggara termasuk Australia, hanya di Bangkok, ibu kota Thailand, tempat terselenggaranya pertemuan puncak forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik, Singapura, dan di Australia saja, ia menginap. Menurut rencana, dalam persinggahan singkat di Bali, Presiden Megawati Soekarnoputri akan menemuinya. Sementara Presiden Bush mengundang beberapa tokoh Muslim Indonesia untuk bertemu. Yang pertama menarik perhatian adalah pengamanan yang mendahului dan menyertai kunjungannya, bukan saja ke Bali, tetapi juga ke Manila (Filipina), Bangkok, dan Singapura. Begitulah selalu penjagaan keamanan yang menyertai kehadiran dan kunjungan Presiden AS ke mana pun. Pengamanan standar yang sudah luar biasa itu kini lebih ekstra ketat sejak serangan teror ke AS tanggal 11 September 2001 serta munculnya aksi teror di banyak negara dan tempat, termasuk di Bali.
Dalam konteks itu, persinggahannya di Bali bisa ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai arti tersendiri, yakni perhatian Presiden Bush terhadap aksi-aksi teror dan pilihannya menempatkan diri sebagai penggerak dan pemimpin dalam memerangi teror. Suatu posisi yang sekaligus mengundang kontroversi serta perbedaan pendapat terutama perihal interpretasi dan cara memeranginya. Di Indonesia pun perbedaan bahkan kritik dan protes itu ada. Hal itu di antaranya dinyatakan oleh sambutan ulama muda terkenal lagi populer KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), yang memutuskan tidak menghadiri undangan Presiden Bush di Bali. Perbedaan dan keberatan terhadap sikap dan kebijakan Presiden Bush bukanlah terhadap aksi teror itu sendiri, melainkan terhadap sikap, kebijakan, dan caranya yang dinilai tidak adil terhadap aksi kekerasan teror. Diangkat dan ditegaskan di banyak negara, semacam standar gandanya dalam menghadapi aksi teror di Timur Tengah dalam konflik antara Palestina dan Israel. Juga pernyataan dan sikapnya yang sempat menimbulkan kesan generalisasi antara teror dan agama Islam. MASALAHNYA memang kompleks lagi sensitif. Akan tetapi, justru karena itu suatu pemahaman, sikap, dan cara yang sebutlah sesuai dengan kompleksitas serta sensitifnya persoalan diperlukan. Berlaku ungkapan, kena ikannya tanpa membuat keruh airnya. Dalam pertemuannya dengan Presiden AS di Bali, para tokoh Muslim memperoleh kesempatan menjelaskan dan menegaskan persoalan itu dengan bahasa gamblang. Tujuannya konstruktif agar dalam masalah teror, tertangkap ikan yang memang secara hukum harus ditangkap, tetapi pemahaman, konteks, dan caranya jangan membuat air keruh. Bahwa dalam kunjungan maratonnya Presiden Bush singgah di Bali dan bertemu dengan pejabat pemerintah dan tokoh Indonesia, mengungkapkan posisi dan peran Indonesia di mata AS. Indonesia negara kepulauan terpanjang dengan penduduk sekitar 220 juta. Letaknya secara geopolitik amat strategis. Secara politik dan keamanan tampak nyata pula posisi dan peran itu.
184
Meskipun sudah setengah dikuras secara liar dan tidak membawa kemakmuran yang sebesarbesarnya bagi rakyat banyak, sumber alam Indonesia masih termasuk kaya. Masuk akal, negara tetangga yang besar maupun yang kecil mempunyai perhatian khusus. Demikian negara-negara industri seperti Jepang dan AS. Lewat reformasi, Indonesia bergeser lebih dekat dengan AS dan negara-negara demokrasi lainnya. Ada komitmen terhadap kemanusiaan, menghormati dan melindungi hak-hak asasi. Bahkan, dalam masalah antiterorisme pun, terutama setelah mengalami sendiri secara nyata, Indonesia mengambil sikap dan tindakan cukup efektif. AKAN tetapi, terutama dalam bidang ekonomi dan dalam bidang perlengkapan pertahanan, kita berpendapat dan merasa sikap dan tanggapan Pemerintah AS dan lembaga perwakilan rakyatnya tidak memadai. Bukannya harus begitu Indonesia ingin diperlakukan. Tetapi kita mengikuti pidato Presiden Bush di depan Kongres Filipina, yang terang-terangan menjanjikan bantuan ekonomi dan perlengkapan pertahanan. Terhadap Indonesia, sikap AS memberi kesan masih tetap mau mengacu secara negatif belaka kepada masa lampau. Padahal, dalam soal hak-hak asasi dan penghormatan atas hak kedaulatan setiap bangsa, apakah sikap AS terhadap Irak tidak lebih buruk daripada kebijakan Indonesia terhadap Timor Timur.
HARAPAN kita, persin ggahan Presiden Bush di Bali dan pertemuannya dengan Presiden Megawati dan para tokoh Muslim membuahkan hasil konstruktif. Pemahaman secara lebih komprehensif dan arif terhadap kompleksitas dan sensitivitas yang berkaitan dengan terorisme. Sikap lebih konstruktif dan positif Presiden dan masyarakat Amerika terhadap kita, Indonesia. Di antaranya dalam kerja sama dan bantuan ekonomi serta perlengkapan pertahanan. Perbaikan perikehidupan rakyat serta pengembangan bangsa dan negara niscaya urusan masing-masing negara. Meskipun demikian, menurut kenyataan sejarah apalagi pada masa kini, hubungan dan kerja sama antarbangsa tak terelakkan sebagai kepentingan bersama. Dalam konteks terorisme pun, kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan merupakan latar belakang dan pemicu. Jika orang merasa tidak bisa keluar dari kondisi itu, apalagi jika ada persepsi, orang dibiarkan dibelenggu dalam kondisi miskin, senjang, tidak adil dan tertindas, orang cenderung menempuh jalan kekerasan. Pandangan, sikap, serta tindakan positif, juga dalam kerangka antiterorisme, kiranya juga dimiliki oleh negara-negara industri maju. AS tidak dapat mengelak dari tanggung jawab itu.
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0310/22/opini/639744.htm
Resonansi Pernyataan Mahathir tentang Yahudi Termasuk Tinggi
PERNYATAAN Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad tentang kaum Yahudi menimbulkan resonansi tinggi. Reaksi keras bernada protes muncul dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan sejumlah kalangan, terutama yang merasa tersentak atas pernyataan Mahathir bahwa kaum Yahudi menguasai dunia.
185
Efek publikasi atas pernyataan Mahathir sangat besar. Sensasi dan kesensitifannya tinggi. Media massa global memberi tempat mencolok terhadap pernyataan Mahathir, yang dikeluarkan hari Kamis 16 Oktober lalu pada pertemuan puncak Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kuala Lumpur, Malaysia. Di depan sidang OKI yang beranggotakan 57 negara, Mahathir sebagai tuan rumah menyatakan, "Orang Eropa membunuh enam dari 12 juta orang Yahudi, tapi sekarang kaum Yahudi menguasai dunia dengan perwakilan. Orang berjuang dan rela mati untuk mereka." Ucapan Mahathir itu dikecam karena dinilai dapat mengundang sentimen anti-Semit, anti-Yahudi. Gema pernyataan pun bertambah keras karena Mahathir kemudian memberi tanggapan balik atas reaksi dunia Barat. Dalam penilaian Mahathir, reaksi keras dunia Barat justru makin mempertegas kebenaran apa yang dikemukakannya. APA pun, Mahathir tidak ingin menarik pernyataannya, tetapi justru mempertegas. Dalam wawancara dengan media massa Thailand awal pekan ini, Mahathir menegaskan bahwa kritikan meluas atas pernyataan tentang "kaum Yahudi menguasai dunia melalui perwakilan" membuktikan kebenaran pernyataannya. Gaung pernyataan Mahathir terasa pula dalam pertemuan puncak forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Bangkok, Thailand, tanggal 20-21 Oktober. Presiden AS George Walker Bush menilai pernyataan PM Mahathir sebagai sesuatu yang keliru. Tentu saja suara paling keras datang dari masyarakat Yahudi sendiri. Pernyataan Mahathir dianggap bisa mendorong aksi kekerasan terhadap masyarakat Yahudi. Bahkan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Urusan Hak Asasi Manusia Bertrand Ramcharan didesak mengeluarkan kecaman terhadap pernyataan Mahathir. DALAM kenyataannya pula, banyak kalangan tidak begitu terkejut atas pernyataan Mahathir. Pemimpin berusia 78 tahun itu, yang akhir bulan ini meletakkan jabatan setelah 22 tahun berkuasa, memang dikenal vokal dalam mengkritik dominasi dan hegemoni Barat. Ketika Asia Tenggara diguncang krisis moneter tahun 1997 sebagai dampak permainan kaum spekulan mata uang, Mahathir mengecam spekulan besar George Soros sebagai "orang pandir". Mahathir mengecam globalisasi sebagai bentuk imperialisme dan kapitalisme baru, yang membahayakan negara-negara berkembang. Sesungguhnya pernyataan Mahathir tidak terlalu menimbulkan kehebohan jika tidak dikutip secara parsial. Menurut Mahathir, media dan masyarakat internasional hanya menyoroti satu kalimat dari pidatonya sebagai tuan rumah pertemuan OKI. Padahal, bagian penting lain pidatonya berisi kecaman terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk serangan bom bunuh diri, dan menyerukan masyarakat Muslim mengikuti ajaran Al Quran dan mengajak pembicaraan damai dengan Israel. Reaksi para peserta pertemuan OKI umumnya positif. MUATAN dan interpretasi atas pernyataan Mahathir tentu saja tidak terlepas dari latar belakang persoalan pelik Timur Tengah (Timteng). Dunia Barat memihak Israel, sedangkan dunia Arab dan beberapa negara berkembang lainnya mendukung perjuangan bangsa Palestina. Bulan September lalu di depan Sidang Majelis Umum PBB, Presiden Megawati Soekarnoputri mengingatkan, selama negara-negara besar menjalankan kebijakan yang tidak adil dan memihak terhadap persoalan Timteng, konflik tidak akan selesai. Kebijakan tidak adil dan memihak itu
186
justru menciptakan kekecewaan mendalam, mer asa disisihkan dan dikucilkan, yang hanya mendorong terciptanya iklim kekerasan. Pergolakan di Timteng telah memperlihatkan pula sebuah ironi sejarah kemanusiaan. Bukankah kaum Yahudi yang pernah dikejar-kejar dan diperlakukan tidak adil menjelang Perang Dunia II justru mengulangi kekejaman dalam versi lain terhadap bangsa Palestina? Bangsa Palestina benar-benar menderita oleh represi dan aksi pendudukan Israel. Secara dialektis, kekerasan Israel mengundang kekerasan Palestina, dan sebaliknya. Kekerasan dilawan dengan kekerasan. Israel tampaknya kewalahan menghadapi metode serangan bom bunuh diri yang dilancarkan gerilyawan Palestina. Campur tangan dan dukungan pihak luar, lebih-lebih yang bersifat memihak dan tidak adil, hanya akan membuat konflik bertambah runyam. Luapan pengaruh negatifnya tidak berhenti di kawasan Timteng, tetapi ke seluruh dunia. Penyelesaian damai dan adil atas krisis Timteng tidak hanya ikut meredam ketegangan global, tetapi sekaligus memberikan inspirasi bahwa konflik seberat apa pun dapat diselesaikan jika ada keinginan baik dan bersikap adil. Komunitas internasional seyogianya mendorong penyelesaian damai, bukan membuat persoalan bertambah runyam oleh sikap pemihakan dan kebijakan yang tidak adil.
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0310/23/opini/641127.htm
Tragedi Kemanusiaan di Balik Kamp Tahanan Korea Utara
LAPORAN tentang kondisi kamp tahanan di Korea Utara benar-benar membuat banyak orang terenyak. Ratusan ribu tahanan dipaksa kerja keras, disiksa secara kejam, bahkan dibiarkan mati kelaparan di balik kamp tahanan di lembah dan gunung yang terpencil jauh letaknya. Dalam laporan setebal 125 halaman yang diedarkan hari Rabu 22 Oktober, lembaga swadaya masyarakat Amerika Serikat, Komite AS Untuk Hak Asasi di Korea Utara, antara lain melukiskan kamp kerja paksa di Korea Utara (Korut) sebagai neraka dunia.
Komite pemantau hak asasi AS itu lebih jauh menggambarkan kondisi dan perlakuan di kamp tahanan yang sangat mudah membuat para pesakitan cepat mati. Ribuan tahanan tidak bisa menyelesaikan masa tahanannya karena cepat mati di gulag, kamp kerja paksa. Kisah lengkap penderitaan di balik penjara Korut sulit diperoleh karena komite hak asasi AS hanya membuat laporan berdasarkan kesaksian puluhan bekas tahanan dan bekas sipir. Kenyataan sesungguhnya bisa jauh lebih mengerikan dari apa yang bisa ditangkap dari penuturan para bekas tahanan dan bekas sipir yang berhasil melarikan diri ke Cina. Bukan rahasia lagi, Pemerintah Korut menjalankan sistem sosialisme-komunisme menurut caracara Joseph Stalin yang terkenal kejam dan keji. Kamp-kamp tahanan Korut dibangun dengan
187
model gulag, kamp kerja paksa, di era Stalin di Uni Soviet. Para tahanan digunakan sebagai pekerja untuk kepentingan ekonomi. Rata-rata tahanan dipaksa kerja lebih dari 10 jam sehari. PRAKTIK kekejaman di balik penjara dan kamp kerja paksa sudah lama berlangsung. Namun, sulit diketahui dunia luar karena Pemerintah Korut melakukan politik tertutup. Segala informasi, apalagi yang bersifat negatif, tidak boleh dibocorkan ke dunia luar. Hukumannya sangat berat atas tudingan membocorkan rahasia negara.
Hampir tak terelakkan, Korut menjadi negara Stalinis yang banyak terselubung misteri. Tidak banyak orang luar tahu apa dan bagaimana kehidupan pemerintah dan rakyat di negeri yang serba tertutup itu. Dari bocoran informasi sangat terbatas, komunitas internasional dapat menyimak tentang kelangkaan pangan dan ancaman kelaparan hebat yang berlangsung kronis di Korut. Jutaan orang, terutama anak-anak dan perempuan, mengalami kekurangan gizi dan terancam mati kelaparan. Sungguh memprihatinkan. Keadaan Korut yang begitu runyam secara ekonomis tampak sangat kontras dengan lompatan kemajuan ekonomi di Korea Selatan (Korsel). Perilaku konfrontatif Korut terhadap Korsel membuat ketegangan di Semenanjung Korea tidak meredup.
Belakangan ini Korut dihebohkan oleh isu nuklir. Program persenjataan nuklir Korut tidak hanya membahayakan Semenanjung Korea dan kawasan Asia, tetapi seluruh dunia. Program senjata nuklir yang membutuhkan teknologi tinggi dan menghabiskan dana besar itu tampak sebagai ironi besar bagi bangsa Korut. Dana dihabiskan untuk program persenjataan sangat berbahaya, sementara rakyat dibiarkan mati kelaparan. HEBOH tentang masalah nuklir dan ketegangan dengan Korsel telah membuat Korut mendapat sorotan luas dunia. Kedua persoalan itu kebetulan bersinggungan langsung dengan rasa aman dunia luar. Adapun persoalan internal masih sebatas pada masalah kelangkaan pangan dan kekurangan gizi, serta gugatan sistem pemerintahan Stalinistis yang tertutup. Selebihnya tidak banyak yang tahu. Masuk akal jika banyak orang dikejutkan dan dibuat terperangah oleh laporan tentang kekejaman di kamp-kamp tahanan Korut. Sekitar 200.000 orang saat ini menghuni kamp tahanan di lembahlembah dan gunung-gunung terpencil. Para tahanan diperlakukan secara sangat buruk dan sangat tidak manusiawi. Tidaklah gampang mendapat informasi tentang keadaan kamp-kamp tahanan itu. Komite pemantau hak asasi AS menyatakan, hasil wawancara dengan puluhan bekas tahanan dan bekas sipir mengungkapkan 36 kamp kerja paksa. Sebagian kamp bisa difoto secara jelas oleh satelit. KECURIGAAN tentang kekejaman di balik kamp tahanan sebenarnya sudah lama disampaikan negara-negara Barat. Namun sulit mendapat akses, jalan masuk, untuk memperoleh informasi yang lebih menyeluruh dan rinci tentang penderitaan para pesakitan di Korut. Laporan yang diedarkan komite pemantau hak asasi AS sedikit mengungkapkan petaka yang berada di penjara-penjara Korut. Tidak seperti kamp-kamp Nazi-Jerman yang sengaja dirancang untuk mempercepat kematian para tahanan, penjara Korut didesain untuk mengeksploitasi tenaga para tahanan bagi tujuan ekonomi.
188
Alasan penahanan bermacam-macam, antara lain untuk menghukum para pembangkang politik, para migran yang diusir pulang (biasanya dari Cina), dan para pelaku kejahatan. Banyak orang Korut menyusup ke Cina tahun 1990-an karena kehancuran ekonomi setelah tidak ada lagi bantuan Blok Timur pascaberakhirnya Perang Dingin. Nasib warga Korut tidak lebih baik di Cina, bahkan kemudian diusir pulang. Sesampai di dalam negeri, orang-orang ini langsung dimasukkan ke dalam kamp kerja paksa. Tenaganya dieksploitasi habis-habisan, bahkan sampai mati. Petaka di balik penjara Korut sungguh luar biasa. Sebagai tragedi kemanusiaan, komunitas internasional harus memperlihatkan kepedulian, tidak membiarkan kekejaman terhadap tahanan Korut sampai berlarut-larut.
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0310/24/opini/644882.htm
Presiden Bush Kembali dengan Sejumlah PR
KUNJUNGAN Presiden Amerika Serikat George Walker Bush memang singkat, hanya empat jam. Selain dari segi pengamanan sungguh merepotkan, kunjungan itu memberikan manfaat dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-AS. Mungkin kita sepakat dengan kesimpulan Presiden Bush. Kunjungan ini sangat produktif. Indonesia dan Amerika Serikat (AS) punya banyak kesamaan.
Menurut Bush, kesamaan-kesamaan itu antara lain Indonesia dan AS sama-sama menghargai demokrasi, peduli terhadap perdagangan dan pendidikan rakyat, mencintai kebebasan, serta menginginkan terciptanya dunia yang tenteram dan damai. Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Bush menerima kunjungan sejumlah tokoh agama. Dalam pertemuan itu para tokoh agama menyampaikan harapan-harapan. Di antaranya AS diminta mengubah paradigma politik luar negerinya, khususnya menyangkut Timur Tengah. Juga harapan agar AS tidak mencampuradukkan agama dan terorisme. SEBELUM kedatangannya, kunjungan Bush ke Indonesia dianggap tidak bermanfaat. Ada aksi demo di beberapa tempat. Di Jakarta aksi demo "tolak Bush" berlangsung di depan Tugu Proklamasi. Di Bangkok dan Manila juga begitu. Kedatangan Bush diprotes.
Bahkan keinginan Bush berdialog dengan tokoh-tokoh agama pun diwacanakan perlu dan tidaknya. Ternyata kemudian sehabis pertemuan, para tokoh agama menilai pertemuan itu berlangsung terbuka dan hidup. Waktu yang dijadwalkan hanya 30 menit molor jadi 55 menit. Prasangka-prasangka demikian masuk akal. Prasangka berangkat dari apa yang sudah ditunjukkan AS selama ini, khususnya sepak terjang Presiden Bush. Dalam konteks ini benar yang dikatakan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad bahwa AS lebih berpihak kepada Barat, terutama dalam kebijakan Timur Tengah.
189
Dengan kedua pertemuan itu, bertemu pula kesepakatan-kesepakatan yang dibawa pulang Presiden AS. Sangatlah etis dan masuk akal, harapan-harapan itu tidak selesai dikatakan atau ditulis, tetapi ada kewajiban moral untuk merealisasikan. MEREALISASIKAN kesepakatan-kesepakatan bilateral dan harapan tokoh agama memang tidak gampang. Ada satu proses lagi yang harus dilakukan. Akan tetapi, kalau Bush bisa merealisasikan apa yang dikatakan, berarti "sekali dayung dua-tiga pulau terlampaui". Di satu pihak merehabilitasi prasangka tentang maksud baiknya. Di lain pihak menunjukkan memang dia berkeinginan baik dan tidak sekadar dianggap menggalang teman melawan terorisme. POLITIK memang tidak bisa dihitung matematis. Politik tidak bisa satu tambah satu sama dengan dua, tidak juga bisa hitam putih. Karena itu akan diuji dan ditunggu kepiawaian Bush dalam melakukan pilihan-pilihannya. Sebagai pemimpin sebuah negara adikuasa dan adidaya, tidak mungkin AS melakukan perubahan drastis. Kebijakan luar negerinya, terutama soal Timur Tengah dalam hal ini masalah Palestina dan Israel, sudah dianggap selalu menguntungkan Israel. Keputusannya menyerang Irak sudah diprotes oleh banyak negara, bahkan oleh Paus Yohanes Paulus II sekalipun. Tetapi serangan tetap dia lakukan.
Apa artinya itu? AS dan Presiden Bush bisa melakukan apa saja. Anggapan dan jati diri sebagai negara superpower sudah membuat AS harus memakai dua sisi kebijakan sekaligus. Dari dua sisi itu, satu sisi dipilih dengan tujuan pokok menguntungkan AS dan sekutunya. Sisi lain bagaimana harus mengakomodasi keinginan-keinginan dan hak dari negara lain, terutama negara-negara berkembang. Itulah sebabnya AS sering dikritik dualistis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. PERANG melawan terorisme memang tidak lagi urusan AS. Itu pun komitmen kita. Akan tetapi, dari Presiden Bush, kita mendengar sendiri pernyataan, terorisme tak ada kaitan dengan agama. Terorisme merupakan pelanggaran terhadap kebenaran semua agama. Pernyataan itu menegaskan apa yang sering dikemukakan, juga menjadi keyakinan kita. Terorisme adalah kejahatan kemanusiaan. Yang dihancurkan adalah peradaban yang kita bangun dengan susah payah. Karena itu, dalam soal ini, dan dalam konteks ini, AS bersama sekutunya dan bersama kita berada dalam satu ruang. Negara kita, Indonesia, bisa jadi merupakan negara yang paling bersangkut paut dengan soal terorisme. Barangkali juga Presiden Bush punya keyakinan Indonesia sebagai sumber. Namun, apa pun kesan yang ada, keyakinan bahwa terorisme tak berurusan dan tak ada kaitan dengan agama apa pun merupakan kata kunci yang perlu kita pegang. Dalam soal ini Presiden Bush membawa amanah. Dia pulang dengan membawa sejumlah pekerjaan rumah (PR). Pekerjaan rumah itu kita harapkan dicermati tidak sebagai bagian dari lipservice atau permainan politik. PR itu kita harapkan sebagai janji seorang kesatria, yakni "satunya perkataan dan perbuatan". MESKIPUN ada seloroh sekadar transit, kunjungan Bush ke Indonesia ini produktif dan prospektif, baik bagi kita maupun AS. Purbasangka terhadap Bush dan AS terhapus sementara.
190
Sebaliknya, purbasangka itu memuncak dengan wacana perlu tidaknya pertemuan dengan tokoh agama dan demonstrasi, akan hilang dengan beberapa syarat. Pertama, Presiden Bush taat dan menghormati apa yang menjadi kesepakatan di Bali. Kedua, meskipun realisasi dari pilihan-pilihan dan cara merealisasikannya tergantung dari real politik dan tuntutan politik AS, kita berharap AS mau sedikit menengok keinginan-keinginan Indonesia.
Baru terpenuhinya syarat-syarat tersebut, benar yang dikatakan Presiden Bush bahwa kunjungan singkat di Indonesia ini sangat produktif. PR yang dibawa pulang itu memang sebuah janji, dan janji adalah utang yang harus dilunasi.
URL Source: http: //www.kompas.co.id/kompas-cetak/0310/24/opini/644882.htm
Isu Kejahatan Internasional sebagai Instrumen Politik Oleh: Hikmahanto Juwana
TANGGAL 20 Oktober lalu kantor berita AFP menurunkan berita berjudul Pentagon Refuses to Re-open Probe into Alleged Vietnam War Atrocities (Pentagon Menolak untuk Membuka Investigasi atas Dugaan Kekejaman Perang Vietnam) yang dikutip channelnewsasia.com. Di situ diberitakan, tentara Amerika Serikat sengaja memendam para perempuan dan anak-anak dalam keadaan hidup-hidup sebelum meledakkan mereka. Diceritakan pula bagaimana tentara masuk ke suatu desa dan menembak siapa pun tanpa perlu mempunyai alasan. Belum lagi diceritakan tentang bagaimana para pimpinan pasukan yang membiarkan, bahkan mendorong anak buahnya melakukan hal itu.
Beda perlakuan Bukankah apa yang dilakukan tentara AS merupakan pelanggaran kejahatan internasional dalam bentuk crimes against humanity atau pun genocide? Tidakkah seharusnya Pemerintah AS yang kerap mendengungkan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) menyelidiki berbagai tindakan ini? Lucunya, seperti diberitakan AFP, juru bicara Pentagon justru mengatakan tidak ada rencana untuk membuka kembali kasus ini karena tidak ada bukti baru dan kuat (new and compelling evidence). Bahkan, ditekankan, kasus ini telah berumur 30 tahun untuk mengindikasikan tertutupnya peluang guna melakukan investigasi. Bila hal yang sama dilakukan Departemen Pertahanan di Indonesia, pernyataan itu akan menuai berbagai kecaman. Padahal, keberadaan pasukan AS, termasuk terakhir di Irak, tidak lepas dari kemungkinan pelanggaran kejahatan internasional. Indikasi ini justru dapat terlihat pada upaya pemerintahan Bush untuk mencabut penandatanganan dari Statuta Roma, sebuah instrumen internasional bagi pembentukan International Criminal Court (Mahkamah Kejahatan Internasional), yang telah dilakukan mantan Presiden Clinton. Bahkan, pemerintahan Bush telah membuat kesepakatan bilateral dengan berbagai negara untuk menjamin tidak dilakukannya penuntutan terhadap pasukan AS. Membaca berita yang diturunkan AFP itu, bagi kita di Indonesia akan menggeleng-gelengkan kepala dan mengurut dada. Apa yang membedakan tuduhan atas tindakan yang dilakukan para
191
tentara AS dengan tuduhan terhadap anggota TNI maupun Polri dalam peristiwa Timor Timur maupun Tanjung Priok?
Kita akan menggeleng-gelengkan kepala karena tidak bisa menerima dengan akal sehat bahwa tentara AS itu akan bebas melenggang tanpa tersentuh hukum (impunity). Mengurut dada karena kita akan mencoba memaklumi apa yang terjadi dengan mengatakan beginilah nasib sebuah negara bila ia bukan negara adidaya. Bagi negara yang menang perang atau adidaya mereka bisa mengklaim perang yang dilakukan oleh tentara mereka memiliki dasar (just cause). Lucunya, lembaga swadaya masyarakat (LSM) di AS seolah tidak bersuara bila negaranya melakukan kesewenang-wenangan seperti ini. Mungkin karena mereka tidak akan mendapat keuntungan, terutama finansial, bila meneriakkan masalah HAM di negaranya. Ini berbeda bila tentara dari negara berkembang melanggar HAM, mereka akan bersuara lantang, selantang kucuran dana yang mereka terima dari negaranya.
Instrumen politik Bagaimana kita bisa memahami fenomena ini? Apakah ini merupakan standar ganda yang diterapkan negara barat? Apa pun alasannya, yang pasti isu kejahatan internasional telah dimanfaatkan sebagai instrumen politik dalam hubungan antarnegara. Ini sama seperti isu HAM umumnya, ketergantungan ekonomi, lingkungan hidup, bahkan perang melawan terorisme yang bisa digunakan sebagai instrumen politik. Di permukaan, apa yang disuarakan negara barat dalam masalah seperti ini kelihatannya mulia, bahkan sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh komponen masyarakat tertentu. Hanya saja bila ditelaah lebih mendalam ternyata isu-isu itu telah dijadikan media untuk menekan atau memengaruhi kebijakan suatu negara tanpa dianggap sebagai suatu intervensi. Eksistensi isu kejahatan internasional dan isu lain sebagai instrumen politik didasarkan realitas hubungan antarnegara masa kini. Hubungan antarnegara tidak lepas dari kepentingan yang saling bersinggungan. Terlebih lagi di era global di mana batas fisik seolah tidak ada (borderless). Suatu negara akan menggunakan berbagai isu sebagai instrumen politik untuk mengesampingkan halangan kedaulatan negara lain dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam konteks seperti ini amat naif bagi mereka yang berharap agar keadilan benar-benar terwujud (justice is served). Mereka yang berkuasa, termasuk negara, kerap menggunakan hukum sebagai instrumen belaka. Pemerintah AS sudah dapat dipastikan tidak akan mengadili para veteran perang Vietnam. Pertama, karena tidak ada tekanan dari dalam. Kedua, karena tidak ada tekanan dari luar negeri. Bila masyarakat internasional tidak menekan AS untuk mengadili para veteran perang Vietnam, Pemerintah AS tidak melakukan proses hukum itu. Tetapi, kalaupun tekanan masyarakat muncul, Pemerintah AS dengan mudah mengesampingkan, bahkan balik menekan negara itu. I ni terjadi saat Jenderal Tommy Franks hendak diproses di Belgia atas tuduhan melakukan kejahatan internasional. Bahkan, Presiden Bush tidak pernah tersentuh hukum meski banyak negara menyuarakan serangan AS ke Irak sebagai pelanggaran hukum internasional. Sudah saatnya kita sadar, aneka isu internasional ternyata tidak diupayakan dan didengungkan sesuai tujuan dasarnya. Dalam hubungan internasional kontemporer, berbagai isu ini telah menggantikan instrumen imperialisme dan penjajahan. Tidak heran bila banya k yang mengatakan, penggunaan isu-isu ini sebagai bentuk penjajahan baru (neo-colonialism). Dalam menghadapi fenomena itu, Indonesia harus dapat memanfaatkan berbagai isu ini untuk kepentingan nasional. Jangan sampai pemerintah atau masyarakat justru tenggelam dan terbawa
192
arus yang diinginkan negara yang memanfaatkan isu-isu untuk kepentingan nasionalnya. Bahkan, pemerintah atau komponen masyarakat Indonesia bersikap lebih barat daripada negara-negara barat terhadap warga negaranya sendiri.
Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional FH UI
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0310/27/opini/640778.htm
Geliat Sang Naga Cina Oleh: Mulyanto
KETIKA Shenzou-5-pesawat ruang angkasa berawak Cina pertama-memasuki orbit (15/10/2003), tinta sejarah kembali ditorehkan Cina. Kini negeri tirai bambu itu menjadi negara ketiga yang mampu meluncurkan pesawat ruang angkasa berawak setelah Uni Soviet dan AS. Soviet pada 12 April 1961 dengan pesawat Vostok mengangkut astronot Yuri Gagarin, sedangkan AS dengan pesawat Mercury-Atlas Friendship 7 pada 20 Pebruari 1962 menerbangkan John H Glenn Jr. Dengan Shenzou-5, Cina membawa astronot pertama Yang Liwei ke ruang angkasa. Presiden Hu Jiantao dari tempat peluncuran Shenzou-5 di Gurun Gobi dengan bangga menyatakan, "Ini merupakan kemuliaan bagi tanah air kami dan menjadi tanda kemenangan awal kami". Apa makna pencapaian teknologi Cina ini bagi kita?
