Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
PEDOMAN SURVEI AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat oleh Puskesmas, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya telah dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan klinis, manajemen, dan penyelenggaraan upaya-upaya kesehatan. Akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama lainnya merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama lainnya yang dilakukan oleh lembaga independen dan/atau lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan yang diberikan wewenang oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Indonesia. Dalam pelaksanaan pelaksanaan akreditasi, bagi Puskesmas dilakukan penilaian terhadap manajemen Puskesmas, penyelenggaraan upaya Puskesmas, dan pelayanan klinis dengan menggunakan standar akreditasi Puskesmas, untuk Klinik menggunakan standar akreditasi klinik, sedangkan untuk praktik dokter dan dokter gigi mandiri dengan standar akreditasi pelayanan praktik mandiri kedokteran yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Survei Penilaian akreditasi dilakukan oleh surveior surveior akreditasi yang kompeten untuk melakukan survei akreditasi secara objektif yang didasarkan pada standar, kriteria, dan 1
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
elemen penilaian yang ada pada standar akreditasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan peraturan perundangan yang berlaku. Agar surveior akreditasi dapat melakukan penilaian secara objektif dan benar, maka perlu disusun pedoman survei akreditasi yang menjadi acuan bagi surveior dalam melaksanakan melaksanakan survei dan penilaian akreditasi. Pedoman survei akreditasi disusun oleh Tim Penyusun Pedoman Survei Akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman ini merupakan acuan untuk mempersiapkan dan melaksanakan melaksanakan proses penilaian akreditasi menggunakan standar yang tel ah disusun. Dengan menggunakan pedoman pedoman ini, pengelola Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama lainnya akan memahami proses membangun sistem manajemen mutu, sistem pengelolaan dan manajemen, dan sistem pelayanan klinis, dan ditambah sistem penyelenggaraan penyelenggaraan upaya-upaya kesehatan kesehatan bagi Puskesmas agar memenuhi standar yang telah ditetapkan dan peraturan perundangan yang berlaku. Fasilitator dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten dapat menggunakan pedoman ini sebagai acuan dalam memberikan dukungan, pembinaan dan pendampingan bagi Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama lainnya dalam menerapkan standar yang ditetapkan, dan mengupayakan dukungan dari pemerintah daerah untuk melengkapi mele ngkapi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan standar dan peraturan perundangan yang berlaku.
B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tetang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144; 2
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
elemen penilaian yang ada pada standar akreditasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan peraturan perundangan yang berlaku. Agar surveior akreditasi dapat melakukan penilaian secara objektif dan benar, maka perlu disusun pedoman survei akreditasi yang menjadi acuan bagi surveior dalam melaksanakan melaksanakan survei dan penilaian akreditasi. Pedoman survei akreditasi disusun oleh Tim Penyusun Pedoman Survei Akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman ini merupakan acuan untuk mempersiapkan dan melaksanakan melaksanakan proses penilaian akreditasi menggunakan standar yang tel ah disusun. Dengan menggunakan pedoman pedoman ini, pengelola Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama lainnya akan memahami proses membangun sistem manajemen mutu, sistem pengelolaan dan manajemen, dan sistem pelayanan klinis, dan ditambah sistem penyelenggaraan penyelenggaraan upaya-upaya kesehatan kesehatan bagi Puskesmas agar memenuhi standar yang telah ditetapkan dan peraturan perundangan yang berlaku. Fasilitator dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten dapat menggunakan pedoman ini sebagai acuan dalam memberikan dukungan, pembinaan dan pendampingan bagi Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama lainnya dalam menerapkan standar yang ditetapkan, dan mengupayakan dukungan dari pemerintah daerah untuk melengkapi mele ngkapi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan standar dan peraturan perundangan yang berlaku.
B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tetang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144; 2
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
4. UU praktik Kedokteran 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193; 7. Peraturan Menteri Kesehatan No 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Peraturan Menteri Kesehatan No 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis 9. Peranturan Menteri Kesehatan No 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 10. Peraturan Menteri Kesehatan No 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; 11. Peraturan Menteri Kesehatan No 09 Tahun 2014 tentang Klinik; 12. Peraturan Menteri Kesehatan No 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 13. Peraturan Menteri Kesehatan No 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
C. Tujuan: 1. Tujuan Umum: Tersedianya panduan bagi tenaga surveior akreditasi dalam melakukan survei akreditasi sesuai dengan standar nasional akreditasi. 2. Tujuan Khusus: Menyediakan panduan bagi surveior akreditasi agar dapat: a. Melakukan penilaian akreditasi manajemen b. Melakukan penilaian akreditasi pelayanan klinis. c. Melakukan penilaian akreditasi penyelenggaraan upaya-upaya kesehatan Puskesmas (untuk Puskesmas).
3
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
D. Sasaran : Pedoman ini disusun bagi surveior akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang dipilih dan ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama lainnya.
4
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
Bab II PENILAIAN AKREDITASI A. Pengertian Akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah proses penilaian eksternal oleh Komisi Akreditasi terhadap Puskesmas/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama lainnya apakah sesuai dengan standar akreditasi yang ditetapkan. Akreditasi bertujuan menilai sistem mutu dan sistem pelayanan di Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama lainnya, tetapi juga bertujuan untuk membina fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dalam upaya berkelanjutan untuk memperbaiki sistem pelayanan dan kinerja yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, keselamatan, dan manajemen risiko. Komisi Akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama lainnya adalah Lembaga Independen yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan untuk melaksanakan penilaian akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama lainnya, yang selanjutnya disebut sebagai Komisi Akreditasi. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama meliputi: Puskesmas, Klinik, Praktik Dokter, dan Praktik Dokter Gigi.
B. Manfaat akreditasi Akreditasi akan memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Memberikan keunggulan kompetitif, terutama untuk pelayanan klinis yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan keselamatan pasien 5
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
2. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan karena komitmen terhadap mutu dan kinerja pelayanan 3. Menjamin diselenggarakan pelayanan pasien dan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pelayanan yang disediakan 4. Meningkatkan pendidikan pada staf untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat 5. Meningkatkan pengelolaan risiko baik pada pelayanan pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan, dan penyelenggaraan upaya Puskesmas kepada masyarakat 6. Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf 7. Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja 8. Meningkatkan keamanan dalam bekerja.
