2. Ustek Fs Rsud Nias

DAFTAR ISI Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah

BAB

1

PENDAHULUAN

BAB

2

PENGALAMAN PERUSAHAAN

BAB

3

PEMAHAMAN TERHADAP KAK

BAB

4

TANGGAPAN TERHADAP KAK

BAB

5

METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

BAB

6

RENCANA KERJA KONSULTAN

BAB

7

ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

CV. BINA LESTARI CONUSLTANT

Daftar Isi

Bab 1 Pendahuluan Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Nias Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Nias dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara, melaksanakan pembangunan diberbagai sektor sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus adalah pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, serta setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan. Sehingga setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak. Seuai dengan amanah pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat. Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. CV. BINA LESTARI CONUSLTANT

Bab 1-1

Mengingat bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat maka Penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Untuk itu pembangunan rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Dengan adanya persyaratan tersebut, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku sebelum melaksanakan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah, Pemkab Nias Barat diwajibkan melaksanakan kajian studi kelayakan pembangunan rumah sakit.

Studi kelayakan Rumah Sakit merupakan suatu kegiatan perencanaan Rumah Sakit secara fisik dan nonfisik agar Rumah Sakit berfungsi secara optimal pada kurun waktu tertentu berupa hasil Analisis dan Penjelasan Kelayakan dari segala aspek yang akan mendasari pembangunan dan rencana kerja pelayanan suatu Rumah Sakit.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Pelaksanaan pekerjaan ini bermaksud supaya Pemerintah Daerah Kabupaten Nias

Barat

dalam

merencanakan

pembangunan

rumah

sakit

mampu

mendeterminasi fungsi layanan yang tepat dan terintegrasi sehingga sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang diinginkan (;health needs), kebudayaan daerah setempat (;cultures), kondisi alam daerah setempat (;climate), lahan yang tersedia (;sites) dan kondisi keuangan manajemen RS (;budget). Pelaksanaan pekerjaan ini bertujuan untuk tersedianya dokumen studi kelayakan pembangunan rumah sakit daerah yang menjadi acuan dalam merencanakan


Bab 1-2

dan membangun rumah sakit daerah, sehingga setiap pemangku kepentingan dapat memiliki persepsi yang sama 1.3. SASARAN

Terwujudnya pembangunan rumah sakit umum daerah yang mendukung peyelenggaraan upaya kesehatan di Kabupaten Nias Barat. 1.4. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pekerjaan adalah Kabupaten Nias Barat 1.5. REFERENSI HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 2. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);


Bab 1-3

5. Undang-Undang Nomor 36

Tahun

(Lembaran Negara Republik Indonesia

2009

tentang

Tahun

Kesehatan

2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);\Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);


Bab 1-4

11. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 12. Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

Nomor

29/PRT/M/2006

tentang

Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit

di Lingkungan Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266); 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69

Tahun 2013 tentang Standar

Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

1392); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333 Tahun 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit; 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 – 2016. 20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nias Barat Tahun 2005 – 2025. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Barat Tahun 2014 – 2034.


Bab 1-5

1.6. KELUARAN

Keluaran dari pekerjaan ini adalah: Dokumen Studi Kelayakan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nias Barat, yang memuat paling tidak : 1. Kajian kebutuhan pelayanan rumah sakit, meliputi:  Kajian Demografi, yang mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduk, serta karakteristik penduduk yang meliputi umur, jenis kelamin dan status perkawinan); yang mempertimbangkan kultur/kebudayaan,

KajianSosio-ekonomi, tingkat pendidikan,

angkatan kerja, lapangan pekerjaan, pendapatan

domestik rata-rata bruto; 

Kajian Morbiditas dan mortalitas, yang mempertimbangkan 10 penyakit utama (Rumah Sakit, Puskesmas Rawat jalan, Rawat inap), angka kematian (GDR, NDR), angka persalinan, dan seterusnya;

Kajian Sarana dan prasarana

kesehatan

yang mempertimbangkan

jumlah, jenis dan kinerja layanan kesehatan , jumlah spesialisasi dan kualifikasi tenaga kesehatan,

jumlah dan

jenis layanan penunjang

(canggih, sederhana dan seterusnya); dan  Kajian

Peraturan

perundang-undangan

yang

mempertimbangkan

kebijakan pengembangan wilayah pembangunan sektor non kesehatan, kebijakan sektor kesehatan dan perumah sakitan. 2. Kajian kebutuhan sarana/fasilitas dan peralatan medik/non medik, dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk layanan yang akan diberikan, meliputi:  Kajian Sarana dan fasilitas fisik yang mempertimbangkan rencana cakupan, jenis layanan dan fasilitas lain dengan mengacu dari

kajian

kebutuhan dan permintaan (program fungsi dan pogram ruang); Kajian

Peralatan

medik

dan

non

medik

yang

mempertimbangkan perkiraan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan layanan; CV. BINA LESTARI CONUSLTANT

Bab 1-6



Kajian

Tenaga

/

sumber

daya

manusia

yang

mempertimbangkan perkiraan kebutuhan tenaga dan kualifikasi; dan 

Kajian

Pendanaan

yang

mempertimbangkan

perkiraan

kebutuhan dana investasi. 3. Kajian kemampuan pembiayaan, meliputi:  Kajian

Prakiraan

pendapatan

yang

mempertimbangkan

proyeksi

pendapatan yang mengacu dari perkiraan jumlah kunjungan dan pengisian tempat tidur;  Kajian Prakiraan biaya yang mempertimbangkan proyeksi biaya tetap dan biaya tidak tetap dengan mengacu pada perkiraan sumber daya manusia;  Proyeksi Arus Kas (5 -10 tahun);dan  Proyeksi Laba/Rugi (5 – 10 tahun). 1.7. LAPORAN a. Laporan Pendahuluan merupakan laporan awal yang setidaknya memuat gambaran awal kegiatan, kajian awal data sekunder, metodologi pelaksanaan pekerjaan, dan rencana

pelaksanaan survey.

dipresentasikan

penyedia

oleh

dan

Laporan

pendahuluan

setelah dilakukan perbaikan

(apabila ada), diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kelendar sejak penerbitan SPMK sebanyak 10 (sepuluh) buku b. Laporan Antara memuat hasil pengumpulan, pengolahan dan rincian analisis data yang meliputi: Analisis Lingkungan/ Situasi Kecenderungan Aspek Internal dan Eksternal, Analisis Permintaan terkait Kelayakan dari Aspekaspek yang dapat mempengaruhinya, Analisis Kebutuhan dan Analisis Keuangan. Laporan antara dipresentasikan oleh penyedia dan setelah dilakukan perbaikan (apabila ada), diserahkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kelendar sejak penerbitan SPMK sebanyak 10 (sepuluh) buku. CV. BINA LESTARI CONUSLTANT

Bab 1-7

c. Laporan Akhir merupakan Dokumen Studi kelayakan Rumah Sakit Umum Daerah yang memuat hasil kajian Kajian kebutuhan pelayanan rumah sakit, Kajian kebutuhan sarana/fasilitas dan peralatan medik/non medik, dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk layanan yang akan diberikan, Kajian kemampuan

pembiayaan

dan

Rekomendasi

Kelayakan.Laporan

akhir

dipresentasikan oleh penyedia dan setelah dilakukan perbaikan (apabila ada), diserahkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kelendar sejak penerbitan SPMK sebanyak 10 (sepuluh) buku. Seluruh dokumen hasil perencanaan disalin ke dalam CD (compact disk) dan diserahkan sebanyak 10 keping


Bab 1-8

Bab 2 PENGALAMAN PERUSAHAAN Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah

CV. Bina Lestari Consultant Didirikan Pada Tanggal 19 Februari 2003. CV. Bina Lestari Consultant Mempunyai Karyawan dan Tenaga Ahli Yang Terdiri dari tenagatenaga ahli yang berkualitas terdiri dari Sarjana Teknik Sipil, Sarjana Teknik Arsitektur, Sarjana Teknik Geodesi, Sarjana Teknik Planologi Sarjana Ekonomi dan Sarjana Sosial lainnya serta Tenaga Ahli dari Sarjana Muda dan dari tamatan sekolah umum maupun kejuruan. Kegiatan utama CV. Bina Lestari Consultant dikonsentrasikan pada Bidang Perencanaan dan Pengawasan yang meliputi antara lain :  Perencanaan Kota dan Pariwisata.  Perencanaan / Pengawasan Gedung dan Bangunan  Perencanaan / Pengawasan Dermaga dan Pelabuhan Laut. Dibawah Pimpinan Dwi Budi Hartanti, SE. Sebagai Direktur, CV. Bina Lestari Consultant mulai bergerak dan bekerja secara professional dengan didukungan oleh beberapa tenaga ahli Planologi, Pemberdayaan dan Arsitektur serta Sarjana Teknik lainnya yang merupakan cikal bakal dari Struktur Organisasi Perusahaan. Dalam perjalanannya perusahaan mulai membina dan meningkatkan hubungan baik dengan sejumlah instansi pemerintah maupun instansi swasta yang diwujudkan dalam pelayanan serta penampilan teknis dan administrasi yang professional, sehingga diharapkan perkembangan perusahaan dapat lebih ditingkatkan dan menjadi salah satu perusahaan Architect & Consulting Engineers yang diakui eksistensinya di Indonesia.Kondisi hubungan baik dengan sejumlah instansi


Bab 2-1

pemerintah maupun swasta yang telah dibina dan terus ditingkatkan secara profesional, baik dalam bentuk pelayanan teknis maupun administratif.