Adidaya baru Jalan bagi Cina untuk menjadi negara adidaya baru, selain AS, tampaknya makin dekat. Cina Raya (termasuk Taiwan dan Hongkong) menurut prediksi Business Week (Business Week, 9 Desember 2002) akan memiliki produk domestik bruto (PDB) 12,4 triliun dollar AS pada 2007. Nilai PDB ini melampaui Uni Eropa dan hanya berada satu tangga di bawah AS. Cadangan devisa dan volume investasi asing (FDI) Cina-menurut Zhu Rongji dalam China`s Century, 2002ada di urutan kedua dunia. Perkembangan sains dan teknologi mutakhir Cina juga mengesankan, terbukti peluncuran pesawat ruang angkasa berawak Shenzou-5 itu. Daya saing produknya menyikat habis negara lain. Bahkan keberaniannya menentang sang Globocop-AS dalam masalah hak asasi manusia (HAM), kasus Irak, dan Korea Utara (Korut) menyebabkan Cina tegak sebagai kekuatan politik dunia yang penting. Energi besar "massa" Cina yang terpendam, kreativitas sejarah yang terakumulasi, revolusi dramatis lebih dari 20 tahun, penduduk raksasa sumber konsumsi tiada tara adalah potensi tak terkirakan dari kekuatan Cina. Karena itu, tidak heran apabila Laurence J Brahm editor China`s Century menyebut abad ke-21 ini sebagai Abad Tiongkok.
Selain keunggulan itu, genderang globalisasi kian membenarkan Teori Angsa Terbang untuk relokasi foot loose industry, dan Cina makin menjadi tanah impian para investor. Bagaimana Cina menghias diri secara atraktif dengan berbagai pull factor bagi penanaman modal asing penting diperhatikan.
193
Bukan hanya gerakan pembangunan infrastruktur-mulai dari energi murah, transportasi, hingga komunikasi-bahkan daerah persawahan dan tambak ikan Zhangjiang, persis di sebelah Shanghai, diubah secara menakjubkan menjadi science and technology belt semacam Lembah Silikon di California atau Hsinchu di Taiwan. Kawasan seluas 25 kilometer persegi dengan 70 perusahaan elektronik dan sejumlah laboratorium penelitian untuk perusahaan seperti Sun Microsystems, LG, Sony, dan GE kini akan menjadi masa depan Cina. Ditambah penduduk Cina yang 1,2 miliar (seperlima penduduk Bumi) dengan bahasa yang sama adalah pasar amat besar yang dapat mengatasi economy of scale. Buruh yang relatif murah adalah daya tarik tersendiri. Belum lagi kondisi ekonomi yang stabil sebagai negara pengekspor nomor sembilan dunia dengan cadangan devisa nomor dua di dunia, yang pada akhir Mei 2000 nilainya 158 miliar dollar AS (LJ Brahm, China`s Century, 2002). Masuknya Cina ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) langsung melambungkan FDI serta memungkinkan barang buatan Cina yang murah memadati pasar-pasar dunia. PDB Cina Raya (meliputi Cina, Hongkong, dan Taiwan) kini sebesar 7.8 triliun dollar AS, lebih dari dua kali lipat PDB Jepang. Karena itu, tidak aneh kalau selama enam tahun berturut-turut Cina menjadi negara nomor satu di antara negara berkembang yang menjadi tujuan FDI. Selama 20 tahun, volume FDI yang masuk sebesar 306 miliar dollar AS dengan 340.000 proyek dan melibatkan 500 perusahaan besar top dunia. Apa artinya? Artinya, Cina adalah lubang hitam yang bakal menyedot investor tanpa ampun sekaligus menyediakan basis geografis strategis untuk perusahaan berdaya saing tinggi. Produk elektronik murah Cina akan mengalir dan membanjiri pasar dunia. Mereka akan menjadi kekuatan ekonomi dan politik sekaligus.
"Reverse brain drain" Upaya itu rupanya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemuda yang tinggal di dalam negeri. Andil para technopreneur Cina yang sukses di Lembah Silikon juga tidak sedikit. Businessweek ketika membedah geliat sang naga Cina Raya menampilkan profil para tokoh Cina perantauan yang sukses di Lembah Silikon dan punya komitmen kuat untuk negeri asal mereka. Ambil contoh, Hua Yuan Science and Technology Assn yang didirikan pemuda (bernama Hong Chen) peraih gelar doktor dari State University of New York. Perusahaan ini mengabdikan diri untuk sebuah mimpi besar menghubungkan para pemimpin teknologi Cina yang tinggal di AS dengan saudara mereka di Cina.
Jaringan ini memungkinkan arus-deras informasi masuk ke Cina Daratan dan mengangkat perusahaan Cina ke medan global. Model yang juga telah dikembangkan India dan Taiwan memberi andil besar dalam menghubungkan perusahaan Cina dengan rekan mereka di Lembah Silikon. David Sheff dalam China Dawn menulis pahit getir perjuangan para pemuda Cina, khususnya yang bekerja di Lembah Silikon. Mimpi mereka adalah membangunkan geliat Sang Naga Cina Daratan melalui pembangunan infrastruktur teknologi informasi. Inilah proses reverse brain drain, yakni mengalirnya kontribusi para pemuda Cina yang ada di luar negeri.
Beberapa pelajaran
194
Belajar dari kasus Cina, paling tidak ada tiga hal yang dapat kita petik. Pertama, teknologi adalah kekuatan. Kekuatan teknologi Cina dengan Shenzou-5 makin menempatkan mereka pada posisi kokoh secara politik, terutama berhadapan dengan AS. Kasus Irak dan Korea Utara adalah contoh nyata bagaimana berbedanya perlakuan adidaya AS atas kemampuan teknologi suatu negara. Korut dengan kekuatan teknologi nuklirnya disikapi hati-hati oleh AS. Bandingkan dengan Irak, yang setelah dilucuti senjatanya, secara singkat dibombardir habis-habisan. Lihat juga apa yang terjadi di Iran. Teknologi adalah kekuatan. Karena itu, kita perlu merenung kembali atas aset strategis teknologi kita yang satu per satu limbung. Mulai dari kinerja IPTN (kini PT Dirgantara Indonesia), pembubaran Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS), Dewan Pengembangan Industri Strategis (DPIS), dan PT BPIS (Bahana Pakarya Industri Strategis), serta obral Indosat kepada pihak asing. Kedua, integrasi teknologi dalam sistem ekonomi. Apa yang dilakukan Cina di daerah bekas tambak ikan Zhangjiang yang diubah secara menakjubkan menjadi science and technology belt semacam Lembah Silikon yang menghimpun 70 perusahaan elektronik global dan sejumlah laboratorium canggih adalah pelajaran penting. Ketika biaya sewa gedung, infrastruktur dan insinyur terus melambung di Lembah Silikon, bekas tambak ikan Zhangjiang menjadi tempat menarik bagi industri teknologi tinggi dunia. Kita pun pernah memiliki perasaan bangga saat menatap N-250 si Gatotkaca terbang tinggi fly by wire di langit biru Indonesia, sebagaimana masyarakat Cina bangga menatap Shenzou-5. Namun, hari ini ketika 6.000 pegawai PT Dirgantara Indonesia sekarat menunggu ajal PHK, kita tidak tahu pasti terbang ke mana rasa bangga itu. Kita perlu melihat kembali konsep pusat penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi dengan techno-park-nya, sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan antara teknologi dan industri. Jangan sampai pembangunan teknologi dan industri strategis kita terlalu hi-tech; tidak strategis dalam seluruh bangun perekonomian nasional; menjadi sebuah enclave (tidak mengakar); meloncat terlalu jauh (frog leap); tidak ada trickle down effect pada industri dari hasil-hasil penelitian dan pengembangan lembaga riset; serta teknologi tidak memiliki peran yang signifikan bagi devisa negara.
Ketiga, kehati-hatian terhadap wacana yang dikembangkan Barat. Liberalisasi, HAM dan demokratisasi, isu-isu yang didukung Barat, berkaitan dengan sektor energi dan buruh, yang merupakan tulang punggung daya saing Cina. Isu ini pun menjadi sentral bagi perusahaan-perusahaan nasional kita. Bila tidak dikelola dengan baik, bisa jadi ketiga isu ini akan melemahkan daya saing kita secara global. Naiknya komponen energi dan buruh untuk industri tekstil menjadi masing-masing 11 persen dan 10 persen dari biaya produksi, yang sebelumnya hanya empat persen dan lima persen (Kompas, 28/11/2002), berarti meningkat dua kali lipat, adalah contoh nyata yang dikeluhkan industri tekstil akan daya saing produk mereka. Sebagaimana berlaku juga untuk industri elektronik (CSIS, 1996). Karena itu, tidak heran bila Cina ngotot menolak intervensi Barat dalam masalah ini serta secara konsisten menjalankan program subsidi energi untuk dapat terus menikmati keunggulan komparatif mereka berupa biaya produksi industri yang tetap rendah. Sementara kita dengan liberalisasi dan privatisasi di sektor energi, baik melalui UU Migas maupun UU Ketenagalistrikan, secara konsisten justru bergerak ke arah liberalisasi dan
195
penghapusan subsidi. Kita tak perlu membebek dengan model-model pembangunan yang belum tentu menguntungkan rakyat. Ketiga, ini perlu direnungkan kembali, ketika mengamati geliat Sang Naga Cina.
Mulyanto Direktur Institute for Science and Technology Studies (Istecs)
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0310/27/opini/645148.htm
Kesenjangan Perekonomian Global Makin Merisaukan
TINGKAT pertumbuhan perekonomian global dalam tahun- tahun mendatang diproyeksikan cukup cerah. Namun, kesenjangan ekonomi antara negara kaya dan negara miskin tetap melebar dan masih menjadi sumber kerisauan.
Optimisme tentang pertumbuhan ekonomi global antara lain dikemukakan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) John Snow hari Minggu 26 Oktober pada penutupan pertemuan dua hari para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari 20 negara di Morelia, Meksiko. Snow menyebutkan, tingkat pertumbuhan ekonomi global bisa mencapai 3,5-4 persen dalam beberapa tahun mendatang. Secara umum, kinerja perekonomian global akan membaik. Bahaya resesi global tampak menjauh. Namun, tidaklah semuanya menjadi terang benderang. Kabut bahaya masih tampak tebal. Snow, misalnya, mengakui persoalan defisit anggaran AS yang masih besar. Sedangkan banyak negara berkembang, terutama di kawasan Amerika Latin, mengalami persoalan serius dengan beban utang. SEGALA problem dan prospek perekonomian global seperti ditumpahkan dalam pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari 20 negara, yang disebut Grup-20 (G-20). Forum G-20 menjadi menarik karena keanggotaannya mewakili kelompok negara industri maju yang sudah mapan dengan kelompok negara berkembang yang pasarnya sedang tumbuh.
Komposisi keanggotaan G-20 meliputi G-7 (AS, Inggris, Jerman, Perancis, Kanada, Italia, dan Jepang) ditambah dengan Rusia, Argentina, Australia, Brasil, Cina, Uni Eropa, India, Indonesia, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Turki. Hadir pula dalam pertemuan di Morelia wakil Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Forum G-20 dianggap strategis karena mencakup lebih dari 85 persen produk domestik bruto (PDB) global, dan meliputi lebih dari 60 persen penduduk Bumi.
PERTEMUAN dua hari G -20 semakin menarik perhatian karena merupakan pertemuan pertama setelah kelompok negara kaya dan miskin gagal mencapai kesepakatan dalam pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bulan September lalu di Cancun, Meksiko. Kebuntuan pertemuan Cancun berawal dari keinginan kelompok negara maju untuk mempertahankan subsidi dan proteksi bidang pertanian di negaranya. Sebaliknya, kelompok negara berkembang menolak keinginan itu.
196
Kelompok negara maju dan kelompok negara berkembang kembali bertemu di Meksiko, tetapi dalam forum lain dengan peserta terbatas. Pertemuan di Morelia diharapkan akan menghidupkan kembali pembicaraan tentang liberalisasi perdagangan global. Hasil pertemuan di Doha, Qatar, bulan November 2001 kembali mengamanatkan, liberalisasi perdagangan dunia akan mulai dilaksanakan 1 Januari 2005. Adapun rancangan akhir bagi pelaksanaan perdagangan bebas harus sudah selesai akhir tahun 2004. PROSES persiapan liberalisasi perdagangan menjadi tidak mulus karena kelompok negara maju dan negara berkembang bertikai soal proteksi dan subsidi di bidang pertanian. Muncul kecemasan tentang kemungkinan produk pertanian negara maju akan membanjiri dan menguasai pasar negara-negara berkembang. Padahal, andalan negara-negara berkembang umumnya produk pertanian. Produk pertanian negara berkembang dikhawatirkan akan kalah bersaing dalam harga dan mutu dengan produk pertanian negara maju, yang memang sudah disubsidi. Ketimpangan akan semakin mencolok karena produk tekn ologi negara-negara maju juga akan menguasai pasar negara-negara berkembang. Segera terbayang, pasar negara berkembang akan dibanjiri produk teknologi tinggi dan produk pertanian negara-negara maju. Tidaklah mengherankan, liberalisasi dan globalisasi mulai dicurigai sebagai bentuk imperialisme dan kolonialisme baru, yang semakin menjauhkan dunia dari keadilan ekonomi. Apalagi, dalam kenyataannya, kebanyakan negara berkembang belum siap menghadapi liberalisasi perdagangan yang penuh kompetisi.
Produk negara-negara berkembang sulit berkompetisi karena biaya ekonomi tinggi. Meski upah buruh termasuk rendah, efisiensi dan tingkat produktivitas sangat rendah, ditambah penguasaan teknologi tinggi yang belum memadai. SUDAH terbayang bagaimana kerepotan yang dihadapi negara-negara berkembang dalam menghadapi tekanan kompetisi hebat dengan kelompok negara maju. Kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin dikhawatirkan akan meningkat sebagai dampak liberalisasi perdagangan. Kekayaan bagi yang satu berarti kemiskinan bagi yang lain. Tiba-tiba pula negara-negara berkembang didesak untuk memprioritaskan perang melawan terorisme. Tentu tidak bisa disangkal bahwa bahaya terorisme mengancam siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, tanpa terkecuali.
Namun, negara berkembang sering kali menghadapi tantangan yang sangat dilematis. Konsentrasi terpecah dalam menghadapi ancaman terorisme dan mengatasi kemiskinan. Persoalan kemiskinan yang begitu kompleks sering menguras banyak tenaga dan perhatian. Maka tidak bisa dipersalahkan jika banyak negara berkembang kurang terlalu agresif melancarkan kampanye melawan terorisme. Sebagian besar perhatian diarahkan untuk menjawab persoalan kemiskinan. Semestinya juga kelompok negara maju mendukung kuat upaya negara -negara berkembang untuk melepaskan diri dari ancaman kemiskinan, lebih-lebih karena akar terdalam agresivitas dan teror antara lain kemiskinan dan keterbelakangan.
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0310/28/opini/650287.htm
197
Bagaimana Malaysia Setelah Pengunduran Diri PM Mahathir
TANPA kegaduhan politik, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (77) mengakhiri era kepemimpinannya. Setelah berkuasa 22 tahun, Mahathir dengan elegan meninggalkan kursi kekuasaan. Kepemimpinan diserahkan kepada Wakil PM Abdullah Ahmad Badawi (63) yang memang sudah dipersiapkannya. Proses pengunduran diri Mahathir sudah dipersiapkan lebih dari satu tahun sehingga tidak menimbulkan kejutan. Mungkin karena sudah dikondisikan dan dipersiapkan, pengunduran diri Mahathir berlangsung dalam suasana tenang dan damai. Mahathir meletakkan jabatan karena kesadarannya sendiri, bukan karena diturunkan atau terdesak oleh kegaduhan politik dan kegalauan sosial ekonomi. Pengunduran diri justru dilakukan di tengah popularitas sedang berada di puncak. Sosok kepemimpinan Mahathir tampak semakin kokoh, lebih-lebih setelah berhasil melepaskan negerinya dari pusaran krisis moneter 1997-1998. Dalam semangat kemandirian yang tinggi, Mahathir menolak tawaran bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengatasi krisis moneter. KIPRAHNYA tidak hanya berpengaruh di dalam negeri, tetapi bergema kuat pula di panggung dunia. Mahathir termasuk satu dari sedikit pemimpin Dunia Ketiga yang gagasan dan pernyataannya mampu menembus horizon, kaki langit, negerinya. Sampai hari terakhir sebelum meletakkan jabatan, Mahathir masih mengeluarkan pernyataan kontroversial tentang dominasi Yahudi di dunia maupun mengenai efektivitas demokrasi. Pemimpin berusia 77 tahun itu menyatakan, obsesi pada kebebasan demokratis dapat berkembang ke anarki. Resonansi pernyataan Mahathir itu terdengar kuat di Indonesia. Reformasi Indonesia, yang antara lain menekankan kebebasan dan kehidupan demokrasi, justru mengalami kemacetan. Ekspresi kebebasan tanpa tanggung jawab telah menimbulkan banyak kekacauan sosial. Berbagai pernyataan Mahathir semakin didengar di lingkungan regional maupun global karena citranya ditopang kuat oleh keberhasilannya dalam pembangunan dalam negeri. Di atas segalanya, Mahathir memang tahu apa yang menjadi kepentingan negara dan bangsanya. MESKI godaan kekuasaan sering memabukkan yang membuat orang gampang lu pa diri, Mahathir dengan kesadaran tinggi mengundurkan diri pada saat yang tepat untuk membuka jalan bagi peralihan kepemimpinan ke generasi yang lebih muda. Mahathir mundur di tengah keadaan negaranya relatif maju secara ekonomi. Dari negeri berkembang yang mengandalkan pertanian, Malaysia telah diubah oleh pemerintahan Mahathir menjadi negara yang pembangunan ekonominya tergolong maju. Prestasi itu menjadi bahan pembicaraan orang.
198
Mahathir dinilai mampu meletakkan pijakan kuat bagi pembangunan Malaysia selanjutnya. Kemajuan dalam bidang ekonomi dan peletakan berbagai infrastruktur bagi Malaysia yang modern dianggap sebagai warisan, legacy, kepemimpinan Mahathir. Visi Mahathir tentang pembangunan dan kemandirian Malaysia terlihat jelas pula pada keputusannya menolak dana talangan IMF ketika negerinya mengalami krisis moneter tahun 1997-1998. Spontan banyak orang mencemaskan implikasi negatif atas penolakan Mahathir itu, tetapi belakangan Mahathir justru mendapat pujian. Sering dipakai sebagai perbandingan, Indonesia yang menggantungkan diri pada topangan IMF ternyata sulit melepaskan diri dari krisis. Kasus Indonesia bertambah menarik karena negara lain, seperti Korea Selatan dan Thailand, yang mendapat dukungan IMF, justru cepat melepaskan diri dari krisis. SEBAGAI peristiwa politik, pengunduran diri Mahathir telah menjadi kalkulasi politik bagi kekuatan oposisi. Dua partai oposisi, Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dan Partai Keadilan Rakyat pimpinan Wan Azizah Wan Ismail, istri mantan Wakil PM Anwar Ibrahim yang sedang ditahan, telah melaporkan kepada kepolisian atas berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang Mahathir. Mahathir dituduh telah memasung demokrasi dan membungkam oposisi dengan menggunakan Akta Keamanan Dalam Negeri (ISA). Undang-undang yang berasal dari era kolonial itu memungkinkan penahanan tanpa perlu proses pengadilan. Setelah menyingkirkan Wakil PM Datuk Musa Hitam tahun 1986 dan Ghafar Baba tahun 1993, Mahathir menjebloskan ke penjara Wakil PM Anwar Ibrahim atas tuduhan korupsi dan sodomi. Masih menjadi teka-teki apakah PM Badawi akan membebaskan Anwar. TERLEPAS dari gugatan oposisi, muncul pertanyaan mendasar, bagaimana Malaysia setelah kepemimpinan Mahathir. Para pengamat menilai proses pembangunan dan kemajuan Malaysia terus berlan jut meski karakter Badawi yang berparas rendah, low profile, berbeda dengan Mahathir yang berparas tinggi, high profile. Berbagai aspek kehidupan seperti dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan pendidikan Malaysia relatif sudah solid dan jalan. Padahal, Malaysia yang merdeka dari Inggris tahun 1957 pernah belajar banyak hal dari Indonesia sampai awal tahun 1980 -an. Kini, Malaysia sudah semakin jauh berada di depan.
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0311/01/opini/661831.htm
Mengapa Israel Menjadi Ancaman bagi Perdamaian Dunia
HASIL survei di daratan Eropa tentang perdamaian dunia sungguh mengejutkan. Hampir 60 persen responden berpendapat, Israel merupakan ancaman terbesar bagi perdamaian dunia ketimbang Amerika Serikat, Iran, Irak, Korea Utara, atau Afganistan.
199
Bocoran hasil survei yang dilakukan Komisi Eropa mengungkapkan, 59 persen dari 7.500 responden di seluruh daratan Eropa menilai Israel sebagai negeri paling berbahaya bagi perdamaian dunia. Hasil survei menimbulkan kegusaran Israel, yang menganggapnya sebagai bukti anti-Semit di Eropa. Pergunjingan tentang kaum Yahudi seolah sahut-menyahut. Bulan Oktober lalu dalam pertemuan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Putrajaya, ibu kota pemerintahan Malaysia, Perdana Menteri Malaysia (ketika itu) Mahathir Mohamad menyatakan, kaum Yahudi memerintah dunia dengan perwakilan. Pernyataan Mahathir mengundang silang pendapat dan kecaman, tidak hanya dari komunitas Yahudi, tetapi juga dari dunia Barat. Tanpa menyebut masyarakat Barat secara langsung, Mahathir menganggap banyak orang ingin berjuang dan mati untuk kepentingan Yahudi. PENILAIAN Mahathir sangat mudah dipahami jika diletakkan dalam konteks pemihakan Barat terhadap Israel dalam konflik Timur Tengah (Timteng). Sebelumnya, dengan cara lain, Presiden Megawati Soekarnoputri di depan Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan, konflik Timteng tidak mungkin berakhir selama negara negara besar menjalankan politik yang tidak adil dan memihak. Negara besar seperti AS dan Uni Eropa memihak Israel dan mengabaikan kepentingan bangsa Palestina. Sikap pemihakan dalam konflik T imteng telah membentuk persepsi Barat mendukung kuat Israel. Maka banyak orang terkejut dan terperangah atas hasil survei yang dilakukan Komisi Eropa. Rupanya masyarakat Barat terpengaruh oleh siaran televisi tentang represi dan intimidasi Israel terhadap masyarakat Palestina. Dalam pandangan masyarakat Barat, seperti yang tercermin dalam hasil survei, Israel menghalangi bangsa Palestina mendirikan negara merdeka dengan terus menduduki Tepi Barat dan Jalur Gaza. Uni Eropa termasuk kecewa atas kemacetan prak arsa perdamaian yang disebut Peta Perdamaian Timteng. Kebetulan Uni Eropa menjadi salah satu pemrakarsa Peta Perdamaian bersama AS, PBB, dan Rusia. Realisasi Peta Perdamaian, yang antara lain menetapkan tahun 2005 sebagai batas waktu pembentukan negara Palestina merdeka, menjadi sulit karena Israel tidak segera melepaskan daerah pendudukan. Dengan dalih keamanan, Israel terus menarik ulur waktu bagi penarikan kekuatannya dari Jalur Gaza dan Tepi Barat. TAK terhindarkan, Israel dianggap sebagai penghambat ut ama penyelesaian konflik Timteng. Selama hak bangsa Palestina mendirikan negara sendiri terus dihalangi, konflik Timteng akan berlanjut, yang membawa komplikasi negatif terhadap perdamaian dunia. Itulah salah satu argumentasi kuat mengapa para responden Er opa sampai pada kesimpulan bahwa Israel merupakan ancaman terbesar bagi perdamaian dunia. Apalagi
200
dalam kenyataannya, luapan konflik Timteng mempengaruhi komunitas internasional karena memiliki sensitivitas tinggi secara religius, historis, dan kultural. Sangat relevan pula ketika Presiden Megawati di Sidang Majelis Umum PBB mengingatkan, masalah terorisme tidak mungkin dapat diselesaikan jika akarnya di Timteng tidak dicabut. Konflik Timteng telah menciptakan iklim kekerasan, termasuk teror. Israel melakukan teror dengan mengintimidasi dan represi. Sebaliknya gerilyawan Palestina menggunakan teror, seperti serangan bom bunuh diri, sebagai metode perjuangan. Jika akar terorisme tidak segera dicabut, perdamaian dunia akan sulit tercipta. Sejak tragedi serangan teroris 11 September 2001, bahaya terorisme dianggap sebagai salah satu ancaman terbesar bagi perdamaian dunia. Tidaklah berlebihan, komplikasi konflik Timteng yang mendorong iklim kekerasan, terutama teror, sangat berbahaya bagi perdamaian ketimbang ancaman dominasi AS, isu nuklir Korea Utara dan Iran, atau pergolakan di Afganistan. Bobot persoalan Timteng dianggap jauh lebih besar karena bersinggungan dengan persoalan strategis dalam bidang religius, sejarah, dan kebudayaan. TERLEPAS dari konteks konflik Timteng, hasil survei Komisi Eropa jauh lebih mengagetkan lagi. Muncul kekhawatiran datangnya lagi sentimen anti -Yahudi di Eropa. Bukankah semangat anti-Yahudi, anti-Semit (yang diambil dari nama Shem, salah satu putra Nabi Nuh) pernah mengakibatkan petaka kemanusiaan? Gerakan Nazi Jerman menewaskan enam juta dari 12 juta warga Yahudi di Eropa yang dikenal sebagai Holocaust. Tentu saja terlalu naif pula jika hasil survei Komisi Eropa disimpulkan sebagai bukti bahwa sentimen anti -Yahudi kembali menguat di Eropa. Bagaimanapun Eropa sudah mengalami transformasi seiring dengan berkembangnya paham demokrasi dan hak asasi manusia. Apa pun hasil survei itu terasa sangat sensitif. Tidaklah mengherankan, hasil survei Komisi Eropa dikecam keras oleh komunitas Yahudi karena dikhawatirkan dapat membangkitkan semangat anti- Semit, anti- Yahudi di daratan Eropa. URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0311/04/opini/669855.htm
Kinerja Buruk Mengancam Posisi Presiden Venezuela
STABILITAS politik dan ekonomi Venezuela di Amerika Latin semakin memburuk seperti terefleksi pada upaya mempercepat penggantian kepemimpinan Presiden Hugo Chavez. Gerakan menjatuhkan Chavez menguat di tengah memburuknya keadaan politik dan ekonomi.
201
Bahkan, kekuatan oposisi sudah mengumpulkan lebih dari 3,6 juta tanda tangan di seluruh negeri bagi pelaksanaan referendum untuk menentukan kepemimpinan Chavez. Angka itu jauh di atas ambang batas 2,4 juta tanda tangan yang ditetapkan konstitusi bagi pelaksanaan sebuah referendum. Ketegangan tak terelakkan karena Presiden Chavez menilai angka penanda tangan lebih dari 3,6 juta orang merupakan hasil kebohongan besar. Sebaliknya, para pemimpin oposisi menyatakan sukses besar atas penggalangan pengumpulan tanda tangan yang berlangsung empat hari itu. Para pemantau internasional mengungkapkan, tidak ada bukti tentang meluasnya praktik kebohongan dalam pengumpulan tanda tangan oleh kalangan oposisi. Namun, kata akhir akan dikeluarkan Komisi Pemilihan Venezuela setelah melakukan verifikasi selama 30 hari. Sekiranya jumlah penanda tangan sah tidak kurang dari 2,4 juta atau 20 persen dari seluruh warga yang memiliki hak memilih seperti ditetapkan konstitusi, referendum akan dilaksanakan bulan Maret atau April 2004 untuk menentukan kepemimpinan Chavez. Jika hasil referendum menentang kepemimpinan Chavez, pemilihan presiden akan dipercepat dari jadwal tahun 2006. POSISI Chavez kelihatannya semakin kritis. Ambisinya untuk bertarung dalam pemilihan umum 2006 agar terpilih lagi untuk periode kekuasaan enam tahun kedua semakin mendapat tantangan keras. Chavez sebenarnya tergolong populer di kalangan masyarakat bawah oleh sistem ekonomi sosialisme yang dikembangkannya. Rakyat miskin yang kurang mendapat informasi lengkap tentang kinerja pemerintah masih tertarik pada gagasan pembangunan kerakyatan Chavez. Sebaliknya, kelas menengah ke atas semakin frustrasi dan tidak percaya terhadap pemerintahan Chavez yang cenderung kekiri-kirian. Apalagi kehidupan terus melesu akibat sektor industri, pertanian, dan pelayanan umum tidak dibenahi dan hampir mendekati ambang bencana. Meski suasana terus memburuk seperti dialami kebanyakan negara Amerika Latin lainnya, penguasa tidak melakukan reformasi dan restrukturisasi sebagai langkah penyelamatan. Sebaliknya Chavez lebih asyik mempertahankan kekuasaan berapa pun ongkosnya. Chavez menentang restrukturisasi karena tidak ingin melepas kontrol total pemerintah dalam berbagai urusan, termasuk pengelolaan sektor perusahaan. ORIENTASI pembangunan pemerintahan Chavez semakin kelihatan unik di tengah era globalisasi dan liberalisasi pasar, lebih-lebih saat ini. Presiden Chavez yang berkuasa sejak tahun 1988 justru ingin menerapkan sentralisasi dan totalisasi perekonomian sebagaimana dilaksanakan di lingkungan komunisme seperti masih terlihat di Kuba pimpinan Fidel Castro. Keinginan itu tidak ditopang oleh kesuksesan di lapangan seperti dialami dalam eksperimen berbagai negara komunis di masa lalu. Apalagi, secara internal, Chavez semakin mendapat tantangan keras dari kalangan pengusaha dan kelas menengah. Dalam kerangka global, pendekatan perekonomian pemerintah Chavez mendapat sorotan tajam karena dinilai bertentangan dengan sistem ekonomi pasar, yang menjadi kecenderungan besar saat ini. Venezuela menjadi terhambat dalam membangun integrasi ekonomi dengan perekonomian global yang menekankan liberalisasi pasar. Jelaslah, secara internal dan global, ide pembangunan ekonomi Chavez mendapat tantangan keras. Pola pembangunan sosialisme-komunisme yang hendak dikembangkan Chavez dinilai ketinggalan zaman dan telah dicampakkan karena secara historis dan faktual terbukti gagal.
202
Negara-negara yang pernah menjadi pusat gerakan komunisme seperti di Eropa Timur atau Republik Rakyat Cina justru terus berjuang keras melepaskan sistem ekonomi sosialisme dan mendorong ke sistem perekonomian pasar dan liberalisasi perdagangan. PADA tingkat praksis, pola pembangunan Chavez yang berbasis pada ide sosialisme -komunisme terbukti pula tidak memperbaiki hidup masyarakat Venezuela. Sebaliknya, sejak Chavez berkuasa tahun 1988, kekacauan ekonomi terus-menerus berlangsung.