C. Mekanisme akreditasi Akreditasi dilaksanakan oleh Komisi Akreditasi dengan menggunakan standar akreditasi. Prinsip penilaian adalah penilaian oleh peer, yaitu peer yang direkrut dan dipilih oleh Komisi Akreditasi dengan latar belakang mempunyai pengalaman bekerja sebagai manajer, pengelola program, dan/atau pengelola pelayanan klini s di Puskesmas atau Klinik atau Praktik Dokter, dengan l atar belakang pendidikan minimal D-3 bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan kajian awal terhadap PuskesmasPuskesmas yang ada di wilayah kerja untuk menentukan kesiapan Puskesmas yang telah membangun sistem mutu dan sistem pelayanan untuk dilakukan penilaian oleh Komisi Akreditasi. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengusulkan Puskesmas-Puskesmas yang telah siap dinilai kepada Dinas Kesehatan Provinsi untuk selanjutnya meneruskan kepada Komisi Akreditasi. Untuk Klinik dan Praktik Dokter/Dokter Gigi Mandiri, permohonan akreditasi diajukan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk kemudian diteruskan kepada Komisi Akreditasi. 6
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
Komisi Akreditasi akan menugaskan Koordinator Surveior untuk melaksanakan survei akreditasi, menetapkan jadual penilaian, dan akan mengirimkan tim surveior yang terdiri dari tenaga surveior sejumlah 3 orang selama 3 hari untuk melakukan penilaian akreditasi sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penilaian, tim surveior akan memberikan rekomendasi kepada Komisi Akreditasi tentang status akreditasi dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dinilai, melalui koordinator surveior di Provinsi untuk selanjutnya dibahas oleh Tim Penilai yang ada di Komisi Akreditasi dan ditetapkan status akreditasi oleh Komisi Akreditasi untuk diterbitkan sertifikat akreditasi.
D. Struktur standar akreditasi. 1. STRUKTUR STANDAR AKREDITASI PUKESMAS Stuktur standar akreditasi Puskesmas terdiri dari 9 Bab, dengan total 802 Elemen Penilaian, setiap bab akan diuraikan dalam standar, tiap standar akan diuraikan dalam kriteria, tiap kriteria diuraikan dalam elemen penilaian untuk menilai pencapaian kriteria tersebut: Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) dengan 59 EP Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) dengan 121 EP Bab III. Peningkatan Mutu dan Manajemen Risiko (PMMR) dengan 32 EP Bab IV. Upaya Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (UPBS) dengan 53 EP Bab V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Puskesmas (KMUP) dengan 101 EP Bab VI. Sasaran Kinerja dan MDG’s (SKM) dengan 55 EP Bab VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) dengan 151 EP Bab VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) dengan 172 EP Bab IX. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP) dengan 58 EP 2. STRUKTUR STANDAR AKREDITASI KLINIK 7
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
Struktur standar Akreditasi Klinik terdiri dari 4 Bab, dengan total 503 Elemen Penilaian. Setiap bab akan diuraikan dalam standar, tiap standar akan diuraikan dalam kriteria, tiap kriteria diuraikan dalam elemen penilaian untuk menilai pencapaian kriteria tersebut: Bab I. Kepemimpinan dan Manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan (KMFK) dengan 122 EP Bab II. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) dengan 151 EP Bab III. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) dengan 172 EP Bab IV. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP) dengan 58 EP 3. STRUKTUR STANDAR AKREDITASI PRAKTIK MANDIRI DOKTER/DOKTER GIGI Struktur standar Akreditasi Praktik Mandiri Dokter/Dokter Gigi terdiri dari 2 Bab, dengan total 435 Elemen Penilaian, yang diuraikan dalam standar, tiap standar akan diuraikan dalam kriteria, tiap krieria diuraikan dalam elemen penilaian untuk menilai pencapaian kriteria tersebut: Bab I. Kepemimpinan dan Manajemen Praktik Mandiri (KMPM) dengan 138 EP Bab II. Layanan Klinis dan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (LKPM) dengan 297 EP
E.
Metode Penilaian
Penilaian akreditasi dilakukan dengan menilai tiap elemen penilaian pada tiap kriteria. Pencapaian terhadap elemen-elemen penilaian pada setiap kriteria diukur dengan tingkatan sebagai berikut: 1). Terpenuhi
: bila pencapaian elemen ≥ 80 % dengan nilai 10,
2). Terpenuhi sebagian
: bila pencapaian elemen 20 % - 79 %, dengan nilai 5,
3). Tidak terpenuhi
: bila pencapaian elemen < 20 %, dengan nilai 0.
