KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG PENYIDIKAN SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES GORONTALO
I. PENDAHULUAN 1.
Latar Belakang
a. Dalam menjalankan menjalankan tugas dan wewenang wewenang penyidikan, penyidikan, setiap penyidik penyidik dituntut untuk mengetahui dan mengerti langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. Untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan ke dalam langkah-langkah penyidikan agar diperoleh keseragaman dan ketepatan bertindak, diperlukan suatu acuan/pedoman, sehingga diperoleh kesamaan persepsi; c. Dalam rangka menyamakan persepsi ke dalam pola tindak yang benar, maka dibuatlah Standar Operasional Prosedur (SOP) guna dijadikan pedoman bagi seluruh penyidik dalam menjalankan kegiatan penyidikan. 2.
D a s a r
a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); c. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2009
tentang
Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Indonesia. e. Undang-undang Republik Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. f. Undang-undang Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika 3.
Maksud dan Tujuan
a. Maksud : Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Penyidik Satuan Reserse Narkoba dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian Berkas Perkara serta penyenggaraan Administrasi Administrasi Penyidikan yang mendukung pelaksanaan penyidikan penyidikan tindak pidana.
1
b. Tujuan : Tujuan dari pedoman ini adalah untuk menyatukan persepsi persepsi diantara diantara para Penyidik Satuan Reserse Narkoba, agar diperoleh kesatuan arah dalam rangka Penyidikan Tindak Pidana di lingkungan Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo. 4. Ruang Lingkup
Standar Operasional Operasional Prosedur Prosedur di bidang Penyidikan Penyidikan ini meliputi meliputi kegiatan kegiatan Perencanaan
dan
Penganggaran Penyidikan, Pelaksanaan Penyidikan, (Pemanggilan, Pemeriksaan, Penangkapan, Penahanan,
Penggeledahan
dan
Penyitaan),
Penyelenggaraan
Administrasi
Penyidikan,
Pemberkasan dan Penyerahan Berkas Perkara serta Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan pada lingkungan Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo. II. TUGAS POKOK 5. Tugas Pokok Pokok Penyidik Penyidik :
a. Tugas Pokok Penyidik Sat Reserse Narkoba Narkoba adalah : 1)
Penyidik
Sat
Resnarkoba
bertugas
menyelenggarakan
penyelidikan,
penyidikan,
pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya serta melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. 2)
Dalam melaksanakan tugas di atas, Penyidik Sat. Reskrim Reskrim menyelenggarakan menyelenggarakan fungsi : a)
Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor;
b)
pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
c)
pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba.
d)
penganalisa kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Sat Resnarkoba.
e)
Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
f)
Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
III. PELAKSANAAN 6. Personel
a.
Penyidik Satuan Satuan Reserse Reserse Narkoba adalah personel personel Polri Polri yang yang bertugas di lingkungan lingkungan Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo.
b.
Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat IPDA sampai dengan Komisaris Besar Polisi yang berada di lingkungan Direktorat Narkoba yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur oleh UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
2
c.
Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan sebagaimana diatur oleh UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
d.
Atasan Penyidik adalah penyidik yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan, Penyelidikan, dan Surat Perintah Penyidikan Penyidikan di daerah daerah hukum Atasan Penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang yang berlaku.
e.
Petugas Lainnya Lainnya adalah personel yang yang bertugas dan/atau dan/atau bekerja di lingkungan Polres Polres Gorontalo dan atau setidak-tidaknya setidak-tidaknya di lingkungan Satuan Satuan Resnarkoba serta diberikan diberikan tugas tugas oleh Penyidik Penyidik Sat. Resnarkoba Resnarkoba untuk membantu membantu atau mendukung mendukung pelaksanaan pelaksanaan tugas-tugas penyidikan, seperti pembuatan administrasi administrasi penyidikan, penyusunan Berkas Perkara dan sejenisnya.
7. Sarana-Prasarana yang Digunakan
a.
Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk kepentingan penyidikan adalah yang tersedia di lingkungan Satuan Resnarkoba.
b.
Sarana dan Prasarana lain yang menunjang untuk kepentingan penyidikan yang digunakan apabila telah mendapat persetujuan dari Atasan Penyidik.
8. Urutan Tindakan
a.
Tindakan penyidikan mempedomani UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Kepolisian Negara Republik Republik Indonesia;
b.
Urut-urutan tindakan tindakan penyidikan sebagai sebagai berikut : 1) Membuat tata naskah naskah (takah) yang terdiri terdiri dari : a) Laporan Polisi; b) Laporan Hasil Penyelidikan Penyelidikan (LHP) apabila apabila didahului dengan dengan penyelidikan; c) Surat Perintah Penyidikan; d) Surat Perintah Tugas e) Rencana Penyidikan; f)
Rencana Kebutuhan Anggaran Penyidikan;
g) Gambar Skema Pokok Perkara; dan h) Matrik untuk Daftar Kronologis Penindakan. 2) Menyusun rencana penyidikan dan penganggaran penyidikan, meliputi meliputi : a)
Rencana Kegiatan;
b)
Rencana Kebutuhan Anggaran Anggaran Penyidikan;
c)
Target pencapaian kegiatan;
d)
Skala prioritas penindakan; dan
e)
Target penyelesaian perkara.
3) Melakukan upaya hukum dalam rangkaian kegiatan penyidikan, meliputi : a) Pemanggilan saksi-saksi; saksi-saksi; b) Pemeriksaan saksi-saksi; saksi-saksi;
3
c) Penyitaan barang bukti; d) Pemanggilan tersangka; e) Penangkapan tersangka (jika diperlukan); f)
Pemeriksaan tersangka;
g) Menawarkan bantuan bantuan Penasihat Hukum terhadap terhadap Tersangka yang tidak mampu, yang ancaman hukumannya diatas 4 tahun h) Penggeledahan (jika (jika diperlukan) dan ditindaklanjuti ditindaklanjuti dengan penyitaan penyitaan (jika (jika ditemukan ditemukan barang bukti baru); i)
Penahanan tersangka (jika diperlukan); dan
j)
Pemeriksaan Ahli (jika diperlukan). diperlukan).
4) Menyelenggarakan Administrasi Penyidikan dengan kegiatan meliputi : a) Membuat Surat Perintah Penyidikan; b) Membuat Surat Perintah Perintah Tugas; c) Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP); d) Membuat Surat Perintah Penyitaan; e) Mengajukan Ijin Penyitaan ke Pengadilan Negeri setempat; f)
Membuat Berita Acara Penyitaan;
g) Membuat Surat Tanda Terima Penyitaan h) Mengajukan Surat Persetujuan Penyitaan Penyitaan ke Pengadilan Negeri setempat (jika penyitaan yang dilakukan mendahului permintaan ijin sita atau dalam keadaan mendesak); i)
Membuat Surat Perintah Penggeledahan (jika diperlukan);
j)
Membuat Berita Acara Penggeledahan;
k) Mengajukan Surat Ijin Ijin Penggeledahan Rumah Rumah dan/atau tempat tempat tertutup lainnya ke Pengadilan Negeri Setempat; l)
Mengajukan Surat Pemberitahuan Penggeledahan Rumah dan/atau Tempat tertutup lainnya (apabila penggeledahan dilakukan mendahului permintaan ijin geledah atau dalam keadaan mendesak)
m) Membuat Surat Panggilan; n) Membuat Surat Perintah Penangkapan (jika diperlukan); o) Membuat Berita Acara Penangkapan; p) Membuat dan menyampaikan Surat S urat Pemberitahuan Penangkapan kepada Keluarga Tersangka; q)
Membuat Surat Perintah Penahanan (jika diperlukan);
r)
Membuat Berita Acara Penahanan;
s)
Membuat dan menyampaikan menyampaikan Pemberitahuan Penahanan disertai Surat Perintah Perintah Penahanan kepada Keluarga Tersangka;
t)
Mengajukan Permintaan Perpanjangan Penahanan ke Kejaksaan Kejaksaan Negeri setempat (jika masa
penahanan penyidik telah berakhir dan masih masih diperlukan perpanjangan