Bahkan, kekacauan mencolok menyentuh bidang perminyakan, yang paling vital bagi perekonomian negara. Tahun lalu, pemogokan berlangsung hebat dan lama di sektor perminyakan, yang mengganggu perekonomian secara keseluruhan. Imbasnya juga terasa keras di bidang politik. Sebagai produsen minyak terbesar kelima dunia, pemogokan besar-besaran di pengilangan minyak Venezuela telah mengganggu pemasokan minyak global, terutama ke Amerika Serikat. Sampai sekarang, pembenahan di sektor perminyakan belum tuntas. Tingkat kerawanan di sektor perminyakan masih sangat tinggi. Kekacauan bidang produktivitas ekonomi diperburuk lagi oleh meluasnya praktik korupsi. Kenyataan ini membuat mayoritas rakyat Venezuela semakin menyadari bahwa Chavez bukanlah pemimpin yang mampu menggairahkan pembangunan ekonomi dan peduli terhadap kepentingan masyarakat, lebih dalam suasana tertekan seperti sekarang ini. Tidaklah mengherankan tuntutan penggantian Chavez semakin kuat.
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0312/04/opini/719783.htm
Thailand Perlihatkan Keseriusan Melawan Mafia Narkotik
PERANG melawan mafia narkotik di Thailand, yang khusus dirancang untuk 10 bulan, berakhir hari Rabu 3 Desember. Perdana Menteri Thaksin Shinawatra menilai sukses, tetapi tidak sedikit yang mengecam metode perang yang dinilai melanggar hak asasi. Evaluasi terhadap perang melawan mafia narkotik memang memperlihatkan silang pendapat. Pemerintah Thaksin menilai kampanye melawan obat terlarang selama 10 bulan telah membantu menekan perluasan jaringan narkotik di negeri itu. Operasi penembakan terhadap produser dan pengedar narkotik dilakukan sebagai terapi kejut psikologis, shock therapy. Namun, tidak sedikit orang yang meragukan kampanye itu mampu membuat jera para produsen, pengedar, dan pengguna narkotik. Masih ada keseriusan tentang mengganasnya kembali mafia narkotik. METODE kampanye melawan mafia narkotik Thailand sering dibandingkan dengan penembakan misterius (petrus) terhadap penjahat di beberapa kota besar Indonesia tahun 1980-an. Petrus telah menciutkan ruang gerak para penjahat dan menekan keganasan para penjahat. Hanya kemudian gejala kejahatan meningkat lagi. Rupanya konsistensi menjadi sangat penting dalam melakukan sesuatu, termasuk perang melawan kejahatan dan khususnya perang terhadap mafia narkotik. Konsistensi Singapura dan Malaysia melawan mafia narkotik sudah memperlihatkan hasilnya. Kini giliran Thailand.
203
Hanya saja, metode perang melawan mafia narkotik di Thailand menimbulkan perdebatan, lebihlebih disoroti dari aspek hak asasi. Para aktivis hak asasi lokal dan internasional menggugat perlindungan hak asasi, khususnya terhadap 2.245 tersangka produsen dan pengedar narkotik yang tewas ditembak. Sebaliknya, suara para pendukung kampanye antinarkotik tidak kalah kerasnya, yang menyatakan, korban di kalangan produsen dan pengedar narkotik tidak sebanding dengan kehancuran yang mereka ciptakan. Perang melawan mafia narkotik memang terkadang dilematis. KERISAUAN di Thailand juga disuarakan oleh Raja Bhumibol Adulyadej yang menilai ancaman narkotik sebagai masalah serius. Dengan dukungan raja yang memang disegani berbagai kalangan di Thailand, pemerintah Thaksin tanpa keraguan melancarkan perang melawan mafia narkotik sejak Februari lalu. SUNGGUH menarik, pemerintah Thaksin sering dengan sengaja menggunakan terminologi perang untuk memperlihatkan mafia narkotik sebagai musuh besar. Dalam kenyataannya, mafia narkotik telah merajalela. Jangkauan jaringan mafia narkotik meluas dan meminta banyak korban. Pemerintah Amerika Serikat memperkirakan, lima persen dari 63 juta penduduk Thailand menjadi kecanduan narkotik. Jika tidak segera diatasi, ancaman narkotik akan menjadi bencana. Posisi Thailand termasuk rawan terhadap jaringan pengedaran narkotik karena bersinggungan langsung dengan Segitiga Emas. Kawasan Segitiga Emas, yang terletak antara perbatasan Thailand, Laos, dan Myanmar, dikenal luas sebagai pusat narkotik di kawasan Asia Tenggara. Kaum mafioso menanam opium dan mengolahnya menjadi heroin di kawasan sulit, yang jauh dari jangkauan operasi aparat keamanan. Juga tak terelakkan, Thailand masuk dalam jangkauan jaringan mafia narkotik internasional. Kemajuan teknologi telekomunikasi dan transportasi telah dimanfaatkan kaum mafioso untuk memperluas jaringan kegiatannya pada skala global. ANCAMAN narkotik telah menimbulkan kerisauan luas karena menjadi salah satu bahaya terbesar dunia, terutama bagi generasi muda. Tidak gampang pula menghancurkan jaringan produksi dan pengedaran narkotik. Perdagangan narkotik termasuk bisnis menggiurkan. Operasi pemberantasan jaringan mafia narkotik bertambah sulit karena pejabat pemerintah dan aparat keamanan sering tergoda oleh penyuapan. Keprihatinan tentang bahaya narkotik cenderung meluas. Korban narkotik tidak pandang bulu. Bahaya narkotik akan meluas jika tidak segera diambil keputusan tegas untuk pemberantasannya. Perang melawan mafia narkotik tidak bisa dilakukan hanya sekali, tetapi harus terus menerus. Sekiranya pemberantasan jaringan narkotik dihentikan, bahaya akan datang lagi, mungkin dalam skala lebih besar. Apalagi para produsen dan pengecer narkotik memang terus berusaha keras untuk mendapatkan celah baru dan cara baru mengedarkan narkotik. Dengan memperhatikan tingkat kecerdikan mafioso narkotik yang begitu hebat, kampanye pemberantasannya harus lebih keras lagi. Pemerintah Thaksin memperlihatkan ketegasan pada arah kebijakan maupun pelaksanaan kampanye pemberantasan jaringan narkotik.
204
Tidaklah mengherankan, mayoritas masyarakat Thailand mendukung kampanye pemerintah Thaksin. Dukungan tentu saja tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang semakin kuat. Sosok kepemimpinan Thaksin diperlihatkan dalam pembangunan ekonomi dan keseriusan memberantas korupsi.
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0312/05/opini/722936.htm
Hasil Pemilu Perbesar Kekuasaan Presiden Putin
DENGAN 90,58 persen suara selesai dihitung hingga Senin (8/12) siang, sudah jelaslah hasil pemilihan umum di Rusia hari Minggu lalu. Partai Presiden Vladimir Putin dan sekutunya tampil gemilang dalam pemilihan anggota parlemen kali ini, sementara partai-partai liberal terpuruk untuk pertama kalinya pada pemilu era pasca-Uni Soviet. Menurut hasil penghitungan, partai loyalis Putin (Rusia Bersatu) meraih 36,8 persen diikuti oleh oposisi (Partai Komunis) dengan perolehan 12,7 persen. Di tempat ketiga adalah Partai Liberal Demokrat, dengan ciri nasionalis pimpinan Vladimir Zhirinovsky, yang juga pendukung kuat Putin, dengan 11,8 persen. Sementara itu, blok pendukung Kremlin lainnya-Rodina-berada di urutan keempat dengan perolehan 9,0 persen suara. Dengan hasil seperti itu, berarti partai-partai proKremlin meraih sekitar 60 persen suara. Dengan proses pemilu yang ada sekarang, Putin berpeluang meraih mayoritas dua pertiga kursi Majelis Rendah Parlemen Rusia (Duma). Dengan mayoritas itu, tentu saja Putin bisa mengubah konstitusi dan barangkali maju lagi untuk pemilihan presiden masa jabatan ketiga tahun 2008. Menurut konstitusi yang ada sekarang ini, masa jabatan presiden dibatasi hanya dua kali. SELAIN itu, hasil pemilu kali ini juga bisa dipandang dari segi lain. Setelah selama satu dekade tampil sebagai liberal yang pro-Barat di Duma, figur -figur tersebut kini digantikan oleh sosok yang berpandangan populis dan patriotik. Dua tokoh yang bisa disebut mewakili karakter ini, menurut kantor berita AFP, adalah Sergei Glazyev dan Dmitry Rogozin dari faksi Rodina yang berada di posisi keempat. Bisa dikatakan mereka naik setelah menggusur calon dari Komunis dan pemimpin partai liberal, seperti Grigory Yavlinsky dari Partai Yabloko dan pemimpin SPS (Uni Kekuatan Kanan) Irina Khakamada dan Boris Nemtsov. Faksi Rodina ini diyakini didukung oleh kelompok garis keras Kremlin yang membentuknya tiga bulan lalu dan mendandaninya dengan retorik nasionalis untuk menorpedo Komunis. Dalam kaitan ini dipilih sebagai salah satu ketuanya Glazyev, politikus yang cenderung kekirian, dan di masa depan mungkin bisa jadi seorang calon presiden untuk menghadapi pemimpin Partai Komunis Gennady Zyuganov. WAJAH jagat politik Rusia tak diragukan lagi berubah dengan hasil pemilu kali ini. Presiden Putin jelas senang dengan keberhasilan Rusia Bersatu yang mendukungnya. Dalam satu pidato yang jelas menggambarkan dukungannya terhadap Partai Rusia Bersatu akhir November lalu, Putin mengatakan, "Kalau Duma bisa berfungsi, maka Presiden juga akan bisa membuat prestasi lebih banyak bersama dengan Parlemen. Dan kalau komposisi Duma adalah
205
yang membuatnya bertikai di dalam, dan para wakil rakyat (deputi) umumnya hanya berpose di depan kamera dan mengungkapkan hal-hal yang menyenangkan rakyat pemilih tetapi kurang berarti bagi mereka, maka Presiden akan dalam kondisi tangan dan kaki terikat." Kini, hasil pemilu diyakini akan mempengaruhi arah yang akan ditempuh oleh Rusia dalam empat tahun ke depan. Perang di Chechnya, makin besarnya pengaruh dinas rahasia, dan penahanan Mikhail Khodorkovsky (orang terkaya di Rusia dan pesaing politik potensial), semua itu meningkatkan kerisauan sejumlah kalangan- mungkin di dalamnya termasuk Barat-terhadap komitmen Putin mengenai transisi demokrasi di Rusia. DEMIKIANLAH memang dilema yang sering muncul di berbagai negara. Di satu pihak, manakala ada hasil pemilu seperti di Rusia muncul, maka segera disusul oleh kerisauan mengenai hal yang berkaitan dengan demokratisasi. Sebaliknya, realitas di berbagai negara yang mengalami transisi sering menuntut adanya kepemimpinan nasional yang kuat. Rusia, juga Indonesia, kiranya termasuk negara yang sedang menjalani periode yang kurang lebih serupa. Baik di Rusia maupun di Indonesia, tidak jarang sekarang ini bom meledak di satu tempat, menyiratkan ketidakstabilan politik. Pekan silam bom seperti itu meledak di sebuah kereta api yang menewaskan lebih dari 40 orang di dekat kawasan Chechnya.
Menghadapi situasi bernuansa chaotic seperti itu, wajar apabila banyak kalangan mendambakan pemerintahan yang bisa menciptakan kestabilan. (Di Indonesia, kerinduan semacam ini ditafsirkan secara keliru dengan mendambakan kembalinya rezim lama yang sebetulnya telah nyata-nyata menjerumuskan negara dalam situasi buruk.) WALAUPUN begitu, memang benar bahwa kekuasaan tetap harus dikontrol. Dalam hal Rusia, Presiden Putin dewasa ini memang berada di atas kursi yang kokoh. Pastilah ia akan terpilih lagi bulan Maret mendatang. Ditambah dengan hasil pemilu terakhir, kekuasaan Putin bisa dikatakan mendekati absolut. Putin sendiri memang sering menyampaikan visi tentang Rusia demokratis yang berorientasi pada pasar bebas, tetapi para pengkritiknya mengamati bahwa sekarang ini sudah terjadi erosi terhadap kebebasan dasar, dan dikhawatirkan akan bergulir makin cepat dengan dorongan hasil pemilu terakhir. Tentu semuanya memang harus dibuktikan, apakah dengan kemenangan dalam pemilu Minggu kemarin Putin akan mengubah apa yang selama ini disebut sebagai "demokrasi terkendali" (managed democracy) menjadi otoritarian, atau sebaliknya justru malah maju menjadi demokrasi berorientasi liberal.
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0312/09/opini/728339.htm
Catatan Permenungan dari FSD IV
"ANDA dari mana?" Seorang laki-laki setengah baya, berwajah keras dan serius menanyai kami yang sama-sama mendengarkan sebuah dialog publik sambil menyaksikan film yang diputar mengenai kekejaman perang. Ia memperkenalkan diri sebagai salah satu pendiri Progressive
206
Writers, sebuah organisasi yang bernaung di bawah partai kiri India. Namanya Prof Kamla Prasad, pensiunan dari APS University, Rawa, Madya Pradesh. "Saya tinggal di Bhopal," sambungnya. KETIKA kami menanyakan situasi di Bhopal saat ini, ia tampak lebih ramah. Bhopal dikenal secara luas di dunia setelah meledaknya pabrik dari korporasi transnasional yang berpusat di Amerika Serikat (AS), Union Carbide, hampir 20 tahun lalu. "Itulah tragedi yang tidak akan pernah kami lupakan dari praktik-praktik kapitalisme yang kotor, serakah, dan tidak peduli apa pun kecuali keuntungan," ujarnya. "Lalu mengapa Anda ada di sini?" tanyanya kemudian dengan nada ketus. Ia tampaknya tidak terlalu suka ketika kami menjawab pertanyaannya bahwa media massa tempat kami bekerja tidak tergabung dalam partai apa pun dan bahwa kami tidak tergabung dalam organisasi kepartaian apa pun. Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan Forum Sosial Dunia (FSD) IV didukung oleh partai kiri India dan tidak direstui oleh kelompok sayap kanan yang kini berkuasa di India. "Mereka sangat terbuka pada sistem kapitalisme seperti sekarang ini. Mereka menggadaikan apa pun milik kami hanya untuk kepentingan sesaat, sambil terus mengobarkan kebencian antaragama dan antar apa pun yang tidak mengikuti arus pemikiran yang dominan," katanya.
Pandangan beberapa intelektual India yang ditemui dalam FSD IV terkesan terbelah tegas antara aliran kanan atau kiri. Prof Prasad, misalnya, tidak bisa memahami bahwa resistensi terhadap sistem ekonomi neoliberal yang tidak memberikan rasa keadilan kepada mereka yang lemah dan dikalahkan, bukan hanya menjadi monopoli suatu aliran politik atau "isme" tertentu, tetapi merupakan resistensi bersama untuk menciptakan suatu tata dunia yang lebih manusiawi. Ketika dijelaskan bahwa salah satu bunyi dari Piagam FSD adalah bahwa pejabat pemerintah, Bank Dunia, dan lembaga-lembaga terkait serta partai politik tidak boleh ikut serta dalam proses FSD, ia mendengus. "Saya kan datang sebagai pribadi," potongnya. Prof Prasad juga tampak tidak suka ketika dikomentari bahwa siapa pun yang berkuasa akan cenderung mendominasi ruang pemikiran dan arah kebijakan negara. Notion "power tend to corrupt" hampir selalu berlaku pada siapa pun pemegang kekuasaan kalau tidak ada kontrol yang sangat kuat dari warga masyarakat. PERNYATAAN-pernyataan Prasad memberikan penegasan bahwa penyelenggaraan FSD IV tidak mendapat dukungan pemerintah, yang dikuasai oleh kelompok sayap kanan, Partai Bharatiya Janata (BJP). Sebenarnya hal ini sudah bisa ditandai mulai dari permintaan visa. Di Mesir misalnya, pejabat kedutaan yang berhubungan dengan pers, terkesan tidak terlalu ramah. "Mereka bertanya apa itu FSD, apa forum itu sudah mendapat izin dari pemerintah," ujar Medhat El-Zahed. Pertanyaan itu sebenarnya agak menggelikan. Bagaimana mungkin sebuah peristiwa internasional bisa terselenggara tanpa izin pemerintah? "Saya harus kembali sampai lima kali sebelum akhirnya mendapat visa. Mereka tanya siapa yang mengundang, mengapa mau datang, dan lain-lain," lanjutnya. Sambutan pejabat di Kedubes India itu sangat bertolak belakang dengan sambutan Kedubes Brasil tahun lalu. Saat itu bahkan duta besar Brasil di Jakarta mengajak jurnalis berbincang di kamar kerjanya untuk menjelaskan situasi Brasil setelah kemenangan Lula. FSD III berlangsung
207
hanya kurang lebih satu bulan setelah kemenangan Luiz Inacio "Lula" da Silva, dari Partai Buruh, sebagai Presiden Brasil. Ia juga menjelaskan secara singkat proses "kelahiran" Forum Sosial Dunia. Penjelasan Panitia Komite Penyelenggaraan Forum Sosial Dunia IV di India, Nandita Shah, menunjukkan tidak mudahnya proses FSD IV di India. "Tantangannya besar," katanya. Di antara yang paling serius adalah bagaimana menyatukan pendapat yang beragam dari partai politik selama dua tahun terakhir, dimulai dari penyelenggaraan Forum Sosial Asian tahun 2002 dan tahun 2003.
Menurut Dr Michael Tharakan dari Center of Development Studies (CDS), Trivananthapuram, Kerala, penyelenggaraan FSD IV di India juga diperdebatkan di dalam partai kiri India. Kelompok konservatif dalam partai itu menuduh forum ini adalah bagian dari manipulasi kaum imperialis, sementara kelompok progresifnya mendukung. "Perdebatan itu lumayan panjang dan baru belakangan kelompok konservatif mau menerimanya," sambung Nalini Nayak, aktivis pemberdayaan nelayan di tingkat akar rumput, yang mengikuti proses dalam Forum Sosial Kerala. Barangkali karena itu pula, panitia penyelenggara FSD IV tidak mau menerima bantuan dari lembaga dana, khususnya Ford Foundation. Padahal, Ford Foundation, misalnya, memberikan bantuan yang cukup besar sejak penyelenggaraan FSD I di Porto Alegre, Brasil, karena salah satu program dari Ford Foundation adalah penguatan masyarakat warga. Namun, keputusan untuk menolak bantuan dari Ford Foundation itu juga memunculkan pertanyaan dari banyak pihak. Seperti dikemukakan aktivis Vijay Pratap, penolakan bantuan dari Ford Foundation itu tidak didasari oleh informasi yang memadai. Keputusan untuk tidak menerima bantuan dari Ford Foundation bukan tidak dipertanyakan karena ternyata panitia menerima bantuan dari lembaga-lembaga dana Eropa, seperti Action Aid.
Keterlibatan beberapa pemerintah negara-negara di Eropa dalam proses FSD dan diterimanya bantuan dari organisasi-organisasi Eropa juga banyak dipertanyakan. Namun, survei yang dilakukan Action Aid memperlihatkan bahwa 80 persen uang yang diterima itu berasal dari warga biasa yang menghendaki perubahan yang radikal dalam tata dunia dan dari mereka yang mendukung keyakinan FSD. Meski demikian, seperti dikemukakan Pratap, akan lebih baik kalau panitia tidak menerima bantuan dari siapa pun supaya tetap b isa memelihara kejujuran, kreativitas, orisinalitas, dan substansi yang paling tulus. Namun, Pratap juga menyarankan agar dibuka diskusi dan debat yang berkaitan dengan politik bantuan dana, segera setelah FSD IV berakhir, karena di dalamnya juga terkait dengan konteks tujuan solidaritas internasional dan pengaruh lembaga dana terhadap gerakan. Debat itu juga harus mencakup pertanyaan mengenai tanggung jawab untuk memberikan perhatian kepada relawan dan aktivis yang memberikan tenaga dan waktunya untuk gera kan dan mobilisasi massa. "Kalau kita mau menerima bantuan dari lembaga dana, yang paling penting adalah transparansi. Kita tahu dari mana uang itu berasal," ujarnya. MESKI terkesan meriah, proses FSD IV di Mumbai memunculkan banyak pertanyaan mengenai ke mana FSD hendak mengarah. Sosiolog Dr Juan Hormaza dari Hamilton College di AS mengaku frustrasi karena perdebatan secara konseptual oleh para intelektual mengenai politik FSD tidak mendapat tempat yang memadai di Mumbai.
208
"Di sini juga sulit untuk mencari ruang guna mempersepsikan ulang realitas yang tengah berlangsung. Reinterpretasi yang dilakukan para tokoh dan intelektual masih didasari oleh persepsi yang dominan, dari Barat. Jadi, ada permainan di tingkat persepsi dan persepsi itu masih dikuasai oleh yang kuat," sambungnya. Aktivis Perancis, Cristophe Aguiton, dan Sohi Jeon dari Korea sependapat dengan Hormaza. Menurut Aguiton, yang terjadi saat ini adalah dominasi ruang oleh kapitalisme neoliberal. "FSD mencoba merebut ruang itu," ujarnya. Jeon menambahkan, bahkan bahasa dari gerakan dalam FSD masih berorientasi Barat. Ia juga menegaskan, pengertian politik pun seharusnya keluar dari diskursus Barat. "Di sini kita melihat karnaval, pertunjukan di jalan, aksi protes di jalan- jalan di dalam kompleks FSD y ang sangat meriah, beragam, dan penuh kreativitas. Saya kira dengan cara inilah rakyat India berbicara mengenai politik dan mengekspresikan kehendak politiknya," tuturnya. Hormaza mengingatkan, dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, khususnya tekno logi Nano yang bisa mentransformasikan apa saja, gerak kapitalisme neoliberal melesat seperti deret ukur, sementara di tingkat penolakan berjalan sangat lambat. Mobilisasi, partisipasi, dan menjaga dan memelihara gerakan sosial mulai dari tingkat akar rumput agar tetap solid dan dengan prinsip nonkekerasan juga bukan hal yang mudah dilakukan. Gerakan-gerakan resistensi di beberapa tempat, seperti Zapastista di Amerika Latin, semakin terdesak ke pinggir dan acap kali dituduh sebagai teroris.
Akan tetapi juga terlihat ada harapan. Beberapa gerakan resistensi rakyat terhadap praktekpraktek korporasi internasional di berbagai negara berhasil, setidaknya, berhasil menahan laju gerak neoliberalisme. Contoh perlawanan rakyat di Cochobamba, Bolivia adalah salah satunya. Kontrol masyarakat internasional melalui pengadilan internasional simbolik untuk kekerasan akibat praktek korporasi multinasional juga menjadi salah satu mekanisme yang cukup penting. "Tetapi harus disadari adankesenjangan yang dalam di tingkat kesadaran antara para intelektual dan massa. Intelektualnya bisa sangat progresif, namun massa tetap konservatif. Di AS juga begitu," ujar Hormaza. Membangun kesadaran membutuhkan waktu panjang karena bergerak di tingkat mindset manusia. Sementara itu, pada saat yang sama, seluruh sistem kapitalisme berjejal memasuki seluruh sisi dari kehidupan manusia, dengan cara yang semakin halus dan canggih. Paling tidak, hal ini juga terlihat dari sambutan Presiden Bank Dunia James F Wolfensohn di Terraviva, sebuah koran independen yang diterbitkan kantor berita Inter Press Service, yang mengesankan "restu"-nya bagi FSD. Padahal, Bank Dunia adalah salah satu sasaran FSD karena merupakan salah satu pilar utama neoliberalisme. Wolfensohn juga memasukkan Millennium Development Goal (MDG) sebagai bagian dari perjuangan bersama, padahal cara untuk memenuhi target-target MDG, menurut Bank Dunia, sama sekali berlawanan dengan yang diperjuangkan oleh FSD. Sementara itu, seperti dikemukakan Nandita Shah, isu di dalam FSD semakin kompleks, karena nasionalisme sempit, fundamentalisme agama, rasisme, terorisme, dan di India, khususnya, isu kasta dan komunalisme adalah tantangan yang sangat berat. "Kita tidak bisa mundur lagi," katanya.
209
Sayangnya, FSD IV agak kering dengan simbol perdamaian dan solidaritas. Padahal, ada soal antara India dan Pakistan yang tak terselesaikan dengan tuntas setelah pemisahan IndiaPakistan tahun 1947. Juga ada soal Kashmir. Tidak ada acara di panggung terbuka di mana rakyat India dan Pakistan bersama-sama menolak terorisme dan fundamentalisme. Juga tidak ada acara di mana kelompok mayoritas dan minoritas bergandengan tangan untuk bersamasama menolak komunalisme. Situasi ini berbeda dengan FSD III. Di Porto Alegre, pada hari terakhir penyelenggaraan forum tersebut, bendera negara yang tidak mendapat tempat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni bendera Palestina, diusung oleh tangan-tangan peserta pertemuan publik di Stadion Gigantiho sambil meneriakkan yel-yel perdamaian dan menolak perang. Aktivis AS dan Irak bergandengan tangan, aktivis perdamaian Palestina dan Israel berpelukan, ditingkahi lagu Imagine dari The Beatles. Sekitar 10.000 peserta berdiri bergandengan tangan, banyak dari mereka meneteskan air mata. Beberapa sesi membicarakan secara khusus ke mana arah FSD setelah FSD IV di India. Lebih dari 1.000 sesi yang membicarakan seluruh turunan persoalan sebagai dampak kapitalisme global. Namun, hanya sedikit, bahkan amat sedikit, sesi yang mendiskusikan ancaman teknologi dan persoalan substansial mengenai waktu, karena dua hal ini yang akan digunakan oleh kapitalisme neoliberal menguatkan kepak sayapnya dan menyapu semua penghalangnya. (agnes A/maria h dari Mumbay, India)
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0401/26/sorotan/819037.htm
Mewujudkan Mimpi "Another World is Possible"
HARAPAN sebuah dunia baru bisa dibangun dengan lebih baik, membuat pertemuan para tokoh negara- negara Barat pada bulan Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, disambut antusias. Saat itu sebenarnya Perang Dunia II baru menjelang berakhir meski dampaknya sudah terasa di mana-mana. Berbagai kota hancur infrastrukturnya dan menimbulkan kesulitan pada rakyat untuk membangun ekonomi kembali. Hasilnya adalah perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan (GATT) dengan turunan berikutnya berupa organisasi perdagangan dunia. Dari sinilah kemudian muncul NAFTA (wilayah perdagangan bebas Amerika Utara), AFTA (wilayah perdagangan bebas Asia), FTAA (wilayah perdagangan bebas Amerika), dan juga perjanjian Maastrich untuk perdagangan bebas Uni Eropa. Namun, setengah abad kemudian mimpi dunia baru yang lebih baik ternyata tidak terwujud sepenuhnya. Sistem kapitalistik yang merupakan perwujudan ekonomi global hanya memacu perkembangan pesat di negara-negara Barat, sementara di Asia, Afrika, bahkan juga Amerika Latin, kemiskinan bahkan semakin akut. Penduduk India tetap kesulitan mengakses air, negaranegara Afrika kekurangan pangan, dan krisis ekonomi melanda Amerika Latin dan Asia. Kemiskinan absolut tidak bergerak dari angka 1,2 miliar penduduk, dan utang negara
210
berkembang dan negara miskin malah naik hampir dua kalinya pada tahun 2002 dibanding tahun 1980. Menurut Dana PBB untuk Anak (Unicef), pada akhir tahun 19901990-an satu miliar anak masih hidup dalam kemiskinan. Di 21 negara, jumlah orang yang menderita kelaparan meningkat selama 10 tahun terakhir. Data dari Bank Dunia menyebutkan, 54 negara malah menjadi lebih miskin dibanding 10 tahun lalu. Sebaliknya, pendapatan per kapita masyarakat Barat meningkat signifikan dan melahirkan orangorang-orang terkaya di dunia yang aset kekayaannya jauh lebih besar dibanding negara-negara paling miskin yang dikombinasikan dengan 600 juta penduduknya. Wajah kapitalisasi mulai terlihat aslinya, karena negaranegara- negara Barat memberlakukan standar ganda dengan subsidi yang berlebihan untuk melanggengkan kekuatan dan keuntungan mereka. Di Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa misalnya, petani mendapat subsidi 2,7 dollar AS per hari untuk setiap ekor sapi yang dipelihara. Jumlah ini lebih dari pendapatan harian dari separuh penduduk dunia saat ini. Subsidi untuk petani kapas di AS jauh lebih tinggi dari total bantuan AS untuk Afrika, padahal 10 juta petani kapas di Afrika Barat miskin dan kelaparan. Bahkan, tujuan pembangunan ekonomi global yang semula untuk mencegah perang antarnegara sekarang menjadi menghalalkan perang agar kapitalisme bisa meluaskan jaringannya. Invasi AS ke Afganistan dan IrakIrak-dan kini AS mengancam Iran dan Korea Utara dengan alasan serupa adalah contoh nyata wajah kapitalisme yang telah dibalut dengan imperialisme. Perdagangan bebas dan globalisasi telah digunakan untuk meningkatkan eksploitasi di negara -negara miskin. DIAWALI dengan pertemuan di Seattle, AS, pada bulan November 1999, orangorang-orang yang menyadari kegagalan sistem kapitalis global dan berupaya untuk mengubahnya secara intensif, terus mengasah pemikiran dan menggalang solidaritas. Maka pertemuan Seattle dilanjutkan secara maraton di Washington (AS, April 2003), Praha (Ceko, September 2000), dan Nice (Italia, Desember 2000).
Pertemuan-pertemuan itu akhirnya melahirkan Forum Sosial Dunia (FSD) I yang berlangsung di Porto Alegre, Januari 2001, dihadiri oleh orangorang-orang yang percaya bahwa masa depan harus dipusatkan pada manusia itu sendiri dan kemajuan-kemajuan yang lebih bersifat swadaya daripada globalisasi imperialisme. Dengan sengaja, saat penyelenggaraan dipilih bersamaan dengan Forum Ekonomi Dunia (FED) yang menjadi anak ekonomi global di Davos, Swiss. Dalam FSD I itulah berlangsung diskusi berbagai alternatif, pertukaran pengalaman, serta upaya penguatan koalisi dan aliansi. Pertemuan ini pula yang melahirkan 14 Prinsip FSD yang diadopsi semua individu dan kelompok pendukung FSD, semboyan "Another World is Possible", sekaligus kesepakatan untuk kembali bertemu setiap tahunnya agar impian membangun dunia baru yang lebih berkeadilan bisa diwujudkan. uan-pertemuan FSD berikutnyaberikutnya-II dan III masih di Porto Alegre -ternyata diikuti peserta Pertemuandengan jumlah semakin besar. Kalau FSD I hanya dihadiri 20.000 peserta, maka dalam FSD II jumlah peserta sudah lebih dari dua kal i lipatnya (50.000 orang) dan FSD III (100.000 orang). Peserta yang hadir dalam FSD IV di Mumbay, India, jumlahnya kurang lebih sama. Bisa dikatakan, FSD menjadi semacam pembalikan dogma ekonomi yang ditawarkan oleh FED. FSD menjadi simbol penguatan berbagai pihak untuk menolak globalisasi, eksklusi, diskriminasi, dan juga perang. "Anak"Anak-anak FSD" adalah berbagai gerakan resistensi. Seperti yang diungkapkan Committee for a Workers’ Internasional (CWI), di India sebanyak 50 juta buruh berpartisipasi dalam pemogokan umum melawan privatisasi dan reformasi buruh pada 21 Mei 2003. Dari berbagai penjuru dunia, sebanyak 30 juta orang berunjuk rasa menentang invasi Bush dan Blair ke Irak pada 15 Februari
211
2003. Belum lagi gerakan massa yang berlangsung di Bolivia, Ekuador, dan Argentina untuk mengganti pemerintahan yang pro neoliberal. Di Mumbay, spirit yang dibawa dari ranah Amerika Latin yang dinamis seolah mendapat pencerahan semangat ahimsa dan swadesi Mahatma Gandhi yang sukses membawa rakyat India keluar dari penjajahan. Hasil kajian ilmiah dan diskusi dalam tiga tahun terakhir diimplementasikan dengan lebih nyata: resistensi terhadap produkproduk -produk korporasi multinasional dan ruang yang lebih besar bagi sukusuku -suku asli yang termarginalkan, pengidap HIV/AIDS, dan juga para penyandang cacat. FSD IV di Mumbay memang diharapkan mampu membangun dialog untuk memformulasikan cetak biru untuk membangun dunia lain yang lebih menghargai masyarakat plural atau keberagaman, dan bertanggung jawab terhadap satu dunia yang dimiliki bersama dengan kehormatan yang setara dan berkeadilan. Inilah yang kemudian diwujudkan dalam berbagai diskusi, lokakarya, penggalangan solidaritas, maupun rally dan pertunjukan kesenian, dengan fokus terhadap dampak globalisasi neo-liberal dan alternatif untuk mengatasinya.