8
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
Penilaian tiap Bab adalah penjumlahan dari nilai tiap elemen penilaian pada masingmasing kriteria yang ada pada Bab tersebut dibagi jumlah elemen penilaian Bab tersebut dikalikan 10, kemudian dikalikan dengan 100 %. Misalnya: Nilai Bab I = Penjumlahan nilai seluruh elemen penilaian Bab I x 100 % Jumlah elemen penilaian Bab I x 10
F. Keputusan akreditasi: 1. Penetapan Keputusan Akreditasi Puskesmas adalah : a. Tidak Terakreditasi: jika pencapaian nilai Bab I, II, dan III kurang dari 75 % dan Bab IV, V, VI < 60 %, VII, VIII, IX kurang dari 20 % b. Terakreditasi Dasar: jika pencapaian nilai Bab I, II, dan III ≥ 75 %, dan Bab IV, V, VI ≥ 60 %, Bab VII, VIII, IX ≥ 20 % c. Terakreditasi Madya: jika pencapaian nilai Bab I, II, III, IV, V ≥ 75 %, Bab VI, VII ≥ 60 % VIII , IX ≥ 20 % d. Terakreditasi Utama: jika pencapaian nilai Bab I, II, III, IV, V, VI, VII ≥ 75 Bab VIII, IX ≥ 60 % e. Terakreditasi Paripurna: jika pencapaian nilai semua Bab ≥ 75 % 2. Penetapan Keputusan Akreditasi Klinik adalah: a. Tidak terakreditasi: jika pencapaian nilai Bab I, II, III, IV < 75 % b. Terakreditasi: jika pencapaian nilai semua Bab ≥ 75 % 3. Penetapan Keputusan Akreditasi Praktik Mandiri adalah: a. Tidak terakreditasi: jika pencapaian nilai Bab I dan Bab II < 75 % b. Terakreditasi: jika pencapaian nilai semua Bab ≥ 75 %
Hasil penilaian akreditasi oleh tim surveior dikirim kepada Komisi melalui koordinator surveior di Provinsi disertai dengan rekomendasi keputusan akreditasi. 9
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
Rekomendasi Penetapan status akreditasi ditentukan berdasarkan penilaian terhadap rekomendasi tim surveior, untuk kemudian diteruskan kepada Komisi Akreditasi untuk diterbitkan sertifikat akreditasi berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai. Sertifikat akreditasi berlaku selama 3 (tiga) tahun tahun dengan pembinaan oleh Tim Pendamping Akreditasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setiap 6 Bulan.
BAB III PENGORGANISASIAN SURVEI AKREDITASI PUSKESMAS/KLINIK A. Pengertian 1. Survei akreditasi Survei akreditasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh surveior untuk menilai tingkat kesesuaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dalam menerapkan standar akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan 2. Surveior akreditasi adalah tenaga surveior yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer yang mempunyai kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan. 3. Tim Surveior: Tim surveior Akreditasi Puskesmas terdiri dari seorang ketua tim merangkap anggota dan dua orang anggota, yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi dan telah mendapatkan sertifikat sebagai surveior akreditasi, sedangkan Tim surveior Akreditasi Klinik dan Praktik Mandiri terdiri dari dua orang surveior, satu surveior sebagai surveior manajemen akan menilai Bab I dan Bab IV untuk akreditasi Klinik atau Bab I untuk akreditasi Praktik Mandiri, sedangkan surveior klinis akan menilai Bab II dan Bab III dari standar akreditasi Klinik, atau Bab II untuk akreditasi Praktik Mandiri.
10
Pedoman Surveior
Akreditasi FKTP
Tim surveior mempunyai tugas untuk melakukan survei akreditasi terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sesuai dengan standar yang berlaku. Tim surveior mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk memberikan rekomendasi status pencapaian akreditasi kepada Komisi Akreditas.
B. Pengorganisasian Untuk pelaksanaan penilaian akreditasi perlu dibentuk organisasi pelaksana Akreditasi yang bersifat independen yang berkedudukan di Pusat, Koordinator surveyor di Provinsi, dan Kelompok Surveyor yang bertanggung jawab kepada lembaga independen pelaksana akreditasi tersebut. 1. Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Sebelum lembaga independen tersebut terbentuk,
Kementerian Kesehatan
membentuk Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang bertugas untuk: a. Melaksanakan survey akreditasi sampai dengan terbentuknya lembaga independen akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. b. Mempersiapkan pembentukan lembaga independen akreditasi Fasilits Kesehatan Tingkat Pertama. 2. Koordinator Surveior di Provinsi : Untuk memperlancar dan mengkoordinasikan kegiatan survei akreditasi ditetapkan Koordinator Surveior.
Koordinator Surveior mempunyai tugas
mengkoordinasikan surveior di suatu provinsi dalam melaksanakan survei akreditasi. Koordinator surveior dibantu oleh seorang sekretaris. Tugas pokok Koordinator Surveior: a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penilaian akreditasi pelayanan kesehatan dasar atas mandat dari Komisi Akreditasi; b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penilaian akreditasi di Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lainnya; c. Menugaskan surveior untuk melaksanakan penilaian d. Menetapkan jadwal survey 11
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
e. Menyusun rencana kegiatan penilaian akreditasi termasuk besaran biaya survei akreditasi. f. Melaporkan pelaksanaan penilaian akreditasi kepada Komisi Akreditasi sebagai dasar penerbitan sertifikasi akreditasi.
3.
Surveior: a. Kriteria : Untuk akreditasi Puskesmas, dalam 1 tim terwakili tenaga : dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan fungsional lainnya, minimal pendidikan D III. 1). Bidang Administrasi dan Manajemen Puskesmas : a). Pendidikan : Minimal D-3 Kesehatan dan mempunyai pengalaman di bidang administrasi dan manajemen Puskesmas selama minimal 3 tahun b). Memiliki sertifikat pelatihan surveior akreditasi yang diterbitkan oleh Komisi Akreditasi. 2). Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas : a). Pendidikan : Minimal D-3 Kesehatan dan pernah terlibat dalam upaya Puskesmas selama minimal 3 tahun b). Memiliki sertifikat pelatihan surveior yang diterbitkan oleh Komisi Akreditasi 3). Bidang Pelayanan Klinis : a). Pendidikan : Dokter dan pernah bekerja di Puskesmas selama minimal 1 tahun b). Memiliki sertifikat pelatihan surveior akreditasi yang diterbitkan oleh Komisi Akreditasi. Untuk akreditasi Klinik dan Praktik Dokter/Dokter Gisi, dalam 1 tim terdiri dari dua orang, yaitu: dokter, dan tenaga kesehatan lainnya dengan pendidikan minimal D III. 1). Bidang Kepemimpinan dan Pengelolaan:
12
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
a). Pendidikan : Minimal D-3 Kesehatan dan mempunyai pengalaman di bidang administrasi dan manajemen Puskesmas atau di Fasilitas Pelayanan Kesehatan selama minimal 3 tahun b). Memiliki sertifikat pelatihan surveior akreditasi yang diterbitkan oleh Komisi Akreditasi. 2). Bidang Pelayanan Klinis : a). Pendidikan : Dokter dan pernah bekerja di Puskesmas atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan selama minimal 1 tahun b). Memiliki sertifikat pelatihan surveior akreditasi yang diterbitkan oleh Komisi Akreditasi. b. Kode Etik : Dalam melaksanakan tugas survei akreditasi, surveior wajib mematuhi kode etik surveior sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Bersikap ramah, santun dan terbuka. Bersikap jujur dan tidak memihak. Sadar akan kedudukannya, hak dan kewajibannya sebagai surveyor. Menampilkan diri sebagai penasehat dan pembimbing. Memegang teguh rahasia yang berkaitan dengan tugasnya. Menjaga kondisi kesehatan dan menghilangkan kebiasaan tidak sehat. Patuh terhadap ketentuan setempat di Puskesmas/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 8) Menjaga penampilan dalam hal berpakaian. 9) Menguasai dan mengikuti perkembangan IPTEK, dalam bidang keahliannya terutama dalam bidang pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, praktek klinis, manajemen Puskesmas dan Fasiltias Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan instrumen akreditasi. 10)Bekerja sesuai pedoman dan kode etik yang ditetapkan oleh Tim. 11)Tidak menggunakan Tim untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu atau melakukan promosi diri dengan tujuan memperoleh imbalan.
