1. Rks Talud Bener

SPESIFIKASI TEKNIS PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN TALUD TERSEBAR

SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN : PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN TALUD TERSEBAR LOKASI : RW 04 SIDOMULYO, KELURAHAN BENER, YOGYAKARTA

PASAL 1 PENDAHULUAN

Lingkup Pekerjaan yang dimaksud dalam uraian ini adalah Pembangunan Talud Tersebar terdiri atas : a. Pekerjaan Persiapan b. Pekerjaan Tanah c. Pekerjaan Pondasi d. Pekerjaan Beton e. Pekerjaan Lain lainnya

PASAL 2 PERATURAN-PERATURAN UMUM PELAKSANAAN PEKERJAAN 2.1 UNTUK PEKERJAAN SIPIL

Untuk melaksanakan Pekerjaan Sipil, digunakan peraturan umum yang lazim dipakai yakni A.V/SU/41 (Syarat-syarat Umum untuk Pelaksanaan Bangunan Umum yang dilelangkan), kecuali ditentukan lain dalam Spesifikasi Teknik ini. Peraturan Bangunan yang dimaksud dalam Spesifikasi Teknik ini adalah : 

Undang-undang Undang-undang Republik Indonesi No. 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi;



Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;



Undang-undang Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;



Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 441/ KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;



Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per. 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan;



Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. Kep. 174/MEN/1986, dan No. 104/KPTS/1986 tentang K3 Pada Tempat Kegiatan Konstruksi;



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;

1




SK SNI T-15-1991 (Tata Cara Penghitungan Struktur Beton Bangunan Indonesia);



PBI-1971/NI-2 (Peraturan Beton Bertulang Indonesia);



PUBI-1982 (Peraturan Umum untuk Bangunan Indonesia);



PKKI-1971/NI-5 (Peraturan Kontruksi Kayu Indonesia);



PPBBI-1980 (Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia);



PUBI-1970/NI-3 (Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia);



Peraturan Cat lndonesia/NI-4 (PTI-1961);



Peraturan-peraturan lain yang harus dipenuhi adalah peraturan-peraturan daerah setempat ;

2.2 PELAKSANAAN DAN GAMBAR PELAKSANAAN

a) Penyedia diwajibkan meneliti semua gambar, peraturan-peraturan dan syaratsyaratsebelum pekerjaan dilaksanakan, baik pekerjaan sipil maupun mekanikal/elektrikal. b) Apabila ada persyaratan yang tidak lazim dilaksanakan atau bila dilaksanakan akanmenimbulkan

bahaya,

maka

Penyedia

diwajibkan

untuk

mengadakan

perubahanseperlunya dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Direksi/Pengawas Pekejaan. c) Apabila ada perubahan pada gambar atau pelaksanaan pekerjaan dilokasi atauada perbedaan antara Bestek (RKS) dengan gambar maka yang berlaku adalah menuruturutan- urutan yang menentukan di bawah ini : 

Bestek (RKS)



Gambar dengan skala yang lebih besar/sesuai ukuran tertera pada gambar.



Keputusan Direksi/Pengawas Pekerjaan

d) Pelaksanaan

Pembangunan

proyek

diselenggarakan

secara

lengkap

termasukmendatangkan, mengangkut dan mengerjakan semua bahan - bahan yang diperlukan,menyediakan diperlukan,menyediakan tenaga kerja berikut pengawasan dan hal-hal lain yang dianggap perlu. e) Penyedia

diwajibkan

menangani

semua

keperluan

yang

dibutuhkan

untuk

menunjukpenyelesaian menunjukpenyelesaian dan pelaksanaan secara cepat, baik dan lengkap. f)

Didalam pelaksanaan pekerjaan, misalnya pekerjaan beton bertulang, konstruksi baja,konstruksi kayu dan pekerjaan struktur lainnya disamping pekerjaan pengolahan tanah,baik menurut perhitungan dan gambar-gambar konstruksi yang disediakan oleh

2


Direksijika diduga terdapat kekurangan, maka Penyedia diwajibkan mengadakan Konsultasidengan Konsultasidengan Direksi/ Pengawas sebelum melaksanakan pekerjaan. g) Pihak Penyedia dianggap telah mempertimbangkan semua resiko yang mungkin terjadidan memperhitungkan di dalam harga penawaran. h) Penyedia harus menjaga ketertiban selama pekerjaan dilaksanakan, sehingga lingkungansekitarnya menjadi tertib, misalnya pelaksanaan pekerjaan pada malam hari, Penyediaharus meminta persetujuan kepada Direksi /Pengawas terlebih dahulu. i)

Pekerjaan harus diserahkan dengan lengkap, se!esai dengan sempurna kepada PemberiTugas/Direksi termasuk perbaikan-perbaikan yang timbul sebagai akibat pelaksanaanpada pelaksanaanpada lingkungan pembangunan termasuk pembersihan.