APAKAH dialog dan cetak biru tercapai setelah FSD IV yang setiap hari menggelar satu pertemuan publik, 12 konferensi dan testimoni, serta 300 seminar dan lokakarya? Seperti yang dikemukakan Candido Grzybowski, sosiolog dan Direktur IbazeIbaze-Brasil serta anggota Komite Internasional FSD, pengalaman luar biasa dalam berpartisipasi di FSD adalah perasaan bahwa masih ada ruang untuk berpikir, berbicara, dan didengar, serta mengusulkan sesuatu dan dihargai. "Sesuatu yang bisa dikembangkan di tempat tinggal masingmasing-masing dan menimbulkan perasaan bahwa kita pun merupakan bagian dari dunia yang ikut menentukan keberlangsungannya," katanya. Namun, ia mengakui bahwa FSD sebenarnya juga berada di persimpangan jalan. Kekuatan FSD berupa pendapat yang beragam, kurangnya konsensus, dan pemersatuan cara pandang, menjadi kelemahan FSD ketika harus bernegosiasi dengan kekuatankekuatan-kekuatan yang lebih besar. "Maka tantangannya sekarang adalah bagaimana FSD bergerak dalam kerangka Piagam Prinsip untuk mendapatkan legitimasi dan mengimplementasikan dasardasar -dasar untuk membangun dunia baru yang adil dan mengakomodasi kepentingan semua pihak," paparnya. Beberapa pembicara dalam berbagai diskusi panel selama penyelenggaraan FSD IV, sebenarnya telah menyebutkan berbagai alternatif yang bisa dilakukan untuk membangun dunia baru yang diimpikan. Michael Albert, aktivis pengelola Znet dari AS misalnya, menggagas ekonomi partisipatif sebagai salah satu alternatif dari ekonomi globalisasi. Model ekonomi dengan empat pilarpilar-solidaritas, keberagaman, kesetaraan, dan kema ndirian-menurut Albert bisa lebih efisien dan demokratis dibanding yang sekarang ini berlangsung. Atau yang diungkapkan George Monbiot, aktivis dari Inggris, yang mengingatkan perlunya tindakan global agar apa yang dilakukan secara lokal menjadi bermakna. Artinya, keberanian untuk menolak produk dan jasa dari korporasi internasional terutama yang bermasalah, menjadi kreatif dan produktif, serta membangun perekonomian komunitas efektif dan berkelanjutan sebagai bagian dari tindakan lokal, perlu digemakan dalam ruang global melalui lobi, membangun jaringan, dan berbagai moratorium terhadap perjanjian perdagangan internasional yang tidak adil dan berbasis keuntungan semata. Sayangnya, seperti yang menjadi keprihatinan banyak orang, upaya mewujudkan apa yang disebut sebagai alternatif ini tidaklah mudah. Walden Bello, aktivis dari Filipina, tidak sepakat dengan usulan Monbiot dan memilih menolak IMF, Bank Dunia, maupun WTO. Sementara pemenang Ekonomi Nobel Joseph Stiglitz justru mengajak untuk mendekati lembaga-l lembaga-lembaga embaga yang dilahirkan oleh ekonomi globalisasi itu agar bisa melakukan reformasi serta membuatnya
212
lebih inklusif dan demokratis. Pakar lainnya mengusulkan penguatan pada organisasi regional maupun pembentukan parlemen dunia yang bisa mengoreksi ketidakseimbangan kekuatan dunia. Maka seperti yang dikatakan peserta dari Afrika, "Kami tahu bahwa kami dirugikan oleh lembaga yang namanya IMF. Tetapi, itu saja tidak cukup. Masih ada tantangan untuk tidak hanya merasa rugi tetapi mencari cara agar apa yang disebut another world is possible bisa terwujud." Jalan panjang tampaknya harus ditapaki untuk mewujudkan mimpi, apalagi yang dihadapi adalah suatu sistem yang sudah mapan dan berlangsung lama. Mungkin yang paling realistis dari FSD sekarang adalah menciptakan ruang. Ruang untuk sesaat keluar dari kepengapan dan mengumpulkan kembali energi dalam menghadapi kenyataan seharisehari-hari. (nes/mh)
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0401/26/sorotan/819039.htm
Pencari Kerja Global Global 2003 Mencapai Mencapai 185,9 Juta Orang
Jakarta, Kompas - Pencari kerja global tahun 2003 mencapai 185,9 juta atau sekita r 6,2 persen dari jumlah angkatan kerja. Angka ini, menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), merupakan angka pengangguran tertinggi di dunia. Dalam laporan ILO bertajuk Global Employment Trends 2004 itu disebutkan, di antara para penganggur di dunia, sekitar 108,1 juta adalah laki -laki, atau meningkat sekitar 600.000 dari tahun 2002. Adapun kaum perempuan mengalami penurunan dari 77,9 juta pada tahun 2002 menjadi 77,8 juta tahun 2003. Tantangan terbesar yang menghadang dunia, menurut ILO, adalah keha diran 88,2 juta pemuda berusia 1515 -24 tahun yang ikut mendongkrak angka pengangguran sekitar 14,4 persen. Kendati "ekonomi informal" yang mencakup orang -orang tanpa pekerjaan tetap terus meningkat di negaranegara -negara dengan tingkat pertumbuhan produk nasional bruto (GNP) rendah, ditambah lagi jumlah "pekerja miskin" atau yang hidup dengan satu dollar AS per hari atau Rp 8.400 dan bahkan kurang, yang tidak mengalami perubahan sebesar 550 juta orang. Menurut laporan ILO itu, meningkatnya pengangguran dan seteng ah pengangguran awal tahun 2003 sebagai dampak dari lambannya pemulihan ekonomi dunia, mewabahnya virus sindrom pernapasan akut parah (SARS), dan konflik senjata yang umumnya berpengaruh terhadap dunia kerja di sektor industri pariwisata. Namun, meredanya SARS dan membaiknya pertumbuhan GNP pertengahan tahun 2003 langsung berdampak terhadap meningkatnya pertumbuhan lapangan kerja.
213
Berdasarkan kondisi itu, ILO meyakini pada tahun 2004 permintaan di sektor industri akan meningkatkan keseimbangan antara penjualan dan permintaan lokal sehingga gambaran dunia kerja makin cerah. Apalagi, menurut laporan ILO, tingkat pertumbuhan di Amerika Latin, Karibia, Timur Tengah, dan Afrika Utara diperkirakan lebih dari empat persen. Untuk wilayah Asia Timur sekitar 7,1 persen, per sen, Asia Tenggara 4,5 persen, dan Asia Selatan 5,8 persen. Di wilayah Sahara Afrika pertumbuhan di bawah lima persen. Kondisi ini memberi peluang cukup besar bagi negara -negara tersebut untuk menciptakan kesempatan kerja baru. Sebab, negara industri pun akan mengalami perbaikan ekonomi meskipun pertumbuhan GNP di Amerika Serikat meningkat, penciptaan lapangan kerja tetap suram, dan tingkat pengangguran mencapai enam persen. (ETA) URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0401/27/ekonomi/821918.htm
antung Perkara Globalisasi Oleh: Pitoyo Adhi
ARTIKEL "FSD Menyangga Dunia" (Kompas 20/1/2004), dan rangkaian tulisan B HerryHerry-Priyono lainnya menegaskan kembali posisi cendekianya: berada di garda depan mereka yang mengartikulasikan sikap lugasnya terhadap globalisasi. Cendekia karena tidak ingin terjebak dalam histeria pro dan kontra dan te guh dalam opsi yang kental pada mereka yang ditindas. Tulisannya itu antara lain dimaksudkan untuk meluruskan judul berita utama Kompas (17/1/2004) "Aktivis Antiglobalisasi Kecam Korporasi" yang dinilainya ambigu -karena istilah antiglobalisasi tidak tepat (Forum Sosial Dunia/FSD di Mumbay adalah gerakan globalisasi alternatif)alternatif) -sekaligus mengafirmasi bahwa jantung perkara globalisasi adalah soal kekuasaan korporasi. Tepatkah? Semangat pemihakan yang berapiberapi - apiapi-tercermin lewat pilihan kata yang lugas dan k adang adang sinissinis-sayangnya telah menjebaknya pada simplifikasi persoalan berlebihan dan menyisakan gagasangagasan -gagasan yang paradoksal. Memang kecaman yang ditujukan pada jaring kuasa korporasi bisnis global perlu diafirmasi. Itulah yang digemakan FSD. Alasannya bisa dipinjam dari catatan G Lamie (2001): 100 entitas ekonomi terbesar di dunia terdiri atas 49 negara dan sisanya, 51 korporasi (General Motor secara ekonomi lebih besar dari Arab Saudi), dan 200 perusahaan terbesar dunia menguasai seperempat dari semua a ktivitas ekonomi yang terukur; nilai transaksi di pasar finansial 60 kali lipat dari perdagangan riil. Nilai pasar finansial spekulatif pada tahun 1996 adalah 64 triliun dollar AS berarti lebih besar dari enam kali kombinasi nilai ekonomis Amerika plus Jep ang.
214
Apa akibat sepak terjang korporasi global? Contoh berikut ini diambil dari Afrika Selatan. Setelah berakhirnya masa apartheid, 1994, di bawah kepemimpinan Nelson Mandela, Afrika Selatan menjalankan "kebijakan ekonomi makro" di bawah kendali World Bank dan IMF. Resepnya tidak lain adalah proses privatisasi sektor -sektor kebutuhan publik, listrik, air, dan perumahan. Insentif ditawarkan terutama bagi modal asing untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bukannya meredistribusinya guna memenuhi kebutuhan kebutuha n sosial. Hasil privatisasi semacam itu bisa ditebak: pengangguran, turunnya nilai pendapatan riil dan pajak perusahaan, setengah juta orang kehilangan pekerjaan, gaji mereka yang termiskin turun 20 persen, harga air dan listrik naik (Bond, 2001). Ketika dihadapkan pada data semacam di atas, Herry menoreh kesimpulan lugas yang diulangnya berkaliberkali -kali: menobatkan korporasi sebagai jantung persoalan globalisasi. Suatu logika sebab-akibat sebab- akibat yang sederhana, namun dapat melangkahi kaidah kecendekiaan yang menjadi sikapnya. Sementara mengkritisi bahasa "pro" dan "kontra" sebagai histeria, Herry serentak menabuh genderang perangnya pada tuan besar finansial yang dinilainya sekadar menjelmakan insting monopolistik, mentalitas bankir, serta mewujudkan naluri libidalnya. Dalam kedua hal itulah gagasannya menjadi paradoksal. Tulisan itu mengingatkan bahwa paradoksparadoks -bahkan kontradiksikontradiksi -adalah karakteristik utama globalisasi. Fakta ekonomis, misalnya, aset tiga orang terkaya dunia sama dengan GNP negara -negara termiskin dengan dengan populasi 600 juta (Cordessman, 1999), hanyalah sebuah contoh. Budaya global (McWorld, seperti yang digagas oleh Benjamin Barber), ancaman terhadap perdamaian dan keamanan global, masalah kemiskinan global, ancaman terhadap lingkungan global dan migrasi migrasi massal adalah ranahranah -ranah lain yang menyediakan berbagai fakta paradoksal dan problematika globalisasi. Menyaksikan hiruk pikuknya FSD yang berakhir pekan lalu membuat mudah sadar bagaimana luasnya ranah persoalan globalisasi. Globalisasi adalah harta k arun k arun yang ditemukan berkat perkembangan teknologi informasi global baru yang memungkinkan kita serentak melihat seluruh wajah dunia dalam satu layar besar. Dalam superrevolusi perubahan teknologi informasi ini, sebagian besar orang dan institusi cuma tergagap terg agap-gagap -gagap dalam membaca peta harta karun yang baru karena bahasabahasa tradisional, ideologi, nilai moral, dan teori -teori yang melatari berbagai bidang keilmuan tidak sanggup menerjemahkan, bahkan perubahan deras membuat mereka merasa di guncangguncang -guncang dan ada yang pingsan. Sementara mereka baru siuman, kejutan berikutnya datang. Ternyata ada yang sudah menemukan kunci untuk membaca peta harta karun itu, menginvasi dan memanipulasinya. Itulah yang terjadi di pasar modal. Perkembangan masif aliran finansial finan sial terjadi dan menjadikannya sebagai generasi pertama penemu harta karun globalisasi. Kendaraan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah korporasi -korporasi
215
global (dan berikutnya negara- negara miskin). Lalu, lahirlah fenomena yang belum pernah disaksikan dalam sejarah: institusi-institusi lokal, yakni pasar finansial, terintegrasi secara global. Maka, dalam arti tertentu pasar finansial adalah contoh par excellence globalisasi. Kendati yang dilakukan tuan besar finansial -meminjam istilah Herry-bukan upaya genius, setiap gerakan globalisasi yang gagal menyediakan alternatif bagi masifikasi pasar finansial layak ditempatkan dalam urutan yang lebih bawah. Tawaran agenda tindakan untuk ramai-ramai mengeroyok dan menuding korporasi sebagai si jantung perkara sebaiknya ditunda dulu, menimbang luas dan kompleksnya ranah globalisasi. Globalisasi dari pasar finansial bukan satu- satunya perkara, proses faktual yang berdasar pada dinamika pasar. Satu- satunya "spiritualitas" yang mereka miliki. Upaya yang lebih cerdas kiranya perlu dilakukan, yakni menemukan bahasa yang baru dan lebih tepat dalam membaca peta yang disediakan oleh perkembangan teknologi informasi. Suatu bahasa yang tidak menisbikan kekayaan- kekayaan lama, tetapi menjadi bagian integral dari kamus kemanusiaan global. Sampai di sini layak untuk menggarisbawahi upaya para penggagas Complexity Theory (CT), yang bahkan kemudian telah cenderung berkembang sebagai ilmu baru, yaitu ilmu kompleksitas sejak tahun 1990. Teori ini mengembangkan archetype psiko logi Jung dan metodologi sufi Ibnu Arabi, serta kebijakan kuno yang memandang hidup dan kosmos secara fundamental merupakan proses yang teratur (Albrecht 200:409). CT diorientasikan untuk memahami sistem yang interaktif dan dinamis, yang tersusun dari bagi an-bagian yang kendati independen, tetapi berhubungan erat dan teratur, suatu kompleksitas yang tertata (Cowan, 1994). Upaya untuk memahami globalisasi dengan pendekatan baru ini juga sudah dilakukan banyak ahli (Cole, 2002). Dalam perspektif CT, pertanyaa n tentang siapa jantung perkara globalisasi lalu menjadi absurd. Pelajaran pertama tentang CT serta - merta mengoreksi agenda yang ditawarkan Herry. Berbagai gerakan lokal, komunitas-komunitas basis perlu belajar bertindak dalam sebuah perspektif yang dapat menampung berbagai gagasan yang paradoksal, elemen -elemen yang kontradiktif, masalah di pelbagai ranah sebagai suatu kompleksitas yang tidak pernah stabil, tidak pernah mencapai ekuilibrium dan bergerak secara non -linier. Membangun sebuah gerakan altern atif lokal yang terintegrasi secara global dalam segala kompleksitasnya memang tidak semudah menabuh genderang tawuran global. Bahkan lebih kompleks dari Coca-Cola Company, yang meski mungkin bukan desain genius dan kiprahnya perlu dikecam, telah menyediak an contoh menarik bagaimana orang dari agama, budaya, kepandaian, bahasa, minat, dan jender yang berbeda dapat bersama -sama berorganisasi dalam skala global. Walau sebatas kepentingan tuan besar finansial. Pitoyo Adhi Alumnus STF Driyarkara, Jakarta, Pene liti di Faculty Management and Organization, Rijksuniversiteit Groningen, Nederland URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0401/27/opini/821860.htm
216
FSD dan Kekuasaan Neg ara Oleh: Sonny Mumbunan
HEBE de Bonafini, pemimpin Mothers of Plaza de Mayo, organisasi rakyat yang lahir dari rahim krisis Argentina, berujar keras, "Kalian, tuan -tuan, adalah musuh kami." Tak berhenti di situ, sembari menunjuk George Soros, spekulan pasar uang ternama, ia mencerca, "Kalian adalah monster, kaum munafik." Ekspresi kerasnya disiarkan luas saluran televisi yang meliput debat tim Forum Sosial Dunia (FSD) Porto Alegre dengan tim Forum Ekonomi Dunia (FED) Davos -dua forum yang memaknai globalisasi dengan logika berpunggungan. Bagi negeri seperti Argentina, neoliberalismo memang melahirkan begitu banyak cacerolazos-pemukul panci simbol protes-dan piquetes-buruh PHK yang memblokade jalan-sebagaimana Enron yang bangkrut serta monster lain berlabel Al Qaeda. Dalam setiap kali penyelenggaraan FSD, kental terasa kesan "mereka" dan "kami". Tak terkecuali di Mumbay, India, ribuan pegiat sosial menempatkan nilai - nilai, seperti solidaritas, persamaan, demokrasi, keberlanjutan dan partisipasi, berhadapan -hadapan diametrikal dengan kompetisi, ketamakan, ketidakadilan, dan pengabaian. Dari watak internasionalisnya, terang mereka bukan penggerak "antiglobalisasi". Sebuah misnomer-kekeliruan penamaan-yang dijadikan judul berita utama Kompas (17/1/2004). Sebaliknya, mereka adalah globalis perlawanan yang mengonsepsikan "dunia lain yang mungkin". Sebuah tatanan yang diharap mengabdi pada kebutuhan umat manusia, bukan pada penggandaan modal dan penundukan pasar atas segala aspek hidup. Sesungguhnya bukan kebetulan bila FSD berkali -kali diselenggarakan di Brazil dan sekarang di Mumbay, India. Di Brasil, Partai Buruh adalah partai kiri yang berkuasa. Begitu pula adanya di India, terutama Kerala dan Bengali Barat. Lepas dari keterbatasan dan kekurangannya, participatory budgeting di Porto Alegre atau reformasi participatory budgeting di Bengali Barat adalah model terkini bagaimana rakyat menentukan langsung dan organik pengam bilan keputusan dan relasi dengan negara (Jan Pieterse, Participatory Democracy Reconceived, dalam Futures 33, 2001). Serius! Di Brasil rakyat miskin menyusun RAPBD! Selebihnya, Partai Buruh bahkan mampu membangun aliansi yang hidup antara gereja, universitas, dan gerakan rakyat, termasuk pengusaha kecil. Bersama -sama mereka menghadapi korupsi, klientalisme, dan reformasi ekonomi neoliberal. Di tempat ini partisipasi dan kecerdasan rakyat menjadi faktor endogen dalam setiap penyusunan kebijakan negara.
217
Dekadensi sosial demokrasi Bila neoliberalisme-solusi kapitalisme global-adalah titik banding, titik lainnya berada di bidang antara stalinisme dan sosial demokrasi. Ia mungkin berwujud socialist renewal atau semacam sosialisme demokratik. Konsepsi masyara kat ini diyakini lebih unggul perihal alokasi distributif sumber daya dan surplus sosial. Meski negara relatif mampu menyediakan kebutuhan dasar warganya, tabiat antidemokrasi ekonomi dan politik stalinisme tidak seturut dengan upaya emansipasi utuh umat manusia. Akan halnya dekadensi sosial demokrasi, Partai Buruh Brasil, misalnya, dalam dokumen kongres menjelang Pemilu 1994, mempunyai alasan menarik mengapa mereka menolak sosial demokrasi: kekalahan elektoral di banyak negara, skandal korupsi, dan terutama yang paling tragis, kompromi dengan ekonomi neoliberal. Meski secara umum semangat anti - korporasi, antineoliberalisme, dan anti - imperialisme begitu meraja, opini dalam FSD sendiri terlalu beragam. Inilah keunggulan sekaligus kelemahan FSD. Untung karena representasi masyarakat dunia yang semakin luas, baik isu maupun opini. Kelemahan karena kesempatan berdebat lebih dalam menjadi kurang. Di samping, kesulitan menghasilkan fokus isu dan aksi politik hal mana telah disadari sejak kali pertama FSD. Saat FSD II, beberapa kekuatan konservatif dalam FSD berusaha membangun dialog antara FSD dan FED, harap -harap kapital bisa lebih manusiawi. Bagi mereka masuk akal, kedua forum ini dianggap mewakili civil society. Sejumput orang kaya, pemilik modal, serta jutaan massa miskin sama-sama merupakan stakeholder atas dunia. Sementara LSM radikal dan organisasi berbasis massa luas menyerukan mobilisasi rakyat. Mendedah wajah buruk neoliberalisme dan semua kebijakan turunannya memang lebih mudah. Demikian pula saat mencela Konsensus Washington. Baik konsensus yang "asli", seperti privatisasi, deregulasi, liberalisasi, disiplin fiskal, dan pengagungan HAKI. Atau, konsensus augmented semisal pasar kerja dan upah lentur, corporate governance, kesepakatan WTO, Bank Sentral "independen". Namun, tidak demikian mudah ketika sampai pada konsepsi alternatif. Dari Porto Alegre dan Mumbay, kita kembali ke Tanah Air. Di sini kita mendapati 24 peserta kontes Pemilu yang bermanis -manis, mematut diri di depan massa yang tak henti k ehilangan pekerjaan dan menurunnya akses pada pendidikan dan kesehatan murah. Tesis Robison perihal kontradiksi kapitalisme Indonesia dalam The Rise of Capital (1996) sebagian masih sahih. Cuma, modal internasional tidak perlu mengeluarkan tenaga lebih banyak. Dalam ruang tersisa modal lokal saling berebut, termasuk militer yang mulai percaya diri dan terkonsolidasi baik. Pascapemilu, pembagian beban krisis akan semakin
218
berat ke kelompok masyarakat kecil dan rakyat miskin. Pengalaman Brasil bisa diacu sec ara kritis. Gabungan elektoralisme dan ekstra parlementarianisme tampil begitu menawan dalam mendorong demokratisasi lebih radikal atas kepemilikan, laba, informasi, sumber daya, dan kekuasaan. "Kekuasaan negara" Menyasar tuan besar finansial, korporasi multinasional, dan lembaga internasional, seperti IMF dan Bank Dunia-seperti dilakukan B Herry-Priyono- jelas bukanlah kekeliruan. Meski demikian, fokus teropong analisis mesti membidik tepat kekuasaan negara yang berada di tangan rezim neoliberal pemerint ahan nasional kita. Sebab darinya, eksploitasi beroleh ruang dan kemudahan gerak. Saat menjawab dua kombinasi Trilema "Teori Ketidakmungkinan", ada yang menarik dengan si cerdas James Tobin. Ia terinspirasi oleh pengalaman bagaimana "kedaulatan" Cina menolak konvertibilitas lalu lintas modal. Hal serupa yang dilakukan para penganjur neoliberalisme sekarang di era awal lembaga Bretton Woods berdiri. Tobin, Cina, pun Brasil. Meskipun tidak benar -benar menghilangkan krisis, Argentina 2000 atau Indonesia pasca-Pemilu 2004 memiliki mereka untuk belajar. Sonny Mumbunan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitaet zu Kiel, Jerman URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0401/27/ opini/821878.htm
Strategi Kemitraan AS (1) Oleh: Colin L Powell
Pengantar Redaksi: Artikel yang ditulis Menlu AS Colin Powell ini selain dikirimkan untuk jurnal Foreign Affairs edisi Januari/Februari 2004, secara khusus dikirimkan ke Redaksi Kompas. Terjemahan di muat dalam dua bagian Mengamati politik luar negeri Amerika Serikat, kadang orang hanya berpikir perihal aspek- aspek perang melawan terorisme, seperti rekonstruksi Irak dan Afghanistan, kekacauan di Timur Tengah, dan sel-sel teror yang membayangi Asia Tenggara, Eropa, bahkan AS. Hal seperti itu wajar. Terorisme internasional secara telak menyerang Amerika Serikat (AS) pada tanggal 11 September 2001. Penduduk AS yang marah meminta agar para pelakunya diadili. Mereka juga ingin tahu mengapa serangan itu bisa terjadi. Mereka menuntut adanya kebijakan luar negeri yang menjamin hal itu tak terulang.
219
Oleh karena itu, wajarlah perang melawan terorisme lalu menjadi prioritas utama kebijakan luar negeri AS; dan tetap begitu selama dianggap perlu, karena terorisme-yang potensial berkaitan dengan proliferasi senjata pemusnah massal (WMD)-saat ini merupakan ancaman terbesar bagi rakyat AS. Menumpas terorisme, selain bisa menggunakan aksi militer untuk melumpuhkan individu teroris dan negara yang menjadi pendukungnya, juga perlu kerja sama multilateral dalam hal penegakan hukum dan berbagi informasi intelijen. Upaya tersebut meliputi stigmatisasi terorisme sebagai instrumen politik dan mereduksi sumber-sumber yang bisa memotivasi kegiatan mereka. Strategi AS bukan sekadar menangani ancaman nyata; yang lebih tandas dari itu adalah mengalahkan sumber ancaman itu. Namun sayangnya, fokus yang amat terarah ke garis depan dalam memerangi terorisme membuat orang sulit memahami strategi AS. Walau pemerintah tampaknya berhasil mengembangkan strategi kebijakan luar negeri yang masuk akal, tak mudah membuat orang mengerti kebijakan tersebut.
Visi Presiden Bush Bagi para pengritik Pemerintah AS, hal tersebut merupakan kesempatan untuk menuduh bahwa presiden tak memiliki visi tentang dunia, tak memiliki strategi. Padahal sebenarnya Presiden George Bush punya semua itu. Strategi presiden pertama kali dijabarkan secara terbuka pada bulan September 2002 dalam Strategi Keamanan Nasional AS (National Security Strategy of the United States/NSS). Dalam dokumen setebal hampir 40 halaman itu, NSS menjabarkan prioritas kebijakan AS menjadi delapan bab sebagai sebuah strategi yang terintegrasi secara luas dan dalam, sesuai kesempatan maupun tantangan yang dihadapi AS. Tentu saja sebuah dokumen strategi yang ditujukan bagi publik tak akan bisa sepenuhnya terbuka supaya tidak diketahui musuh-musuh kami. Meskipun demikian, dokumen ini dengan jujur merefleksikan kepribadian presiden, yang dengan konsistensinya mengatakan apa yang dia maksudkan dan meyakini apa yang dia katakan. Oleh karena itu, sangatlah ganjil bila strategi kebijakan luar negeri kami sering disalah mengerti, baik oleh pengamat di dalam negeri maupun di luar negeri. Strategi AS secara meluas dituduh sebagai unilateralis. Strategi kami sering dituduh sebagai tak berimbang dan lebih mengutamakan metode-metode militer. Strategi kami juga sering digambarkan terobsesi oleh terorisme sehingga bias terhadap perang preemtif (preemptive war). Namun sesungguhnya semua dugaan dan tuduhan itu tidak benar. Distorsi semacam itu sebagian dijelaskan oleh keadaan. NSS membuat konsep preemtif setelah terjadinya tragedi 11 September 2001 dan hal itu dilakukan dengan alasan jelas. Salah satu alasannya adalah untuk meyakinkan rakyat AS bahwa pemerintah memiliki akal sehat. Yakni, kalau ada ancaman nyata yang tak bisa dilumpuhkan dengan cara -cara yang ada padahal harus ditangani, janganlah menunggu serangan datang baru kemudian bertindak. Itulah dasar strategi preemtif. Alasan lainnya adalah untuk mengirimkan "pesan" kepada musuh bahwa mereka dalam kesulitan besar, maka sebaiknya menghentikan aktivitasnya. Situasi itu juga bisa mendorong mereka berbuat kesalahan sehingga kemudian tertangkap. Lebih dari itu, ada sejumlah negara melibatkan diri dalam terorisme bukan karena alasan ideologis, tetapi oportunistik. Mereka ini harus disadarkan bahwa sikap oportunis mereka akan sia-sia. Dalam hal cakupannya, preemption (tindakan preemtif-Red) hanya diterapkan bagi ancaman yang tidak dapat dihalangi, yaitu yang berasal dari para pelaku bukan negara (nonstate actors),
220
seperti kelompok-kelompok teroris. Preemption tak pernah dimaksudkan untuk menggantikan kebijakan deterrence (upaya penangkalan-Red) melainkan hanya bersifat melengkapi. Preemption juga bukan hal sentral dalam strategi AS. Di dalam NSS, pembicaraan mengenai preemption hanya muncul dalam dua kalimat dari dokumen yang seluruhnya berjumlah delapan bab tersebut. Keunggulan kemitraan
NSS membenarkan dilaksanakannya preemption dalam batas-batas tertentu. Namun, strategi AS tidak dijabarkan berdasarkan upaya preemtif semata. Strategi presiden yang paling utama adalah satu bentuk kemitraan yang mengukuhkan peran vital Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan sekutu-sekutu AS lainnya, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tak percaya? Mungkin ini akibat klaim commentariat (kalangan yang tugasnya mengomentari kebijakan luar negeri AS-Red) bahwa keputusan presiden yang mencari dukungan rekonstruksi pascaperang Irak melalui resolusi Dewan Keamanan PBB dianggap sebagai upaya "pemutusan hubungan" dari kebijakan AS (a sharp break with policy). Kalau seseorang berpikir dengan pola seperti itu berarti ia menutup mata terhadap fakta bahwa Presiden Bush telah meminta persetujuan PBB pada tanggal 12 September 2002 agar PBB menjalankan sejumlah resolusinya (jumlah keseluruhannya 16); bahwa Resolusi DK PBB 1441yang memperingatkan rezim Irak untuk tunduk terhadap kewajibannya yang tertuang dalam resolusi-resolusi sebelumnya-lolos dengan suara bulat pada bulan November 2002; bahwa kami telah mencoba mengusulkan resolusi lainnya untuk menyatukan komunitas internasional beberapa bulan sebelum Operation Iraqi Freedom dimulai; bahwa kami meminta dukungan PBB pada bulan Mei 2003 setelah berlangsungnya Operation Iraqi Freedom untuk mengukuhkan Resolusi 1483, mencabut sanksi terhadap Irak; dan kami juga mengusulkan dan mengukuhkan Resolusi 1500 pada bulan Agustus 2003 untuk menga kui Dewan Pemerintahan Irak. Seandainya kami tidak melakukan semua itu-presiden memutuskan untuk mencari dukungan Dewan Keamanan PBB pada September 2003 dan terus berupaya sampai Resolusi 1511 disetujui dengan suara 15-0 tanggal 16 Oktober-barulah bisa dikatakan bahwa kami telah "memutuskan hubungan" secara signifikan dengan kebijakan kami. Nyatanya, pemerintah telah melakukan semua upaya itu. Jika ada yang "memutuskan hubungan" di sini, itu adalah commentariat yang "memutuskan hubungan" dari aturan dasar logika. Perdagangan bebas dan prakarsa baru AS bagi perkembangan ekonomi juga tergambar secara jelas dalam strategi presiden. The Free Trade Area of the Americas, Africa Growth and Opportunity Act yang diperluas dan khususnya The Millenium Challenge Account yang menjadi garda depan kebijakan kami di bidang ini. Upaya kami untuk mengawasi proliferasi senjata pemusnah massal (WMD) juga menjadi bagian dari strategi presiden. Upaya-upaya ini mengarah pada terbentuknya Prakarsa Proliferasi Keamanan (Proliferation Security Initiative) di bulan Mei 2003, yang merupakan kesepakatan 11 negara untuk menghentikan pengiriman bahan-bahan yang berkaitan dengan WMD ke negaranegara tertentu. Pada September 2003, para penandatangan kesepakatan ini menyetujui pedoman dasar implementasi. Dalam pidato di depan Majelis Umum PBB pada 24 September, presiden mengimbau negara-negara lain untuk bergabung. Strategi Presiden Bush juga menuntut AS untuk berperan dalam penyelesaian konflik regional. Konflik semacam itu bisa menyebar ke negara-negara yang dalam keadaan damai dan dapat memercikkan api terorisme. Dari seluruh ikhtiar AS untuk membantu penyelesaian konflik regional, tak ada yang lebih penting daripada upaya mewujudkan kesepakatan damai yang langgeng antara Israel dan Palestina.