Yang tidak boleh dilakukan oleh surveior adalah: 13
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
1) 2) 3) 4)
Berwajah sangar, supaya kelihatan berwibawa Menyatakan kelulusan atau ketidak lulusan selama survei Menakut-nakuti seolah olah tak lulus saat exit conference Membentak-bentak staf Puskesmas/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama karena berbagai sebab (misal staf lambat dalam menyiapkan dokumen dll) 5) Meminta fasilitas di luar bidang akreditasi 6) Meminta fasilitas untuk mengajak keluarga 7) Meminta fasilitas hotel, restoran dan transportasi yang berlebihan diluar kemampuan Puskesmas/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 8) Menyalahkan tanpa dasar dan tak memberi solusi 9) Merokok (semua surveior harus memberikan contoh larangan merokok) selama kegiatan survei 10)Minum minuman keras 11)Memakai baju seksi /seronok /tidak sopan/baju casual/ jean pada saat penilaian 12)Menawarkan diri atau menjadi pembimbing diluar ketentuan Ti m 13)Meminta oleh-oleh 14)Memangkas jumlah hari survei 15)Meninggalkan Puskesmas/Fasiltias Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama disaat jam kerja 16)Menjanjikan kelulusan 17)Meminta fasilitas yang tidak dimungkinkan oleh Puskesmas/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 18)Memberikan komentar negatif terhadap pembimbing atau surveior lain 19)Menerima uang dan/atau hadiah dari Puskesmas/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang dinilai c. Surveior mempunyai fungsi melakukan penilaian akreditasi, dalam melaksanakan fungsi tersebut, surveior mempunyai tugas: 1). Memahami Standard an Instrumen Akreditasi 2). Melaksanakan Survei akreditasi: a). Mempersiapkan rencana survei akreditasi. b). Konfirmasi lokasi dan jadwal survei akreditasi. c). Melakukan survei akreditasi sesuai jadual yang ditetapkan.
14
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
d). Mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar akreditasi secara objektif. 3). Menyampaikan hasil penilaian akreditasi kepada Komisioner Akreditasi melalui Koordinator Surveior untuk ditetapkan status akreditasi. 4). Melaporkan hasil survei secara tertulis kepada Komisioner Akreditasi.
d. Proses rekrutmen dan seleksi surveior. 1) Komisioner Akreditasi mengumumkan rencana perekrutan surveior melalui Dinas Kesehatan Provinsi untuk diteruskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan melampirkan lamaran dan ketentuan persyaratan sebagai surveior. 2) Calon surveior mengirimkan lamaran langsung ke Komisi Akreditasi dengan melengkapi persyaratan surveior akreditasi. Berdasarkan rapat komisioner ditetapkan calon surveior untuk dipanggil untuk mengikuti Pelatihan Surveior. Setelah dinyatakan lulus Pelatihan, diberikan sertifikat sebagai surveior akreditasi dari Komisi Akreditasi dan diwajibkan magang minimal satu kali.
BAB IV 15
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
TATA LAKSANA SURVEI AKREDITASI A.
Pengajuan penilaian akreditasi 1.
Untuk Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengajukan permintaan penilaian akreditasi Kepada Komisi Akreditasi melalui Kepala Dinas Kesehatan Propinsi berdasarkan hasil penilaian Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2.
Untuk Klinik dan Praktik Mandiri, Penanggung jawab Klinik/Praktik Mandiri mengajukan permohonan penilaian akreditasi Kepada Komisi Akreditasi melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
3.
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi membuat surat rekomendasi dan meneruskan permintaan akreditasi kepada Komisi akreditasi (maks 5 hari kerja) dlm bentuk surat elektronik dan surat asli
4.
Komisi Akreditasi menugaskan Koordinator Surveior di Provinsi untuk merencanakan dan melaksanakan survei penilaian akreditasi dengan tembusan Kadinkes Prov (maks 5 hari kerja).
5.
Koordinator melakukan pembahasan internal untuk menyusun jadual penilaian termasuk penentuan surveiornya (maks 3 hari kerja).
6.
Surat jawaban dari Koordinator beserta jadual disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi (maks 5 hari kerja).
B.
Pelaksanaan Survei Akreditasi Untuk Puskesmas, survei akreditasi dilakukan selama 3 (tiga) hari sesuai dengan jadual yang ditetapkan, jumlah surveior yang ditugaskan tergantung dari banyaknya upaya kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas. Untuk Klinik dilakukan selama 3 (tiga) hari sesuai dengan jadual yang ditetapkan, dengan jumlah surveior 2 (dua) orang. Untuk Praktik Mandiri Dokter/Dokter Gigi dilakukan selama 2 (dua) hari sesuai dengan jadual yang ditetapkan, dengan jumlah surveyor 2 (dua) orang.
C.
Penetapan dan Rekomendasi Hasil Audit (dilaksanakan pd hari ke 3 survei) : 16
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
1.