2.1.

PENGEMBANGAN USAHA

Dengan melihat adanya suatu peningkatan kepercayaan serta hubungan yang telah terjalin dengan berbagai instansi dan keinginan yang kuat untuk mengembangkan wilayah usaha di luar Propinsi Riau, maka para pemilik saham setuju untuk menambah jumlah modal kerja, karena hal ini mengingatkan adanya suatu potensi usaha serta adanya kebutuhan modal kerja dalam rangka pengembangan wilayah kerja.Dibawah manajemen yang sistematis, dikelola dan diarahkan Dewan Direksi yang profesional, Perusahaan mulai mengembangkan bidang-bidang usaha enginering yang cakupanya lebih luas dan meliputi bidang-bidang kegiatan antara lain :  Pengembangan Kawasan & Real Estate  Perencanaan kota & Pariwisata  Tata Kota & Tata Lingkungan  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL)  Perencanaan / Pengawasan Gedung & Bangunan  Jalan Raya, Jalan Toll & Jembatan  Lapangan Terbang, Pelabuhan Laut & Prasarananya  Pencetakan Sawah dan Irigasi  Studi Kelayakan  Kehutanan dan Perkebunan  Survey Pengukuran dan Pemetaan 2.1.1. Jenis Kegiatan Pelayanan Teknis 1. Survey : a. Hidrologi dan Hidrografi b. Hidroceanografi


Bab 2-2

c. Geoteknik d. Hidrogeologi e. Topografi f. Fotogrametri g. Sosio Ekonomi 2. Pengkajian a. Sektoral dan Regional b. Perancangan c. Study Kelayakan  Ekonomi dan Manajemen  Pasar  Teknik Produksi  Lingkungan d. Operasi dan Pemeliharaan Instalasi e. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 3. Perencanaan : a. Arsitektur :  Bangunan Gedung Kantor Gedung Bank Gedung Perdagangan Gedung Pendidikan Gedung Industri / Pabrik  Bangunan Pasar Pergudangan Rumah Tinggal

Komplek Perumahan  Lanskap  Interior b. Teknik Sipil :  Struktur dan Pondasi  Jalan dan Jembatan CV. BINA LESTARI CONUSLTANT

Bab 2-3

 Irigasi dan Drainase c. Teknik Penyehatan :  Penyediaan air Bersih dan Pembuangan Air Kotor d. Teknik Planologi :  Perencanaan Kota dan Kawasan  Perencanaan Pariwisata  Tata Kota / Daerah dan Tata Lingkungan 4. Manajemen Konstruksi : a. Pengawasan b. Manajemen Proyek c. Penaksiran Kuantitas Bahan d. Penaksiran Biaya Proyek e. Penyiapan Dokumen & Logistik f. Perencanaan dan Penjadwalan Proyek g. Administrasi Kontrak h. Rekayasa Nilai 5. Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Instalasi : a. Peningkatan Sistem Manajemen b. Peningkatan Efisiensi Produksi c. Sistem Informasi d. Sistem Kontrol e. Pelatihan

2.2. RISET – AKSI untuk HASIL YANG BERORIENTASI PADA AKSI Perusahaan kami selalu mendekati pekerjaan - pekerjaan melalui rencana aksi. Metode pengerjaan ini telah memberdayakan kami untuk membawa kami pada sebuah proses pemikiran yang lebih mendalam, lebih kaya teori namun membumi. Tak dapat disangkal lagi, produk akhir menjadi lebih dapat dimplementasikan. Adalah suatu realita apabila kita menangani berbagai variasi karakter,


Bab 2-4

permasalahan, pemahaman dan hal-hal yang penuh kekhususan. Akibat dari komitmen untuk memperhatikan hal - hal tersebut diatas, kami telah berhasil mengembangkan kerangka dan isi pengetahuan dan keahlian yang lebih inovatif dalam perusahaan kami. Dan lagi kami menjadi lebih peka terhadap kebutuhan, visi, aspirasi, termasuk kompetisi atau kecocokan kepentingan dari pihak publik, swasta dan masyarakat. 2.3.

KLIEN DAN JARINGAN KERJA

Kami memberikan pelayanan pada berbagai kementrian, sektor swasta dan juga masyarakat di Indonesia. Sampai saat ini kami telah melaksanakan berbgai macam mulai dari proyek irigasi, perencanan jalan, pendampingan & pelatihan, dan melayani berbagai klien yang berasal dari pemerintah pusat, Pemda Propinsi dan Pemda Kab/Kota. Perusahaan juga melayani berbagai klien dari perusahaan swasta nasional, sampai pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Disamping itu kami juga bekerja dalam skala pengembangan yang berbeda - beda mulai dari skala daerah, metropolitan, perkotaan, kota sekunder, kota kecil, lingkungan, distrik dan bahkan kawasan - kawasan kumuh. Kami telah bekerja dengan berbagai lembaga nasional dan internasional, diantaranya adalah:

2.4.

•

IBRD (Bank Dunia)

•

ADB

•

UNDP / UNCHS

•

UNESCO

•

LSM, lembaga penelitian dan lembaga pengembangan lainnya.

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN


Bab 2-5

Struktur organisasi CV. Bina Lestari Consultant disusun sedemikian rupa dimaksudkan

untuk

menjamin

profesionalisme

konsultan

teknik

dalam

melaksanakan pekerjaan yang di percayakan.

Adapun Struktur Organisasi CV. Bina Lestari Consultant dapat dilihat pada gambar 2.1. dibawah ini : Divisi dalam tubuh organisasi CV. Bina Lestari Consultant dibentuk atas dasar bidang spesialisasi usaha sesuai dengan kebutuhan pasar Jasa Konsultasi yang meliputi : a. Divisi Bangunan b. Divisi Survey dan Pemetaan c. Divisi Jalan dan Jembatan d. Divisi Air dan Listrik Dengan dibentuknya divisi-divisi dalam organisasi, hal ini dimaksudkan agar : a. Menyederhanakan Birokrasi b. Mempermudah pengendalian pelaksanaan Proyek c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja d. Meningkatkan kualitas / mutu pelaksanaan Proyek

2.5. SISTEM DAN METODE KERJA

Dalam melaksanakan suatu proyek, satu regu tenaga ahli dibentuk untuk setiap proyek dibawah pimpinan Ketua Regu Pelaksana Tugas (KRPT) yang bertugas mempersiapkan, mengkoordinasikan, merencanakan dan mengarahtugaskan dalam suatu pengelolaan yang sistematis.

2.6.

TENAGA PROFESIONAL


Bab 2-6

CV. Bina Lestari Consultant didukung oleh tenaga profesional dan sub profesional tetap dan tidak tetap dari berbagai keahlian antara lain di bidang: •

Teknik Geodesi

•

Teknik / Geoteknik dan Hidrogeologi

•

Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Pengairan, dan Arsitektur

•

Pertanian, peternakan dan Kehutanan

•

Mekanikal, Kelistrikan dan Teknik Industri

•

Kimia Teknik, Biokimia dan Fisika

•

Tenaga Sosial Ekonomi

•

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (Community Depelopment)

2.7.

PENGALAMAN PERUSAHAAN

Pengalaman CV. Bina Lestari Consultant yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir dan yang sejenis dengan pekerjaan tertera pada lampiran setelah akhir bab ini. 2.8.

