SURAT KEPUTUSAN No. 15/01/VIII/SK_Dir_ 15/01/VIII/SK_Dir_Keb/2012 Keb/2012
TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT BAPTIS BATU
DIREKTUR RS BAPTIS BATU
MENIMBANG
: a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu mutu pelayanan Rumah Sakit Baptis Batu, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Instalasi Gawat Darurat yang bermutu tinggi. b. Bahwa agar pelayanan Instalasi Instala si Gawat Darurat di Rumah Sakit Baptis Batu dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Baptis Batu sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Baptis Batu. c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Kebijakan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Baptis Batu dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Baptis Batu.
MENGINGAT
: 1. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit. 3. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Baptis Indonesia Nomor 014/SK/YBI/VIII/2009 tentang Penunjukan Direktur Rumah Sakit Baptis Batu 4. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Baptis Indonesia Nomor 047/YBI/VII/2011 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Baptis Batu MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : PERTAMA
: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT BAPTIS BATU TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT BAPTIS BATU.
KEDUA
: Kebijakan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Baptis Batu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA
: Kebijakan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Baptis Batu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Baptis Batu.
KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Batu Pada tanggal : 01 Agustus 2012 Direktur RS Baptis Batu
Arhwinda Pusparahaju A.dr.SpKFR.,MARS
Lampiran Surat Keputusan Direktur RS Baptis Batu Nomor 15/01/VIII/SK_Dir_Keb/2012 Tertanggal 01 Agustus 2012
KEBIJAKAN PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT
Kebijakan Umum : 1. Peralatan di IGD harus selalu dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pelayanan di IGD harus selalu berorientasi kepada mutu dan keselamatan pasien. 3. Semua petugas IGD wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Setiap petugas atau staf Instalasi Gawat Darurat wajib meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan yang sudah diprogramkan. 5. Dalam melaksanakan tugasnya setiap petugas wajib mematuhi ketentuan dalam K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD) serta selalu mengacu pada pencegahan dan pengendalian infeksi. 6. Setiap petugas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, etiket, menghormati hak pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien. 7. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat dilaksanakan 24 jam dalam sehari dan tujuh hari dalam seminggu, yang didukung dengan pelayanan radiologi dan laboratorium 24 jam. 8. Penyediaan tenaga harus mengacu kepada pola ketenagaan. 9. Untuk melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan rapat rutin bulanan minimal satu bulan sekali. 10. Setiap bulan wajib membuat laporan.
Kebijakan Khusus : 1. Instalasi Gawat Darurat dipimpin oleh Dokter yang memiliki sertifikat PPGD yang masih berlaku. 2. Pelayanan gawat darurat di Rumah Sakit Baptis Batu merupakan pelayanan gawat darurat level II. 3. Pelayanan gawat darurat terutama life saving dilaksanakan tanpa membayar uang muka. 4. Dalam memberikan pelayanan harus selalu menghormati dan melindungi hak-hak pasien. 5. Selain menangani kasus “true emergency” IGD juga melayani kasus “false emergency” pada ruang pemeriksaan yang terpisah. 6. Observasi dilakukan pada pasien dengan kebutuhan khusus sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
7. Pada pasien “death on arrival” (DOA) tidak dilakukan resusitasi kecuali atas permintaan keluarga dan harus diberi nomor Rekam Medis. 8. Dokter yang bertugas di IGD harus memiliki sertifikat PPGD / ACLS dan BLS yang masih berlaku. 9. Pada setiap shift jaga, salah satu perawat yang bertugas harus memilliki sertifikat PPGD / ACLS yang masih berlaku sebagai Penanggung Jawab Shift. 10. Obat dan alat kesehatan sesuai standar yang berlaku harus selalu tersedia. 11. Setiap pasien yang datang ke IGD dilakukan triage untuk mendapatkan pelayanan yang tepat dan sesuai dengan kondisi pasien. 12. Triage di IGD dilakukan oleh dokter jaga IGD atau perawat penaggung jawab shift. 13. Setiap pasien yang memerlukan pemeriksaan diagnostik / terapi / spesimen yang tidak tersedia di Rumah Sakit dapat dilakukan rujukan ke Rumah Sakit lain, termasuk juga bagi pasien yang memerlukan rujukan rawat inap yang diindikasikan karena penyakitnya. 14. Bila terjadi bencana, baik yang terjadi di dalam atau di luar Rumah Sakit, IGD siap untuk melakukan penanggulangan bencana. 15. Setiap petugas / staf IGD wajib mengikuti pelatihan yang sudah diprogramkan. 16. Setiap tindakan medis yang mempunyai risiko tinggi harus mendapat persetujuan tertulis dari pasien atau keluarganya / penanggung jawabnya, kecuali pada kondisi gawat darurat yang mengancam kehidupannya. 11. Skrining dan triase :
Skrining dilakukan pada kontak pertama untuk menetapkan apakah pasien dapat dilayani oleh RS. Yang bisa diterima di RS adalah kasus selain yang dibawah ini : a. Pasien dengan diagnosis : 1. TBC dengan XDR / MDR. 2. Gaduh Gelisah ec Psikiatri. 3. Gagal ginjal on HD. 4. CVA Hemorraghic peserta BPJS. 5. Kasus Orthopedi peserta BPJS. 6. HIV AIDS yang memerlukan ARV atau terapi definitif HIV AIDS. 7. Kanker yang perlu konsultan hematologi dan onkologi medis. 8. Kasus Urologi dengan kepesertaan BPJS. 9. Flu burung (kasus dengan hasil Laboratorium penunjang positif) . 10. Flu babi (kasus dengan hasil Laboratorium penunjang positif). 11. SARS (kasus dengan hasil Laboratorium penunjang positif) . 12. Pasien KLL indikasi bedah syaraf dengan kepesertaan BPJS.
b. Tidak ada DPJP yang bertugas kecuali pasien menghendaki atau menyetujui dirawat dokter lain atau asisten DPJP. c. Tidak tersedia bed, peralatan dan pemeriksaan yang sangat diperlukan oleh pasien tidak ditunda pengadaannya. d. Pasien BPJS dengan indikasi IRI.
Triase dilaksanakan melalui kriteria triase, visual atau pengamatan, pemeriksaan fisik, psikologik, laboratorium klinik atau diagnostik imaging sebelumnya. Kebutuhan darurat, mendesak, atau segera diidentifikasi dengan proses triase berbasis bukti untuk memprioritaskan pasien dengan kebutuhan emergensi.
12. Kegiatan tersendiri..
outcare
(hotel care, P3k komersiel dan non komersiel) diatur dalam prosedur
Batu, 01 Agustus 2012 Direktur RS Baptis Batu
Arhwinda P A, dr. SpKFR., MARS