Rapat tim surveior
2.
Kesimpulan dan rekomendasi (dalam rekomendasi harus disebutkan prioritas pendampingan oleh tim pendamping kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan 6 bulan)
3.
Laporan hasil survei dikirim langsung oleh
Ketua tim surveyor kepada
Komisi Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dengan tembusan kepada koordinator surveior di provinsi (maksimum 7 hari setelah pelaksanaan Survei Akred) melalui surel dan surat dengan menggunakan software pelaporan.
D.
Penentuan Kelulusan Akreditasi melalui Rapat Komisioner dalam waktu maksimum 10 hari kerja. Penerbitan sertifikat Akreditasi oleh Komisi Akreditasi dalam waktu 10 hari kerja, untuk kemudian dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi dalam waktu 5 hari kerja untuk diteruskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten.
17
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
Mekanisme pendampingan persiapan akreditasi puskesmas 4. Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan assessment kesiapan
Din Kes Kab
1.
3. Mengajukan hasil penilaian self assessment pasca pendampingan 2. Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan pendampingan
18
Dinas Kesehatan Kabupaten memilih puskesmas
Puskesmas
Akreditasi FKTP
Mekanisme akreditasi puskesmas 9. Penerbitan sertifikat 4. Meneruskan Permohonan ke komisi
Din Kes Prov
Komisi Akreditasi 5. Menugaskan koordinator utk Membentuk tim surveior
8. Meneruskan Rekomendasi hasil survei
Koordinator Surveior di 3. Mengajukan permohonan Provinsi penilaian akreditasi 10. Meneruskan sertifikat Ke Kabupaten Din Kes Kab 6. Survei akreditasi
2. Check Kesiapan Puskesmas
10. Menyerahkan sertifikat ke fasyankes 1. Mengajukan hasil Puskesmas self-assessment pasca pendampingan
19
7. Rekomendasi Hasil survei
Pedoman Surveior
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
Mekanisme penilaian akreditasi Klinik/Praktik Mandiri 9. Penerbitan sertifikat
4. Meneruskan Permohonan ke komisi
Komisi Akreditasi 5. Menugaskan koordinator utk Membentuk tim surveior
8. Meneruskan Rekomendasi hasil survei
Din Kes Prov
Koordinator Surveior di 3. Meneruskan permohonan Provinsi sesudah chek kesiapan 10. Meneruskan sertifikat Ke Kabupaten Din Kes Kab 6. Survei akreditasi 10. Menyerahkan sertifikat ke fasyankes 2. Check Kesiapan
1. Mengajukan Permohonan akreditasi
Klinik/Praktik Mandiri
20
7. Rekomendasi Hasil survei
Pedoman Surveior
Akreditasi FKTP
BAB V METODE SURVEI AKREDITASI
Survei akreditasi dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen yang disusun oleh Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lainnya yang merupakan regulasi internal dalam manajemen, penyelenggaraan pelayanan klinis, dan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat (untuk Puskesmas). Selanjutnya surveior akan melakukan telusur terhadap pelaksanaan manajemen, penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat (untuk Puskesmas), dan penyelenggaraan pelayanan klinis apakah sesuai dengan regulasi internal yang telah dibakukan, dan persyaratan yang ada pada elemen penilaian pada tiap-tiap standar akreditasi. Telusur dil akukan dengan visitasi lapangan melalui wawancara baik kepada manajemen, penanggung jawab dan pelaksana
masing-masing
upaya
kesehatan
masyarakat
(untuk
Puskesmas),
penanggung jawab pelayanan klinis, pelaksana pelayanan klinis, pasien, dan pejabat lintas sektor terkait (untuk Puskesmas), telusur juga dilakukan dengan observasi terhadap kegiatan manajemen, pelayanan klinis, maupun penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat (untuk Puskesmas), dan bukti-bukti dokumen (rekaman) bukti pelaksanaan kegiatan. Pada dasarnya pelaksanaan telusur adalah sebagai berikut: 1. Menggunakan informasi yang ada pada aplikasi permohonan survei, survei sebelumnya, dan laporan monitoring 2. Mengikuti kejadian yang dialami pasien/sasaran pada masing-masing upaya puskesmas (untuk Puskesmas) selama ia berada dalam seluruh proses pelayanan 3. Memberi kesempatan bagi surveior melakukan identifikasi masalah dari satu atau lebih langkah proses pelayanan/penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat (untuk Puskemas) atau masalah diantara proses. Secara rinci metode survei akreditasi dilaksanakan sebagai berikut: A.
Metode Survei Akreditasi Manajemen 21
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
Telusur untuk survei akreditasi manajemen pada dasarnya adalah membuktikan bahwa system manajemen mutu dan sistem manajemen telah ditetapkan dan dijalankan. Pembakuan sistem mutu dilakukan dengan menetapkan kebijakan, pedoman, dan prosedur-prosedur mutu yang dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan perbaikan mutu dan kinerja. Penelusuran terhadap pelaksanaan sistem manajemen mutu terutama adalah membuktikan apakah siklus Plan, Do, Study, Action berjalan secara konsisten sebagai upaya perbaikan mutu dan kinerja
pelayanan. Penelusuran dapat dilakukan dengan melihat dokumen yang merupakan rekaman dari pelaksanaan, wawancara terhadap manajemen dan staf untuk menelusur proses pelaksanaan prosedur kerja, dan upaya-upaya perbaikan yang dilakukan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan. Untuk membuktikan bahwa proses manajemen berjalan dengan baik, maka surveior dapat melakukan telusur terhadap rekaman kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lainnya. Untuk Puskesmas, wawancara dapat dilakukan baik lintas program maupun lintas sektor terhadap keseluruhan proses manajemen. B.