2.3 RENCANA KERJA

a) Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia menyusun rencana kerja yaitu suatu rencana yang terperinci termasuk jadwal pelaksanaan (Time Schedule) dan diajukan kepada Direksi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dikeluarkannya Surat Keputusandan Penunjukan Mulai Kerja (SPMK) dan mengadakan Pre Construction Meeting (PCM) dengan pihak Konsultan pengawas dan Direksi Lapangan. b) Setelah disetujui maka Time Schedule dimaksud diserahkan kepada Direksi Pekerjaan sebanyak 3 (tiga) salinan. Sedangkan cetakan aslinya harus selalu terpampang di Kantor Proyek dan merupakan lampiran Dokumen Kontrak c) Sebelum

pelaksanaan

pekerjaan,

Penyedia

telah

menyerahkan

Request

Pekerjaanbeserta Shop Drawing kepada Konsultan Pengawas untuk dimintai persetujuannya. d) Konsultan

Pengawas

setelah

mempelajari

usulan

tersebut

dengan

memperhatikangambar-gambar rencana, RKS dan lain-lain, baru memberikan persetujuan kepadaPenyedia kepadaPenyedia untuk segera dilaksanakan. e) Penyedia harus melaksanakan pekerjaan, mendatangkan bahan-bahan dan alat bantu sesuai dengan rencana kerja kecuali jika terpaksa menyimpang karena sesuatu hal yangharus dipertimbangkan, dipertimbangkan, maka terlebih dahulu harus disetujui oleh Direksi. f)

Rencana Kerja ini akan dipakai Pemberi Tugas/Konsultan Pengawas sebagai dasaruntuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemajuan, keterlambatandan penyimpangan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

3


2.4 DIREKSI KEET, GUDANG DAN RUANG RAPAT LAPANGAN

a) Gudang dan ruang rapat di lapangan telah dibuat di sekitar bangunan yang letaknyaditentukan

oleh

Direksi

Pekerjaan.

Kontraktor

pada

tahap

ini

diharuskanmengadakan penyempurnaan-penyempurnaan pada bangunan yang sudah ada. b) Bahan-bahan

utama

atau

bahan-bahan

tambahan

yang

seharusnya

mendapatperlindungan, harus disimpan di dalam gudang yang cukup menjamin perlindunganterhadap perlindunganterhadap bahan-bahan tersebut. c) Penyedia

wajib

mengikuti

rapat-rapat

lapangan

yang

diselenggarakan

oleh

Direksibersama-sama dengan Pemberi Tugas untuk membicarakan segala sesuatu mengenaipembangunan mengenaipembangunan proyek tersebut.

2.5 KETENTUAN-KETENTUAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Selain Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini, ketentuan-ketentuan lain yang mengikuti didalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut : a. Gambar 

Gambar-gambar yang dilampirkan pada rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan ini.



Gambar Detail yang diserahkan oleh Pemberi Tugas/Direksi.

b. Petunjuk 

Petunjuk atau keterangan yang diberikan dalam Rapat Penjelasan (Aanwijzing)yang tercantum di dalam Berita Acara Rapat Penjelasan.



Petunjuk,

syarat-syarat

yang

diberikan

dalam

masa

pelaksanaan

oleh

PemberiTugas/Direksi, Konsultan Perencana dan Instansi terkait, Dinas Tata Kota maupunDinas Keselamatan Kerja. c. Peraturan 

Semua Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku untuk semuapelaksanaan penyediaan.



Syarat-syarat umum untuk pelaksanaan penyediaan dari Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum yang disahkan dengan Surat Keputusan Pemerintahtanggal 28 Mei 1941 (AV) kecuali dinyatakan lain dalam Rencana Kerja danSyarat-syarat ini.

4


PASAL 3 PEKERJAAN PERSIAPAN 3.1 LINGKUP PEKERJAAN

1. Pekerjaan ini meliputi penyedian, pendayagunaan tenaga kerja, bahan – bahan, peralatandan alat – alat bantunya yang dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan pada proyekini. 2. Bagian ini meliputi pembersihan lokasi, pemasangan bowplank, pembuatan Direksi Keetdan Gudang Material, penyediaan air kerja dan penerangan kerja, serta mobilisasi dandemobilisasi.