PERALATAN

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan, maka CV. BINA LESTARI CONSULTANT telah melengkapi peralatan-peralatan yang diperlukan antara lain dapat dilihat dari lampi


Bab 2-7

\

Bab 3 PEMAHAMAN TERHADAP KAK Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah

3.1. PEMAHAMAN KONSULTAN TERHADAP KAK Term of reference sebagai satu-satunya standar yang digunakan untuk menyusun dokumen usulan teknis maupun dokumen usulan biaya memang semestinya dapat memberikan suatu gambaran yang jelas bukan hanya mengenai isi dari pekerjan tetapi langkah-langkah kedepan yang di inginkan dari pekerjaan ini, terlebih untuk pekerjaan yang perencanaan dan study, sehingga hasil akhirnya nanti dapat benarbenar menjadi satu hasil yang tepat guna serta tepat sasaran atau dengan kata lain langkah selanjutnya dapat dengan mudah mengadopsi hasil kegiatan ini untuk dijadikan dasar atau pijakan tanpa harus melakukan kajian ulang. Lalu, kalau kemudian dalam dokumen usulan teknis diminta untuk dimasukan satu bagian berisikan pemahaman terhadap term of reference, kami mengartikan bahwa pemilik pekerjaan tidak menginginkan adanya suatu beda persepsi dalam menelah setiap kegiatan yang harus dilakukan atau yang mesti dikerjakan, dan kami mencoba menyingkapinya dengan uraian dalam bab ini yang lebih pada suatu upaya penjelasan akan setiap bagian dalam term of refence sesuai dengan pemahaman yang kami tangkap, tentunya hal ini sangat bergantung pada tolok ukur yang kami pegang sejak awal bahwa pekerjaan ini adalah kegiatan bantuan teknis identifikasi dan itu adalah potret kondisi yang di lengkapi dengan uraian peluang untuk eksploitasi atau Pengembangan selanjutanya.


Bab 3-1

\ 3.1.1.

PENDAHULUAN

Kabupaten Nias Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Nias dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara, melaksanakan pembangunan diberbagai sektor sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus adalah pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, serta setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan. Sehingga setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak. Seuai dengan amanah pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dinyatakan bahwa Pemerintah dan bertanggung

jawab bagian

daerah

untuk menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan

masyarakat. Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas merupakan

pemerintah pelayanan

kesehatan

dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam

mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Mengingat bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat maka Penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Untuk itu pembangunan rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Dengan adanya persyaratan tersebut, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku sebelum melaksanakan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah, Pemkab Nias Barat diwajibkan melaksanakan kajian studi kelayakan pembangunan rumah sakit. Studi kelayakan Rumah Sakit merupakan suatu kegiatan perencanaan Rumah Sakit secara fisik dan nonfisik agar Rumah


Bab 3-2

\ Sakit berfungsi secara optimal pada kurun waktu tertentu berupa hasil Analisis dan Penjelasan Kelayakan dari segala aspek yang akan mendasari pembangunan dan rencana kerja pelayanan suatu Rumah Sakit. 3.1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan pekerjaan ini bermaksud supaya Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat dalam merencanakan pembangunan rumah sakit mampu mendeterminasi fungsi layanan yang tepat dan terintegrasi sehingga sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang diinginkan (;health needs), kebudayaan daerah setempat (;cultures), kondisi alam daerah setempat (;climate), lahan yang tersedia (;sites) dan kondisi keuangan manajemen RS (;budget). Pelaksanaan pekerjaan ini bertujuan untuk tersedianya dokumen studi kelayakan pembangunan rumah sakit daerah yang menjadi acuan dalam merencanakan dan membangun rumah sakit daerah, sehingga setiap pemangku kepentingan dapat memiliki persepsi yang sama

3.1.3. Ruang Lingkup Pekerjaan Apa yang disampaikan dalam term of reference untuk bagian ini secara umum dapat dipahami. Dalam Ruang Lingkup Pekerjaan dapat dipahami bahwa kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam KAK merupakan tahapan yang mengiindikasikan suatu keinginan pemilik pekerjaan untuk memperoleh beberapa hasil kegiatan yang berhubungan dengan hasil akhir studi ini. Pengumpulan data, evaluasi, pembahasan dan analisa, formulasi penyelesaian masalah serta gagasan ke depan, dapat kami pahami sebagai suatu lingkup kegiatan yang harus dilakukan, namun ada sedikit pertanyaan yang timbul dari pemahaman bagian ini, yaitu seberapa jauh penggunaan jasa akan menyediakan beberapa kelengkapan data yang dimaksud, karena bagai manapun juga beberapa data adalah milik pemerintah, dan untuk itu tentunya pengguna jasa lebih mengerti sejauh mana konsultan dapat menerima dan menggunakanya .


Bab 3-3

\ 3.1.4. Pelaporan (Produk Akhir) Apa yang digambarkan dalam Term Of Reference sudah jelas, dan kami memahami sepenuhnya bahwa langkah pengendalian akan dilakukan dengan sistem pelaporan. dan untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan laporan berkala berdasarkan tahapan. Sementara pengendalian mutu akan dilakukan dalam bentuk 1.

Laporan Pendahuluan

2.

Laporan Konsep Akhir

3.

Laporan Akhir

3.1.5. Waktu Pelaksanaan Sebagaimana telah ditetapkan dalam kerangka acuan pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan sudah cukup jelas yaitu adalah selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender. Dalam hal ini Konsultan memandang bahwa waktu yang disediakan akan sangat bergantung dari progres pekerjaan yang telah dilakukan. Mengingat waktu yang relatif ‘singkat’ ini, konsultan mengharapkan dukungan sepenuhnya dari pihak pemberi kerja dalam rangka lebih mengefektifkan pelaksanaan pekerjaan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. 3.1.6. Tenaga Ahli Bagian yang mengimformasikan kebutuhan tenaga ahli ini dapat kami pahami sebagai suatu tuntutan untuk penyedian pelaksanaan pekerjaan yang sudah dirancang seideal mungkin oleh pengguna jasa, dan hal ini juga kami pahami sebagai suatu kebutuhan standar untuk pelaksanaan kegiatan ini. Dari uraian di atas, dapat ditambahkan bahwa secara umum Term Of Refrence sudah dapat kami pahami, dan dapat kami mengerti, selanjutnya sebagai bagian dari kepahaman serta pengertian kami tersebut maka kami menyusun dokumen usulan teknis ini. Kalau memang ada yang berubah dari ketentuan dalam Term Of Reference itu karena kami ingin mengembangkanya sesuai dengan karakter dan ciri khas kami yang terus


Bab 3-4

\ berinovasi dan tak mau berhenti, tetapi tentunya kami tak akan lepas dari kaidahkaidah dasar yang sudah baku dan sudah ditetapkan sebelumnya.


Bab 3-5

Bab 4 TANGGAPAN TERHADAP KAK Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah

4.1.

TANGGAPAN KONSULTAN TERHADAP KAK

Setelah mempelajari Kerangka Acuan Kerja atau yang sering juga disebut Term of Reference (KAK), ada beberapa tanggapan dari konsultan terutama dalam penjelasan pendekatan perencanaan dan lingkup wilayah perencanaan. Secara umum KAK yang diberikan sudah dapat memberikan gambaran tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, namun dalam beberapa bagian perlu ditegaskan lagi untuk menghindari perbedaan persepsi antara pemberi pekerjaan dengan konsultan selaku penyedia jasa. Tanggapan terhadap Term of Reference dapat diuraikan sebagai berikut : 4.1.1. KEDUDUKAN KAK Pada dasarnya suatu Kerangka Acuan Kerja adalah dokumen yang menjelaskan keringinan-keinginan pemberi pekerjaan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa (konsultan). Selama proses pelaksanaan pekerjaan, pemberi pekerjaan akan terus memantau kinerja penyedia jasa dengan menggunakan KAK sebagai tolok ukur. Pemberi pekerjaan tidak boleh menuntut kinerja penyedia jasa di luar lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan dalam KAK, sebaliknya penyedia jasa tidak boleh mengelak dari kewajiban yang telah ditetapkan dalam KAK. 4.1.2. Isi Kerangka Acuan Kerja Mencemati uraian dalam Kerangka Acuan Kerja (TOR), Konsultan berpendapat bahwa uraian tersebut sudah cukup jelas dan lengkap. Demikian juga penjelasan CV. BINA LESTARI CONUSLTANT

Bab 4-1

untuk Pekerjaan Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah A.

Tanggapan terhadap Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Waktu pelaksanaan untuk Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah. yang tercantum dalam KAK selama 3 bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung dari diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK). Menurut Konsultan waktu yang disediakan dirasa cukup. B.

Tanggapan terhadap Kebutuhan Tenaga Ahli

Konsultan dalam hal ini berkewajiban untuk menyusun time and manning schedule dalam penyusunan pekerjaan tersebut. Selain itu juga konsultan akan membuat struktur organisasi dalam pekerjaan Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah.


Bab 4-2

Bab 5 METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah

Metodologi dan pendekatan yang diajukan merupakan konsep pemecahan permasalahan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran pekerjaan. Pada dasarnya, metodologi ini berusaha menggabungkan dan mengadopsi lingkup kegiatan utama sebagaimana diamanatkan oleh Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference). Pada bagian ini akan dipaparkan aspek-aspek yang menjadi pertimbangan

dalam

pelaksanaan

Penyusunan

Studi

Kelayakan

Rencana

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah 5.1.

