KEGIATAN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN TERBATAS TERTUTUP Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Perusahaan Dosen Pengampu Prof. DR. Sri Redjeki Hartono. SH.
Oleh
Asima Dewi Panjaitan, SH N I M : 11010210400040
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2011 BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Sebagaimana diketahui bahwa perseroan terbatas dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam,
yaitu perseroan terbatas tertutup dan perseroan terbatas terbuka (go Public). Suatu perseroan terbatas tertutup adalah suatu perseroan terbatas yang saham-sahamnya dipegang atau dimiliki oleh beberapa orang atau beberapa pihak saja yang biasanya masih saling mengenal, yang mana jual beli sahamnya dilakukan dengan cara yang diatur dalam anggaran dasar perseroan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada kebijakasanaan pemegang saham yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan perseroan terbatas terbuka (go puglic) adalah perseroan terbatas yang modal dan sahamnya dipegang atau dimiliki oleh banyak orang atau pihak, yang penawaran sahamnya dilakukan melalui pasar modal. Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa hanya perseroan terbatas terbuka saja yan dapat memperjual belikan sahamnya melalui pasar modal untuk mendapatkan tambahan modal guna mengembangkan pangsa pasarnya. Pengembangan dunia usaha merupakan salah satu yang ikut menentukan berhasilnya pembangunan. Salah satu wadah yang diciptkan oleh pemerintah untuk mendorong pengembangan dunia usaha tersebut adalah pasar modal. Dibentuknya pasar modal di Indonesia selain untuk menghadapi tuntutan perkembangan dunia usaha dalam era pasar bebas, sekaligus pula dimaksudkan untuk mempercepat proses penyertaan modal masyarakat dalam kepemilikan saham sebagai wujud pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Suatu perusahaan lajimnya selalu menginginkan keuntungan yang maksimal dengan modal seminim mungkin, harapan yang lebih jauh agar perusahaan tetap eksisi dalam percaturan pasar global. Jika suatu perusahaan ingin tetap eksis maka ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu, Sumber Daya Manusia yang berkualitas, ekspansi /divestasi, penggunaan
teknologi mutakhir. Dalam rangka melakukan ekspansi, perusahaan tersebut harus melakukan pemupukan modal, model/pola pemupukan modal dapat ditempuh dengan dua cara, pertama: memanfaatkan lembaga keuangan baik bank maupun non bank; kedua, melalui go public. B.
Rumusan Masalah Berdasarkan apa yang telah diurakan di atas, maka dalam makalah ini, akan dibahas dan
dijelaskan tentang: 1.
Langkah-langkah/tahapan apa saja yang harus ditempuh sebelum perusahaan melakukan go public ?
2.
Siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi wanprestasi atas saham yang dijual belikan, kemana pembeli dapat menuntut ganti rugi dan bagaimana bentuk perlindungan hukumnya ?
BAB II
PEMBAHASAN
Sebelum menjelaskan langkah/tahapan proses go public dari suatu perusahaan terbatas, perlu juga dikemukakan dalam bagian ini menmgenai alternatif dan tujuan dilakukannya go public tersebut. Mengenai alternatif yang dapat dilakukan dalam go public adalah penerbitan saham dan/atau penerbitan surat utang (obligasi). Adapun tujuan go public dari perusahaan terbatas pada hakekatnya dapat dibagi dalam 2 (dua) macam, yaitu tujuan finansial, dan tujuan nonfinansial. Tujuan financial dari dilakukannya go public oleh suatu perseroan terbatas adalah untuk meningkatkan modal perseroan, meningkatkan kesempatan untuk mengembangkan perseroan, dan memperbaiki struktur keuangan perseroan. Sedangkan tujuan nonfinansial dari go public adalah untuk meningkatkan profesionalisme, mengurangi kepemilikan internal, pemasaran perseroan, dan meningkatkan kepercayaan berbagai pihak pada perseroan terbatas tersebut. Setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Baiasa (RUPSLB) mengenai rencana dan mengambil keputusan untuk go public, maka secara garis besar tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka proses go public suatu perseroan terbatas dapat di bagi dalam 3 (tiga) tahapan yang akan dipaparkan di bawah ini : a. Tahap Persiapan Go Public Dalam tahap ini dilakukan hal-hal yang bersifat mendasar terhadap berbagai hal yang terkait dengan persroan terbatas yang akan go public tersebut, yaitu