Metode Survei Upaya-Upaya Kesehatan Masyarakat (untuk Puskesmas). Penelusuran untuk manajemen dan pelaksanaan upaya-upaya kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh Puskesmas dilakukan mulai dari proses identifikasi kebutuhan masyarakat, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluai masing-masing upaya. Penelusuran dapat dilakukan dengan melihat hasil rekaman kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi dengan hasil-hasil dan tindak lanjut yang dilakukan. Penelusuran juga perlu dilakukan untuk membuktikan apakah proses dilakukan sesuai dengan kebijakan dan pedoman 22
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
program melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dan pelaksanaan program termasuk lintas program, lintas sektor, masyarakat dan sasaran. C.
Metode Survei Pelayanan Klinis: 1). Kegiatan Telusur Pasien Secara Individual: Telusur pasien secara individual adalah metoda evaluasi yang dilakukan selama dilakukan on-site survei dan di maksudkan untuk menelusuri pengalaman pasien tentang asuhan yang diterimanya selama berada di Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lainnya. Metodologi telusur digunakan untuk melakukan analisis dari sistem yang digunakan oleh Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama l ainnya dalam memberikan asuhan, tindakan dan pelayanan dengan menggunakan pasien sebagai kerangka kerja untuk mengukur pelaksanaan standar. Selama telusur pasien secara individual ini surveior akan melakukan hal-hal dibawah ini : 1. Mengikuti alur asuhan, tindakan, pelayanan yang diberikan kepada pasien 2.
Penilaian hubungan kerja antar petugas pemberi pelayanan dan unit kerja terkait.
3.
Identifikasi masalah pada proses pelayanan pasien
Menggunakan informasi yang ada di aplikasi permohonan survei, surveior memilih pasien dari daftar pasien aktif untuk menelusuri pengalaman mereka selama mendapat pelayanan. Interaksi ini akan memberikan kesempatan untuk menilai masalah kontinuitas layanan.
Agar sesuai dengan layanan yang sedang ditelaah, penelusuran termasuk elemen-elemen sebagai berikut : a. Telaah rekam medis pasien dengan petugas kesehatan yang bertanggang jawab atas asuhan, tindakan, atau layanan yang diterima 23
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
pasien tersebut. Jika petugas yang bertanggung jawab ini tidak ada, surveior dapat membicarakan dengan petugas lain yang terkait. b. Obserasi secara langsung pada asuhan pasien c. Observasi pada proses pengobatan d. Observasi pada masalah pencegahan dan pengendalian infeksi e. Observasi pada proses perencanaan asuhan f.
Diskusi tentang data yang digunakan. Ini termasuk cara meningkatkan mutu, informasi yang digunakan sebagai bahan pembelajaran, perbaikan dengan menggunakan data, dan desiminasi data
g. Observasi dampak dari lingkungan terhadap keselamatan dan peran staf untuk menekan risiko terhadap lingkungan h. Observasi terhadap pemeliharaan peralatan medis i.
Wawancara dengan pasien dan atau dengan keluarga pasien (jika dibenarkan dan ijin dberikan oleh pasien dan/atau keluarga). Diskusi difokuskan pada alur asuhan, dan jika mungkin mencoba mencocokkan masalah yang diidentikasi selama dilakukan penelusuran.
j.
Membahas manajemen kedaruratan dan masalah alur pasien di unit gawat darurat. Masalah alur pasien mungkin juga dibahas di area penunjang yang terkait dengan pasien yang ditelusuri.
Surveior dapat memilih dan menelaah 5 sampai 10 rekam medis secara tertutup untuk mencocokkan masalah yang sudah diketemukan. Surveior dapat bertanya pada petugas di unit layanan terkait sebagai pelengkap dari telaah rekam medis. Kriteria dibawah ini dapat digunakan sebagai panduan memilih tambahan rekam medis yang tergantung pada situasi : 1. Diagnosis sama atau mirip 2. Pasien hampir keluar dari rawat inap Puskesmas 3. Diagnosis sama tetapi dokternya berbeda 4. Tes sama tetapi lokasi berbeda 5. Usia dan jenis kelamin sama 6. Lama rawat inap 7. Wawancara dengan petugas 24
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
8. Telaah prosedur dan notulen jika dibutuhkan 9. Keterkaitan dengan surveior yang lain Masalah yang diketemukan dari telusur pasien secara individual dapat mengarah pada eksplorasi lebih lanjut pada telusur sistem atau kegiatan survei yang lain, seperti pemeriksaan fasilitas dan wawancara dengan pimpinan. Temuan dari telusur akan mengarah pada telusur lebih lanjut pada pelayanan terkait. Temuan juga dapat mengidentifikasi masalah yang terkait dengan koordinasi dan komunikasi yang diperoleh dari informasi yang berhubungan dengan mutu dan keselamatan layanan.
