SURAT KEPUTUSAN No.
TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB
DIREKTUR RSUD PROVINSI NTB
MENIMBANG
: a. Bahwa dalam dalam upaya upaya meningkatkan meningkatkan mutu pelayanan RSUDP NTB, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Instalasi Gawat Darurat yang yang bermutu tinggi. b. Bahwa agar pelayanan Instalasi Gawat Darurat di RSUDP NTB dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur RSUDP NTB sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan Instalasi Gawat Darurat di RSUDP NTB. c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Kebijakan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat RSUDP NTB dengan Keputusan Direktur RSUDP NTB.
MENGINGAT
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. 2. Keputusan Menteri Kesehatan Kesehatan Republik Indonesia Indonesia Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit. MEMUTUSKAN
MENETAPKAN PERTAMA
: : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUDP NTB TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN INSTALASI INSTALASI GAWAT DARURAT RSUDP NTB.
KEDUA
: Kebijakan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat RSUDP NTB sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA
: Kebijakan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat RSUDP NTB sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan Instalasi Gawat Darurat RSUDP NTB.
KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Mataram :
Direktur RSUDP NTB
dr. H. MAWARDI HAMRY, MPPM Pembina Tk. I NIP. 19611106 199603 1 002
Lampiran Surat K eputusan Direktur RSUDP NTB Nomor
KEBIJAKAN PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT
Kebijakan Umum : 1. Peralatan di IGD harus selalu dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pelayanan di IGD harus selalu berorientasi kepada mutu dan keselamatan pasien. 3. Semua petugas IGD wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Setiap petugas atau staf Instalasi Gawat Darurat wajib meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan yang sudah diprogramkan. 5. Dalam melaksanakan tugasnya setiap petugas wajib mematuhi ketentuan dalam K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD) serta selalu mengacu pada pencegahan dan pengendalian infeksi. 6. Setiap petugas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, etiket, menghormati hak pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien. 7. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat dilaksanakan 24 jam dalam sehari dan tujuh hari dalam seminggu, yang didukung dengan pelayanan radiologi dan laboratorium 24 jam. 8. Penyediaan tenaga harus mengacu kepada pola ketenagaan. 9. Untuk melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan rapat rutin bulanan minimal satu bulan sekali. 10. Setiap bulan wajib membuat laporan.
Kebijakan Khusus : 1. Instalasi Gawat Darurat dipimpin oleh Dokter yang memiliki sertifikat PPGD yang masih berlaku. 2. Pelayanan gawat darurat di RSUDP NTB merupakan pelayanan gawat darurat level II. 3. Pelayanan gawat darurat terutama life saving dilaksanakan tanpa membayar uang muka. 4. Dalam memberikan pelayanan harus selalu menghormati dan melindungi hak-hak pasien. 5. Selain menangani kasus “true emergency” IGD juga melayani kasus “false emergency” pada ruang pemeriksaan yang terpisah. 6. Observasi dilakukan pada pasien dengan kebutuhan khusus sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
7. Pada pasien “death on arrival” (DOA) tidak dilakukan resusitasi kecuali atas permintaan keluarga dan harus diberi nomor Rekam Medis. 8. Dokter yang bertugas di IGD harus memiliki sertifikat PPGD / ACLS dan BLS yang masih berlaku. 9. Pada setiap shift jaga, salah satu perawat yang bertugas harus memilliki sertifikat PPGD / ACLS yang masih berlaku sebagai Penanggung Jawab Shift. 10. Obat dan alat kesehatan sesuai standar yang berlaku harus selalu tersedia. 11. Setiap pasien yang datang ke IGD dilakukan triage untuk mendapatkan pelayanan yang tepat dan sesuai dengan kondisi pasien. 12. Triage di IGD dilakukan oleh dokter jaga IGD atau perawat penaggung jawab shift. 13. Setiap pasien yang memerlukan pemeriksaan diagnostik / terapi / spesimen yang tidak tersedia di Rumah Sakit dapat dilakukan rujukan ke Rumah Sakit lain, termasuk juga bagi pasien yang memerlukan rujukan rawat inap yang diindikasikan karena penyakitnya. 14. Bila terjadi bencana, baik yang terjadi di dalam atau di luar Rumah Sakit, IGD siap untuk melakukan penanggulangan bencana. 15. Setiap petugas / staf IGD wajib mengikuti pelatihan yang sudah diprogramkan. 16. Setiap tindakan medis yang mempunyai risiko tinggi harus mendapat persetujuan tertulis dari pasien atau keluarganya / penanggung jawabnya, kecuali pada kondisi gawat darurat yang mengancam kehidupannya. 11. Skrining dan triase :
Skrining dilakukan pada kontak pertama untuk menetapkan apakah pasien dapat dilayani oleh RS. Triase dilaksanakan melalui kriteria triase, visual atau pengamatan, pemeriksaan fisik, psikologik, laboratorium klinik atau diagnostik imaging sebelumnya. Kebutuhan darurat, mendesak, atau segera diidentifikasi dengan proses triase berbasis bukti untuk memprioritaskan pasien dengan kebutuhan emergensi.
12. Kegiatan outcare (hotel care, P3k komersiel dan non komersiel) diatur dalam prosedur tersendiri..
Mataram, Direktur RSUDP NTB
dr. H. MAWARDI HAMRY, MPPM Pembina Tk. I NIP. 19611106 199603 1 002