221
Pemerintahan Bush secara luas dikritik karena dalam dua tahun pemerintahannya dinilai tidak aktif menyelesaikan konflik Arab-Israel. Bagi sebagian kalangan sebutan "lebih aktif" berarti secara aktif melakukan kunjungan kenegaraan dan berfoto bersama. Seakan-akan aktivitas seperti itu-yang sudah berlangsung selama satu dekade tanpa hasil -belum pernah dicoba. Padahal, diplomasi bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk yang lebih tepat. Dalam kenyataannya, kami bekerja sangat keras untuk mewujudkan perdamaian, yang kadang dilakukan secara diam-diam, untuk menganalisis keadaan secara cermat dan menentukan taktik yang sesuai. Sebagai hasilnya, kami membentuk Kuartet-sebuah bentuk kemitraan lainnya-yang terdiri atas AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB. Kami mengembangkan "peta perdamaian" berdasarkan kemitraan ini. Presiden Bush pergi ke Aqaba, Yordania, pada bulan Juni 2003 untuk mengajak pihak-pihak yang bertikai menyepakati komitmennya. Hal yang terpenting, kami menyadari perlunya reformasi fundamental di dalam Otoritas Palestina bagi terwujudnya perdamaian yang langgeng. Setelah jelas bahwa AS tidak akan menghalangi upaya Israel untuk mempertahankan diri dari terorisme Palestina, tekanan untuk melakukan reformasi muncul dari dalam komunitas Palestina. Situasi ini menghasilkan kepemimpinan Mahmoud Abbas yang penuh harapan. Sayang, upaya Abbas digagalkan oleh Yasser Arafat. Pengganti Abbas, Ahmad Qurei, juga mengalami rintangan serupa. Meskipun harapan kami bagi sebuah kemajuan saat ini terhambat, setidaknya sekarang jelas di mana sebetulnya sumber masalah itu. Konflik di wilayah lain juga membutuhkan perhatian dan kepedulian kami. AS tidak pernah memalingkan diri dari penderitaan rakyat Liberia dan kami juga secara aktif berupaya mengakhiri konflik di Sudan dan Republik Demokratik Kongo. Kami pun tak lupa akan perlunya kemajuan berkesinambungan di Balkan, Irlandia Utara, dan Timor Timur. Colin L Powell, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0401/29/opini/826423.htm
Strategi Kemitraan AS (2) Oleh: Colin L Powell
PRIORITAS kami yang tak kalah penting adalah determinasi untuk mengembangkan hubungan kooperatif di antara kekuatan-kekuatan besar di dunia (major powers). Di sinilah kunci kesuksesan dalam memerangi terorisme. Pendapat yang mengatakan "dunia telah berubah" adalah benar: dunia, betapa pun, selalu berubah. Tidaklah terlalu sepele untuk menetapkan bagaimana perubahan itu terjadi. Sebagaimana yang saya lihat, titik terpenting adalah malam 9 November 1989, tanggal di mana Tembok Berlin runtuh, menandai berakhirnya era Perang Dingin dan, tak berapa lama, Uni Soviet. Peristiwa ini mengakhiri pertarungan yang menegangkan antara kebebasan dan totalitarianisme yang mempengaruhi perjalanan abad ke-20. Presiden menangkap pentingnya peristiwa bersejarah itu. Seperti ia tulis dalam NSS, "hari ini, komunitas internasional memiliki kesempatan terbaik sejak kebangkitan negara-bangsa di abad ke-17 untuk membangun dunia, di mana kekuatan-kekuatan besar bersaing dalam perdamaian
222
dan bukan dalam persiapan peperangan. Hari ini, kekuatan-kekuatan besar dunia berada di sisi yang sama". Perkembangan itu revolusioner. Untuk sekian lama, bahkan sampai berabad- abad, kekuatan besar memiliki kebiasaan membuang-buang sumber daya dan bakatnya dengan bertarung demi tanah, kemasyhuran, dan emas. Di abad ke-21 ini, kebiasaan seperti itu makin tampak sia-sia. Kepemilikan wilayah yang luas, sumber daya, dan kekuasaan tak menjamin kemakmuran maupun perdamaian. Namun, investasi sumber daya manusia, kepercayaan sosial, perdagangan, kerja sama antar dan di dalam negaralah yang menjamin perdamaian dan kesejahteraan. Salah satu problem bersama saat ini adalah terorisme, dan AS berupaya mengatasinya dengan mengintegrasikan masalah ini ke dalam manajemen hubungan internasional. Kami tidak menganggap perang melawan terorisme dan memelihara hubungan konstruktif dengan kekuatan-kekuatan besar sebagai tugas terpisah satu sama lain. Kami memerangi terorisme dengan kerja sama antarkekuatan besar dan kami berupaya memperkuat kerja sama dengan tujuan memenangi perang melawan terorisme. Logika pendekatan ganda ini terletak pada fakta, terorisme mengancam tatanan dunia. Menarik garis tegas antara sipil dan kombatan merupakan bagian penting dalam proses ini. Namun, terorisme telah menghapus garis tegas itu. Dan kami tak boleh membiarkan ini terjadi, bukan karena kami ingin "membuat dunia aman" dari perang besar konvensional, tetapi karena kami harus meyakinkan siapa pun, dengan berakhirnya Perang Dingin dunia tidak bisa menukar sebuah bahaya dengan bahaya lain. Kemenangan sebuah kebebasan tak akan bermakna bila kekhawatiran baru muncul menggantikan kekhawatiran lama. Adanya kepentingan bersama seluruh kekuatan besar untuk memerangi terorisme merupakan peluang yang luar biasa dan langka. Tentu saja, kami telah memiliki awal yang baik dalam hal ini karena kami dikaruniai sejumlah persahabatan yang langgeng. Tak ada yang lebih penting daripada apa yang terabadikan dalam NATO. Sejumlah pengamat memperkirakan NATO akan "layu" setelah Perang Dingin; yang lain berpendapat, hubungan AS dan Eropa akan berujung pada "bentrokan". Pandangan seperti itu belum pernah dan tak akan terjadi. Bukan saja NATO tetap bertahan, tetapi baik misi maupun keanggotaannya telah diperluas. Belum pernah dalam hubungan AS-Eropa agenda bersama kami begitu signifikan satu sama lain seperti saat ini. Betul, kami memiliki perbedaan dengan sejumlah sekutu kami di NATO. Namun ini adalah perbedaan antarteman. Kemitraan transatlantik yang didasarkan pada kepentingan bersama dan nilai-nilai kuat tak mungkin dilemahkan oleh kepribadian yang bermusuhan maupun perbedaan persepsi. Sejumlah pihak mengatakan, kami harus bergerak ke dunia yang multipolar. Kami tidak setujubukan karena tidak menghargai kompetisi dan perbedaan, tetapi karena kami beranggapan tidak perlu ada kutub di antara keluarga negara-negara yang menganut nilai-nilai dasar yang sama. Kami percaya, lebih bijaksana bekerja sama mengatasi perbedaan daripada memolarisasikannya.
Merengkuh kekuatan besar Kami bekerja keras untuk menjalin hubungan sebaik mungkin dengan negara -negara kecil maupun besar, lama atau baru. Namun, untuk tujuan-tujuan praktis, kami memusatkan perhatian pada hubungan antarkekuatan besar, khususnya dengan negara -negara di mana kami memiliki kesulitan di masa lalu, seperti dengan Rusia, India, dan Cina.
223
Hubungan kami dengan Rusia berubah secara dramatis sejak November 1989. Amerika dan Rusia tidak lagi saling mengarahkan rudalnya satu sama lain. Berkat kepemimpinan Presiden Bush dan Presiden Vladimir Putin, kami secara radikal mengurangi penyimpanan persenjataan strategis. Moskwa juga merupakan mitra yang komit dalam memerangi terorisme dan penyebaran global senjata pemusnah massal. Hubungan baru antara Rusia dan NATO juga sama pentingnya. Mulai dari berbagi informasi intelijen yang berkaitan dengan terorisme hingga penanganan krisis kemanusiaan dan pemeliharaan perdamaian; NATO bersama Dewan Rusia sudah melaksanakannya. Hubungan seperti itu bisa berkembang sejauh kreativitas dan upaya timbal balik keduanya. Belum pernah kami bisa sedekat ini dengan Eropa, bebas, dan damai. Eropa yang dimaksud di sini tentu saja termasuk Rusia dan sejumlah republik baru yang berasal dari Uni Soviet. Hal terpenting di sini adalah bertemunya filosofi ekonomi dan politik AS dengan Rusia. Saat ini, Rusia lebih demokratis, lebih berorientasi pada ekonomi pasar. Tentu saja bukan berarti kami setuju terhadap semua itu. Kami tetap berharap Rusia mendukung kebijakan kami di Irak dan kami berharap Rusia akan mengubah sikapnya terhadap program nuklir Iran. Kami juga berbeda soal kebijakan Rusia di Chechnya.
Sementara Rusia masih terus mengembangkan demokrasinya, di India demokrasi sudah berlangsung sejak kemerdekaannya tahun 1947. Dengan reformasi ekonomi yang mulai mengakar, India sedang berkembang menuju ekonomi pasar yang matang. Namun, seperti diakui sendiri oleh warga India, negeri ini masih menghadapi sejumlah kendala. Tingkat buta huruf, kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan infrastruktur yang tak memadai menghambat kemajuan itu. Kami ingin membantu India untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan kami ingin mewujudkannya melalui hubungan yang lebih dekat. Karena itu, kami berupaya mengeratkan hubungan dengan India. Dua negara demokrasi terbesar di Bumi tidak lagi berjauhan. Di saat bersamaan, kami telah meningkatkan hubungan dengan Pakistan, negara yang memil iki tantangannya sendiri. Mengutip pernyataan Presiden Bush, apa yang AS telah lakukan di Asia Selatan merupakan contoh bagaimana "mengubah kesukaran menjadi kesempatan". Dalam cara berbeda, kami menerapkan hal serupa terhadap Cina. Hubungan AS-Cina diawali dengan hal buruk saat satu penerbangan AS melakukan kunjungan tak terjadwal ke Pulau Hainan, April 2001. Meski demikian, hubungan AS-Cina kini merupakan yang terbaik yang pernah terjadi sejak Presiden Richard Nixon pertama kali mengunjungi Beijing 30 tahun lalu. Strategi Keamanan Nasional (NSS) AS menyebutkan, "Kami menyambut baik munculnya Cina yang kuat, damai, dan makmur." Kami juga berupaya membangun hubungan yang konstruktif. Tentu, kami menyambut peran global Cina, selama Cina memikul tanggung jawab yang sepadan dengan perannya. Salah satu contoh kasus adalah Korea. Kepentingan AS dan Cina di Semenanjung Korea tumpang tindih meski mungkin tidak secara keseluruhan. Kedua pihak tak pernah menginginkan Korea Utara mengembangkan persenjataan nuklir, tetapi juga tak ingin menyaksikan ekonomi Korea Utara hancur. Kedua pihak tak menginginkan krisis pengungsi di perbatasan Cina kian memburuk dan tak menginginkan rezim Korea Utara menyelundupkan obat-obat terlarang maupun persenjataan, memalsukan mata uang, dan beberapa kali mengobarkan ancaman perang dengan tetangganya.
224
Kami juga bekerja sama dengan Jepang, Rusia, dan Korea Selatan dalam masalah ini. Agenda kami cukup ambisius, namun berurutan, terbukti dengan terwujudnya kerangka kerja enam pihak yang membicarakan program nuklir Korea Utara. Kami menetapkan kerangka kerja ini bulan September 2003 dan kami akan melakukannya lagi dalam waktu dekat. Kami masih harus menempuh jalan panjang guna menangani program persenjataan nuklir Korea Utara. Seperti pernah kami katakan kepada Korea Utara, kami tidak berniat menyerang Korea Utara. Dalam kunjungannya ke Asia, Oktober 2003, Presiden Bush bahkan mengatakan, ia bersedia menyatakan niatnya itu secara tertulis. Kami telah menyatakan kebijakan kami secara jujur dan terbuka: kami menginginkan perdamaian, bukan perang, dan kami menginginkan keamanan-bukan ketakutan-menyelimuti Semenanjung Korea dan tetangganya. Namun, kami tak akan menyerah pada ancaman atau pemerasan; karena bila kami menyerah, ancaman maupun upaya pemerasan akan lebih banyak lagi.
Kepentingan dan tanggung jawab Perdamaian dunia tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Kami harus ikut memeliharanya dengan kesabaran, mengingat perang besar di masa lalu tetap berlangsung meski pada saat itu muncul keyakinan bahwa perang tak akan terjadi lagi. Kami ingin mengembangkan martabat kemanusiaan dan demokrasi di dunia, untuk menolong masyarakat bangkit dari kemiskinan dan untuk mengubah sistem kesehatan publik yang tidak memadai. Namun, keinginan itu hanya bisa terwujud bila perdamaian di masa ini bisa "dipelihara, dipertahankan, dan diperluas". Jangan salah, inilah yang menjadi tujuan utama kebijakan AS di abad ke -21. Kami memerangi terorisme bukan hanya karena kami berkewajiban, namun juga karena kami mampu melakukannya demi mewujudkan dunia yang lebih baik. Itu sebabnya kami komit terhadap demokrasi, pembangunan, kesehatan masyarakat global, dan hak asasi manusia sebagai syarat mutlak perdamaian global. Dengan demikian, reputasi AS dalam hal kejujuran dan kepedulian akan terus berlangsung. Saat ini, niat AS itu diragukan di sejumlah tempat. Namun, seraya kami memelihara, mempertahankan, dan memperluas perdamaian yang dimenangi manusia-manusia bebas di abad ke-20; kebenaran akan terbukti di abad ke-21. Kami senantiasa mengejar kepentingan rakyat AS yang mengedepankan kebenaran maupun dalam prinsip serta tujuan kami yang benar. Kepentingan yang mengedepankan kebenaran telah membuat kami berseberangan dengan para teroris, para tiran, dan pihak-pihak lain yang ingin melihat kami lemah. Dari mereka, kami tidak mengejar rasa hormat dan kepada mereka kami tak memberi ampun. Kepentingan kami yang mengedepankan kebenaran telah menjadikan kami mitra bagi siapa pun yang menghargai kebebasan, martabat kemanusiaan, dan perdamaian. Kami tahu di sisi mana semangat manusia benar- benar kekal dan kami memperoleh dorongan darinya. Akhirnya, hanya inilah satu-satunya dukungan yang kami perlukan.
Colin L Powell Menteri Luar Negeri Amerika Serikat
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0401/30/opini/826424.htm
225
Retaknya Konsensus Washington Oleh: Eric Hiariej
SELAMA dekade 1980-an keberhasilan ekspansi kapitalisme global dimungkinkan oleh sebuah konsensus elite tentang seperangkat kebijakan-kebijakan neoliberal. Konsensus yang dikenal dengan sebutan Konsensus Washington ini merupakan jawaban kubu konservatif di kedua sisi Samudra Atlantik terhadap resesi ekonomi akibat kebangkrutan Fordisme dan model ekonomi Keynesian. Dalam perkembangannya, Konsensus Washington (Washington Consensus) bukan saja menjadi formula manjur bagi pengentasan krisis ekonomi di negara-negara maju, tetapi juga menjadi kebijakan standar structural adjustment yang dipaksakan Dana Moneter Internasional (IMF) atas negara-negara berkembang yang sedang dilanda kesulitan. Namun, konsensus yang baru berumur dua dekade ini mulai menunjukkan tanda -tanda keretakan. Selain tentangan sengit gerakan antiglobalisasi, legitimasi kebijakan-kebijakan konsensus mulai menuai kritik dan kecaman dari beberapa kelompok elite yang mulanya menjadi pendukung setianya. Sekalipun belum sepenuhnya berantakan, friksi internal ini telah menimbulkan luka yang cukup mendalam. Semuanya berawal dari keberhasilan IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan AS yang memaksa pemerintah di seluruh dunia membuka dirinya bagi penetrasi investasi jangka pendek dari negara-negara kaya. Akibatnya, perpindahan kapital global meningkat pesat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dunia di dekade 1990-an. Diperkirakan, antara kurun waktu 1990-1996 saja jumlah arus modal swasta yang masuk ke negara -negara berkembang bertambah, dari 44 triliun dollar AS menjadi 244 triliun dollar AS. Separuh dari aliran dana masuk ini sesungguhnya tergolong jenis investasi jangka panjang. Namun, sebagian besar sisanya berupa footloose capital yang perpindahannya secepat hentakan tuts komputer.
Memasuki pertengahan tahun 1997 footloose capital mulai menimbulkan persoalan, pertamatama di Thailand dan Korea Selatan. Yang terjadi kemudian adalah krisis mata uang di Asia Timur dan Tenggara yang menimbulkan kepanikan luar biasa di kalangan para investor dan spekulator. Spekulator kelas kakap seperti George Soros ikut memperparah situasi dengan cara menjual habis mata uang negara-negara yang sedang dilanda krisis. Adapun saran yang diajukan IMF justru mempercepat proses eksodus modal besar-besaran. Tanpa bisa dihindarkan pasar modal dan mata uang di beberapa negara Asia dan Amerika Latin berada di tepi jurang kehancuran. Kemacetan produksi dan perdagangan melanda Indonesia, Korea Selatan, Brasil, dan Rusia. Menurut catatan Federasi Buruh Internasional, pada akhir tahun 1999 tidak kurang dari 27 juta pekerja di lima negara yang mengalami krisis paling burukIndonesia, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, dan Filipina-kehilangan pekerjaannya. KRISIS moneter dunia menimbulkan perpecahan dalam Konsensus Washington. Robert McNamara menyamakan kesulitan ekonomi tersebut dengan kegagalan Amerika dalam Perang Vietnam. Bagi McNamara, krisis Asia menunjukkan ketidakberdayaan Robert Rubin (Menkeu AS waktu itu) dan Michel Camdessus mengendalikan situasi. Secara garis besar kritikan dan kecaman terhadap Depkeu AS dan IMF bersumber dari dua kelompok elite pendukung neoliberalisme. Kelompok pertama yang diwakili ekonom seperti Jagdish Bhagwati, Paul Krugman, dan Joseph Stiglitz serta pensiunan politisi Henry Kissinger menegaskan dukungannya terhadap perdagangan bebas, tetapi menolak keras liberalisasi arus
226
perpindahan kapital berjangka pendek. Bhagwati di antaranya menjelaskan, pasar kapital selalu bersifat tak stabil sehingga memerlukan kendali. Adapun Krugman mengingatkan kembali arti penting kontrol kapital terutama di saat-saat sebuah negara sedang dilanda krisis. Dalam banyak hal kecaman kelompok ini difokuskan kepada kinerja IMF. Ekonom terkemuka lainnya, Jeffrey Sachs, misalnya, mengkritik kebijakan-kebijakan resesionis yang diterapkan IMF yang justru memperparah krisis yang pada awalnya sebatas kesulitan likuiditas berubah menjadi kepanikan finansial. "Instead of dousing the fire," menurut Sachs, "the IMF in effect screamed fire in the theatre." Oleh karena itu, sekalipun masih meyakini neoliberalisme, Sachs dan ekonom sejawatnya mendesak reformasi IMF agar menjadi lembaga yang transparan dan akuntabel. Kelompok kedua melancarkan kritikan yang lebih radikal. Kelompok yang diwakili lembagalembaga seperti Heritage Foundation dan Cato Institute serta tokoh-tokoh seperti George Shultz (mantan Menlu AS), William E Simon (mantan Menkeu AS), dan Walter Wriston (mantan CEO Citicorp) menuntut pembubaran IMF. Mereka menyalahkan kebijakan- kebijakan IMF mencampuri mekanisme pasar yang dianggap menimbulkan distorsi alokasi sumber daya. Yang terpenting, kelompok ini mengecam tabiat IMF menyediakan limpahan modal bagi negara-negara yang justru menggunakannya untuk membayar utang para investor. Tabiat semacam itu pada dasarnya meringankan risiko dan disiplin pasar (baca: mendorong moral hazard) yang menjadi sumber perilaku bisnis semacam bad lending dan bad investing. BOLEH dibilang, kritikan dan kecaman tersebut menimbulkan tiga macam perpecahan. Pertama, beberapa pendukungnya mulai mempertanyakan manfaat yang dihasilkan kebijakan-kebijakan konsensus. Dalam Foreign Affairs, Bhagwati menulis pergerakan modal jangka pendek secara bebas merupakan kebijakan yang dipaksakan Wall Street-Treasury Complex. Kebijakan tersebut dianggap menguntungkan pejabat-pejabat di Depkeu AS dan segelintir perusahaan finansial kelas kakap di Wall Street.
Kedua, isu-isu yang lebih prinsipiil, seperti tujuan kebijakan ekonomi dan proses menentukan isi kebijakan tersebut, juga mulai diperdebatkan. Stiglitz di antaranya mengampanyekan Post Washington Consensus dengan memperluas fokus kebijakan ekonomi dari tekanan yang berlebihan pada aspek pertumbuhan menjadi pembangunan yang berbasiskan keberlanjutan, persamaan, dan demokrasi. Dalam sebuah pidato yang mengejutkan banyak pengamat, Stiglitz mendesak upaya demokratisasi tatanan ekonomi global. Menurut Stiglitz, para pekerja harus terlibat dalam proses pengambilan kebijakan di lembaga-lembaga, seperti IMF dan WTO, agar mereka memiliki kesempatan untuk menyuarakan ketidakpuasannya terhadap berbagai keputusan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi diri mereka. Ketiga, ketidakpuasan para elite sedang mengembalikan keyakinan lama tentang keandalan model ekonomi Keynesian yang membenarkan peran aktif negara dalam pembangunan. Ketakutan yang kian meluas terhadap mimpi buruk kasino global telah menumbuhkan kembali kepercayaan yang kuat pada kontrol negara, setidaknya untuk mengendalikan arus kapital berjangka pendek. Jelas kepercayaan ini berbanding terbalik dengan semangat me-rolling back negara yang dikumandangkan Margaret Thatcher dan Reagan di awal dekade 1980 -an dan menjadi kata kunci utama di balik Konsensus Washington. Sekalipun tidak sedang membunyikan lonceng kematian, apalagi mengendorkan hegemoni neoliberalisme, kritikan dan kecaman para elite memiliki arti penting karena penolakan dari dalam hampir tidak terdengar selama dua dekade terakhir. Ketidakpuasan para elite bukan hanya merusak legitimasi konsensus, tetapi yang terpenting membuka peluang bagi penolakan berbasis massa dan mencakup isu-isu yang lebih luas. Gerakan "antiglobalisasi", misalnya, bisa memanfaatkan kekecewaan Stiglitz dengan mendesak upaya demokratisasi lembaga-lembaga ekonomi internasional. Bukan saja buruh yang perlu
227
diajak dalam fora seperti pertemuan tingkat menteri WTO, tetapi juga petani, aktivis lingkungan, suku-suku minoritas, dan kelompok-kelompok marginal lainnya. Saat bersamaan, tuntutan yang semakin besar bagi campur tangan pemerintah dalam mengatur arus perpindahan kapital jangka pendek juga bisa dimanfaatkan untuk menyuarakan isu -isu yang lebih penting tentang peran yang seharusnya dijalankan negara dalam pembangunan ekonomi, setidaknya mengurangi keberpihakan negara yang terlalu berlebihan pada kepentingan modal dan korporasi besar.
Eric Hiariej Pengajar Fisipol UGM, Peneliti IRE Yogya dan PSKP UGM
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0401/29/opini/826421.htm
Prasangka Buruk Masih Mengganggu Hubungan AS Rusia
HUBUNGAN antara Amerika Serikat dan Rusia tampak bersahabat, terutama pada permukaan. Kesan itu bisa mengecohkan karena pada lapisan yang lebih dalam, hubungan kedua negara masih penuh prasangka buruk.
Rusia sudah berkali-kali menyatakan risau atas ekspansi keanggotaan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pimpinan Amerika Serikat (AS) ke Eropa Timur dan Eropa Tengah. Namun, kerisauan itu sama sekali tidak digubris. Frustrasi bertambah karena AS tanpa memperhatikan perasaan Rusia terus saja menjajaki program pembangunan basis militer AS di sejumlah negara bekas pecahan Uni Soviet. Secara terbuka AS menyatakan keinginan merelokasi sejumlah pangkalan militer dari Eropa Barat ke sejumlah negara Eropa Timur seperti Bulgaria, Rumania, dan Polandia. Rencana itu mengundang kekhawatiran sekaligus kemarahan di kalangan masyarakat Rusia karena relokasi pangkalan itu berarti memindahkan garis depan sistem pertahanan NATO ke dekat wilayah Rusia. DALAM menanggapi kerisauan Rusia, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Colin Powell berusaha meyakinkan berbagai kalangan di Rusia mengenai maksud baik di balik rencana pembangunan fasilitas militer di sejumlah negara bekas Pakta Warsawa. Powell menegaskan, pembangunan pangkalan militer AS di sejumlah negara Eropa Timur dan Eropa Tengah semata-mata dimaksudkan sebagai bagian dari strategi besar melawan gerakan terorisme. Juga dijelaskan, sama sekali tidak ada strategi anti-AS. Namun, penegasan Powell, yang disampaikan hari Selasa 27 Januari pada akhir kunjungan dua hari ke Moskwa, tak mampu meyakinkan berbagai kalangan di Rusia. Kehadiran pangkalan militer AS yang semakin dekat dengan perbatasan Rusia tentu saja menimbulkan kecurigaan.
Rusia semakin sensitif berada di bawah bayangan kehadiran pangkalan militer AS. Apalagi mimpi buruk atas hubungan permusuhan di era Perang Dingin belum benar- benar berlalu.
228
PERLU diakui, tidaklah gampang bagi Rusia dan AS mengubah hubungan permusuhan yang berlangsung puluhan tahun menjadi kemitraan dalam sekejap. Masih dibutuhkan waktu penyesuaian sampai tumbuh dan terbentuk sikap saling percaya. Perluasan keanggotaan NATO maupun program pembangunan pangkalan AS di sejumlah negara bekas anggota Pakta Warsawa dianggap merusak proses positif yang mendorong tatanan baru yang lebih menjamin perdamaian dan kemitraan di Eropa pasca-Perang Dingin. Rusia beranggapan, AS mengabaikan upaya bersama untuk membangun tatanan baru di Eropa seusai Perang Dingin. Tanpa melibatkan atau berkonsultasi dengan Rusia, AS secara sepihak memperluas jangkauan kehadiran pasukan NATO sampai ke wilayah perbatasan Rusia.
Secara psikologis dan fisik, perluasan NATO dipersepsikan Rusia sebagai upaya mengisolasinya. Persepsi itu telah melahirkan kemarahan dan menyuburkan sentimen anti-AS dan anti-Barat di berbagai kalangan di Rusia. AS dituduh terlalu ambisius menjadi adidaya tunggal dengan tergesa-gesa memberikan tanggapan positif terhadap keinginan negara-negara bekas pecahan Uni Soviet bergabung dalam NATO. Atas dorongan ambisi yang sama, AS membujuk sejumlah negara bekas anggota Pakta Warsawa menerima kehadiran pangkalan militernya. SEOLAH tak terhindarkan, negara-negara yang mengalami trauma ketika menjadi anggota Pakta Warsawa beramai-ramai ingin bergabung dengan NATO. Di balik keinginan itu, tampak pula semacam kekhawatiran tentang kemungkinan bangkitnya kembali Rusia menjadi sebuah kekuatan agresi seperti di masa silam. Namun, mantan Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev pernah menisbikan kekhawatiran tentang kemungkinan Rusia melaksanakan keinginan imperalismenya. Kekhawatiran itu dikatakannya sebagai hasil penilaian keliru atas situasi politik dan psikologis masyarakat Rusia. Bagi Gorbachev, dunia terus berubah, tidak terkecuali Rusia. Ketimbang membangun kecurigaan dan prasangka negatif, jauh lebih relevan, menurut Gorbachev, ialah bagaimana membangun kemitraan yang lebih menjamin perdamaian di Eropa dan dunia secara keseluruhan seusai Perang Dingin.
Kondisi dunia pasca-Perang Dingin tampaknya tidak lebih baik. Sudah muncul kerisauan tentang tampilnya AS sebagai polisi dunia. Apalagi tak ada dialog realistis mengenai sistem politik dunia maupun mengenai peran yang dimainkan AS dan Rusia dalam kondisi yang berubah cepat seusai Perang Dingin. Kenyataan yang mencolok justru AS melesat sendirian menjadi adidaya tunggal. Sebaliknya Rusia sebagai ahli waris utama Uni Soviet tidak bisa lagi menjadi kekuatan pengimbang AS seperti di era Perang Dingin. Namun, sudah banyak yang mengingatkan, kehadiran pangkalan militer AS dekat perbatasan Rusia akan dirasakan sebagai bentuk penghinaan yang memancing kemarahan dan sikap anti-AS dan anti-Barat.
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0401/29/opini/827154.htm
229
Pertikaian Kubu Konservatif -Reformis Iran Semakin Terbuka
KONDISI politik Iran menjelang pelaksanaan pemilihan anggota parlemen 20 Februari makin tak menentu. Ketegangan diperkeruh oleh kasus pengunduran diri ramai-ramai 117 anggota parlemen hari Minggu 1 Februari, persis pada peringatan 25 tahun Revolusi Islam Iran. Pengunduran diri lebih dari sepertiga total anggota parlemen itu merupakan protes atas pencoretan ratusan kandidat parlemen dari kubu reformis. Kasus itu menggambarkan kerumitan politik Iran dalam menghadapi masa pancaroba setelah 25 tahun usia Revolusi Islam. Sudah muncul kekuatan reformis yang membayangi kekuatan lama, konservatif, sementara kekuatan lama tidak ingin begitu saja kehilangan kekuasaannya sehingga terjadilah benturan dengan kekuatan pembaru, reformis. Keduanya terus berusaha saling menjatuhkan dan belum tampak keinginan melakukan kompromi politik.