meliputi
restrukturisasi perusahaan, pemberesan surat-surat dan dokumentasi, dan dilakukan private placement. Retrukturisasi perusahaan ini dilakukan dengan maksud agar perusahaan yang bersangkutan memenuhi persyaratan-persyaratan untuk go public yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada umumnya proses
restrukturisasi ini meliputi, antara lain restrukturisasi financial, restrukturisasi bisnis, restrukturisasi korporat, restrukturisasi sumber daya manusia, dan restruksturisasi utang/pinjaman. Sebagai contoh dari proses restrukturisasi dalam rangka go public ini misalnya adalah restrukturisasi finansial. Restrukturisasi finansial mencakup antara lain: 1) revaluasi asset; 2) menjual anak perusahaan yang sering merugi atau prospeknya tidak baik; 3) jika anak perusahaan dalam kelompok mempunyai profit tinggi, maka anak perusahaan tersebut dimaksukkan menjadi anak perusahaan yang akan go public; 4) jika mungkin dilakukan pelunasan utang bank untuk dapat menekan biaya; dan 5) penelitian tentang manfaat dari penggunaan dana hasil go public, sehingga pemanfaatan dana tersebut dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. b. Tahap Pendahuluan Go Public Setelah tahap persiapan untuk go public sebagaimana dikemukakan di atas telah selesai dan memenuhi persyaratan untuk go public dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu tahap pendahuluan untuk go public. Dalam tahap ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu: 1. Penunjukan Pihak yang Terlibat Perusahaan yang akan go public memilih dan menunjuk pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses go public. Adapun pihak-pihak yang terlibat tersebut, antara lain penjamin enisi, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, perusahaan penilai, biro administrasi efek, dan lain-lain. 2. Proses Underwriting Dalam tahap ini penjamin emisi sudah harus ditunjuk oleh perusahaan yang akan go public. Pihak penjamin emisi ini berfungsi sebagai pihak yang akan mengatur pemasaran sampai terjualnya saham di pasar perdana.
Selain itu, dalam proses underwriting ini dilakukan juga proses due diligence terhadap perusahaan yang aakan go public. Proses due diligence adalah proses pemeriksaan formal secara mendetail terhadap berbagai item penting dari suatu perusahaan untuk menentukan apakah suatu perusahaan sudah siap atau belum untuk go public. Adapun hal-hal yang dilakukan pemeriksaan dalam proses due diligence tersebut adalah meliputi: anggaran dasar beserta seluruh kelengkapan amendemennya, daftar pemegang saham, daftar anggota direksi dan komisaris, daftar lokasi bisnis, financial statement, kontrak-kontrak yang dibuat oleh emiten, leabilitas, polis asuransi, hak milik intelektual, daftar produksi, perkara-perkara litigasi, daftar supplier, daftar pelanggan, dan lain-lain.
3. Restrukturisasi Angaran Dasar Bahwa Anggaran dasar dari perusahaan yang akan go public perlu dilakukan revisi atau amendeman sesuai dengan persyaratan dan perundangan-undangan yang berlaku terhadap perusahaan terbuka. Pelaksanaan restrukturisasi anggaran dasar dilakukan oleh pihak notaris bersamasama konsultan hukum. Adapun hal-hal yang perlu direvisi atau diamendemen dari suatu anggaran dasar tersebut antara lain adalah permodalan perseroan, jumlah saham diperbanyak, jumlah saham yang dialokasikan kepada publik, harga nominal saham sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk perusahaan terbuka, pengalihan saham dengan cara yang sesuai dengan aturan pasar modal, persyaratan untuk direksi dan komisaris lebih diperketat, keuangan harus diaudit akuntan publik, ketentuan tentang wajib lapor atau wajib diumumkan terhadap hal-hal tertentu, penyesuaian tentang kuorum dan hak suara dalam RUPS dan rapat direksi atau komisaris, penggunaan dana hasil go public harus jelas, jual beli saham dalam hal-hal tertentu dilakukan dengan suatu tender offer, dan pengaturan tentang transaksi yang berbenturan kepentingan (conflict of interest).