PENDEKATAN UMUM

Pendekatan dan metodologi yang akan digunakan konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan ini akan dibahas pada bab ini, dimana dasarnya mengacu pada Kerangka Acuan Kerja yang telah diterima dan dipelajari konsultan. Pendekatan umum untuk melaksanakan pekerjaan ini dilakukan dengan melalui 3 pendekatan, yaitu :  Pendekatan Strategi Dasar  Pendekatan Strategi Operasional  Pendekatan Penanganan Pekerjaan Hal ini dilakukan dengan maksud agar diperoleh pemahaman terhadap masalah dan agar mampu memberikan rekomendasi obyektif.


Bab 5-1

5.1.1. Pendekatan Strategi Dasar Strategi dasar yang akan menjadi jiwa dalam setiap pelaksanaan tahapan kegiatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, meliputi :  Akuntabilitas  bahwa semua kegiatan pelaksanaan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari dan terukur, terutama dalam pengelolaan seluruh data.  Inovasi  sebagai penterjemahan ide yang relatif baru, diperlukan inovasi sehingga rumusan konsep pedoman yang digunakan akan bisa diterima dengan baik oleh semua pihak.  Kerjasama  bahwa pekerjaan ini memerlukan kerjasama yang erat dengan instansi lain maupun seluruh stakeholder terutama pada saat pengumpulan data sekunder dan primer.  Optimasi  baik proses maupun hasilnya dapat berjalan seoptimal mungkin dan dapat memuaskan semua pihak. 5.1.2. Pendekatan Strategi Operasional Pendekatan strategi operasional untuk menjamin agar kinerja dari pelaksanaan operasional tetap terjaga merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan Penyusunan Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah ini, dimana pendekatan ini digunakan agar mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi operasional yang dimaksud adalah:  Pengumpulan data (Data Collecting)  baik berupa data primer maupun data sekunder yang diperlukan untuk menganalisis pekerjaan  Pelaporan (Reporting)  untuk mendokumentasikan semua hasil kegiatan yang dilaksanakan sejak dimulainya sampai dengan selesainya pekerjaan.  Bisa dipertanggungjawabkan  bahwa setiap hasil kerja dari seluruh kegiatan konsultan harus dapat dipertahankan kehandalannya. Untuk itu diadakan beberapa konfirmasi dengan kunjungan atau survey ke daerah dan ke beberapa pihak yang akan menjadi pengguna. Konfirmasi ini diadakan


Bab 5-2

dalam bentuk berupa diskusi pada setiap tahapan laporan dan dilakukan seminar pada tahapan konsep rencana. 

Koordinasi Secara Berkelanjutan  yang akan melibatkan banyak pihak terutama pada tahap pengumpulan data, diskusi serta workshop. Koordinasi yang baik dari team leader sangat penting untuk dilaksanakan, antara lain berupa : ∼ Konsultasi intensif dengan tim teknis atau nara sumber yang ditunjuk ∼ Kontrol secara terus menerus terhadap proses pekerjaan ∼ Berhubungan secara intensif dengan pemberi data misalnya dengan instansi daerah, masyarakat dan pengusaha.

5.1.3. Pendekatan Penanganan Pekerjaan Penekanan manajemen yang diterapkan di dalam melaksanakan pekerjaan ini, merupakan salah satu upaya pencapaian sasaran program dan tidak semata-mata untuk mencapai produk fisik saja. Oleh karena itu, proses yang akan menunjang tercapainya sasaran tersebut sangat ditekankan dalam melaksanakan pekerjaan ini. Pendekatan ini berkaitan dengan pihak yang terlibat dalam perumusan konsep pekerjaan. Sebelum merancang langkah-langkah kongkrit dalam penanganan pekerjaan ini, pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan perlu diidentifikasikan terlebih dahulu. Dalam pekerjan Penyusunan Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah. secara garis besar ada tiga pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu :  Pihak Pemerintah  yang diwakili oleh pejabat terkait untuk memberikan arahan pada pekerjaan ini dan menyediakan data-data yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder.  Pihak masyarakat  diharapkan dapat menyediakan data tentang hasil pelaksanaan pembangunan dan perencanaan kawasan berdasarkan rencana


Bab 5-3

yang lalu maupun aspirasi mereka sebagai bahan masukan perencanaan yang akan datang. 

Pihak konsultan  yang merupakan pihak yang akan berperan aktif untuk memperoleh dan mengumpilkan data yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penyelesaian pekerjaan.

Konsep perencanaan Top-down dan Bottom-up merupakan pendekatan perencanaan yang umumnya digunakan dalam pembangunan pada konsep penanganan pekerjaan.

Konsep

perencanaan

top-down,

yang

diterapkan

pada

sistem

perencanaan pembangunan di Indonesia pada masa lalu banyak mendapatkan kritikan karena membawa dampak buruk bagi perkembangan daerah itu sendiri. Oleh karena itu, diterapkan konsep Bottom-up yang pelaksanaannya tidak dapat diterapkan secara murni, untuk mengimbangi keadaan yang sudah ada. Didasari oleh alasan tersebut, perlu diterapkan konsep pelaksanaan yang menjembatani kedua konsep tersebut. Konsep perencanaan dengan aspirasi yang muncul dari bawah merupakan makna dari konsep perencanaan Bottom-up. Yang dimaksud dengan konsep rencana Bottom-up dalam konteks penanganan pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah. adalah dilakukannya konfirmasi baik pada saat survey kawasan perencanaan maupun pada kesempatan rembug warga. Masukan dari pihak pemerintah daerah, masyarakat dan pengusaha (swasta) sebagai pengguna produk ini merupakan hal yang ingin didapatkan dari perlakuan tersebut. Diakibatkan karena masih harus adanya aturan-aturan umum agar penerapan konsep perencanaan tersebut selaras dengan tujuan perencanaan pembangunan dalam skala regional dan nasional, maka konsep bottom-up ini tidak bisa begitu saja diterapkan.


Bab 5-4

Standar-standar teknis dalam pengumpulan data, pedoman atau petunjuk teknis umum revitalisasi kawasan, serta kegiatan administrasi pekerjaan yang dibutuhkan merupakan sebagian contoh dari penerapan konsep ini. Dengan demikian, pada prinsipnya gabungan antara konsep perencanaan bottom-up dan top-down merupakan konsep yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah.

5.2.

PENDEKATAN TEKNIK OPERASIONAL

Agar maksud dan tujuan pekerjaan ini akan dapat dicapai dengan menggunakan cara yang terbaik dan yang paling mungkin ditempuh, dengan tetap menjamin hasil kualitas keluarannya, maka pendekatan teknik operasional merupakan metoda yang digunakan oleh konsultan untuk menjaga maksud dan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan ini, bisa mengetahui dengan jelas tanggung jawab, tugas, kewenangan, metode kerja, penulisan laporan beserta dokumentasi yang diperlukan bagi terselenggaranya pekerjaan ini, merupakan prinsip utama yang digunakan dalam pendekatan pada penanganan pekerjaan ini. Setiap tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan ini akan mengetahui dengan jelas apa yang harus dikerjakan, bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan, kepada siapa harus bertanggung jawab dan kapan harus diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang tersedia akan dijamin dengan adanya pendekatan teknik operasional yang baik. Dalam pendekatan teknik operasional akan dilakukan langkah sebagai berikut untuk menghasilkan pencapaian maksud dan tujuan pekerjaan ini :


Bab 5-5

5.2.1. Tahap Persiapan Untuk melaksanakan pekerjaan, pada tahap ini akan dilakukan berbagai persiapan, dimana beberapa kegiatan pokok yang dilakukan adalah : 1. Mobilisasi personil  dalam pelaksanaan tugas sampai dengan proses pengerahan tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan, sebelumnya dilakukan

pelaksanaan

rekruitmen

tenaga

ahli.

Segera

setelah

penandatanganan Surat Perintah Kerja dilakukan, konsultan akan memobilisasi tenaga ahli dan tenaga penunjang yang terlibat dalam pekerjaan ini. 2. Kaji ulang mengenai maksud, tujuan dan sasaran pekerjaan  agar semua tenaga ahli yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan ini dapat memahami materi pekerjaan dengan baik, maka dilakukan pendalaman materi pekerjaan. Diskusi internal di lingkungan perusahaan konsultan merupakan salah satu cara yang dilakukan pada pendalaman ini. Pada kegiatan ini mungkin terjadi perubahan materi pekerjaan yang tidak begitu mendasar, namun tidak berakibat pada perubahan jadwal pelaksanaan yang sudah disepakati kedua belah pihak.Menyamakan persepsi yang dimiliki oleh konsultan dengan pemberi tugas, sehingga konsultan akan berjalan pada arah yang benar, sesuai seperti yang diinginkan oleh pemberi tugas merupakan tujuan utama dari kegiatan ini. 5.2.2. Studi Literatur Data yang dikumpulkan dalam pekerjaan ini adalah data primer dan data sekunder yang terdapat pada dinas/lembaga/instansi terkait, terutama data yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan Kepraiwisataan demografi, ekonomi, sosial dan budaya.


