KERANGKA ACUAN KEGIATAN PROGRAM KB PUSKESMAS CIANJUR KOTA
PUSKESMAS CIANJUR KOTA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIANJUR PUSKESMAS CIANJUR KOTA
KERANGKA ACUAN KEGIATAN PROGRAM KB PUSKESMAS CIANJUR KOTA
A.
PENDAHULUAN Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan merupakan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1). Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya kesehatan ini dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan termasuk didalamnya adalah pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang juga memperhatikan fungsi sosial, nilai, norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi. Untuk menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk termasuk penduduk miskin dan tidak mampu, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sejalan dengan hal ini, negara telah bersepakat dan berkomitmen dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memasukan jaminan kesehatan sebagai salah satu program jaminan sosial selain 4 (empat) program jaminan soasial lainnya yaitu jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Didalam undang-undang ini diatur pula dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan melalui pelayanan KB. Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dikatakan bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk itu dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran sehingga terwujud pertumbuhan penduduk yang seimbang melaui diantaranya pengaturan kehamilan sebagai upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat dan obat kontrasepsi. Dengan diterapkannya jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhitung mulai 1 Januari 2014, telah terjadi beberapa perubahan pengaturan sistem pelayanan kesehatan nasional termasuk didalamnya adalah sub-sistem jaminan pembiayaan, sub-sistem pelayanan kesehatan dan pengelola pembiayaan pelayanan kesehatan. Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS maka BPJS kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Perubahan ini tentunya juga akan berimplikasi terhadap kebijakan, strategi dan program KB yang diyakini dapat mengurangi kesenjangan dan unmet need pasangan usia subur terhadap kebutuan pelayanan KB. B.
LATAR BELAKANG Menurut World Health Orgnisation (WHO) expert commitee 1997: keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran yang memang sangan diinginkan, mengatur interval diantara
kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan umur suami istri serta menentukan jumlah anak dalam keluarga. Keluarga berencana menurut Undang-Undang no 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi. Secara umum keluarga berencana dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mengatur banyaknya kehamilan sedemikian rupa sehingga berdampak positif bagi ibu, bayi, ayah serta keluarganya yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kehamilan tersebut. Diharapkan dengan adanya perencanaan keluarga yang matang kehamilan merupakan suatu hal yang memang sangat diharapkan sehingga akan terhindar dari perbuatan untuk mengakhiri kehamilan dengan aborsi.
C.
TUJUAN 1.
Tujuan Umum Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di Puskesmas.
2.
Tujuan Khusus a. Mengatur kehamilan dengan menunda perkawinan, menunda kehamilan anak pertama dan menjarangkan kehamilan setelah kelahiran anak pertama serta menghentikan kehamilan bila dirasakan anak telah cukup. b. Mengobati kemandulan atau infertilitas bagi pasangan yang telah menikah lebih dari satu tahun tetapi belum juga mempunyai keturunan, hal ini memungkinkan untuk tercapainya keluarga bahagia. c. Married Conseling atau nasehat perkawinan bagi remaja atau pasangan yang akan menikah dengan harapan bahwa pasangan akan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup tinggi dalam membentuk keluarga yang bahagia dan berkualitas. d. Tujuan akhir KB adalah tercapainya NKKBS (Norma Keluarga Kecil bahagia dan Sejahtera) dan membentuk keluarga berkualitas, keluarga berkualitas artinya
suatu keluarga yang harmonis, sehat, tercukupi sandang, pangan, papan, pendidikan dan produktif dari segi ekonomi. e. Meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi. f.
D.
Menurunnya jumlah angka kelahiran bayi.
KEGIATAN POKOK Pelayanan KB meliputi : a. Pelayanan KB Kondom b. Pelayanan KB Pil c. Pelayanan KB suntik d. Pelayanan KB Implant e. Pelayanan KB IUD
E.
CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN 1. Konseling 2. Mendekatkan pelayanan dan meningkatkan pengayoman kepada masyarakat melalui pengembangan dan pemantapan jaringan pelayanan serta rujukan. 3. Tersedianya pelayanan kontrasepsi seperti Puskesmas, bidan praktek atau klinik kesehatan. 4. Membina jaringan pelayanan alat kontrasepsi sampai ke pos KB kelompok KB. 5. Mengembangkan memantapkan pola pemakaian kontrasepsi rasional yaitu yang diarahkan kepada cara kontrasepsi yang sesuai usia PUS dan keinginan PUS. 6. Rujukan KB.
F.
SASARAN Sasaran program KB dibagi 2 yaitu sasarn langsung dan sasaran tidak langsung, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran langsungnya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dan pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas dan keluarga yang sejahtera.
G.
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN Setiap hari kerja
H.
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN Pengelola program KB dan pelaksana program KB memahami pelaksanaan kegiatan program dan dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan acuan yang ada. Dalam upaya mewujudkan pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi Gerakan Keluarga Berencana Nasional, hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap petugas dan pelaksana KB adalah mengetahui dan memahami batasan-batasan pengertian dari istilah-istilah yang dipergunakan serta mengetahui dan memahami berbagai jenis dan fungsi instrument-instrument pencatatan dan pelaporan yang dipergunakan, cara-cara pengisiannya serta mekanisme dan arus pencatatan dan pelaporan tersebut.
I.
PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN 1. Dilakukan pencatatan dan pelaporan program KB dari tiap bidan kelurahan 2. Mengevaluasi hsil program KB setiap bulannya
Mengetahui, Kepala Puskesmas Cianjur Kota,
Cianjur, 19 Januari 2017 Pelaksana Program
dr.Cecep Willy Budiman NIP. 19710915 200604 1 017
Hj. Reni Hayat Gantini NIP. 19680227 198803 2 001
