KERANGKA ACUAN KEGIATAN PROGRAM KESEHATAN MATA
I.
PENDAHULUAN
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat sehingga terwujud derajat kesehatan yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Indera penglihatan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia, karena 83 % informasi sehari-hari masuknya melalui jalur penglihatan, melalui pendengaran 11 %, penciuman 3,5 %, peraba 1,5 %, dan pengecap 1,0 %. Dari hasil survey Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran tahun 1993-1996 yang dilakukan di 8 Provinsi menunjukkan bahwa prevalensi kebutaan di Indonesia 1,5 %. Menurut WHO prevalensi kebutaan yang melebihi 1 % bukan hanya masalah medis saja tetapi sudah merupakan maslah social yang petlu ditangani secara lintas program dan lintas sector. Penyebab utama kebutaan adalah katarak (0,78%), glaucoma (0,20%), kelainan refraksi (0,14%), dan penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan usia lanjut (0,38%). Dalam rangka menurunkan angka kebutaan ini, WHO telah mencanangkan program
Vision 2020: The Right to Sight pada tanggal 30 September 1999, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pencanangan Vision 2020: The Right to Sight di Indonesia pada tanggal 15 Februari 2000 oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Dalam sidang world Health Assembly ke 59 di Geneva, Mei 2006 dibahas berbagai isu penting diantaranya pemberantasan kebutaan yang masih menjadi masalah dunia, dengan penyebab terbanyak adalah katarak dan trachoma. Di Indonesia xeroftalmia masih menjadi penyebab kebutaan yang disebabkan kekurangan vitamin A. Sebagai tindak lanjut atas pencanangan Vision 2020 ini Departemen Kesehatan telah menyusun kebijakan-kebijakan di bidang Kesehatan Indera Penglihatan yaitu: Rencana Strategi Nasional Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (Renstranas PGPK) untuk mencapai Vision 2020 dan Pedoman Manajemen Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran. Kegiatan penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota akan difokuskan pada 4 penyebab utama kebutaan yaitu katarak, kelainan refraksi, xeroftalmia, dan glaucoma. Namun demikian adanya focus penanggulangan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk mengangkat penyebab kebutaan yang spesifik yang ada di wilayah tersebut. Kegiatan pelayanan kesehatan Indera dilaksanakan oleh Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama dan Rumah Sakit Umum (RSU) sebagai sarana rujukan.
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja dan mempunyai funsi sebagai 1) Penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, 2) Pusat pemberdayaan masyarakat dan 3) Pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam mencapai Visi: Kecamatan Sehat, Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan wajib yaitu upaya promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak serta KB, upaya perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta upaya pengobatan. Selain itu sesuai dengan masalah daerah setempat dapat dilaksanakan upaya kesehatan pengembangan. Kesehatan Indera Penglihatan termasuk dalam upaya kesehatan pengembangan Puskesmas yang dapat diintegrasikan dengan upaya kesehatan lainnya. Agar program kesehatan Indera Penglihatan ini dapat dikelola baik dari aspek manajemen di tingkat Puskesmas maupun aspek pelayanan kepada masyarakat yang mencakup promotif, preventif, dan kuratif, maka diperlukan suatu pedoman pelayanan kesehatan Indera Penglihatan di Puskesmas. Pedoman ini akan menjadi acuan bagi petugas Puskesmas dalam pelaksanaan dan pengembangan program kesehatan Indera Penglihatan di wilayah kerja Puskesmas Tirta Jaya.
II.