Bab 5-6

Kajian literatur ini meliputi 5 (lima) jenis kegiatan, yaitu: Kajian Teoritik, Review Studi Terdahulu, Penelahaan Kebijakan Tata Ruang dan Kebijakan Pengembangan Kawasan, Studi Banding. STUDI LITERATUR tentang kebututuhan animo masyarakat dalam perkembangan kebutuhan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Dari kajian tersebut dapat diketahui rencana pengembangan Kawasan studi yang menjadi wilayah Perencanaan. Studi literatur juga dilakukan untuk menentukan detail kriteria kelayakan program yang akan dikerjakan. Dengan diperolehnya gambaran teoritis dan praktis tentang data di atas, maka diharapkan hasil yang diperoleh dapat optimal dan sesuai dengan aturan yang ada. 5.2.3. Survey Lapangan Survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data lapangan yang lebih akurat. Survei lapangan yang dilakukan meliputi kegiatan sebagai berikut: a) Pengamatan Lapangan. Pengamatan lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi eksisting kawasan, kegiatan-kegiatan ekonomi potensial, penduduk, struktur tata ruang kawasan, dan lain-lain yang terkait dengan pariwisata b) Wawancara dengan Masyarakat. Wawancara dengan masyarakat dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan masyarakat mengenai kondisi kawasan studi serta masalah-masalah yang mereka rasakan, kebutuhan dan harapan akan kegiatan dan program pada tahun-tahun berikutnya. Wawancara dilakukan secara purposive dengan jumlah yang terbatas sesuai dengan berbagai keterbatasan waktu. c) Wawancara Instansi. Wawancara terhadap pejabat instansi terkait dilakukan untuk klarifikasi data yang diperoleh, gambaran masalah yang dihadapi institusi dalam menjalankan tugas pokok


dan fungsinya dalam perencanaan,

Bab 5-7

pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kawasan, rencana-rencana yang dimiliki, serta kegiatan yang pernah dan sedang dilakukan, hambatan yang dihadapi, kemampuan institusi, komitmen, serta harapan masa depan bidang Pariwisata 5.2.4. Metode Analisa Data Pada dasarnya kegiatan analisa data merupakan kegiatan interpretasi data hasil pengamatan di lapangan maupun kajian literatur dari instansi dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan eksploratif. Teknik analisis eksploratif dipergunakan dalam meneliti tipologi atau klasifikasi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam Bidang Kesehatan. Analisis

dilakukan

terhadap

berbagai

potensi

(fisik

geografis

dan

sosial

kependudukan) yang dimiliki masing-masing kawasan untuk menentukan tingkat pertumbuhannya. Analisis yang dilakukan, antara lain analisis kondisi perkembangan perekonomian,

analisis

ketersediaan

prasarana

dan

sarana,

dan

analisis

kecenderungan perkembangan bidang Kesehatan. Kegiatan analisis dengan metodologi yang akan diuraikan ini bukan merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan dalam penelitian ini. Model-model ini merupakan alternatif-alternatif metode yang mungkin akan digunakan jika data dan informasi sudah diperoleh. Mungkin saja dalam analisis penelitian ini akan digunakan kombinasi antara metode teoritis dan hasil kajian lapangan bahkan mungkin saja akan

ditemukan

suatu

model

lain

yang

dianggap

lebih

tepat

untuk

merepresentasikan kondisi yang ada. Data-data yang diperoleh melalui survei (baik data primer maupun data sekunder) tersebut dikumpulkan dan disusun sedemikian rupa dengan menggunkan software computer. Penyusunan data tersebut dipilah-pilah berdasarkan data umum yaitu data makro yang dimana setiap Tim Ahli membutuhkan data tersebut dan data khusus


Bab 5-8

yaitu data yang lebih dominant dibutuhkan oleh Tim Ahli tertentu, tetapi tidak lepas kemungkinan adanya lintas data yang terkait. Kajian dan evaluasi terhadap data dilakukan dengan studi comparative terhadap data yang lama apakah masih layak untuk tetap digunakan atau dialkukan survei ulang kembali. Kajian dan evaluasi awal data ini digunkan untuk penyusunan rencana survei. Agar tidak terjadi pemborosan dana dan biaya survei.

5.3. METODE PENILAIAN KELAYAKAN KEGIATAN Rencana Investasi Kesehatan disusun dengan mempertimbangkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang menjadi wilayah studi, rencana-rencana yang sudah ada, hasil

analisis

kebutuhan,

mempertimbangkan

aspirasi

masyarakat,

serta

memperhatikan prinsip keterpaduan. Potensi

sumberdaya

utama

untuk

dapat

mengembangkan

dalam

upaya

pengembangan Sarana Kesehatan adalah sumberdaya fisik, sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan, dan sumberdaya kelembagaan. Faktor-faktor Keseluruhan faktor tersebut akan menjadi suatu rangkuman yang dapat mencerminkan karakteristik terhadap program dan kegiatan yang mungkin dapat dikembangkan, dan faktor tersebut dapat ditelusuri lebih dalam sebagai data dan informasi yang dapat dianalisis lebih lanjut untuk memperoleh rumusan rencana dalam upaya pengembangan Bidang Kesehatan. Oleh karenanya data dan informasi yang terkait dengan kondisi daerah, baik fisik, lingkungan, sosial-ekonomi, sosialbudaya, lingkungan, sumberdaya manusia dan kelembagaan menjadi suatu objek yang sangat menentukan untuk mendapatkan rumusan sesuai dengan spesifik daerah.


Bab 5-9

5.3.1. Penilaian Kelayakan Rencana Penilaian kelayakan rencana feasibilitiy Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan dengan menggunakan 4 aspek kelayakan masing-masing dengan prinsip sebagai berikut: 1) Kelayakan Teknis ( Technical Feasibility ) Penilaian kelayakan teknis terhadap program Kesehatan dilakukan untuk mengukur manfaat dan program yang direncanakan, apakah akan mencapai atau sesuai dengan tujuan dan apakah program tersebut secara teknis dapat dilaksanakan. Ada 2 prinsip yang dinilai dalam kelayakan teknis, yaitu : a. Keefektifan ( Effectiveness ) Keefektifan adalah ukuran kemampuan (kegunaan) suatu program yang direncanakan untuk dapat menyelesaikan persoalan yang ada. Parameter keefektifan tersebut adalah :  Baik, berarti program tersebut dapat mencapai tujuan dengan baik.  Cukup, berarti program tersebut cukup mencapai tujuan.  Kurang, berarti program tersebut kurang atau tidak dapat mencapai tujuan.

b. Kecukupan ( Adequacy ). Kecukupan adalah ukuran sejauhmana solusi yang ditawarkan melalui program tersebut dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang dimiliki. Parameter kecukupan tersebut adalah :  Baik, apabila program tersebut dapat menyelesaikan persoalan dan dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang dimiliki.  Cukup, apabila program tersebut cukup dapat menyelesaikan persoalan dan cukup dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang dimiliki.  Kurang, apabila program tersebut tidak dapat menyelesaikan persoalan dan tidak dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang dimiliki.


Bab 5-10

2) Kelayakan Ekonomi dan Finansial (Economic and Financial Feasibility ) Dalam analisa kelayakan ekonomi dan finansial akan dihitung biaya dan manfaat yang akan ditimbulkan oleh program yang akan dilaksanakan. Analisa kelayakan ekonomi dilakukan untuk program-program yang tidak cost recovery. Analisa finansial dilakukan untuk program-program yang cost recovery. Dalam menghitung kelayakan ekonomi dan finansial digunakan 3 ukuran sebagai berikut: a. Net Present Value (NPV) NPV adalah ukuran yang menunjukkan nilai program pada masa yang akan datang dalam bentuk nilai saat ini. Penghitungan NPV didasarkan pada konsep mendiskonto seluruh aliran kas ke nilai sekarang, baik aliran yang masuk atau yang keluar. Kemudian dihitung angka netto, sehingga akan diketahui selisih aliran dana masuk dan keluar dengan memakai dasar yang sama, yaitu harga (pasar) saat ini. Adapun aliran kas investasi yang akan dikaji meliputi keseluruhan, yaitu biaya awal, operasi, produksi, pemeliharaan dan biaya-biaya pengeluaran lainnya.

n

Ct

t

(1 k)

NPV = ∑

t

∑ Co

Ct dimulai dari C1, C2... Cn dan merupakan net cash flow mulai dari tahun 1, 2 sampai dengan tahun ke k. • Co adalah initial cost atau biaya investasi yang diperlukan. • n adalah perkiraan umur proyek • k adalah tingkat suku bunga yang berlaku