KASUS pengunduran diri 117 dari total 290 anggota parlemen dianggap sebagai krisis politik paling buruk selama bertahun-tahun. Pengunduran diri itu sebagai protes kepada Dewan Pengawal Revolusi atas pencoretan lebih dari 2.000 kandidat parlemen dari kubu reformis. Aksi pencoretan itu menimbulkan heboh dan sensasi tinggi karena di antara 2.000 kandidat kubu reformis itu terdapat sekitar 80 tokoh pembaru, yang kini sudah duduk di parlemen. Langkah para tokoh reformis untuk dipilih kembali itu dihadang Dewan Pengawal Revolusi, lembaga yang memberi kawalan terhadap perilaku sosial politik dengan kewenangan sangat tinggi. Tindakan Dewan Pengawal menimbulkan reaksi keras dari kalangan kubu reformis. Setelah Revolusi Islam Iran berusia 25 tahun, otoritas Dewan Pengawal rupanya mulai mendapat tantangan tidak kecil. Para pengamat berpendapat, kubu konservatif tampaknya ingin menggunakan pemilihan 20 Februari mendatang sebagai ajang untuk memulihkan kembali kekuatan dan pengaruh yang mulai hilang. HANYA saja, tetap menjadi pertanyaan, bagaimana cara mengembalikan kekuasaan itu. Sejauh proses pemilihan berlangsung adil dan rahasia seperti selama ini, suara rakyatlah yang menentukan. Sejak pemilu tahun 1997, dukungan suara ke kubu reformis meningkat. Hasil pemilihan tahun 2000 menunjukkan kemenangan kaum reformis dengan meraih 190 dari 290 kursi parlemen. Dominasi kaum reformis di parlemen dan pemerintahan pun terus menguat. Perubahan perimbangan kekuatan itu membuat kaum konservatif mulai mengalami kegamangan politik. Maka sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Dewan Pengawal menggunakan hak prerogatifnya, mencoret ribuan calon dari kelompok reformis yang dianggap berpotensi. Namun, cara ini ternyata kontraproduktif karena telah mendorong kaum reformis mengundurkan diri dari parlemen. Krisis politik diperkirakan akan bertambah runyam jika kelompok reformis memboikot pelaksanaan pemilu.
230
LEBIH memprihatinkan lagi, pertarungan kelompok konservatif dan kubu reformis dapat mendorong polarisasi dan perpecahan di kalangan masyarakat. Stabilitas sosial akan terganggu, yang mengimbas pada berbagai aspek kehidupan lainnya. Tentu harus ditunggu bagaimana akhir pertarungan kelompok konservatif dan reformis di Iran. Krisis politik dalam menghadapi masa pancaroba jelas bukanlah khas Iran. Dalam pengalaman banyak negara, tampak pula gejala, sebagian warga masyarakat cenderung bernostalgia ke masa lalu jika janji- janji perubahan kaum reformis mengecewakan. Sebaliknya arus reformasi dan pembaruan tidak gampang dihentikan pula. Gelombang perubahan sedang menerjang dunia sebagai hukum besi, tanpa ada kekuatan yang mampu menahannya. Sungguh konyol jika pembaruan ditolak dan dilawan. Namun, jauh lebih konyol lagi jika arus perubahan dan reformasi dibiarkan begitu saja tanpa diberi arah yang jelas. Arah reformasi harus dirumuskan secara jelas dan tegas sehingga tidak sampai kehilangan orientasi, membingungkan, dan mengacaukan. Setiap langkah perubahan harus dilakukan berdasarkan konsensus nasional. Namun, dalam kenyataannya, para politisi dan pemimpin sulit berpikir tenang dalam kegalauan menghadapi gelombang perubahan. Bahkan, para politisi cenderung berjuang menyelamatkan diri tanpa memedulikan dan memikirkan nasib rakyat di tengah masa transisi yang sulit.
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0402/03/opini/833995.htm
Presiden Rumania: Indonesia Itu Penting
Jakarta, Kompas - Presiden Rumania Ion Iliescu menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang penting. Indonesia adalah sebuah negara besar dengan penduduk yang mencapai 220 juta jiwa. Secara statistik, posisi Indonesia sangat penting di Asia. Hal ini disebabkan potensi besar yang dimilikinya, baik potensi sumber daya manusia maupun potensi ekonomi. "Hal inilah yang membuat Indonesia selalu memainkan peran dalam kehidupan politik pada umumnya di dunia internasional," kata Iliescu dalam wawancara khusus dengan Kompas, Senin (2 /2) di Jakarta. Iliescu menambahkan, Indonesia juga penting bagi Rumania karena kedua negara sudah lama memiliki hubungan yang baik secara politis maupun dalam hal perekonomian. "Pada tahun 1960an banyak pengusaha Rumania yang berinvestasi di Indonesia. Kami selalu mempertimbangkan hubungan tradisional yang sudah lama terjalin di antara kedua negara," kata Iliescu yang menjadi Presiden Rumania sejak tahun 2000. Iliescu pertama kali menjabat presiden pada tahun 1990, menyusul tumbangnya Nicolae Ceaucescu pada tahun 1989, yang juga dikenal sebagai diktator Rumania. Ia terpilih kembali pada tahun 1992, sebelum kemudian kehilangan kursi kepresidenannya dalam pemilihan umum tahun 1996.
231
Ketika ditanya soal terorisme yang sering kali dikaitkan dengan Indonesia, Presiden Iliescu menyatakan hal tersebut tak mempengaruhi hubungan Indonesia-Rumania. "Terorisme bukan hanya masalah yang dihadapi Indonesia, tetapi sudah menjadi masalah umum di seluruh dunia." Menurut Iliescu, Indonesia ataupun Rumania harus meningkatkan kerja sama regional untuk memerangi kejahatan internasional, seperti penyelundupan senjata, narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba), dan penyelundupan manusia, yang dapat mencegah kegiatan terorisme. Indonesia dan Rumania, menurut Iliescu, memiliki sejumlah kesamaan yang bisa menjadi landasan bagi peningkatan kerja sama di antara kedua negara di berbagai bidang. Terlepas dari berbagai kondisi yang berbeda, kedua negara, kata Iliescu, kini sama- sama sedang berada dalam tahap membangun demokrasi atau membangun negara hukum. "Kedua negara kita juga tengah berjuang untuk mewujudkan perekonomian yang berorientasi pada pasar atau perekonomian yang dikendalikan oleh pasar yang terbuka," katanya. Kecuali dalam rangka membalas kunjungan kenegaraan Presiden Megawati Soekarnoputri ke Rumania, kunjungan Presiden Iliescu ke Indonesia juga bertujuan untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang telah ditandatangani Indonesia dan Rumania dalam kunjungan Presiden Megawati ke Bucharest, April 2003. Salah satu di antaranya adalah kesepakatan tentang pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kalimantan.
Pengusaha Dalam rangka kunjungan kenegaraan Presiden Rumania Indonesia 2-4 Februari 2004, delegasi pengusaha Rumania dan Indonesia mengadakan pertemuan bisnis di Jakarta, kemarin. Pertemuan itu diharapkan menghasilkan kesepakatan dagang antara pengusaha Indonesia dan Rumania. Kepala Pusat Pengembangan Pasar Wilayah Eropa Nus Nuzulia Ishak mengatakan, Rumania merupakan pasar yang sangat potensial bagi Indonesia. Akan tetapi, saat ini, nilai impor Rumania dari Indonesia sangat kecil, hanya 0,23 persen dari total nilai impor Rumania. "Kami harap, dengan banyaknya kontak bisnis antarpengusaha, ekspor Indonesia ke Rumania dapat meningkat," kata Nus. Pertemuan itu dihadiri oleh 40 pengusaha Indonesia dan 15 pengusaha Rumania. Menurut Nus, banyak produk yang dibutuhkan oleh Rumania dapat disediakan oleh pengusaha Indonesia, seperti bahan baku untuk produk tekstil, bahan makanan, plastik dan karet untuk industri teknologi informasi, material konstruksi bangunan, serta produk-produk dari karet dan kulit. Selain pasar yang potensial, akan bergabungnya Rumania ke dalam Uni Eropa pada tahun 2007 memberikan kesempatan kepada Indonesia melakukan penetrasi pasar ke negara -negara Uni Eropa lainnya. Hal senada dikatakan Presiden Kamar Dagang dan Industri Rumania George Cojocaru. Menurut dia, Indonesia merupakan mitra ekonomi yang penting bagi Rumania mengingat Indonesia merupakan pemasok berbagai bahan baku dan produk industri yang dibutuhkan Rumania. (RIE/MUK/K04)
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0402/03/utama/835304.htm
232
Soal Ekstradisi RI-Singapura Ib arat Duri dalam Daging
PERSOALAN ekstradisi termasuk isu sensitif, ibarat duri dalam daging, bagi hubungan Indonesia-Singapura. Sampai sekarang masalahnya masih terka tung-katung karena Singapura tidak bersedia menandatanganinya meski sudah dibicarakan sejak tahun 1974. Sudah sering Indonesia menyatakan kekecewaannya, tetapi pekan ini kekecewaan tersebut diekspresikan dalam bahasa yang lebih lugas, tajam, dan keras. Di sela -sela pertemuan internasional kontraterorisme tanggal 4 -5 Desember di Bali, pejabat Indonesia menilai Singapura tidak beritikad baik karena tidak mau menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Ekspresi kekecewaan dikemukakan Kepala Polri Je nderal (Pol) Da’i Bachtiar dan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra. Apalagi delegasi Singapura dalam pertemuan di Denpasar menyatakan bahwa kerja sama melawan terorisme tetap bisa dijalin tanpa harus terikat perjanjian ekstradisi. Pernyataan delegasi Singapura menimbulkan kontroversi. Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer menegaskan, di beberapa negara yang mempunyai perjanjian ekstradisi, proses pengadilan bagi kasus terorisme termasuk mudah dilaksanakan. Atas pertimbangan itu, Downer menekankan pentingnya perjanjian ekstradisi, terutama dalam menghadapi ancaman terorisme. Pernyataan itu didukung Indonesia yang kebetulan bersama Australia menjadi tuan rumah pertemuan. PERJANJIAN ekstradisi termasuk penting sebagai kerangka hukum yang efektif untuk memerangi terorisme dan berbagai jenis kejahatan, termasuk kejahatan ekonomi. Tanpa perjanjian ekstradisi, upaya mengadili teroris atau penjahat lainnya menjadi sulit. Maka, menjadi pertanyaan besar, apa pertimbangan Singapura sehingga tidak ber sedia menandatangani perjanjian ekstradisi. Seperti sudah disinggung, Singapura berargumen bahwa kerja sama melawan terorisme atau kejahatan lainnya bisa berjalan tanpa harus terikat dalam perjanjian ekstradisi. Lebih dari itu, Singapura sering menegaskan, perjanjian ekstradisi sulit dilaksanakan karena sistem hukum yang berbeda. Singapura menganut sistem hukum dengan acuan utama kerangka hukum Persemakmuran, Commonwealth. Rangkaian argumentasi itu dinilai tidak terlalu meyakinkan. Sebab, sejumlah negara, antara lain Australia, Malaysia, dan Hongkong, yang menggunakan sistem hukum Persemakmuran sebagai acuan, sudah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.
233
Persoalan sekitar perbedaan sistem hukum ini, menurut Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra, pernah diperdebatkan dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Goh Chok Tong dan sejumlah menterinya sekitar dua bulan lalu di Istana Bogor. PARA pengamat cenderung berpendapat, keberatan Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi lebih menyangkut pembelaan terhadap kepentingan ekonominya. Hampir tidak terkait dengan isu teroris. Singapura diyakini dapat mengekstradisi kaum teroris, sekalipun tidak ada perjanjian untuk itu. Sudah bukan rahasia lagi, seperti disinyalir oleh Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra sendiri, berapa tersangka pelaku korupsi yang menjadikan Singapura sebagai suaka perlindungan, safe haven. Singapura menjadi suaka bagi konglomerat bermasalah Indonesia. Segera terbayang bahwa keuangan dan perekonomian Singapura akan terguncang jika para pemilik uang yang bermasalah itu diekstradisi ke Indonesia dan kemudian diadili. Sejauh ini, Singapura tidak bersedia mengungkapkan jumlah uang orang Indonesia yang disimpan di negara itu atas alasan kerahasiaan bank. Namun, kiranya menarik pernyataan PM Goh sekitar dua tahun lalu. Dalam wawancara dengan harian ini bulan Oktober 2002 di Singapura, Goh menyatakan bahwa Singapura termasuk salah satu pusat perdagangan dunia. Sekiranya uang Indonesia membutuhkan safe haven, pasti bukan hanya ke Singapura, tetapi juga ke pusat -pusat keuangan dunia lainnya. Menurut Goh, mungkin karena letaknya sangat dekat dengan Indonesia, tekanan pun mudah dilakukan terhadap Singapura. TENTU saja dalam perspektif yang lebih seimbang, bukan hanya Singapura yang harus dipersalahkan. Pemerintah Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab atas larinya para koruptor dan konglomerat bermasalah ke Singapura atau ke negara lain. Sekiranya tidak ada kolusi, atau sistem hukum Indonesia berjalan baik, ruang gerak koruptor dan konglomerat bermasalah menjadi sangat sempit. Kemungkinan melarikan diri pun menjadi serba sulit jika supremasi hukum berfungsi dan para penegak hukum tidak dibusukkan oleh uang. Begitu juga ekspor pasir laut secara ilegal ke Singapu ra dimungkinkan oleh sistem hukum yang lemah. Tuntutan ekstradisi bagi koruptor dan konglomerat bermasalah dari Singapura tentu saja sangat penting dalam upaya memerangi kejahatan ekonomi. Namun, sekiranya para tersangka dipulangkan, tetap muncul pertanyaa n, apakah para tersangka dapat diadili secara benar. Keraguan timbul karena para terdakwa korupsi di Indonesia umumnya dibebaskan. Maka, tuntutan perjanjian ekstradisi dengan Singapura dan negara lain perlu diiringi oleh pembenahan keadaan dalam negeri Indonesia. Begitu mudahnya koruptor, konglomerat bermasalah, atau penjahat lain melarikan diri ke luar negeri lebih merefleksikan sistem hukum Indonesia sendiri yang kedodoran.
234
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0402/07/opini/842312.htm
Kerry Tambah Berkibar, Kubu Bush Galakkan Kampanye
BINTANG John Kerry, yang tampaknya sulit dibendung lagi untuk tampil sebagai kandidat presiden dari Partai Demokrat AS, semakin terang. Sabtu lalu ia menang mudah dalam pemilihan pendahuluan (primary) di Distrik Columbia dan Nevada, sementara dua pesaingnya, Howard Dean dan John Edwards, Selasa k emarin berusaha menghadang kemenangan Kerry di Wisconsin. Kini dengan nominasi untuk Partai Demokrat ada dalam jangkauannya, Kerry mau tidak mau semakin memfokuskan diri untuk berhadapan dengan Presiden George Walker Bush bulan November mendatang. Lalu de ngan semakin hangatnya persaingan antara kubu Demokrat dan Republik, Kerry juga mulai meningkatkan serangan terhadap Bush yang ia tuduh menjalankan "politik serangan" (attack politics) guna menyembunyikan kinerja buruk di Gedung Putih. "Melihat catatan pemerintahan ini dan ketiadaan visi yang mencengangkan, mesin serangan Republiken mungkin tidak akan punya pilihan lain kecuali memfitnah dan menakut-nakuti," ujar Kerry dalam santap malam partainya di Milwaukee seperti dikutip Reuters, Senin (16/2). "Merek a bisa saja menggiatkan mesin serangannya, tetapi saya akan katakan ini kepada Anda: Mereka tidak akan bisa melepaskan diri dari kebenaran. November tengah menjelang, George Bush akan pergi," tambahnya. MASUK akal bahwa tema musim kampanye adalah mengecil kan prestasi lawan politik. Para aspiran presiden dari Partai Demokrat juga mengangkat kebijakan Bush yang mereka nilai keliru, termasuk yang menyangkut serangan ke Irak. Ini misalnya kemarin masih diangkat oleh Howard Dean. Sementara John Edwards mendasarkan kampanyenya pada soal populis seperti penciptaan lapangan kerja dan penyegaran bagi kelas menengah dan kelas bawah, yang ia optimistis bisa melakukannya. Gelombang serangan para kandidat Demokrat yang menguat membuat kubu Bush berada pada posisi defensif. Namun, tim Bush tampaknya segera bangkit. Para penasihat politik Bush dikabarkan kini telah merampungkan satu rencana kampanye yang lebih agresif, yang dirancang untuk mendiskreditkan Senator John Kerry, dan sebaliknya mengangkat prestasi dan karakter Bush melalui iklan televisi dan menciptakan peran yang lebih terekspos bagi sang presiden.
235
Rencana kampanye lebih agresif kubu Republik ini, seperti dilaporkan harian International Herald Tribune, Senin kemarin, akan dimulai pekan -pekan mendatang. Selain ditujukan untuk menangkal serangan Demokrat yang makin menggebu -gebu, prakarsa kampanye baru di atas juga didasarkan pada dua penampilan Bush -yakni dalam pidato kenegaraan State of the Union dan wawancara ’Meet the Press’ -yang dianggap sebagai kegagalan besar. Bush memang tampak dipepet habis oleh Demokrat. Sampai- sampai ia harus membongkar arsip lama guna menangkis tuduhan bahwa ia tidak mengerjakan seluruh tugasnya di Garda Nasional pada awal tahun 1970 -an yang lalu. KONSOLIDASI tim kampanye Bush yang dilakukan di tengah-tengah menghangatnya berita pemilihan pendahuluan di kubu Demokrat tentu saja sebagian juga didasarkan pada pengalaman yang dialami oleh ayahnya. Ada yang menilai, pada pemilihan presiden tahun 1992 tim George HW Bush terlalu puas diri. Lama ia menyadari munculnya tanda -tanda bahwa apa yang satu saat pernah menjadi nilai plus sang presiden sudah merosot. Kini, rupanya Bush sang anak tak mau mengulang pengalaman pahit ayahandanya sehingga kampanye ditata ulang. Salah satu hasilnya ada lah Bush akan muncul dalam iklan televisi, dengan mengusung tema "Kepemimpinan Mantap di Saat Perubahan". Sementara dalam tema serangan, Kerry akan dicap Bush sebagai Demokrat liberal yang menentang pemotongan pajak dan menentang penguatan militer dan bada n-badan intelijen. Menghadapi konsolidasi tim Bush ini, kubu Demokrat pun sudah menyiapkan serangan balik. Mereka sudah siap menghadapi mesin fitnahan sayap kanan, kata Direktur Komunikasi Kerry, Stephanie Cutter. Menurut pendapatnya, catatan atas prestas i presiden masih cukup banyak memberi peluang untuk serangan balik. APA yang kita amati dari kancah pertarungan memperebutkan Gedung Putih untuk tahun ini mungkin baru pendahuluan dari proses lebih seru yang akan muncul di bulan -bulan mendatang. Ya, mungkin saja muncul kesan bahwa di AS pun saat kampanye muncul pernyataanpernyataan agresif, menyerang, yang -meminjam istilah di sini-bisa dikategorikan sebagai pembunuhan karakter. Tetapi rupanya hal semacam ini sudah sejak dulu terjadi, antara lain menyebabkan seorang aspiran presiden mundur dari gelanggang setelah diungkapkannya skandal dengan sejumlah wanita. Ini tentu saja menyiratkan pesan bahwa terjun dalam politik bisa diibaratkan sebagai masuk ke satu arena pertarungan bebas. Dalam pertarungan bebas semua jurus bisa saja
236
digunakan dan salah satu modal bagi mereka yang ingin terjun di sana adalah persiapan sejak usia dini untuk menutup peluang bagi pengungkapan kekurangan di masa lalu. URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0402/17/opini/860749.htm
Hadapi Globalisasi, Kerja Sama Regional Sangat Penting
Teheran, Kompas - Presiden Megawati Soekarnoputri menegaskan, ketegangan di beberapa kawasan dunia, kegagalan World Trade Organization (WTO) di Cancun (Meksiko) untuk membangun konsensus, yang memungkinkan negara berkembang berpartisipasi lebih seimbang dalam perdagangan internasional, telah memberi pengaruh negatif terhadap upaya pemulihan ekonomi dunia. Di samping itu, munculnya beberapa masalah baru seperti terorisme internasional, penyebaran wabah di beberapa kawasan, konflik Timur Tengah yang berkelanjutan, dan krisis di Irak, telah menambah kesulitan baru yang belum sepenuhnya terselesaikan. "Semua ini membuat negara berkembang makin kurang mampu membangun daya saing, dan bahkan makin rentan terhadap dampak globalisasi. Karena itulah, peningkatan kerja sama multilateral melalui forum regional, sebagaimana dilakukan D8 menjadi penting dalam rangka menghadapi situasi yang sulit itu," ujar Presiden pada pidato di depan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D8 di Teheran, Rabu (18/2). KTT D8 mempunyai delapan anggota negara Islam, seperti Turki, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Indonesia, Pakistan, Banglades. Seperti dilaporkan wartawan Kompas Mohammad Bakir, menurut Megawati, KTT D8 dapat menetapkan cara-cara memperkuat kerja sama dan kegiatan yang lebih konkret. "Kita harus merumuskan strategi, kebijakan dan konsep baru bagi kerja sama yang fokus, realistis dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat," ujarnya. Pada pidato pembukaannya, Presiden Iran Mohammad Khatami menegaskan, keadilan merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh d an merupakan faktor determinan dalam proses pembangunan. "Keadilan membutuhkan syarat -syarat antara lain, liberalisasi, demokratisasi, dan penegakan hak dan kebebasan dalam masyarakat," katanya. Masalah besar yang dihadapi umat manusia sekarang, kata Khatami adalah bagaimana membatasi diskriminasi dan perlakuan tidak adil, penegakan hak asasi manusia, dan kemiskinan. "Di bidang ekonomi, 80 persen dari total pendapatan kotor dunia hanya dinikmati seperenam penduduk dunia. Dalam 25 tahun ke depan, jika penduduk negara berkembang bertambah 50 juta saja, jumlah penduduk miskin di negara miskin akan menjadi 1,5 miliar orang," katanya.
237
Deklarasi KTT D8 di Teheran dihadiri antara lain PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, Menlu Mesir Ahmad Maher, dan PM Pakistan Ja farullah Khan. Pada penutupan KTT dibacakan Deklarasi Teheran yang berisi 34 butir kesepakatan antara lain menyangkut kesediaan dan keinginan bersama untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, perdamaian, solidaritas, dan tanggung jawab bersama serta toleransi. Peserta KTT menegaskan komitmennya untuk mendorong dialog dan meningkatkan saling pengertian dari seluruh negara yang berbeda kultur dan budaya untuk mencapai konsensus global. Presiden Megawati akan meninggalkan Teheran hari Kamis pukul 19.30 WIB. Pa gi harinya, Presiden dijadwalkan bertemu masyarakat Indonesia dan Ayatollah Ali Khamenei. (*) URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas cetak/0402/19/Politikhukum/866884.h tm
Globalisasi dari Perspektif "Kolor Ijo" Oleh: Emmanuel Subangun
BARU-baru ini sekitar 80.000 orang dari 100 negara berkumpul di Bombay, yang kini sudah berganti menjadi Mumbay dalam forum "antiglobalisasi". Pertemuan Forum Sosial Dunia yang menghasilkan produk Mumbai Resistance 2004 itu ditutup dengan pawai akbar dengan akhir di Azad Maidan (artinya Taman Kebebasan), sebuah terminal bus raksasa, bangunan zaman Victoria. Tiga pertemuan Forum Sosial Dunia (FSD) sebelumnya berlangsung di Porto Alegre, Brasil, didanai Ford Foundation, sedangkan pertemuan di Mumbay dibantu penuh Oxfam International dan organisasi lain sejenis. Antiglobalisasi abad 21 menghasilkan teater kolosal versi NGO dengan impresario Ford Foundation atau Oxfam. Bila globalisasi bisa diteaterkan, masuk akal jika di Indonesia globalisasi bisa di -kolorijo-kan. Globalisasi akan lebih membumi bila disandingkan dengan kolor ijo. Dan apa gerangan? Tiga khayalan Adalah Ben Anderson, seorang sarjana Amerika, yang menulis banyak mengenai Indonesia, dan salah satu tulisannya berisi gagasan yang menjungkirbalikkan idealisme orang Indonesia. Ringkas kata dari penjelasan yang rumit dan ilmiah itu, hal yang h endak dikatakan sama sekali tidak rumit: bahwa nasionalisme yang telah diperjuangan dengan merdeka atawa mati tak lebih dari sebuah khayalan, sejauh imagined community.
238
Sejauh saya mengerti komentar kaum cerdik pandai mengenai imagination tak akan salah jika kini semua orang, tiap media, semua caleg, dengan lantang menyerukan demokrasi, globalisasi, dan reformasi, tentu-karena semua ini sudah made in Indonesia -semua hanya khayalan belaka. Jika national and character building yang riuh rendah dan heroik itu semarak khayalan, apalagi reformasi yang sontoloyo, atau globalisasi yang abstrak, atau demokrasi yang dihuni caleg berpenyakit jiwa serta memalsu ijazah. Kalau Ben Anderson dengan jitu mengkaji masalah politik, kali ini para kriminolog dan reserse juga amat jitu menyidik kolor ijo. Sebagai buih di masyarakat, bila ini memang orang waras, kolor ijo harus masuk kategori klenik dan tuyul, dunia gaib yang di Tanah Air kita disebut metafisika! Puncak gemericik kolor ijo tercapai ketika pelapor pemerkosaan diubah oleh proses reserse dan hukum menjadi tertuduh laporan palsu. Dan moga -moga akal sehat-artinya polisi dan guru besar- akan memenangkan pertandingan hukum, tetapi saya yakin peperangan antara khayal dan kenyataan akan dimenangkan bukan oleh penuntut umum atau tertuduh, bukan oleh akal sehat atau rasionalitas, tetapi oleh delirium bersama di dunia metafisika. Delirium ini, kata Anderson, yang mencekik nasionalisme. Delirium internasional ini pula yang menjadikan FSD panggung sandiwara dengan impresario yang itu-itu jua. Delirium ini pula yang menggilas reformasi melalui KKN yang mengalami mutan, dan demokrasi tersenggol-senggol sakit jiwa dan ijazah palsu. Menurut paham Anderson, polisi dan sang mahaguru, kolor ijo dan sejenisnya adalah sebuah ketidakmampuan manusia dewasa untuk menerima kenyataan sebagai kenyataan, bukan kenyataan sebagai masalah akan bisa dirampungkan secara gaib. Anderson dan turunannya adalah orang modern versi Amerika. Modern versi lain Bila modernisme versi Amerika bisa beranak-p inak seperti itu, dengan nada suara yang mantap bahwa yang gaib dan metafisik itu kampungan, maka sebetulnya kita bisa mencari di tempat lain di mana modernisme justru delirium itu sendiri, dalam bentuk yang paling parah dan disebut paranoia. Artinya, sese orang paranoid bila sudah terlepas dari dunia nyata dan hidup bahagia dalam kesibukan akan diri sendiri sehingga dia buta akan lingkungan. Dan di media, nama orang itu adalah George W Bush atau lebih terkenal dengan Bush kecil. Bush kecil inilah yang dengan alasan kemanusiaan menghantam Afganistan dan Irak. Dengan alasan mencari senjata pemusnah massal (WMD), dan saat di Irak tidak ditemukan, lalu dia berdalih macam -macam, dan akhirnya mungkin mencari WMD itu diproyek angkasa luar, ke Planet Mars. Delirium Bush kecil inilah yang dilawan oleh alter ego Amerika, namanya NGO alias Ford Foundation atau Oxfam, dan 80.000 aktor dari 100 negara dikumpulkan untuk
239
berpidato dan berkarnaval di Mumbay. Delirium Bush kecil namanya globalisasi karena setelah perang hanya MNC dari negeri yang menang perang boleh ikut proyek rehabilitasi Irak yang dia hancurkan sendiri. Dan lawan sejenis ini ditemukan di Mumbay yang antiglobalisasi, yang tak lain dari keresahan batin bangsa Amerika sendiri, tetapi dengan adegan kolosal dunia. Ideologi Bush kecil amat afirmatif, yakni neoliberalisme, dengan tangan kanan lembaga dunia seperti IMF, misalnya, dan tangan kiri, seperti WTO. Dan kepalan tangan industri militer yang mampu ber - awe and storm ke Irak. Menurut istilah Bung Karno, koalisi sejenis yang terjadi di Bombay atau dalam perang Irak, artinya yang anti dan pro, adalah sebuah monster verbond, atau persekutuan demit. Jadi, modern versi Amerika, jatuhnya ke dunia gaib juga. Globalisasi Bush dan Anderson adalah WNA artinya warga negara Amerika dan kita cuma WNI, warga negara Indonesia. Bahwa WNA tinggal di dunia global dan WNI tinggal di kampung, itulah masalahnya. Bukan masalah modern atau tradisional, maju atau terbelakang, apalagi beradab dan biadab. Globalisasi akar katanya adalah globe. Atau globalisasi dalam arti yang paling radikal, seperti dipahami orang kontinental, tak lain adalah delokalisasi dan denasionalisasi. Artinya bila kita-orang kampung maupun orang global -melakukan pemboladuniaan, hal itu adalah menyingkirkan bangsa/nilai lokal. Untuk Eropa, hal ini bisa terjadi karena bangsa- bangsa Eropa setelah perjanjian Westphalian awal abad 17 menerima batas negeri plus bangsa berdasar nilai bersama. Karena itu, globalisasi adalah delokalisasi dan denasionalisasi seperti sedang dibentuk masyarakat Eropa. Adapun Amerika, mereka-kaum kulit putih yang mengeras dalam WASP (putih, anglosakson, dan protestan)-datang ke benua baru karena sumpek di Eropa. Ketika datang ke benua baru, tanah subur dan kaya itu harus dibersihkan dar i mereka yang berkulit merah, Indian. Dan untuk mengolahnya didatangkan orang kulit hitam sebagai budak. Ketika berhasil menciptakan Amerika yang modern, bangsanya Anderson dan Bush itu tidak perlu nasionalisme model Eropa karena kulit putih yang datang itu ideologinya sudah beraneka macam, dan masyarakat itulah yang disebut melting pot, tidak majemuk seperti Indonesia, bukan penuh konflik agama seperti Eropa. Proses aduk -mengaduk tanpa henti dalam negeri itulah yang dimunculkan ke dunia lewat globalisasi versi Amerika dan disertai ilmu cultural studies dan civil society yang digemari aktivis LSM itu. Sementara globalisasi versi Amerika ini ditelan mentah- mentah oleh WNI melalui proses kolor ijo dan hasilnya yang utama sejak beberapa dasawarsa ini adalah sebagai berikut: Pertama, melalui program deregulasi/privatisasi negara RI diantar masuk dalam krisis tahun 1997. Programnya disebut Structural Adjustment Program (SAP). Kedua, setelah negara RI masuk dalam moncong demit, ditawarkan obat penyembuh lewat rekonstruksi
240
sistem perbankan (BPPN), dan hasilnya adalah selisih dana Rp 500 triliun sebagai biaya memadamkan krisis lewat rekening 5002 yang seru itu. Ketiga, setelah keok lewat deindustrialisasi dan politik uang, slogan globalisasi lebih kejam lagi diceko kkan lewat khotbah good governance dan pemilu. Perwujudan Amerikanisme seperti itulah sebenarnya proses yang terjadi di negeri kita. Dan saya ingin berseru kepada kaum patriot bangsa yang telanjur atau khususnya yang belum menjadi tawanan Amerika, keadaan sekarang amat jauh lebih berbahaya untuk nasib dan hari depan bangsa kita daripada ulah KNIL yang menyusup masuk negeri lewat tentara ABC di zaman revolusi silam! Globalisasi dan antiglobalisasi bukan sejenis gadis dusun yang lugu, tetapi sebuah monster verbond. Emmanuel Subangun Pengamat Sosial-Budaya URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0402/21/opini/869482.htm
Mengapa Muncul Kritik terhadap KTT Tiga Negara Eropa
KETIKA pemimpin Jerman, Inggris, dan Perancis bertemu di Berlin, Rabu (18/2) lalu, sejumlah pemimpin Eropa lain-seperti Italia dan Spanyol-menyampaikan keluhan. Sempat disampaikan tuduhan bahwa pertemuan tiga kekuatan utama Eropa tersebut mencerminkan upaya untuk memaksakan aturan (terms) bagi anggota Uni Eropa lainnya. Perdana Menteri (PM) Italia Silvio Berlusconi antara lain sempat menuduh, pertemuan tiga besar Eropa bermaksud "membentuk direktorat yang tidak dibutuhkan Eropa". Sementara Kanselir Jerman Gerhard Schroeder, PM Inggris Tony Blair, dan Presiden Perancis Jacques Chirac dalam konferensi pers bersama menegaskan, pertemuan mereka justru untuk mendapatkan "aksi segera" guna menggerakkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi. "Kami tidak mencoba mendominasi siapa pun, apalagi Uni Eropa (UE)," ujar Kanselir Schroeder. Sementara Presiden Chirac mempertanyakan, dirinya tidak mengerti mengapa orang-orang mengkritik. MEMANG, menurut tiga besar UE, mereka bertemu guna membahas apa yang disebut sebagai kegagalan Eropa memenuhi target yang ditetapkan dalam pertemuan UE empat tahun silam di Lisabon, Portugal, yang antara lain meminta didirikannya satu pos di dalam Komisi Eropa untuk mengawasi pembaruan ekonomi di lingkungan UE.