LATAR BELAKANG
Sehat adalah keadaan sejahtera, fisik mental dan sosial dan tidak sekedar terbebas dari keadaan cacat dan kematian. Definisi sehat ini berlaku bagi perorangan maupun penduduk (masyarakat). Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor yang saling berinteraksi, yaitu lingkungan, perilaku, keturunan dan pelayanan kesehatan. Mata adalah Indera yang penting bagi manusia, melalui mata manusia menyerap informasi untuk digunakan melaksanakan berbagai kegiatan.namun gangguan terhadap penglihatan anyak terjadi, mulai dari gangguan ringan hingga gangguan berat. Upaya mencegah dan menanggulangi gangguan penglihatan perlu mendapat perhatian. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan upaya kesehatan Indera di puskesmas Tirta Jaya, maka dibuatlah pedoman ini dengan harapan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan upaya kesehatan Indera di wilayah puskesmas Tirta Jaya. Pedoman sangat dibutuhkan untuk memperluas jangkauan dan pemerataan pelayanan, serta standarisasi dan mutu pelayanan
III. TUJUAN
1. Tujuan Umum Meningkatkan derajat kesehatan Indera Penglihatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tirta Jaya. 2. Tujuan Khusus a. Meningkatmya pengetahuan dan ketrampilan petugas kesehatan dan kader b. Meningkatnya kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat untuk memelihara kesehatan dalam menanggulangi gangguan penglihatan dan kebutaan c. Meningkatnya jangkauan pelayanan Kesehatan Indera Penglihatan kepada masyarakat d. Meningkatnya cakupan pelayanan Kesehatan Indera Penglihatan masyarakat melalui deteksi dini
IV. KEGIATAN
a. Upaya kesehatan mata di dalam gedung Puskesmas, berupa: 1) Penyuluhan kesehatan Indera Penglihatan saat pasien berobat 2) Pemeriksaan dan tindakan medis pelayanan kesehatan Indera Penglihatan Primer 3) Rujukan kasus-kasus penyakit mata b. Upaya kesehatan mata di luar gedung Puskesmas 1) Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat anak sekolah, kelompok pekerja non formal, dan lain-lain
V.
CARA MELAKUKAN KEGIATAN
Melakukan penyuluhan dengan mengumpulkan masyarakat dan mengadakan interaksi dengan masyarakat.
VI.
SASARAN
1. Sasaran Primer: Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tirta Jaya 2. Sasaran Sekunder: a. Tenaga kesehatan b. Kader c. Tokoh masyarakat, dll
VII.JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN No
Nama Desa
Rencana dilaksanakan
1.
Tirta Jaya
10 Juli 2017
2.
Ketapang
18 Juli 2017
3.
Kunyit
27 Juli 2017
4.
Galam
9 Agustus 2017
5.
Sungai Bakar
18 Agustus 2017
6.
Bajuin
6 September 2017
7.
Pamalongan
7 September 2017
VIII.
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN
Dilakukan evaluasi setiap setelah melaksanakan kegiatan
IX. PENCATATAN PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN
Pencatatan adalah kegiatan memasukan dan mengumpulkan semua data yang di peroleh dari semua pelayanan petugas kesehatan. Pelaporan adalah kegiatan untuk melaporkan hasil pencatatan dari unit yang lebih rendah kepada unit yang lebih tinggi. Hasil pencatatan dan pelaporan dari lakukan analisis dan evaluasi yaitu suati kegiatan untuk menganalisis setiap kegiatan yang menjawab pertanyaan 5W-1H (what, who, whe, where. Why, and how). Pelaporan program PGP ketulian dilaksanakan oleh unit puskemas kepada dinas kesehatan kabupaten/kota kepada dinas kesehatan provinsi. Variable yang dilaporkan hendaknya mengacu kepada informasi yang dibutuhkan di dinas kesehatan kabupate/kota, dinas kesehatan provinsi samapi ke pusat. Pelaksanaan kegiatan harus diikuti dengan pemantauan secara berkala untuk melakukan telaahan penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang telah dicapai. Telaahan bulanan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang telah dicapai Puskesmas dibandingkan dengan rencana kegiatan dan standar pelayanan. Kesimpulan dirumuskan dalam bentuk kinerja Puskesmas yang terdiri dari cakupan, mutu dan biaya serta masalah dan hambatan yang ditemukan pada waktu penyelenggaraan kegiatan. Telahaan bulanan ini dilakukan dalam Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas. Sebagai tindak lanjut pemantauan ini dirumuskan upaya pemecahan masalah dan diuraikan dalam bentuk rencana kegiatan bulanan/triwulan yang akan datang. Pada akhir tahun saat mengadakan evaluasi kegiatan.