Bab 5-11

Parameter penilaian kelayakan program dengan NPV adalah : • program Iayak apabila nilai NPV > 0 • program tidak Iayak apabila nilai NPV < 0 • program masih bisa dipertimbangkan bila NPV = 0 b. Benefit Cost Ratio (BCR) BCR adalah rasio perbandingan benefit (manfaat) dengan cost (biaya) dari proyek yang dijalankan. Kriteria penilaian kelayakan program dengan BCR adalah : • program layak apabila nilai BCR > 1 • program tidak Iayak apabila nilai BCR < 1 • program masih bisa dipertimbangkan bila BCR = 0 Parameter yang digunakan dalam menentukan kelayakan program dengan menggunakan metode BCR adalah : • Untuk BCR > 2 disebut Iayak dengan kualifikasi baik • Untuk 1 ≤ BCR ≤ 2 disebut Iayak dengan kualifikasi sedang • Dan untuk BCR < 1 disebut tidak Iayak. c. Internal Rate of Return (IRR) IRR adalah metode untuk mengukur tingkat pengembalian investasi, apakah rencana investasi cukup menarik bila dilihat dan arus pengembalian yang telah direncanakan. Perhitungan IRR akan menghasilkan nilai r (tingkat suku bunga) pada kondisi NPV=O. Nilai r dapat dihitung dengan cara trial and error atau dengan metoda interpolasi. Nilai r dan hasil perhitungan menunjukkan tingkat pengembalian investasi, dan untuk menyatakan suatu program Iayak atau tidak, nilai r hasil perhitungan akan dibandingkan dengan tingkat suku bunga bank yang berlaku (i = suku bunga SBI). Suatu program akan menarik bagi investor apabila tingkat pengembalian investasi pada program tsb lebih besar dari suku bunga bank yang berlaku. Namun apabila tingkat pengembalian investasi Iebih kecil daripada suku bunga bank, maka secara CV. BINA LESTARI CONUSLTANT

Bab 5-12

logis investor tersebut Iebih baik mendepositokan uangnya dibank daripada menginvestasikan pada program tersebut. Kriteria penilaian kelayakan program dengan IRR adalah: • program layak apabila nilai IRR > i • program tidak Iayak apabila nilai IRR < i • program masih bisa dipertimbangkan bila IRR = i Penentuan cost opportunity atau tingkat suku bunga yang akan digunakan dalam menjalankan proyek ini adalah tingkat suku bunga Bank Indonesia (SBI) yaitu sebesar 12%, sehingga IRR yang akan diharapkan keluar sebagai parameter yang Iayak adalah harus Iebih besar dari 12%. Parameter kelayakan dengan metode IRR adalah : • Untuk IRR > 12% adalah kualifikasi baik • Untuk IRR = 12% adalah kualifikasi sedang • Dan untuk IRR < 12% adalah kualifikasi kurang 3) Kelayakan Secara Sosial Politik (SocioPolitical Feasibility) Dukungan secara politik merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan melaksanakan suatu program, termasuk program Penyediaan Kebutuhan Infrastruktur (dukungan PSD) di Kawasan Perumahan dan Permukiman. Untuk itu semua stakeholder (pembuat keputusan, legislatif, kelompok-kelompok masyarakat) sedapat mungkin dilibatkan dalam penilaian kelayakan sosial politik ini. Namun dalam studi ini, stakeholder yang dilibatkan terbatas pada masyarakat dan instansi pelaksana, sedangkan legislatif belum dilibatkan. Oleh sebab itu rencana program yang dihasilkan masih harus melalui proses penilaian oleh legislatif, dimana legislatif tentunya akan memperhatikan aspirasi masyarakat dan institusi pelaksana. Dalam kelayakan secara politik ini, kriteria yang diperhatikan yaitu:


Bab 5-13

a. Penerimaan (Acceptability) Program yang direncanakan akan dinilai layak apabila mendapat dukungan dari stakeholder (pemerintah maupun masyarakat nantinya yang akan terkena dampak) yang terlibat dalam proses maupun dalam pelaksanaannya (misalnya penerimaan secara sosial masyarakat). Parameter dari kriteria penerimaan adalah :  Baik, apabila program ini dapat diterima oleh stakeholders, khususnya masyarakat.  Cukup, apabila program ini cukup diterima oleh stakeholders, khususnya masyarakat.  Kurang, apabila program ini tidak dapat diterima oleh stakeholders, khususnya masyarakat b. Kepantasan/kepatutan (Appropriateness ) Program yang direncanakan dinilai layak bila sesuai dengan normanorma/nilai yang ada di masyarakat. Parameter dari kriteria kepantasan adalah :  Baik, apabila program yang akan dilaksanakan sesuai dengan normanorma/nilai yang ada di masyarakat.  Cukup, apabila program yang akan dilaksanakan cukup sesuai dengan norma-norma/ nilai yang ada di masyarakat.  Kurang, apabila program yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan norma-norma/nilai yang ada di masyarakat. c. Menjawab Kebutuhan (Responsiveness ) Program yang direncanakan dinilai layak bila dapat menjawab atau menyelesaikan permasalahan atau kebutuhan masyarakat. Parameter dari menjawab kebutuhan (responsiveness) adalah :  Baik, apabila program yang dilaksanakan benar-benar sesuai atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat.


Bab 5-14

 Cukup, apabila program yang dilaksanakan cukup sesuai atau cukup dibutuhkan oleh masyarakat.  Kurang, apabila program yang dilaksanakan tidak sesuai atau tidak dibutuhkan oleh masyarakat. d. Hukum (Legal ) Program

yang

direncanakan

dinilai

layak

bila

mempunyai

legitimasi

pelaksanaan dengan adanya dukungan oleh perangkat hukum yang cukup kuat. Parameter dari aspek hukum tersebut adalah :  Baik, apabila program didukung oleh perangkat hukum yang cukup kuat.  Cukup, apabila program cukup didukung oleh perangkat hukum yang cukup kuat.  Kurang, apabila program tidak didukung oleh perangkat hukum yang cukup kuat. e. Keadilan/ kewajaran ( Equity ) Program yang direncanakan dinilai layak bila dampak negatif program tersebut yang seringkali tidak dapat dihindari (defferential impact) seminimal mungkin bagi semua stakeholder. Dengan kata lain tidak ada dampak negatif yang akan mengenai golongan masyarakat tertentu. Parameter keadilan (equity) tersebut adalah :  Baik, apabila manfaat program dapat dinikmati oleh semua stakeholders tanpa terkecuali.  Cukup, apabila manfaat program cukup dapat dinikmati oleh semua stakeholders tanpa terkecuali.  Kurang, apabila manfaat program tidak dapat dinikmati oleh semua stakeholders tanpa terkecuali. 4)

Kelayakan Kelembagaan (Administrative Operability)


Bab 5-15

Penilaian kelayakan kelembagaan program Penyediaan Kebutuhan Infrastruktur (dukungan PSD) di Kawasan Perumahan dan Permukiman dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: a. Otoritas ( Authority ) Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah sudah ada otoritas penuh yang diberikan kepada lembaga (institusi) atau kepada staf dalam melaksanakan tugas seperti yang tercakup dalam program yang direncanakan. Parameter otoritas tersebut adalah :  Terpenuhi, apabila lembaga yang bersangkutan memiliki otoritas (Tupoksi) berdasarkan Peraturan Perundangan yang kuat seperti Perda, SK. WaliKabupaten.  Tidak Terpenuhi, apabila lembaga yang bersangkutan tidak memiliki otoritas (Tupoksi) berdasarkan Peraturan Perundangan yang kuat seperti Perda, Surat Keputusan Walikawasan studi/ Bupati. b. Komitmen Lembaga ( Institutional Commitment ) Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah semua staf dari atas hingga bawah (pimpinan hingga petugas lapangan) secara bersama-sama memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas atau program yang direncanakan. Parameter komitmen lembaga tersebut adalah :  Terpenuhi, apabila lembaga yang bersangkutan memiliki Komitmen yang baik berdasarkan Historis Program Kerja maupun komitmen individu.  Tidak Terpenuhi, apabila lembaga yang bersangkutan tidak memiliki Komitmen yang baik berdasarkan Historis Program Kerja maupun komitmen individu. c. Kemampuan (Capability) Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah ada kemampuan lembaga, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun keuangan untuk menjalankan program yang direncanakan. SDM dinilai mampu apabila orang-orang yang