241
Dalam pertemuan dilaporkan telah dicapai kesepakatan tentang kebutuhan bagi seluruh negara Eropa mengejar pembaruan ekonomi sehingga bisa mempersempit kesenjangan teknologi dan inovasi dengan Amerika Serikat, dan membuat UE menjadi lebih kompetitif. Dalam kaitan ini pula Schroeder menegaskan, kemakmuran bagi Eropa dan warga Eropa hanya bisa dijamin kalau Eropa bisa menghasilkan produk- produk baru dan membuka lapangan kerja baru. "Kita harus memfokuskan diri pada inovasi," ujarnya menambahkan seperti dikutip dalam laporan Richard Bernstein dalam International Herald Tribune, Jumat kemarin. Penegasan di atas rupanya ditekankan oleh ketiga pemimpin Eropa yang bertemu di Berlin karena faktanya memang sebagian besar negara Eropa menghadapi problema serupa, termasuk rendahnya tingkat investasi dalam riset dan pengembangan, tingkat pengangguran tinggi, dan populasi yang cepat menua. Justru dengan latar belakang itulah mereka bertemu untuk menggali id e baru yang akan mereka sampaikan dalam rapat Komisi Eropa bulan depan. Sementara PM Blair menambahkan bahwa kalau mereka menggalang inisiatif bertemu, itu karena ketiga negara mewakili separuh penduduk Eropa dan lebih dari separuh kekayaannya. Jadi, kalau ketiganya bisa membuat perekonomian mereka lebih baik, hal itu diyakini akan bisa membawa keuntungan bagi seluruh Eropa. NAMUN, tentu hal itu baru satu sisi dari persoalan. Fakta bahwa muncul keluhan menjelaskan hal lain, yaitu memang ada nuansa kecurig aan di kalangan UE, hampir setahun setelah UE secara tajam terbelah dalam perdebatan menyangkut invasi ke Irak. Selama ini diketahui, Inggris mendukung serangan ke Irak, sementara Jerman dan Perancis keras menentangnya. Hanya saja, dalam beberapa bulan te rakhir, PM Blair telah bertemu dua kali dengan mitranya dari Perancis dan Jerman dalam upaya mendekatkan diri dan menemukan kesamaan baru. Di luar itu juga harus diakui, ketiga pemimpin negara Eropa terbesar mungkin memang punya kerisauan khusus menyangku t arah perkembangan Eropa. Ini khususnya terkait dengan apa yang akan terjadi dua setengah bulan ke depan ketika UE menerima 10 negara anggota baru. Masalahnya, upaya lama untuk mengadopsi konstitusi baru yang menetapkan aturan pembagian kekuasaan dan pembuatan keputusan tak kunjung membuahkan hasil karena masih adanya perbedaan pandangan tajam antara anggota lama dan anggota baru. MENGHADAPI kemungkinan munculnya situasi baru yang dibawa oleh para anggota baru itulah mau tidak mau kekuatan lama yang sela ma ini menjadi pilar UE perlu merapatkan barisan.
242
Di pihak lain tidak bisa menutupi realita, di antara ketiganya juga terdapat perbedaan besar, menyangkut hubungan trans -Atlantik, menyangkut euro, tingkat integrasi UE, perpajakan, dan kekuatan veto. Hanya saja, semua perbedaan yang ada tadi tidak lebih penting dari kebutuhan lain yang sifatnya mungkin lebih strategis, di mana semata mengandalkan Jerman dan Perancis sudah tidak mencukupi lagi dalam kepemimpinan UE. Ini semakin disadari ketika UE akan berkembang hingga ke perbatasan dengan Rusia, atau -dalam 10 tahun mendatangamat mungkin bisa mencapai perbatasan Turki dengan Irak. Kini, poros Paris/Berlin-Chirac/Schroeder yang sempat dijuluki "Duo Infernale" oleh komentator Jerman telah coba diperkuat oleh London. Namun, ketiga pemimpin yang di dalam negerinya masing-masing sudah terkena berbagai tekanan berat juga mengaku tidak bisa menciptakan kredibilitas baru yang bisa dipancarkan pada tetangga -tetangga Eropa dalam tempo singkat. Salah satu tandanya antara lain adalah munculnya kritik terhadap pertemuan mereka di Berlin pertengahan pekan ini. URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0402/21/opini/869587.htm
Dikecam, Pertemuan Tiga Besar UE
Berlin, Kamis - Para pemimpin tiga negara besar Uni Eropa, Jerman, Perancis, dan Inggris, Rabu (18/2) malam (Kamis WIB), melakukan pertemuan puncak di Berlin untuk membicarakan masa depan Uni Eropa yang anggotanya akan bertambah menjadi 25 negara pada 1 Mei mendatang. Pertemuan yang menitikberatkan pada masalah ekonomi ini diprotes keras negara-negara Uni Eropa lainnya seperti Italia, Belanda, Spanyol, dan Portugal karena merasa dipinggirkan. Dalam konferensi pers bersama, Presiden Perancis Jacques Chirac, Kanselir Jerman Gerhard Schroeder, dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sepakat untuk membuat rencana kerja yang akan menjadikan Uni Erop a sebagai "kekuatan ekonomi yang paling kompetitif dan paling dinamis di dunia" pada tahun 2010. Ketiga pemimpin ini juga membuat sejumlah rencana kerja yang perlu diprioritaskan, termasuk menunjuk seorang pejabat tinggi yang bertanggung jawab untuk mendo rong reformasi ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri Eropa. Para pemimpin ini juga mengusulkan peran yang lebih besar bagi Komisi Eksekutif Uni Eropa untuk mengarahkan reformasi ekonomi.
243
"Kami merekomendasikan adanya seorang wakil presiden komisi yang memiliki tanggung jawab khusus pada masalah reformasi perekonomian," demikian salah satu butir pernyataan bersama ketiga pemimpin itu, yang akan disampaikan kepada PM Irlandia Bertie Ahern yang saat ini memegang jabatan Pre siden UE sampai Juni 2004. "Pejabat ini harus mampu melakukan intervensi dalam seluruh keputusan yang menyangkut proyek -proyek UE yang akan berdampak terhadap cita -cita UE menjadi blok perekonomian terkuat di dunia tahun 2010." Dalam draf pernyataan, ketiga pemimpin itu menyebutkan, dengan kondisi seperti saat ini sulit bagi UE untuk memenuhi target yang dicanangkan, yaitu menyediakan lapangan kerja bagi dua pertiga calon tenaga kerja potensial sampai tahun 2005. "Tanpa upaya yang sangat keras, sulit bagi Uni Eropa untuk meraih tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang lebih baik." Berlusconi berang Pertemuan ketiga pemimpin "negara besar" Eropa ini dikecam oleh rekan -rekannya sesama anggota UE, yang khawatir pertemuan itu akan membuahkan keputusan "pentin g" tanpa kehadiran mereka. Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi, kemarin, mengatakan bahwa Eropa tidak membutuhkan "petunjuk" (directoire) dari ketiga negara besar itu. "Eropa tak memerlukan petunjuk. It’s just a big mess. Inilah pandangan saya yang j uga mencerminkan pandangan negara-negara lainnya, kecuali ketiga negara yang terlibat di situ," kata Berlusconi. Sebelumnya, Italia, Spanyol, Portugal, dan Belanda, Senin lalu, mendesak agar peraturan "zona euro" diterapkan tanpa pandang bulu. Seperti dik etahui, hingga saat ini Inggris masih belum bersedia menggunakan mata uang euro menggantikan poundsterling. Menurut The Guardian (19/2), soal "petunjuk" ini menjadi isu sensitif karena dianggap sebagai respons atas krisis yang melanda Uni Eropa. Pertengahan Desember lalu, pertemuan puncak Uni Eropa di Brussels yang dihadiri 25 anggota dan calon anggota gagal mencapai kesepakatan membentuk konstitusi baru. Kegagalan tersebut merupakan krisis terburuk sepanjang sejarah Uni Eropa. Menanggapi kegagalan tersebut, Schroeder dan Chirac kemudian mengungkapkan pentingnya mewujudkan Eropa dengan "dua kecepatan", yaitu negara- negara Eropa yang mau berada di track cepat dan mereka yang memilih berjalan di track lambat. Menurut Chirac, "kelompok pionir" yang mau berge rak cepat dapat menjadi "motor" Eropa. Namun, Menlu Inggris Jack Straw kemarin membantah bahwa ketiga negara itu ingin membentuk semacam triumvirate. Ia juga membantah ketiganya berupaya merumuskan semacam "petunjuk".
244
Posisi Inggris Meskipun tak senang karena tidak dilibatkan dalam pertemuan trilateral, Polandia yang pro-AS menyambut baik kedekatan hubungan Inggris dengan aliansi Jerman -Perancis, yang sempat rusak akibat Perang Irak. "Kehadiran Blair membawa sudut pandang baru, yaitu opsi transatlantik," kata PM Polandia Leszek Miller. Namun, ambisi Blair untuk menjadi mitra setara dengan Perancis dan Jerman "disangkal" oleh pernyataan Chirac. Chirac menegaskan bahwa hubungan Perancis dengan Jerman "sangatlah khusus". "Ini hubungan yang sangat intens yan g tergambar melalui kontak yang terus-menerus, semacam kontak dari hari ke hari antarpemerintah dan antarpejabat," ujar Chirac. Ketika ditanya komentarnya tentang pernyataan Chirac, Blair mengatakan, ia setuju bahwa hubungan Jerman-Perancis memang "sangat khusus". Namun, lanjutnya, ketiga negara dapat dan akan bekerja sama untuk kepentingan bersama Eropa. "Tak perlu ada eksklusivitas dalam soal ini," kata Blair. Meski demikian, komentar Chirac itu telanjur menjadi fokus perhatian media Inggris. Tony Blair digambarkan sebagai tokoh "terasing" di Berlin. Tak ada ulasan mendalam mengenai pertemuan trilateral itu di dalam tajuk rencana media- media besar Inggris. Sebagian besar malah menganggap pertemuan itu sebagai langkah mundur Blair yang "takluk" di hadapan Perancis. "Tuan Blair sangat menginginkan menjadi bagian dari hubungan yang hangat antara Jerman-Perancis. Tetapi nyatanya ia selalu berada di pinggiran UE yang tak demokratis, yang dikuasai oleh Jerman dan Perancis, bukan Inggris," tulis editor politik The Sun, Trevor Kavanagh. (AFP/AP/MYR) URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0402/20/ln/867955.htm
Dari Globalisasi ke Glokalisasi Oleh: Eko Budihardjo
SELAMA bertahun-tahun hampir semua orang dari berbagai kalangan seolah tersihir oleh mantra globalisasi. Boleh dikata, tak ada pidato tanpa selipan kata globalisasi kendati yang mengucapkannya sering kali tidak terlalu paham betul akan esensi, arti, dampak, dan implikasinya. Dalam buku tenarnya, Global Dreams (1996), James Cavanagh mengartikan globalisasi dengan global image, global market, global finance, global workforce, kemudian ditambah dengan global human rights dan global ecology.
245
Pendorong arus globalisasi adalah negara -negara maju, kapitalis, negara Barat, didukung dengan keperkasaan teknologi, ketersediaan dana, dan kelengkapan jaringan media informasinya. Dalam perkembangannya, ternyata ibarat stoomwals atau jog jig yang dikendalikan oleh negara-negara industri adidaya cenderung menggilas sampai "gepeng" negara-negara miskin yang sulit berkembang (bukannya sedang berkembang), seperti Indonesia. Harian Kompas pernah memberitakan tentang larangan Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengimpor hasil kelautan dan perikanan dari Indonesia, hanya karena metode penangkapannya yang tidak memungkinkan jenis kura -kura langka yang harus dilestarikan untuk bisa lepas dari jaring. Suatu at uran yang sungguh tidak masuk akal, menilik kenyataan bahwa para nelayan kita dari dulu sampai sekarang masih menggunakan jaring tradisional, yang memang tidak secanggih peralatan para nelayan AS. Tidak heran bila belakangan ini merebak gerakan antiglobalisasi karena akibat arogansi negara adidaya dengan dalih globalisasinya, negara -negara miskin ternyata menjadi kian miskin. Negara terbelakang cenderung semakin terbelakang. Di sisi lain, negara maju akan semakin melesat maju, jauh meninggalkan negara berkembang. Bayangkan, Kanada dan Amerika Serikat dengan arogan tak mau meratifikasi Protokol Kyoto yang terkait dengan pelestarian alam dan konservasi lingkungan karena tak ingin perkembangan industri atau pabrik- pabrik mereka terhambat. Ironisnya, mereka bersikeras menuntut agar hutan-hutan tropis diawetkan dengan memaksakan aturan larangan impor produk yang bahan mentahnya berasal dari hutan tropis. Dalih mereka kelihatan mulia: demi keseimbangan ekologi. Namun, di balik itu, terhirup bau busuk kepentingan kapitalis untuk menguasai ekonomi dunia tanpa peduli nasib negara miskin yang hanya bisa mengandalkan kekayaan alamnya. Indahnya perbedaan Menggulirnya gerakan antiglobalisasi yang lazim dikenal dengan fenomena "glokalisasi" atau glocalization, yang berarti globalization with local flavour, seyogianya mesti kian digalakkan. Pernyataan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam Internasional Conference of Islamic Scholars di Jakarta tanggal 23 Februari 2004 yang lalu tentang ketidakadilan negara adidaya terhadap negara-negara miskin, khususnya negara-negara Islam, sungguh amat tepat. Ibarat memukul palu persis pada kepalanya. AS menyerang Irak dengan alasan yang sampai sekarang tidak terbukti: keberadaan senjata pemusnah massal. Presiden AS pun lantas menyandang aneka paraban dari rakyatnya sendiri: George War Bush, George W Bomb, George Waste Bush, George W Bullshit, dan semacamnya. Citra global yang dikonotasikan dengan penyeragaman mesti ditangkal habis -habisan karena pasti akan berdampak melibas keunikan lokal. Merebaknya McDonald’s, KFC, Pizza Hut, Dunkin’ Donuts, dan California Fried
246
Chicken sepatutnya diimbangi dengan Gudeg Juminten, Ayam Goreng Suharti, sate Tegal, soto bangkong, dan soto Madura. Coba kita renungkan puisi mbeling karya Remy Silado tentang indahnya perbedaan: Ayam di Tanjungpinang berkokok/ Ayam di Magelang kluruk/ Ayam di Sumedang kongkorongok/ Ayam di Amurang bakuku/ Ayam di Nanking kukuyu/ Ayam di Oxford crow/ Ayam di Nymegen kraaen/ Ayam di Bonn krahen/ Ayam di Cordoba cacareo/ Ayam di Montpelier chant du coq. Keberagaman yang menawan, janganlah sekali -kali diseragamkan. Gelombang besar globalisasi juga amat mengkhawatirkan ditilik dari segi perkembangan bahasa, yang semula tercatat sejumlah 6.000 jenis di berbagai pelosok dunia. Ch ris Lavers dalam kupasannya berjudul Languages: Drowned Out by the Rise of English (Jakarta Post, 22/02/2002) memprediksi bahwa sampai dengan akhir abad ini kemungkinan hanya akan tinggal separuhnya saja yang bisa bertahan. Bahkan dengan kian gencarnya tek anan bahasa Inggris di era globalisasi ini, diduga akan semakin banyak lagi bahasa yang akan punah, mirip dengan nasib makhluk langka sehingga nantinya hanya lebih kurang 600 bahasa saja yang dinilai bisa lestari. Dikisahkannya tentang Li Yang, seorang gu ru bahasa Inggris di RRC yang mengungkapkan bahwa ratusan juta penduduk China belajar keras untuk bisa berbahasa Inggris, bukan karena mereka mencintai bahasa itu, melainkan karena Coca Cola and Microsoft rule the world. Memang tidak mungkin menghentikan kencangnya perjalanan roda bahasa Inggris, namun jangan sampai bahasa- bahasa lain lantas terlindas dan punah, yang berarti pula punahnya mosaik peradaban dunia. Potensi lokal Deklarasi Jakarta 2004 yang baru saja dirumuskan oleh para cendekiawan Islam sed unia atas prakarsa Kiai Hasyim Muzadi (NU) dengan bernas menyatakan di antaranya bahwa "... diversity among individuals, cultures, and civilizations are truly blessings bestowed upon us by God, Allah the Almighty". Presiden Mesir Hosni Mubarak serta Raja Fahd dan Pangeran Mahkota Abdullah bin Abdul Aziz dari Arab Saudi pun dengan tegas menolak reformasi monolitik ala AS, yang mereka nilai tidak betul-betul menyentuh inti persoalan dunia Arab dan bahkan terbukti malah menyengsarakan kawasan tersebut selama beberapa dekade (Kompas, 26/02/2004). Di Indonesia sendiri, Prof Dr Mubyarto dari UGM, pencetus gagasan Ekonomi Pancasila, sedang menggalang kekuatan untuk mengembangkan apa yang disebutnya dengan home grown science, mengembangkan local knowledge, dan kearifan tradisional. Seorang pakar andrologi FK Undip, Prof Dr dr Susilo Wibowo juga sudah mematenkan hasil penelitiannya atas khasiat tanaman purwaceng di daerah Wonosobo, yang telah diteliti tidak kalah khasiatnya ketimbang viagra atau levitra. Secara bercanda, dia juga bilang bahwa kelebihan purwaceng antara lain merupakan bahan tanaman alami sehingga
247
tidak ada efek sampingnya, hanya ada efek ke depan, dan harganya jauh lebih terjangkau. Coba bayangkan bila dilakukan penelitian serupa yang lebih mendalam terhadap potensi lokal, seperti ramuan Madura, cula badak, pasak bumi, tangkur buaya, dan bahkan suket teki, yang menurut Prof Dr Damarjati Supadjar, filsuf dari Yogyakarta, juga tak kalah keampuhan dan kemanjurannya daripada produk farmasi negara Barat. A palagi bila setiap pakar dan ilmuwan Indonesia bertekad bulat untuk lebih bersungguh- sungguh, mati-matian, untuk meneliti dan mengembangkan ilmu yang bersumber dari bumi kita sendiri supaya kita tidak sekadar jadi "pengasong" ilmu teknologi dan seni dari Barat. Hijrah Ada berita menarik yang nyaris terlepas dari perhatian media massa, yaitu kesuksesan kelompok seniman muda Taring Padi dari Yogyakarta dalam pameran kesenian di Dresden dan beberapa kota lain di Jerman, akhir Februari 2004 ini. Taring Padi menyuguhkan karya seni instalasi yang teramat mengesankan dengan memanfaatkan wayang kulit sebagai media utamanya, namun kemudian diolah dan dipadukan dengan guratan masalah sosial yang sedang jadi bahan perbincangan hangat di masyarakat. Dalam bidang arsitektur dan perkotaan, jangan kaget bila yang berhasil masuk dalam buku The Best Architecture in the World (1999) adalah Kompleks Citra Niaga di Samarinda dan perkampungan Lembah Code binaan Romo Mangun (almarhum) di Yogyakarta yang memiliki karakter atau keunikan lokal. Ironisnya, kedua karya unggulan tersebut tidak memperoleh perhatian yang semestinya dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bahkan lebih tragis lagi karena salah satu rumah bambu yang estetis di lokasi terdepan Lembah Code ternyata sudah lenyap, tergusur akibat pelebaran Jembatan Sudirman. Mari kita simak bait-bait puisi berikut ini yang melukiskan kealpaan kita, kurang menghargai milik kita sendiri: Kita acapkali lupa menghargai wanginya bunga mawar, sampai saatnya mawar itu layu/ Kita sering lupa menghargai indahnya mega putih berarak, sampai saatnya mega itu hilang tersapu angin/ Kita cenderung lupa menghargai jernihnya air sendang, sampai saatnya air sendang itu tercemar limbah buangan pabrik. Mudah-mudahan kita semua bisa hijrah da ri globalisasi ke glokalisasi, berpindah dari wawasan oksidental (Barat) ke wawasan oriental (Timur). Tidak ada kata terlambat mengubah keadaan. Panta rhei, mengalir terus, selalu berusaha agar lebih baik. Eko Budihardjo Rektor Universitas Diponegoro dan Ketua Dewan Kesenian Jawa Tengah URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0403/09/opini/898503.htm
248
Atlas Globalisasi Oleh: B Herry-Priyono
BAGI Anda yang letih menyaksikan absurditas Pemilihan Umum 2004, namun setia menyimak gejala mondial yang sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi- politik kita (dengan atau tanpa Pemilu 2004), sebuah atlas hasil penelitian The New Global History Initiative telah terbit. Judulnya, Global Inc.: An Atlas of the Multinational Corporation (2003). Seperti layaknya atlas, buku Medard Gabel (CEO Global Links Consulting) dan Henry Bruner (ahli geografi ekonomi) ini laksana teropong yang menyorot lanskap bola dunia yang dijelajahi nama-nama, seperti Toyota, ExxonMobil, Du Pont, Microsoft, Siemens, Citibank, dan sebagainya. Seperti ditulis para penyusunnya, atlas warna -warni ini bisa dikatakan sebagai atlas globalisasi, dan perusahaan -perusahaan multinasional yang di tahun 2000 berjumlah 63.312 "memang pelaku utama globalisasi". Butir ini bukan hal baru, sebagaimana mereka yang mencermati globalisasi telah berulang kali menunjuknya, dari Joseph Stiglitz sampai George Soros, dari Saskia Sassen sampai Susan George. Pelaku utama Argumen seperti itu bisa dibaca dengan panas, bisa pula dengan dingin. Bagi mereka yang membaca dengan panas, temuan itu biasanya segera dianggap sebagai simplifikasi serta cara "mengeroyok dan menuding korporasi". Biasanya juga disertai pendapat bahwa globalisasi adalah gejala kompleks; bisa ditambah pula dengan usul agar kompleksitas globalisasi didekati dengan Complexity Theory (bdk. esai Pitoyo Adhi, "Jantung Perkara Globalisasi", Kompas 27/1/04). Pandangan itu mengagumkan, tetapi mengatakan globalisasi sebagai gejala kompleks dan perlu didekati dengan teori kompleksitas sama dengan mengatakan terlalu banyak dan terlalu sedikit. Guru saya dulu bilang bahwa itu sama dengan tidak mengatakan apa -apa. Tentu saja kita mengerti revolusi teknologi merupakan penyangga globalisasi. Siapa penggeraknya? Para sufi? Bukan. Dalam bahasa Gabel dan Bruner, "Tanpa kemajuan teknologi yang menggerakkan globalisasi, perusahaan tidak akan bisa merentang sel uas dunia; dan tanpa penggunaan agresif, pengembangan lanjut, serta pengerahan berbagai teknologi oleh perusahaan -perusahaan, globalisasi barangkali tidak akan terjadi, atau sekurangnya tidak berlangsung secepat seperti yang telah terjadi." Bagi para penyimak perdebatan yang terus berlangsung dalam ilmu -ilmu manusia, argumen tentang teknologi sebagai penggerak merupakan argumen memikat. Akan tetapi, argumen itu pada akhirnya tidak bisa mengelak dari pertanyaan tentang pelaku (agency), yang dalam dunia manusia selalu melibatkan orang- orang konkret. Alternatifnya adalah menunjuk globalisasi sebagai labirin struktural yang kompleks, seolah -olah tidak punya pelaku dengan berbagai kadar keterlibatan dalam ke -pelaku-an itu. Karena itu, meskipun tidak ada kaitann ya, jangan heran bila menunjuk perusahaan-
249
perusahaan transnasional sebagai pelaku utama globalisasi segera dianggap sebagai moralis. Sebabnya sederhana: teknologi tanpa agency memang tak punya masalah moral. Tetapi, itu juga tak pernah ada di mana pun di dunia manusia. Tentu, buru -buru berceloteh tentang moralitas sebelum mencermati fakta juga bukan keutamaan analisis. Pertama, globalisasi adalah fakta dan kondisi sejarah, bukan barang seperti televisi Sony atau tas Gucci yang begitu saja bisa diterima ata u ditolak. Justru, karena ia kondisi sejarah, perdebatan pro dan kontra adalah perdebatan yang mandul. Itu mirip dengan dua mahasiswi jurusan komputer yang berantem apakah mereka perlu terampil menjalankan program dasar komputer. Kedua, globalisasi bukan gejala alami, seperti musim semi dan gempa bumi. Ia gejala yang muncul dari praktik dan pemikiran manusia, seberapa pun kompleks proses yang membentuknya. Pokok ini rupanya sentral karena menganggap globalisasi sebagai gejala alami yang membawa kita ke dalam perangkap determinisme alam yang kosong dari sebab-akibat manusia. Tentu, mengatakan bahwa globalisasi merupakan hasil praktik/gagasan manusia tidak berarti corak globalisasi dewasa ini mudah diubah atau dimodifikasi. Akan tetapi, fakta tentang sulitnya mengubah atau memodifikasi corak globalisasi tidak bisa dijadikan dasar untuk bilang globalisasi sebagai gejala alami. Ketiga, seperti halnya gejala lain dalam hidup manusia, globalisasi juga mengandung ambivalensi. Sebagai contoh analog, pesawat telepon bisa dipakai Pinochet mempercepat pelenyapan para penentangnya, tetapi bisa juga dipakai para penentangnya mengorganisasikan diri. Ambivalensi tak akan pernah muncul apabila soalnya tidak dipahami sebagai sebab-akibat tindakan manusia. Tetapi, itu juga ha nya mungkin bila globalisasi dipahami sebagai produk kinerja berbagai dorongan yang menggerakkan praktik dan pemikiran manusia, seperti hasrat inovasi, hasrat diakui, ambisi, kekuasaan, dan sebagainya. Lugasnya, suatu gejala bersifat ambivalen jika, dan hanya jika, gejala itu melibatkan manusia. Keempat, ambivalensi globalisasi tidak akan lenyap. Sejarah ke depan akan ditandai semakin banyak ambivalensi. Dalam bahasa Paulo Coelho, penulis novel The Alchemist yang lucu itu, "that is our human condition". Salah satu kunci untuk memahami mengapa globalisasi berisi banyak ambivalensi adalah terlibatnya perkara kekuasaan. Ambivalensi kekuasaan Kita, generasi yang lahir dan dibesarkan di era Orde Baru (Orba), rupanya punya kebiasaan intelektual aneh tatkala mem bicarakan kekuasaan. Begitu mendengar kata "kekuasaan", kita sudah langsung melihatnya sebagai monster. Maklum, satu -satunya memori kita tentang kekuasaan adalah jenis kekuasaan Orba. Tidak heran, tatkala orang mengajukan fakta tentang globalisasi sebagai gejala perentangan kekuasaan perusahaan perusahaan transnasional, kita buru -buru menganggapnya sebagai seorang yang mengeroyok dan menuding. Dalam republik analisis, itu merupakan satu bentuk keterpelesetan logika.