4. Pembuatan Laporan dan Dokumentasi Go Public Lainnya Bahwa dalam proses go public perlu dipersiapkan sedemikian rupa mengenai laporan-laporan dan dokumen-dokumen tertentu untuk kepentingan pelaporan kepada pihak berwenang. Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan dalam kaitannya dengan proses go public adalah sebagai berikut: 1) legal audit dan legal opinion yang dibuat oleh konsultan hukum; 2) laporan keuangan dari akuntan publik; 3) laporan penilaian dari perusahaan penilai; 4) draf prospectus (termasuk di dalamnya laporan emiten sendiri); 5) draf prospectus ringkas (untuk diumumkan dalam 2 surat kabar; 6) pernyataan pendaftaran; dan 7) confort letter. 5. Pencatatan Pendahuluan Atas Saham-saham di Bursa Efek Dalam tahap pendahuluan untuk go public ini perlu juga dilakukan pencatatanpencatatan atas saham-saham di bursa-bursa efek di mana saham-saham dari perusahaan tersebut akan dijual, yaitu penjualan di pasar sekender nantinya.
c. Tahap Pelaksanaan Sebagai tindak lanjut dari tahap persiapan dan pendahuluan untuk go public, dan ternyata perusahaan uang akan go public tersebut menurut penelaahan Bapepem telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, maka perusahaan tersebut diberikan izin (efektif) untuk go public. Ini berarti bahwa perseroan terbatas tersebut telah memasuki tahap pelaksanaan go public. Dalam tahap pelaksanaan ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu: 1) proses pengajuan pernyataan pendaftaran emisi ke Papepam; 2) public expose, yaitu pernyataan dan diskusi dengan pihak publik atau pihak pejabat yang berwenang; 3)
pembuatan dan pencetakan prospectus, serta pemuatan prospectus ringkas dalam 2 (dua) surat kabar; 4) road show, yaitu dengan berkunjung ke tempat-tempat investor institusional untuk menawarkan saham; 5) penjatahan di pasar perdana; 6) peoses pencatatan dan perdagangan saham di bursa efek; dan 7) proses jual beli saham di pasar sekunder (di bursa-bursa saham). 3. Tanggung Jawab Hukum Dalam kegiatan pasar modal terdapat beberapa lembaga terkait, baik lembaga/instansi pemerintah maupun swasta. Keberadaan lembaga/instansi pemerintah yang terkait dengan pasar modal sangat penting karena ia berperan sebagai pembina, pengatur dan pengawas, sedangkan lembaga swasta memegang peran penting karena berperan sebagai perantara dalam kegiatan pasar modal. Oleh karena itu transaksi antara pihak perusahaan atau emiten dengan pihak investor yang berkaitan dengan pasar modal tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa didukung oleh lembaga – lembaga tersebut. Lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan pasar modal, baik lembaga/instansi pemerintah maupun swasta tersebut adalah Bapepam, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Perusahaan penilai, Notaris dan Penasehat Investasi yang masingmasing bekerja sesuai dengan profesinya, maka jika mana terjadinya informasi yang merugikan para investor, maka dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kesalahan tersebut adalah setiap pihak yang menandatangi pernyataan pendaftaran seperti: a) Direktur dan Komisaris Emiten; b) Penjamin Pelaksanaan Emiten Efek; c) Profesi Penunjang pasar modal. 4. Perlindungan Hukum Masalah perlindungan hukum adalah sesuatu yang sangat penting, terutama bagi investor. Dalam transaksi jual-beli saham dilantai bursa setidak-tidaknya terdapat dua pihak yaitu emiten dan investor yang masing-masing dilengkapi oleh komunitas professional yang menjadi elemen penggerak untuk mempertautkan setiap kepentingan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa emiten dengan investor mempunyai kedudukan yang setara. Akan tetapi yang sringkali terdengan jeritannya karena ketidaberpihakan hukum adalah para investor , padahal UUPM memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang melakukan aktivitas di pasar modal, ini