penahanan); u)
Membuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan;
4
v)
Membuat dan menyampaikan pemberitahuan perpanjangan penahanan disertai Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri setempat;
w) Mengajukan Permintaan Perpanjangan Penahanan P enahanan ke Pengadilan Negeri setempat (jika masa penahanan yang diberikan Kejaksaan Negeri telah berakhir dan masih diperlukan perpanjangan penahanan); x)
Membuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan;
y)
Membuat dan menyampaikan pemberitahuan perpanjangan
penahanan
dengan
disertai Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Pengadilan Negeri setempat; z)
Membuat dan dan menyampaikan menyampaikan Surat Surat Pemberitahuan Pemberitahuan Perpanjangan Perpanjangan Penahanan berikut berikut Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanannya setiap kali ada perpanjangan penahanan
5) Menyelenggarakan kegiatan penyidikan dengan urutan kegiatan yang meliputi : a)
Menganalisis perkara yang ditangani/disidik;
b)
Menyusun rencana penyidikan dan rencana kebutuhan an ggaran;
c)
Melakukan kegiatan penyidikan dalam bentuk upaya hukum;
d)
Menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Tahap Pertama, kepada : (1) Pelapor atau Korban atau Keluarga Pelapor/Korban untuk perkara kriminal umum; (2) Tersangka atau keluarga tersangka untuk perkara kriminal kriminal khusus yang tidak memiliki korban (victimless crime).
e)
Melakukan Gelar Perkara untuk menentukan : (1) Tersangka, utamanya bagi penanganan / penyidikan perkara tindak pidana khusus sebelum dikirimkannya SPDP ; atau (2) Ditemukan dua atau atau lebih alat bukti yang cukup dan bersesuaian, sehingga dapat diteruskan kegiatan penyidikannya atau tidak ditemukan dua alat bukti yang cukup dan bersesuaian sehingga dapat dihentikan penyidikannya. (3) Melibatkan Ahli untuk keterangan Ahli Ahli sebagai Alat Bukti
f)
Melakukan
upaya
hukum
lanjutan
setelah
ditentukan tersangkanya atau
penghentian penyidikan apabila tidak ditemukan alat bukti yang cukup;
g)
Menyampaikan
Surat
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)
Tahap Kedua, kepada : (1) Pelapor atau Korban atau Keluarga Pelapor/Korban untuk perkara kriminal umum; (2) Tersangka atau keluarga tersangka untuk perkara kriminal kriminal khusus yang tidak memiliki korban (victimless crime). h)
Menyusun Berkas Perkara dan siap untuk dilimpahkan ke Penuntut Umum;
i)
Memperbaiki Berkas Perkara apabila dinyatakan kurang lengkap oleh Penuntut Umum dan mengirimkan kembali Berkas Perkara yang telah diperbaiki kepada Penuntut Umum;
j)
Menyerahkan Berkas Perkara beserta barang bukti dan tersangkanya kepada Penuntut Umum; dan
5
k)
Menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Tahap Ketiga, kepada : (1) Pelapor atau Korban atau
Keluarga Pelapor/Korban untuk perkara kriminal
umum; (2) Tersangka atau keluarga tersangka untuk perkara kriminal kriminal khusus yang tidak memiliki korban (victimless crime). 9.
Ketentuan Larangan dan Kewajiban
a.
Penyidik Dilarang : 1)
Melakukan tindak kekerasan (penyiksaan fisik) dalam melaksanakan penyidikan;
2)
Melakukan diskriminasi pelayanan dalam kegiatan penyidikan;
3)
Menerima dan/atau meminta imbalan sebelum, sebelum, selama, dan/atau setelah kegiatan penyidikan;
4)
Menyebarkan rasa takut kepada terperiksa baik dengan menggunakan ancaman atau ancaman kekerasan atau dengan menunjukkan senjata (api).
b.