250
Pernyataan faktual adalah satu hal. Haru s diapakan fakta itu adalah soal lain. Dan, di sinilah kita sampai pada kontroversi. Kita bisa berguru pada seluruh sejarah pemikiran dan pada akhirnya akan mendapati kesimpulan lugas bahwa dalam dunia manusia (bukan dunia jin), "setiap pembicaraan mengenai kekuasaan senantiasa melibatkan pembicaraan tentang akuntabilitas". Sebabnya sederhana: karena, tidak ada jaminan apa pun bahwa kinerja kekuasaan (yang senantiasa melibatkan pelaku- pelaku konkret) akan otomatis membawa "berkat" bagi begitu banyak orang yang ada dalam orbit kinerja kekuasaan itu. Artinya, kinerja kekuasaan itu bisa juga membawa "kutuk", entah sebagai hasil langsung atau pun sampingan. Sekali lagi, soal ambivalensi hadir kembali. Bukankah ambivalensi itu pula yang telah melahirkan salah satu genius sejarah, yaitu gagasan "demokrasi"? Ambivalensi yang dibawa perusahaan -perusahaan global juga dengan mudah dapat ditunjuk. Meminjam Gabel dan Bruner, "Dalam motif pokoknya bagi maksimalisasi laba, perusahaan-perusahaan itu membawa dampak positif (pajak, inovasi teknologi, lapangan kerja, modal, dan sebagainya) dan negatif (adu domba pemerintah- pemerintah, korupsi, kesenjangan, degradasi ekologi, dan sebagainya)." Gabel dan Bruner tidak lagi memotret fakta statis, melainkan menunjuk implikasi etis. Apakah itu perlu? Andai saja globalisasi hanya melibatkan batu (berapa pun jumlahnya) dan bukan hidup manusia, tentulah hal itu tidak perlu! Dalam karya klasiknya tentang transformasi bisnis dari bentuk perorangan ke sosok korporasi, Power without Property (1959), Adolf A Berle Jr sudah mengingatkan, "urusan akuntabilitas membuat gentar para pelaku bisnis". Mengapa gentar? Jawabnya lugas: karena, "apa yang dikira hanya urusan hak milik privat, ternyata sama sekali bukan sekadar urusan privat". Dengan ekspansi kekuasaan bisnis, Berle melanjutkan, "Proses publik dilakukan; otoritas yang sejajar dengan tanggung jawabnya telah tercipta; maka sebentuk tanggung jawab publik juga telah tercipta." Dan, Berle seperti mengantisipasi kondisi dewasa ini, "Kekuasaan it u telah terkonsentrasi tanpa proses perdebatan, tanpa kesetujuan publik, tanpa pertimbangan publik tentang apa yang akan terjadi." Sebagaimana diajukan para ekonom mainstream, seperti Stiglitz, yang akhirnya tidak tahan untuk tidak mengajukan kritik terha dap corak globalisasi dewasa ini, pokok seperti di atas diajukan bukan karena mereka antiglobalisasi. Bukan pula lantaran mereka anti perusahaan transnasional. Pokok itu muncul secara tidak- bisa-tidak dari refleksi atas implikasi kinerja kekuasaan, entah i tu kekuasaan bisnis atau pun kekuasaan pemerintah. Kecuali kita ingin kembali ke zaman batu! Itulah mengapa bahkan dalam sebuah atlas yang diharapkan bebas bias, Gabel dan Bruner menyimpulkan, "Mengingat dampak perusahaan -perusahaan multinasional yang sedemikian mendalam terhadap masyarakat dewasa ini lewat uang kampanye, pendiktean pengaruh, dan penyuapan secara langsung di berbagai kawasan dunia, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuasaan perusahaan -perusahaan besar itu dapat mengancam proses demokrasi." Untuk membiarkan kecenderungan itu terjadi, tidaklah memerlukan genius apa pun. Untuk membuat kinerja kekuasaan perusahaan -perusahaan transnasional makin menjadi
251
"berkat" bagi penduduk bumi, itu yang membutuhkan genius. Sampai sekarang tidak ad a satu pun badan yang punya otoritas atas kinerja mereka. Bukankah WTO adalah badan untuk itu? Sekali lagi, meminjam Gabel dan Bruner, WTO "justru melakukan regulasi pada pemerintah -pemerintah berkenaan dengan sikap terhadap perusahaan-perusahaan multinasional, tetapi belum ada satu pun instansi global yang mempunyai yurisdiksi atas kinerja perusahaan -perusahaan itu". Kompleks? Suatu hari di bulan Desember 2003, ketika berada di sebuah kota di Jawa Tengah, saya mengajak keponakan saya yang duduk di kelas I SMU datang ke suatu universitas untuk mendengarkan ceramah tentang globalisasi. Ketika ia mendengar salah seorang pembicara bilang bahwa globalisasi adalah gejala yang lebih kompleks daripada yang dikira, ia berbisik ke telinga saya, "Om, kalau cuma bilang globalisasi itu kompleks, aku juga bisa!" Sambil mengelus kepalanya, dalam hati saya bilang kepada keponakan saya, "Iya, kita perlu klisé itu. Tetapi, jika kamu lalu menunjuk para pelakunya, mungkin kamu tidak akan disewa menjadi manajer Coca -Cola." B Herry-Priyono Staf Pengajar Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0403/09/opini/898500.htm
Atlas Globalisasi Oleh: B Herry-Priyono
BAGI Anda yang letih menyaksikan absurditas Pemilihan Umum 2004, namun setia menyimak gejala mondial yang sangat berpengaruh pa da kondisi ekonomi-politik kita (dengan atau tanpa Pemilu 2004), sebuah atlas hasil penelitian The New Global History Initiative telah terbit. Judulnya, Global Inc.: An Atlas of the Multinational Corporation (2003). Seperti layaknya atlas, buku Medard Gab el (CEO Global Links Consulting) dan Henry Bruner (ahli geografi ekonomi) ini laksana teropong yang menyorot lanskap bola dunia yang dijelajahi nama-nama, seperti Toyota, ExxonMobil, Du Pont, Microsoft, Siemens, Citibank, dan sebagainya. Seperti ditulis para penyusunnya, atlas warna -warni ini bisa dikatakan sebagai atlas globalisasi, dan perusahaan -perusahaan multinasional yang di tahun 2000 berjumlah 63.312 "memang pelaku utama globalisasi". Butir ini bukan hal baru, sebagaimana mereka yang mencermati globalisasi telah berulang kali menunjuknya, dari Joseph Stiglitz sampai George Soros, dari Saskia Sassen sampai Susan George. Pelaku utama Argumen seperti itu bisa dibaca dengan panas, bisa pula dengan dingin. Bagi mereka yang membaca dengan panas, temuan i tu biasanya segera dianggap sebagai simplifikasi
252
serta cara "mengeroyok dan menuding korporasi". Biasanya juga disertai pendapat bahwa globalisasi adalah gejala kompleks; bisa ditambah pula dengan usul agar kompleksitas globalisasi didekati dengan Complexity Theory (bdk. esai Pitoyo Adhi, "Jantung Perkara Globalisasi", Kompas 27/1/04). Pandangan itu mengagumkan, tetapi mengatakan globalisasi sebagai gejala kompleks dan perlu didekati dengan teori kompleksitas sama dengan mengatakan terlalu banyak dan terlalu sedikit. Guru saya dulu bilang bahwa itu sama dengan tidak mengatakan apa -apa. Tentu saja kita mengerti revolusi teknologi merupakan penyangga globalisasi. Siapa penggeraknya? Para sufi? Bukan. Dalam bahasa Gabel dan Bruner, "Tanpa kemajuan teknologi yang menggerakkan globalisasi, perusahaan tidak akan bisa merentang seluas dunia; dan tanpa penggunaan agresif, pengembangan lanjut, serta pengerahan berbagai teknologi oleh perusahaan -perusahaan, globalisasi barangkali tidak akan terjadi, atau sekurangnya tidak berlangsung secepat seperti yang telah terjadi." Bagi para penyimak perdebatan yang terus berlangsung dalam ilmu -ilmu manusia, argumen tentang teknologi sebagai penggerak merupakan argumen memikat. Akan tetapi, argumen itu pada akhirnya tidak bisa mengelak dari pertanyaan tentang pelaku (agency), yang dalam dunia manusia selalu melibatkan orang -orang konkret. Alternatifnya adalah menunjuk globalisasi sebagai labirin struktural yang kompleks, seolah -olah tidak punya pelaku dengan berbagai kadar keterlibatan dalam ke -pelaku-an itu. Karena itu, meskipun tidak ada kaitannya, jangan heran bila menunjuk perusahaan perusahaan transnasional sebagai pelaku utama globalisasi segera dianggap sebagai moralis. Sebabnya sederhana: teknologi tanpa agency memang tak punya masalah moral. Tetapi, itu juga tak pernah ada di mana pun di dunia manusia. Tentu, buru -buru berceloteh tentang moralitas sebelum mencermati fakta juga bukan keutamaan analisis. Pertama, globalisasi adalah fakta dan kondisi sejarah, bukan barang se perti televisi Sony atau tas Gucci yang begitu saja bisa diterima atau ditolak. Justru, karena ia kondisi sejarah, perdebatan pro dan kontra adalah perdebatan yang mandul. Itu mirip dengan dua mahasiswi jurusan komputer yang berantem apakah mereka perlu te rampil menjalankan program dasar komputer. Kedua, globalisasi bukan gejala alami, seperti musim semi dan gempa bumi. Ia gejala yang muncul dari praktik dan pemikiran manusia, seberapa pun kompleks proses yang membentuknya. Pokok ini rupanya sentral karena menganggap globalisasi sebagai gejala alami yang membawa kita ke dalam perangkap determinisme alam yang kosong dari sebab-akibat manusia. Tentu, mengatakan bahwa globalisasi merupakan hasil praktik/gagasan manusia tidak berarti corak globalisasi dewasa ini mudah diubah atau dimodifikasi. Akan tetapi, fakta tentang sulitnya mengubah atau memodifikasi corak globalisasi tidak bisa dijadikan dasar untuk bilang globalisasi sebagai gejala alami. Ketiga, seperti halnya gejala lain dalam hidup manusia, globalisasi juga mengandung ambivalensi. Sebagai contoh analog, pesawat telepon bisa dipakai Pinochet mempercepat pelenyapan para penentangnya, tetapi bisa juga dipakai para penentangnya
253
mengorganisasikan diri. Ambivalensi tak akan pernah muncul apabila soalnya tidak dipahami sebagai sebab-akibat tindakan manusia. Tetapi, itu juga hanya mungkin bila globalisasi dipahami sebagai produk kinerja berbagai dorongan yang menggerakkan praktik dan pemikiran manusia, seperti hasrat inovasi, hasrat diakui, ambisi, kekuasaan, dan sebagainya. Lugasnya, suatu gejala bersifat ambivalen jika, dan hanya jika, gejala itu melibatkan manusia. Keempat, ambivalensi globalisasi tidak akan lenyap. Sejarah ke depan akan ditandai semakin banyak ambivalensi. Dalam bahasa Paulo Coelho, penulis novel The Alchemist yang lucu itu, "that is our human condition". Salah satu kunci untuk memahami mengapa globalisasi berisi banyak ambivalensi adalah terlibatnya perkara kekuasaan. Ambivalensi kekuasaan Kita, generasi yang lahir dan dibesarkan di era Orde Baru (Orba), rupanya punya kebiasaan intelektual aneh tatkala membicarakan kekuasaan. Begitu mendengar kata "kekuasaan", kita sudah langsung melihatnya sebagai monster. Maklum, satu -satunya memori kita tentang kekuasaan adalah jenis kekuasaan Orba. Tidak heran, tatkala orang mengajukan fakta tentang globalisasi sebagai gejala perentangan kekuasaan perusahaan perusahaan transnasional, kita buru -buru menganggapnya sebagai seorang yang mengeroyok dan menuding. Dalam republik analisis, itu merupakan satu bentuk keterpelesetan logika. Pernyataan faktual adalah satu hal. Harus diapakan fakta itu adalah soal lain. Dan, di sinilah kita sampai pada kontroversi. Kita bisa berguru pada seluruh sejarah pemikiran dan pada akhirnya akan mendapati kesimpulan lugas bahwa dalam dunia manusia (bukan dunia jin), "setiap pembicaraan mengenai kekuasaan senantiasa melibatkan pembicaraan tentang akuntabilitas". Sebabnya sederhana: karena, tidak ada jaminan apa pun bahwa kinerja kekuasaan (yang senantiasa melibatkan pelaku- pelaku konkret) akan otomatis membawa "berkat" bagi begitu banyak orang yang ada dalam orbit kinerja kekuasaan itu. Artinya, kinerja kekuasaan itu bisa juga membawa "kutuk", entah sebagai hasil langsung atau pun sampingan. Sekali lagi, soal ambivalensi hadir kembali. Bukankah ambivalensi itu pula yang telah melahirkan salah satu genius sejarah, yaitu gagasan "demokrasi"? Ambivalensi yang dibawa perusahaan -perusahaan global juga dengan mudah dapat ditunjuk. Meminjam Gabel dan Bruner, "Dalam motif pokoknya bagi maksimalisasi laba, perusahaan-perusahaan itu membawa dampak positif (pajak, inovasi teknologi, lapangan kerja, modal, dan sebagainya) dan negatif (adu domba pemerintah- pemerintah, korupsi, kesenjangan, degradasi ekologi, dan sebagainya)." Gabel dan Bruner tidak lagi memotret fakta statis, melainkan menunjuk implikasi etis. Apakah itu perlu? Andai saja globalisasi hanya melibatkan batu (berapa pun jumlahnya) dan bukan hidup manusia, tentulah hal itu tidak perlu! Dalam karya klasiknya tentang transformasi bisnis dari bentuk perorangan ke sosok korporasi, Power without Property (1959), Adolf A Berle Jr sudah mengingatkan, "urusan akuntabilitas membuat gentar para pelaku bisnis". Mengapa gentar? Jawabnya
254
lugas: karena, "apa yang dikira hanya urusan hak milik p rivat, ternyata sama sekali bukan sekadar urusan privat". Dengan ekspansi kekuasaan bisnis, Berle melanjutkan, "Proses publik dilakukan; otoritas yang sejajar dengan tanggung jawabnya telah tercipta; maka sebentuk tanggung jawab publik juga telah tercipta." Dan, Berle seperti mengantisipasi kondisi dewasa ini, "Kekuasaan itu telah terkonsentrasi tanpa proses perdebatan, tanpa kesetujuan publik, tanpa pertimbangan publik tentang apa yang akan terjadi." Sebagaimana diajukan para ekonom mainstream, seperti St iglitz, yang akhirnya tidak tahan untuk tidak mengajukan kritik terhadap corak globalisasi dewasa ini, pokok seperti di atas diajukan bukan karena mereka antiglobalisasi. Bukan pula lantaran mereka anti perusahaan transnasional. Pokok itu muncul secara tid ak -bisa-tidak dari refleksi atas implikasi kinerja kekuasaan, entah itu kekuasaan bisnis atau pun kekuasaan pemerintah. Kecuali kita ingin kembali ke zaman batu! Itulah mengapa bahkan dalam sebuah atlas yang diharapkan bebas bias, Gabel dan Bruner menyimpulkan, "Mengingat dampak perusahaan -perusahaan multinasional yang sedemikian mendalam terhadap masyarakat dewasa ini lewat uang kampanye, pendiktean pengaruh, dan penyuapan secara langsung di berbagai kawasan dunia, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuasaan perusahaan-perusahaan besar itu dapat mengancam proses demokrasi." Untuk membiarkan kecenderungan itu terjadi, tidaklah memerlukan genius apa pun. Untuk membuat kinerja kekuasaan perusahaan -perusahaan transnasional makin menjadi "berkat" bagi penduduk bumi, itu yang membutuhkan genius. Sampai sekarang tidak ada satu pun badan yang punya otoritas atas kinerja mereka. Bukankah WTO adalah badan untuk itu? Sekali lagi, meminjam Gabel dan Bruner, WTO "justru melakukan regulasi pada pemerintah -pemerintah berkenaan dengan sikap terhadap perusahaan-perusahaan multinasional, tetapi belum ada satu pun instansi global yang mempunyai yurisdiksi atas kinerja perusahaan -perusahaan itu". Kompleks? Suatu hari di bulan Desember 2003, ketika berada di sebuah kota di Jawa Tengah, saya mengajak keponakan saya yang duduk di kelas I SMU datang ke suatu universitas untuk mendengarkan ceramah tentang globalisasi. Ketika ia mendengar salah seorang pembicara bilang bahwa globalisasi adalah gejala yang lebih kompleks da ripada yang dikira, ia berbisik ke telinga saya, "Om, kalau cuma bilang globalisasi itu kompleks, aku juga bisa!" Sambil mengelus kepalanya, dalam hati saya bilang kepada keponakan saya, "Iya, kita perlu klisé itu. Tetapi, jika kamu lalu menunjuk para pela kunya, mungkin kamu tidak akan disewa menjadi manajer Coca -Cola." B Herry-Priyono Staf Pengajar Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas -cetak/0403/09/opini/898500.htm
255
Peran Pemerintah Tetap Penting dalam Era Globalisasi
PENTINGNYA peran negara dan pemerintah dalam pe mbangunan ekonomi ditegaskan kembali dalam konferensi gabungan pebisnis dan pejabat pemerintah Asia di Boao, China, awal pekan ini. Namun, bukankah peran swasta lebih diandalkan dalam era globalisasi sekarang ini? Penegasan tentang peran pemerintah yang d isampaikan di forum pertemuan tahunan di Boao dianggap penting lebih -lebih di tengah munculnya asumsi, peran negara dan pemerintah cenderung melemah oleh tuntutan globalisasi yang lebih mengandalkan swasta dan masyarakat. Pertemuan tahunan Boao Forum for Asia Annual Conference 2004 merupakan forum bersama bagi pejabat pemerintah dan pelaku bisnis dari 42 negara, terutama dari kawasan Asia. Meski tidak mempertentangkan peran pemerintah dan masyarakat, forum pertemuan tahunan ketiga itu menekankan pentingnya peran pemerintahan yang kuat. Forum pertemuan pejabat pemerintah dengan pebisnis itu termasuk penting, antara lain terlihat dari kehadiran Presiden Amerika Serikat George Walker Bush, Presiden China Hu Jintao, Presiden Ceko Vaclav Klaus, dan masih banyak lagi. PENEKANAN tentang pentingnya pemerintahan kuat terdengar paradoks dengan tuntutan globalisasi yang menekankan fungsi masyarakat dan dunia swasta. Selama ini berkembang wacana, peran pemerintah akan surut di tengah meningkatnya peran masyarakat dalam bidang ekonomi dan berbagai bidang lainnya. Apalagi peran pebisnis dan perusahaan besar sangat penting dan menentukan dalam kegiatan perekonomian berskala global. Namun, di tengah hiruk -pikuk aktivitas perdagangan dan perekonomian global, peran pemerint ah sebagai regulator justru semakin penting dan menentukan. Bayangkan, kekacauan akan mudah terjadi jika tidak ada regulasi yang jelas. Fungsi regulasi pemerintah justru dibutuhkan untuk menjamin kompetisi yang lebih sehat di kalangan swasta yang bertarun g keras dalam kegiatan ekonomi. Pebisnis perlu rambu jelas dalam kegiatannya sehingga tidak kehilangan arah dalam arus perubahan global yang berlangsung cepat. PEMERINTAH yang kuat maupun pebisnis yang tangguh sama -sama dibutuhkan dan menjadi tuntutan globalisasi. Pebisnis dituntut melakukan kegiatan ekonomi berskala global, melewati batas wilayah dan kawasan. Ruang dan kecepatan bergerak para pebisnis bertambah cepat, yang dimungkinkan oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan transportasi. Proses globalisasi pun berjalan
256
secara cepat dan serempak. Hambatan ruang dan waktu menjadi nisbi. Proses globalisasi mempercepat pula langkah privatisasi dalam bidang ekonomi banyak negara. Kegiatan ekonomi di mana -mana semakin berada dalam kendali dan kepemilikan swasta. Badan-badan usaha yang dulu berada di bawah kendali dan kepemilikan negara umumnya mengalami proses privatisasi. Proses privatisasi tidak hanya menjadi fenomena di negara -negara kapitalis-liberal, tetapi sudah menjadi kecenderungan global, termasuk di China yang secara politik masih menganut komunisme. Proses privatisasi di China sudah berkembang pesat. TUNTUTAN percepatan privatisasi di banyak negara tidak hanya karena dampak langsung proses liberalisasi dan globalisasi ekonomi, tetapi juga karena badan usaha yang berada dalam pengelolaan negara cenderung kurang efisien dan efektif. Hambatan birokratis membuat biaya tinggi dan mendatangkan kerugian. Pemerintah yang sudah memegang kendali kekuasaan mudah pula tergoda menyalahgunakannya dengan melak ukan kolusi dan korupsi. Maka privatisasi diyakini sebagai bentuk jalan keluar. Meski pelaku ekonomi mengalami pergeseran besar dari negara ke masyarakat, peran negara dan pemerintah tetap strategis dan penting. Apalagi pergaulan antarbangsa dan negara masih berdasarkan kerangka negara dan pemerintahan. Kerja sama internasional pada berbagai bidang masih terikat pada negara dan pemerintah. Eksistensi negara sama sekali tidak pudar dan surut di tengah meningkatnya peran masyarakat dalam hubungan dan kerja sama ekonomi global. TENTU saja, posisi dan peran pemerintah dalam era globalisasi sudah banyak berubah. Pemerintah dilepaskan dari berbagai tanggung jawab mengelola langsung perusahaan atau badan usaha, tetapi posisi dan perannya sebagai regulator justru meningkat tajam. Hanya saja, standardisasi dan kualifikasi tentang peran dan fungsi pemerintah di tengah era globalisasi semakin tinggi. Sudah menjadi tuntutan umum tentang pentingnya pemerintahan baik dan bersih, good and clean governance. Pencitraan tentang pemerintahan kuat dan efektif tidak lagi diukur pada kemampuan melakukan intimidasi, tetapi lebih pada kredibilitas dan kewibawaan menegakkan keadilan, memberantas korupsi, menjamin supremasi hukum, perlindungan hak asasi, dan proses demokratisasi. Tidak kalah pentingnya, bagaimana pemerintah mendorong terciptanya lingkungan kondusif yang memungkinkan proses kreativitas masyarakat dapat berkembang baik. Tanpa terciptanya situasi kondusif, investor asing pun enggan datang menanamkan modalnya.
257
URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0404/27/opini/990526.htm
Peran Pemerintah Tetap Penting dalam Era Globalisasi
PENTINGNYA peran negara dan pemerintah dalam pembangunan ekonomi ditegaskan kembali dalam konferensi gabungan pebisnis dan pejabat pemerintah Asia di Boao, China, awal pekan ini. Namun, bukankah peran swasta lebih diandalkan dalam era globalisasi sekarang ini? Penegasan tentang peran pemerintah yang disampaikan di forum pertemuan tahunan di Boao dianggap penting lebih -lebih di tengah munculnya asumsi, peran negara dan pemerintah cenderung melemah oleh tuntutan globalisasi yang lebih mengandalkan swasta dan masyarakat. Pertemuan tahunan Boao Forum for Asia Annual Conference 2004 merupakan forum bersama bagi pejabat pemerintah dan pelaku bisnis dari 42 negara, terutama dari kawasan Asia. Meski tidak mempertentangkan peran pemerintah dan masyarakat, forum pertemuan tahunan ketiga itu menekankan pentingnya peran pemerintahan yang kuat. Forum pertemuan pejabat pemerintah dengan pebisnis itu termasuk penting, antara lain terlihat dari kehadiran Presiden Amerika Serikat George Walker Bush, Presiden China Hu Jintao, Presiden Ceko Vaclav Klaus, dan masih banyak lagi. PENEKANAN tentang pentingnya pemerintahan kuat terdengar paradoks dengan tuntutan globalisasi yang menekankan fungsi masyarakat dan dunia swasta. Selama ini berkembang wacana, peran pemerintah akan surut di tengah meningkatnya peran masyarakat dalam bidang ekonomi dan berbagai bidang lainnya. Apalagi peran pebisnis dan perusahaan besar sangat penting dan menentukan dalam kegiatan perekonomian berskala global. Namun, di t engah hiruk -pikuk aktivitas perdagangan dan perekonomian global, peran pemerintah sebagai regulator justru semakin penting dan menentukan. Bayangkan, kekacauan akan mudah terjadi jika tidak ada regulasi yang jelas. Fungsi regulasi pemerintah justru dibutu hkan untuk menjamin kompetisi yang lebih sehat di kalangan swasta yang bertarung keras dalam kegiatan ekonomi. Pebisnis perlu rambu jelas dalam kegiatannya sehingga tidak kehilangan arah dalam arus perubahan global yang berlangsung cepat. PEMERINTAH yang kuat maupun pebisnis yang tangguh sama -sama dibutuhkan dan menjadi tuntutan globalisasi. Pebisnis dituntut melakukan kegiatan ekonomi berskala global, melewati batas wilayah dan kawasan.
258
Ruang dan kecepatan bergerak para pebisnis bertambah cepat, yang dim ungkinkan oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan transportasi. Proses globalisasi pun berjalan secara cepat dan serempak. Hambatan ruang dan waktu menjadi nisbi. Proses globalisasi mempercepat pula langkah privatisasi dalam bidang ekonomi banyak negara. Kegiatan ekonomi di mana-mana semakin berada dalam kendali dan kepemilikan swasta. Badan-badan usaha yang dulu berada di bawah kendali dan kepemilikan negara umumnya mengalami proses privatisasi. Proses privatisasi tidak hanya menjadi fenomena di negara- negara kapitalis-liberal, tetapi sudah menjadi kecenderungan global, termasuk di China yang secara politik masih menganut komunisme. Proses privatisasi di China sudah berkembang pesat. TUNTUTAN percepatan privatisasi di banyak negara tidak hanya karena dampak langsung proses liberalisasi dan globalisasi ekonomi, tetapi juga karena badan usaha yang berada dalam pengelolaan negara cenderung kurang efisien dan efektif. Hambatan birokratis membuat biaya tinggi dan mendatangkan kerugian. Pemerintah yang sudah memegang kendali kekuasaan mudah pula tergoda menyalahgunakannya dengan melakukan kolusi dan korupsi. Maka privatisasi diyakini sebagai bentuk jalan keluar. Meski pelaku ekonomi mengalami pergeseran besar dari negara ke masyarakat, peran negara dan pemerintah tetap strategis dan penting. Apalagi pergaulan antarbangsa dan negara masih berdasarkan kerangka negara dan pemerintahan. Kerja sama internasional pada berbagai bidang masih terikat pada negara dan pemerintah. Eksistensi negara sama sekali tidak pu dar dan surut di tengah meningkatnya peran masyarakat dalam hubungan dan kerja sama ekonomi global. TENTU saja, posisi dan peran pemerintah dalam era globalisasi sudah banyak berubah. Pemerintah dilepaskan dari berbagai tanggung jawab mengelola langsung p erusahaan atau badan usaha, tetapi posisi dan perannya sebagai regulator justru meningkat tajam. Hanya saja, standardisasi dan kualifikasi tentang peran dan fungsi pemerintah di tengah era globalisasi semakin tinggi. Sudah menjadi tuntutan umum tentang pe ntingnya pemerintahan baik dan bersih, good and clean governance. Pencitraan tentang pemerintahan kuat dan efektif tidak lagi diukur pada kemampuan melakukan intimidasi, tetapi lebih pada kredibilitas dan kewibawaan menegakkan keadilan, memberantas korupsi, menjamin supremasi hukum, perlindungan hak asasi, dan proses demokratisasi. Tidak kalah pentingnya, bagaimana pemerintah mendorong terciptanya lingkungan kondusif yang memungkinkan proses kreativitas masyarakat dapat berkembang baik.
259
Tanpa terciptanya situasi kondusif, investor asing pun enggan datang menanamkan modalnya. URL Source: http://www.kompas.com/kompas -cetak/0404/27/opini/990526.htm
Asean dan Pendulum Demokratisasi Oleh: PLE Priatna
DI tengah kesibukan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden RI menjelang pemilu 5 Juli 2004, telah berlangsung pertemuan pejabat ASEAN (ASEAN Specia l SOM), ASEAN plus 3 dan ASEAN Regional Forum (ARF), di Yogyakarta, 10 -13 Mei 2004 lalu. Pertemuan internasional yang selayaknya mendapat perhatian publik di tengah kesibukan menyiapkan pemilihan presiden langsung maupun saat rakyat Filipina memasuki kampanye pemilu serta junta militer Myanmar menyiapkan konvensi nasional dalam minggu ini. Rangkaian pertemuan penting tingkat pejabat senior (SOM) ASEAN, termasuk pejabat di bidang pertahanan keamanan (defence officials) di kawasan Purosani Yogya baru saja berakhir. Tak kurang James Kelly, Asisten Menlu AS Urusan Asia Pasifik, ikut menjadi delegasi AS dalam pertemuan SOM ARF itu, menunjukkan bobot dan besarnya perhatian luar biasa terhadap ASEAN. Gaung ASEAN terasa lengkap saat sebagian delegasi kembali bertemu dalam SOM ASEAN-Rusia yang baru saja diakhiri di Singapura 15 -16 Mei 2004 lalu. Hasil pertemuan Purosani secara umum menegaskan kembali, ASEAN kian relevan di tengah pergulatan dan ketidakpastian global yang sedang terjadi. Sederet kemajuan meski bergerak gradual telah memberi kontribusi besar bagi kemajuan dan keamanan kawasan. Di tengah kritik dan keraguan atas sumbangsih ASEAN, kita justru melihat adanya upaya bersama untuk terus meletakkan dasar yang kokoh dalam membangun sebuah komunitas dengan identitas Asia Tenggara yang baru. Dalam upaya itu Indonesia, sebagai Ketua ASC ke-37, tentu berkepentingan menyusun agenda persiapan KTM (ASEAN Ministerial Meeting ke-37), ARF ke-11 dan pertemuan Post Ministerial Conference (PMC) di Jakarta 29 Juni-2 Juli 2004, dapat berlangsung sebagaimana diharapkan. "Deviden uninterupted peace" Apa yang telah dicapai ASEAN selama 37 tahun terakhir mewujudkan uninterupted peace bagi kawasan itu bukan datang dari langit. Semua itu dibangun dan diciptakan. Demikian penegasan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda di Pejambon (18/5) saat menampik keraguan akan keberadaan ASEAN. Pertemuan Purosani menyiratkan komitmen kuat membangun kepentingan bersama untuk terus bergerak ke depan, meski kendala domestik menggelayuti.
260
Dalam situasi tidak menentu ini kita tidak mungkin menggantungkan sepenuhnya pada situasi luar. Ketika program persenjataan nuklir Korea Utara masih terus berlangsung, Jepang menjadi the toothless tiger, istilah Prof Declan Hayes. Ketegangan RRC dengan Taiwan berlanjut, konflik di perbatasan, kekerasan bersenjata, dan gerakan separatisme di Thailand. Kerawanan di Selat Malaka dari gangguan terorisme, perompakan, dan ancaman intervensi luar diiringi situasi politik di Myanmar yang terus menjadi sorotan internasional tidak memungkinkan ASEAN berdiam diri. Dengan demikian, bentukan dan tarikan situasi eksternal ini menjadi pendulum yang menggerakan kepentingan kita ke kiri atau ke kanan tanpa kita mampu berbuat sesuatu. Keamanan tidak terputus berlangsung selama 37 tahun ini adalah bangunan yang dirintis bersama, sekaligus modal dasar memasuki sebuah komunitas baru yang lebih maju, damai, demokratis, dan diperhitungkan bangsa lain. Mengelola situasi kawasan menjadi sebuah iklim yang kondusif bagi peningkatan kerja sama dalam melawan terorisme, terutama di sektor maritim dan kejahatan transnasional. Perlucutan senjata (nonproliferasi), kerja sama penghapusan kekerasaan terhadap perempuan, rencana aksi Vientienne (Vientienne Action Plan), aksesi Pakistan menjadi anggota ARF hingga penyiapan rencana kerja (list of activities) Komunitas Sosial Budaya dan Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community) adalah sebagian agenda besar Purosani yang berhasil disepakati untuk dibawa dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN di Jakarta, akhir Juni nanti. Disadari atau tidak, uninterupted peace berupa kestabilan regional dari ancaman konflik antarnegara di wilayah ini telah memberi kontribusi tidak kecil bagi warga ASEAN maupun negara lain di kawasan. Hubungan, kerja sama, perdagangan, pariwisata, people to people contact, baik bagi pejabat pemerintah, anggota legislatif, yudikatif, kalangan profesional maupun swasta, korps polisi dan militer, hingga insan pers ikut menikmati keadaan yang dirasa relatif nyaman ini. Kenyamanan yang perlahan terus bergerak maju membungkus sebagian riak ketegangan bilateral maupun development gap kemakmuran yang secara nyata masih tampak lebar. Momentum bagi demokrasi Dalam perspektif eksternal seperti ini serta sebagai isu utama pertemuan Purosani i tu, gagasan komunitas keamanan ASEAN, ide yang digulirkan Indonesia sebenarnya amat maju, feasible dan seharusnya mendapat dukungan positif masyarakat ASEAN. Kalau dibaca bersama, plan of action dan list of activities dalam tahapan yang berjangka (2005 2020), ide yang terkandung dalam aktivitas pembangunan politik akan amat membantu terciptanya masyarakat madani (civil society) dalam komunitas demokratis yang kuat di Asia Tenggara. (PLE Priatna, Gagasan Komunitas Keamanan ASEAN, 1/3). Meningkatkan partisipasi politik masyarakat (bukan mobilisasi semata) melalui pemilu yang bebas dan reguler. Demikian juga menjunjung supremasi hukum, pemberantasan korupsi, perlindungan kepada kelompok yang lemah, perlindungan dan promosi HAM
261