3.2 PAPAN PATOK UKUR (BOWPLANK)

a) Papan patok ukur (bowplank) dipasang pada patok kayu yang kuat, sehingga tidak bisa digerak-gerakkan. b) Papan patok ukur dibuat dari kayu kelas-III, dengan ukuran tebal 2,5 cm, lebar 20 cm,lurus pada sisi sebelah atasnya c) Tinggi sisi atas papan bouplank harus sama satu sama lain kecuali dikehendaki lain oleh Direksi Lapangan. d) Setelah selesai pemasangan papan patok ukur, Penyedia harus melapor kepadaDireksi Lapangan untuk diminta persetujuannya, serta harus menjaga dan memeliharakeutuhan serta ketetapan patok-patok ukur sampai tidak diperlukan lagi dan dibongkar atas persetujuan Direksi Lapangan

3.3 KANTOR DIREKSI LAPANGAN

Untuk daerah yang ditentukan sesuai dengan Bill of Quantity (BQ) : a) Kantor Direksi Lapangan cukup representatif untuk bekerja selama pelaksanaan proyek. b) Luas dan peralatan yang disediakan untuk Kantor Direksi minimal harus memenuhi persyaratan. c) Pada tahap ini yang dibutuhkan adalah penyempurnaan- penyempurnaan terhadap Direksi Keet yang telah ada dimana dilaksanakan pada tahap sebelumnya.

5


3.4 PENYEDIAAN AIR DAN DAYA LISTRIK UNTUK KERJA

a) Air untuk bekerja harus disediakan Penyedia dengan membuat sumur pompa ditapak proyek atau air dari PDAM. Air harus bersih bebas dari lumpur, minyak dan bahan kimia lainnya. b) Listrik untuk bekerja harus disediakan Penyedia dan diperoleh dari sambungan sementara PLN setempat selama masa pelaksanaan pembangunan dengan daya minimal 300 watt. Penggunaan Diesel untuk pembangunan sementara harus melalui persetujuan Direksi Lapangan

3.5 RAPAT LAPANGAN

Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu diadakan Rapat Lapangan (Site Meeting) di Ruang Rapat di Kantor Direksi yang dipimpin langsung oleh Direksi.Pokok-pokok pembicaraan dalam rapat ini antara lain : a) Kemajuan Pekerjaan (Progress Report) dan hal-hal yang tercantum dalamLaporan Mingguan b) Perihal Administrasi Proyek c) Hal-hal teknis (penjelasan gambar/spesifikasi serta instruksi Direksi dan PemberiTugas) d) Koordinasi Pekerjaan e) Seluruh Hasil Rapat ditulis dalam suatu Risalah Rapat dan masing-masing peserta rapat menerima satu berkas risalah rapat yang dapat dijadikan acuan dan kontrol bagi pelaksanaan pekerjaan selanjutnya

3.6 LAPORAN-LAPORAN

Kontraktor harus membuat catatan-catatan berupa laporan harian yang memberikan gambaran dan catatan singkat dan jelas mengenai : a) Taraf berlangsungnya pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor bawahan. b) Catatan dari Pemberi Tugas/Direksi/Konsultan Pengawas yang telah disampaikan secara tertulis maupun lisan. c) Hal ikhwal mengenai bahan-bahan, peralatan/mesin yang masuk. d) Keadaan Cuaca. e) Hal ikhwal mengenai pekerja. f)

Hal ikhwal mengenai pekerjaan tambah kurang.

g) Hal ikhwal mengenai kesulitan-kesulitan atau gangguan yang mungkin ada

6


Setiap laporan harian pada hari dan tanggal yang sama diperiksa dan disetujui kebenarannya oleh Pengawas Harian dan Konsultan Pengawas. Perselisihan mengenai hal ini mengakibatkan pekerjaan dihentikan untuk diadakan opname. Danberdasarkan laporan harian ini, oleh kontraktor disusun laporan mingguan yang minimal berisikan : -

Jumlah hasil pekerjaan yang diperoleh dalam waktu 1 (satu) minggu serta perbandingannya perbandingannya dengan schedule yang disepakati

-

Prestasi fisik .yang dicapai, dibandingkan dengan program, dan dibandingkan dengan minggu sebelumnya dalam suatu Curva "S"

-

Hambatan-hambatan yang timbul mengenai tenaga, bahan dan peralatan serta rencana penanggulangannya

-

Catatan-catatan mengenai ada tidaknya pekerjaan tambah/kurang.

-

Instruksi-instruksi, tegoran-tegoran dan sebagainya yang telah diterima oleh Kontraktor dan Pemberi Tugas, Direksi dan Konsultan pengawas dan solusinya.

PASAL 4 PEKERJAAN STRUKTUR 4.1 PEKERJAAN TANAH 4.1.1

PEKERJAAN TANAH.