2). Telusur Sistem Pelayanan pada masing-masing unit pelayanan Telusur Sistem memperhatikan sistem atau proses spesif ik lintas fasilitas pelayanan kesehatan. Pada telusur sistem dilakukan eksplorasi proses pelayanan pasien dikaitkan dengan sistem pelayanan yang terkait dengan tiap tahapan proses pelayanan. Telusur system berbeda dengan telusur individual yang menelusuri kegiatan pelayanan dari sudut pandang pengalaman pasien. Selama telusur sistem, surveior melaksanakan hal-hal sebagai berikut : a) Evaluasi kinerja proses dengan fokus tertentu pada integrasi dan koordinasi dari proses pelayanan yang berbeda tetapi terkait b) Evaluasi komunikasi antara berbagai disiplin dan unit pelayanan c) Identifikasi masalah pada proses terkait Telusur system dilakukan dengan kunjungan ke unit kerja untuk evaluasi terhadap implementasi sistem dan menelaah dampak dari asuhan dan tindakan. Penelusuran juga termasuk pertemuan interaktif antara surveior dengan petugas terkait dengan menggunakan informasi dari unit dan telusur individu. Topik diskusi di pertemuan interaktif ini memuat sebagai berikut : a) Alur proses lintas fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk identifikasi dan manajemen risiko, integrasi dari kegiatan-kegiatan penting, komunikasi diantara petugas dan/atau unit yang terlibat dalam proses
25
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
b) Kekuatan dan kelemahan di proses, dan kemungkinan dibutuhkan tindakan di area yang membutuhkan perbaikan c) Masalah yang memerlukan eksplorasi di kegiatan survei yang lain d) Evaluasi dari standar akreditasi dan kepatuhan terhadap sasaran keselamatan pasien e) Pendidikan oleh surveior 3). Telusur Pengelolaan dan Penggunaan Obat : Telusur Pengelolaan dan Penggunaan Obat dilakukan berdasar telusur berbasis individual. Dilakukan eksplorasi terhadap proses manajemen dan penggunaan obat dengan fokus pada kemungkinan timbulnya risiko. Kegiatan telusur membantu surveior untuk melakukan evaluasi terhadap kontinuitas pengelolaan dan penggunaan obat mulai pengadaan obat sampai monitoring efek samping obat pada pasien . 4). Telusur Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Telusur berbasis individual dari proses pencegahan dan pengendalain infeksi memeriksa proses pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Telusur ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kepatuhan terhadap kaidahkaidah pencegahan dan pengendalian infeksi dan keamanan dan keselamatan di fasilitas pelayanan kesehatan, bagaimana identifikasi masalah pencegahan dan pengendalian infeksi yang memerlukan tindak lanjut, langkah tindak l anjut yang diperlukan, menangani risiko yang ada, dan meningkatkan keselamatan pasien. 5). Telusur Proses Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Fokus dari telusur adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan, analisis, menafsirkan dan penggunaan data untuk memperbaiki mutu dan kinerja pelayanan dan keselamatan pasien. Surveior juga akan evaluasi efektivitas dari pelaksanaan rencana, program dan proses peningkatan mutu dan keselamatan pasien. 6). Telusur Proses Pengelolaan Fasilitas dan Keselamatan 26
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
Perhatian dari telusur adalah proses yang digunakan untuk menilai pengelolaan fasilitas dan sistem keselamatan pasien untuk mendukung manajemen risiko. Surveior akan melakukan evaluasi dari proses pengelolaan fasilitas dan keselamatan pasien, telaah tentang tindakan untuk menanggulangi masalah pada area tertentu dan menentukan tingkat kepatuhan terhadap standar. 7). Peranan Petugas Puskesmas/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama lainnya dalam Metodologi Telusur Surveior dapat meminta petugas kesehatan di Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lainnya untuk menyiapkan daftar pasien yang ada pada saat survei dilakukan, termasuk daftar nama pasien, dimana ditempatkan pasien ini, diagnosis. Surveior mungkin akan meminta bantuan petugas untuk memilih telusur pasien yang cocok. Surveior akan berdikusi dengan berbagai petugas yang terkait dalam asuhan, tindakan dan layanan pasien pada waktu berkeliling di Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lainnya . Petugas-petugas tersebut termasuk perawat, dokter, pelaksana asuhan, petugas farmasi, tenaga laboratorim dan petugas kesehatan lain yang diperlukan. Jika petugas yang diperlukan tidak ada, maka surveior akan berdiskusi dengan petugas lain yang mempunyai tugas dan fungsi sama. Tidak merupakan keharusan surveior harus berdiskusi dengan petugas yang memberi asuhan langsung.
27
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
BAB VI JADUAL ACARA SURVEI AKREDITASI
Waktu
08.00 – 08.30
08.30 – 09.30
09.30 – 09.45
09.45 – 12.00 12.00 – 12.30 12.30 – 13.30 13.30 – 15.30
15.30 – 16.00
Hari Pertama Surveior Surveior Upaya Surveior Klinis Manajemen Kesehatan Masyarakat (UKM) Pembukaan pertemuan: 1. Perkenalan Tim Surveior dan Puskesmas 2. Penjelasan Jadual Survei Presentasi Kepala Puskesmas tentang Garis Besar Kegiatan dan Upaya Puskesmas, dan upaya peningkatan mutu dan kinerja Rehat kopi: Surveior meminta: 1. Daftar pasien rawat jalan dan rawat inap dua bulan terakhir untuk telaah rekam medis tertutup 2. Daftar pasien rawat inap hari ini Telaah dokumen Telaah dokumen Telaah dokumen manajemen UKM pelayanan klinis Telaah dokumen Telaah dokumen Telaah rekam manajemen UKM medis tertutup Ishoma Telusur Sistem Telusur Sistem Telusur sistem Manajemen Penyelenggaraan pelayanan klinis UKM Pertemuan Tim Surveior
Surveior manajemen 08.00 – 08.45 Telusur Sistem Manajemen