Bab 5-16

ada dalam lembaga tersebut mempunyai kompetensi (dari segi pendidikan dan pengalaman) dalam melaksanakan program tersebut. Dari sisi keuangan, lembaga tersebut dinilai mampu bila didukung oleh ketersediaan keuangan yang memadai dalam operasionalnya. Parameter kemampuan lembaga tersebut adalah :  Terpenuhi, apabila lembaga yang bersangkutan memiliki kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pendanaan yang baik untuk menjalankan program.  Tidak Terpenuhi, apabila lembaga yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pendanaan yang baik untuk menjalankan program. d. Sarana Pendukung (Organizational Support) Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah lembaga yang akan menjalankan program tersebut didukung oleh ketersediaan sarana yang memadai seperti kantor serta alat-alat kerja yang sesuai dan cukup memadai untuk dapat melaksanakan program tersebut. Parameter sarana pendukung tersebut adalah :  Terpenuhi, apabila lembaga yang bersangkutan memiliki sarana dan prasarana yang baik guna menunjang dan melaksanakan program.  Tidak Terpenuhi, apabila lembaga yang bersangkutan tidak memiliki sarana dan prasarana yang baik guna menunjang dan melaksanakan program


Bab 5-17

Bab 6 RENCANA KERJA KONSULTAN Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah

6.1. RENCANA KERJA KONSULTAN

Agar maksud dan tujuan pekerjaan ini akan dapat dicapai dengan menggunakan cara yang terbaik dan yang paling mungkin ditempuh, dengan tetap menjamin hasil kualitas keluarannya, maka pendekatan teknik operasional merupakan metoda yang digunakan oleh konsultan untuk menjaga maksud dan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan ini, bisa mengetahui dengan jelas tanggung jawab, tugas, kewenangan, metode kerja, penulisan laporan beserta dokumentasi yang diperlukan bagi terselenggaranya pekerjaan ini, merupakan prinsip utama yang digunakan dalam pendekatan pada penanganan pekerjaan ini. Setiap tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan ini akan mengetahui dengan jelas apa yang harus dikerjakan, bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan, kepada siapa harus bertanggung jawab dan kapan harus diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang tersedia akan dijamin dengan adanya pendekatan teknik operasional yang baik. Berikut ini adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan konsultan : 6.1.1. TAHAP PERSIAPAN

Untuk melaksanakan pekerjaan, pada tahap ini akan dilakukan berbagai persiapan, dimana beberapa kegiatan pokok yang dilakukan adalah :


Bab 6-1

1. Mobilisasi personil  dalam pelaksanaan tugas sampai dengan proses pengerahan tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan, sebelumnya dilakukan pelaksanaan rekruitmen tenaga ahli. Segera setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja dilakukan, konsultan akan memobilisasi tenaga ahli dan tenaga penunjang yang terlibat dalam pekerjaan ini. 2. Kaji ulang mengenai maksud, tujuan dan sasaran pekerjaan  agar semua tenaga ahli yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan ini dapat memahami materi pekerjaan dengan baik, maka dilakukan pendalaman materi pekerjaan. Diskusi internal di lingkungan perusahaan konsultan merupakan salah satu cara yang dilakukan pada pendalaman ini. Pada kegiatan ini mungkin terjadi perubahan materi pekerjaan yang tidak begitu mendasar, namun tidak berakibat pada perubahan jadwal pelaksanaan yang sudah disepakati kedua belah pihak.Menyamakan persepsi yang dimiliki oleh konsultan dengan pemberi tugas, sehingga konsultan akan berjalan pada arah yang benar, sesuai seperti yang diinginkan oleh pemberi tugas merupakan tujuan utama dari kegiatan ini. 6.1.2. STUDI LITERATUR

Data yang dikumpulkan dalam pekerjaan ini adalah data primer dan data sekunder yang terdapat pada dinas/lembaga/instansi terkait, terutama data yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan transportasi, demografi, ekonomi, sosial dan budaya. Kajian literatur ini meliputi 5 (lima) jenis kegiatan, yaitu: Kajian Teoritik, Review Studi Terdahulu, Penelahaan Kebijakan Tata Ruang dan Kebijakan Pengembangan Kawasan,

Studi

Banding.

Dari


kajian

tersebut

dapat

diketahui

rencana

Bab 6-2

pengembangan Kawasan studi yang menjadi wilayah Perencanaan. Studi literatur juga dilakukan untuk menentukan detail kriteria kelayakan program yang akan dikerjakan. Dengan diperolehnya gambaran teoritis dan praktis tentang data di atas, maka diharapkan hasil yang diperoleh dapat optimal dan sesuai dengan aturan yang ada. 6.1.3. Survey Lapangan Survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data lapangan yang lebih akurat. Survei lapangan yang dilakukan meliputi kegiatan sebagai berikut: a) Pengamatan Lapangan. Pengamatan lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi eksisting kawasan, kegiatan-kegiatan ekonomi potensial, penduduk, struktur tata ruang kawasan, dan lain-lain yang terkait dengan pariwisata b) Wawancara dengan Masyarakat. Wawancara dengan masyarakat dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan masyarakat mengenai kondisi kawasan studi serta masalah-masalah yang mereka rasakan, kebutuhan dan harapan akan kegiatan dan program pada tahun-tahun berikutnya. Wawancara dilakukan secara purposive dengan jumlah yang terbatas sesuai dengan berbagai keterbatasan waktu. c) Wawancara Instansi. Wawancara terhadap pejabat instansi terkait dilakukan untuk klarifikasi data yang diperoleh, gambaran masalah yang dihadapi institusi dalam

menjalankan

tugas

pokok

dan

fungsinya

dalam

perencanaan,

pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kawasan, rencana-rencana yang dimiliki, serta kegiatan yang pernah dan sedang dilakukan, hambatan yang dihadapi, kemampuan institusi, komitmen, serta harapan masa depan bidang Pariwisata 6.1.4. Tahap Analisa Data


Bab 6-3

Pada dasarnya kegiatan analisa data merupakan kegiatan interpretasi data hasil pengamatan di lapangan maupun kajian literatur dari instansi dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan eksploratif. Teknik analisis eksploratif dipergunakan dalam meneliti tipologi atau klasifikasi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam Bidang Kesehatan. Analisis

dilakukan

terhadap

berbagai

potensi

(fisik

geografis

dan

sosial

kependudukan) yang dimiliki masing-masing kawasan untuk menentukan tingkat pertumbuhannya. Analisis yang dilakukan, antara lain analisis kondisi perkembangan perekonomian,

analisis

ketersediaan

prasarana

dan

sarana,

dan

analisis

kecenderungan perkembangan bidang Kesehatan. Kegiatan analisis dengan metodologi yang akan diuraikan ini bukan merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan dalam penelitian ini. Model-model ini merupakan alternatif-alternatif metode yang mungkin akan digunakan jika data dan informasi sudah diperoleh. Mungkin saja dalam analisis penelitian ini akan digunakan kombinasi antara metode teoritis dan hasil kajian lapangan bahkan mungkin saja akan

ditemukan

suatu

model

lain

yang

dianggap

lebih

tepat

untuk

merepresentasikan kondisi yang ada. Data-data yang diperoleh melalui survei (baik data primer maupun data sekunder) tersebut dikumpulkan dan disusun sedemikian rupa dengan menggunkan software computer. Penyusunan data tersebut dipilah-pilah berdasarkan data umum yaitu data makro yang dimana setiap Tim Ahli membutuhkan data tersebut dan data khusus yaitu data yang lebih dominant dibutuhkan oleh Tim Ahli tertentu, tetapi tidak lepas kemungkinan adanya lintas data yang terkait. Kajian dan evaluasi terhadap data dilakukan dengan studi comparative terhadap data yang lama apakah masih layak untuk tetap digunakan atau dialkukan survei


Bab 6-4

ulang kembali. Kajian dan evaluasi awal data ini digunkan untuk penyusunan rencana survei. Agar tidak terjadi pemborosan dana dan biaya survei. 6.1.5. Tahap analisa dan justifikasi potensi dan permasalahan Pada tahapan ini disusun Matrik Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah yang meliputi kajian : 1.

Mengetahui Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Bisnis

2.

Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi psikografi, demografi dan kultur kabupaten Siak, yang dilengkapi dengan analisa potensi dan pergerakan arus lalu lintas dan kebutuhan terminal.

3.

Mengetahui kapasitas kebutuhan •

Mengidentifikasi dan menganalisis need size, need share, trend market, dan target market.

•

Mengidentifikasi

dan

rnenganalisis

streght-weakness-opportunity-threat

(SWOT).

6.1.6. Tahap penyusunan skenario (alternatif konsep). Membuat ide dasar pengembangan Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerahberdasarkan studi eksisting yang dilakukan, meliputi : Pengembangan Komersial Area, Zona Inti Terminal, dan pendukung lainnya.

6.1.7. Tahap

penyusunan

kesimpulan

dan

rekomendasi

kelayakan

pembangunan (lokasi, ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, arsitektural, teknis teknologi, manajemen dan sumber daya manusia).