1. Galian tanah dikerjakan pada semua galian pondasi. pondasi. Kedalaman galian harus disesuaikan disesuaikan dengan gambar dan pada saat pekerjaan pondasi akan dilaksanakan keadaan galian harus benar-benar dalam keadaan kering. 2. Urugan tanah kembali kelubang pondasi hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan dari Konsultan Pengawas, setelah dilakukan pemeriksaan pekerjaan pasangan pondasi, dilaksanakan lapis demi lapis sehingga s ehingga padat. 3. Sisa tanah bekas galian pondasi dapat dipergunakan untuk mengurug ketinggian lantai, kekurangannya dapat diambil dari luar lokasi pekerjaan. 4. Tanah yang akan dipergunakan untuk urugan harus bersih dari kotoran/humus dan harus diambil dari lokasi yang disetujui oleh direksi lapangan. 5. Dalam pelaksanaan pekerjaan urugan, harus dilakukan lapis demi lapis dan harus dipadatkan dengan baby roller/stamper. Sebelum dilakukan pengurugan, pada bagian tanah yang akan diurug harus dikupas terlebih dahulu sedalam 15 cm.

7


4.2 PEKERJAAN PONDASI SUMURAN

1. Pekerjaan pondasi sumuran beton bertulang yang dimaksud adalah meliputi : 

Buis beton yang disesuaikan sesuai dengan gambar kerja.



Kemudian sebagai pengisi pondasi digunakan adukan beton K.250 atau setara dengan kuat tekan beton 20 mPa, ukuran besi beton dapat dilihat pada gambar kerja.

2. Khusus pondasi untuk yang berada diatas tanah urugan, kontraktor harus menyesuaikan kedalamannya sesuai dengan gambar kerja. 3. Pelaksanaan pemasangan pondasi sumuran beton bertulang harus dibuat sesuai dengan ukuran yang tertera pada gambar dan dipasang profile melintang dari kaso/bambu antara sudut sudutnya agar dapat menghasilkan jalur-jalur yang betul-betul lurus dan siku.

4.3 PEKERJAAN BETON BERTULANG 4.3.1

Bahan yang dipergunakan

1. Portland Cement (PC) PC yang dipergunakan harus dari jenis menurut peraturan Portland Cement Indonesia 1972/NI-2. Semen harus sampai ditempat pekerjaan dalam kondisi baik, serta dalam kantongkantong semen asli dari pabrik dan harus 1 macam jenis produksi dalam negeri, biasanya biasanya

dipergunakan semen merk Tiga Roda atau merk

Tonasa. Semen harus tersimpan dalam gudang yang kedap air dan berventilasi baik, disimpan diatas lantai setinggi 20 cm. 2. Agregate (pasir beton, kerikil/batu pecah ) Agregate halus dan kasar dapat dipergunakan agregate alami atau buatan asalkan memenuhi persyaratan PBI 1971 ( NI-2). Agregate tidak boleh mengandung mengandung bahan yang dapat merusak beton dan tulangan tulangan terhadap karat, untuk itu pemborong harus memberikan contoh-contoh terlebih dahulu untuk disetujui oleh Konsultan Pengawas. 3. Air untuk campuran dan pemeliharaan beton harus dari air bersih dan tidak mrengandung zat-zat yang dapat merusak beton, air tersebut harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal SNI 03-28341992. 03-28341992. 4. Besi Beton Tulangan Besi beton/tulangan yang dipergunakan harus dari besi beton dengan mutu U-24 untuk ukuran Ø12, Ø10 & Ø8 yang dipakai adalah besi polos full, dan U-32 ukuran Tulangan > Ø12. Apabila baja tulangan oleh Konsultan Pengawas diragukan kualitasnya, maka harus diperiksa dilembaga Penelitian Bahan Bangunan atas biaya pemborong. Ukuran besi beton/tulangan harus disesuaikan dengan gambar kerja, 8


penggantian dengan diameter lainnya hanya diperkenankan atas persetujuan Konsultan Pengawas. 5. Bekisting (acuan) Bahan bekisting atau acuan untuk plat beton listplank, lantai sloof, kolom, balok ringbalok dan talang menggunakan bekisting papan kayu kelas III, pemasangan acuan (bekisting) harus rapih dan kaku setelah beton dibongkar membentuk bidang yang rata dan pada saat pengecoran diusahakan air semen tidak keluar. Tiangtiang penyangga (perancah) dari kayu dolken atau bambu atau balok kayu kelas II.