berarti bahwa kepentingan masyarakat investor terlindungi dari praktek-praktek yang dapat merugikan para investor. Adanya kepastian hukum di sini akan mewujudkan pasar yang tertib, wajar dan kompetitif. Sudah seharusnya para investor mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. Ini dimaksudkan untuk menarik calon investor baru terutama imvestor asing. Sebagaimana diungkapkan oleh Indra safitri salah satu elemen penting yang mendorong pertumbuhan bursa efek adalah kehadiran investor asing yang melakukan pembelian saham-saham yang dijual pada primary market maupun secondary market. Kalau melihat krangka hukum yang menaungi pasar modal di Indonesia yang telah ada, masih banyak hal yang harus dibenahi untuk dapat memberikan kepastian hukum kepada para investor, sehingga kepentingan investasi melalui pasar modal akan mencapai sasarannya. Dengan adanya kepastian hukum yang dimaksud akan memudahkan bagi setiap pelaku pasar modal untuk mengembangkan jenis-jenis investasi asing yang melibatkan investor asing lebih aktif. Di dalam lingkup pasar modal sudah cukup banyak perangkat aturan yang dibuat, mulai dari Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 hingga peraturan yang dikeluarkan Direksi Bursa Efek Jakarta, namun sejauhmana ketentuan tersebut menciptakan kepastian hukum hal ini berpulang pada sejauhmana kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati hukum itu sendiri dan bagaimana hukum itu diterapkan tanpa diskriminasi. Pemberian perlindungan hukum dilakukan dengan cara penegakkan hukum yang baik dan tidak diskriminatif. Dalam rangka penegakkan hukum pasar modal di Indonesia yang telah menjadi pasar modal internasional dan berpredikat sebagai rangking kedua paling liberal di asia setelah Hongkong. Oleh karena iotu sudah saatnya penegakkan hukum harus dilaksanakan dengan mengacu kepada kepentingan dan integritas yang berkaitan dengan investor di Pasar Modal. Untuk itu perangkat hukum yang ada harus benar-benar diterapkan dengan seadil-adilnya dan secara konsisten dalam rangka mewujudkan integritas industri pasar modal itu sendiri. Tanggungjawab terhadap pelanggaran yang terjadi, maupun tanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada para investor di Pasar Modal secara umum merupakan tanggung jawabbursa efek karena bursa efek merupakan wadah bagi para pemain pasar modal dan berhak untuk menciptakan aturan main yang wajib ditaati oleh para pemain di pasar modal.
BAB III KESIMPULAN Dari uraian di atas dapat ditarik suatu simpulan bahwa: 1.Suatu perusahaan lajimnya selalu menginginkan keuntungan yang maksimal dengan modal seminim mungkin, harapan yang lebih jauh agar perusahaan tetap eksisi dalam percaturan pasar global. Jika suatu perusahaan ingin tetap eksis maka ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu, Sumber Daya Manusia yang berkualitas, ekspansi/divestasi, penggunaan teknologi mutakhir. Dalam rangka melakukan ekspansi, perusahaan tersebut harus melakukan pemupukan modal, model/pola pemupukan modal dapat ditempuh dengan dua cara, pertama: memanfaatkan lembaga keuangan baik bank maupun non bank; kedua, melalui go public. Apabila yang dipilih adalah go public, maka perusahaan yang bersangkutan harus mempersiapkan langkah-langkah atau tahapan-tahapan proses go public yang dapat di bagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu Pertama, tahap persiapan go public; kedua, tahap pendahuluan go public; dan ketiga, adalah tahap pelaksanaan go public. 2.Untuk mengetahui siapa yang bertanggungjawab terhadap kelancaran transaksi jual beli efek/saham di bursa efek merupakan tanggungjawab dari bursa efek dimana transaksi tersebut dilakukan. Sedangkan tanggungjawab pelanggaran yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum perdana dan selanjutnya, harus dilihat kasus per kasus baru kemudian ditentukan siapa yang harus bertanggungjawab atas peristiwa tersebut. Jika terjadi wanprestasi atas jual beli saham yang dapat dituntut pertanggungjawaban adalah perantara pedagang efek/saham (broker) atau pialang, karena jual beli saham di bursa efek harus melalui perantaraan pialang.
3.Bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan adalah berupa pelaksanaan hukum yang diterapkan secara adil tanpa diskriminatif, khusus bagi investor asing disamoing ketentuan yang telah ada dilingkungan bursa efek juga harus memperhatikan asas-asas yang berlaku di Bursa Efek Internasional.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul R. Saliman,dkk,2007, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. Asril Sitompul, 1996, Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung. E.A. Kuti, 1996, Analisis Pasar Modal, Sinar Harapan, Jakarta. Eko Priyo Pratomo & Ubaidillah nugraha, 2005, Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Sentosa Sembiring, 2007, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Cv.Nuansa Aulia, Bandung. TEMPO Online