Hari Kedua Surveior Upaya Surveior Puskesmas Pelayanan Klinis Klarifikasi dan masukan Telusur Sistem Telusur sistem Penyelenggaraan pelayanan klinis UKM 28
Penanggung jawab acara Kepala Puskesmas Ketua Tim Surveior Kepala Puskesmas Ketua Tim Surveior Ketua Tim Surveior
Ketua Tim Surveior Ketua Tim Surveior
Ketua Tim Surveior
Ketua Tim Surveior
Ketua Tim Surveior Ketua Tim Surveior
Akreditasi FKTP
08.45 – 09.00 09.00 – 12.00
12.00 – 13.00 13.00 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30 – 16.00
08.00 – 08.45 08.45 – 09.30 09.30 – 09.45 09.45 – 12.30
12.30 – 13.30 13.30 – 14.30
14.30 – 15.30 15.30 – 16.30
Telusur Sistem Manajemen
Telusur Sistem Manajemen Telusur Sistem Manajemen
Pedoman Surveior
Rehat Kopi Telusur Sistem Telusur sistem Penyelenggaraan pelayanan klinis UKM Ishoma Telusur Sistem Telusur sistem Penyelenggaraan pelayanan klinis UKM Telusur Sistem Telusur rekam Penyelenggaraan medis terbuka dan UKM wawancara pasien Pertemuan Tim Surveior
Hari Ketiga Surveior Surveior Upaya Surveior manajemen Puskesmas Pelayanan Klinis Klarifikasi dan Masukan Wawancara pimpinan Rehat Kopi Telusur ke tokoh Telusur ke tokoh Telusur sistem masyarakat dan masyarakat dan pelayanan klinis lintas sector lintas sektor ISHOMA Pemeriksaan Telusur ke tokoh Telusur sistem fasilitas masyarakat dan pelayanan klinis lintas sektor Penyusunan Laporan (rapat internal surveior) Exit Conference Penutupan
\
29
Ketua Tim Surveior
Ketua Tim Surveior
Ketua Tim Surveior
Ketua Tim Surveior
Ketua Tim Surveior Ketua Tim Surveior Ketua Tim Surveior
Ketua Tim Surveior
Kepala Puskesmas Ketua Tim Surveior
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
JADUAL ACARA SURVEI AKREDITASI KLINIK
Waktu 08.00 – 08.30
08.30 – 09.30
09.30 – 09.45
09.45 – 12.00 12.00 – 12.30 12.30 – 13.30 13.30 – 15.30 15.30 – 16.00
08.00 – 08.45 08.45 – 09.00 09.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 14.30
Surveior Manajemen
Hari Pertama Surveior Klinis
Penanggung jawab acara Pembukaan pertemuan: Kepala Klinik 1. Perkenalan Tim Surveyor dan Staf Klinik Ketua Tim 2. Penjelasan Jadual Survei Surveior Presentasi Kepala Klinik tentang Pelayanan yang disediakan, Kepala Klinik dan upaya peningkatan mutu dan kinerja. Ketua Tim Surveior Rehat kopi: Surveior meminta: Ketua Tim 1. Daftar pasien rawat jalan dan rawat inap (kalau Surveior tersedia pelayanan rawat inap) dua bulan terakhir untuk telaah rekam medis tertutup 2. Daftar pasien rawat jalan hari ini Telaah dokumen Telaah dokumen pelayanan Ketua Tim manajemen klinis Surveior Telaah dokumen Telaah rekam medis tertutup Ketua Tim manajemen Surveior Ishoma Telusur Sistem Manajemen Telusur sistem pelayanan Ketua Tim klinis Surveior Pertemuan Tim Surveior Ketua Tim Surveior
Hari Kedua Surveior manajemen Surveior Pelayanan Klinis Klarifikasi dan masukan Rehat Kopi Telusur Sistem Manajemen Telusur sistem pelayanan klinis Ishoma Telusur Sistem Manajemen Telusur sistem pelayanan klinis 30
Ketua Tim Surveior Ketua Tim Surveior Ketua Tim Surveior
Akreditasi FKTP
14.30 – 15.30 15.30 – 16.00
08.00 – 08.45 08.45 – 09.30 09.30 – 09.45 09.45 – 12.30 12.30 – 13.30 13.30 – 14.30 14.30 – 15.30 15.30 – 16.30
Telusur Sistem Manajemen
Telusur rekam medis terbuka dan wawancara pasien Pertemuan Tim Surveior
Hari Ketiga Surveior manajemen Surveior Pelayanan Klinis Klarifikasi dan Masukan Wawancara pimpinan Rehat Kopi Telusur Sistem Manajemen Telusur sistem pelayanan klinis ISHOMA Pemeriksaan fasilitas Telusur sistem pelayanan klinis Penyusunan Laporan (rapat internal surveyor) Exit Conference Penutupan
Pedoman Surveior
Ketua Tim Surveior Ketua Tim Surveior
Ketua Tim Surveior Ketua Tim Surveior Ketua Tim Surveior Ketua Tim Surveior Kepala Fasyankes Ketua Tim Surveior
JADUAL ACARA SURVEI AKREDITASI PRAKTIK MANDIRI DOKTER/DOKTER GIGI Hari Pertama Surveior Klinis
Waktu
Surveior Manajemen
08.00 – 08.30
Pembukaan pertemuan: 1. Perkenalan Tim Surveyor dan Staf 2. Penjelasan Jadual Survei
08.30 – 09.30
Paparan Dokter/Dokter Gigi tentang Pelayanan yang disediakan, dan upaya peningkatan mutu dan kinerja.
31
Penanggung jawab acara Dokter/Dokter Gigi Praktik Mandiri Ketua Tim Surveior Dokter/Dokter Gigi Praktik Mandiri Ketua Tim Surveior
Akreditasi FKTP
09.30 – 09.45
15.30 – 16.00
Rehat kopi: Surveior meminta: 1. Daftar pasien rawat jalan dua bulan terakhir untuk telaah rekam medis tertutup 2. Daftar pasien rawat jalan hari ini Telaah dokumen Telaah dokumen pelayanan manajemen klinis Telaah dokumen Telaah rekam medis tertutup manajemen Ishoma Telusur Sistem Pelayanan Klinis (surveyor dapat menyesuaikan dengan jam buka pelayanan untuk telusur pasien) Pertemuan Tim Surveior
08.00 – 08.45
Hari Kedua Surveior manajemen Surveior Pelayanan Klinis Klarifikasi dan Masukan
09.45 – 12.00 12.00 – 12.30 12.30 – 13.30 13.30 – 15.30
08.45 – 09.30
Telusur Sistem Pelayanan Klinis
09.30 – 09.45 09.45 – 12.30
Rehat Kopi Telusur sistem manajemen
12.30 – 13.30 13.30 – 14.30
ISHOMA Pemeriksaan fasilitas
14.30 – 15.30 15.30 – 16.30
Penyusunan Laporan (rapat internal surveyor) Exit Conference Penutupan
32
Pedoman Surveior
Ketua Tim Surveior
Ketua Tim Surveior Ketua Tim Surveior Ketua Tim Surveior Ketua Tim Surveior
Ketua Tim Surveior Ketua Tim Surveior Ketua Tim Surveior Ketua Tim Surveior Dokter/Dokter Gigi Praktik Mandiri Ketua Tim Surveior
Akreditasi FKTP
Pedoman Surveior
BAB VII PENUTUP
Dengan adanya pedoman ini diharapkan pelaksanaan survei akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama lainnya dapat dilaksanakan secara objektif, efektif dan efisien mengacu pada pedoman yang sudah ditetapkan.
33