4.3.2

Macam Pembetonan. Jenis Pembetonan yang dilakukan terdiri atas :

4.3.3



Sloof 20 x 40 cm



Kolom 20 x 40 cm



Balok 20 x 40 cm

Pelaksanaan pengecoran beton dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas secara tertulis.

4.3.4

Sebelum dicor seluruh bekisting harus dibersihkan dari kotoran dan disiram hingga permukaannya basah seluruhnya dan sengkang tidak boleh melekat pada bekisting, untuk itu agar dibuatkan beton decking tebal 1,5 cm.

4.3.5

Pengadukan, pengangkutan, pengecoran dan perawatan beton harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disyaratakan SNII 03-2834-1992, terutama yang harus diperhatikan adalah : 

Pengadukan semua beton harus diusahakan dengan resdy mix untuk mendapatkan mutu beton sesuai yang disayaratkan.



Pemadatan beton harus diusahakan dengan menggunakan beton triller (mesin penggetar).

4.3.6

Pembongkaran bekisting (acuan) serta perancah dilaksanakan apabila umur beton telah cukup, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PBI 1971.

9


4.4 PEKERJAAN PASANGAN

PASAL 5 PEKERJAAN PASANGAN BATU KALI 1. PEKERJAAN PASANGAN BATU KALI

1. Yang termasuk dalam pekerjaan ini meliputi semua pekerjaan yang menggunakan pasangan batu kali/belah termasuk pasangan batu kosong/aanstamping. 2. Sebelum pelaksanaan pekerjaan pondasi, Kontraktor harus mengadakan pengukuranpengukuran untuk As-as pondasi seperti pada gambar dan harus dimintakan persetujuan dari Direksi dan Pengawas Lapangan. 3. Kontraktor wajib melaporkan kepada Direksi dan Pengawas Lapangan bila ada perbedaan gambar-gambar dari konstruksi dengan gambar-gambar arsitektur atau bila ada hal-hal yang kurang jelas. 4. Pelaksanaan pasangan batu harus dalam keadaan lubang galian kering dan sudah diberi urugan pasir minimal setebal 10 cm padat atau seperti yang ditunjukan dalam gambar. 5. Pasangan batu kali tidak boleh berongga dalam pemasangannya. Batu kali disusun satu persatu dengan penyangga mortal. 6. Pelaksanaan pasangan batu kali juga harus memperhatian gambar rencana yang terkait dan jika ada kelainan/ketidak cocokan harus dikonsultasikan dengan Direksi/ Pengawas Lapangan. 7. Bentuk pasangan batu kali harus sesuai dengan gambar rencana.

2. PEKERJAAN PLESTERAN

1. Sebelum diplester bidang dinding harus dibasahi terlebih dahulu sampai jenuh, agar adukan dapat melekat dengan baik. 2. Untuk pekerjaan plesteran dinding bata dipergunakan adukan 1 pc : 6 ps. 3. Untuk plesteran beton dipergunakan 1 pc : 6 ps, setelah dipermukaan beton yang akan diplester dikasarkan terlebih dahulu dan disiram dengan air semen. 4. Semua pekerjaan plesteran dikerjakan dengan teknik sempurna, bidang-bidangnya rata, tegak lurus/siku terhadap bidang lainnya kemudian diaci atau dihaluskan permukaannya dengan digosok sampai licin. Agar didapat bidang plesteran yang rata permukaannya maka dalam pelaksanaannya pemborong harus menginstruksikan kepada tukang batu agar membuat kepala-kepala plesteran setiap bidangnya.

10


5. Pada setiap plesteran yang bertemu dengan kusen pintu dan jendela / bouvenlight agar dibuat tali air dengan lebar dan dalam 1 cm. cm .

PASAL 6 PEKERJAAN LAIN LAIN

8.1. LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan lain lain meliputi : 

Pekerjaan Pembersihan/ Penyelesaian

8.2. Pekerjaan Pembersihan/ Penyelesaian

1. Seluruh pekerjaan diselesaikan secara baik serta rapi dan disesuaikan dengan rencanakerja dan syarat-syarat (RKS). Pekerjaan yang tidak rapi dan kurang baik, harus diperbaiki sampai diperoleh hasil yang memenuhi syarat. 2. Setelah seluruh pekerjaan dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat, makaseluruh halaman harus dibersihkan dari sisa-sisa bahan dan diratakan sebaik mungkin. 3. Pekerjaan yang belum jelas dan tercantum dalam rencana kerja dan syarat-syarat ini (RKS) akan dijelaskan pada berita acara Aanwijzing.

Yogyakarta,

2017

Konsultan Perencana CV. HYCON ANDRAMEDA

11

1. Rks Talud Bener

Recommend Documents