Bab 6-5

Pada tahapan ini dirumuskan REKOMENDASI Strategi pengembangan sarana dan prasarana pengembangan Pembangunan Terminal yang berkaitan dengan aspek pembiayaan, regulasi pendukung, kelembagaan, teknis teknologis, kerjasama pemerintah-pemerintah, pemerintah swasta/masyarakat, dan kebijakan capacity building. 6.1.8. Tahap Pelaporan A. Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan memuat Latar Belakang Proyek, deskripsi wilayah/pra analisis wilayah kajian, isu strategis, metodelogi pendekatan, strategi penangan proyek, mekanisme organisasi dan rencana kerja, alokasi personil, desain riset, kueseoner dan alat survey lainnya. B. Laporan Antara Laporan antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan yang meliputi hasil survey-survey, identifikasi dan analisa sementara kegiatan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya C. Draf Laporan Akhir Draft Laporan akhir memuat draft output seluruh pekerjaan , Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya:. D. Laporan Akhir Laporan Akhir merupakan laporan akhir seluruh Kegiatan yang berisi seluruh muatan dari awal pekerjaan hingga akhir pekerjaan setelah dilakukan revisi dan penyempurnaan laporan sebelumnya. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya:


Bab 6-6

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN STUDI KELAYAKAN RENCANA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CV. BINA LESTARI CONSULTANT No

URAIAN PEKERJAAN

I 1 2 3 4

KEGIATAN PERSIAPAN Mobilisasi Personil Pemahaman Konsep KAK Penyiapan Instrumen Lapangan Persiapan Peta Kawasan

II 1 2

TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN Kegiatan Survei Instansional dan Koordinasi Kegiatan Survai Data Primer dan Sekunder a. Survai Instansional dan Sinkronisasi Kegiatan b. Kajian Data Lapangan Kegiatan Kajian a. Tahap analisa dan justifikasi potensi dan permasalahan b. Tahap penyusunan skenario (alternatif konsep). c. Tahap penyusunan kesimpulan dan rekomendasi kelayakan pembangunan

3

III 1 2 3 4

KEGIATAN PELAPORAN Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Draft Final Laporan Akhir + CD

1

BULAN KE 2

3

Bab 7 ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah

7.1.

UMUM

Berdasarkan pengalaman konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan sejenis, sangat diperlukan sebuah organisasi pelaksanaan pekerjaan disertai dengan ketersediaan personil yang berkualitas sesuai bidangnya masing-masing, serta penyediaan sarana pekerjaan dengan kualitas kerja yang dapat dipertanggung-jawabkan. Kemudian diperlukan juga pengaturan jadwal pelaksanaan penugasan personil dan sampai sejauh mana keterlibatan masing-masing personil terhadap kegiatan pekerjaan ini, agar dapat dicapai suatu pola tata koordinasi pekerjaan secara baik. 7.2. Dalam

ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN pelaksanaan

pekerjaan

Penyusunan

Studi

Kelayakan

Rencana

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah ini, faktor efektivitas dan efisiensi dalam hubungan kerja antara proyek melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Barat dan Konsultan secara langsung sangat mempengaruhi hasil akhir pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, koordinasi melalui tata laksana struktur organisasi antara pemberi pekerjaan dan konsultannya adalah penting.


Bab 7-1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Barat, selaku pemberi kerja mengharapkan hasil pekerjaan ini dapat optimal. melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Barat senantiasa akan memberikan perintah/instruksi kerja, menyetujui dan atau membatalkan hasil pekerjaan yang dihasilkan oleh konsultan. Organisasi Tim Konsultan Perencana disusun berdasarkan macam pekerjaan dan waktu yang tersurat di dalam kerangka acuan kerja. Tim didukung sepenuhnya oleh semua tingkat fungsional dari perusahaan CV. BINA LLESTARI CONSULTANT. Bagan organisasi Tim Konsultan dan nama personil tenaga profesional yang terlibat secara langsung dalam proyek ini dapat dilihat pada Lampiran. Layanan jasa

konsultan pekerjaan

Penyusunan

Studi Kelayakan Rencana

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah. Dengan mengacu kepada maksud, tujuan dan sasaran dari pekerjaan yang akan dilaksanakan, seyogyanya organisasi kerja antara instansi terkait sebagai pemilik kegiatan, pemerintah daerah setempat sesuai dengan tingkatannya dan konsultan, ditetapkan sedemikian rupa sehingga arus komunikasi atau jalur koordinasi terselenggara dengan efektif dan efisien. Untuk memudahkan dan memelihara efisiensi kerja, perlu disusun suatu organisasi pelaksanaan dari pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah agar dapat berjalan lancar sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran serta jadwal yang telah ditetapkan. Pada dasarnya dalam penyusunan organisasi pelaksanaan pekerjaan tersebut menyangkut hubungan kerja antara pemberi tugas dan penerima/pelaksana pekerjaan. Dalam melaksanakan pekerjaan yang dimaksud, konsultan telah membentuk satu tim yang dipimpin oleh Team Leader dengan didukung oleh beberapa tenaga ahli dan juga beberapa tenaga penunjang yang berkompeten. Untuk mengetahui lebih jelas, struktur organisasi pelaksanaan dari pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan


Bab 7-2

Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dapat dilihat pada gambar/bagan 7.1. 7.3.

JADWAL PENUGASAN PERSONIL

Personal yang ditugaskan Konsultan untuk menjalankan pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Tenaga yang sudah berpengalaman dalam mengerjakan pekerjaan yang sejenis dengan pekerjaan tersebut diatas. Keterlibatan tenaga ahli yang dialokasikan berdasarkan pada jadwal kegiatan yang telah ditentukan. Keterlibatan tenaga ahli ditunjukan dengan jumlah bobot keterlibatan masing-masing tenaga ahli dalam satu jenis komponen kegiatan, dan lama jumlah keterlibatan setiap personil untuk keseluruhan kegiatan mulai dari awal hingga akhir pekerjaan (ditunjukkan dengan orang bulan/Man Month). Setiap tenaga ahli ke dalam satu satuan waktu kegiatan di antara 3 (Tiga) bulan atau 90 hari kalender waktu pelaksanaan pekerjaan, yang diturunkan berdasarkan jadwal kegiatan. Penugasan Tenaga Ahli dalam pekerjaan ini akan berlangsung selama 3 (Tiga) bulan atau 90 hari kalender. Konsultan akan menugaskan 1 (satu) orang Pemimpin Tim (Team Leader), dan 4 (empat) orang tenaga ahli, yaitu : Jumlah Orang Team Leader



S-2

Administrasi

Rumah Sakit/Kesehatan 

Memiliki

pengalaman

profesional di bidangnya


kerja

3 OB

selama

Bab 7-3

Ahli

S-1 Planologi

Perencanaan

Ahli Muda

Wilayah

Memiliki

3 OB pengalaman

kerja profesional di bidangnya selama minimal 3 (tiga) tahun Ahli Ekonomi



S-1 Ekonomi

Keuangan



Memiliki kerja profesional di

pengalaman bidangnya

3 OB

selama minimal 3 (tiga) tahun

Arsitek



S-1 Teknik Arsitektur



Ahli muda Arsitek



Memiliki kerja profesional di

2 OB pengalaman bidangnya

selama minimal 3 (tiga) tahun


Bab 7-4

JADWAL PERSONIL PEKERJAAN LOKASI NAMA PERUSAHAAN

NO.

NAMA PESONIL

: Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nias Barat : Kabupaten Nias Barat : CV. BINA LESTARI CONSULTANT

POSISI

NAMA PERUSAHAAN

I

1

2

3

4

1

BULAN KEII III 2 3 4 1 2 3

4 JUMLAH

TENAGA AHLI 1

Masri Robiansyah Putra

2

Ade Mayareza

3

Deasy Iryani Rahayu

4

Didi Ardiansyah

Team Leader

CV. BINA LESTARI CONSULTANT

3

Ahli Perencanaan Wilayah


3

Ahli Ekonomi Keuangan


3

Arsitek


2 Subtotal

11

TENAGA PENDUKUNG 1

T.Firmansyah

Surveyor


2

2

Suprianto

Surveyor


2

3

Hairun Nisak

Tenaga Administrasi dan Keuangan


3

4

Master Dolok

Operator Komputer


3 Subtotal

10

TOTAL

21

STRUKTUR ORGANISASI PEKERJAAN LOKASI NAMA PERUSAHAAN

: Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nias Barat : Kabupaten Nias Barat : CV. BINA LESTARI CONSULTANT

CV. BINA LESTARI

Team Leader

Ahli Perencanaan

Ahli Ekonomi

Wilayah

Keuangan

Surveyor (2 Orang)

Surveyor (2 Orang)

Arsitek

Surveyor (2 Orang)

2. Ustek Fs Rsud Nias

Recommend Documents