Kewajiban Dalam Penyidikan : 1)
Memberikan pelayanan yang sama kepada semua orang (pihak) (pihak) dalam kegiatan kegiatan penyidikan;
2) Menjalankan kegiatan penyidikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 3)
Penggunaan senjata (api) sesuai dengan Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki; Anarki;
10. Pengawasan dan Pengendalian
a.
Pengawasan Pengawasan terhadap kegiatan penyidikan dilakukan oleh : 1)
2) b.
Atasan Penyidik, yaitu : a)
Kasat; dan/atau
b)
Kaur Bin Ops.
Pengawas Penyidik yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pengawasan Penyidik.
Pengendalian Pengendalian penyidikan dilakukan dalam bentuk : 1)
Tata Naskah (Takah) yang berisikan komunikasi tertulis antara penyidik dan Atasan Atasan Penyidik;
2)
Gelar Perkara yang dilakukan dengan melibatkan : a)
Penyidik di lingkungan Sat. Reskrim;
b)
Penyidik dengan mengikutsertakan Pengawas Penyidik;
c)
Penyidik dengan mengikutsertakan mengikutsertakan Satuan lain yang yang dipimpin oleh Kapolres Kapolres atau Kasat Reskrim;
d)
Penyidik dengan mengikutsertakan institusi pengawasan di lingkungan internal Polres Gorontalo.
6
IV. ADMINISTRASI 11. Kelengkapan Administrasi
Segala administrasi adalah administrasi yang menunjang terselenggaranya penyidikan, b erupa : a.
Administrasi Penyidikan yang diatur diatur oleh UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan/atau yang diatur oleh perundang-undangan lainnya; atau
b.
Administrasi Perkantoran yang menunjang kegiatan penyidikan sebagaimana seba gaimana diatur oleh Hukum Administrasi dan/atau Peraturan Kapolri serta peraturan administrasi lainnya.
12. Anggaran
a.
Anggaran penyidikan menyesuaikan dengan DIPA Polri untuk program penyelidikan dan penyidikan yang disediakan bagi Polres Gorontalo ;
b.
Anggaran yang digunakan untuk kepentingan penyidikan menyesuaikan dengan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang atau Atasan Penyidik;
c.
Penggunaan anggaran dalam kegiatan penyidikan sesuai dengan standar biaya khusus (SBK) penyidikan yang disahkan oleh Kapolri.
V. PENUTUP 13.
Ketentuan Lain-Lain
a.
Batas waktu penyelesaian p enyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan :
b.
1)
Sangat sulit ;
2)
Sulit ;
3)
Sedang ; atau
4)
Mudah
Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat S urat Perintah Penyidikan, meliputi :
c.
1)
120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
2)
90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
3)
60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau atau
4)
30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah.
Penentuan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan dilakukan
oleh pejabat yang
berwenang atau Atasan Penyidik; d.
Apabila penyidikan yang dilakukan tidak sesuai sesuai dengan kriteria tingkat kesulitan di atas, atas, maka penyidik mengajukan alasan tentang kesulitan dan/atau hambatan yang dihadapi dalam bentuk Laporan Kemajuan kepada Atasan Penyidik P enyidik (Kasat) ( Kasat) untuk mendapatkan persetujuan.
7
14.
Ketentuan Penutup
a.
Segala hal yang berkaitan dengan kegiatan penyidikan tetap mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang
KUHAP dan/atau undang-undang tertentu yang mengatur hukum
acaranya sendiri. b.
Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Sat Resnarkoba mempedomani Perkap No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.
Hal-hal yang belum ditentukan dan/atau diatur di dalam SOP di bidang penyidikan ini, maka penyidik tetap tetap mempedomani aturan hukum acara yang berlaku.
Limboto, Februari 2016 An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KASAT RESNARKOBA TTD
ASLI, SH AKP NRP 80110618
8
